PEMANFAATAN KEARIFAN LOKAL DALAM KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DI DAERAH 1
Oleh Drs. Faris Ihsan, M.Si 2
Abstrak Pemerintah yang lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan politik dengan mengabaikan kearifan lokal sebagai bagian dari karakter bangsa dapat mengancam perekonomian negara. Negara gagal dicerminkan oleh ketidakmampuan mengorganisasi aparatur secara efektif yang mengarah kekacaubalauan. Pemimpin daerah memiliki political leadership yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Pemimpin daerah yang dikenal dengan Kepala Daerah merupakan pemimpin bagi masyarakat di daerahnya yang dipilih langsung oleh rakyat di daerah tersebut, oleh karena itu, hal penting yang perlu dilakukannya adalah peduli terhadap persoalan-persoalan yang menyentuh mayoritas masyarakat. Banyaknya persoalan yang berujung pada konflik dan kerusuhan di daerah menandakan belum efektifnya komunikasi yang dilakukan kepala daerah dengan rakyat dan bawahannya. Dalam hal ini komunikasi yang berbasis kearifan lokal dapat menjadi solusi. Kata Kunci : Komunikasi, pemerintahan, kearifan lokal.
A. Pendahuluan
Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia, Indonesia menghadapi tantangan pemerintahan
baik di pusat maupun di daerah yang cukup besar yaitu seberapa
jauh mereka mampu mempraktikkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Strategi pemerintah
yang tepat dalam mewujudkan good governance ini adalah dalam
berkomunikasi
dengan
rakyatnya.
Hal
efektivitas
yang penting juga
dilakukan adalah komunikasi dalam pemerintahan itu sendiri dan antar lembaga pemerintahan. Keberhasilan organisasi pemerintahan lebih banyak ditentukan oleh
1. Telah dikoreksi oleh Tim Editor Website BKD dan Diklat Provinsi NTB 2. Widyaiswara Madya pada BKD dan Diklat Provinsi NTB 1
keunggulan pemimpinnya. Keunggulan pemimpin ditentukan oleh keunggulannya dalam
berkomunikasi
dengan seluruh
tempat
dia berada. Karena itu komunikasi pemerintahan merupakan komponen pokok
bagi para pemimpin organisasi
anggota
organisasi
pemerintahan. Pembangunan
dan
lingkungan
yang diselenggarakan
oleh pemerintah pusat ataupun daerah akan dapat berhasil, jika pemerintah mampu mengkomunikasikannya kepada rakyatnya. Komunikasi pemerintahan yang berbasis kearifan lokal yaitu komunikasi pemerintahan yang berlandaskan kepada pandangan hidup dan berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan kata lain, kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya lokal.
B. Kepemimpinan Pada Pemerintah Daerah
Kemajuan dibidang ekonomi dan politik ternyata tidak membuat Indonesia bebas dari ancaman sebagai negara gagal. Hal ini disebabkan pemerintah lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan politik serta mengabaikan kearifan lokal sebagai bagian dari karakter bangsa. Bahaya ini bertambah besar karena sikap dan mental para pemimpin disetiap instansi pemerintah yang tidak mempedulikan warna merah sebagai isyarat alam tentang datangnya bahaya menuju kondisi kritis merah padam sebagai negara gagal. Negara gagal dicerminkan oleh ketidakmampuan mengorganisasi aparatur secara efektif yang mengarah kekacaubalauan. Hal yang urgen disini adalah bidang kepemimpinan. Menurut Bappenas enam puluh persen keberhasilan pembangunan ditentukan daerah karena otonomi daerah. Dalam komunikasi organisasi, kajian tentang kepemimpinan seringkali dibahas. Kepemimpinan mengacu pada perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau lebih individu dalam kelompok yang membantu kelompok mencapai tujuannya. Dalam bidang kepemimpinan, pemimpin daerah memiliki political leadership
2
yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Pemimpin yang baik diperoleh dari proses yang panjang, tidak muncul secara tiba-tiba. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin secara sukarela. Seorang kepala daerah yang mempunyai kapasitas sebagai pejabat politik dan pemimpin pemerintahan di daerahnya, haruslah mempunyai kepemimpinan dibidang organisasi dan kepemimpinan dibidang sosial. Di bidang organisasi, seorang kepala daerah mempunyai bawahan yang patuh pada berbagai ikatan norma-norma organisasi formal. Dibidang sosial, seorang kepala daerah memiliki kapasitas dan kualitas pribadi dalam menggerakkan bawahannya. Dalam hal ini aspek sosial dan politik lebih dominan daripada aspek administratif. Kepemimpinan dibidang sosial lebih banyak diperoleh dari proses politik yang membawa dirinya menjadi kepala daerah. Kepemimpinan berhubungan erat dengan komunikasi, tujuan komunikasi adalah mencapai kesamaan makna. Pada dasarnya kesamaan makna ini merupakan upaya untuk mempengaruhi karena makna yang dimaksud adalah makna yang dikehendaki oleh satu pihak yang ditujukan pada pihak lain. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin secara sukarela.
Keberhasilan seorang
pemimpin dapat diperoleh dari keberhasilannya dalam kegiatan komunikasi. Dia tidak mungkin menjadi pemimpin tanpa punya pengikut. Oleh karena itu, pemimpin haruslah mempunyai kemampuan membina hubungan komunikatif dengan pengikut-pengikutnya. Dia hendaknya mempunyai daya tarik dan kredibilitas. Seorang pemimpin yang juga sebagai komunikator, hendaknya mempunyai daya tarik misalnya daya tarik fisik, busana, suara dan dukungan fisik lainnya serta kesamaan diantara pemimpin sebagai komunikator dengan khalayaknya. Kredibilitas menurut Rakhmat (1991) adalah seperangkat persepsi khalayak tentang sifat-sifat komunikator, sehingga sesungguhnya
3
kredibilitas tidak melekat dalam diri komunikator. Kredibilitas mencakup dua komponen yaitu keahlian dan dapat dipercaya. Keahlian adalah kesan yang dibentuk oleh khalayak tentang kemampuan komunikator dalam hubungannya dengan topik yang dibicarakan seperti cerdas, mampu, ahli, berpengalaman atau terlatih. Sedangkan kepercayaan adalah kesan
khalayak
tentang
komunikator
yang
berkaitan
dengan wataknya seperti
jujur, bermoral, tulus, adil, sopan dan sebagainya. Faktor homofili atau kebersamaan komunikator dengan khalayak
akan
mempermudah
interaksi
yang
memberikan
efek positif. Menurut Arifin (2008), keakraban atau hubungan baik antara komunikator politik dengan khalayak merupakan hal yang penting dalam proses dan efektivitas komunikasi politik. Keakaraban ini dapat dicapai, jika komunikator dengan khalayak dapat hidup bersama dan bermain bersama. Hal ini dapat terwujud bila antara komunikator dengan khalayaknya banyak memiliki kesamaan, terutama dalam hal nilainilai, pendidikan, status dan sebagainya. Tingkat perbedaan antara komunikator dengan khalayak merupakan masalah paling menonjol dalam komunikasi inovasi atau komunikasi yang menharapkan perubahan atau pembaruan. Untuk mengatasi hal tersebut, komunikator politik harus mempelajari kerangka referensi dan kerangka pengalaman khalayak yang dikenal sebagai filter konseptual dan berusaha menciptakan sebanyak mungkin persamaan. Dalam hal ini komunikator harus memiliki kemampuan empati, yaitu kemampuan menempatkan diri pada posisi diri orang lain. Empati merupakan kepribadian saat seseorang dengan mudah menyesuaikan diri dengan kondisi, situasi dan kepribadian orang lain.
C. Komunikasi Pemerintahan
Istilah komunikasi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Inggris yaitu Communication yang berasal dari kata Latin Communicatio dan istilah ini juga
4
bersumber dari kata Commnunis yang dalam bahasa Inggris berarti Common yang dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu sama. Dengan berkomunikasi kita membangun kebersamaan dengan membentuk suatu kontak dalam berhubungan. Ini berarti individu-individu saling memberi keterangan, pikiran dan sikap-sikap dalam melakukan hubungan. D. Lawrence Kincaid dan Wilbur Schramm dalam Arifin (2008) menjelaskan bahwa komunikasi sebagai proses saling membagi atau menggunakan informasi secara bersama dan pertalian antara para peserta dalam proses informasi. Selain itu komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses menghubungi atau mengadakan perhubungan dengan menggunakan bahasa, gerak-gerik, badan, sistem, isyarat, kode dan lain-lain. Rumusan yang lain dari rumusan di atas dikemukakan oleh William Albig dalam Alfian
(1993) menyatakan bahwa komunikasi adalah proses
pengoperan lambang-lambang yang berarti diantara individu. Untuk menjelaskan pengertian komunikasi maka beberapa ahli memberikan penjelasan dalam bentuk pengertian komunikasi agar dapat dimengerti dan dipahami, oleh karena itu maka penulis mengemukakan pengertian komunikasi oleh beberapa ahli : Menurut Code dalam Suryadi (1993), “Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki dua orang atau lebih”. Menurut Berelson dan Steiner dalam Suryadi (1993), komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lainlain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain. Lebih lanjut pengertian komunikasi menurut Gerald R. Miller dalam Mulyana (2001). Komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. Carl I. Hovland dalam Arifin (2008), komunikasi adalah proses memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal)
5
untuk mengubah perilaku orang lain (komunikate). Menurut Barlund dalam Mulyana (2001), komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego. Dengan dikemukakannya pengertian komunikasi oleh beberapa ahli maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah pesan yang didalamnya terlibat satu atau lebih orang untuk berbagi informasi dan mencapai kesepakatan bersama diantara orang yang terlibat didalamnya. Pengertian komunikasi pemerintahan dalam arti menggabungkan kedua makna yaitu komunikasi dan pemerintahan maka pengertian komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara (Rakhmat, 1991). Arti dari komunikasi pemerintahan disini adalah pemerintah dalam hal ini diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat. Dalam kondisi demikian pemerintah memiliki kewenangan sekaligus bertanggung bahkan untuk
merespon
jawab
untuk
mempertimbangkan,
keinginan-keinginan tersebut sesuai dengan aturan dan
ketentuan yang berlaku. Dalam
komunikasi,
menentukan
efektivitas
komunikator komunikasi.
merupakan Beberapa
salah
studi
satu
faktor
mengidentifikasi
yang
sejumlah
karakteristik yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Ada empat komponen yang harus ada pada komunikator dalam Aly (2010) yaitu :
6
1) Kredibilitas sumber mencau pada sejauh mana sumber dipandang memiliki keahlian dan dipercaya. Semakin ahli dan dipercaya sumber informasi semakin efektif pesan yang disampaikan. 2) Daya tarik seorang komunikator bisa terjadi karena penampilan fisik, gaya biocara, sifat pribadi, keakraban, kinerja, keterampilan komunikasi dan perilakunya 3) Sumber disukai oleh masyarakat bisa jadi karena sumber tersebut mempunyai kesamaan dalam hal kebutuhan, harapan dan perasaan.
D. Komunikasi Pemerintahan dan Pembangunan
Konsep pembangunan dapat dijelaskan oleh beberapa ahli, Johan Galtung dalam Aly (2010) mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan sosial. Binoro
Tjokroamidjojo
dalam
Aly (2010),
mengemukakan
pengertian
pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Nugroho dan Rochmin Dahuri dalam Suryadi (1993) mengemukakan bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, negara satu dengan negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan
7
bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, dalam Aly (2010). Siagian
dalam
Suryadi
(1993)
memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa,f negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Sedangkan Ginanjar
Kartasasmita
dalam
Suryadi (1993)
memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu prosess perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Menurut Deddy T. Tikson dalam Aly (2010) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial- ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bnersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi
dalam proses
politik.
sering dikaitkan, antara lain dengan
Sedangkan
transformasi budaya
pembuatan
keputusan
bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional. Dari berbagai macam pengertian dari pembangunan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka menunjang
8
kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tanpa merusak lingkungan atau kehidupan sosial. Transformasi atau perubahan ekonomi, sosial dan budaya yang digerakkan atas tujuan atau strategi yang berguna untuk peningkatan kualitas manusia dalam memperbaiki kualitas hidupnya. Komunikasi
pemerintahan
berperan
terhadap
peningkatan
pembangunan . Hal ini berlandaskan pada suatu anggapan dasar bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa oleh masyarakat yang diarahkan oleh pemerintah akan meningkatkan pembangunan. Berdasarkan anggapan dasar ini maka terdapatlah suatu asumsi yang mengatakan bahwa komunikasi pemerintahan yang terlaksana pada masyarakat dimana pemerintah desa sebagai komunikator dan masyarakat desa sebagai komunikan, atau sebaliknya, telah menghasilkan peningkatan pembangunan Asumsi ini menghantar pada pendapat saya bahwa komunikasi pemerintahan berperan terhadap peningkatan pembangunan. Teori sistem manajemen kelompok partisipatif dikemukakan oleh Rensis Likert dalam Alfian (1993), seorang ahli teori mengenai hubungan antar manusia. Likert lebih memfokuskan perhatiannya pada anggota organisasi terkait dengan perasaan dan kebutuhan mereka, pendekatan yang dilakukan Likert melihat pada hubungan antar manusia sebagai instrumen manajemen. Ide dasar teori ini adalah bahwa jika pimpinan organisasi memiliki kepedulian dan memberikan dukungan kepada karyawan atau bawahan, maka karyawan atau bawahan akan memiliki motivasi kerja lebih besar sehingga lebih produktif. Bagaimana seorang pemimpin melaksanakan manajemen pemerintahannya yang berkaitan dengan pembangunan di daerahnya yaitu pertama sebagai pemimpin daerah maka pemimpin memberi peluang kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan artinya dalam penentuan lokasi pembangunan di daerah maka pemimpin
mengadakan musyawarah daerah yang melibatkan masyarakat yang di
9
dalamnya pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, aparat sehingga penentuan lokasi pembangunan tepat sasaran. Hal ini juga berhubungan dengan pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh pimpinan. Dan juga komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan tentang pembangunan, haruslah intensif kepada masyarakat dan setiap masyarakat diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan.
E. Komunikasi Pada Pemerintahan Daerah
Nasib rakyat di daerah, lebih banyak ditentukan oleh pemimpin daerah. Karena itu kajian tentang pemimpin
daerah penting untuk dilakukan. Salah satu kajian yang
dapat dilakukan adalah melalui pendekatan komunikasi politik. Komunikasi politik diibaratkan sebagai sirkulasi darah dalam tubuh. Bukan darahnya tapi apa yang terkandung dalam darah itu yang menjadikan sistem politik itu hidup (Alfian, 1993). Komunikasi politik mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) pemrosesan sistem politik dan hasil pemoresan itu, dialirkan kembali oleh komunikasi politik. Mulyana (2001), mengartikan komunikasi politik sebagai segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Menurut Dahlan (2009) komunikasi adalah unsur yang esensial dalam demokrasi. Batasan demokrasi banyak ditentukan oleh komunikasi. komunikasi menentukan watak dan mutu demokrasi pada suatu masyarakat. Bachtiar Aly (2010), menyebut komunikasi politik sebagai proses penyampaian pesan politik dari elit politik kepada masyarakat secara timbal balik agar pesan-pesan politik yang disampaikan memperoleh respons yang diharapkan seperti terjadinya proses pengambilan keputusan politik secara demokratis, transparan dan tanggung gugat (akuntabiIitas). Elit politik dikenal dengan elit yang memegang kekuasaan politik formal dalam negara. Menurut Suryadi (1993), dalam komunikasi
10
politik terjadi pola hubungan memberi dan menerima, yang berarti bagaimana elit politik menggunakan kekuasaannya kepada mayarakat dan bagaimana masyarakat itu menanggapi serta menerima keinginan keinginan elit politik, begitu juga sebaliknya. Pola hubungan seperti ini tergantung pada ideologi yang melandasi sistem politik negara yang bersangkutan. Jika ideologinya demokratis maka komunikasi politiknya akan demokratis pula. Dalam hal ini, elit politik ketika mempengaruhi atau mengendalikan masyarakat tidak semata-mata mengandalkan kekuasaan formal yang dimilikinya maupun wibawa dan pengaruhnya untuk senantiasa memaksakan kehendak dengan cara yang bertentangan dengan norma atau etika yang berlaku dalam masyarakat. Elit menerapkan kekuasaannya berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut, sehingga masyarakat dapat menerima dan patuh terhadap kekuasaan tersebut. Elit lokal, yaitu para elit yang memerintah ditingkat daerah seperti kepala daerah memegang peranan penting dalam komunikasi politik karena dia adalah pemimpin masyarakat di daerahnya yang harus memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya. Kepala daerah dapat juga sebagai penghubung untuk menyerasikan kebijakan pembangunan atau kebijakan politik nasional dengan aspirasi yang lahir dan berkembang dalam masyarakat sehingga menjadi kekuatan actual yang dapat mendorong laju pembangunan. Tugas yang berat ini dapat dilalui oleh kepala daerah tentu saja jika ada keterbukaan, keadilan dan suasana dialogis sehingga terjadi komunikasi yang seimbang antara elit daerah/kepala daerah dengan masyarakat.
F. Problem Di Daerah
Kepala daerah seringkali digugat, ia dianggap kurang responsif, tidak bertanggung jawab atas kemelut politik yang terjadi, tidak peka terhadap penderitaan rakyat, kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat dan kurang cepat belajar untuk tidak
11
mengulangi kesalahan pendahulunya masa lalu. Dilain pihak, kepala daerah menganggap
masyarakat
kurang
paham
dengan
agenda kepala daerah, tidak
mengerti bagaimana suka duka mereka merealisasikan aspirasi masyarakat. Persoalan seperti ini sering kali terjadi diberbagai daerah yang kalau tidak ditangani dapat berujung pada konflik. Peristiwa Tanjung Priok dapat dijadikan contoh, buruknya komunikasi antara kepala daerah dengan masyarakat. Komunikasi yang baik justru terjadi setelah ada kerusuhan. Setelah terjadi kerusuhan yang menelan korban jiwa dan benda, Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengundang semua pihak yang terlibat untuk berdialog dari hati ke hati. Dialog yang diliput media itu berlangsung dengan kesepakatan yang diterima semua pihak. Rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat
merupakan prasyarat
utama bagi
keberlangsungan proses
peningkatan kesejahteraan dan pengembangan standar-standar baru kesejahteraan hidup masyarakat secara menyeluruh. Rasa saling percaya dan harmonisasi akan mengantar masyarakat untuk bekerja bersama-sama tanpa rasa saling curiga di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah diberbagai sektor dan diberbagai lapisan masyarakat guna mencapai kesejahteraan rakyat daerah. Walaupun berbagai kemajuan dalam menjaga harmonisasi didalam masyarakat telah dicapai dan berbagai upaya telah ditempuh, guna menciptakan dan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi di dalam masyarakat, tetapi masih dirasakan bahwa kadar kekerasan serta harmonisasi tersebut masih jauh dari harapan. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai konflik antarmasyarakat, antargolongan, antarkelompok, bahkan antara masyarakat
daerah
tertentu dan pemerintah daerah yang sudah tentu akan menghambat upaya penciptaan harmonisasi antarkelompok masyarakat, serta menghambat upaya penciptaan rasa aman dan damai dihati warga. Dapat ditengarai bahwa terjadinya konflik berdimensi kekerasan di beberapa daerah, antara lain, dilatarbelakangi oleh adanya faktor
12
kompleksitas
kepentingan
sosial politik, ketidakadilan, serta provokasi
yang
mengeksploitasi perbedaan-perbedaan etnis, agama, dan golongan. Ketiadaan forumforum dialog atau belum optimal dan efektifnya pelaksanaan mekanisme penyelesaian konflik semakin memperluas konflik dan sulitnya penyelesaiannya secara tuntas. Komunikasi politik antarelit termasuk kepala daerah dan masyarakat belum dapat berkembang dengan efektif. Hal lain yang juga signifikan mendorong terjadinya konflik yang disebabkan oleh berbagai dimensi yang kompleks tersebut, adalah rentannya pemahaman dan pelaksanaan nilai kebangsaan terutama dalam konteks menjaga harmonisasi di dalam masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian akar permasalahan dan penerapan strategi yang tepat dalam penyelesaian konflik menjadi tantangan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah secara sistematis mengingat penyelesaiannya akan memakan waktu yang panjang. Selain berhubungan dengan masyarakatnya, kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah, berhubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala daerah dan DPRD berwenang menentukan pengaturan pembangunan daerah, melalui penetapan peraturan daerah (Perda) dan kebijakan strategis daerah. Oleh karena itu hubungan yang baik antara pihak kepala daerah dengan DPRD sangat menentukan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Hubungan kepala daerah dengan DPRD diwujudkan dalam bentuk komunikasi politik. Kepala daerah dan DPRD sering kali melakukan komunikasi politik dengan masyarakat menyangkut masalah-masalah yang ada di masyarakat tuntutan
seperti
kenaikan upah dari kelompok buruh, tuntutan menolak keberadaan pasar
swalayan dari kelompok pedagang dan lain sebagainya. Hubungan antara kepala daerah dengan DPRD memperlihatkan gejala masing-masing merasa lebih superior sehingga terjadi tarik menarik kepentingan antara kedua institusi tersebut. Mereka memiliki kecenderungan untuk membenarkan diri sendiri. Pihak kepala daerah lebih memahami
13
kedudukan mereka sebagai pelaksana kebijakan sehingga mereka lebih memiliki akses politik khususnya terhadap publik. Di pihak lain, DPRD merasa sesuai dengan kewenangannya mereka merasa lebih kuat karena mereka adalah yang mengawasi kebijakan kepala daerah, memberikan persetujuan terhadap APBD dan peraturan daerah.
G. Komunikasi Dialogis
Bertukar pandangan atau dialog merupakan salah satu bentuk tradisi masyarakat lokal yang masih banyak digunakan seperti di Sumatera Barat, Riau, dan daerah lain.
Martin
komunikasi.
Buber
memandang
dialog
sebagai
inti
Menurutnya dialog merupakan hubungan Saya-Anda (I-You), yaitu
manusia dengan kelangsungan,
dalam Dahlan (2009)
manusia, yang kejujuran,
ditandai dengan kebersamaan, keterbukaan hati,
spontanitas,
keterusterangan,
tidak
pura-pura,
tidak
manipulatif, kerukunan, intensitas dan cinta kasih dalam arti bertanggung jawab kepada orang lain. Dialog berbeda dengan komunikasi Saya-Benda (I-It) atau komunikasi monologis yang ditandai dengan cinta diri, penipuan, kepura-puraan, kelicikan, dominasi, eksploitasi dan manipulasi. Dalam menangani berbagai persoalan di daerah, bentuk komunikasi dialogis hendaknya lebih banyak dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang suatu masalah kepada masyarakat dan cata-cara yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, bentuk dialogis yang menghasilkan komunikasi dua arah,
sangat tepat untuk menjaring aspirasi masyarakat, dan dapat
dengan cepat mengartikulasikan aspirasi itu sehingga lebih mudah dipahami oleh pembuat kebijakan publik. Dalam komunikasi politik, dialog mensyaratkan bahwa kepala daerah menempatkan diri dalam posisi pengambil peran yang baik untuk memahami berbagai makna yang terdapat dalam dunia simbolik rakyat, tidak
14
memaksakan “kebenaran” atau pendapatnya sendiri kepada masyarakat. (Mulyana, 2001).
H. Penutup
Komunikasi pemerintahan hendaknya dapat menyesuaikan dengan pemerintahan
yang
saat
ini berubah,
pemerintahan) ke governance. Dalam hal
perkembangan
dari government (penyelenggaraan
ini
terjadi
perubahan
interaksi
dari
kekuasaan dan kontrol menjadi pertukaran informasi, komunikasi dan persuasi dengan penyediaan informasi kepada masyarakat
untuk dapat mengawal pemerintahan.
Dalam mewujudkan tata kelola (governant), kepercayaan merupakan faktor penting. Ketika
masyarakat
semakin
skeptis dengan pemerintahan, maka komunikasi
pemerintahan yang berbasis kearifan lokal harus diperkuat untuk menjaga kepercayaan. Komunikasi yang dilakukan pemimpin daerah janganlah dianggap mujarab
dalam
mengatasi
sebagai
obat
persoalan-persoalan di daerah. Komunikasi tanpa
memperdulikan persoalan-persoalan yang mendasar dalam masyarakat dan tidak dilakukan berdasarkan kearifan lokal dari daerah tersebut, tidak akan memberikan hasil yang
diharapkan.
memerlukan
Sebagai
perhatian
contoh,
oleh
terjadinya konflik
di
berbagai
daerah
kepala daerah, persoalan konflik yang dipicu oleh
kesenjangan ekonomi, kemiskinan
hendaknya dapat
dicarikan
jalan
keluarnya.
Persoalan konflik yang terjadi sangatlah kompleks karena tidak hanya menyangkut persoalan politik semata, tetapi juga persoalan ekonomi, sosial, dan budaya. Komunikasi berbasis kearifan lokal yang dilakukan oleh pemimpin daerah dapat membantu atau memberikan kontribusi
untuk
mempercepat
penyelesaian
masalah-masalah
di
daerah.
15
Daftar Pustaka
Alfian, 1993, Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia, Gramedia, Jakarta Aly, Bachtiar, 2010, “Komunikasi Politik sebagai Penjuru Penyelesaian Konflik dan Mengoptimalkan Sinergitas Hubungan Pusat dan Daerah, Gramedia, Jakarta Arifin, Anwar, 2008, Komunikasi Politik:Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi
dan
Komunikasi Politik Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Dahlan, M. Alwi, 2009, “Teknologi Informasi dan Demokrasi”. Jurnal ISKI No. 4 Oktober 2009 Mulyana, Deddy, 2001, “Merancang Peran Baru Humas dalam Pengembangan Otonomi Daerah” dalam Jurnal Komunikasi Mediator Volume 2 Nomor 1 Tahun 2001 Rakhmat, Jalaluddin, 1991, Psikologi Komunikasi, Remaja Rosdakarya, Jakarta Suryadi, Samsu, 1993, ”Elit Politik dalam Komunikasi Politik di Indonesia” dalam Indonesia dan Komunikasi Politik, Gramedia, Jakarta
Akses Internet : Website BKD dan Diklat Provinsi NTB : http:///bkddiklat.ntbprov.go.id (diakses 14 Agustus 2014).
16
