PEMBERDAYAAN KEARIFAN LOKAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI DAERAH
Oleh H. Abdul Azis, SH MH
Abstrak Pemimpin daerah memiliki political leadership yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Pemimpin daerah yang dikenal dengan Kepala Daerah merupakan pemimpin bagi masyarakat di daerahnya yang dipilih langsung oleh rakyat di daerah tersebut, oleh karena itu, hal penting yang perlu dilakukannya adalah peduli terhadap persoalan-persoalan yang menyentuh mayoritas masyarakatPemerintah yang lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan politik dengan mengabaikan kearifan lokal sebagai bagian dari karakter bangsa dapat mengancam perekonomian negara. Negara gagal dicerminkan oleh ketidakmampuan mengorganisasi aparatur secara efektif yang mengarah kekacaubalauan.. Banyaknya persoalan yang berujung pada konflik dan kerusuhan di daerah menandakan belum efektifnya pemberdayaan kearifan lokal dalam system pemerintahan di daerah yang dilakukan kepala daerah dengan rakyat dan bawahannya. Dalam hal ini pemberdayaan kearifan lokal dapat menjadi solusi dalam pemecahan masalah. Kata Kunci : Pemberdayaan, pemerintahan, kearifan lokal.
1. Telah dikoreksi oleh Tim Editor Website BKD dan Diklat Provinsi NTB 2. Widyaiswara Madya pada BKD dan Diklat Provinsi NTB
1
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Kepemimpinan
ditentukan
oleh
keunggulannya
dalam
pemberdayaan kearifan lokal sebagai system pemerintahan di daerah. Karena merupakan komponen pokok bagi para pemimpin organisasi daerah. Pembangunan
pemerintahan di
yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ataupun
daerah akan dapat berhasil, jika pemerintah mampu memberdayakan kearifan lokal kepada rakyatnya. Pemerintahan yang berbasis kearifan lokal yaitu pemerintahan yang berlandaskan kepada pandangan hidup dan berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan kata lain, kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya lokal. Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia, Indonesia menghadapi tantangan pemerintahan
baik di pusat maupun di daerah yang cukup besar yaitu
seberapa jauh mereka mampu mempraktikkan tata pemerintahan yang baik (good governance). governance ini adalah daerah.
Hal
Strategi
yang tepat dalam mewujudkan good
efektivitas system pemerintahan
yang dilakukan di
yang penting juga dilakukan adalah pemerintahan itu sendiri dan
antar lembaga pemerintahan dapat bersinergi dengan baik. Keberhasilan organisasi
pemerintahan
lebih
banyak
ditentukan
oleh
keunggulan
pemimpinnya.
2
B. PEMERINTAHAN DAERAH Kemajuan dibidang ekonomi dan politik ternyata tidak membuat Indonesia bebas dari ancaman sebagai negara gagal. Hal ini disebabkan pemerintah lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan politik serta mengabaikan kearifan lokal sebagai bagian dari karakter bangsa. Bahaya ini bertambah besar karena sikap dan mental para pemimpin disetiap instansi pemerintah yang tidak mempedulikan warna merah sebagai isyarat alam tentang datangnya bahaya menuju kondisi kritis merah padam sebagai negara gagal. Negara gagal dicerminkan oleh ketidakmampuan mengorganisasi aparatur secara efektif yang mengarah kekacaubalauan. Hal yang urgen disini adalah bidang
kepemimpinan. Menurut
Bappenas
enam puluh persen
keberhasilan pembangunan ditentukan daerah karena otonomi daerah. Dalam kajian tentang kepemimpinan seringkali dibahas. Kepemimpinan mengacu pada perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau lebih individu dalam kelompok yang membantu kelompok mencapai tujuannya. Dalam bidang kepemimpinan, pemimpin daerah memiliki political leadership yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Pemimpin yang baik diperoleh dari proses yang panjang, tidak muncul secara tiba-tiba. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin secara sukarela. Seorang kepala daerah yang mempunyai kapasitas sebagai pejabat politik dan pemimpin pemerintahan di daerahnya, haruslah mempunyai kepemimpinan dibidang organisasi dan kepemimpinan dibidang sosial. Di bidang organisasi, seorang kepala daerah mempunyai bawahan yang patuh pada berbagai ikatan norma-norma organisasi formal. Dibidang sosial, seorang kepala daerah memiliki kapasitas dan kualitas
3
pribadi dalam menggerakkan bawahannya. Dalam hal ini aspek sosial dan politik lebih dominan daripada aspek administratif. Kepemimpinan dibidang sosial lebih banyak diperoleh dari proses politik yang membawa dirinya menjadi kepala daerah. Kepemimpinan berhubungan erat dengan kearifan lokal, tujuannya adalah mencapai kesamaan makna. Pada dasarnya kesamaan makna ini merupakan upaya untuk mempengaruhi karena makna yang dimaksud adalah makna yang dikehendaki oleh satu pihak yang ditujukan pada pihak lain. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin secara sukarela. Keberhasilan seorang pemimpin dapat diperoleh dari keberhasilannya dalam kegiatan memberdayakan kerifan lokal. Dia tidak mungkin menjadi pemimpin tanpa punya pengikut. Oleh karena itu, pemimpin haruslah mempunyai kemampuan membina hubungan yang baik dengan pengikut-pengikutnya. Dia hendaknya mempunyai daya tarik dan kredibilitas. Seorang pemimpin yang juga mempunyai daya tarik misalnya daya tarik fisik, busana, suara dan dukungan fisik lainnya serta kesamaan diantara pemimpin sebagai khalayaknya. Kredibilitas menurut Rakhmat (1991) adalah seperangkat persepsi khalayak tentang sifat-sifat pemimpin, sehingga sesungguhnya kredibilitas tidak melekat dalam diri pemimpin. Kredibilitas mencakup dua komponen yaitu keahlian dan dapat dipercaya. Keahlian adalah kesan yang dibentuk oleh khalayak tentang kemampuan memimpin ( komunikator ) dalam hubungannya dengan topik yang dibicarakan seperti cerdas, mampu, ahli, berpengalaman atau terlatih. Sedangkan kepercayaan adalah kesan
khalayak
tentang
kepemimpinan
yang berkaitan dengan wataknya seperti jujur, bermoral, tulus, adil, sopan dan sebagainya. Faktor homofili atau kebersamaan komunikator dengan khalayak
4
akan
mempermudah
interaksi
yang
memberikan
efek positif. Menurut
Arifin (2008), keakraban atau hubungan baik antara pemimpin politik dengan khalayak merupakan hal yang penting dalam proses dan efektivitas komunikasi politik. Keakaraban ini dapat dicapai, jika pemimpin dengan khalayak dapat hidup bersama dan bermain bersama. Hal ini dapat terwujud bila antara pemimpin dengan khalayaknya banyak memiliki kesamaan, terutama dalam hal nilai-nilai, pendidikan, status dan sebagainya. Tingkat perbedaan antara pemimpin dengan khalayak merupakan masalah paling menonjol dalam inovasi dan perubahan atau pembaruan. Untuk mengatasi hal tersebut, pimpinan politik harus mempelajari kerangka referensi dan kerangka pengalaman khalayak yang dikenal sebagai filter konseptual dan berusaha menciptakan sebanyak mungkin persamaan. Dalam hal ini pemimpin harus memiliki kemampuan empati, yaitu kemampuan
menempatkan
diri
pada
posisi diri orang lain. Empati
merupakan kepribadian saat seseorang dengan mudah menyesuaikan diri dengan kondisi, situasi dan kepribadian orang lain.
C. PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN Menurut para ahli, Johan Galtung dalam Aly (2010) mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan sosial. Binoro Tjokroamidjojo dalam Aly (2010), mengemukakan pengertian pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan
5
lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Nugroho dan Rochmin Dahuri dalam Suryadi (1993) mengemukakan bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam
seperti
halnya
perencanaan.
Istilah
pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, negara satu dengan negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses
untuk
melakukan
perubahan
(Riyadi
dan
Deddy
Supriyadi
Bratakusumah, dalam Aly (2010). Siagian dalam Suryadi (1993) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa,f negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Sedangkan Ginanjar
Kartasasmita
dalam Suryadi (1993) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu prosess perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Menurut Deddy T. Tikson dalam Aly (2010) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan
6
berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial- ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bnersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi
dalam
proses
transformasi budaya
sering
pembuatan dikaitkan,
keputusan antara
lain
politik.
Sedangkan
dengan
bangkitnya
semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional. Berbagai macam pengertian dari pembangunan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tanpa merusak lingkungan atau kehidupan sosial. Transformasi atau perubahan ekonomi, sosial dan budaya yang digerakkan atas tujuan atau strategi yang berguna untuk peningkatan kualitas manusia dalam memperbaiki kualitas hidupnya. Komunikasi
pemerintahan
berperan
terhadap
peningkatan
pembangunan . Hal ini berlandaskan pada suatu anggapan dasar bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa oleh masyarakat yang diarahkan oleh pemerintah akan meningkatkan pembangunan. Berdasarkan anggapan dasar ini maka terdapatlah suatu asumsi yang mengatakan pemerintahan
yang
bahwa
komunikasi
terlaksana pada masyarakat dimana pemerintah desa
sebagai komunikator dan masyarakat desa sebagai komunikan, atau sebaliknya,
7
telah menghasilkan peningkatan pembangunan Asumsi ini menghantar pada pendapat saya bahwa komunikasi pemerintahan berperan terhadap peningkatan pembangunan. Teori sistem manajemen kelompok partisipatif dikemukakan oleh Rensis Likert dalam Alfian (1993), seorang ahli teori mengenai hubungan antar manusia. Likert lebih memfokuskan perhatiannya
pada
anggota
organisasi
terkait dengan perasaan dan kebutuhan mereka, pendekatan yang dilakukan Likert melihat pada hubungan antar manusia sebagai instrumen manajemen. Ide dasar teori ini adalah bahwa jika pimpinan organisasi memiliki kepedulian dan memberikan dukungan kepada karyawan atau bawahan, maka karyawan atau bawahan akan memiliki motivasi kerja lebih besar sehingga lebih produktif. Bagaimana seorang pemimpin melaksanakan manajemen pemerintahannya yang berkaitan dengan pembangunan di daerahnya yaitu pertama sebagai pemimpin daerah maka pemimpin memberi peluang kepada masyarakat dalam pengambilan
keputusan artinya dalam penentuan lokasi pembangunan di
daerah maka pemimpin
mengadakan musyawarah daerah yang melibatkan
masyarakat yang di dalamnya pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, aparat sehingga penentuan lokasi pembangunan tepat sasaran. Hal ini juga berhubungan dengan pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh pimpinan. Dan juga komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan tentang pembangunan, haruslah intensif kepada masyarakat dan setiap masyarakat diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan. D. KOMUNIKASI PEMERINTAHAN Istilah komunikasi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Inggris yaitu Communication yang berasal dari kata Latin Communicatio dan istilah ini 8
juga bersumber dari kata Commnunis yang dalam bahasa Inggris berarti Common yang dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu sama. Dengan berkomunikasi kita membangun kebersamaan dengan membentuk suatu kontak dalam berhubungan. Ini berarti individu-individu saling memberi keterangan, pikiran dan sikap-sikap dalam melakukan hubungan. D. Kincaid
dan
Wilbur
Schramm
dalam
Lawrence
Arifin (2008) menjelaskan bahwa
komunikasi sebagai proses saling membagi atau menggunakan informasi secara bersama dan pertalian antara para peserta dalam proses informasi. Selain itu komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses menghubungi atau mengadakan perhubungan dengan menggunakan bahasa, gerak-gerik, badan, sistem, isyarat, kode dan lain-lain. Rumusan yang lain dari rumusan di atas dikemukakan oleh William Albig dalam Alfian
(1993) menyatakan bahwa
komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang berarti diantara individu. Untuk menjelaskan pengertian komunikasi maka beberapa
ahli
memberikan penjelasan dalam bentuk pengertian komunikasi agar dapat dimengerti dan dipahami, oleh karena itu maka penulis mengemukakan pengertian komunikasi oleh beberapa ahli : Menurut Code dalam Suryadi (1993), “Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki dua orang atau lebih”. Menurut Berelson dan Steiner dalam Suryadi (1993), komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain. Lebih lanjut pengertian komunikasi menurut Gerald R. Miller dalam Mulyana (2001).
9
Komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. Carl I. Hovland dalam Arifin (2008), komunikasi adalah proses memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambanglambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikate). Menurut Barlund dalam Mulyana (2001), komunikasi timbul didorong oleh kebutuhankebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego. Dengan dikemukakannya pengertian komunikasi oleh beberapa ahli maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah pesan yang didalamnya terlibat satu atau lebih orang untuk berbagi informasi dan mencapai kesepakatan bersama diantara orang yang terlibat didalamnya. Pengertian komunikasi pemerintahan dalam arti menggabungkan kedua makna yaitu
komunikasi
dan
pemerintahan
maka
pengertian
komunikasi
pemerintahan adalah penyampaian ide, program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara (Rakhmat, 1991). Arti dari komunikasi pemerintahan disini adalah pemerintah dalam hal ini diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat. Dalam kondisi demikian pemerintah memiliki kewenangan sekaligus bertanggung mempertimbangkan, bahkan untuk merespon
jawab
untuk
keinginan-keinginan tersebut
sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
10
Dalam
komunikasi,
komunikator
merupakan
salah
satu
faktor
yang
menentukan efektivitas komunikasi. Beberapa studi mengidentifikasi sejumlah karakteristik yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Ada empat komponen yang harus ada pada komunikator dalam Aly (2010) yaitu : 1. Kredibilitas
sumber
memiliki keahlian
mencau
dan
pada
sejauh
mana
sumber
dipandang
dipercaya. Semakin ahli dan dipercaya sumber
informasi semakin efektif pesan yang disampaikan. 2. Daya tarik seorang komunikator bisa terjadi karena penampilan fisik, gaya biocara, sifat pribadi, keakraban, kinerja, keterampilan komunikasi dan perilakunya 3. Sumber disukai oleh masyarakat bisa jadi karena sumber tersebut mempunyai kesamaan dalam hal kebutuhan, harapan dan perasaan.
E. KOMUNIKASI POLITIK DI DAERAH Komunikasi politik diibaratkan sebagai sirkulasi darah dalam tubuh. Bukan darahnya tapi apa yang terkandung dalam darah itu yang menjadikan sistem politik itu hidup (Alfian, 1993). Komunikasi politik mengalirkan pesanpesan politik berupa tuntutan, protes dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) pemrosesan sistem politik dan hasil pemoresan itu, dialirkan kembali oleh komunikasi politik. Mulyana (2001), mengartikan komunikasi politik sebagai segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Menurut Dahlan (2009) komunikasi adalah unsur yang esensial dalam demokrasi. Batasan demokrasi banyak ditentukan oleh komunikasi. komunikasi menentukan watak dan mutu demokrasi
11
pada suatu masyarakat. Bachtiar Aly (2010), menyebut komunikasi politik sebagai proses
penyampaian
pesan
politik
dari
elit
politik
kepada
masyarakat secara timbal balik agar pesan-pesan politik yang disampaikan memperoleh respons yang diharapkan seperti terjadinya proses pengambilan keputusan
politik
secara
demokratis,
transparan
dan
tanggung
gugat
(akuntabiIitas). Elit politik dikenal dengan elit yang memegang kekuasaan politik formal dalam negara. Menurut Suryadi (1993), dalam komunikasi politik terjadi pola hubungan memberi dan menerima, yang berarti bagaimana elit politik menggunakan kekuasaannya kepada mayarakat dan bagaimana masyarakat itu menanggapi serta menerima keinginan keinginan elit politik, begitu juga sebaliknya. Pola hubungan seperti ini tergantung pada ideologi yang melandasi
sistem politik negara yang bersangkutan. Jika ideologinya
demokratis maka komunikasi politiknya akan demokratis pula. Dalam hal ini, elit politik ketika mempengaruhi atau mengendalikan masyarakat tidak semata-mata mengandalkan kekuasaan formal yang dimilikinya maupun wibawa dan pengaruhnya untuk senantiasa memaksakan kehendak dengan cara yang bertentangan dengan norma atau etika yang berlaku dalam masyarakat. Elit menerapkan
kekuasaannya
berdasarkan
nilai-nilai
yang
berlaku
dalam
masyarakat tersebut, sehingga masyarakat dapat menerima dan patuh terhadap kekuasaan tersebut. Elit lokal, yaitu para elit yang memerintah ditingkat daerah seperti kepala daerah memegang peranan penting dalam komunikasi politik karena
dia
adalah
pemimpin
masyarakat
di
daerahnya
yang
harus
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya. Kepala daerah dapat juga sebagai penghubung untuk menyerasikan kebijakan pembangunan atau kebijakan politik nasional dengan aspirasi yang lahir dan berkembang
12
dalam masyarakat sehingga menjadi kekuatan actual yang dapat mendorong laju pembangunan. Tugas yang berat ini dapat dilalui oleh kepala daerah tentu saja jika ada keterbukaan, keadilan dan suasana dialogis sehingga terjadi komunikasi
yang
seimbang
antara
elit
daerah/kepala
daerah
dengan
masyarakat.Nasib rakyat di daerah, lebih banyak ditentukan oleh pemimpin daerah.
Karena
itu
kajian
tentang
pemimpin
daerah penting untuk
dilakukan. Salah satu kajian yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan komunikasi politik. F. PROBLEM DI DAERAH Terjadinya kerusuhan yang menelan korban jiwa dan harta benda pristiwa Tanjung Priok, Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengundang semua pihak yang terlibat untuk berdialog dari hati ke hati. Dialog yang diliput media itu berlangsung dengan kesepakatan yang diterima semua pihak. Rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat utama
bagi
merupakan
prasyarat
keberlangsungan proses peningkatan kesejahteraan dan
pengembangan standar-standar baru kesejahteraan hidup masyarakat secara menyeluruh. Rasa saling
percaya dan
harmonisasi akan mengantar
masyarakat untuk bekerja bersama-sama tanpa rasa saling curiga di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah diberbagai sektor dan diberbagai lapisan masyarakat guna mencapai kesejahteraan rakyat daerah terlihat peranan penerapan kearifan lokal sangat berperanan dalam penyelesaiannya. Walaupun berbagai kemajuan dalam menjaga harmonisasi didalam masyarakat telah dicapai dan berbagai upaya telah ditempuh, guna menciptakan dan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi di dalam masyarakat, tetapi masih dirasakan bahwa kadar kekerasan serta harmonisasi tersebut masih jauh 13
dari harapan. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai konflik
antar
masyarakat, antar golongan, antar kelompok, bahkan antara masyarakat daerah tertentu dan pemerintah daerah yang sudah tentu akan menghambat upaya penciptaan harmonisasi antarkelompok masyarakat, serta menghambat upaya penciptaan rasa aman dan damai dihati warga. Dapat ditengarai bahwa terjadinya konflik berdimensi kekerasan di beberapa daerah, antara lain, dilatarbelakangi oleh adanya faktor kompleksitas kepentingan sosial politik, ketidakadilan, serta provokasi yang mengeksploitasi perbedaan-perbedaan etnis, agama, dan golongan. Ketiadaan forum-forum dialog atau belum optimal dan
efektifnya
pelaksanaan
mekanisme
penyelesaian
konflik
semakin
memperluas konflik dan sulitnya penyelesaiannya secara tuntas. Komunikasi politik antarelit termasuk kepala daerah dan masyarakat berkembang dengan
belum dapat
efektif. Hal lain yang juga signifikan mendorong
terjadinya konflik yang disebabkan oleh berbagai dimensi yang kompleks tersebut, adalah rentannya pemahaman dan pelaksanaan nilai kebangsaan terutama dalam konteks
menjaga
harmonisasi
di
dalam
masyarakat.
Dengan demikian, penyelesaian akar permasalahan dan penerapan strategi yang tepat dalam penyelesaian konflik menjadi tantangan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah secara sistematis mengingat penyelesaiannya akan memakan waktu yang panjang. Selain berhubungan dengan masyarakatnya, kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah, berhubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala daerah dan DPRD berwenang menentukan pengaturan pembangunan daerah, melalui penetapan peraturan daerah (Perda) dan kebijakan strategis daerah. Oleh karena itu hubungan yang baik antara pihak kepala daerah dengan
DPRD
sangat
14
menentukan
keberhasilan
kinerja pembangunan daerah. Hubungan kepala
daerah dengan DPRD diwujudkan dalam bentuk komunikasi politik. Kepala daerah dan DPRD sering kali melakukan komunikasi politik dengan masyarakat menyangkut masalah-masalah yang ada di masyarakat
seperti
tuntutan
kenaikan upah dari kelompok buruh, tuntutan menolak keberadaan pasar swalayan dari kelompok pedagang dan lain sebagainya. Hubungan antara kepala daerah dengan DPRD memperlihatkan gejala masing-masing merasa lebih superior sehingga terjadi tarik menarik kepentingan antara kedua institusi tersebut. Mereka memiliki kecenderungan untuk membenarkan diri sendiri. Pihak kepala daerah lebih memahami kedudukan mereka sebagai pelaksana kebijakan sehingga mereka lebih memiliki akses politik khususnya terhadap publik. Di pihak lain, DPRD merasa sesuai dengan kewenangannya mereka merasa lebih kuat karena mereka adalah yang mengawasi kebijakan kepala daerah, memberikan persetujuan terhadap APBD dan peraturan daerah. Kepala daerah seringkali digugat, ia dianggap kurang responsif, tidak bertanggung jawab atas kemelut politik yang terjadi, tidak peka terhadap penderitaan rakyat, kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat dan kurang cepat belajar untuk
tidak mengulangi kesalahan pendahulunya masa lalu. Dilain pihak,
kepala daerah menganggap masyarakat kurang paham dengan agenda kepala daerah, tidak mengerti bagaimana suka duka mereka merealisasikan aspirasi masyarakat. Persoalan seperti ini sering kali terjadi diberbagai daerah yang kalau tidak ditangani dapat berujung pada konflik. Peristiwa Tanjung Priok dapat dijadikan contoh, buruknya komunikasi antara kepala daerah dengan masyarakat. Komunikasi yang baik justru terjadi setelah ada kerusuhan.
15
G. DIALOGIS Martin Buber dalam Dahlan (2009) memandang dialog sebagai inti komunikasi. Menurutnya dialog merupakan hubungan Saya-Anda (I-You), yaitu manusia dengan
manusia, yang
ditandai dengan kebersamaan,
keterbukaan hati, kelangsungan, kejujuran, spontanitas, keterusterangan, tidak pura-pura, tidak manipulatif, kerukunan, intensitas dan cinta kasih dalam arti bertanggung jawab kepada orang lain. Dialog berbeda dengan komunikasi Saya-Benda (I-It) atau komunikasi monologis yang ditandai dengan cinta diri, penipuan, kepura-puraan, kelicikan, dominasi, eksploitasi dan manipulasiBertukar pandangan atau dialog merupakan salah satu bentuk tradisi masyarakat lokal yang masih banyak digunakan seperti di Sumatera Barat, Riau, dan daerah lain. . Dalam menangani berbagai persoalan di daerah, bentuk
dialogis atau musyawarah hendaknya lebih
banyak dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang suatu masalah kepada masyarakat
dan cata-cara yang ditawarkan
masalah tersebut. Selain itu, bentuk dialogis menghasilkan dua arah,
untuk mengatasi
atau musyawarah yang
sangat tepat untuk menjaring aspirasi masyarakat,
dan dapat dengan cepat mengartikulasikan aspirasi itu sehingga lebih mudah dipahami oleh pembuat kebijakan publik. Dalam komunikasi politik, dialog mensyaratkan
bahwa kepala daerah menempatkan diri dalam posisi
pengambil peran yang baik untuk memahami berbagai makna yang terdapat dalam
dunia
simbolik
rakyat,
tidak
memaksakan
“kebenaran”
atau
pendapatnya sendiri kepada masyarakat. (Mulyana, 2001).
16
BAB II PENUTUP KESIMPULAN Pemerintahan perkembangan
hendaknya
pemerintahan
yang
dapat saat
menyesuaikan
ini berubah,
dari government
(penyelenggaraan pemerintahan) ke governance. Dalam hal perubahan
interaksi
dari
kekuasaan
dan
dengan
ini
terjadi
kontrol menjadi pertukaran
informasi, Musyawarah dan persuasi dengan penyediaan informasi kepada masyarakat
untuk dapat mengawal pemerintahan. Dalam mewujudkan tata
kelola (governant), kepercayaan merupakan masyarakat
semakin
faktor
penting.
Ketika
skeptis dengan pemerintahan, maka pemberdayaan
oleh pemerintahan yang berbasis kearifan lokal harus diperkuat untuk menjaga kepercayaan. musyawarah yang dilakukan pemimpin daerah janganlah dianggap sebagai obat mujarab dalam mengatasi persoalan-persoalan di daerah. Dalam bermusyawarah tanpa memperdulikan persoalan-persoalan yang mendasar dalam masyarakat dan tidak dilakukan berdasarkan kearifan lokal dari daerah tersebut, tidak akan memberikan Sebagai
contoh,
terjadinya konflik
di
hasil
berbagai
yang
daerah
diharapkan. memerlukan
perhatian oleh kepala daerah, persoalan konflik yang dipicu oleh kesenjangan ekonomi, kemiskinan hendaknya dapat dicarikan jalan keluarnya. Persoalan konflik yang terjadi sangatlah kompleks karena tidak hanya menyangkut persoalan politik semata, tetapi juga persoalan ekonomi, sosial, dan budaya. Musyawarah yang berbasis kearifan lokal yang dilakukan oleh pemimpin daerah dapat
membantu
atau memberikan kontribusi
untuk
mempercepat
penyelesaian masalah-masalah di daerah. 17
DAFTAR PUSTAKA
Rakhmat, Jalaluddin, 1991, Psikologi Komunikasi, Remaja Rosdakarya, Jakarta Suryadi, Samsu, 1993, ”Elit Politik dalam Komunikasi Politik di Indonesia” dalam Indonesia dan Komunikasi Politik, Gramedia, Jakarta Alfian, 1993, Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia, Gramedia, Jakarta Arifin, Anwar, 2008, Komunikasi Politik:Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi
dan
Komunikasi Politik Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Dahlan, M. Alwi, 2009, “Teknologi Informasi dan Demokrasi”. Jurnal ISKI No. 4 Oktober 2009 Aly, Bachtiar, 2010, “Komunikasi Politik sebagai Penjuru Penyelesaian Konflik dan Mengoptimalkan Sinergitas Hubungan Pusat dan Daerah, Gramedia, Jakarta Mulyana, Deddy, 2001, “Merancang Peran Baru Humas dalam Pengembangan Otonomi Daerah” dalam Jurnal Komunikasi Mediator Volume 2
Nomor 1
Tahun 2001
Akses Internet : Website BKD dan Diklat Provinsi NTB : http:///bkddiklat.ntbprov.go.id
18
