KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIA REPUBLIK INDONESIA
Peluang dan Tantangan Industri Media dan Konten “Prospek Bisnis Penyiaran di Indonesia yang Dipengaruhi Kemajuan Teknologi” Rakornas KADIN Bidang Telekomunikasi Teknologi Informasi dan Media 2010 Jakarta, 28 April 2010 Bambang Subijantoro Plt. DIREKTUR JENDERAL SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PENYIARAN NASIONAL KOMINFO
UU 32/2002 Tentang Penyiaran
2
Sistem penyiaran nasional dibentuk untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah, yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial; Siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggungjawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab
Peran Media Penyiaran Kondisi Eksisting • • • • • • • • • • • 3
LPP Radio (nasional) LPP Televisi (nasional) LPS TV Nasional (berjaringan) LPS Radio LPB (melalui satelit) LPB (melalui kabel) LPB (melalui terestrial) Pelanggan LPB TV Household Pemohon baru (radio) Pemohon baru (TV)
:1 :1 : 10 : 1000 : 12 : 42 :2 : 1.2 juta : 34 juta : 1.488 : 468
KOMINFO
KONDISI LEMBAGA PENYIARAN DI INDONESIA SAAT INI 1. Jasa Penyiaran Radio : Jumlah Pemohon 2.765 Izin yang sudah disetujui 1.152 − IPP Penyesuaian 625 − IPP tetap (termasuk AM ke FM) 78 − IPP Prinsip 449 IPP ditolak 124, proses seleksi 124 dan pending 324
2. Jasa Penyiaran Televisi : Jumlah Pemohon 565 Izin yang sudah disetujui 219 − IPP Penyesuaian 17 − IPP tetap 9 − IPP Prinsip 193 IPP ditolak 43, proses seleksi 31, pending 46
4
KOMINFO
KLASISFIKASI DAERAH EKONOMI MAJU (DEM) & DAERAH EKONOMI KURANG MAJU (DEKM) (Permen Kominfo No. 39 tahun 2008)
Daerah Penyelenggaraan Penyiaran di Indonesia diklasifikasikan dalam : ¾ Daerah Ekonomi Maju (DEM) o Terdiri atas 22 provinsi dan 271 kab/kota ¾ Daerah Ekonomi Kurang Maju (DEKM) o Terdiri atas 10 provinsi dan 150 kab/kota Indeks Potensi dan kemajuan suatu daerah merupakan Komposit indeks dari: ¾ Indeks Geografis ¾ Indeks Demografi ¾ Indeks Pembangunan Manusia ¾ Indeks Ekonomi ¾ Indeks Bisnis Klasifikasi daerah diatas digunakan untuk, antara lain : ¾ Penentuan besaran biaya izin penyelenggaraan penyiaran ¾ Penentuan jangkauan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) o Maks 80% di DEM o Min 20% di DEKM 5
KOMINFO
INDEKS PELUANG USAHA PENYIARAN (IPUP) (Permen Kominfo No. 47 tahun 2009)
KOMINFO
Indeks Peluang Usaha Penyiaran dikelompokan dalam : ¾ Sangat Besar : (52 kab/kota) ¾ Besar : (55 kab/kota) ¾ Sedang : (225 kab/kota) ¾ Kecil : (124 kab/kota) ¾ Sangat Kecil : (35 kab/kota) Indeks Peluang Usaha Penyiaran merupakan Komposit indeks dari : ¾ Indeks Demografis ¾ Indeks Ekonomi ¾ Indeks Sarana dan Prasarana ¾ Indeks Geografis ¾ Indeks Pembangunan Manusia Indeks diatas digunakan antara lain sebagai dasar pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran sebagaimana diatur dalam permen Kominfo No. 28 tahun 2008. 6
WILAYAH YG KETERSEDIAAN KANAL FREKUENSINYA SUDAH PADAT (TERTUTUP)
KOMINFO
• Saat ini ketersediaan kanal frekuensi di beberapa wilayah khsususnya di Ibukota Provinsi dan kota-kota besar lainnya sudah padat (penuh), mengacu pada Rencana Induk (Master plan) frekuensi radio siaran FM dan Televisi Siaran. • Wilayah layanan siaran yang sudah padat sesuai surat Dirjen Postel No. 610/P/DJPT.4/KOMINFO/04/20010, meliputi : – Radio ( 18 Ibu kota Provinsi dan 111 kab/kota – Televisi (20 Ibu kota Provinsi dan 76 kab/kota • Untuk wilayah yang padat tersebut tidak dimungkin lagi (tertutup) untuk pendirian radio dan televisi baru. 7
PERAN MEDIA KOMINFO
BELANJA IKLAN MEDIA Belanja Iklan Media Masa 2007 23,081 Triliun
70%
Persentase
60% 50%
10,656 Triliun
40%
Belanja Iklan
30% 20%
1.369 Triliun
35,126 Triliun
10% 0% Televisi
Koran Jenis Media
8
Total
Sumber: Nielsen Media Research
Majalah & Tabloid
PERAN MEDIA PENYIARAN KOMINFO
Belanja Iklan Media (Televisi)
9
Sumber : AGB Nielsen Media Research Indonesia
PERAN MEDIA PENYIARAN KOMINFO
Belanja Iklan Media (Televisi)
10 PENGIKLAN TERBESAR PER SEKTOR (Rp. Milyar) Makanan Ringan
369
198
Perbankan
212
Properti
223
377 311
317 275
Media & Rumah Produksi Perawatan Rambut
335
430 Kuartal I (2010)
Rokok Filter
377 349
Motor
388 361
Kuartal I (2009)
430 406
Korporat Telekomunikasi
559
Pemrintahan & Politik
10
1.300
845
0
200
400
600
1.070 800
1.000
1.200
1.400
Sumber : AGB Nielsen Media Research Indonesia
PERAN MEDIA KOMINFO
PERBANDINGAN BELANJA IKLAN TV DAN PDB SEKTOR KOMUNIKASI (Rp. Milyar) 180.000
170.790,8
160.000 140.943,4 140.000 114.289,8
120.000 100.000
88.753,5
80.000 60.000
Belanja Iklan TV PDB Sektor Komunikasi
70.427,6 53.981,7
40.000 20.000
15.079
17.511
20.510
23.121
2004
2005
2006
2007
26.200
29.887
-
PDB
11
2,295,826.2
2,774,281.1
3,339,216.8
3.950,893.2
2008 4,951,356.7
2009 5,613,441.7
Pendapatan belanja iklan TV memiliki kontribusi kepada PDB rata-rata sekitar 1%
PELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTEN KOMINFO
DIGITALISASI SISTEM PENYIARAN Mengapa beralih ke Digital ? • Efesiensi frekuensi, 1 kanal TV analog = s/d 8 Program Digital (membuka peluang penambahan lembaga penyiaran baru) • Kualitas gambar dan suara yang lebih baik • Konvergensi dengan aplikasi lain (handphone, komputer, dll)
Progress •
Penetapan standar digital : 9 DVB-T, untuk penerimaan tetap TV terestrial 9 DAB family, untuk radio digital
12
•
Uji coba lapangan DVB-T and DVB-H, tahun 2009
•
Penetapan Permen No. 39/2009 tentang Kerangka dasar penyelenggaraan Penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar
PELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTEN KOMINFO
MODEL BISNIS PENYIARAN TV DIGITAL ANALOG
Penyelenggara Infrastruktur/ Tx Penyedia Menara
13
Penyelenggara Program Siaran
Penyelenggara Infrastruktur
Pemegang Hak Frekuensi
Vertikal ke Horizontal Lembaga Penyiaran
Lembaga Penyiaran
Penyelenggara Program Siaran
DIGITAL
Pemegang Hak Frekuensi Penyelenggara Mux Penyedia Menara
PELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTEN KOMINFO
PENYELENGGARAAN IPTV Kenapa IPTV ? Merubah pola trafik internet yang saat ini lebih banyak mengalir ke luar negeri (sekitar 80%) menjadi dominan mengalir ke dalam negeri. Sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan konten dalam negeri. Meningkatkan kecerdasan masyarakat. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan jaringan kabel sehingga diharapkan dapat meningkatkan investasi untuk pembangunan jaringan tetap lokal.
Definisi IPTV : Teknologi yang menyediakan layanan konvergen dalam bentuk siaran radio dan televisi, video, audio, teks, grafik, dan data yang disalurkan ke pelanggan melalui jaringan protokol internet yang dijamin kualitas layanannya, keamanannya, kehandalannya, dan mampu memberikan layanan komunikasi dengan pelanggan secara 2 (dua) arah atau interaktif dan real time dengan menggunakan pesawat televisi standar dan/atau alat 14 telekomunikasi yang menggunakan media audio visual.
PELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTEN KOMINFO
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN IPTV UU NO. 32/2002 Tentang Penyiaran
IPTV UU NO. 36/1999 Tentang Telekomunikasi
UU NO. 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
15 15
PELUANG INDUSTRI MEDIA PENYIARAN & KONTEN KOMINFO
LAYANAN IPTV
9 Layanan penyiaran, termasuk layanan Pay per View 9 Layanan multimedia (Video On Demand, Games on Demand, Music on Demand, News on Demand, dll) 9 Layanan transaksi elektronik (TV Shopping, dll) 9 Layanan akses internet (News Portal, dll)
TV Live Broadcast
16
Widget Application (News Portal)
Time Shift TV
TV Shopping
Video on Demand
Games on Demand
SISTEM STASIUN JARINGAN (SSJ) KOMINFO
PRINSIP DASAR SSJ DIVERSITY OF CONTENT
SSJ DIVERSITY OF OWNERSHIP
17
PERAN SSJ DALAM MEMBERDAYAKAN LEMBAGA PENYIARAN LOKAL
KOMINFO
1.
Tersebarnya kepemilikan dan content penyiaran secara merata di setiap daerah
2.
Pemberdayaan sumber daya lokal (budaya, SDM, modal, dll)
3.
Berkembangnya industri lokal yang terkait dengan bidang penyiaran (PH, Artis lokal, iklan lokal, dll)
4.
Adanya keseimbangan informasi antar daerah serta antara pusat dan daerah 18
REVIEW UU 32/2002 TENTANG PENYIARAN KOMINFO
Isu Strategis Materi Muatan : • Landasan Filosofis asas demokratisasi informasi, melalui (diversity of content) dan diversity of ownership, yang berbasis penyiaran lokal • Pengaturan penyelenggaraan penyiaran digital dan penggunaan kanal frekuensi • Penyempurnaan ketentuan terkait dengan perizinan IPP baik dari proses pemberian hingga pencabutan IPP • Penyempurnaan ketentuan terkait dengan eksistensi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) • Penyempurnaan ketentuan terkait kelembagaan KPI dalam rangka percepatan proses perizinan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 19 rating
PELUANG/POTENSI BISNIS PENYIARAN KOMINFO
• Indonesia memilki potensi pasar yang besar dengan jumlah populasi lebih dari 230 juta • Kondisi geografis Indonesai yang tersebar memerlukan media untuk penyebaran informasi • Potensi Iklan di media elektronik (radio & TV) masih dominan dibandingkan dengan media cetak • Perkembangan teknologi dengan sistem penyiaran digital, memungkinkan penggunaan frekuensi lebih efesien sehingga peluang timbulnya lembaga penyiaran baru • Perkembangan teknologi IPTV memungkinkan layanan konvergensi yang bersifta interaktif • Dengan Penerapan SSJ memungkinkan tumbuhnya lembaga penyiaran lokal sehingga ikut mendorong berkembangnya industri lokal 20
KENDALA
KOMINFO
• SDM lembaga penyiaran khususnya di daerah masih terbatas dan kurang profesional • Regulasi penyiaran saat ini belum dapat mengakomodir sepenuhnya perkembangan teknologi sehingga perlu review UU 32/2002 • Ketersediaan frekuensi yang terbatas sehingga perlu segera migrasi ke digital • Masih banyak terdapat lembaga penyiaran di daerah yang bersiaran tanpa memilki izin sehingga merusak persaingan usaha penyiaran • Proses perizinan saat ini belum dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, karena panjangnya rantai perizinan yang melibatkan instansi terkait termasuk KPI/KPID
21
KOMINFO
Terima Kasih www.depkominfo.go.id
22
