Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)
p-issn: 2549-0435 e-issn: 2549-1431
PELIBATAN STAKEHOLDERS DALAM PROSES INPRES MORATORIUM IZIN PERKEBUNAN SAWIT 2016-2017: SEBUAH TINJAUAN STAKEHOLDER-BASED POLICY PUBLIC PROCESS Riaty Raffiudin Departemen Ilmu Politik, FISIP UI Kampus UI Depok 16424 E-mail:
[email protected] Abstract This article discusses the involvement of stakeholders in the process of Instruksi Presiden Moratorium for palm oil plantation permits between 2016 and 2017 using the stakeholder-based public policy process from Altman and Petkus (1994) to answer the research question that has been posed, which is, "Has there been any involvement of stakeholders since the Instruksi Presiden Moratorium for palm oil plantation permits set up by the government in 2016?” This qualitative study using secondary data is a preliminary study for more comprehensive research. The findings of this research are the three stakeholders in the palm oil industry, the Environmental NGOs, the government as the policy maker and the palm oil businessowners including GAPKI, do not have the same definition of problems and agree on the same agenda as the first stage in response to problems in the palm oil industry. This has meant that the Instruksi Presiden Moratorium for palm oil plantation permits set by the government in 2016 has not yet been implemented. Keywords: 2016 Instruksi Presiden Moratorium for palm oil plantation permits, stakeholders involvement, stakeholder-based public policy process, palm oil
komoditas yang menopang perekonomian
Permasalahan Kelapa sawit telah menjadi komoditi
Indonesia.
ekspor yang signifikan untuk perekonomian
Di samping menunjang perekonomian
Indonesia di era Reformasi. Ketika hampir
nasional,
semua komoditi terpuruk pada saat terjadi
perkenomian daerah dengan meningkatkan
krisis keuangan pada tahun 1997, kelapa sawit
Pendapatan Asli Daerah di daerah-daerah
merupakan
yang
yang banyak perkebunan kelapa sawitnya. Di
“menyelamatkan” ekspor Indonesia karena
samping itu, luasnya perkebunan kelapa sawit
pada masa krisis ekonomi itu ekspor kelapa
juga menyerap tenaga kerja dan secara relatif
sawit mencapai USD 1.446.000 pada tahun
mengurangi tingkat kemiskinan di daerah-
1997 (Raffiudin, 2015:105) sementara ekspor
daerah tersebut.
salah
satu
komoditi
kelapa
sawit
pun
menunjang
komoditi lainnya terpuruk. Hampir dua puluh
Di balik dukungan industri kelapa
tahun sejak krisis ekonomi terjadi, ekspor
sawit terhadap perekonomian Indonesia dari
kelapa
perkebunan kelapa sawit, banyak fakta yang
sawit
tetap
menjadi
salah
satu
198
Raffiudin, Pelibatan Stakeholders Dalam Proses Inpres Moratorium
diungkap oleh Lembaga Swadaya Masyarakat
berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas
yang bergerak di bidang lingkungan (untuk
rumah kaca di Indonesia.
selanjutnya disebut LSM Lingkungan) baik
Dampak negatif dari masalah ekspansi
dari dalam maupun luar negeri. Menurut LSM
lahan sawit di Indonesia telah menjadi sorotan
Lingkungan, seperti Wahana Lingkungan
dunia
Hidup
berkontribusi
(WALHI)
Greenpeace
Indonesia,
karena
Indonesia terlalu
dianggap besar
telah
terhadap
Sawit Watch, ekspansi lahan sawit ditengarai
peningkatan emisi gas rumah kaca global.
banyak yang bermasalah seperti melakukan
Tahun 2010, pemerintahan Susilo Bambang
ekspansi lahan di hutan primer dan lahan
Yudhoyono
gambut serta pemilikan lahan dengan izin
pemerintah Norwegia sebesar US$ 1 Milyar
yang tumpang tindih. Terutama pada ekspansi
untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan
di lahan gambut, Peraturan Menteri Pertanian
degradasi fungsi hutan (Austin et.al, 13 Juli
no.14/Permentan/PL.110/2009
mengizinkan
2010). Sejak ditandatanginya kerjasama itu,
digunakan untuk dialihfungsikan menjadi
pemerintah Indonesia melakukan moratorium
perkebunan asalkan kedalaman lahan gambut
terhadap pemberian izin baru untuk ekspansi
tersebut kurang dari 3 meter (Agus dan
lahan kelapa sawit di kawasan hutan primer
Subiksa, 2008).
dan lahan gambut. Presiden Yudhono pada
Data dari LSM menunjukkan banyak
tahun
2011
mendapat
bantuan
mengerluarkan
dari
instruksinya,
ekspansi lahan kelapa sawit dilakukan pada
Instruksi Presiden (selanjutnya disebut Inpres)
lahan gambut yang kedalamannya 3 meter - 6
no 10/2011 yang dilanjutkan dengan Inpres
meter (Joko Waluya et.al, 2017) Pembukaan
no 6/2013 tentang “Penundaan Pemberian
lahan di lahan gambut yang kedalamannya
Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola
lebih dari 3 meter memberikan kontribusi
Hutan
terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca
(selanjutnya
nasional serta pemusnahan keanekaragaman
Moratorium Izin Hutan Primer dan Lahan
hayati di dalamnya. Kritik dari LSM juga
Gambut), kepada Menteri Kehutanan, Menteri
ditujukan kepada cara pembukaan lahan
Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup,
dimana masih sering dilakukan dengan cara
Kepala UKP4, Kepala Biro Pertanahan
membakar lahan hutan primer maupun lahan
Nasional, Kepala Badan Koordinasi Penataan
gambut yang menyebabkan kebakaran besar.
Ruang
Nasional,
Kebakaran besar yang terjadi tahun 2015 di
Kepala
Satgas
Riau (BBC.com, 2015) merupakan akibat dari
Kelembagaan REDD+, para gubernur dan
pembukaan lahan dengan metode membakar.
para bupati/walikota. Dalam Inpres tersebut
Kebakaran hutan, tak dapat dipungkiri,
ada tiga hal utama yang harus dikerjakan 199
Primer
dan disebut
Lahan Inpres
Gambut” tentang
Kepala
Bakosurtanal,
Persiapan
Pembentukan
JIPAGS, Volume 01 Nomor 02 Juli Tahun 2017, 198 – 214
penerima instruksi, yaitu 1) perbaikan tata
Nasution. Dalam rapat koordinasi lanjutan
kelola hutan dan gambut, 2) peninjauan izin,
rancangan penundaan izin perkebunan kelapa
serta adanya 3) satu peta kehutanan.
sawit, ia menjelaskan bahwa aturan yang akan
Kurang dari setahun setelah Presiden
dikeluarkan berupa Inpres yang akan menjadi
Joko Widodo menjadi Presiden, pada tanggal
payung hukum dan menjadi pegangan setiap
13 Mei 2015, pemerintahannya mengeluarkan
kementerian dan lembaga memberlakukan
Inpres no 8 tahun 2015 tentang Moratorium
moratorium izin perkebunan kelapa sawit
Izin Hutan Primer dan Lahan Gambut yang
(Katadata.co.id, 2016). Draf yang dimaksud
merupakan kelanjutan dari dua Inpres yang
oleh Menteri Darmin Nasution adalah Inpres
dikeluarkan pada pemerintahan sebelumnya.
tentang “Evaluasi dan Penundaan Perizinan
Meskipun Inpres ini merupakan kelanjutan
Perkebunan Kelapa Sawit” (selanjutnyanya
dari
namun
disebut Inpres Moratorium Izin Perkebunan
pemerintah Joko Widodo mengindikasikan
Kelapa Sawit) sudah disusun oleh pemerintah
bahwa
moratorium
pada tahun 2016 yang tinggal menunggu
perkebunan
ditandatangani
dua
Inpres
akan
pemberian
sebelumnya,
melakukan
izin
pembukaan
oleh
Presiden
Jokowi,
kelapa sawit dengan skala besar. Indikasi
sementara Inpres no 8 tahun 2015 telah
tersebut ia berikan setahun setelah Inpres itu
berakhir pada tanggal 13 Mei 2017.
dikeluarkan, tepatnya pada 14 April 2016
Inpres adalah salah satu bentuk dari
ketika Presiden Joko Widodo melakukan
sebuah kebijakan publik. Sebuah kebijakan
peluncuran “Gerakan Nasional Penyelamatan
publik yang akuntabel haruslah melibatkan
Tumbuhan dan Satwa Liar” di Pulau Karya,
peran dan pendapat stakeholders dalam proses
Kelurahan
Pulau
Kepulauan
Seribu
Panggang,
Kecamatan
pembentukannya (Altman dan Petkus, 1994).
Utara,
Kabupaten
Sebagaimana diketahui, di sektor ini terdapat
Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.
banyak
Pada saat peluncuran tersebut, ia memberikan
perbedaan kepentingan dan pendapat terhadap
pernyataan bahwa pengusaha kelapa sawit
keinginan
tidak
moratorium ini. Perdebatan dari stake holders
boleh
meminta
konsesi
lagi
(Setneg.co.id, 2016). Pernyataan
stakeholders
pemerintah
yang
untuk
mempunyai
melakukan
kelapa sawit tentang akan diterbitkannya ini
moratorium izin perkebunan kelapa sawit
menunjukkan adanya komitmen pemerintah
mulai mengemuka sejak peluncuran acara
untuk melakukan moratorium pemberian izin
pada tanggal 14 April 2016 itu. Secara umum
perkebunan
besar.
dapat dikatakan bahwa terdapat dua isu: isu
Menteri
pertumbuhan kelapa sawit sebagai pendukung
Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin
perekonomian Indonesia versus isu dampak
kelapa
Presiden
sawit
Jokowi
skala
Komitmen ini ditindaklanjuti oleh
200
Raffiudin, Pelibatan Stakeholders Dalam Proses Inpres Moratorium
lingkungan yang diakibatkan oleh perluasan
lingkungan yang diinginkan sekaligus untuk
lahan kelapa sawit yang kurang bertanggung
mengadopsi
jawab (Permatasari, 2012). Terdapat beberapa
kebijakan tersebut (Altman dan Petkus, 1994).
stakeholder di industri ini seperti pengusaha
Sebagaimana banyak dijelaskan oleh
kelapa sawit yang berasal dari
dan
menerima
kebijakan-
korporasi
para ahli kebijakan publik, sebuah proses
besar dan asosiasi Gabungan Pengusaha
kebijakan terdiri dari 1) definisi masalah; 2)
Kelapa
Sawit (GAPKI) LSM lingkungan,
perumusan kebijakan; 3) adopsi kebijakan; 4)
asosiasi petani kelapa sawit (APKASINDO),
implementasi kebijakan; 5) evaluasi kebijakan
petani kelapa sawit swadaya.
(Anderson,
Dengan kepentingan
terfragmentasinya
dan
pendapat
Altman
dan
Petkus
melabelkan proses kebijakan publik dengan
kalangan
tahapan seperti ini sebagai sebuah proses
stakeholder dalam industri kelapa sawit maka
kebijakan publik yang tradisional. Disebut
penting
tradisional
untuk
di
2003).
dianalisis
pelibatan
karena
pelibatan
peran
stakeholders dalam Inpres tersebut. Karena
stakeholders non-pemerintah hanya terdapat
itu, pertanyaan penelitian yang akan dijawab
dalam tahapan perumusan kebijakan saja.
dalam artikel ini adalah “Apakah terdapat
Seharusnya, pelibatan tersebut terjadi di
pelibatan
semua tahapan (Altman dan Petkus, 1994, h.
stakeholder
sejak
Inpres
Moratorium Izin Perkebunan Sawit yang
38).
disusun oleh pemerintah tahun 2016?” Untuk
menjawab
Dengan semakin kompleksnya proses
pertanyaan
kebijakan publik, Altman dan Petkus (1994)
penelitian di dalam artikel ini, penulis
berpendapat bahwa pendekatan tradisional
menggunakan kerangka teori Altman dan
gagal untuk menjelaskan pelibatan peran
Petkus (1994) yang menjelaskan proses
stakeholders
sebuah kebijakan publik yang berkaitan
tahap proses kebijakan. Karena itu, diperlukan
dengan masalah lingkungan mendasarkan
pendekatan
pada
stakeholders
semakin besarnya peranan stakeholders ini.
(stakeholders’ based public policy process).
Altman dan Petkus menawarkan pendekatan
Argumen utama dari artikel ini adalah bahwa
baru yaitu proses pengembangan kebijakan
pelibatan peran stakeholders (pemerintah
publik berbasis pada stake-holders (1994).
sebagai
pihak
Dengan begitu, stakeholder-based policy
luar
process ini merupakan perluasan dari teori
pelibatan
pembuat
pemerintah
dan
pemerintah)
dalam
kebijakan
publik
peran
kebijakan
di
stake-holders setiap sangat
di
tahap
proses
kebijakan
penting
untuk
menambahkan
menghasilkan kebijakan-kebijakan tentang
non-pemerintah
baru
publik
untuk
pada
setiap
mengakomodir
tradisional
tahapan-tahapan
yang sekaligus
proses pelibatan stakeholders non-pemerintah 201
JIPAGS, Volume 01 Nomor 02 Juli Tahun 2017, 198 – 214
dalam proses kebijakan tersebut. Tahapantahapan
dalam
stakeholder-based
Selanjutnya,
policy
menggunakan
Altman
dan
prinsip-prinsip
dalam
social
process terdiri dari 8 tahap (lihat Bagan 1): 1)
marketing
Definisi Masalah dan Agenda Setting, 2)
kebijakan
Konsultasi, Pelibatan dan Akomodir, 3)
meningkatakan keberhasilan dari formulasi
Formulasi, Evaluasi alternative, 4) Dengar
dan implementasi sebuah kebijakan. Prinsip-
Pendapat, 5) Putuskan, Komunikasi dan
prinsip social marketing
Pimpin, 6) Implementasi Kebijakan, 7)
organisasi, orang, dan gagasan yang akan
Monitor dan Penyesuaian dan 8) Design ulang
“dijual” sebagai “produk” dan stakeholders
kebijakan.
sebagai “pelanggan” (Altman dan Petkus,
publik
menganalisis
Petkus
dengan
tujuan
proses dapat
mengkategorikan
1994: 40).
Bagan Proses Kebijakan Berdasarkan Stakeholder PROSES KEBIJAKAN BERDASARKAN STAKEHOLDER DENGAR PENDAPAT PUBLIK FORMULASI DAN EVALUASI ALTERNATIF
PUTUSKAN KOMUNIKASI PIMPIN
Perspektif Pemasaran Sosial
KETERLIBATAN STAKEHOLDERS
KONSULTASI TERLIBAT AKOMODASI
-- Edukasi pembuat kebijakan tentang kebutuhan stakeholder dan dampak kebijakan -- Edukasi stakeholder tentang issue kebijakan
DEFINISI MASALAH DAN AGENDA SETTING
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
MONITOR DAN SESUAIKAN
DESAIN ULANG KEBIJAKAN
Sumber: Altman dan Petkus (1994: 39).
Tugas bagaimana
pembuat membuat
“memuaskan
kebijakan “produk”
kebutuhan”
adalah
pelanggan Dengan menggunakan prinsip
tersebut
social marketing ini, kebijakan publik yang
para
dihasilkan oleh pembuat kebijakan secara
“pelanggan”nya. Pembuat kebijakan, karena
ideal
itu, harus
pelanggannya”. Di bagian tengan Bagan 1
dapat
memformulasikan strategi agar
memenuhi
kebutuhan
kepuasan
haruslah
“memuaskan
para
Stakeholder-based Policy Process, prinsip 202
Raffiudin, Pelibatan Stakeholders Dalam Proses Inpres Moratorium
social marketing, divisualisasikan pembuat
ketidakpuasan yang harus diketahui oleh
kebijakan
tentang
pembuat kebijakan untuk dicari solusinya .
kebutuhan stakeholder dan dampak kebijakan
Karena itu perlu diketahui terlebih dahulu
terhadap
siapa dan apa kepentingan stakeholder dalam
mengedukasi
stakeholder.
dirinya
Pada
saat
yang
bersamaan, stakeholder mengedukasi dirinya
isu
tersebut.
Setelah
tentang isu yang dibahas dalam kebijakan
stakeholder memiliki definisi yang sama
tersebut.
tentang
masalah
itu
yang
apakah
akan
para
dicarikan
Untuk menjelaskan kasus pelibatan
solusinya dalam sebuah kebijakan publik
stakeholder dalam kebijakan moratorium
(Altman dan Petkus, 1994:41-42). Setelah
lahan sawit ini, penulis memfokuskan pada
definisi masalah ditetapkan, maka selanjutnya
tiga stakeholder yaitu pemerintah pusat,
dalam tahap pertama juga ditetapkan agenda
pengusaha
setting untuk memahami kompleksitas dari
kelapa sawit dengan GAPKI
sebagai asosiasi pengusaha kelapa sawit serta
kepentingan
LSM Lingkungan yang ada di Indonesia.
mengidentifikasi dan menilai harapan dan
Alasan
ketegangan
pemilihan
ketiga
stakeholder
stakeholder
antara
sekaligus
stakeholder
karena
(pengusaha dan GAPKI penulis kategorikan
kepentingan mereka yang berbeda (Altman
dalam satu stakeholder) didasarkan peran
dan Petkus, 1994:41-42).
aktif mereka dalam isu moratorium ini. Secara
umum,
tahapan-tahapan
dalam
Metode Penelitian
stakeholder-based policy process penulis
Penelitian ini merupakan penelitian
gunakan untuk mendeskripsikan sejauhmana
preliminary untuk sebuah penelitan yang lebih
para stakeholders berinteraksi dan terlibat
komprehensif. Pendekatan yang digunakan
dalam pembuatan Inpres tersebut serta tahap-
dalam penelitian ini adalah pendekatan
tahap mana saja yang dilalui. Secara khusus,
kualitatif dengan menggunakan data dari
penulis menganalisis tahap pertama,
disertasi, laporan hasil penelitian,
tahap
berita-
pendefinisian masalah dan agenda setting,
berita dari media online, data dari website
karena ditengarai ketiga stakeholder belum
GAPKI, website Info Sawit sebagai data
pernah duduk bersama untuk mendefinisikan
primer. Untuk berita-berita dari media online
masalah dan agenda setting dalam industri
dan dari website GAPKI dan Info Sawit
kelapa sawit di tahap yang menentukan ini.
dikumpulkan mulai tahun 2016 sampai
Hal inilah yang kemudian memunculkan
dengan Mei 2017. Sedangkan untuk laporan
ketegangan.
penelitian tidak dibatasi periodenya sepanjang
Secara lebih khusus, pendefinisian
berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
masalah diartikan sebagai kondisi atau situasi
Data 203
yang
sudah
dikumpulkan
dibuat
JIPAGS, Volume 01 Nomor 02 Juli Tahun 2017, 198 – 214
kategori,
diinterpretasikan
dan
dianalisis
reddplusid.org, 2016). Namun, secara tidak
dengan menggunakan teori yang dipilih.
langsung pendapat dan kritik dari LSM Lingkungan yang tersebar dalam banyak
Pembahasan Hasil Penelitian Dalam
industri
penelitian dan publikasi menjadi referensi
kelapa
sawit,
dalam penulisan Inpres tersebut.
perbedaan posisi antara pengusaha kelapa
Pendefinisian
sawit dan GAPKI di satu sisi dengan LSM
banyak memiliki kesamaan tentang perlunya
tentang pertumbuhan dan investasi industri
usaha mengurangi tingkat emisi gas rumah
sawit dan dampak lingkungan dari ekspansi
kaca dari deforestasi dan degradasi fungsi
perkebunan kelapa sawit. Pemerintah sebagai
hutan. LSM Lingkungan yang mengadvokasi
stakeholder dan pembuat kebijakan tidak
masalah-masalah lingkungan seperti WALHI,
kedua kubu yang
Greenpeace
berbeda pendapat secara tajam ini. Interaksi
Auriga,
yang terjadi biasanya adalah LSM atau pengusaha
yang
beraudiensi
dengan
Kemitraan
dan
TUK
Indonesia,
Sawit
Watch
Perkebunan Kelapa Sawit karena dari hasil penelitian LSM-LSM ini, Inpres tentang
Inpres moratorium lahan sawit yang
Moratorium Izin Baru Hutan Alam Primer
sudah disusun drafnya sejak 2016, merupakan dari
komitmen
dan Lahan Gambut baru akan memberikan
kerjasama
hasil yang optimal apabila pemerintah juga
Indonesia-Norwegia yang dimulai pada masa
membuat Inpres Moratorium Izin Perkebunan
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Kelapa Sawit.
pada tahun 2010. Kerjasama tersebut akan
Pentingnya Inpres moratorium sawit
berakhir tahun 2020. Pada rentang antara
itu
2010 dan 2020, pemerintah Indonesia wajib
yang
Tengah dan Kalimantan Barat). Penelitian itu
dari kerjasama tersebut. Ketika pemerintah
memperlihatkan
Joko Widodo menyusun Inpres ini memang
bahwa
selama
masa
pemberlakuan Inpres no 8 tahun 2016, tetap
tidak melibatkan diskusi baik pengusaha
terjadi pelepasan kawasan hutan salah satunya
korporasi dan GAPKI serta LSM Lingkungan,
adalah pelepasan kawasan hutan secara
karena sudah jelas target dan cara-cara yang et.al,
penelitian
empat provinsi (Riau, Jambi, Kalimantan
dan degradasi fungsi hutan sebagai komitmen
(Austin
oleh
Watch, Yayasan Auriga dan Kemitraan di
tingkat emisi gas rumah kaca dari deforestasi
dicapai
diperlihatkan
dilakukan oleh Walhi, Tuk Indonesia, Sawit
membuat aturan-aturan untuk menurunkan
harus
Indonesia,
mendukung lahirnya Inpres Moratorium Izin
pemerintah.
perwujudan
antara
pemerintah dan LSM Lingkungan sedikit
Lingkungan di sisi lain adalah perbedaan
pernah mempertemukan
masalah
parsial untuk perkebunan kelapa sawit (Joko
2010;
Waluyo et.al, 2017, h. 7). Selain itu, hasil 204
Raffiudin, Pelibatan Stakeholders Dalam Proses Inpres Moratorium
penelitian itu juga menunjukkan bahwa
hal pemerintah tetap mendukung industri
terdapat
kelapa sawit untuk menghasilkan devisa yang
ketimpangan
penguasaan
lahan
perkebunan kelapa sawit dimana 25 group
signifikan bagi
menguasai hampir 5,1 juta hektar namun
Berbeda dengan pengusaha kelapa sawit dan
realisasi penanamannya baru mencapai sekitar
GAPKI,
60,33%
2017:18),
pengusaha kelapa sawit mengintensifkan
rendahnya persentase perkebunan sawit yang
lahan yang telah memiliki izin dan telah
telah memiliki IUP yang sudah ditanami. Dari
ditanami dan, untuk sementara waktu, tidak
11,26 juta hektar yang telah memiliki IUP,
diberi izin untuk pembukaan lahan kelapa
baru 3,67 juta hektar atau 32,59% dari luas
sawit baru.
(Joko
Waluyo
et.al,
perkebunan sawit itu yang sudah direalisasi
perekonomian
ekspektasi
Indonesia.
pemerintah
adalah
Pendefinisian masalah yang sedikit itu
penanamannya (Joko Waluyo et.al, 2017:14-
tidak
15).
Pengusaha kelapa sawit dan GAPKI dengan Hasil penelitian LSM Lingkungan
mengurangi
ketegangan
pemerintah dan LSM Lingkungan.
antara
Sejak
mempengaruhi pemerintah sehingga pada
Inpres Moratorium Izin Baru Hutan Primer
tahun 2017, pemerintah akan menetapkan
dan Lahan Gambut ini dikeluarkan pada tahun
Inpres moratorium izin hutan primer dan
2011 hingga diperpanjang hingga tahun 2015,
lahan gambut dijadikan permanen:
Pengusaha dan GAPKI adalah pihak yang
Pemerintah
sedang
menentang diberlakukannya Inpres tersebut.
penghentian
Dua argumen utama pemerintah bahwa
pemberian izin baru di kawasan hutan
perluasan lahan sawit berkontribusi negatif
primer dan gambut secara permanen.
terhadap eksistensi hutan primer (yang bisa
Namun,
melengkapi
tidak mendukung menurunkan tingkat emisi
kajiannya dan sekarang PP (peraturan
gas rumah kaca) dan meningkatkan daya
pemerintah) tentang daya dukung
saing dan devisa dengan intensifikasi lahan,
sedang
menurut pengusaha dan GAPKI tidaklah
mempertimbangkan
kami
masih
disiapkan,"
ucap
Menteri
LHK. Meski demikian, moratorium
realistis (Republica.co.id, 2016).
yang berakhir pada 13 Mei akan
Argumen pengusaha kelapa sawit dan
memperpanjang
GAPKI
[sic
diperpanjang]
terlebih dahulu. (mediaindonesia.com,
dilandasi
pada
kepentingan ekonomi
2017) Pendefinisian
lebih
dengan prinsip bahwa untuk menjadi negara masalah
antara
pengekspor sawit terbesar di dunia dengan
pemerintah dengan pengusaha kelapa sawit
produk yang terdiversifiasi mulai dari hulu
dan GAPKI sedikit memiliki kesamaan dalam
hingga hilir, ekstensifikasi lahan tidak boleh 205
JIPAGS, Volume 01 Nomor 02 Juli Tahun 2017, 198 – 214
dihambat. Ekspektasi pengusaha sawit dan
minyak nabati dunia. Jika kebutuhan
GAPKI
sawit tetap bertahan pada angka
adalah
agar
pemerintah
tidak
menutup kemungkinan samasekali untuk
kebutuhan
ekstensifikasi lahan, karena menjadi tidak
diperlukan
realistis apabila pemerintah tetap menuntut
minyak
pemasukan devisi yang signifikan namun
dunia.Moratorium
ekstensifikasi
partisipasi
Indonesia
pengusaha kelapa sawit dan GAPKI, tidak
berkontribusi
terhadap
memberi izin untuk ekstensifikasi mungkin
global minyak nabati di masa depan.
menjadi solusi yang tepat saat ini, namun
(paspimonitor.or.id,
menjadi tidak untuk
Kompas.com, 2016).
lahan
dilarang.
Menurut
10 tahun sampai
30
tahun mendatang. Ambisi dari pengusaha
yang 82
sama.
juta
sawit
Pengusaha
dan
Maka
ton
produksi
untuk
suplai
akan
membatasi untuk permintaan
2016;
GAPKI
tidak
kelapa sawit adalah Indonesia menjadi negara
sependapat dengan anggapan pemerintah dan
pengekspor terbesar di dunia bukan hanya
LSM-LSM Lingkungan bahwa lahan kelapa
sebagai produsen CPO, tetapi juga untuk
sawit
minyak nabati dan biofuel. Sekretaris Jendral
menggunakan hutan primer produktif dan
GAPKI berpendapat,
lahan gambut. Sekretaris Jenderal GAPKI,
dianggap
telah
mengambil
Pertumbuhan permintaan kelapa sawit
Togar Sitanggang, berpendapat berdasarkan
tidak bisa dihentikan. Berdasarkan
data dari hasil penelitian Petrus Gunarso
data global, permintaan minyak nabati
(2012). Penelitian Petrus Gunarso adalah
terus bertambah mencapai 5 juta ton
tentang asal muasal lahan perkebunan kelapa
pertahun sampai 2025. Berdasarkan
sawit di Indonesia, Malaysia dan Papua New
data OECD-FAO Agricultur Outlook
Guinea
2015-2024, konsumsi minyak nabati
penelitian tersebut memperlihatkan bahwa, di
pada 2015 mencapai 175 juta ton, dan
ketiga negara tersebut lahan yang digunakan
meningkat sampai 210 juta ton pada
oleh perkebunan kelapa sawit adalah berasal
2024, seiring dengan peningkatan
dari lahan terlantar (43,45%), lahan dari
populasi penduduk dunia. 80 persen
disturbed forest (26,55%), konversi lahan
dari penggunaan minyak nabati itu
pertanian lain (14,4%), tanaman industri
diolah menjadi makanan, 12 persen
(12,6%) dan hutan primer (3%) (Gunarso
untuk energi dan 8 persen untuk
et.al,
keperluan
sawit
perkebunan sawit sekitar 70% menggunakan
berkontribusi sebesar 62,54 juta ton
lahan terlantar dan disturbed forest yang
atau 39 persen dari total produksi
merupakan bekas konsesi logging yang terjadi
lainya.
Minyak
206
(tropenbos.org,
2013).
Dengan
2014).
perkataan
Hasil
lain,
Raffiudin, Pelibatan Stakeholders Dalam Proses Inpres Moratorium
di tahun 1970-1980 (Gunarso et.al, 2013).
produsen
Dari hasil penelitian itu, Sekretaris Jenderal
contributor minyak nabati dan biofuel dunia.
GAPKI, Tagor Sitanggang, menyimpulkan
CPO
terbesar
Kompleksitas
di
dalam
dunia
dan
pendefinisian
bahwa kerusakan hutan disebabkan oleh
masalah menyebabkan ketegangan diantara
pengusaha HPH yang melakukan illegal
ketiga
logging, bukan oleh perkebunan kelapa sawit
kompleksitas dalam pendefinisian masalah di
(Kompasiana.com, 2016).
industri sawit ini menimbulkan ketegangan
Dari analisis tentang pendefinisian masalah,
terlihat
persamaan dari
bahwa
tidak
stakeholders
diantara
terdapat
ketiga
ketegangan
tersebut.
stakeholder,
bertambahnya
Selain
intensitas
dengan
sudah
ketiga stakeholder tersebut
beredarnya draf Inpres moratorium lahan
dalam mendefinisikan. LSM-LSM lingkungan
sawit tahun 2016 yang belum diberi nomor
memiliki pendefinisian masalah yang banyak
dan belum ditandatangani Presiden Jokowidi
kesamaannya
dunia maya. Pihak pengusaha kelapa sawit
dengan
pemerintah,
yaitu
perlukan Inpres moratorium lahan kelapa
dan GAPKI
sawit agar mendukung inpres moratorium izin
banyak
baru pembukaan hutan primer dan lahan
tersebut, menolak dengan keras draf Inpres
gambut secara permanen agar penurunan
tersebut (gapki.id, 2016).
tingkat emisi gas rumah kaca 26% pada tahun
merupakan pihak yang lebih
terkena
dampak
Ketegangan
tidak
dari
kebijakan
dapat
dihindari
2020 tercapai . Sementara, LSM Lingkungan
kerena Inpres yang tidak popular di mata
tidak memiliki pendefinisian masalah yang
pengusaha kelapa sawit dan GAPKI di
sama dengan pengusaha kelapa sawit dan
beberapa
GAPKI bahkan berseberangan. Pemerintah
kontroversial.
dengan pengusaha kelapa sawit dan GAPKI
Sawit ini ditujukan kepada 8 kementerian, 1
mempunyai
sedikit
Pemerintah
tetap
pemasukan
devisa
bagian
dari
Inpres
isinya
memang
Moratorium
Lahan
persamaan
dimana
lembaga non kementerian, gubernur dan
menganggap
penting
bupati/walikota. Ke-11 pihak yang ditunjuk
dari
Presiden Joko Widodo ini diinstruksikan
industri kelapa sawit. Perbedaan terletak pada
untuk “mendukung pelaksanaan evaluasi atas
cara mencapainya. Pengusaha kelapa sawit
perizinan perkebunan kelapa sawit yang telah
dan
diterbitkan
GAPKI
yang signifikan
menolak
keras
Inpres
dan
melakukan
penundaan
Moratorium izin baru pembukaan hutan
perizinan perkebunan kelapa sawit.” Beberapa
primer dan lahan gambut secara permanen
poin kontroversial dalam draf Inpres tersebut
dan Inpres Moratorium lahan sawit. Dengan
seperti:
adanya
kedua
Inpres
ini
menghambat
Diktum
produksi kelapa sawit Indonesia sebagai
Kedua:
Menteri LHK 207
Instruksi
kepada
JIPAGS, Volume 01 Nomor 02 Juli Tahun 2017, 198 – 214
1.d. Penundaan pelepasan dan tukar-
belum dikerjakan/dibangun dan masih
menukar
kawasan
hutan
untuk
berhutan
kelapa
sawit,
(salah
dikembalikan dikembalikan sebagai
perkebunan
produktif
untuk
satunya bagi) “permohonan yang telah
kawasan
mendapat izin prinsip namun belum
kewenangannya. (Draf Inpres RI tanpa
tatabatas dan berada pada kawasan
nomor tahun 2016 tentang “Evaluasi
hutan yang masih produktif.
dan Penundaan Perizinan Perubahan
3.b. Menetapkan kembali tanah yang
Kelapa Sawit”, mongabay.co.id, 2016)
hutan,
sesuai
dengan
berasal dari kawasan hutan yang telah dilepaskan,
namun
dikerjakan/dibangun berhutan
produktif
GAPKI melalui Sekretaris Jenderal
belum
dan
masih
sebagai
hutan
Togar Sitanggang
berusaha melakukan
pendekatan
pemerintah
kepada
dengan
menulis surat ke pemerintah untuk meminta
berdasarkan usulan gubernur atau
penjelasan dan meminta pertimbangan agar
bupati/walikota.
Inpres
Diktum Keempat: Instruksi kepada
ini
(Kompas.com,
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
tidak
jadi
dilaksanakan
2016).
Bahkan
penasehat
hukum GAPKI, Dr Sadino, mempertanyaakan
Badan
diktum keduabelas dan ketigabelas, “Kepala
Pertanahan Nasional untuk:
daerah mana yang mau mengusulkan lahan
2. Dalam hal tanah yang berasal dari
kebun jadi hutan kembali? Lagi pula, barang
perlepasan dan/atau tukar menukar
yang sudah dilepas mau dicabut lagi malah
kawasan hutan yang masih terdapat
berpotensi digugat. Apalagi, masalah kebun
hutan yang produktif berdasasrkan evaluasi
Kementerian
Kementerian
ATR/Kepala
yang sudah dilepas itu bukan lagi tupoksinya
KLHK,
kehutanan” (Agroindonesia.co.id, 2016).
BPN
Inpres yang disusun oleh pemerintah
melakukan penundaan penerbitan Hak
dengan kementerian teknis yang berkaitan
Guna Usaha (HGU) sesuai dengan
saja
waktu yang ditentukan.
kepada
Gubernur
melibatkan
dua
stakeholder
lainnya. Namun, sampai dengan kurang lebih
Diktum Keduabelas dan Ketigabelas: Instruksi
tanpa
satu tahun setelah Inpres ini disusun, Inpres
dan
ini belum juga diimplementasikan. Hal ini
Bupati/Walikota
disebabkan karena di tahap pendefinisian
Mengusulkan tanah yang berasal dari
masalah dan agenda
kawasan hutan yang telah dilepaskan
setting tidak ada
persamaan antara ketiga stakeholder itu
untuk untuk kelapa sawit namun
sebagaimana terlihat di Bagan di bawah ini. 208
Raffiudin, Pelibatan Stakeholders Dalam Proses Inpres Moratorium
Bagan Pendefinisian Masalah dan Agenda Setting Dalam Industri Kelapa Sawit Sejak bulan April 2016 saat Presiden Jokowi
(metrotvnews.com, 2017). Dengan kata lain,
menyampaikan
untuk
tekanan-tekanan ini mungkin saja terjadi.
melakukan moratorium lahan sawit sampai
Salah satu indikasi adalah belum juga
dengan Mei 2017 pada saat berakhirnya
diimplementasikan Inpres moratorium lahan
Inpres Penundaan izin baru hutan primer dan
sawit sampai dengan sekarang, perubahan
lahan gambut, di media massa terlihat tidak
judul
ada lobby dan negosiasi diantara ketiga
berlakunya dikurangi dari yang tadinya 5
stakeholders ini. Dengan kata lain, delapan
tahun menjadi 3 tahun (dari tahun 2017-2020)
tahap yang proses kebijakan yang ditawarkan
karena
oleh Altman dan Petkus tidak dapat berjalan
kepemimpinan
apabila
(infosawit.com, 2017).
tahap
keinginannya
pertama
yaitu
tahap
dari
Inpres
tersebut
dan
mengantisipasi pada
masa
perubahan tahun
2019
pendefinisian masalah dan agenda setting
Apabila kita lihat di bagian tengah
diselesaikan. Namun, LSM-LSM lingkungan
bagan Altman dan Petkus, prinsip social
menduga pemerintah tetap mendapat tekanan
marketing
dari pelaku usaha di industri sawit secara
pelanggan” dengan cara pembuat kebijakan
keseluruhan untuk menetapka industri kelapa
mempelajari kepentingan stakeholder dan
sawit
dampak dari kebijakan tersebut terhadap
sebagai
industri
strategis
209
dilakukan
untuk
“memuaskan
JIPAGS, Volume 01 Nomor 02 Juli Tahun 2017, 198 – 214
stakeholder. Namun, Inpres ini disusun oleh
disusun
oleh
pemerintah
pemerintahan Joko Widodo dengan intensi
mengingat Inpres ini telah disusun oleh
bukan untuk “memuaskan semua pelanggan”.
pemerintah tetapi belum diimplementasikan.
Inpres ini disusun lebih untuk memaksa pihak
Sebagaimana telah dijelaskan di bagian
pengusaha kelapa sawit dan GAPKI untuk
pembahasan,
comply terhadap keputusan pemerintah yang
pemerintah dengan kementerian teknis yang
bertujuan mengurangi tingkat emisi gas
berkaitan
rumah kaca dari deforestasi dan degradasi
stakeholder lainnya sehingga Inpres ini belum
fungsi hutan Indonesia.
juga
Inpres
saja
tahun
ini
tanpa
2016?”
disusun
melibatkan
diimplementasikan
sehingga
oleh
dua
tahap
Penggunaan teori stakeholder-based
pendefinisian masalah dan agenda setting
policy process dari Altman dan Petkus ini
tidak ada persamaan antara ketiga stakeholder
memang tidak berada dalam ruang hampa.
itu.
Sulitnya pendefinisian masalah dan penentuan agenda
setting
sudah
Kasus ini memperlihatkan bahwa
memperlihatkan
ketujuh
tahapan
berikutnya
tidak
dapat
bagaimana aspek politis berpengaruh bahkan
berjalan karena tidak ada persamaan dalam
di tahap awal.
melihat masalah sehingga ketegangan antara ketiga stakeholder ini terjadi. Dengan begitu, apabila Inpres Moratorium Lahan Kelapa
Simpulan Altman dan Petkus yang mengusulkan
Sawit diberlakukan dan diimplementasikan,
penggunaan teori stakeholder-based public
kemungkinan besar meningkatkan intensitas
policy
ketegangan
development
menekankan
pada
antara
stakeholder
terutama
pelibatan stakeholder dengan menggunakan
antara LSM-LSM Lingkungan pengusaha
prinsip
proses
kelapa sawit berserta GAPKI mengingat
sebuah
beberapa bagian dari substansi Inpres tersebut
social
pembuatan
dan
marketing
dalam
implementasi
kebijakan publik, bertujuan agar kebijakan
memberi
publik yang dihasilkan menjadi lebih baik.
pengusaha kelapa sawit besert GAPKI.
Teori ini penulis gunakan untuk menjawab
Seharusnya
pertanyaan
penelitian
mempunyai kepentingan yang sama yang
pelibatan
stakeholder
“Apakah
terdapat
sejak
Inpres
dapat
Moratorium Izin Perkebunan Sawit yang
dampak
yang
ketiga
dijadikan
negatif
bagi
stakeholders
pendefinisian
masalah
bersama, seperti pada Bagan di bawah ini:
210
itu
Raffiudin, Pelibatan Stakeholders Dalam Proses Inpres Moratorium
Bagan Pendefinisian Masalah dan Agenda Setting yang Ideal Dalam Industri Kelapa Sawit
Namun begitu, apakah proses interaksi
menjadi 3 tahun, menurut penulis adalah
dalam memberikan pengetahuan (lihat Bagan
bagian dari saling memberikan pendidikan
1 proses yang terjadi di dalam kotak di
antara ketiga stakeholder tersebut.
tengah) diantara ketiga stakeholders ini tidak
Keterbatasan
dari
penelitian
ini
terjadi? Menurut penulis, interaksi dalam
adalah belum secara akurat menganalisis
memberikan
tidak
dinamika yang terjadi di tahap pertama dari
langsung terjadi misalnya melalui seminar-
proses yang ditawarkan Altman dan Petkus
seminar yang dihadiri oleh ketiga stakeholder,
ini. Karena itu penelitian lebih komprehensif
membaca penelitian yang dilakukan oleh
dengan mencari data empiris di lapangan
ketiga stakeholder dan mencerna kritik-kritik
sangat dibutuhkan agar interaksi politik dari
dari ketiga stakeholder. Mengapa Inpres ini
ketiga stakeholder dapat dipelajari. Hal ini
belum diimplementasikan, mengapa judul dari
yang sebenarnya menjadi kekurangan dari
Inpres ini dimodifikasi dan mengapa waktu
teori Altman dan Petkus ini.
pengetahuan
secara
implementasi dipersingkat dari 5 tahun
211
JIPAGS, Volume 01 Nomor 02 Juli Tahun 2017, 198 – 214
Inpres moratorium lahan sawit ini merupakan Jokowi,
tantangan karena
pemerintah
akan
bagi
dalam
Austin, K. et.al (2010). Bagaimana Kerjasama
pemerintah
waktu
menyusun
Hutan
dekat
Indonesia-Norwegia
Kedepannya?
Inpres
http://www.wri-
indonesia.org/id/blog/what%E2%80%
moratorium izin tambang. Kalau pemerintah
99s-next-indonesia-norway-
berhasil dalam mengimplementasikan Inpres
cooperation-forests
moratorium izin lahan sawit ini, bukan tidak
Oil Palm Plantation: the Major Cause of
mungkin pemerintah juga akan berhasil dalam
Deforestation? (2014). Diunduh dari:
implementasi izin tambang.
http://www.tropenbos.org/news/oil+pa lm+plantation%3A+the+major+cause +of+deforestation%3F
Daftar Pustaka
Gunarso, P. et.al (2013). “Oil Palm And Land Artikel Jurnal, Buku, Disertasi, Laporan
Use Change In Indonesia, Malaysia
Penelitian
And Papua New Guinea”, RSPO, 1-
Altman, JA and E. Petkus Jr (1994). “Toward
36.
Diunduh
dari:
a Stakeholder-Based Policy Process:
http://www.tropenbos.org/news/oil+pa
An
lm+plantation%3A+the+major+cause
Application
Marketing
of
the
Social
Perspective
to
+of+deforestation%3F
Environmental Policy Development”, Policy
Sciences
27
(1),
Diunduh
Raffiudin, R. (2015). “Withering of state-
37-51.
business
dari:
relations
in
Indonesia
following the 1997-8 economic crisis?
http://www.jstor.org/stable4532305
Case Studies of the electronics and Palm
Agus, F dan I.G. M. Subiksa (2008). Lahan
Oil
Gambut: Potensi untuk Pertanian dan
Doktor,
Aspek Lingkungan. Balai Penelitian
Melbourne.
Tanah dan World Agroforestry Centre
Industries”, Victoria
Disertasi University,
Waluyo, J. et.al (2017). Urgensi Kebijakan
(ICRAF), Bogor, Indonesia.
Moratorium Perkebunan Kelapa Sawit
Anderson, J. E. (2003). Public policymaking:
di
Indonesia.
Diunduh
An introduction. Boston: Houghton
http://www.tuk.or.id/wp-
Mifflin Company. Chapter 1, 1-34.
content/uploads/2017/05/Urgensi-
Diunduh
Moratorium-Sawit-
dari:
http://www.kropfpolisci.com/public.p
dari:
final_070517.compressed.pdf
olicy.anderson.pdf
Permatasari, A.P. (2011). Analisis Wacana Media: Peta Kecenderungan Aktor 212
Raffiudin, Pelibatan Stakeholders Dalam Proses Inpres Moratorium
dalam Isu Moratorium. Diunduh dari
rita_indonesia/2015/07/150730_indon
http://huma.or.id/wp-
esia_kabutasa_riau
content/uploads/2012/09/Analisis-
CNN Indonesia.com (2016, 19 Juli). KLHK
Wacana-Media-Moratorium-2011.pdf
Akan Tunda Izin 3,5 juta Hektare Kebun
Sawit,
Diunduh
dari:
Peraturan
http://www.cnnindonesia.com/nasiona
Inpres 10/2011 tentang Penundaan Pemberian
l/20160718202307-20-145468/klhk-
Izin Baru dan Penyempurnaan Tata
akan-tunda-izin-35-juta-hektare-
Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan
kebun-sawit/
Gambut
GAPKI.id (2016. 20 Agustus). Merdekan
Inpres 6/2013 tentang Penundaan Pemberian
Sawit dari Intervensi Asing. Diunduh
Izin Baru dan Penyempurnaan Tata
dari:
Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan
sawit-dari-intervensi-asing/
Gambut
https://gapki.id/merdekakan-
Greenpeace.org (2016, 19 April). Larangan
Inpres 8/2015 tentang Penundaan Pemberian
Ekspansi Sawit dan Tambang Beri
Izin Baru dan Penyempurnaan Tata
Harapan bagi
Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan
Kecil,
Gambut
http://www.greenpeace.org/seasia/id/p
Draf Inpres Tanpa Nomor Tahun 2016 tentang
Evaluasi
dan
Hutan dan Petani Diunduh
dari:
ress/releases/Larangan-Ekspansi-
Penundaan
Sawit-dan-Tambang-Beri-Harapan-
Perizinan Kelapa Sawit. Diunduh dari
bagi-Hutan-dan-Petani-Kecil---/
www.mongabay.co.id/wp.../Draf-
Infosawit.com
Inpres-Moratorium-Sawit.docx
(2017,
Februari).Moratorium
24 Sawit
Berita online
Diterapkan 2017-2020. Diunduh dari:
Agroindonesia.co.id (2016, 9 November).
http://www.infosawit.com/news/6044/
Tarik Menarik Moratorium Sawit.
moratorium-sawit-diterapkan-2017-
Diunduh
2020
dari
Katadata.co.id (2016, 15 Juli). Pemerintah
http://agroindonesia.co.id/2016/11/tari
Segera
k-menarik-moratorium-sawit/
Terbitkan
Inpres
Soal
(2015, 30 Juli). Titik api
Moratorium Lahan Sawit. Diunduh
Meningkat, Kebakaran Hutan di Riau
dari:http://katadata.co.id/berita/2016/0
Bisa
7/15/pemerintah-segera-terbitkan-
BBC.com
Meluas.
Diunduh
inpres-soal-moratorium-lahan-sawit
dari:http://www.bbc.com/indonesia/be
213
JIPAGS, Volume 01 Nomor 02 Juli Tahun 2017, 198 – 214
Kompas.com (2016, 2 Juni). Ini Dampak
Republika.co.id (2016, 2 Juni). Pemerintah
Moratorium Izin Lahan Sawit ke
Diminta
Pengusaha,
dari
Moratorium Sawit, Diunduh dari:
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea
http://www.republika.co.id/berita/ekon
d/2016/08/17/105639326/ini.dampak.
omi/makro/16/06/02/o852ac383-
moratorium.izin.lahan.sawit.ke.pengus
pemerintah-diminta-berhatihati-
aha
eksekusi-moratorium-sawit
Diunduh
Berhati-hati
Eksekusi
Liputan6.com (2016, 9 Agustus). Ini Hasil
Setneg.go.id (2016, 14 April). Presiden
Rakor Lanjutan Moratorium Sawit,
Siapkan Moratorium Lahan Kelapa
Diunduh
Sawit dan Lahan Tambang, Diunduh
dari:
http://bisnis.liputan6.com/read/257305
dari:
3/ini-hasil-rakor-lanjutan-moratorium-
http://www.setneg.go.id/index.php?opt
sawit
ion=com_content&task=view&id=112
Mediaindonesia.com
(2017,
9
Mei).
71&Itemid=55
Moratorium Sawit Lindungi Hutan. Diunduh
dari
http://mediaindonesia.com/news/read/ 103949/moratorium-sawit-lindungihutan/2017-05-09 Metrotv news.com (2017, 8 Mei). Walhi Ungkapkan
Penyebab
Kebijakan
Moratorium Sawit tak Kunjung Terbit, Diunduh
dari
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/ 2017/05/08/697343/walhi-ungkapkanpenyebab-kebijakan-moratoriumsawit-tak-kunjung-terbit Reddplusid.org. (2016, 16 Juni). Norwegia dan Indonesia Mempererat Kerjasama untuk Melindungi Hutan. Diunduh darihttp://www.reddplusid.org/index.p hp/kabar/578-norwegia-dan-indonesiamempererat-kerjasama-untukmelindungi-hutan 214
