Keywords: public administration, democracy, synergy, governance, stakeholders

SINERGITAS STAKEHOLDERS UNTUK ADMINISTRASI PUBLIK YANG DEMOKRATIS DALAM PERSPEKTIF TEORI GOVERNANCE (Studi pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyoagung Bersatu Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) Bayu Rizky Aditya, Sarwono, Mochamad Rozikin Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang E-mail: [email protected]

Abstract: Sinergy of Stakeholders for Democratic Public Administration in the Perspective Governance Theory (Study on Integrated Waste Management Mulyoagung Bersatu Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) This research was based on services provided by the government to the people are still the concept of Top-Down, policy by government without seeing what was needed and required by society, even most of the services are fully responsibility of the government without invite another stakeholders. The aim is to analyze the process of establishment and factors that affect the synergy of stakeholders for Public Administration in Democratic Governance perspective. This study uses qualitative descriptive approach. The results show the process of synergy between stakeholders started from trash problems of society and the process of democracy through deliberation is done to find solutions to problems of garbage. Supporting factors that government support in the form of policies, directives and guidance, active role in managing, generating and paying dues trash, partner's involvement in financing and operating TPST limiting factor is the behavior of some people who are pragmatic to waste management. Keywords: public administration, democracy, synergy, governance, stakeholders Abstrak: Sinergitas Stakeholders untuk Administrasi Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori Governance (Studi pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyoagung Bersatu Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Penelitian ini dilakukan atas dasar bahwa banyak pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat masih berkonsep Top-Down, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa melihat apa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat, bahkan hampir seluruh pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi tanggungjawab penuh pemerintah tanpa melibatkan peran swasta dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses terjalinnya dan faktor-faktor yang mempengaruhi sinergitas Stakeholders untuk Administrasi Publik yang Demokratis dalam perspektif teori Governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan proses terjalinnya sinergitas antar Stakeholders berawal dari permasalahan sampah masyarakat dan adanya proses demokrasi melalui musyawarah yang dilakukan untuk mencari solusi permasalahan sampah. Faktor pendukung yaitu dukungan pemerintah berupa kebijakan, arahan dan bimbingan, peran aktif masyarakat dalam mengelola, menghasilkan dan membayar iuran sampah, keterlibatan rekanan lapak sampah dalam pembiayan operasional TPST dan faktor penghambat adalah perilaku sebagian masyarakat yang pragmatis terhadap pengelolaan sampah. Kata kunci: administrasi publik, demokrasi, sinergi, governance, stakeholders

Pendahuluan “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat” (UU Nomor 18 Tahun 2008). Jumlah atau volume sampah yang ada akan sebanding dengan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang atau material yang mereka gunakan sehari-hari, sehingga sampah akan terus ada seiring dengan adanya aktivitas manusia dengan berbagai kebutuhannya. Bahkan pertambahan penduduk

dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam (Kastaman, 2007, h.72). Di samping itu, jumlah dan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi juga akan menambah masalah bagi lingkungan, terutama pada pencemaran oleh limbah dan sampah, yang mana setiap orang diperkirakan membuang sampah sekitar 2-4 Kg/Hari, disamping limbah lainnya (Bahar, 1986, h.9).

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No.3, Hal. 407-413

| 407

PERDA JATIM Nomor 4 Tahun 2010 menyebutkan bahwa masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah. Padahal, menurut Gumbira (1987, h.15-17) timbunan sampah dengan volume yang cukup besar di lokasi tempat pembuangan akhir sampah berpotensi untuk melepaskan gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pengelolaan sampah yang terpadu dan komprehensif untuk dapat mengurangi dan menangani dampak dari sampah yang salah satunya adalah pencemaran. Mulyoagung merupakan desa tujuan perpindahan penduduk dari kota maupun luar daerah ataupun provinsi. Dengan tingginya arus migrasi yang terjadi menyebabkan laju pertambahan penduduk yang cukup cepat, sehingga mengakibatkan keberadaan masyarakat menjadi heterogen. Hilangnya lahan kosong dan berubah menjadi areal pemukiman mengakibatkan keterbatasan lahan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk menampung rata-rata 8-9 ton sampah masyarakat Desa Mulyoagung perharinya. Pada tahun 1994 pemerintah Desa Mulyoagung pernah mengajukan kontainer sampah sebagai TPS (Tempat Pembuangan Sampah), namun tidak pernah terealisasikan hingga TPST Mulyoagung Bersatu didirikan. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 TPST adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Pada bulan Desember tahun 2010, TPST Mulyoagung Bersatu mulai beroperasi dengan merekrut 44 tenaga pegawai. Dari keseluruhan pegawai yang dipekerjakan, semuanya menggunakan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat Desa Mulyoagung itu sendiri, hal ini dikarenakan TPST Mulyoagung Bersatu berusaha untuk memberdayakan masyarakat sekitar yang secara tidak langsung akan mampu untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Desa Mulyoagung (Kinasaih, dkk. 2012). Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya yang oleh TPST Mulyoagung untuk melibatkan peran masyarakat Desa Mulyoagung untuk mencapai kondisi lingkungan yang lebih baik yang dianggap sebagai tujuan bersama. Bahkan peran dari pemerintah dan pihak swasta tak luput dari keberadaan dan keberlangsungan dari TPST Mulyoagung Bersatu ini. Peran serta pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu yang

dilakukan di TPST Mulyoagung Bersatu membuktikan bahwa administrasi publik dapat diterapkan pada bidang apapun dan skala yang lebih kecil di bandingkan dengan administrasi pemerintahan sebuah negara, yaitu pada masalah pengelolaan sampah. Adanya peran aktif masyarakat dan partisipasi pemerintah dalam memberikan pelayanan serta pihak swasta dalam pengelolaan sampah terpadu di Desa Mulyoagung merupakan langkah awal terciptanya Good Governance. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini dengan dua rumusan masalah yaitu: (1) proses terjalinnya sinergitas stakeholders dalam pengelolaan sampah terpadu di TPST Mulyoagung Bersatu Kecamatan Dau, Kabupaten Malang untuk administrasi publik yang demokratis dalam perspektif teori governance; dan (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi sinergitas stakeholders dalam pengelolaan sampah terpadu di TPST Mulyoagung Bersatu Kecamatan Dau, Kabupaten Malang untuk administrasi publik yang demokratis dalam perspektif teori governance. Tinjauan Pustaka Menurut Pasolong (2007, h.3) mendefinisikan administrasi sebagai pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional. Dalam administrasi publik terdapat sekelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan kesejahteraan bersama, kelompok tersebut dikenal sebagai tiga cabang pemerintahan yang berperan penting bagi pemenuhan pelayanan bagi masyarakat atau yang sering disebut dengan publik. Demokrasi menurut Mendikbud (1999, h.3) adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang ter-bentuk melalui sejarah panjang dan berliku liku. Demokrasi sangat erat kaitannya dengan tata pemerintahan yang baik atau Good Governance. Basuki dan Shofwan (2006, h.13) mengartikan Good Governance sebagai upaya merubah watak pemerintah yang semula cenderung bekerja sendiri tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat, menjadi pemerintah yang aspiratif. Good Governance akan tercipta jika terjalin hubungan yang sinergis antar seluruh stakeholders yang ada di dalamnya. Stakeholders menurut Freeman (1984, h.2) merupakan sebuah kelompok atau individu yang dipengaruhi oleh atau dapat mempengaruhi pencapaian tujuan sebuah organisasi.


| 408

Permasalahan pengelolaan sampah dapat terselesaikan dengan mudah jika antarstakeholders terjalin sebuah sinergitas dengan baik. Sinergitas pada hakikatnya merupakan sebuah interaksi dari dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi dan menjalin hubungan yang bersifat dinamis guna mencapai tujuan bersama (Pamudji, 1985, h.12). Terciptanya tata pemerintahan yang baik tidak akan pernah lepas dari adanya sinergitas antara stakeholders untuk mencapai tujuan bersama yaitu penganganan sampah. Gumbira (1987, h.17), menjelaskan bahwa penanganan sampah ialah tindakantindakan yang dilakukan terhadap sampah sebelum dilakukan pengolahan. Pengelolaan sampah terpadu dapat didefinisikan sebagai pemilihan dan penerapan teknik-teknik teknologi, dan program-program manajemen yang sesuai, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang spesifik dari pengelolaan sampah (Damanhuri dkk, 2011, h.85). Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus dari penelitian ini yaitu: 1. Proses terjalinnya sinergitas stakeholders dalam pengelolaan sampah terpadu di TPST Mulyoagung Bersatu Kecamatan Dau, Kabupaten Malang untuk administrasi publik yang demokratis dalam perspektif governance a) Peran Government dalam pengelolaan sampah terpadu di TPST Mulyoagung Bersatu b) Peran Civil Society dalam pengelolaan sampah terpadu di TPST Mulyoagung Bersatu c) Peran Private Sector dalam pengelolaan sampah terpadu di TPST Mulyoagung Bersatu 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sinergitas stakeholders dalam pengelolaan sampah terpadu di TPST Mulyoagung Bersatu Kecamatan Dau, Kabupaten Malang untuk administrasi publik yang demokratis dalam perspektif governance a) Faktor pendukung sinergitas b) Faktor penghambat sinergitas Situs dalam penelitian ini adalah Officer Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Mulyoagung Bersatu. Hal ini dikarenakan melalui situs penelitian diatas peneliti bisa mendapatkan sumber data primer maupun sekunder dengan cara wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Data dianalisis menggunakan analisis model interaktif milik Miles dan Huberman.

Pembahasan 1. Proses terjalinnya sinergitas stakeholders dalam pengelolaan sampah terpadu di TPST Mulyoagung Bersatu Kecamatan Dau, Kabupaten Malang untuk administrasi publik yang demokratis dalam perspektif governance a) Peran Government dalam pengelolaan sampah terpadu di TPST Mulyoagung Bersatu 1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang Pengelolaan sampah di Kabupaten Malang merupakan tugas dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang melalui bidang Kebersihan dan Pertamanan yang bertugas penuh dalam kebersihan kota, hal tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam proses terjalinnya sinergitas stakeholders dalam pengelolaan sampah terpadu di TPST Mulyoagung Bersatu tidak hanya memberi bantuan berupa sarana dan prasarana, namun peran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2008, yang intinya adalah membantu pemerintah Kabupaten Malang dalam memberikan pelayanan kebersihan, permukiman, tata bangunan dan tata ruang. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang masih terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Beberapa diantaranya adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya jumlah tenaga kerja, kurangnya kesadaran masyarakat. Beberapa usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen terkait mendirikan TPST atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu. TPST adalah salah satu alternatif dalam pengelolaan sampah yang ada di masyarakat berawal ketika sampah di sekitar masyarakat tidak tertangani dengan baik. Sehingga pada tahun 2008 muncul sebuah UU nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah, kemudian ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Malang, melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan akhirnya dibangunlah sebuah TPST. Adapun TPST di Kabupaten Malang, terdapat di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau. 2) Kecamatan Dau Tugas utama dari Kecamatan Dau adalah memberikan arahan dan perintah langsung kepada kepala desa sebagaimana instruksi dari Bupati atau pemerintah kabupaten. Kemudian


| 409

dari kepala desa diturunkan kepada tingkat RW, selanjutnya diturunkan lagi kepada tingkat RT hingga kepada masyarakat. Namun, Kecamatan Dau juga mencoba untuk mengajarkan kemandirian kepada masyarakatnya di dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya masing-masing termasuk dalam hal pengelolaan sampah di Kecamatan Dau, sehingga desa tidak selamanya bergantung kepada kecamatan. Sebelum adanya TPST Mulyoagung Bersatu, pihak Kecamatan Dau tidak memiliki aturan ataupun kebijakan didalam pengelolaan sampah di daerah Kecamatan Dau. Adapun yang dilakukan oleh Kecamatan Dau terkait menjalin sinergitas stakholders terhadap pengelolaan sampah terpadu ialah dengan memberikan himbauan kepada masyarakatnya melalui instruksi atau perintah kepada kepala desa sebagaimana peran sebuah kecamatan, kemudian diteruskan kepada RW, RT, dan masyarakat. Mengenai awal mula program pengelolaan sampah secara terpadu yang dilakukan di TPST Mulyoagung Bersatu, dari pihak Kecamatan Dau menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh adanya kegiatan warga yang membuang sampah mereka di pinggiran Das (daerah aliran sungai) Brantas secara terus menerus, kemudian hal tersebut diketahui oleh pihak pemerintah Kabupaten Malang dan mendapatkan teguran. Kemudian melalui sebuah musyawarah desa pada tahun 2009, dihasilkan sebuah rumusan untuk mendirikan sebuah pagar melalui program PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di Kecamatan Dau, setelah terbangun lalu disampaikan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan akhirnya dibangunkan seluruhnya. Peran dari Kecamatan Dau di dalam proses terjalinnya sinergitas stakholders terhadap pengelolaan sampah terpadu pada TPST Mulyoagung Bersatu adalah dengan memberikan beberapa fasilitas, motivasi serta mendukung berjalannya pengelolaan sampah di Kecamatan Dau terjalinya sinergitas antara pihak TPST Mulyoagung Bersatu dengan pihak Puskesmas Dau diprakarsai oleh Kecamatan Dau. Namun, Dalam menjalankan perannya, pihak Kecamatan Dau tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang datang menghampiri. Pada awal pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu, banyak dari masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya program tersebut. Hal tersebut menurut masyarakat akan menggangu kenyamanan hidup masyarakat, karena dikhawatirkan TPST Mulyoagung Bersatu akan menjadi sarang penyakit dan menyebabkan bau yang tidak sedap di sekitar masyarakat. Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa peran Kecamatan Dau pada sinergitas stakholders dalam pengelolaan

sampah terpadu di TPST Mulyoagung Bersatu adalah sebagai fasilitator kelangsungan TPST. Kecamatan Dau juga ikut andil dalam berdirinya TPST Mulyoagung Bersatu, ikut membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh pihak TPST, serta menjadi penghubung antara pihak TPST dengan pihak kabupaten. Serta ikut mengambil peran dalam mengadakan kerjasama pihak TPST Mulyoagung Bersatu dengan Puskesmas Dau. 3) Desa Mulyoagung Desa Mulyoagung dalam menjalankan sinergitas stakeholder’s pengelolaan sampah secara terpadu memiliki tugas dan wewenang untuk terus mendukung dan menfasilitasi serta melaksanakan instruksi dari pemerintah kabupaten melalui kecamatan untuk dapat menjaga dan melestarikan TPST Mulyoagung Bersatu. Sebagaimana peran kepala desa yang harus terus ada di belakang pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung, peran kepala desa sangat sentral atau penting dalam sinegitas stakeholders dan kelangsungan pengelolaan terpadu sampah di Desa Mulyoagung, bahkan selain peran dari kepala desa dalam pengelolaan sampah di Desa Mulyoagung, terdapat aktor lain yang juga secara tidak langsung berperan aktif di dalam pengelolaan sampah, mereka adalah elemenelemen yang ada di masyarakat, seperti RT, RW, perangkat desa, tokoh agama dan lain sebagainya. Adapaun peran masyarakat pada umumnya adalah terkait dengan pendanaan untuk operasional TPST Mulyoagung Bersatu agar tetap dapat berjalan dengan baik. 4) Puskesmas Dau Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh para pekerja di TPST Mulyoagung Bersatu dilaksanakan penuh dalam satu minggu. Oleh karena itu kesehatan para pekerja pengelola sampah di TPST Mulyoagung sangat rawan untuk terserang penyakit, hal itulah yang kemudian menjadi motif untuk Puskesmas Dau ikut berpartisipasi dalam keberlanjutan pengelolaan sampah di TPST Mulyoaung Bersatu. Kebijakan yang dilakukan oleh Puskesmas Dau untuk turun langsung dan berpartisipasi menjaga kesehatan para pekerja di TPST Mulyoagung Bersatu tidak lepas dari Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Pada waktu itu, Kecamatan Dau memberikan perintah kepada Puskesmas Dau untuk melakukan pengecekan terhadap kesehatan para pekerja yang ada di TPST Mulyoagung Bersatu. Bentuk sinergitas yang terjalin antara stakeholders yaitu TPST Mulyoagung Bersatu dengan pihak Puskesmas Dau adalah dalam bentuk perlindungan kesehatan. Pihak Puskesmas Dau selalu melakukan pengecekan


| 410

kesehatan para pekerja mulai dari TPST Mulyoagung Bersatu berjalan dan memberikan pengobatan gratis kepada para pekerja tersebut. b)

Peran civil society terhadap proses terjalinnya sinergitas stakeholders dalam pengelolaan sampah terpadu di TPST Mulyoagung Bersatu Peran pemerintah dalam sinergitas stakeholders pengelolaan sampah terpadu di TPST Mulyoagung Bersatu memang sangat penting, namun keterlibatan seluruh stakeholders dalam pengelolaan sampah terpadu akan menjadikan segala sesuatunya menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun stakeholders lain yang sangat penting dalam pengelolaan sampah terpadu di TPST Mulyoagung Bersatu adalah civil society. Civil society yang dimaksud adalah masyarakat yang menghasilkan sampah dan masyarakat yang membuang sampah di TPST Mulyoagung Bersatu serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mulyoagung Bersatu. Dalam hal ini peran masyarakat sebagai stakeholders dalam pengelolaan sampah terpadu di TPST Mulyoagung Bersatu yang paling utama adalah menghasilkan sampah setiap harinya, karena dengan masyarakat menghasilkan sampah setiap harinya, maka TPST Mulyoagung Bersatu akan dapat tetap berjalan. Peran masyarakat juga dengan membayar iuran kepada TPST Mulyoagung Bersatu setiap bulannya. Peran penting dari masyarakat dalam sinergitas stakholders juga terlihat pada sebuah kelompok masyarakat yang memprakarsai berjalannya TPST Mulyoagung Bersatu. Mereka adalah KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Mulyoagung Bersatu yang didirikan pada pertengahan tahun 2009 pada saat musyarawah warga Desa Mulyoagung. KSM Mulyoagung Bersatu ini dibentuk oleh untuk dapat mengelola sampah di TPST Mulyoagung Bersatu. Dari keseluruhan pegawai yang dipergunakan pada TPST Mulyoagung Bersatu menggunakan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat Mulyoagung sendiri, hal ini dikarenakan TPST Mulyoagung Bersatu berusaha untuk memberdayakan masyarakat sekitar yang secara tidak langsung akan mampu untuk mengurangi jumlah pengang-guran yang ada di Desa Mulyoagung. c)

Peran private sector dalam pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu Kelompok rekanan lapak sampah ini merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari adanya TPST Mulyoagung Bersatu. Kelompok ini merupa-kan pendukung

dari berjalannya TPST Mulyoagung Bersatu. Bahkan tidak jarang kelompok rekanan lapak sampah ini juga menjadi aktor penting yang sangat dibutuhkan oleh pihak TPST Mulyoagung Bersatu sebagai pemberi pinjaman dana jika dana operasional di TPST Mulyoagung Bersatu sedang menipis. Kelompok rekanan lapak sampah berjumlah 10 (sepuluh) orang rekanan. Kehadiran seluruh rekanan untuk membeli lapak-lapak sampah yang dijual oleh pihak TPST Mulyoagung Bersatu sudah ada sejak TPST Mulyoagung mulai beroperasi. Beberapa lapak yang dibeli oleh pihak rekanan lapak sampah bermacam-macam tergantung dari kebutuhan dan keperluan dari pihak rekanan. Namun, pihak TPST Mulyoagung memberikan pupuk organik secara gratis khusus untuk masyarakat Desa Mulyoagung. Selain menjual lapak kepada pihak swasta, pihak TPST Mulyoagung juga mengadakan koperasi simpan pinjam bagi para pegawai TPST Mulyoagung Bersatu. Adapun koperasi simpan pinjam tersebut sangat bermanfaat bagi para pegawai yang ada disana, 2.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sinergitas antara stakeholders dalam pengelolaan sampah terpadu di TPST Mulyoagung Bersatu Kecamatan Dau, Kabupaten Malang untuk administrasi publik yang demokratis dalam perspektif teori governance a) Faktor pendukung sinergitas 1) Dukungan pemerintah kepada TPST Mulyoagung Bersatu Dukungan pemerintah dalam meng-himpun warga dan membimbing mereka untuk dapat mengelola sampah masing-masing warga secara terpadu merupakan faktor terbentuknya sinergitas antara civil society dengan government. Dukungan government atau pemerintah khsususnya Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang sangat mempengaruhi berdiri dan berjalannya TPST Mulyoagung Bersatu ini. Selain itu Pemerintah Kabupaten Malang khususnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang selalu memberikan bantuan baik itu berupa sarana dan prasarana, serta pembinaan. Adanya peran dari pemerintah juga menjadi pemicu terciptanya dan berjalannya TPST. Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu faktor pendukung dalam terciptanya sinergitas stakeholder dalam pengelolaan sampah secara terpadu di TPST Mulyoagung Bersatu adalah adanya keterlibatan pemerintah.


| 411

2)

Peran Aktif Masyarakat Mulyoagung dan KSM Mulyoagung Bersatu Peran aktif masyarakat Mulyoagung beserta KSM Mulyoagung Bersatu sangat mempengaruhi terjadinya sinergitas antara stakeholders khususnya sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan sampah terpadu di TPST Mulyo-agung Bersatu. Hal itu terlihat jelas pada awal mula berdirinya TPST Mulyoagung Bersatu ini yang diprakarsai oleh pihak masyarakat dan pemerintah untuk melakukan musyawarah dan mencari solusi dengan melibatkan peran masyarakat terkait permasalahan membuang sampah di pinggir sungai belakang Stadion Sengkaling yang telah dilakukan selama 20 tahun oleh masyarakat Mulyoagung. Hasilnya ternyata warga juga turut aktif dalam musyawarah tersebut. Terbukti dari kehadiran perwakilan-perwakilan setiap lembaga desa dan masyarakat dalam musyawarah bersama pemerintah untuk pembangunan TPST. Sinergitas yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya pada musyawarah awal pendirian TPST, melainkan keterlibatan warga dalam membayar iuran sebagai dana bantuan operasional untuk TPST Mulyoagung Bersatu setiap bulannya. 3) Keterlibatan Pihak Swasta dalam Pendanaan Operasional TPST Mulyoagung Bersatu Faktor pendukung sinergitas yang lainnya adalah adanya keterlibatan pihak swasta dalam pendanaan operasional TPST Mulyoagung Bersatu. Adanya kerjasama bisnis yang terjalin antara pihak TPST Mulyoagung Bersatu dengan beberapa rekanan sebagai pihak swasta menjadi salah satu faktor terjalinnya sinergitas stakeholders pengelolaan sampah terpadu di TPST Mulyoagung Bersatu. Adanya keterlibatan dari pihak private sector untuk membeli lapak-lapak yang dijual oleh pihak TPST Mulyoagung Bersatu dan memberikan pinjaman modal untuk pembayaran gaji para pegawai, menjadikan sinergitas Stakeholders yaitu pihak TPST Mulyoagung dengan rekanan atau pihak swasta dalam pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu berjalan dengan sangat baik. b) Faktor Penghambat Sinergitas Banyak faktor yang menghambat terjalinnya sinergitas antara stakeholder dalam pengelolaan sampah secara terpadu yang ada di TPST Mulyoagung Bersatu. Kendalanya ratarata sulit untuk membangkitkan kesadaran masyarakat peduli terhadap lingkungan juga terhadap penanganan sampah. Selain itu hambatan juga karena keterbatasnya tenaga, sarana dan prasarana. Adapun tindakan yang

dilakukan adalah pihak pemerintah bekerja sama dengan pihak TPST Mulyoagung Bersatu untuk memberikan sosialisasi serta memberikan pelatihan untuk dapat mengelola sampah secara terpadu kepada masyarakat. Kesimpulan Proses terjalinnya sinergitas stakeholders dalam pengelolaan sampah terpadu di TPST Mulyoagung Bersatu Kecamatan Dau, Kabupaten Malang untuk administrasi publik yang demokratis dalam perspektif governance berawal dari adanya proses musywarah yang dilakukan untuk oleh pemerintah beserta elemen masyarakat untuk menangani masalah pengelolaan sampah di Desa Mulyoagung. Pada musyawarah tersebut dihasilkan keputusan untuk mengelola sampah secara terpadu dengan membangun TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) dan membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Proses musyawarah ini menunjukkkan adanya suatu demokrasi di masyarakat. Kemudian, adanya pengelolaan sampah secara terpadu yang dijalankan oleh KSM Mulyoagung Bersatu atas bimbingan dan arahan dari pemerintah serta kebijakan yang diambil oleh pihak KSM untuk mencari dana dengan cara menjual lapak-lapak sampah kepada pihak rekanan menggambarkan banyaknya pilihan atau alternatif yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan bersama yaitu pengelolaan sampah secara terpadu. Ini semua merupakan proses dari terciptanya Administrasi Publik yang Demokratis. Dan keterlibatan aktif dari pemerintah, masyarakat dan swasta merupakan proses dari terjalinnya sebuah sinergitas dari stakeholders. Faktor-faktor yang mempengaruhi sinergitas stakeholders faktor pendukung sinergitas adalah (1) dukungan pemerintah berupa kebijakan, bimbingan, arahan, sarana dan prasaran kepada TPST Mulyoagung Bersatu, (2) peran aktif masyarakat Desa Mulyoagung berupa partisipasi pada saat musyawarah pembentukan TPST dan KSM, serta partisipasi dalam mengelola sampah, membayar iuran dan menghasilkan sampah, (3) Keterlibatan rekanan lapak sampah dalam membeli lapak dan juga memberi kredit kepada TPST Mulyoagung Bersatu. Sedangkan untuk faktor penghambat sinergitas Stakeholders adalah perilaku masyarakat yang pragmatis terhadap keberadaan sampah di sekitarnya. Masyarakat membuang sampah begitu saja tanpa ada pengelolaan lebih lanjut. Serta, kondisi masyarakat dalam membayar iuran yang tidak seluruhnya masyarakat dapat membayar penuh terkait iuran sampah.


| 412

Daftar Pustaka Bahar, Yul H. (1986) Teknologi Penanganan Sampah dan Pemanfaatan. Jakarta, Wacana Utama Pramesti dan Pemda DKI. Basuki dan Shofwan. (2006) Penguatan Pemerintahan Desa Berbasi Good Governance. Malang, SPOD FE-UB. Damanhuri, Enri dan Padmi, Tri. (2011) Buku Ajar Tekonologi Pengelolaan Sampah. Bandung, Penerbit ITB. Freeman, R. E. 1984. Strategic management: A stakeholder approach. Boston, Blackwell Publishing. Gumbira, E. Sa’id. (1987) Sampah Masalah Kita Bersama. Jakarta, Mediyatama Sarana Perkasa. Kastaman, R. dan Kramadibrata, A.M. Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu; SILARSATU. Bandung, Humaniora. Kinasih, Mentari, dkk. (2012) Laporan Praktikum Lapangan: TPST MULYOAGUNG. Malang, Teknik Pertanian-UB. Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan). (1999) Apakah Demokrasi Itu?. Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pamudji, S. (1985) Kerja Sama Antara Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah: Suatu tinjauan Dari Segi Administrasi Negara. Jakarta, Bina Aksara. Pasolong, Harbani. (2007) Teori Administrasi Publik..Bandung, Alfabeta. Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kabupaten Malang, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Malang. Avaible from < http://baghukum.malangkab.go.id/downloads/No.18%20ttg%20kedudukan,%20tgs%20pokok%20dan%20 fungsi%20serta%20pola%20karir%20SEKDES.pdf>[Accessed 9 September 2013] Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur. Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Available from: [Accessed 9 September 2013] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Available from: <www.menlh.go.id/DATA/UU18-2008.pdf> [Accessed 9 September 2013]


| 413

Keywords: public administration, democracy, synergy, governance, stakeholders

Recommend Documents