KOMUNIKASI POLITIK DAN DEMOKRASI DI INDONESIA Anisti Program Studi Penyiaran Akademi Komunikasi BSI Jakarta Jl. Kayu Jati V No. 2, Pemuda Rawamangun, Jakarta-Timur
[email protected]
Abstract This paper examines democracy in Indonesia using literature. The goal is to create descriptions and provide information about democracy based on various sources . Political freedom was born right after the Suharto regime fell and was replaced by a transitional government of Habibie . Precisely at the beginning of Habibie leadership has to provide fresh air to the world of politics and the media , because the birth of a freedom of expression that is no longer apparent . In this context of a free press in conveying information , including criticizing the government and also free in the sense of mass media without having to set up controlled by the government . It provides the space for freedom of the press as a public space to participate in the nation and state . The mass media during the ‘orde baru’ in silence , and often haunted by the banning by the government , has now given the breadth of expression to reveal the facts and as befits a citizen who has the right to express opinions in public , as set out in the 1945 Act indicator freedom this is also interpreted by the public as a democracy . Keywords : politic, communication, democracy Abstraksi Tulisan ini fokus mengkaji tentang demokrasi di Indonesia berdasarkan berbagai sumber. Kebebasan berpolitik lahir tepatnya setelah rezim Soeharto turun dan kemudian digantikan oleh pemerintah transisi Habibie. Tepatnya pada awal kepemimpinan Habibie telah memberikan angin segar kepada dunia perpolitikan dan media massa, karena lahirnya sebuah kebebasan mengemukakan pendapat yang tidak lagi semu. Dalam konteks ini pers bebas dalam menyampaikan informasi termasuk mengkritik pemerintah dan juga bebas dalam arti mendirikan media massa tanpa harus dikontrol oleh pemerintah. Diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Media massa yang selama Orde Baru di bungkam, bahkan seringkali dihantui oleh pembredelan oleh pemerintah, kini diberi keluasan untuk mengungkapkan fakta dan berekspresi sebagaimana layaknya warga Negara yang berhak untuk menyatakan pendapat di depan umum, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang 1945. Indikator kebebasan ini pula yang dimaknai oleh masyarakat sebagai demokrasi. Kata kunci : politik, komunikasi, demokrasi, I. PENDAHULUAN Tidak semua masyarakat memiliki minat pada politik, bahkan ada sebahagian dari mereka “apatis” mendengar istilah politik. Kalimat pembuka ini merupakan salah satu alasan yang seringkali muncul menanggapi fenomena rendahnya minat pendidikan politik di sekitar kita. Selain karena dipengaruhi oleh perilaku individu dalam menjalankan sistem politik sehingga komunikasi politik yang diterima oleh masyarakat kurang dinilai efektif. Gambaran tentang fenomena politik, juga terjadi pada lingkungan pendidikan formal seperti dunia kampus.
Studi komunikasi politik yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu. Pada kenyataannya, studi tentang komunikasi politik lebih mendapat perhatian oleh calon sarjana ilmu politik dibandingkan dengan calon sarjana ilmu komunikasi. Hal senada juga diungkapkan Cangara dalam bukunya “Komunikasi Politik” bahwa di Indonesia pada mulanya ketertarikan terhadap komunikasi politik justru bermunculan, tumbuh dan berkembang di kalangan para sarjana ilmu politik daripada sarjana ilmu komunikasi. Cangara (2009:34). Meskipun demikian 65
ilmu komunikasi sudah banyak mengajarkan tentang politik walaupun belum fokus. Mark Roelofs mengatakan bahwa politik adalah pembicaraan atau lebih tepat, kegiatan politik (berpolitik) adalah berbicara. Roelofs dalam Rakhmat, (1993:8). Sejalan dengan perkembangannya, para ilmuan berusaha untuk memberikan definisi tentang komunikasi politik. Setiap ilmuan dalam mengkaji dan menjelaskan tentang studi komunikasi politik mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Soesanto (1980:2). mendefinisikan komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Berdasarkan pemaparan mengenai bahasan komunikasi politik, jelas bahwa politik sangat erat kaitannya dengan komunikasi. Politik sebagai bagian dari kajian ilmu komunikasi. All political action is a reaction to communication one of kind or another. There are, however, different levels and types of communication. Face-to- face communication is the most basic. Roskin, (1997:166). II. PEMBAHASAN 2.1.Sistem Komunikasi dan Sistem Politik Indonesia
Dalam hidup berbangsa dan bernegara tentu saja kita diatur oleh sistem baik yang sifatnya mengikat atau tidak mengikat. Sistem ini bertujuan untuk mengarahkan serta mengatur kehidupan agar berjalan sesuai dengan ketentuan. Jangankan sebuah negara seperti Indonesia yang begitu besar dan jumlah penduduk 5 terbesar di dunia, di dalam keluarga pun kita terkait dalam sebuah sistem yakni sistem keluarga. Di dalamnya terdapat orang-orang seperti ayah, ibu anak dan lainnya. Satu sama lainnya memiliki peran dan tanggung jawab, seperti ayah berperang sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan seluruh anggota keluarganya. Pada pelaksanaan peran dan tanggung jawab tersebut diperlukan aturan-aturan dalam keluarga atau disebut sistem keluarga. Sistem inilah yang akan mengarahkan atau menghubungkan satu sama lainnya antar anggota keluarga. Demkian pula negara Indonesia. Wilayah yang begitu luas dengan jumlah penduduk yang banyak, maka diperlukan sistem, salah satunya Sistem Komunikasi Indonesia atau (SKI). Bahkan di beberapa perguruan tinggi SKI ini dijadikan bagian
66
dari kurikulum agar mahasiswa paham terhadap cara pengelolaan dan pengaturan yang ada di Indonesia ini. Menurut Awad dalam Amirin, (1992:1) sistem dipahami sebagai suatu hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Sedangkan Hamalik (1993:19) mendefinisikan sistem adalah keseluruhan atau totalitas yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi dan dengan keseluruhan itu berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. A system is composed of interacting part that operate together to achieve some objective or purposes. Gordon B. Davis dalam Effendi (1984: 48). Beberapa pengertian dari sistem di atas menekankan bahwa sistem sebagai aturan yang dibangun untuk tujuan bersama, memudahkan interaksi sehingga pencapaian tujuan dapat dilakukan sesuai dengan target orang-orang yang terlibat dalam sistem tersebut. Karena itu, begitu pentingnya dalam kehidupan ini memahami sistem, termasuk memahami sistem pernapasan dan sistem kehidupan manusia, agar kita senantiasa dapat mensyukuri nikmat Allah SWT. Sistem komunikasi yang baik seyogyanya memiliki ciri atau dimensi dari sistem yang dianut seperti interrelated dan interdependent atau saling terkait, ketergantungan satu samalainnya. Sistem harus terintegrasi tidak terpisah atau bercerai berai. Disamping itu, sistem juga harus utuh atau menjaga atau wholeness. Sistem dibangun atas dasar untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan individu atau kelompok. Hal ini yang mendasari sistem itu akan terbangun kokoh. Selain itu, sistem pula semestinya dapat menjaga keseimbangan hingga tanpa batas. Sistem yang sehat juga mencerminkan keterbukaan, sistem saling berhubungan dengan sistem lain dan sistem yang melingkupinya. Antar hubungan, bahwa antar bagian/ subsistem harus merupakan hal yang saling cocok satu sama lain. Mekanisme kontrol, harus ada suatu kekuatan yang mempersatukan dan mempertahankan sistem tersebut. 2.2. Unsur Komunikasi Politik Sebagai suatu bentuk kajian yang berhubungan dengan kegiatan berkomunikasi, beberapa ahli juga menjelaskan beberapa unsur-unsur komunikasi politik melalui beberapa sudut pandang yang berbeda-beda. Cangara dalam bukunya menyebutkan unsur komunikasi politik meliputi: (a) Komunikator politik yang dipahami sebagai semua pihak yang ikut terlibat dalam proses penyampaian pesan.
Pihak-pihak ini dapat berbentuk individu, kelompok, organisasi, lembaga, ataupun pemerintah. (b) Pesan Politik merupakan pernyataan yang disampaikan baik itu tertulis maupun tidak, dalam bentuk simbol atau verbal yang mengandung unsur politik misalkan pidato politik, Undang-Undang dan lainnya.(c) Saluran atau Media Politik dalam perkembengan sekarang ini, media massa dianggap sebagai saluran yang paling tepat untuk melakukan proses komunikasi politik. (d) Penerima Pesan Politik, semua lapisan masyarakat yang diharapkan memberikan respon terhadap pesan komunikasi politik. Misalnya dengan memberikan suara pada pemilihan umum. (e) Efek atau Pengaruh. Efek merupakan pengukur seberapa jauh pesan politik dapat diterima dan dipahami (2009:37). Sumarno (1989: 16) membagi unsur-unsur komunikasi politik kedalam suprastruktur dan infrastruktur politik. Unsur-unsur pada supra struktur terdiri dari tiga kelompok yaitu yang berada pada lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan unsur-unsur infrastruktur meliputi: partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, kelompok wartawan, kelompok mahasiswa, dan para tokoh politik. Komunikan dan komunikator merupakan unsur yang paling penting dalam dan menentukan dalam setiap bentuk komunikasi. 2.2. Efek Komunikasi Politik Efek merupakan pengukur seberapa jauh pesan politik dapat diterima dan dipahami. Efek terjadi setelah proses komunikasi selesai. Efek terdiri dari (a) kognitif, yaitu efek komunikasi politik yang berlangsung pada tingkat pemikiran. (b) Afektif yaitu efek komunikasi pada tingkat emosional atau perasaan atau sikap. (c) Efek perilaku yaitu efek komunikasi politik pada tingkat perilaku. Setelah mengkaji berbagai aspek dalam komunikasi politik kita dapat mengatakan secara sederhana bahwa dalam perkembangannya studi ini berusaha untuk menjelaskan tentang subyek pokok kajian komunikasi politik yang interdisipliner dan membedakan dengan kajian ilmu lain. Komunikasi politik juga dapat dikatan sebagai sebuah proses dimana menyetujui keberadaan lembaga-lembaga politik dan merupakan fungsi dari sistem politik. Pada sistem politik melibatkan suatu tata cara untuk mengatur atau mengolah bagaimana memperoleh suatu kekuasaan di dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dan rakyat atau sebaliknya, pengaturan negara dengan negara, atau negara dengan rakyatnya. Sistem politik juga bisa dipahami sebagai pola yang tetap dari hubungan antara
manusia serta melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan dan kewenangan. Pada pemahaman yang lain sistem politik adalah interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai disosialisasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Sejak awal merdeka hingga hari ini, dinamika sistem politik telah menjadi sejarah tersendiri tentang proses demokrasi. Jatuh bangun masyarakat Indonesia disuguhi oleh fenomena politik yang seringkali menjadi bahan topik perbincangan yang menarik bagi sekelompok orang. Adanya proses politik yang cukup panjang mengawal negeri ini, mendorong lahirnya berbagai analisis dari berbagai aspek. Walaupun dapat dilakukan dengan analisis satu segi pandangan namun analisis sistem tidak boleh melihat secara sekilas terhadap proyeksi sejarah. Pendekatan integratif berupa pendekatan sistem, pelaku-sasaran dan pengambilan keputusan diperlukan dalam analisis sistem. Proses politik juga harus memiliki kapabilitas sistem. Dalam perkembangannya eriodisasi proses politik di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut; masa prakolonia-lisasi, masa kolonial, masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi Pancasila, dan masa reformasi. Periode tersebut kemudian dianalisis berdasarkan beberapa aspek penting sebagai berikut: penyaluran tuntutan, pemeliharaan nilai, kapailitas, integrasi vertikal dan horizontal, gaya politik, kepemimpinan, partisipasi massa, keterlibatan militer, aparat negara, dan stabilitas pada perjalanan sejarah sistem politik Indonesia tentu saja diwarnai oleh sistem kekuasaan pada saat itu. Misalnya, masa kerajaan (prakolinial). Pada masa prakolonial penyaluran tuntutan relatif rendah dan terpenuhi. Pemeliharaan nilai yang hidup dan berkembang sesuai penguasa saat itu. Kapabilitas sumber daya alam memenuhi, Integrasi vertikal dari atas ke bawah, sedangkan integrasi horizontal hanya terjadi di level antar penguasa saja. Gaya politik tentu saja kerajaan sesuai betuk negaranya. Karena bentuk negara adalah kerajaan maka kepemimpinan negara berada di tangan raja, pangeran, atau silsilah keluarga kerajaan. Sedangkan untuk keterlibatan militer tentu saja sangat kuat karena pada masa itu adalah masa peperangan. Analisis terhadap stabilitas, ada saatnya stabil (saat tidak ada perang) dan tidak stabil (saat berperang). Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada kerajaan. Pada masa kolonial penyaluran tuntutan relatif rendah namun tidak terpenuhi. Pemeliharaan nilai tidak berjalan baik dan sering dilanggar. Kapabilitas banyak namun diambil oleh penjajah, Integrasi vertikal dari atas ke bawah tidak harmonis, sedangkan 67
integrasi horizontal harmonis sesama penjajah atau elit pribumi. Gaya politik devide at impera atau memecah belah. Kepemimpinan pada saat itu, elit pribumi diperalat dan partisipasi rakyat hapir tidak ada disebabkan rasa takut. Sedangkan untuk keterlibatan militer tentu saja sangat kuat. Analisis terhadap stabilitas, mudah sekali dikacaukan. Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada penjajah. Pada masa demokrasi liberal penyaluran tuntutan tinggi namun karena ini adalah awal berdirinya Indonesia wadah untuk menampung belum tersedia. Pemeliharaan nilai sangat tinggi. Kapabilitas banyak potensi namun baru sedikit digali, Integrasi vertikal dua arah, sedangkan integrasi horizontal timbul disintegrasi. Gaya politik ideologi. Kepemimpinan generasi pemuda 1928 (sumpah pemuda). Sedangkan untuk keterlibatan militer dikuasai sipil. Analisis terhadap stabilitas, instabil karena baru saja berdiri. Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada golongan atau partai. Pada masa demokrasi terpimpin penyaluran tuntutan tidak tersalurkan. Pemeliharaan nilai rendah. Kapabilitas banyak potensi namun baru sedikit digali, Integrasi vertikal dua arah, sedangkan integrasi horizontal timbul disintegrasi. Gaya politik ideologi. Kepemimpinan generasi pemuda 1928 (sumpah pemuda). Sedangkan untuk keterlibatan militer dikuasai sipil. Analisis terhadap stabilitas, instabil karena baru saja berdiri. Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada golongan atau partai. Pada masa demokrasi Pancasila penyaluran tuntutan awalnya seimbang namun kemudian tidak terpenuhi karena fusi. Pemeliharaan nilai terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) namun ada pengakuan HAM. Kapabilitas sistem terbuka, Integrasi vertikal atas bawah, sedangkan integrasi horizontal terlihat. Gaya politik intelek-pragmatik-dan konsep pembangunan. Kepemimpinan teknokrat dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sedangkan untuk keterlibatan militer sangat besar dengan dwifungsi ABRI. Stabilitas stabil. Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada pemerintah dalam hal ini partai Golkar. Masa Reformasi. Pada masa reformasi pe-nyaluran tuntutan tinggi dan terpenuhi. Pemeliharaan nilai penghormatan HAM tinggi. Kapabilitas sistem disesuaikan dengan otonomi daerah, Integrasi vertikal dua arah, sedangkan integrasi horizontal muncul kebebasan. Gaya politik pragmatis. Kepemimpinan sipil-purnawirawan-politisi. Sedangkan untuk keterlibatan militer dibatasi dan justru partisipasi massa tinggi. Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada pemerintah. 68
Berangkat dari titik awal sekaligus semangat demokrasi tepatnya pada moment reformasi tahun 1998. Berawal dari krisis moneter di wilayah asia timur seperti Korea Selatan dan Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia sehingga berdampak pula pada kondisi sosial-ekonomi dan politik Indonesia. Gerakan massa atau yang dikenal dengan istilah people power yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan. Semangat bersama untuk mengusung satu harapan besar yaitu adanya prosesi suksesi kepemimpinan atau pergantian penguasa yang telah bercokol selama kurang lebih 32 tahun lamanya. Mahasiswa pada saat itu beranggapan harapan itu penting demi membuka peluang perbaikan hidup berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya harapan itu pun terwujud ketika ditandai oleh perubahan struktur kepemimpinan nasional, atau turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998. Kepemimpinan Soeharto akhirnya beralih pada presiden Habibie. Namun, Indonesia di bawah pimpinan presiden Habibie pun hanya seumur ja-gung. Meskipun demikian, disinilah awal lahirnya kedemokrasian Indonesia. Pada masa presiden Habibie yang relatif singkat ini, tapi telah melahirkan cikal-bakal semangat demokrasi. Indikatornya adalah, (1) diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik atau public sphere untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Media massa yang selama orde baru di bungkam, bahkan seringkali dihantui oleh pembredelan oleh pemerintah, kini diberi keluasan untuk mengungkapkan fakta dan berekspresi sebagaimana layaknya warga Negara yang berhak untuk menyatakan pendapat di depan umum, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang 1945. (2) yaitu diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Presiden Habibie pada saat itu membuka kesempatan pada rakyat Indonesia untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideology dan aspirasi politiknya. Sistem multi partai di era reformasi ini merupakan antithesis dari sistem politik orde baru yang cenderung terhegemoni oleh kekuatan Golkar sebagai partai pemerintah. (3) Dalam ukuran-ukuran tertentu, masyarakat Indonesia deberi kebebasan untuk mengekspresikan aspirasi-nya kepada publik atau pemerintah. Termasuk dalam bentuk demonstrasi. Budaya partisipasi politik seperti ini, sangat jarang dimiliki oleh bangsa Indonesia di era orde baru. Inilah beberapa indikator politik demokrasi yang berkembang di zaman transisi bangsa Indonesia. Pemahaman kita tentang indikator demokrasi tersebut di atas dipertanyakan. sebenarnya ide demokrasi bukanlah hal yang baru dan asing, karena secara yuridis formal telah lama mengisyaratkan pentingnya
demokrasi dan demokratisasi sebagai sebuah ideologi perbaikan dan perubahan sosial di Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Hal ini pernah diungkapkan oleh founding fathers Indonesia, Seokarno Hatta. Sebagai tokoh prokla- Cangara, H. 2009. Komunikasi Politik. Jakarta: Raja Grafindo Persada. motor mereka berdua sangat menginspirasi tentang demokrasi dijadikan sebagai sistem politik Indo- Darmawan, Cecep. 2009. Memahami Demokrasi Perspektif Teoritis dan Empiris. Bandung: Pustaka nesia. Kondisi yang berusaha diciptakan oleh para Aulia Press. proklamator tersebut juga tidak jauh berbeda dengan sekelumit cerita yang pernah disampaikan oleh Klinger, Oliver. 1958. Problem Solving Our American Democarcy. American: Book Bompany. Hall dan Klinger dalam Darmawan (2009:31) yang menyatakan bahwa kita hidup di alam demokra- Negrine, 2007. The Political Comunication Reader . London: Routledge. si, namun boleh jadi kita sendiri tidak memahmi demokrasi itu sendiri. Di Amerika Serikat sendiri, Purwasito. 2011. Pengantar Studi Politik. Surakarta: UNS Press. menurut Hall dan Klinger tiap tahun ribuan pelajar mencoba untuk menjelaskan tentang makna demokrasi. Rakhmat, J. 1993. Komunikasi Politik: Komunikator. Pesan. Media.Bandung: Remaja Rosdakarya Kata demokrasi merupakan sebuah konsep Offest. yang familiar di lisan dan telinga, terlebih pasca reformasi. Bahkan seperti layaknya pembicaraan “la- Roskin, M. 1977. Political Science An Introduction. Sixt Edition. New Jersey. Prentice - Hall. tah” mulai masyarakat pedesaan hingga perkotaan disulap “seakan” paham tentang makna demokrasi. Sumarno. 1989. Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik. Bandung: PT Citra Ditya Bakti. Padahal sebenarnya, hanya mereka yang seringkali diterpa oleh media massa, tingkat pendidikan yang cukup, dapat dikatakan “lebih” paham demokrasi. Akan tetapi, fenomena tersebut terkadang terbantahkan oleh fenomena ternyata orang perkotaan “ tidak jauh” lebih paham tentang demokrasi. Misalnya, masih ada saja kasus pemaksaan hak berpolitik, penindasan, membatasi hak politik hingga kecurangan-kecurangan yang tidak mencerminkan jiwa demokrasi. Makna demokrasi sulit untuk digambarkan sebagai amanat para pendiri bangsa karena adanya kesalahan dalam memaknai reformasi yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang sebenarnya.
III. PENUTUP Demokrasi saat ini memang sudah menjadi sistem politik Indonesia. Tidak terbantahkan bahwa indikator-indikator demokrasi memang hadir ditengah-tengah rakyat Indonesia. Namun sayangnya, jiwa demokrasi tidak semurni dengan apa yang dipahami serta realita yang ada. Secara intelektual, bisa jadi bukan masalah karena saat ini banyak lahir intelektual muda seiring dengan kebebasan untuk mendapatkan pendidikan. Namun pada pelaksanaanya butuh semangat dan kehendak politik, baik dari masyarakat secara keseluruhan maupun pemegang tampuk pemerintahan pada khususnya.
69
