PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Oleh: Yuliana Ria Uli Sitanggang, S.Si, M.Si Widyaiswara Madya
ABSTRAK Pelayanan lembaga diklat meliputi pelayanan administrasi, pelayanan jasa dan pelayanan penunjang diklat. Untuk meningkatkan kinerja lembaga diklat dalam pemberian pelayanan kepada peserta diklat aparatur, perlu didukung oleh pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang bermutu atau sesuai dengan standar pelayanan. Artikel ini membahas tentang bagaimana lembaga diklat aparatur membangun suatu manajemen yang dapat memberikan pelayanan yang prima kepada peserta diklat. Pelayanan yang prima diharapkan akan menfasilitasi
pembelajaran
secara
lebih
baik
dan
mendorong
tercapainya tujuan diklat. Kata Kunci: pelayanan prima, diklat, kinerja, mutu, sumber daya manusia: A.
PENDAHULUAN Pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan suatu kebutuhan
guna mendukung Diklat sebagai salah satu bentuk kegiatan peningkatan kompetensi dan merupakan bagian integral dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Memainkan peran yang sangat krusial, karena melalui penyelenggaraan diklat yang dikelola secara efektif, maka dapat menghasilkan SDM yang handal dan memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Diklat
merupakan
salah
satu
instrumen
pembinaan
atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diklat ini diselenggarakan oleh
1
lembaga
diklat
secara
professional
untuk
menjawab
kebutuhan
kompetensi aparatur yang berguna dalam rangka meningkatkan kinerja individu
dan
organisasi.
Dalam
menyelenggarakan
suatu
diklat
hendaknya dilakukan sesuai dengan Peraturan dan pedoman yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Diklat di lingkungan Badan Pusat Statistik merupakan tahap operasionalisasi rencana dan program Diklat untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Secara umum, tujuan diklat adalah meningkatkan kinerja aparatur dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk meningkatkan kinerja dalam pemberian pelayanan kepada peserta diklat aparatur, lembaga Diklat didukung oleh pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang bermutu atau sesuai dengan standar pelayanan. Melaksanakan pelayanan yang prima merupakan suatu upaya menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan diklat serta pelatihan pada suatu lembaga diklat. Kegiatan diklat aparatur merupakan peningkatan kompetensi aparatur agar mampu menghasilkan kinerja yang optimal melalui transfer pengetahuan, sikap dan keterampilan. B. ANALISIS PENINGKATAN KINERJA MELALUI PELAYANAN PRIMA LEMBAGA DIKLAT Kinerja atau performance lembaga Diklat adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh karyawan. Memberikan pelayanan pada lembaga diklat sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan dari lembaga Diklat. Tercapainya tujuan suatu lembaga Diklat hanya dimungkinkan karena upaya para karyawan yang ada pada lembaga Diklat tersebut. Terdapat hubungan yang erat antara kinerja individu (Individual Performance) dengan
kinerja
organisasi
(Organizational Performance).
Dengan
2
demikian dapat dikatakan bahwa kinerja pegawai yang baik ditunjukkan apabila mempunyai keahlian (skill ) yang tinggi, dan bersedia bekerja karena diberi gaji atau upah sesuai dengan perjanjian serta mempunyai harapan (expectation) dan masa depan yang lebih baik. Dalam rangka memenuhi harapan pelanggan di masa depan akan lebih baik, maka perlu peningkatan kinerja pada suatu lembaga Diklat. Untuk meningkatan kinerja Lembaga Diklat, dapat dilihat pada proses pelayanan yang diberikan oleh seluruh komponen yang ada pada Lembaga Diklat melalui pemenuhan pelayanan prima kepada peserta Diklat Aparatur sebagai pengguna jasa di lembaga diklat. Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah "Excellent services" yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik dan atau pelayanan yang terbaik. Disebut sangat baik atau terbaik, karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Apabila instansi pelayanan sudah memiliki standar pelayanan, maka pelayanan disebut sangat baik atau terbaik atau akan menjadi prima, manakala dapat atau mampu memuaskan pihak yang dilayani (pelanggan). Jadi pelayanan prima adalah memenuhi apa yang diinginkan oleh pelanggan. Pelanggan lembaga diklat dalam hal ini peserta diklat aparatur baik di tingkat pusat maupun di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai pengguna jasa diklat yang diberikan oleh lembaga diklat haruslah mencapai kepuasan. Kepuasan didefinisikan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapannya. Kualitas penyelenggaraan diklat dapat dilihat dari sejauh mana lembaga diklat dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya; sejauh mana kelancaran baik administrasi maupun teknis dapat terselenggara; serta sejauh mana hasil pelaksanaan tugas dapat memenuhi kepentingan baik ditinjau dari kepentingan organisasi (penyelenggara) dan kepentingan
3
masyarakat yang dilayani (pelanggan), yang dalam hal ini adalah peserta diklat. Pemenuhan organisasi dapat dilihat dari terlaksananya tugas pokok;
tercapainya
tujuan
program
sesuai
dengan
target
dan
pedoman/petunjuk yang ada; serta tercapainya tingkat kepuasan orangorang yang ada didalamnya. Pemenuhan kepentingan peserta diklat dapat dilihat dari sejauh mana peningkatan pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kreativitas dapat diperoleh sesuai dengan tuntutan tugas dan profesinya;
terpenuhinya
kebutuhan
sarana
dan
prasarana
yang
diperlukan selama mengikuti diklat; serta terpenuhinya rasa aman dan nyaman selama tinggal di lingkungan kampus diklat. Oleh karena itu, tingkat kepuasan adalah perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan pelanggan, maka pelanggan dapat merasakan hal-hal sebagai berikut: 1. Kalau kinerjanya di bawah harapan, pelanggan akan merasa kecewa 2. Kalau kinerjanya sesuai harapan, pelanggan akan merasa puas 3. Kalau kinerjanya melebihi harapan pelanggan akan sangat puas Kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama pelayanan prima. Oleh karena itu setiap aparatur palayanan berkewajiban untuk berupaya memuaskan pelanggannya. Kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila aparatur pelayanan mengetahui siapa pelanggannya, baik pelanggan internal maupun pelanggan ekstemal. Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi
dan
memuaskan
palanggan
atau
masyarakat
serta
memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan Prima juga merupakan pelayanan yang bermutu atau berkualitas. Mutu adalah keistimewaan dan karakteristik suatu produk atau pelayanan yang menunjang kemampuan memuaskan apa yang dijanjikan atau sesuai kebutuhan (Crosby, 1997). Mutu dari sudut pandang pelanggan adalah apakah jasa pelayanan yang diberikan memenuhi selera dan
4
kebutuhan pelanggan. Pandangan pelanggan terhadap mutu pelayanan yaitu: Jasa produk sesuai dengan yang dijanjikan, dapat diandalkan; Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) profesional, dapat dipercaya; meyakinkan wujud fisik
sarana
dan
prasarana; Kepedulian dan perhatian terhadap
pelanggan; Kesediaan dan ketanggapan;
Ketepatan waktu dalam
memberikan pelayanan. Kondisi faktual SDM aparatur dewasa ini secara komprehensif dengan melihatnya dari sudut pandang manajemen SDM. Faktor-faktor yang mempengeruhi manusia, analisis prinsip-prinsip dasar sebagai bagian dari sifat manusia (THOHA, 1983) adalah: 1. Manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama 2. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda 3. Orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan bagaimana bertindak 4. Seseorang memahami lingkungannya sehubungan dengan masa lalu dan kebutuhannya 5. Seseorang mempunyai reaksi senang dan tidak senang. Kegagalan dalam memberikan pelayanan yang bermutu dapat diidentifikasikan antara lain: 1. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen 2. Kesenjangan persepsi manajemen terhadap harapan pelanggan yang spesifikasi kualitas jasa 3. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa 4. Kesenjangan antara penyampaian jasa dengan komunikasi eksternal 5. Kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Pelayanan yang diberikan oleh lembaga diklat dapat berupa pelayanan Administratif dan pelayanan Jasa. Pelayanan Administratif dimulai dari persiapan diklat, pelaksanaan diklat dan pasca diklat serta
5
pelayanan penunjang diklat. Adapun pelayanan diklat dapat melalui beberapa tahapan yaitu: 1) Tahap Persiapan Diklat Diklat Tahap persiapan diklat dibagi menjadi dua bagian yaitu persiapan rencana diklat dan persiapan operasionalisasi diklat. a. Persiapan Rencana Diklat meliputi: o Penyusunan kerangka acuan atau term of reference (ToR) dan
general information/informasi umum (GI), o Penentuan kriteria calon tenaga pengajar/widyaiswara/narasumber yang relevan; o Penentuan tempat diklat; o Penentuan waktu dan penyusunan jadwal diklat; o Mempersiapkan kelengkapan pendukung: Pembiayaan. b. Persiapan Operasional Diklat c. Persiapan operasional ini antara lain meliputi: Reservasi dan pemeriksaan tempat serta akomodasi diklat; Pengiriman informasi umum kepada kepala daerah, pimpinan unit/satuan kerja calon peserta diklat;
Penentuan
tenaga
pengajar/widyaiswara/narasumber;
penyampaian informasi umum kepada tenaga pengajar/ widyaiswara/ narasumber; Penyiapan administrasi pelaksanaan diklat antara lain keputusan tentang penyelenggaraan dan buku panduan pelaksanaan diklat, serta formulir-formulir; Penyediaan materi diklat dan alat tulis kantor;
Penentuan
calon
peserta
diklat
sesuai
dengan
persyaratan/kriteria; Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta diklat; Penyediaan kelengkapan saran dan prasarana diklat serta media dan alat bantu diklat. 2) Tahap Pelaksanaan Diklat Kegiatan dalam tahap ini adalah Pembukaan; Penjelasan program
(course
orientation);
suasana/pencairan Pembahasan
Pelaksanaan
suasana/membangun dan
pengembangan
pembelajaran; komitmen materi
Bina belajar;
pelatihan;
Rangkuman,evaluasi dan tindak lanjut. Pelaksanaan diklat dilakukan
6
oleh tenaga kediklatan yang terdiri atas pengelola diklat, petugas pelaksana diklat, pemberi materi diklat dan tenaga evaluasi diklat. Untuk mendukung pelaksana diklat, dibentuk tim pelaksana diklat yang meliputi: a. Panitia penyelenggara, dapat terdiri atas: Pembina; Pengarah; Penanggungjawab: Sekretaris;
Urusan akademis: Urusan
adminisirasi: Urusan keuangan/bendahara; Urusan umum; Urusan evaluasi dan pelaporan b. Tenaga
pengajar/widyaiswara/narasumber;
Pimpinan
Diklat (apabila dipandang perlu), Moderator/pendamping; Petugas kelas. Kegiatan diklat melalui proses belajar mengajar yang diarahkan bagi pencapaian peningkatan kemampuan dan pengetahuan seseorang harus diselenggarakan dalam suatu
organisasi
pendidikan
yang
memiliki kesiapan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk maksud itu maka diklat perlu direncanakan secara baik, efisien dan efektif Berdasarkan atas pemikiran demikian, maka dapat dirumuskan bahwa; kesiapan pelaksanaan diklat adalah tersedianya faktor-faktor pendukung yang diperlukan untuk digunakan dalam melaksanakan serangkaian kegiatan belajar. Faktor-faktor pendukung pelayanan prima dalam pelaksanaan diklat dapat diuraikan sebagai berikut: a. Perumusan tujuan pembelajaran yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang ada pada deskripsi materi diklat b. Pengajar
disebut
Widyaiswara
meliputi
kemampuan
dalam
kebutuhannya. Hal ini perlu diantisipasi dalam menyusun dan merencanakan pengajaran agar proses pembelajaran terlaksana secara efektif c.
Peserta diklat meliputi persepsi dan motivasi mereka selama mengikuti diklat
d. Fasilitas pembelajaran merujuk pada pembelajaran kurikulum dan
7
ketersediaan media pendidik sebagai alat bantu proses belajar mengajar e. Organisasi penyelenggara merujuk pada struktur organisasi dan tata aliran kerja penyelenggaraan yang mencerminkan dinamika proses belajar mengajar. Tujuan dan Sasaran Diklat Diklat Tujuan diklat menurut Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1994 adalah untuk: a. Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan PNS kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah RI, b. Menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis clan bernalar agar memiliki wawasan yang komprehensip c. Memantapkan
semangat
pelayanan,
pengayoman
pengabdian dan
dan
berorientasi
pengembangan
pada
partisipasi
masyarakat, d. meningkatkan
pengetahuan
dan
atau
keterampilan
serta
pembentukan sedini mungkin kepribadian PNS. Pelaksanaan diklat pada dasarnya pengimplementasian kurikulum secara baik dan benar. Kurikulum merupakan suatu konsep yang sangat melekat serta interen dengan dunia pendidikan bahkan dikenal pula oleh masyarakat
umum.
Setiap
perbuatan
pendidikan
diarahkan
pada
pencapaian tujuan tertentu, apakah berkenaan dengan pembinaan pribadi, pembinaan kemampuan sosial, kemampuan untuk bekerja ataupun pembinaan kemampuan perkembangan lebih lanjut. Untuk menyampaikan bahan-bahan ajaran tersebut diperlukan cara atau metode penyampaian tertentu serta alat-alat tertentu pula. Tujuan bahan ajar dan metode serta alat merupakan komponenkomponen utama dari kurikulum. Dengan berpedoman kepada kurikulum tersebut, interaksi pendidikan atau guru dengan siswa dapat berlangsung.
8
Interaksi ini tidak berlangsung dalam ruang yang hampa, tetapi selalu terjadi dalam lingkungan tertentu, yang melibatkan lingkungan fisik alamiah, sosial budaya, ekonomi, politik, religi dan lain-lain. Kurikulum mempunyal kedudukan yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan kepada tercapainya tujuan-tujuan diklat. Pelayanan Diklat Dalam rangka memenuhi pelayanan diklat para widyaiswara sangatlah penting. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/melatih Pegawai Negeri Sipil pada lembaga Diklat Pemerintah. KepMenPan.RI (2001). Widyaiswara sebagai pegajar haruslah memperhatikan prinsip pengajaran antara lain : a. Pengajar perlu memperhatikan hubungan antara minat dan nilai yang dimiliki oleh peserta didik untuk membangkitkan motivasi belajar b. Hendaknya
pengajar dapat mendemonstrasikan model tingkah
laku baru yang dapat disaksikan dan ditiru oleh peserta didik. c.
Menerapkan komunikasi terbuka Pengembangan sikap mental, kepribadian, dan profesionalisme, bagi
aparat diklat merupakan tuntutan sekaligus tugas yang harus diwujudkan. Pada satu sisi, aparat diklat perlu ditingkatkan kualitasnya, tetapi di lain pihak aparat diklat merupakan pengemban tugas untuk meningkatkan kualitas SDM pada sektor dan lini yang menjadi tanggung jawabnya. Terdapat dua unsur aparatur yang terlibat dalam penyelenggaraan diklat untuk tujuan peningkatan SDM, yaitu Widyaiswara (Trainers) dan Penyelenggara
(Officer).
penyelenggaraan diklat
Oleh
karena
itu,
juga ditujukan pada
tuntutan
kualitas
peningkatan kualitas
Widyaiswara dan Penyelenggara diklat.
9
Widyaiswara merupakan kelompok fungsional yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembentukan sikap mental dan kualitas intelektualitas sasaran didik. Tugas yang diemban oleh Widyaiswara adalah memfasilitasi sasaran didik dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya. Akan tetapi, hal yang lebih penting adalah membentuk kepribadian sasaran didik melalui didikan yang dikomunikasikan, baik secara verbal maupun non-verbal. Ini bukanlah merupakan tugas yang mudah. Tidak mudah karena disamping Widyaiswara dituntut penguasaan materi, metode, dan teknik berkomunikasi, sikap dan kepribadian Widyaiswara juga memegang peranan yang sangat menentukan. Kualitas Widyaiswara ini akan sangat mempengaruhi kualitas sasaran didik. Oleh karena itu, Widyaiswara harus menguasai ilmu pengetahuan yang diinginkan oleh sasaran didik serta terus berusaha mengembangkan penguasaan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi
sesuai
dengan
perkembangan dan kebutuhan pembangunan. Penguasaan terhadap metode pelatihannya juga perlu baik sehingga penyampaian ilmunya dapat lebih efektif. Kepribadian yang dimiliki Widyaiswara harus mencerminkan kesederhanaan, tetapi menjunjung tinggi disiplin dan sportivitas,
representatif,
akomodatif,
tidak
diskriminatif,
mampu
mengkomunikasikan buah pikiran, menerapkan pendidikan dengan pendekatan andragogi, serta mampu mendayagunakan alat peraga dan alat bantu dengan mantap. Dalam kompetensi kerjanya, Widyaiswara harus memiliki kemampuan minimal setara dengan jenjang jabatannya. Bahkan, mampu menjangkau bidang pekerjaan yang ada pada jenjang jabatan Widyaiswara yang lebih tinggi. Secara fungsional Widyaiswara mempunyai tugas mengidentifikasi dan
menganalisis
kebutuhan
diklat,
menyusun
kurikulum,
mendidik/mengajar, mengadakan evaluasi, membimbing peserta diklat dan Widyaiswara lainnya, mengembangkan bahan dan metodologi diklat, dan mengadakan penelitian dan pengembangan diklat.
10
Kondisi kualitas Widyaiswara yang ada juga akan menentukan mutu hasil pekerjaan dalam hal program diklat seperti perencanaan program, perencanaan
tujuan,
proses
pelaksanaan,
pengendalian
dan
pengevaluasian. Seluruh tugas fungsional itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya jika Widyaiswara memiliki ilmu kependidikan dan ilmu di bidang spesialisasinya, serta sikap tanggung jawab terhadap profesinya. Penyelenggara diklat merupakan komponen yang penting dalam mendukung keberhasilan suatu diklat. Profesionalisme lembaga diklat sangat
ditentukan
oleh
profesionalisme
penyelenggaranya
karena
penyelenggara memiliki "akses" dan "kontrol" terhadap sumber-sumber yang diperlukan untuk memperlancar penyelenggaraan diklat. Ciri khas yang harus membedakan pegawai/aparat diklat dengan pegawai/aparat lembaga non diklat adalah semangat dan kemampuannya dalam mengelola kegiatan diklat. Jika semangat dan kemampuan dalam mengelola kegiatan diklat ini hanya sama dengan aparat/pegawai di lembaga non diklat, maka dapat dipastikan citra dan eksistensi lembaga diklat akan kurang diakui. Dalam manajemen proses latihan, penyelenggara diklat (officer) bersama dengan Widyaiswara (trainers) merupakan pelaku utama yang terlibat dalam penyelenggaraan diklat. Penyelenggara diklat berperan, antara lain, mengatur seluruh pengelolaan proses latihan mulai dari persiapan sampai pelaporan. Penyelenggara diklat mengatur persiapan tempat
belajar,
penjadwalan,
peralatan/perlengkapan
diklat,
kesiapan naskah
pelatih, materi
kesiapan
pembelajaran.
Penyelenggara diklat juga mengatur kesiapan kesekretariatan, akomodasi dan konsumsi peserta diklat, mengatur sarana angkutan untuk keperluan praktek atau kegiatan di luar kampus. Penyelenggara diklat juga memiliki tugas dan kewajiban untuk melayani, mengamati, dan menilai peserta diklat selama berada di lingkungan kampus.
11
Peningkatan mutu penyelenggaraan diklat perlu dilakukan melalui pengembangan profesionalisme Widyaiswara dan staf penyelenggara diklat,
disertai
dengan
penciptaan
sistem
kerja
yang
menjamin
kebersamaan dan keteraturan kerja. Untuk mewujudkan Widyaiswara yang berkualitas bukanlah pekerjaan yang mudah. Akan tetapi, karena sudah merupakan tuntutan maka hal ini perlu dilakukan. Untuk mewujudkan Widyaiswara dan staf yang profesional, dapat ditempuh dengan berbagai upaya seperti meningkatkan frekuensi pelatihan baik berupa TOT (Training Of Trainers) dan pelatihan lain yang diselenggarakan oleh lembaga lain, magang (On the job training), latihan di kandang sendiri (In house training). Untuk mengembangkan wawasan dan
kemampuan
sehingga
dapat
memberikan
konstribusi
dalam
pembangunan regional atau nasional, sebagaimana dituntutkan kepada Widyaiswara
yang
semakin
tinggi
jenjangnya,
maka
kegiatan
pengkajian/penelitian perlu mendapat dukungan yang lebih besar. Dengan pengkajian dan penelitian, Widyaiswara dapat mengisi kekosongan koqnitif praktis yang diperlukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan regional atau nasional. Implikasi praktis dari dukungan itu adalah kepedulian semua pihak terhadap Widyaiswara dalam hal penggunaan dana untuk kegiatan tersebut. Mengintensifkan pemanfaatan forum diskusi atau forum apresiasi keahlian yang dimiliki Widyaiswara juga perlu dilakukan. Hal yang demikian akan menciptakan kondisi yang saling mendorong dan saling menguatkan. Selain itu, aspek pembinaan melalui peningkatan motivasi dan pemeliharaan kepuasan kerja perlu dilakukan. Kebersamaan dan keteraturan kerja harus dihayati sebagai suatu budaya kerja setiap aparat diklat. Ini berarti bahwa aparat diklat bukan saja dapat mengajari orang lain dan mengajarkan tentang kebersamaan dan keteraturan kerja, tetapi dituntut untuk dapat memberikan contoh kongkrit dalam sistem kerjanya.
12
Dalam sistem kebersamaan dan keteraturan, setiap individu didorong untuk bekerja dengan cara yang tidak individual. Itulah sebabnya, lembaga diklat harus mengembangkan SOP (Standard
Operating Procedure) yang lebih jelas mengatur siapa (unit mana) melakukan apa dan membuat kejelasan transformasi input-output pekerjaan dalam suatu sistem manajemen diklat. Dengan demikian, tidak akan terjadi tumpang tindih pekerjaan atau sebaliknya tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas terlaksananya suatu pekerjaan itu. Dengan prosedur operasional yang standar, pengelolaan pekerjaannya tidak berpusat pada satu tangan kekuasaan saja (management by
person), tetapi mengikuti sistem yang sudah dikembangkan (management by system). Kuncinya, adalah kebersamaan dan keterbukaan yang menjamin terwujudnya sense of belonging, sense of participation, dan
sense of responsibility. Perlu disadari bahwa setiap aparat diklat, karena bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan,
harus berjiwa mendidik. Sebagai
lembaga yang mendidik harus tidak mudah tergoda untuk melakukan praktek-praktek yang tidak baik, yang berbau kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) yang dapat menurunkan citra lembaga dan aparatur diklat. Prinsip bekerjanya
adalah
melakukan
segala
sesuatu
yang
benar
dan
melakukannya dengan benar (doing the right thing, doing the thing right). C. PENUTUP Dengan peningkatan kemampuan/profesionalisme para aparatur diklat dan terciptanya sistem kerja yang menjamin kebersamaan, disiplin dan keteraturan kerja, diharapkan kualitas penyelenggaraan diklat dapat meningkat. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas akan menghasilkan lulusan diklat yang baik sesuai dengan tuntutan pembangunan. Namun,
masih
diperlukan
kiat-kiat
lain
terutama
dalam
mendayagunakan sumber daya manusia yang ada, yang terlibat dalam
13
penyelenggaraan diklat, baik pegawai fungsionalnya maupun pegawai struktural dan staf-stafnya. Sebab, meningkatnya kemampuan setiap aparatur juga menuntut kepedulian untuk mendayagunakan kemampuan tersebut. Patut untuk direnungkan apa yang dikatakan oleh Paul Darling dan Peter Lockwood (dalam bukunya berjudul Planning For The Skills Crisis A Change To Score, Institut of Personel Management, 1988), "Tidak ada tugas yang lebih penting yang dihadapi oleh setiap organisasi, kecuali mengembangkan SDM yang dimilikinya serta menciptakan kondisi yang memungkinkan
sumber
daya
itu
dapat
mengembangkan
semua
kemampuan mereka bagi kejayaan organisasi itu" .
DAFTAR RUJUKAN Lembaga Admnistrasi Negara RI, 2006,Pelayanan Prima Lembaga Administrasi Negara 2010, Jurnal Diklat Aparatur volume 6 : nomor 1 ; Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI 2009, Jabatan
Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, PKP2A I LAN RI eprints.undip.ac.id/18467/1/S_U_D_J_A_R_W_O.pdf,
DIUNDUH
7
Desember 2011
14
