PELAYANAN KARTU KUNING KECAMATAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DEPUTI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA P U S AT I N O VA S I TATA P E M E R I N TA H A N Jakarta – Veteran 10, Desember 2015
Abstrak Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, memangkas tali birokrasi yang panjang serta meningktakan dan mendekatan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam membantu tugas Bupati Muara Enim melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan reformasi birokrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim berinisiatif merubah cara pelayanan form AK I melalui pendekatan Berpikir terbalik ( The Think Oposite) yang semula pelayanan tersentral, kini dilakukan dengan program jemput bola, dan pelayanan dilakukan Exensi/Perluasan ke Kecamatan, sehingga pencari kerja dapat membuat di Kecamatan–kecamatan dimana mereka berdomisili. Output dari inovasi layanan kartu kuning (AK.I) di kecamatan, yakni penerbitan dan penandatanganan tanda kartu bukti pendaftar (AK.I) bagi pencari kerja di kecamatan menjadi efesien dan efektif.
MENDEKATKAN PELAYANAN AK-1
Dengan telah dilaksanakannya otonomi oleh Kabupaten Muara Enim sejak tahun
2000
tanggung
maka
jawab
seluruhnya pemerintah
penyelenggaraan daerah,
baik
pemerintahan
dalam
menjadi
menyelenggarakan
pemerintahan umum, penyelenggaraan pembangunan, tertib administrasi pemerintahan serta pelayanan terhadap masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut maksud dilaksanakannya otonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
anatar
lain:
percepatan
pertumbuhan
ekonomi
masyarakat,
memangkas tali birokrasi yang panjang serta meningktakan dan mendekatan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Muara Enim disamping telah melaksanakan otonomi daerah, juga pada tahun 2013 ditunjuk oleh Menteri Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi menjadi
kabupaten
pilot
projek
deformasi
birokrasi
tersebut
adalah
peningkatan dan percepatan dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Untuk melaksanakan hal tersebut diatas , baik pelaksanaan
otonomi dan reformasi birokrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim sebagai salah satu perangkat kerja daerah (SKPD) dalam membantu Bupati Muara Enim melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian wajib dan harus mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan reformasi birokrasi tersebut. Untuk itulah dalam rangka peningkatan dan pendekatan pelayanan umum kepada masyarakat khususnya masyarakat pencari kerja dalam mendapatkan Form AK. I atau sering disebut kartu kuning sebagai bukti pendaftaran pencari kerja yang selama ini hanya dapat diambil atau diterbitkan di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim atau dengan kata lain tersentral di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim yang bertempat di ibu kota Muara Enim. untuk peningkatan dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari kerja, penulis Berinisiatif merubah cara pelayanan tersebut, yakni yang selama ini untuk mendapatkan Form Ak. I atau kartu kuning harus datang ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim yang di legalisirnya harus ditanda tangani oleh Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim. Ide inovasi pelananan AK-1 Kecamtan didasarkan dua Pendekatan yang dilakukan adalah : Berpikir terbalik ( The Think Oposite) dari Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Muara Enim yang dilaksanakan secara tersentral, sekarang jemput bola untuk diterbitkan di Kecamatan-kecamatan setempat dalam wilayah kabupaten Muara Enim. Exensi/Perluasan ke Kecamatan. Pencari kerja dapat membuat di
Kecamatan–kecamatan dimana mereka berdomisili. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut : -
Pendekatan pelayanan kepada masyarakat Pencari Kerja
-
Jarak tempuh dari Desa dan Kecamatan ke Kota Kabupaten Muara Enim cukup jauh.
Tujuan dari Inovasi Layanan Kartu Kuning (Ak.I) di kecamatan para pencari kerja di kabupaten Muara Enim selama ini untuk mendapatkan Form Ak.I atau Kartu Kuning harus menempuh jarak yang relatif dan variatif cukup jauh, ada yang menempuh jarak puluhan kilometer bahkan ratusan kilomter guna sampai di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim dengan mengeluarkan biaya/ongkos yang relatif besar serta resiko kecelakaan lalu lintas yang besar pula dikarenakan begitu padatnya rus lalu lintas dijalan raya dalam Kabupaten Muara Enim . hal itu disebabkan antara lain saat ini angkutan batu bara masih menempuh/melalui jalan umum, nerkaitan dengan hal tersebut\ guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat pencari kerja serta mengurangi biaya/ongkos dan resiko yang dihadapinya untuk mendapatkan Form Ak. I /Kartu Kuning penulis mencoba untuk melaksanakan perubahan yakni dalam pemeberian Form Ak.i ataupun Kartu Kuning yang selama ini pengambilan dan penerbitannya tersentral di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim yaitu Muara Enim yang berlokasi ibu Jota Kabupaten Muara Enim yaitu di Muara Enim, dirubah dan diterbitkan dikantor camat khususnya di 6 (enam) Kecamatan yang menjadi Pilot Project perubahan hal tersebut diharapkan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakata khsusnya masyarakat pencari kerja.
INISIATOR Inovasi yang dikembangkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim tidak terlepas dari Kepala Dinas yakni Drs. M. Ali Rachman, yang saat ini menjabat Kepala Dinas.Secara Struktural dilaksanaka oleh kepada
Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja yakni Kuwat Supriyadi yang dibantu para Kasi IPK Sdr. Endang Murdiati, Kasi Penta Kerja, Hj. Mahdiar, SH, dan Kasi Lattas, Sukiman, SE. Inovasi ini cukup radikal dan merupakan salah satu yang pertama di Provinsi Sumatera Selatan, sebagai tindak lanjut dari bentuk Pilot Projek Repormasi Birokrasi Area khususnya pada Pelayanan Publik. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim sebagai Pembantu Bupati Muara Enim berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kabupaten Muara Enim termasuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat diantaranya pelayanan umum kepada Pencari Kerja.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim sebagai Lembaga Teknis di daerah bertanggung jawab dan berkewajiban menyelenggarakan dan melaksanakan serta mengawal
peraturan-peraturan
yang berlaku baik
berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri.
PENCARI KERJA Bersarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ripublik Indonesia Nomor : PER.07/MEN/IV/2008 yang ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 21 April 2008, yang menyatakan :
Pasal 25 Ayat (1) Pencari Kerja yang akan bekerja didalam atau diluar negeri wajib dilayani oleh Pengantar Kerja di Instansi
yang bertanggung jawab di
bidang Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota.
Ayat (2) Pencari Kerja dilayani sebagaiman dimaksu apada Ayat (1) harus menyerahkan
pas photo berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar
memperlihatkan :
-
Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
-
Copy Ijazah pendidikan terakhir bagi yang memiliki
-
Copy sertifikat keterampilan bagi yang memiliki
-
Copy Surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki
Ayat (3) menyatakan Pencari kerja yang telah memperoleh pelayanan sebagaiman
dimaksud
pada Ayat
(2) diberikan
Kartu
tanda
Bukti
Pendaftaran pencari Kerja (AK/1) yang lebih dikenal dengan Kartu Kuning.
Ayat (5) Kartu Tanda Bukti Pendaftaran pencari kerja (AK/1) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 2 (Dua) tahun dengan keharusan melapor selambat-lambatnya 6 (Enam) Bulan sekali terhitung sejak tanggal pendaftaran bagi pencari kerja yang belum memiliki pekerjaan.
Pasal 27 menyatakan Kartu Tanda Bukti Tanda Pendaftran Pencari Kerja (AK/1) sebagaiman dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) berlaku secara Nasional.
Berdasarkan Permenaker tersebut diatas, bahwa setiap Pencari Kerja wajib dilayani untuk diberikan Form Ak.1 atau Kartu Kuning sebagai bukti pendaftaran pencari kerja. Untuk itulah para pencari kerja di Kabupaten Muara Enim untuk mendapatkan Formulir Ak/1 atau lebih dikenal dengan kartu kuning harus mengambilnya di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim. Jarak dari kecamatan-kecamatan yang ada dalam Kabupaten Muara Enim sebagaimana disebutkan tadi untuk sampai di ibukota Kabupaten Muara Enim relatif sangat jauh, ada yang puluhan kilometer sampai dengan ratusan kilometer dengan kata lain begitu jauhnya masyarakat khususnya para pencari kerja untuk dapat sampai di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim yang hanya untuk mendapatkan Formulir AK.1 atau lebih dikenal dengan Kartu Kuning.
STRATEGI INOVASI AK-1 KECAMATAN Strategi implementasi inovasi ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Dinas
yang
menerbitkan
Kartu
Tanda
Pencari
Kerja
terdaftar
(AK.I).menetapkanPilot Projek pada 6 Kecamatan meliputi :
Kecamatan Semende Darat Tengah
Kecamatan Semende Darat Ulu
Kecamatan Gelumbang
Kecamatan Lubai
Kecamatan Sungai Rotan
Kecamatan Rambang
Dirubah menjadi “untuk mendapatkan Form AK. I atau Kartu Kuning cukup diambil dan diterbitkan dikecamatan saja yang mana untuk sementara ini kita tunjuk 6 (enam) kecamatan yang menjadi Pilot Projek Inovasi “dalam melaksanakan Inovasi tersebut perlu dipayungi dengan payung ata landasan, untuk itulah penulis berusaha dan berikhtiar untuk adanya landasan hukum tersebut, yaitu berupa keputusan Bupati Muara Enim, Alhamdulilah pada tanggal 03 Juni 2014 keputusan Bupati Muara Enim dapat diterbitkan yakni keputusan Bupati Muara Eniim No : 594/KPTS/NAKERTRANS/2014, tentang penunjukan kecamatan yang menjadi pilot project pelimpahan kewenangan penerbitan dan penandatanganan Kartu Bukti pencari kerja Kabupaten Muara Enim sebagaimana terlampir.
(AK.I) dalam
INPUT, PROSES, OUTPUT dan OUTCOME Proses terbentuknya Inovasi ini karena pelayanan publik dan menyangkut penyerahan kewenangan kepada pihak Kecamatan maka di lihat dari Produknya :
Surat Keputusan Bupati Muara Enim Tentang Penunjukan Kecamatan yang menjadi Pilot Project Pelimpahan Kewenangan dan Penerbitan dan Penandatanganan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK.I) dalam Kabupaten Muara Enim.
Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan sebagai wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Muara Enim.
Untuk mewujudkan hal tersebut perlu koordinasi dan konsultasi :
Bagian Organisasi Setda Kabupaten Muara Enim
Bagian Hukum Setda Kabupaten Muara Enim
Para Camat Khususnya pada Camat Pilot Project
Sosialisasi Perbub kepada para Camat di wilayah Kabupaten Muara Enim.
Untuk menjalankan inovasi ini, maka sumber daya utama yang digunakan adalah kekuatan sumber daya manusia (SDM). SDM ini meliputi Pejabat yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi seperti Pejabat Struktural Eselon III dan Eselen IV yang ada. Setelah ide penerbitan dan penandatangan kartu tanda bukti pendaftaran (AK.I) bagi pencari kerja di Kecamatan di laksanakan Rapat di tingkat SKPD kemudian ke kecamatan Pilot Project dan sampai koordinasi ke Produk Hukum sungguh perjalanan yang panjang dan menyita waktu dan biaya. Output dari inovasi layanan kartu kuning (AK.I) di kecamatan, yakni penerbitan dan penandatanganan tanda kartu bukti pendaftar (AK.I) bagi pencari kerja di
kecamatan sebagai SKPD yang berperan sebagai pelayanan public sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, maka output yang terlihat adalah bahwa pencari kerja setempat dapat muda dan cepat serta tepat memperoleh kartu tanda bukti pendaftar (AK.I) dan tanpa dipungut biaya
alias
gratis.Sehingga
dengan
demikian
penerbitan
dan
penandatanganan kartu tanda bukti pendaftar (AK.I) di Kecamatan menjadi efesien dan efektif Inovasi ini dilakukan dengan menggunakan sistem evaluasi berjenjang melalui Laporan berkala, sebagai berikut :
Merekap Laporan Bulanan dari tiap kecamatan dimana pihak kecamatan menyampaikan laporannya.
Mengedit untuk Bursa Kerja On. Line dan menjadikan Laporan Bulanan untuk Provinsi dan Pusat.
Sehingga dengan data tersebut dapat mengevaluasi dengan berdasarkan Kelompok Lapangan Usaha Indonesia dan berdasarkan pendidikan serta lowongan yang tersedia dan terisi. Sebagaimana lainnya sebuah perubahan, akan menimbulkan Pro dan Kontra sebagai efek sesuatu yang baru dan menimbulkan bentuk Pelayanan Administrasi Terpadu di kecamatan secara produk hukum dan terasa realita di lapangan.Kendala-kendala yang dihadapi antara lain
Sosialisasi terhadap para pencari kerja.
Sosialisasi kepada para petugas Lapangan di Kecamatan.
Sosialisasi kepada Pemerintahan Kecamatan dan Desa.
Kepercayaan pihak pengguna Kartu AK. I seperti Perusahaan dan Lembaga Pemerintah lainnya.
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim berupaya keras untuk mewujudkannya. Inovasi ini khususnya mengenai penerapan penerbitan dan penandatanganan kartu tanda bukti pendaftar bagi pencari kerja dilaksanakan secara bertahap yakni :
Dari pertemuan dengan para Camat yang lokasi jauh dari jangkauan Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi kabupaten muara enim yang dimulai pada awal tahun 2014.
Pemberlakuan uji coba terhadap pilot project terhadap 6 kecamatan yang jauh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim seperti Kecamatan Gelumbang, Rambang, Semende Darat Ulu, Sungai Rotan, Lubai dan Semende Darat Tengah melalui surat keputusan Bupati Muara Enim tentang penunjukan Kecamatan yang menjadi pilot project pelimpahan kewenangan penerbitan dan penandatanganan kartu pencari kerja (AK.I) dalam Kabupaten Muara Enim
Pemangangan terhadap petugas teknis dan kesiapan pihak kecamatan untuk melaksanakan pengisian Form yang ada.
Sosialisasi pihak kecamatan kepada pemerintahan desa dan kepada pencaker dimana domisi mereka.
Evaluasi oleh pihak Inspektorat kabupaten atas pelaksanaan pilot project.Dari hal-hal tersebut diatas baru didapat manfaatnya terhadap penerbitan dan penandatanganan kartu tanda bukti pendaftar bagi pencari kerja diantaranya adalah :
Bahwa
ada
kecepatan
dan
kemudahan
serta
keterjangkauan
masyarakat.
Biaya perjalanan ke kabupaten mahal, maka jika di kecamatan transportasi sangat memungkinkan.
Dapat dikoordinasi secara langsung oleh pemerintahan desa setempat untuk di teruskan kepada pihak kecamatan.
Kepastian pencaker dalam melamar pekerjaan di sekitar proyek atau perusahaan yang ada.
Kemudian dari penerapan tersebut setelah dievaluasi akan menuju kepastian produk hukum yakni melalui peraturan bupati atas pelimpahan sebagian kewenangan keseluruh camat di wilayah kabupaten muara enim, dan saat ini baru di sosialisasikan dan nantinya akan dibuatkan juklak dan juknisnya untuk pelaksanaan perbub
tersebut diatas
kedepan, masih
tetap dievaluasi
kemanfaatan tersebut khususnya mengenai data pencari kerja yang bias diukur namun saat ini juga sudah dapat dilihat data yang ada pada akhir tahun 2014 sebanyak 955 orang terdiri 502 laki-laki dan 353 perempuan. Ini yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muara Enim sedangkan pada tahun 2015 posisi akhir September telah mencapai 1027 orang pencaker dan terdiri dari 785 lakilaki dan 242 perempuan. Ada harapan dan manfaat yang tersirat bahwa dengan adanya publikasi terhadap layanan kartu kuning di kecamatan, maka akibat peluang kerja yang minim akan tumbuh investor-investor di kecamatan untuk memanfaatkan para pencaker yang ada di sekitarnya sehingga keharmonisan antara perusahaan sebagai pengguna pencaker dan begitu pula pencaker –pencaker yang membutuhkan pekerjaan terjadi mutu simbiolisme saling menguntungkan belah kedua pihak dengan demikian fungsi pemerintah dapat menfasilitasinya sebagai fasilitator dan pihak kecamatan adalah ujung tombak sekaliguas yang punya wilayah dan SDM nya termanfaatkan.
KEBERLANJUTAN DAN REPLIKASI Dari uraian tentang inovasi penerbitan dan penandatanganan kartu tanda bukti pendaftar bagi pencari kerja (AK.I) atau kartu kuning di kecamatan yang telah di uji coba kepada kecamatan pilot project selama 6 bulan terkhir ini, ada beberapa hal yang dapat dijadikan pelajaran sekaligus inspirasi bagi kabupaten lain di provinsi sumatera selatan yang ingin meminta kebijakan tersebut bagi masyarakat pencari kerja yang berdomisili di setiap kecamatan dalam wilayah kabupaten muara enim ini pelajaran-pelajaran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :
Pertama, untuk mereka inovasi dalam birokrasi, khususnya terhadap reformasi birokrasi yang menyangkut pelayanan publik begitu pula terhadap visioner pimpinan SKPD khususnya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim, walaupun sama-sama sebagai PNS Daerah Kabupaten Muara Enim dari latar belakang perjalanan professional yang berbeda, maka orhanisasi/SKPD sektor publik ini cara pandang juga berbeda dan dapat memunculkan ide-ide perubahan yang inovatif.
Kedua, perubahan harus dilandasi dengan latar teoritis yang kuat dan observasi yang dalam terhadap lingkungan strategis setiap perubahan selalu dilandasi oleh dua hal, yakni wawasan tritis dari observasi terhadap lingkungan strategis sebagai dasar dalam menciptakan ide-ide kreatif terhadap perubahan yang ada sehingga akan muncul inovasi yang kita inginkan.
Ketiga,
dalam
pelayanan
publik
khususnya
terhadap
pelimpahan
kewenangan ternyata tidak mudah karena harus di dukung dengan kepastian hokum dan produk hokum yang ada secara bertahap menjadi sebuah ide kreatif sekaligus legalitasnya, karena menyangkut kepastian
produk dan pertanggung jawabanya seperti : surat keputusan bupati dan peraturan bupati tentang pelimpahan kepada kecamatan kemudian juklak dan juknis untuk pelaksanaanya.
Keempat dari dampak yang ada nantinya secara kwalitas harus terukur bagaimana manffatnya bagi pencari kerja dan secara kuantitas adalah dengan data yang teukur berdasarkan rekapitulasi data tiap kecamatan.
Dari manfaat dan dampak sesudah inovasi ini maka diharapkan penerbitan dan penandatanganan kartu tanda bukti pendaftar (AK.I) ata dikenal kartu kuning bagi pencri kerja maka kami yakin kalau pihak provinsi atau pusat dapat mengeluarkan kebijakan tersebut, akan diikuti dlaksanakan oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten lain bahwa mungkin provinsi lainnya karena Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Muara Enim telah melaksanakannya berikut dukungan dari bapak bupati untuk menerbitkan surat keputusan maupun peraturan bupati.
