1
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA PADAHERANG KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN CIAMIS Oleh : SURYATI NPM : 3506090202 ABSTRAK Keberhasilan pelaksanaan pengembangan desa akan sangat tergantung kepada kemampuan pemerintahan desa dan masyarakat sebagai stakeholder penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memahami dan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki. Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, bahwa pelaksanaan pengembangan pembangunan fisik desa di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Pelaksanaan pengembangan pembangunan fisik di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil wawancara telah dilaksanakan cukup baik hal ini dapat terlihat dari setiap indikator penelitian yang ditanyakan kepada responden sebagian besar responden memberikan keterangan cukup baik. Artinya bahwa pelaksanaan pengembangan fisik di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pengembangan pembangunan desa menurut Harjatno (Wijnuprapto, 2010:88). Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan pengembangan pembangunan fisik di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis antara lain : a) tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masih bersifat lokal, b) masih luasnya wilayah desa sehingga dalam pelaksanaan pembangunan belum semua wilayah dapat dilaksanakan pembangunan. c) masih terbatasnya biaya untuk melaksanakan pembangunan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengembangan pembangunan fisik di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis antara lain : a) melakukan pendataan dan melegalisasi tanah atau lahan milik masyarakat yang belum mempunyai sertifikat sehingga dapat diketahui kepemilikan tanah dan lahan. b) melakukan pendidikan dan pelatihan tekni terhadap aparatur desa maupun masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan pembangunan desa c) meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan pembangunan. Kata Kunci : Pengembangan Pembangunan Fisik
1
2
A. PENDAHULUAN Pelaksanaan pengembangan desa merupakan salah satu upaya untuk lebih mengarahkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa dari seluruh aspek, secara terpadu dan terorganisasi agar dapat dicapai tujuan akhir pembangunan secara efisien dan efektif yaitu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan lain perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan desanya. Keberhasilan pelaksanaan pengembangan desa akan sangat tergantung kepada kemampuan pemerintahan desa dan masyarakat sebagai stakeholder penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memahami dan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki. Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, bahwa pelaksanaan pengembangan pembangunan fisik desa di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal ini ditandai dengan adanya gejala-gejala sebagai berikut : 1. Aksesibilitas masyarakat desa menuju ibu kota Kecamatan belum lancar sehingga kegiatan ekonomi masyarakat masih lambat.
3
2. Pelaksanaan pembangunan fisik belum secara keseluruhan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat sehingga hasil pembangunan baru dapat dinikmati oleh sebagian warga saja. 3. Masih adanya usulan pelaksanaan pembangunan yang telah disetujui dalam Musrenbang tingkat Desa tidak disetujui pada saat disampaiakan dalam Musrenbang Tingkat
Kecamatan sehingga
pembangunan tidak dapat
dilaksanakan. B. METODE PENELITIAN
1. Desain Penelitian Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif kualitatif dengan didukung
data
kuantitatif,
dimana
penelitian
ini
berusaha
untuk
mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi. Menurut Surakhmad (2004:139) metode deskriptif adalah ”Penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang”. Selanjutnya Surakhmad mengatakan bahwa : Penelitian ini menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang di alami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak atau tentang satu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecendrungan yang menampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan mengenai hasil wawancara, observasi dan data-data lainnya sehingga dapat diketahui
4
pelaksanaan pengembangan pembangunan fisik di Desa Padaherang Kecamatan padaherang Kabupaten Ciamis. 2. Operasionalisasi Variabel Variabel dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengembangan pembangunan fisik di Desa padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis. Untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis menyusun operasionalisasi variabel sebagai berikut : 1. Meningkatkan etos kerja dengan indikator : a. Setiap aparatur desa memiliki kinerja yang baik b. Setiap aparatur desa memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya c. Setiap aparatur desa dapat menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 2. Inisiatif dengan indikator : a. Aparatur desa maupun masyarakat aktif dalam menyampaikan ide atau gagasan dalam pelaksanaan pembangunan b. Masyarakat
aktif
dalam
menyampaikan
saran-saran
terhadap
pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan 3. Mengembangkan semangat gotong royong dengan indikator : a. Adanya kebersamaan dalam kehidupan masyarakat b. Adanya dukungan masyarakat pada setiap pelaksanaan pembangunan c. Adanya kompetisi yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan 4. Memperbaiki mutu pendidikan dengan indikator :
5
a. Tersedianya sarana pendidikan yang memadai b. Adanya tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi c. Tingkat pendidikan aparatur desa yang memadai 5. Meningkatkan peran msyarakat pedesaan sebagai subyek pembangunan dengan indikator : a. Adanya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah pembangunan yang akan dilaksanakan b. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan c. Adanya dukungan dan bantuan tenaga, pikiran dan material dari masyarakat dlam pelaksanaan pembangunan. 3. Data dan Sumber Data 3.1 Data Tentang data kualitatif dalam suatu penelitian Miles dan Huberman (Silalahi, 2010:284) menjelaskan sebagai berikut ”Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat”. 1) Data Primer, adalah suatu obyek atau dokumen original-material mentah dari pelaku yang disebut ”First-hand Information”. atau data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. 2) Data Sekunder, data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.
Sumber
sekunder
meliputi
pembahasan tentang materi original.
komentar,
interpreetasi,
atau
6
3.2 Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini adalah : a. Adapun responden dalam penelitian ini terdiri dari : 1. 9 (sembilan) orang perangkat desa 2. 88 (delapan puluh delapan) orang masyarakat desa Di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis Sehingga secara keseluruhan responden dalam penelitian ini berjumlah 97 orang. b. Sedangkan sumber data yang lainnya berupa dokumentasi-dokumentasi yang di
peroleh dari Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis yang berhubungan dengan penelitian ini. 4. Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 1.
Study Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data-data dengan cara mempelajari buku-buku dan bahan kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.
2.
Studi Lapangan, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian dengan cara : a. Observasi, yaitu cara memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian guna memperoleh gambaran yang tepat mengenai pelaksanaan pengembangan desa dalam dan pembangunan fisik di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis.
7
b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara meminta penjelasan secara langsung kepada pihak yang sedang diteliti. 5. Teknik Analisis/Pengolahan Data Menurut pendapat Sugiyono (2007:244) bahwa : “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Adapun tahapan-tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut : 1. Data yang diperoleh dari lapangan atau dari hasil wawancara dicatat secara teliti dan rinci. 2. Mengelompokan data berdasarkan variable. 3. Mereduksi, merangkum dan memilih hal-hal yang memfokuskan pada hal-hal yang penting. 4. Penyajian data, penyajian data dapat berbentuk uraian singkat, bagan, grafik dan sejenisnya. 5. Penarikan kesimpulan dan verivikasi. Berdasarkan tahapan-tahapan dalam analisis data, maka dalam penelitian ini, akan di analisis data yang diperoleh dengan cara mendeskripsikan hasil penilitian mengenai pelaksanaan pengembangan pembangunan fisik di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis.
8
6. Jadwal Penelitian Lamanya penelitian yang penulis lakukan direncanakan selama 9 (sembilan) bulan, terhitung mulai dari Oktober 2012 dengan bulan Mei 2013. Untuk lebih jelasnya penulis sampaikan matrik jadwal kegiatan sebagai berikut : TABEL JADWAL PENELITIAN N O
1. 2. 3. 4.
KEGIATAN
Penjajagan Studi Kepustakaan Seminar out line Penelitian
BULAN Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Juni
C. LANDASAN TEORITIS
1. Pembangunan Fisik Desa 1.1 Pengertian Desa Soetardjo (Wasistiono, 2007:7) mengemukakan pendapat bahwa : ‘Desa berasal dari bahasa India yakni “Swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas’. Selanjutnya Bintarto (Wasistiono, 2007:8) yang memandang desa dari segi geografis mendefinisikan desa sebagai : Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu ujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsure-unsur fisiografi, social ekonomis, politis dan cultural yang saling berinteraksi antar unsure tersebut dan juga dalam hubungannya dengan derah lain.
9
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah : Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan barada di Kabupaten atau Kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggungjawab pada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati. 1.2 Pengertian Pembangunan Pengeritan pembangunan menurut Siagian (Priyatna, 1996:52) adalah ‘suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan
10
pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (National Building’). Sedangkan pengertian pembangunan menurut Aji dan Sirait (1984:6) secara lebih lengkap merumuskan bahwa : Pembangunan adalah suatu proses yang terus menerus yang dilakukan terencana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, social, budaya. Pembangunan dilaksanakan dengan memaksimalkan sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi dan moral. Akan tetapi dengan pertimbangan pula keseimbangan masayrakat dan lingkungannya dalam jangka pendek meupun jangka panjang. Selanjutnya Sudirwo (2985:17) mengemukakan pendapat yaitu : Pembangunan adalah perubahan proses perubahan yang erus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh msayarakat bersama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir maupun batin, material dan spiritual berdasarkan Pancasila Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu upaya untuk merubah dari suatu kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang lebih baitk yaitu terwujudnya suatu kesejahteraan masyarakat. Menurut Todaro (2000:21), Pembangunan memberikan beberapa implikasi bahwa: 1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, tetapi juga pemerataan. 2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan: a. Life sustenance : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. b. Self-Esteem : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak “diisap” orang lain. c. Freedom From Survitude : Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.
11
1.3 Pembangunan Desa Sudirwo, (1981:63) mendefinisikan pembangunan desa sebagai berikut: “Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan pancasila yang berlangsung di desa.” Sedangkan Adisasmita (2006:41) mengemukakan pendapat yaitu : Tujuan akhir dari pembangunan pedesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteran penduduknya secara langsung dan secara tidak langsung adalah untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan yang kokoh untuk memperkuat pembangunan daerah dan pembangunan nasional. 2. Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Desa 2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa Adisasmita (2006:17) mengemukakan pendapat bahwa dalam pembangunan desa harus dilihat sebagai : 1. upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdayakan masyarakat. 2. upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang eektif dan kokoh Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek oleh karena itu perlu dianalisis secara lebih terarah dan serba keterkaitan dengan bidang sector, dan aspek di luar pedesaan (fisik dan non fisik, ekonomi dan non ekonomi, sosbud dan non spasial). Selanjutnya Adisasmita (2006:18) mengemukan bahwa tujuan pembangunan pedesaan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu tujuan pembangunan jangka panjang dan tujuan pembangunan jangka pendek. 1. Tujuan pembangunan jangka panjang
12
Adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia dan secara tidak langsung adalah melalui dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional 2. Tujuan pembangunan jangka pendek Adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. 2.2 Prinsip-Prinsip Pembangunan Desa Menurut Adisasmita (2006:19) bahwa pelaksanaan pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.
Transparansi (keterbukaan) Partisipatif Dapat dinikmati masyarakat Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) Berkelanjutan (sustainable)
Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan itu pada dasarnya dari, oleh dan untuk seluruh masyarakat, oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk mewujudkan. 2.3 Strategi Pembangunan Desa Pembangunan pembangunan
masyarakat
masyarakat
yang
pedesaan
merupakan
diarahkan
kepada
bagian
dari
pembangunan
kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Adisasmita (2006:21) mengemukakan bahwa strategi pembangunan desa terdiri dari :
13
1. Strategi pertumbuhan Strategi pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai tingkatan secara tepat dalam nilai ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita, produksi dan produktiviatas sector pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan partisipasi masyarakat pedesaan. 2. Strategi kesejahteraan Strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki tarap hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalji pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan social yang berskala besar atau nasional seperti peningkatna pendidikan 3. Strategi renponsif terhadap kebutuhan masyarakat 4. Strategi terpadu dan menyeluruh dengan pendekatan yaitu : a. Tujuan utamanya adalah pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partispasi aktif masyarakat desa b. Sasarannya adalah membangun dan memperkuat kemampuan untuk melaksanakan pembangunan bersama pemerintah c. Lingkupnya adalah masyarakat yang beraneka ragam dan kompleks d. Kordinasinya adalah kordinasi yang beraneka ragam baik permanen maupun adhoc di semua tingkatan, fungsi, kebutuhan dan mekanismenya e. Arus komunikasinya dua arah yang dilakukan secara formal, informal, vertical, horizontal, diagonal dan berkesinambungan melalui berbagai saluran dan bentuk sarana komunikasi yang persuasive dan edukatif f. Tempat prakarsa adalah kelompok-kelompok masyarakat pemerintah local dan desa melalui pengumpulan informasi, penentuan dan pengambilan keputusan, implementasi kebijakan dan monitoring kegiatan secara terpadu, saling terkait dan terus menerus g. Indikator prestasi yang dicapai mendasarkan pada pemecahan masalah pedesaan yang strategis (yaitu aspek kependudukan dan berbagai kegiatan yang dilakukan) yang diarahkan kepada perbaikan persamaan, pemerataan, keadilan, kesejahteraan dan partisipasi masyarakat yang dihubungkan dengan tujuan.
14
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Fisik Di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis Setelah penulis melakukan wawancara terhadap 97 orang responden dan melakukan observasi ke lokasi penelitian, penulis memperoleh ketearangan
dan
gambaran
mengenai
pelaksanaan
pengembangan
pembangunan fisik di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis yang selanjutnya penulis membuat suatu kesimpulan yaitu bahwa pelaksanaan pengembangan pembangunan fisik di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis dapat dilaksanakan cukup baik hal ini terlihat dari kinerja aparatur desa yang dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab cukup baik serta partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa cukup tinggi sehingga pelaksanaan pembangunan di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis apabila dibandingkan dengan desa lain lebih baik dan lebih efektif. 2. Hambatan-hambatan
yang
Dihadapi
Dalam
Pelaksanaan
Pengembangan Pembangunan Fisik di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis Pelaksanaan pengembangan pembangunan fisik di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis telah berjalan baik serta banyak kegiatan yang terdapat dalam setiap tahapan kegiatan dari mulai perencanaan pembangunan sampai pelaksanaan pembangunan menunjukkan
15
keberhasilan walaupun masih mengalami beberapa hambatan. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan pembangunan tersebut antara lain : 1. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga masyarakat tidak mudah menerima program-program pengembangan pembangunan yang akan dilaksanakan. 2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik masih bersifat lokal, yaitu partisipasi masyarakat sangat tinggi ketika pelaksanaan
pembangunan
dilakukan
diwilayah
dusunnya
tetapi
partisipasi masyarakat sangat rendah ketika pelaksanaan pembangunan dilakukan diluar dusunnya. 3. Masih rendahnya masyarakat dalam menyampaikan idea atau gagasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan sehinga pemerintah desa kesulitan dalam menampung aspirasi masyarakat 3. Upaya-upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Fisik di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatanhambatan dalam pelaksanaan pengembangan pembangunan fisik di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis antara lain : 1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan jenjang pendidikan dengan bekerjasama dengan Pendidikan melalui program kejar Paket A, B dan C
16
2. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat dalam setiap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan 3. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaiakan aspirasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik baik dalam musyawarah atau melalui Badan Permusyawaratan Desa maupun secara langsung kepada Kepala Desa 4. Bekerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan pengembangan pembangunan desa ketika haarus melibatkan tenaga ahli 5. Meningkatkan swadaya masyarakat guna menutupi kekurangan biaya dalam pelaksanaan pengembangan pembangunan E. SIMPULAN DAN SARAN
1.
Simpulan Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut : 1) Pelaksanaan pengembangan pembangunan fisik di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil wawancara telah dilaksanakan cukup baik hal ini dapat terlihat dari setiap indikator penelitian yang ditanyakan kepada responden sebagian besar responden memberikan keterangan cukup baik. Artinya bahwa pelaksanaan pengembangan fisik di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten
Ciamis
sudah
dilaksanakan
sesuai
dengan
tujuan
pengembangan pembangunan desa menurut Harjatno (Wijnuprapto, 2010:88).
17
Hambatan-hambatan
dalam
Pelaksanaan
pengembangan
pembangunan fisik di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis antara lain : a. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan masih bersifat lokal (di sekitar tempat tinggal) b. Masih
luasnya
wilayah
desa
sehingga
dalam
pelaksanaan
pembangunan belum semua wilayah dapat dilaksanakan pembangunan hal tersebut juga dikarenakan ada sebagian tanah atau lahan milik masyarakat di luar desa sehingga ketika akan dilaksanakan pembangunan di sekitar lokasi tersebut masyarakat kurang merespon. c. Masih terbatasnya biaya untuk melaksanakan pembangunan sehingga tidak semua pembangunan dapat dilaksanakan sesuai rencana dan bila mengumpulkan dan swadaya dari masyarakat cukup lama. Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa
hambatan-hambatan
dalam
pelaksanaan
pengembangan
pembangunan fisik di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis sebagai berikut : a. Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan dalam menentukan prioritas pembangunan desa b. Belum dilakukannya pemanfaatan teknologi yang memadai dalam pelaksanaan pembangunan desa. c. Kemampuan teknik dan penggunaan teknologi baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat masih rendah.
18
2) Upaya-upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Fisik di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatanhambatan dalam pelaksanaan pengembangan pembangunan fisik di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis antara lain : 1. Melakukan pendataan dan melegalisasi tanah atau lahan milik masyarakat yang belum mempunyai sertifikat sehingga dapat diketahui kepemilikan tanah dan lahan. 2. Melakukan pendidikan dan pelatihan tekni terhadap aparatur desa maupun masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan pembangunan desa 3. Meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan pembangunan 2. Saran Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut : 1) Sebaiknya aparatur desa lebih meningkatkan lagi pendidikannya agar memiliki keilmuan yang sesuai dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan desa 2) Sebaiknya
masyarakat lebih meningkatkan keikutsertaanya
dalam
pelaksanaan pembangunan dengan berpartisipasi dalam memberikan bantuan baik tenaga, pikiran maupun materi sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat
19
3) Sebaiknya
masyarakat
dapat
merawat
dan
pembangunan sehingga dapat digunakan lebih lama
melestarikan
hasil
20
DAFTAR PUSTAKA 1. Buku Adisasmita. Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu Adi, Isbandia Rukminto. 1984. Pemberdayaa, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Khairuddin. 1992. Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan. Yogyakarta: Liberty. Adisasmita. Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu Ndraha, Talizuduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: PT. Bina Aksara. Oakley, Peter. 1991. Proyek with people the practice of participation in pural develovment. General : International Labour office. Todaro, Michael P. 2000. Erlangga
Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga. Jakarta:
Sastropoetro, Santoso R.A. 1986. Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni. Surakhmad, Wnarno. 2004. Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar-dasar Metoda Teknik). Bandung: Tarsito Sugiyono. 2007. Statitiska Untuk Penelitian. Bandung: Alfa Beta ………2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B. Bandung: Alfa Beta ……....2010. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfa Beta. Umar. 2003. Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan. Jakarta. PT Grafindo Persada
21
2. Dokumen-Dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Darah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Desa
