ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH DISELENGGARAKANNYA PPSA (PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI) (Studi Kasus pada KPP Pratama Tasikmalaya)
Disusun Oleh : EKO NUGROHO HARIUTOMO NPM 123403296 Alamat: Jl.Paledah No 10 Karangpawitan Padaherang E-mail:
[email protected] PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SILIWANGI Jl.Siliwangi No. 24 Tasikmalaya ABSTRACT This research is aimed to know : (1) How is the tax revenue before the PPSA convening (2) How is the tax revenue after the PPSA convening. (3) Is there any significant difference between tax revenue before and after the PPSA convening in KPP Tasikmalaya. The method used in this research is a comparative study with approaching of taking the case in Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya. The subjects of this study is the taxpayer's income tax, individual PPN and entities. The data were obtained through field study, observation, interviews, documentation, and literature research. Hypothesis testing is done by processing the data first and analyzing the data using a quantitative a parametric method using statistical t-test approaching. The findings shows that : (1) The tax revenue has fluctuated before the PPSA convening. This is due to the differences ofcommunity economical conditions, and the taxpayers dosobedient. (2) The tax revenue has fluctuated after the PPSA convening. It happens because of the socialization lackness to the taxpayers about the PPSA. (3) There is no difference on the tax revenue before and after the PPSA convening. Key words : tax revenue, PPSA (Reduction and Elimination of Administrative Sanctions)
ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana: (1) Bagaimana penerimaan pajak sebelum diselenggarakannya PPSA (2) Bagaimana penerimaan pajak sesudah diselenggarakannya PPSA; (3) Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak sebelum dan sesudah diselenggarakannya PPSA di KPP Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian komparatif dengan pendekatan mengambil kasus pada kantor pelayanan pajak Kota Tasikmalaya. Subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak PPh, PPN pribadi dan badan. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan, observasi, wawancara, dokumentasi, penelitian kepustakaan. Uji hipotesis dengan mengolah data terlebih dahulu kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode parametric menggunakan statistic t-test. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) penerimaan pajak sebelum diselenggarakannya PPSA mengalami fluktuasi. Hal tersebut dikarenakan perbedaan kondisi Ekonomi Masyarakat, ketidak patuhan Wajib pajak; (2) penerimaan pajak sesudah diselenggarakannya PPSA mengalami Fluktuasi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak tentang PPSA; (3) tidak terdapat perbedaan dalam penerimaan pajak sebelum dan sesudah diselenggarakannya PPSA.
Kata Kunci: Penerimaan pajak, PPSA (Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi).
PENDAHULUAN Setiap negara memiliki wewenang dan kebijakan untuk mengenakan dan memungut pajak dari warga negaranya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh negara tersebut. Pajak memiliki arti yang sangat penting bagi suatu negara karena saat ini pemerintah lebih mengandalkan untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu pemasukan negara untuk pembiayan tersebut adalah berasal dari hasil penerimaan pajak. Pemerintah telah berupaya melakukan penyempurnaan atas sistem perpajakan, yaitu dengan reformasi perpajakan. Hal ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa sebagian besar kas negara berasal dari penerimaan pajak, baik pajak wajib pajak pribadi maupun pajak wajib pajak badan kepada negara.
Pajak menurut Undang-Undang No. 27 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat untuk dilaksanakan. Pajak sifatnya dapat dipaksakan. Dalam UU 1945 pasal 23 ayat(2) dinyatakan bahwa segala jenis pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Aturan pajak yang terangkum dalam undang-undang perpajakan telah banyak dibenahi secara intensif dengan melakukan reformasi pajak sejak tahun 1983. Undang-Undang Pajak tersebut juga mengalami perubahan-perubahan sejalan dengan perkembangan bisnis di Indonesia. Salah satu perubahan undangundang seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, lalu diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Reformasi perpajakan ini dilaksanakan untuk memperkuat upaya penerimaan pajak yang semakin menjadi tulang punggung dalam pembiayaan keuangan Negara, selain itu dengan reformasi perpajakan ini pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak dari waktu ke waktu. Sebagai upaya pemerintah untuk melakukan penggalian potensi di sektor perpajakan dan menambah penerimaan pajak, pada tahun 2008 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan kebijakan berupa fasilitas penghapusan sanksi pajak penghasilan orang pribadi atau badan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh masyarakat baik yang belum memiliki NPWP maupun yang telah memiliki NPWP pada tanggal 1 Januari 2008 yang dikenal dengan sunset policy. Sunset Policy merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi rendahnya minat masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan merupakan bagian dari program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, yaitu dengan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.Pada dasarnya sunset policy bertujuan untuk membantu pemerintah dalam hal penerimaan pajak agar terus meningkatkan dan mendorong teriptanya target pajak. Peraturan perundangan yang mengatur sunset policy ini hanya berlaku dalam periode waktu tertentu, yaitu pada tahun 2008, setelah itu peraturan tersebut tidak berlaku lagi.
Jika Wajib Pajak patuh mengikuti program sunset policy, yaitu dengan memperbaiki Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar atau mendaftarkan diri secara sukarela sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP, maka mereka akan memperoleh banyak keuntungan, karena di samping tidak dikenakannya sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, terhadap mereka juga tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak, selain itu juga mereka akan memperoleh kemudahan-kemudahan dalam pengurusan pajak lainnya yang kesemuanya itu didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu berupa Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian pada mei tahun 2015 dilaksanakan kembali kebijakan PPSA (Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi) , Salah satu langkah diterapkannya PPSA adalah dengan adanya peraturan menteri keuangan no 29/PMK.03/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi Bunga yang terbit berdasarkan pasal 19 ayat (1) UU KUP (dikenal dengan sanksi bunga penagihan) apabila wajib pajak melunasi utang pajak yang timbul sebelum tanggal 1 januari 2015 dan pelunasan dilakukan sebelum 1 januari 2016. PPSA merupakan penyempurnaan dari sunset policy, sunset policy memiliki keterbatasan seperti : 1) Insentif hanya diberikan atas PPh. 2) Insentif hanya diberikan jika Wajib Pajak menyampaikan pembetulan SPT tahun pajak sebelum 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU KUP 2007. 3) Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum terdaftar, namun secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU KUP 2007 diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh NPWP dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar. Sedangkan penyempurnaan PPSA terdiri dari : 1) Insentif diberikan kepada seluruh jenis pajak. 2) Insenti diberikan kepada wajib pajak yang menyampaikan spt pertama kalinya atau spt pembetulan. 3) Inentif diberikan atas keterlambatan pembayaran maupun keterlambatan pelaporan spt yang dilakukan ditahun 2015 Kota Tasikimalaya didalamnya terdapat banyak pengusaha-pengusaha, baik usaha pribadi maupun badan usaha. Akan tetapi diperkirakan tidak semua pengusaha baik pribadi maupun badan melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu dan mungkin masih menunggak. Dengan demikian target penerimaan pajak
di kota Tasikmalaya kemungkinan kurang dari target dikarenakan adanya tunggakan pembayaran pajak. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan untuk menguji Analisis perbandingan penerimaan Pajak sebelum dan sesudah diselenggarakannya PPSA adalah metode penelitian komparatif dan studi kasus dengan mengambil kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. Pengertian metode komparatif menurut Sugiyono (2011: 11) sebagai berikut : “Metode komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan”. Yang dimaksud dengan penelitian studi kasus menurut Nur Indriantoro (2005: 26) adalah : “Penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti. Subjek yang diteliti bisa berupa individu, kelompok, lembaga atau komunitas tertentu”. Tabel Operasional Variabel
Variabel Penerimaan pajak sebelum diselenggaraka nnya PPSA (X1)
Definisi Indikator penerimaan pajak - besarnya pemasukan yang diperoleh dari menurut suryadi PPH dan PPN wajib ”Penerimaan pajak pribadi dan pajak merupakan badan. sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan” (2006:105) Penerimaan menurut suryadi - besarnya pajak sesudah ”Penerimaan pemasukan yang diselenggaraka pajak merupakan diperoleh dari PPH nnya PPSA sumber dan PPN wajib (X2) pembiayaan pajak pribadi dan negara yang badan. dominan baik untuk belanja
Ukuran Rupiah
Skala Rasio
Rupiah
Rasio
rutin maupun pembangunan” (2006:105)
PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian yang disajikan pada tabel 4.1 diatas, bahwa Penerimaan Pajak di Kota Tasikmalaya setiap Bulan terjadi Fluktuasi. Hal ini terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya : Karena perbedaan kondisi Ekonomi Masyarakat yang tidak selalu konsisten setiap bulannya, jadwal pembayaran pajak Masyarakat yang berbeda beda, ketidak konsistenan kepatuhan Wajib Pajak. Rincian penerimaan Pajak Kota Tasikmalaya yang bersumber dari jenis jenis Pajak yang terkena kebijakan PPSA antara lain PPh dan PPN; hasil penjumlahan penerimaan Pajak yang terkena kebijakan PPSA dengan penjabaran penerimaan sebagai berikut : 1. Pada Bulan September 2014 penerimaan Pajak Kota Tasikmalaya mencapai Rp32,644,719,430, dengan rincian penerimaan PPh sebesar Rp23,496,427,452, penerimaan PPN sebesar Rp9,148,291,978. 2. Pada Bulan Oktober 2014 pencapaian presentase penerimaan meningkat sebesar 60,76% dan pencapaian realisasi sebesar Rp 52,481,017,058, dengan rincian penerimaan PPH sebesar Rp 39,101,403,000, penerimaan PPN Rp 13,379,614,058. 3. Pada Bulan November 2014 persentase penerimaan menurun daripada Bulan sebelumnya menjadi sebesar 27,77% dan pencapaian realisasi sebesar Rp 37,908,963,634, dengan rincian penerimaan PPH sebesar Rp 25,434,455,163, penerimaan PPN sebesar Rp 12,474,508,471. 4. Bulan Desember 2014 persentase penerimaan meningkat sebesar 118,05% dan pecapaian realisasi sebesar Rp 82,658,977,849, dengan rincian penerimaan PPH Rp 52,199,897,621, penerimaan PPN sebesar Rp 30,459,080,228. 5. Bulan Januari 2015 persentase penerimaan menurun sebesar 65,55% dan pencapaian realisasi sebesar Rp 28,472,040,147, dengan rincian penerimaan PPH sebesar Rp 22,134,900,540, penerimaan PPN sebesar Rp 6,337,139,607. 6. Bulan Februari 2015 persentase penerimaan menurun sebesar 16,28% dan pencapaian realisasi sebesar Rp 23,836,008,694, dengan rincian penerimaan PPH sebesar Rp 19,997,609,528, penerimaan PPN sebesar Rp 3,838,399,166. 7. Bulan Maret 2015 persentase penerimaan meningkat sebesar 36,10% dan pencapaian realisasi sebesar Rp 32,440,673,341, dengan rincian penerimaan PPH sebesar Rp 27,448,031,115, penerimaan PPN sebesar Rp 4,992,642,226.
8. Bulan April 2015 persentase penerimaan meningkat sebesar 52,56% dan pencapaian realisasi sebesar Rp 49,490,045,196 , dengan rincian penerimaan PPH sebesar Rp 42,934,436,358, penerimaan PPN sebesar Rp 6,555,608,838 . Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak mengalami Fluktuasi dari Bulan September tahun 2014 sampai April 2015. Pada Bulan April tahun 2015, terjadi kenaikan penerimaan Pajak yang cukup siginifikan, menjadi sebesar Rp 49,490,045,196 dari target yang ditetapkan . Untuk lebih jelasnya kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebelum penerapan undang undang pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat dalam bentuk presentase pada tabel 4.3 di bawah ini : Tabel Perubahan Penerimaan Pajak Kota Tasikmalaya Bulan September Tahun 2014 sampai dengan April Tahun 2015 (dalam rupiah) % Peningkatan / (Penurunan) September 2014 32,644,719,430 − Oktober 2014 52,481,017,058 60.76 November 2014 37,908,963,634 (27.77) Desember 2014 82,658,977,849 118.05 Januari 2015 28,472,040,147 (65.55) Februari 2015 23,836,008,694 (16.28) Maret 2015 32,440,673,341 36.10 April 2015 49,490,045,196 52.56 Sumber : KPP Pratama Kota Tasikmalaya (data diolah) Bulan
Realisasi Penerimaan Pajak
Penerimaan Pajak KPP Diberlakukannya PPSA
Pratama
Kota
Tasikmalaya
Sesudah
Pada dasarnya pemebelakuan PPSA bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dari hasil penelitian yang tersaji dalam tabel 4.2 dapat terlihat penerimaan pajak berfluktuasi setiap bulannya, dan pencapaian tertinggi terjadi pada bulan Juli 2015. Dan secara keseluruhan penerimaan pajak di KPP Kota Tasikmalaya dapat dikatakan menurun dan lebih buruk daripada sebelum diberlakukannya PPSA. Jumlah penerimaan pajak secara keseluruhan dengan rincian lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2. Adapun penjabaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :
1. Pada Bulan Mei 2015 penerimaan Pajak Kota Tasikmalaya mencapai Rp 33,118,885,437, dengan rincian penerimaan PPh sebesar Rp 28,090,454,030, penerimaan PPN sebesar Rp 5,028,431,407. 2. Pada Bulan Juni 2015 pencapaian presentase kenaikan penerimaan sebesar 0.90 % dan pencapaian realisasi sebesar Rp 33,416,042,555, dengan rincian penerimaan PPH sebesar Rp 26,976,506,089 , penerimaan PPN Rp 6,439,536,466. 3. Pada Bulan Juli 2015 pencapaian presentase kenaikan penerimaan sebesar 102.78% dan pencapaian realisasi sebesar Rp 67,762,060,360, dengan rincian penerimaan PPH sebesar Rp 56,396,035,242, penerimaan PPN Rp 11,366,025,118. 4. Pada Bulan Agustus 2015 mengalami penurunan penerimaan sebesar 41,69% dan pencapaian realisasi sebesar Rp 39,510,825,121 , dengan rincian penerimaan PPH sebesar Rp 29,846,055,209, penerimaan PPN Rp 9,664,769,912. 5. Pada Bulan September 2015 presentase penerimaan menurun sebesar 17,91% dan pencapaian realisasi sebesar Rp 32,434,560,726, dengan rincian penerimaan PPH sebesar Rp 22,603,020,259 , penerimaan PPN Rp 9,831,540,467. 6. Pada Bulan Oktober 2015 pencapaian presentase kenaikan penerimaan sebesar 89,56% dan pencapaian realisasi sebesar Rp 61,483,145,499, dengan rincian penerimaan PPH sebesar Rp 42,344,986,515, penerimaan PPN Rp 19,138,158,984. 7. Pada Bulan November 2015 pencapaian presentase penerimaan menurun sebesar 22,87% dan pencapaian realisasi sebesar Rp 47,421,745,633, dengan rincian penerimaan PPH sebesar Rp 26,684,736,538 , penerimaan PPN Rp 20,737,009,095. 8. Pada Bulan Desember 2015 pencapaian presentase kenaikan penerimaan sebesar 139,22% dan pencapaian realisasi sebesar Rp 113,441,031,693 , dengan rincian penerimaan PPH sebesar Rp 63,617,659,923, penerimaan PPN Rp 49,823,371,770. Pada Bulan Mei 2015 sampai Bulan Desember 2015 pemerintah menyelenggarakan program PPSA yaitu Tujuan PPSA (Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi) ini ada dua, pertama tujuan penerimaan dengan mendorong Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2015, kedua tujuan membangun basis perpajakan yang kuat. Begitu yang tertulis di peraturan menteri keuangan adalah: Perbedaan PPSA (Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi) dengan sunset policy Tahun 2008 bisa dilihat dari beberapa sisi, diantaranya dari
Dasar hukun Sunset Policy tahun 2008 menggunakan Pasal 37A Undang-Undang KUP, PPSA menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP, Jenis pajak Sunset Policy Tahun 2008 hanya terbatas SPT Tahunan Pajak Penghasilan sedangkan PPSA berlaku untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT Masa semua jenis pajak baik PPh maupun PPN Tahun pajak Sunset Policy untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, sedangkan PPSA berlaku untuk SPT Tahunan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya, dan SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya kenaikan penerimaan Pajak sebelum Diselenggarakannyya PPSA dapat dilihat dalam bentuk presentase pada tabel 4.4 di bawah ini : Tabel Perubahan Penerimaan Pajak Kota Tasikmalaya Bulan Mei Tahun 2015 sampai dengan Desember Tahun 2015 (dalam rupiah) % Peningkatan / (Penurunan) Mei 2015 33,118,885,437 Juni 2015 33,416,042,555 0.90 Juli 2015 67,762,060,360 102.78 Agustus 2015 39,510,825,121 (41.69) September 2015 32,434,560,726 (17.91) Oktober 2015 61,483,145,499 89.56 November 2015 47,421,745,633 (22.87) Desember 2015 113,441,031,693 139.22 Sumber : KPP Pratama Kota Tasikmalaya (data diolah) Bulan
Realisasi Penerimaan Pajak
Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Diselenggarakannya PPSA (Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi) Analisis Penerimaan Pajak Sebelum Diselenggarakannya PPSA Dari data penerimaan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kota Tasikmalaya pada Bulan September tahun 2014 sampai dengan April 2015 yang diperoleh penulis dapat menganalisis bahwa penerimaan Pajak sebelum Diselenggarakannya PPSA (Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi) bahwa Penerimaan Pajak di Kota Tasikmalaya setiap Bulan terjadi Fluktuasi. Hal ini terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor yang mendukung dan menghambat penerimaan pajak sebelum penyelenggaraan PPSA, sedangkan beberapa faktor pendukungnya antara lain kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kinerja Fiskus yang semakin baik prosedur pembayaran pajak yang semakin dipermudah. Sedangkan
faktor penghambatnya, antara lain : Karena perbedaan kondisi Ekonomi Masyarakat yang tidak selalu konsisten setiap bulannya, jadwal pembayaran pajak Masyarakat yang berbeda beda, ketidak konsistenan kepatuhan Wajib Pajak. Rincian penerimaan Pajak Kota Tasikmalaya yang bersumber dari jenis jenis Pajak yang terkena kebijakan PPSA antara lain PPh dan PPN penerimaan pajak PPh dan PPN sebesar Rp. 339.932.445.349 dengan rata-rata persentase pencapaian penerimaan sebesar 83.13%. Analisis Penerimaan Pajak Sesudah Diselenggarakannya PPSA Pencaparian penerimaan Pajak Sesudah Diselenggarakannya PPSA Penerimaan Pajak dari Bulan Mei 2015 – Desember 2015 terjadi fluktuasi. Dilihat dari realisasi penerimaan Pajak dan target penerimaan Pajak Kota Tasikmalaya, dari Bulan ke Bulan selalu Berubah secara Fluktuatif dan tidak ada yang memenuhi target penerimaan Pajak namun hanya pada Bulan Juli realisasi Penerimaan Pajak mendekati. Hal ini disebabkan beberapa faktor Hal ini terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor yang mendukung dan menghambat penerimaan pajak sebelum penyelenggaraan PPSA, beberapa faktor pendukungnya antara lain, pengetahuan masyarakat akan program PPSA yang menguntungkan sehingga membuat masyarakat ingin memanfaatkan program tersebut, dan kemudahan masyarakat dalam partisipasi program PPSA. Sedangkan faktor penghambatnya, antara lain : Karena kurangnya tingkat Intensifikasi dalam sosialisasi program tersebut yang hanya menggunakan beberapa media yang sifat penyampaian informasinya tidak terlalu masiv. Adapun untuk rata-rata penerimaan Pajak Kota Tasikmalaya pada sesudah diselenggarakannya PPSA, yaitu periode Mei 2015 – Desember 2015 adalah sebesar Rp453,573,537,128 dengan rata rata persentase pencapaian penerimaan sebesar 73.98 %. Perbedaan Antara Besarnya Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Diselenggarakannya PPSA Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa jumlah penerimaan pajak PPh dan PPN di KPP Kota Tasikmalaya pada sebelum dan sesudah pemberlakuan program PPSA tidak terdapat perbedaan. Namun terlihat persentase penurunan pencapaian penerimaan pajak PPh dan PPN pada setelah diberlakukannya program PPSA. Sementara untuk realisasi penerimaan pajak PPh dan PPN, total penerimaan pada setelah mulai diberlakukannya program PPSA diketahui mengalami peningkatan dari pada saat setelah diberlakukannya program PPSA. Dari kedua keadaan tersebut, yaitu pada sebelum dan sesudah pemberlakuan program PPSA, dapat dilihat perbedaannya dari jumlah realisasi penerimaan pajak
PPh dan PPN di KPP Kota Tasikmalaya. Untuk sebelum pemberlakuan program PPSA jumlah penerimaan pajak PPh dan PPN sebesar Rp. 339.932.445.349 dengan rata-rata persentase pencapaian penerimaan sebesar 83.13%. Sementara untuk setelah pemberlakuan program PPSA jumlah penerimaan pajak PPh dan PPN sebesar Rp. 428.588.297.024 dengan rata-rata persentase pencapaian penerimaan sebesar 73.98 %. Untuk mengetahui analisis perbedaan yang nyata antara Penerimaan pajak PPh dan PPN pada sebelum diberlakukannya Program PPSA dilakukan pengujian hipotesis dua arah dengan menggunakan uji beda selisih rata-rata yaitu dengan ttest menggunakan SPSS versi 22.0. Dari hasil yang diperoleh yang disajikan dalam lampiran, output bagian pertama menyajikan deskripsi dari pasangan variabel yang dianalisis, yaitu meliputi rata-rata (mean) Penerimaan pajak PPh dan PPN Sebelum Diberlakukannya Program PPSA sebesar Rp. 42.491.555.669 dengan standar deviasi sebesar Rp.18.995.288.201 dan Penerimaan Pajak Sesudah Diselenggarakannya PPSA sebesar Rp 53.573.537.128 dengan standar deviasi sebesar Rp 27.659.075.224. Langkah selanjutnya adalah menentukan hipotesis. Untuk lebih jelasnya hipotesis tersebut penulis kemukakan sebagai berikut : Ho : Tidak terdapat perbedaan penerimaan pajak PPh dan PPN sebelum dan sesudah pemberlakuan program PPSA. Ha : Terdapat perbedaan penerimaan pajak PPh dan PPN sebelum dan sesudah pemberlakuan program PPSA. Berdasarkan hasil pengujian dua arah terhadap hipotesis yang diajukan dengan menggunakan uji beda selisih rata-rata, pengujian dilakukan dua arah karena akan diketahui sama atau tidaknya rata-rata sebelum dengan rata-rata sesudah pemberlakuan program PPSA. Perlunya uji dua arah juga diketahui dari output SPSS yang menyatakan 2-tailed. Dari hasil pengujian, diperoleh harga thitung Penerimaan Pajak sebesar -0,934. Harga thitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga ttabel. Untuk tingkat signifikan 5%, uji dua pihak dengan df = n - 1 = 8 - 1 = 7, maka seperti yang tercantum dalam lampiran, diperoleh harga ttabel 2,3646. Berdasarkan hasil pengujian dengan α = 5%, harga thitung sebesar -0,934 dan harga ttabel 2,3646, ternyata thitung lebih kecil daripada ttabel. Untuk nilai probabilitas (sig.) sebesar 0,366 lebih dari nilai α (0,05). Dari hasil pengujian tersebut yang diperoleh hasil bahwa thitung < ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan penerimaan pajak PPh dan PPN sebelum dan sesudah pemberlakuan program PPSA. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi penyelenggaraan program PPSA kepada masyarakat sehingga masyarakat sebagian besar tidak memanfaatkan program tersebut. Hasilnya penerimaan pajak cenderung tidak mengalami perbedaan jika dibandingkan dengan sebelum penyelenggaraan program PPSA.
Hasil Analisis ini didukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh ngadiman dan Danil Huslin (2015) yang menyatakan bahwa Sunset Policy berpengaruh tidak signifikan. Namun hasil analisis ini berbeda dengan hasil penelitian Fitri Istichomah (2013) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebelum dan sesudah Sunset Policy. PENUTUP Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Analisis perbandingan penerimaan Pajak sebelum dan sesudah Diselenggarakannya PPSA (Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi) maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Penerimaan Pajak sebelum diselenggarakannya PPSA (Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi) dari bulan ke bulan berubah secara Fluktuatif dan tidak ada yang memenuhi target penerimaan. 2. Penerimaan Pajak sesudah Diselenggarakannya PPSA (Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi) dari bulan ke bulan berubah secara Fluktuatif sama seperti Penerimaan Pajak Sebelum Diselenggarakannya PPSA. 3. Berdasarkan hasil pengujian dua arah terhadap hipotesis yang diajukan dengan menggunakan uji beda rata-rata, maka diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara Penerimaan Pajak sebelum dan sesudah Diselenggarakannya PPSA (Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi). Artinya PPSA tidak berkontribusi signifikan terhadap penerimaan Pajak. Saran Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan KPP Pratama Kota Tasikmalaya maupun pada peneliti selanjutnya, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Bagi KPP Pratama Kota Tasikmalaya KPP Pratama Tasikmalaya supaya lebih bisa meningkatkan penerimaan Pajak, dengan dikeluarkannya kebijakan kebijakan yang dapat mendorong penerimaan Pajak di Kota Tasikmalaya meningkat, dan mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada seluruh wajib pajak. 2. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian selanjutnya agar menggunakan data dengan rincian yang lengkap mengenai penerimaan Pajak sehingga dapat menunjang semua kebutuhan penelitian. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai penerapan PPSA (Pangurangan dan Penghapusan Sanksi
Administrasi) secara mendalam dengan berbagai variabel lain yang diteliti. Masih banyak variabel lain yang berhubungan dengan PPSA (Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi) ini yang dapat diteliti yang selanjutnya dapat dibandingkan dengan hasil penelitian penulis.
DAFTAR PUSTAKA
Arief Himawan Sutanto. “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Sunset Policy Pada KPP Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II”. Skripsi dipublikasikan. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. Elisa Valenta Sari. (2015). Sunset Policy Jilid II Berlaku Mulai 1 Mei 2015. Diambil dari: http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2015042812175978-49690/sunset-policy-jilid-ii-berlaku-mulai-1-mei-2015/. Diakses pada 31 maret 2016 Fitri Istichomah. (2013). “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Setelah Sunset Policy dan Fenomena ‘Kasus Pajak’”. Surakarta: Skripsi dipublikasikan. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Gisijanto dan Syahab. (2008). “Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Ekonomi Akuntansi Pajak”. Harahap, Sofyan syafri, 1999. Analisa Kritis atas Laporan Keuangan, edisi pertama, Cetakan kedua. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Irna
Febriyanti. (2013). “Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp, PemeriksaanPajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak”. Skripsi dipublikasikan. Jakarta: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi. Ngadiman dan Daniel Huslin. (2015). “ Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Jakarta: Fakultas
Ekonomi Universitas Tarumanagara. Jurnal Akuntansi/Volume XIX, No. 02, Mei 2015: 225-241. Niswonger, C.rollin; Philip E. fess, and Carl.S. Warren. 1992. Prinsip-prinsip akuntansi, terjemahan Marianus Sinaga, Edisi 14, Jilid. Jakarta, Erlangga. Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin. (2015). Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek. Malang: Empatdua Media. Sere Tiorida Siahaan. (2009). “Pelaksanaa Sunset Policy 2008”. skripsi dipublikasikan. Medan: Universitas Sumatera Utara. Sugiyono. (2011). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Suryadi (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Jurnal Keuangan Publik, vol 4,1: 105-121.
Suwanto Dian Pranoto. (2015). Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015 (TAX AMNESTY). Diambil dari: http://www.jtanzilco.com/blog/detail/137/slug/pengurangan-ataupenghapusan-sanksi-administrasi-tahun-2015-tax-amnesty. Diakses pada 19 maret 2016. ________. Pengertian Definisi Pendapatan Menurut Para Ahli. Diambil dari: http://definisipengertian.com/2012/pengertian-definisi-pendapatanmenurut-para-ahli/. Pada 19 April 201
