Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Givari Dwimarendra, Achmad Lutfi

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Givari Dwimarendra, Achmad Lutfi Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia e-Mail : [email protected]

Abstrak Skripsi ini membahas mengenai tahapan pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek di Kota Bekasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutannya. Pembahasan ini dilatarbelakangi oleh kondisi Kota Bekasi yang semakin berkembang sehingga membutuhkan angkutan umum yang layak dan memadai. Dalam pemenuhan kebutuhan angkutan umum tersebut pemerintah daerah membuka kesempatan bagi anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan jasa angkutan umum. Demi tersedianya lingkungan angkutan yang tertib dan nyaman, pemerintah Kota Bekasi melakukan pengaturan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berupa izin trayek bagi orang atau badan yang ingin menyediakan jasa angkutan. Izin trayek yang diberikan akan terus dipantau dan diawasi demi kelancaran dan ketertiban angkutan umum di Kota Bekasi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deksriptif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, studi pustaka dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek di Kota Bekasi dinilai masih belum baik. Masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek. Hal tersebut terjadi karena sanksi dan pengawasan yang diberikan dinas perhubungan Kota Bekasi masih kurang. Pemerintah Kota Bekasi harus meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih tegas agar dapat meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi izin trayek. Kata Kunci : Pelaksanaan Pemungutan, Retribusi Izin Trayek, Angkutan Umum The Collection Implementations of Retribution for Routing Permits in Bekasi Municipality Abstract This research criticizes the collection stages of implementation for routing permits retribution in Bekasi Municipality and discusses the constraints during that activity. This research is based on the growing and developing condition in Bekasi Municipality, therefore this condition requires a need for decent and adequate public transportation. In fulfilling this public transportation requirement, the government provides an opportunity for the public to participate in supplying such public transportation services. In order to create a pleasant transportation environment, the government of Bekasi Municipality regulates a policy to organize the traffic and transportation in the form of routing permits for individuals and entities that intend to supply transportation services. The given routing permit will be sustainably supervise in order to maintain the well being of public transportation in Bekasi Municipality. This research applies qualitative approach, in the form of a descriptive type research. The data is retrieved by observation, literature study and field research. The result of this study shows that in the collection implementation of routing permits retribution in Bekasi Municipality is still poor, considering the delinquency throughout the process indicated by inadequate sanctions and supervision by the local transportation department.The local government in this case Bekasi 1 Pelaksanaan Pemungutan…, Givari Dwi Marendra, FISIP UI, 2013

Municipality should improve the supervision and the firmness in law enforcement to increase the income from the transportation sector. Key words : The Collection Implementations, Retribution for Routing Permits, Public Transportation

Pendahuluan Kota Bekasi merupakan sebuah kota di provinsi Jawa Barat yang terletak di sebelah timur DKI Jakarta. Karena letaknya yang cukup berdekatan dengan DKI Jakarta yang merupakan pusat kegiatan bisnis dan perekonomian di tanah air, Kota Bekasi merupakan salah satu kota penopang DKI Jakarta dan juga merupakan kota yang tingkat kepadatan penduduknya bisa dikatakan cukup padat. Bila dilihat dari satu sudut pandang, maka kondisi yang demikian tentunya memperlihatkan bahwa di kota Bekasi untuk mengakomodasi keberlangsungan aktivitas setiap harinya, diperlukan kendaraan bermotor sebagai sebuah media transportasi. Kendaraan bermotor yang dapat digunakan dapat berupa kendaraan pribadi, dan bisa juga kendaraan atau angkutan umum. Angkutan umum di Bekasi dapat memfasiltasi kebutuhan para penduduknya untuk masuk dan keluar kota Bekasi, dan bisa juga sebagai sarana penghubung antar daerah di dalam kota Bekasi sendiri. Diketahui bahwa jumlah angkutan umum di Kota Bekasi per tahun 2013 cukup banyak jumlahnya. Tabel 1 Jumlah Angkutan Umum dan Jumlah Trayek di Kota Bekasi Tahun 2013 Jenis Trayek Angkutan Umum di Kota

Jumlah

Jumlah Angkutan

Bekasi

Trayek

Umum

Angkutan Umum Kota Bekasi – DKI Jakarta

20

2034

Angkutan Umum Kota Bekasi – Kab. Bekasi

20

1180

Angkutan Umum Dalam Kota Bekasi

35

3278

Jumlah

75

6492

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bekasi (Diolah oleh Peneliti)

Dari sisi penerimaan daerah, jumlah angkutan umum di Kota Bekasi yang cukup banyak ini dapat menambah penerimaan kota Bekasi. Hal ini karena dari angkutan umum yang beroperasi ini, pemerintah daerah setempat dapat memungut retribusi daerah yang otomatis dapat menambah Penerimaan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2 Pelaksanaan Pemungutan…, Givari Dwi Marendra, FISIP UI, 2013

Salah satu jenis retribusi daerah di Kota Bekasi yang berkaitan dengan operasi angkutan umum adalah Retribusi Izin Trayek. Hal ini dikarenakan agar angkutan umum dapat beroperasi di Kota Bekasi, maka ada kewajiban retribusi di dalamnya guna mendapatkan izin dari pemerintah setempat agar angkutan umum tersebut dapat beroperasi secara legal. Melihat latar belakang yang telah dipaparkan pada paragaf pertama di atas, maka dapat dikatakan bahwa retribusi izin trayek ini sangat tepat untuk dipungut di kota Bekasi. Hal ini karena tentunya bahwa Kota Bekasi memiliki potensi retribusi yang cukup tinggi dalam kaitannya dengan penggunaan angkutan umum sehingga dapat menjadi salah satu sumber penerimaan daerah (budgetair). Selain itu dengan retribusi izin trayek juga dapat berfungsi sebagai pengatur dan pengawas angkutan agar tertib, nyaman dan menciptakan pola angkutan umum yang diusahakan oleh pengusaha angkutan secara baik (regulerend). Walaupun demikian, secara praktek penerimaan kota Bekasi dari sektor retribusi izin trayek ini jarang sekali mencapai target. Bila dilihat tiga tahun ke terakhir maka berdasarkan data yang ada diketahui bahwa penerimaan kota Bekasi dari jenis retribusi izin trayek selalu tidak mencapai target dari yang ditetapkan setiap tahunnya. Tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek Kota Bekasi Tahun 2010 – 2012 Tahun

Target

Realisasi

Persentase (%)

2010

280.000.000

135.855.600

48,52

2011

169.575.000

156.283.500

92,16

2012

275.000.000

176.136.250

64,05

Sumber : Dinas Perhubungan kota Bekasi

Untuk tahun 2010 realisasi penerimaan retribusi izin trayek hanya tercapai sebesar Rp 135.855.600,- dari target yang ditetapkan yaitu Rp 280.000.000,-. Meskipun pada tahun berikutnya realisasi penerimaan cenderung meningkat dan bahkan hampir memenuhi target yaitu sebesar Rp 156.283.500,-

dari Rp. 169.575.500,- target yang ditetapkan,

tetapi hal

tersebut lebih dikarenakan target yang ditetapkan menurun secara signifikan. Selanjutnya pada tahun 2012 realisasi penerimaan pendapatan retribusi izin trayek tetap tidak memenuhi target yaitu sebesar Rp 176.136.250,- dan target penerimaan yang ditetentukan juga naik secara signifikan yaitu sebesar Rp 275.000.000,-. Realisasi penerimaan yang selalu tidak memenuhi target ini antara lain disebabkan oleh banyaknya kendaraan angkutan yang belum melaksanakan kewajiban membayar Retribusi Izin Trayek. Fenomena yang terjadi di Kota Bekasi ini diindikasikan bahwa karena proses pengawasan dan pemungutan retribusi yang masih belum 3 Pelaksanaan Pemungutan…, Givari Dwi Marendra, FISIP UI, 2013

optimal sehingga pelaksanaannya belum mencapai apa yang dikehendaki. Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan metode kualitatif dan merumuskan sejumlah masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek di kota Bekasi? 2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam pemungutan retribusi izin trayek di kota Bekasi? Sedangkan tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu: 1. Untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Trayek Kota Bekasi 2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam melaksanakan pemungutan retribusi izin trayek. Tinjauan Teoritis Dalam melakukan analisa pada Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek disini penulis menggunakan beberapa teori yang relevan. Adapun teori tersebut yaitu teori kebijakan publik, teori implementasi kebijakan, teori retribusi daerah dan teori administrasi pendapatan asli daerah. Eyestone (1971) turut mengungkapkan bahwa definisi kebijakan publik secara luas sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik mencakup banyak hal. Thoha (2008) turut mendefiniskan kebijakan publik (public policy) merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintahan. Menurut Winarno (2004, hal.28) tahap-tahap penyusunan kebijakan publik adalah sebagai berikut : 1. Tahap Penyusunan Agenda 2. Tahap Formulasi Kebijakan 3. Tahap Adopsi Kebijakan 4. Tahap Implementasi Kebijakan 5. Tahap Evaluasi Kebijakan Kebijakan yang sudah ditetapkan sudah seharusnya diimplementasikan di lapangan dan berlangsung secara efektif. Dengan adanya implementasi, dapat dianalisis apakah sudah tepat atau tidaknya kebijakan tersebut diterapkan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan 4 Pelaksanaan Pemungutan…, Givari Dwi Marendra, FISIP UI, 2013

George Edward III (1980) implementasi kebijakan merupakan proses krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakan tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak akan tercapai. Oleh karena itu dalam mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dengan baik. Lester (2004) turut berpendapat bahwa Implementasi Kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Bambang sunggono (1994) menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Proses implementasi kebijakan adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan 2. Proses 3. Hasil 4. Dampak Akhir Selanjutnya dalam menganalisis implementasi kebijakan khususnya tentang retribusi daerah maka diperlukan suatu teori yang membahas tentang retribusi. Secara umum pengertian retribusi menurut Riwukaho (1991) adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa atau pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Menurut Zorn (1991) retribusi daerah dapat digolongkan kedalam tiga jenis sesuai dengan obyek retribusi atas pemberian jasa atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, yaitu: 1) Utility charges yaitu pembayaran kepada pemerintah atas penggunaan barang-barang tertentu yang disediakan pemerintah dan menunjukkan karakteristik barang privat yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai. Besarnya biaya retribusi yang dibebankan sama dengan harga pasar. 2) User Charges and fees, yaitu pembayaran kepada pemerintah kepada masyarakat yang menikmati barang dan jasa yang disediakan pemerintah dan menunjukan karakteristik barang publik. Besarnya biaya retribusi tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengguna, melainkan ada subsidi dari pemerintah; 5 Pelaksanaan Pemungutan…, Givari Dwi Marendra, FISIP UI, 2013

3) License and permit fees , yaitu biaya yang dibebankan pemerintah menyangkut pemberian izin oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, sehingga penerimaannya digunakan untuk mengurangi dampak negatif dari pemberian izin tertentu. Besarnya biaya retribusi yang dibebankan pada konsumen menutupi biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan layanan (full cost). Pemberian izin trayek pada hakekatnya termasuk ke dalam kategori jasa perizinan. Mardiasmo (2009) berpendapat bahwa jasa perizinan merupakan kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, saranan atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian. Zorn (1991) juga turut menggolongkan retribusi perizinan merupakan golongan license and permit fees, yaitu retribusi yang dibayarkan yang berhubungan dengan pemberian suatu hak atau izin dari pemerintah di samping pemberian penjualan langsung barang dan jasa . Oleh karena itu, maka penggolongan izin trayek termasuk dalam kategori retribusi perizinan tertentu. Lebih lanjut, Kurniawan (2004) menspesifikasikan tentang

Retribusi Izin Trayek

yaitu pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Kota. Salomo dan M. Ikhsan (2002, hal.106) mengartikan administrasi pendapatan asli daerah melalui administrasi pajak daerah, yaitu tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam upaya memungut potensi pajak yang ada menjadi penerimaan riil. McMaster (1991) mencoba mengidentifikasikan tahapan pengadministrasian pendapatan asli daerah tersebut. Masing-masing tahap pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu: 1) Identification (Identifikasi) Identifikasi ialah tahap pertama dalam pengadministrasian pendapatan asli daerah.

Proses

ini memegang peranan penting

dalam menentukan objek dan

subjek pajak. 2) Assessment (Penetapan) Setelah tahapan proses identifikasi, administrator pendapatan daerah melakukan proses penetapan. Proses penetapan ini ditujukan agar wajib pajak daerah/retribusi daerah sulit untuk menghindarkan diri dari seluruh kemampuannya dalam membayar 6 Pelaksanaan Pemungutan…, Givari Dwi Marendra, FISIP UI, 2013

retribusi daerah secara penuh, sesuai dengan kemampuannya. Prosedur penetapan yang tepat akan menjamin pemerintah daerah mampu dengan tepat menilai objek retribusi daerah sesuai parameter yang telah ditetapkan. 3) Collection (Pemungutan) Pemungutan merupakan tahap terakhir dalam administrasi pendapatan asli daerah. Proses ini diharapkan mampu memastikan bahwa pembayaran atas kewajiban yang dibebankan kependapatan asli daerah orang atau badan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dapat diganjar sesuai dengan sanksi yang ada. Setelah retribusi daerah dipungut, selanjutnya perlu dipastikan bahwa seluruh pendapatan yang telah diperoleh dimasukan ke dalam rekening terkait dan disetorkan sebanyak seluruh perolehan yang didapat. Metode Penelitian Pada penelitian kal ini peneliti menggunakan metode pendekatan data kualitatif. Sedangkan pada jenis penelitiannya dapat dibedakan menjadi 4 hal, yaitu: 1. Jenis penelitian berdasarkan manfaat. Atas jenis penelitian ini maka penelitian ini memiliki manfaat murni yang atas hasilnya ditujukan hanya untuk lingkungan akademis. 2. Jenis penelitian berdasarkan waktu. Pada jenis penelitian ini maka pada penelitian kali ini merupakan penelitian cross sectional yang hanya berlangsung pada satu waktu dan tidak dilanjutkan kembali serta tidak diperbandingkan dengan penelitian lain. 3. Jenis penelitian berdasarkan tujuan. Penelitian ini berdasarkan tujuannya termasuk penelitian yang bersifat deksriptif dimana memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. 4. Jenis penelitian berdasarkan teknik pengumpulan data. Penelitian ini berdasarkan teknik pengumpulan data merupakan penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, studi lapangan dengan wawancara mendalam dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara mendalam makan narasumber yang diwawancarai oleh peneliti berasal dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Akademisi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengusaha Angkutan Umum Resmi,


Pengusaha Angkutan Umum Gelap dan Penduduk yang bertempat tinggal di Kota Bekasi yang sering menggunakan kendaraan angkutan. Analisis Hasil dan Pembahasan 1.Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Untuk membangun sistem transportasi yang baik, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah Kota Bekasi sebagai regulator memberlakukan kebijakan izin trayek kepada pengusaha angkutan untuk digunakan sesuai peruntukannya dan kebutuhan masyarakat. Izin trayek yang telah diberikan pemerintah diawasi penggunaannya dan turut disediakan fasilitas pendukungnya. Untuk setiap fasilitas pelayanan pemberian izin trayek tersebut pemerintah berhak untuk dapat mengenakan pemungutan retribusi atas izin trayek. Peraturan Daerah Bekasi No. 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Izin Trayek merupakan landasan hukum bagi pemungutan retribusi izin trayek di Kota Bekasi. Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek di Kota Bekasi secara teknis dilakukan oleh suatu dinas daerah yaitu Dinas Perhubungan. Proses identifikasi pada wajib retribusi memiliki peranan yang sangat penting karena proses ini akan menentukan potensi. Pemerintah Kota Bekasi melalui dinas perhubungan melakukan identifikasi wajib retribusi. pengusaha angkutan kota ialah wajib retribusi izin trayek dikarenakan

ia memperoleh manfaat dari diterbitkannya izin trayek yaitu dapat

melaksanakan kegiatan usahanya. Kewajiban dalam membayar retribusi izin trayek melekat pada pihak yang menyediakan angkutan penumpang umum yang sudah mendapatkan izin suatu trayek atau beberapa trayek tertentu dan sudah disetujui oleh Walikota. Izin trayek dapat diperoleh apabila pengusaha angkutan telah memiliki unit kendaraan dan mendaftarkan usahanya. Untuk mendapatkan izin trayek tersebut, pengusaha angkutan diharuskan mendaftarkan izin trayek ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk angkutan lokal dan Dinas Perhubungan untuk angkutan penumpang perbatasan (AKDP) dengan melengkapi ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan. Dinas perhubungan diperbolehkan membuka loket perbantuan untuk memudahkan pengusaha angkutan mengurus perizinan terkait seperti uji kir hanya pada saat pertama kali pendaftaran. Dari prosedur identifikasi itulah dinas perhubungan dan BPPT mempunyai daya yang akurat dan dapat mengetahui siapa saja wajib retribusi izin trayek yang telah membayar

maupun yang bermasalah dalam pembayaran

retribusi dalam jangka waktu tertentu.


Hal

tersebut

menutup

kemungkinan

para

pengusaha

angkutan

untuk

menyembunyikan statusnya sebagai wajib retribusi izin trayek. Selain itu dilapangan, objek retribusi sangat sulit disembunyikan dikarenakan banyaknya petugas dinas perhubungan dari bidang lalu lintas yang kerap melakukan pemantauan dan juga bentuk kendaraan angkutan itu sendiri berbeda dengan kendaraan lainnya sehingga angkutan Kota Bekasi itu sendiri dapat diidentifikasi dengan mudah Dinas Perhubungan juga memiliki sumber informasi dalam mengidentifikasi

objek

retribusi izin trayek yang berasal dari pihak internal dan external. Sumber informasi identifikasi pihak internal yaitu pihak bidang angkutan yang berkaitan dengan izin trayek dan usaha serta pihak KIR, yakni Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor(UPTD PKB). Sedangkan pihak eksternal adalah pihak kepolisian yaitu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap(SAMSAT). Dalam menjalankan usaha angkutan penumpang, setelah membeli dari dealer pengusaha diwajibkan mempunyai kelengkapan surat yakni Surat Tanda Naik Kendaraan Bermotor (STNK), KIR (Pengujian Kendaraan Bermotor) dan Izin Trayek. Untuk mendapatkan STNK dan plat kuning, pengusaha diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pihak kepolisian (SAMSAT). Salah satu persyaratannya adalah diharuskannya pengusaha angkutan memiliki izin trayek terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh pihak bidang angkutan. Setelah memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin trayek, kendaraan angkutan akan diuji oleh UPTD PKB untuk kelayakan jalan kendaraan angkutan itu sendiri. Dengan adanya sumber informasi tersebut akan mempermudah dinas perhubungan dalam melakukan identifikasi. Selain itu dinas perhubungan Kota Bekasi juga bekerja sama dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) untuk mengidentifikasi angkutan lokal. Pada saat pembukaan loket bantuan untuk angkutan lokal, dinas perhubungan membantu secara teknis kendaraan angkutan tersebut sehingga otomatis dinas perhubungan juga mempunyai data yang lengkap mengenai data angkutan local Dinas Perhubungan Kota Bekasi turut memberikan rangsangan kepada wajib retribusi berupa kemudahan informasi yang diberikan untuk mendaftarkan diri atau tetap menjadi wajib retribusi. Kemudahan informasi tersebut seruan, ajakan dan informasi terkait mendaftar izin trayek atau mendaftar ulang kartu pengawasan setiap tahunnya. Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengklaim bahwa kemudahan informasi tersebut berupa media spanduk, edaran, dan elektronik. Meskipun hal tersebut dibantah oleh para pengusaha angkutan bahwa tidak pernah mendapatkan informasi tersebut dari pihak dinas perhubungan.


Prosedur selanjutnya adalah prosedur penetapan. Prosedur penetapan merupakan tahapan yang penting dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek. Dalam penetapan tarif tersebut, dinas perhubungan Kota Bekasi mempertimbangkan tarif tersebut berdasarkan pada biaya administrasi, biaya pengawasan lapangan, biaya survey lapangan dan biaya pembinaan. Dalam perhitungan besaran tarif tersebut dinas perhubungan kota Bekasi bekerja sama dengan pihak Organda (Organisasi Pengusaha Angkutan Darat) Kota Bekasi. Organda Kota Bekasi memberikan usulan tentang tarif yang dikenakan dalam retribusi izin trayek salah satunya berdasarkan perhitungan pendapatan angkutan umum. Pembahasan yang dilakukan dengan pihak stakeholder yang salah satunya Organda tersebut bertujuan agar tarif yang ditetapkan tidak memberatkan para pengusaha kendaraan angkutan tersebut. Dengan pembahasan bersama ini bertujuan agar tarif yang diajukan kepada pemda sudah tetap dan tidak adanya keberatan dari pihak organda itu sendiri saat tarif tersebut disahkan. Selanjutnya yaitu dinas perhubungan mengajukan penetapan tarif tersebut kepada pemerintah daerah. Pada tahap ini pihak pemerintah daerah akan mengevaluasi penetapan tarif tersebut. Apabila sesuai maka pihak pemerintah daerah akan mengajukannya kepada DPRD Kota Bekasi. Dalam penetapan tarif tersebut tidak 100% dari yang telah diusulkan dinas perhubungan bersama Organda dapat diterima oleh DPRD Kota Bekasi. Melalui rangkaian studi banding dengan daerah yang telah menerapkan retribusi serupa dan sejumlah tatap muka serta tanya jawab dari beberapa stakeholder, DPRD Kota Bekasi dapat menentukan tarif akhir retribusi tersebut. Selanjutnya, dalam tahap pemungutan retribusi izin trayek yang baik idealnya memiliki prosedur yang akan membuat wajib retribusi sulit untuk menghindari pembayaran. Prosedur pemungutan yang mudah juga akan membuat wajib retribusi mudah dalam melakukan pembayaran. Dalam melakukan pemungutan retribusi izin trayek hanya berpedoman kepada perda nomor 10 tahun 2012 dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 04.A Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaannya yang mengatur secara lebih rinci mengenai teknis pemungutan. Pada tahap ini peranan pemungut retribusi sangat penting dalam administrasi penerimaan retribusi. Petugas retribusi izin trayek secara teknis adalah dinas perhubungan yang berkerja sama dengan BPPT Kota Bekasi. Pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek dilaksanakan di kantor dinas perhubungan Kota Bekasi untuk kendaraan angkutan perbatasan (AKDP) dan di BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) untuk pendaftaran izin trayek angkutan lokal. Dinas perhubungan Kota Bekasi selain bertugas memungut retribusi izin trayek namun juga menyelenggarakan pengawasan uji KIR di 10 Pelaksanaan Pemungutan…, Givari Dwi Marendra, FISIP UI, 2013

kawasan kantor dinas perhubungan yang mana uji KIR tersebut harus diikuti oleh semua angkutan kota sebagai salah satu syarat mendaftar dan memperpanjang izin trayek. Pada perda nomor 10 tahun 2012 pasal 55 memuat tata cara pemungutan yaitu pada saat melakukan pungutan harus menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu berlangganan. Setelah pengusaha melengkapi persyaratan izin trayek dan izin operasional, wajib retribusi akan ditunjukan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Namun dalam hal ini, pemungut retribusi tidak menunjukan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, pemungut retribusi hanya memberikan resi bukti pendaftaran trayek angkutan yang nantinya apabila disetujui paling lambat dalam 14 (empat belas) hari resi tersebut dapat ditukarkan kembali dengan surat izin trayek dan kartu pengawasan. Prosedur pemungutan untuk daftar ulang kartu pengawasan atau surat ketetapan izin trayek juga dapat dilaksanakan melalui tempat kewenangannya masing-masing. BPPT ditujukan untuk daftar ulang kendaraan angkutan lokal, sedangkan dinas perhubungan untuk melakukan pendaftaran ulang kendaraan angkutan perbatasan(AKDP). Prosedur dilakukan secara cepat dan sederhana untuk meminimalisasi biaya yang dibutuhkan oleh penyelenggaraan serta juga dapat menambah animo para wajib retribusi untuk tidak malalaikan kewajibannya membayar retribusi izin trayek. Atas pembayaran yang dilakukan wajib retribusi maka dinas perhubungan selaku pemungut retribusi melakukan pencatatan secara manual kedalam sebuah buku sedangkan pada BPPT akan tercatat melalui melalui komputer. Pada buku pencatatan yang dimiliki oleh dinas perhubungan khususnya unit bidang angkutan tertera kolom nama, alamat, tanggal jatuh tempo pembayaran, nomor kendaraan, kode trayek dan retribusi terutang yang nantinya akan diisi oleh pemungut retribusi. Sistem pencatatan manual dilakukan pihak dinas perhubungan rawan akan rekayasa data yang di-input oleh pemungut retribusi. Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa pihak dinas perhubungan diharuskan segera menyetor hasil pungutan retribusi izin trayek ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam jangku waktu dua puluh empat jam setelah dibayarkan. Dengan kata lain apabila ada wajib retribusi yang membayar maka akan hasil dari retribusi tersebut akan disetorkan pada hari yang sama. Pada saat melakukan setoran, dinas perhubungan Kota bekasi akan membuat surat setoran retribusi daerah sebagai bukti telah menyetorkan hasil retribusinya kepada kas daerah. Prosedur pemungutan dan pengawasan yang baik tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak disertai dengan sanksi yang tegas dan mengikat. Wajib retribusi tidak akan 11 Pelaksanaan Pemungutan…, Givari Dwi Marendra, FISIP UI, 2013

merasa takut untuk melakukan kesalahan terhadap pengawasan petugas retribusi apabila tidak disertai dengan penerapan sanksi yang tegas. Sanksi dalam peraturan seharusnya dapat dilaksanakan dengan tegas agar tujuan dapat tercapai. Semakin banyak wajib retribusi yang patuh akan peraturan maka semakin optimal pula pemungutan yang terjadi. .Sanksi yang diterapkan adalah sanksi administrasi, teguran dan pencabutan izin. Hal tersebut diatur pada peraturan daerah nomor 10 tahun 2012. Namun sayangnya pengenaan sanksi tersebut tidak diberlakukan sepenuhnya oleh dinas perhubungan Kota Bekasi. Dinas perhubungan Kota Bekasi lebih memilih dengan cara penindakan tegas di lapangan yaitu dengan melakukan razia yang dilakukan oleh bidang lalu lintas. 2.Permasalahan Pemungutan Retribusi Izin Trayek di Kota Bekasi Dalam pelaksanaan dari sebuah kebijakan, kendala-kendala dan hambatan selalu timbul dan dapat mengganggu target yang sudah ditetapkan. Begitu pula yang terjadi dalam proses pemungutan retribusi izin trayek yang pelaksanaan pemungutannya berada di bawah kewenangan dinas perhubungan. Kendala yang dihadapi oleh dinas perhubungan Kota Bekasi ialah Kendala Identifikasi, Kendala Pengawasan di Lapangan, Kendala Sosialisasi, Kendala Kurangnya Kesadaran Pemilik Angkutan dan Kendala Angkutan Gelap. Kendala dalam identifikasi merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribus izin trayek di Kota Bekasi. Dinas perhubungan dituntut untuk harus selalu memantau dan memutakhirkan data terhadap angkutan yang beroperasi. Banyaknya jumlah angkutan umum yang ada di Kota Bekasi membuat pihak dinas perhubungan kewalahan untuk melakukan cross-check satu per satu data pemilik angkutan umum terbaru. Hal tersebut dikarenakan selama ini dapat saja terjadi jual beli izin trayek kendaraan dan berdampak nama dalam surat izin trayek tetap melekat pada wajib retribusi yang lama sehingga sulit di pantau apabila bermasalah. Selain itu, juga akan menyulitkan pihak dinas perhubungan untuk mengidentifikasi jumlah kendaraan angkutan dalam satu trayek tertentu, karna nama dalam surat izin trayek berbeda dengan nama pemilik yang baru. Untuk menangani hal tersebut, pihak dinas perhubungan Kota Bekasi sudah seharusnya memberikan sanksi yang tegas dan mengikat bagi pengusaha angkutan untuk melakukan perubahan data secepatnya dalam jangka waktu yang ditentukan setelah proses jual-beli kendaraan angkutan tersebut. Selanjutnya Dinas perhubungan Kota Bekasi sebagai pemungut retribusi sudah sepatutnya dapat melakukan pengawasan secara baik dan benar dalam pemungutan retribusi izin trayek. Namun pada kenyataannya dalam pengawasan tersebut masih saja terdapat 12 Pelaksanaan Pemungutan…, Givari Dwi Marendra, FISIP UI, 2013

penyimpangan pada pelaksanaannya di lapangan. Pada saat petugas dinas perhubungan bidang lalu lintas melakukan razia di tempat-tempat tertentu untuk menguji kepatuhan wajib retribusi, pungli yang dilakukan oleh oknum petugas razia terhadap angkutan yang tidak patuh mengenai surat izin tidak dapat terhindarkan. Pengusaha Angkutan yang mati izin trayeknya ketika diadakan razia akan melakukan upaya tindakan penyuapan kepada oknum petugas razia agar tidak dikenakannya sanksi penyitaan buku KIR dan izin trayek. Pungli tersebut sangat disesalkan dikarenakan biaya yang diberikan kepada oknum petugas apabila melakukan tindakan penyuapan terus menerus tentu jauh lebih besar dibanding biaya mengurus langsung secara resmi retribusi izin trayek. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut sudah sepatutnya dinas perhubungan membuat suatu sistem pemeriksaan berkala kelengkapan surat kepada pengusaha angkutan yang bersifat otomatis sehingga hal tersebut dapat menghindarkan dari pungli petugas razia. Kendala selanjutnya adalah masih banyaknya pemilik angkutan bermasalah dalam membayar retribusi izin trayek. Tingkat kepatuhan yang rendah bisa saja merupakan indikasi bahwa sosialisasi yang masih kurang. Sosialisasi berperan penting dalam menyampaikan informasi atau ajakan untuk membayar retribusi izin trayek. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pihak dinas perhubungan Kota Bekasi mengklaim bahwa pihaknya telah memberikan sosialisasi secara intensif kepada para pengusaha angkutan lewat berbagai media. Namun tampaknya pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pengusaha angkutan kerapkali tidak mendapatkan sosialisasi yang telah dimaksud. Hal ini sejalan dengan yang diutarakan pengusaha angkutan, Siregar dalam wawancaranya bahwa dinas perhubungan tidak pernah memberi sosialisasi. Hal tersebut dapat saja menjadikan alasan tingkat kepatuhan pengusaha angkutan yang rendah. Selain itu kurangnya sosialisasi juga dapat berdampak pada munculnya angkutan gelap atau angkutan yang tidak mempunyai izin beroperasi. Ketidaktahuan pemilik kendaraan gelap dan kurangnya sosialisasi dari pihak dinas perhubungan mengenai perda yang mengatur perizinan usaha angkutan dapat termasuk salah satu faktornya. Sosialisasi yang diberikan pihak dinas perhubungan sudah seharusnya lebih ditingkatkan lagi dengan berkerja sama dengan pihak lain contohnya kepolisian agar lebih efektif. Dengan sosialisasi yang tepat, setidaknya akan menggunggah wajib retribusi untuk mentaati peraturan yang berlaku dan tentunya akan meningkatkan penerimaan retribusi izin trayek. Menurut Johan Budi Gunawan selaku kepala seksi angkutan orang dinas perhubungan menjelaskan bahwa keengganan pemilik angkutan membayar retribusi terjadi karena kurangnya kesadaran dan kedisiplinan para pengusaha angkutan. Kurangnya kesadaran 13 Pelaksanaan Pemungutan…, Givari Dwi Marendra, FISIP UI, 2013

pemilik angkutan tersebut tercermin dengan pernyataan Siregar selaku pengusaha angkutan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataannya dalam wawancara berikut: “Kadang saya lupa karena supirnya juga nggak ngingetin jadi jarang ngecek. Pernah waktu itu juga karna angkotnya rusak jadi mau ga mau kan ga operasi jadi untuk apa diperpanjang juga. Setelah udah bener nanti baru perpanjang lagi.”. (Siregar, 11 September 2013, 15.35 WIB) Kurangnya kesadaran hukum pemilik angkutan tentu tidak lepas dari faktor kurangnya sosialisasi dan juga akibat penindakan yang tidak tegas. Bila tidak ditangani secara tegas maka pelanggaran akan tetap terjadi sebagaimana ditemui dilapangan seperti maraknya angkutan gelap yang beroperasi. Sudah seharusnya pihak dinas perhubungan menindak tegas para pengusaha angkutan untuk disiplin dengan menerapkan sanksi yang sudah diatur dalam perda agar memberikan efek jera bagi pengusaha angkutan itu sendiri dan pengusaha angkutan lainnya. Kendala yang terakhir adalah kendala angkutan gelap. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kurangnya sosialisasi merupakan salah satu faktor munculnya angkutan gelap. Angkutan gelap dapat diidentikan sebagai kendaraan yang melakukan kegiatan usaha angkutan penumpang tetapi tidak mempunyai izin yang semestinya. Dinas Perhubungan Kota Bekasi menyadari bahwa di Kota Bekasi terdapat angkutan gelap yang berjumlah besar. Pengawasan secara ketat merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menjaring angkutan gelap. Meri selaku pengusaha angkutan gelap merasa pengawasan yang belum ketat dari pihak dinas perhubungan merupakan salah satu alasan bagi dirinya untuk menunda mengurus surat izin yang diperlukan dalam rangka melakukan usaha angkutan. Tidak adanya pengawasan terhadap angkutan gelap serta minimnya sanksi serta teguran membuat para pengusaha angkutan gelap tidak berusaha untuk mengurus izin usaha yang semestinya. Terlebih lagi munculnya rasa apatis dari masyarakat yang merupakan penumpang angkutan gelap. Dengan adanya angkutan gelap maka sudah tentu terdapat kehilangan potensi penerimaan atas pendapatan retribusi izin trayek. Sudah seharusnya pihak dinas perhubungan melakukan pengawasan secara intensif sehingga timbulnya angkutan gelap dapat terhindarkan. Selain itu pemberian sanksi yang tegas juga diharapkan dapat memberikan efek jera pada angkutan gelap agar segera mengurus izin-izin terkait yang sudah seharusnya dimiliki bagi pengusaha angkutan.


Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya maka peneliti dapat menarik simpulan yaitu hasil pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek di Kota Bekasi masih dapat dikategorikan belum baik. Masih banyaknya pelaksanaan pemungutan yang dilakukan tidak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2012. Seperti pelaksanaan pengawasan dilapangan yang masih terdapat adanya penyimpangan berupa pungli yang dilakukan oleh oknum petugas razia dinas perhubungan. Pemungutan retribusi yang tidak menunjukan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan juga turut membuat ketidaktransparan pengenaan tarif kepada pihak wajib retribusi, hasilnya wajib retribusi tidak mengetahui secara pasti jumlah retribusi yang dikenakan. Hal tersebut dapat saja menjadi celah para pemungut retribusi untuk mengenakan tarif retribusi yang lebih besar dari yang semestinya kepada wajib retribusi. Selain itu sosialisasi yang telah diberikan pihak dinas perhubungan Kota Bekasi masih kurang efektif, hal tersebut dibuktikan dengan masih minimnya pengetahuan wajib retribusi mengenai peraturan yang berlaku yang mengatur tentang izin trayek sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah angkutan umum yang bermasalah dalam pembayaran retribusi dari tahun ke tahunnya. Pengawasan dan sosialisasi yang kurang tersebut juga turut menimbulkan dengan adanya angkutan gelap. Adanya masalah tersebut sangat mempengaruhi pada pendapatan penerimaan retribusi izin trayek. Kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek adalah kendala identifikasi, kendala pengawasan lapangan, kendala sosialisasi, kendala kurangnya kesadaran pemilik angkutan dan kendala angkutan gelap. Saran Berdasarkan permasalahan yang ditemukan atas pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek oleh pihak dinas perhubungan Kota Bekasi. Maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu yang pertama, Dinas Perhubungan Kota Bekasi sudah seharusnya melaksanakan sanksi secara tegas sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku bagi wajib retribusi yang tidak membayar retribusi daerah sesuai dengan perda yang berlaku. Kedua, diadakannya pengawasan secara rutin terhadap petugas pemungut retribusi agar prosedur pemungutan sesuai dengan perda yang berlaku dan terhindarkan dari kebocoran penerimaan 15 Pelaksanaan Pemungutan…, Givari Dwi Marendra, FISIP UI, 2013

pendapatan. Ketiga, menindak tegas oknum petugas razia di lapangan yang mengenakan pungli atas ketidaklengkapan surat yang dimiliki kendaraan angkutan dalam menjalankan usahanya. Empat, rangsangan untuk menjadi wajib retribusi dan sosialisasi retribusi izin trayek harus semakin ditingkatkan dengan melalui program lainnya seperti penyuluhan yang diadakan secara rutin oleh dinas perhubungan Kota Bekasi. Lima, melakukan pencatatan dan pendataan secara komputerisasi pada wajib retribusi yang mendaftar pada dinas perhubungan sehingga nantinya wajib retribusi mudah untuk dipantau dan dievaluasi atas izin trayeknya.


Daftar Pustaka BUKU Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington: Congrational Quaterly Inc. Eyestone, Robert. (1971). The Threads Of Policy : A Study In Policy Leadership. Indianapolis : Bobs-Merril. Kaho, Josef Riwu. (1991). Analisa Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Rineka Cipta. Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. (2004). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing. Lester, James dan Joseph Stewart. (2000). Public Policy: an Evaluationary Approach. Australia: Wadsworth Thomson Learning. Mardiasmo. (2009). Perpajakan. Yogyakarta: ANDI. McMaster, James. (1991). Urban Financial Management: a Training manual, Washington: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. Salomo, Roy V dan M. Ikhsan, (2002). Keuangan Daerah di Indonesia, Jakarta : STIALan Press. Sunggono, Bambang. (1994). Hukum dan kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika. Thoha, Miftah.(2008). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Prenada Media Group. Winarno, Budi. (2004). Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

ARTIKEL Zorn, C. Kurt. (1991). User Charges And Fees, Dalam “John F. Patersen dan Dennis F. Strachoto (Eds.), Local Government Finance : Concept and Practices. Chicago, Illinois, USA: Government Finance Officers Association”.


Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Givari Dwimarendra, Achmad Lutfi

Recommend Documents