LAPORAN TUGAS AKHIR TENTANG PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN
OLEH
NAMA: ELMA AUDINA NIM: 132600038
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala hikmat dan karunia-Nya serta untuk setiap berkat yang telah dianugerahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini yang diberi judul “Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Izin Trayek pada Dinas Perhubungan Kota Medan” dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini tidak luput atas dorongan, dukungan, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karenanya, dengan kerendahan hati dan tulus ikhlas dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar – besarnya kepada : 1. Bapak Dr.Muryanto Amin, S.Sos, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Drs. Alwi Hashim Batubara, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menyelesaikan studi. 3. Bapak Drs. Robinson Sembiring M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis. 4. Ayahanda Helmi dan Mamah Mardiah tercinta yang telah membesarkan, mendidik serta terus memberikan dukungan dan bantuannya. 5. Keluarga besar dari pihak ayah dan mama yang membantu agar terselesaikan laporan tugas akhir ini.
6. Seluruh staf pengajar Program Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 7. Pimpinan dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kota Medan yang telah membantu dalam memberikan data dan informasi serta bimbingan kepada penulis selama penelitian. 8. Sahabat tersayang Fitrie, Chikita, Miftah, teman gembrot serta sahabat kesayangan penulis yang di berada Yogyakarta dan Pekanbaru, yang tak henti memberikan dorongan dan dukungan serta bantuan terhadap penulis agar terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini. Tentunya dalam melakukan penulisan ini terdapat banyak kekurangan dari Penulis, sehingga Penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Dan semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua khusunya bagi Penulis dan Pembaca. Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih.
Medan, 20 Juli 2016 Penulis
Elma Audina
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................. i DAFTAR ISI............................................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 A. Latar Belakang ......................................................................................... 1 B. Tujuan dan Manfaat .................................................................................. 3 C. Uraian Teoritis........................................................................................... 5 D. Ruang Lingkup ......................................................................................... 8 E. Metode Penulisan ..................................................................................... 9 F. Metode Pengumpulan Data ....................................................................... 10 G. Sistematika Penulisan ............................................................................... 11 BAB II GAMBARAN UMUM DISHUB MEDAN .............................................. 13 A. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Medan .................................. 13 B. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan...................................... 13 C. Gambaran Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan ................ 14 D. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan ............................... 14 E. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan .......... 17 BAB III GAMBARAN DATA RETRIBUSI IZIN TRAYEK.........................
72
A. Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Retrubusi Izin Trayek Kota Medan .............................................................................................................. 72 1. Prosedur Penetapan dan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Kota Medan ........................................................................................................ 77 2. Prosedur Pembayaran Retribusi Izin Trayek .................................. 77 3. Prosedur Penagihan Retribusi Izin Trayek ..................................... 78
4. Prosedur Penghapusan Piutang Retribusi ...................................... 78 5. Ketentuan Pidana ........................................................................... 79 6. Penyidikan ..................................................................................... 80 B. Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek Kota Medan .................... 81 BAB IV ANALISA DAN EVALUASI.................................................................... 85 A. Prosedur pemungutan dan pembayaran Retribusi Izin Trayek Kota Medan ................................................................................................................. 85 B. Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek ........................................... 86 C. Hambatan dan Upaya dalam Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Izin Trayek Kota ...................................................................... 87 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................... 90 A. Kesimpulan ............................................................................................. 91 B. Saran........................................................................................................ 92 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perkembangan suatu daerah tidak hanya mencakup aspek pembangunan saja, aspek lain seperti moda transportasi juga perlu di perhatikan. Semakin mudah suatu daerah di jangkau atau di kunjungi semakin berkembanglah daerah tersebut, begitu juga sebaliknya. Indonesia sebagai negara berkembang telah berusaha untuk memfasilitasi warga negaranya dengan moda transportasi umum. Tetapi hal ini tidak berjalan baik, karena fasilitas, sarana atau prasana yang tidak mumpuni. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi yang dinilai lebih nyaman walaupun perlu dana lebih dibanding dengan menggunakan angkutan umum. Untuk kota Medan sendiri, penggunaan angkutan umum sudah menjadi kebutuhan. Kita tidak asing lagi ketika melihat taxi, angkutan kota (angkot), becak bermotor atau becak dayung, bahkan sesekali kita akan melihat keberadaan bemo atau bajaj di jalanan. Pemerintah daerah dituntut harus lebih giat menjaring masyarakat untuk dapat menggunakan angkutan umum, karena dinilai efiesien untuk mengurangi angka kemacetan juga bahkan angka penggunaan bahan bakar minyak. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berkolaborasi untuk menciptakan suatu animo masyarakat yang berpaling menggunakan angkutan umum. Dan hal ini harus di selaraskan dengan peningkatan mutu dan kualitas angkutan umum itu sendiri. Biaya untuk peningkatan mutu dan kualitas angkutan umum akan bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu penerimaan yang didapat harus sebanding dengan yang
dikeluarkan. Salah satu sektor penerimaan yang perlu dibahas pada Tugas Akhir ini adalah mengenai retribusi izin trayek. Sebelum angkutan umum beroperasi ada ketentuan-ketentuan yang perlu dipenuhi oleh angkutan umum tersebut atau oleh pemilik modal usaha. Salah satunya adalah direksi/pimpinan dari suatu perusahaan angkutan harus terlebih dahulu membuat surat permohonan kepada kepala Dinas Perhubungan Kota Medan untuk menerbitkan surat izin trayek/KPS dengan mencantumkan jumlah kendaraan serta nomor STNK masing-masing kendaraan dan masa berlaku uji kendaraan bermotor serta melampirkan fotocopy STNK bagi yang belum melakukan uji kendaraan bermotor. Jika telah memenuhi persyaratan, maka direksi/pimpinan dari perusahaan angkutan tersebut wajib membayar tarif retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Medan sesuai jumlah kendaraan.
Oleh karena tingginya mobilitas penduduk dalam melaksanakan aktivitasnya dan karena ekonomi masyarakat yang sebagian besar golongan menengah ke bawah maka angkutan umum menjadi alternatif masyarakat untuk beraktivitas. Sebagian besar dari jumlah penduduk kota Medan banyak yang menggunakan jasa angkutan umum sehingga mengharuskan pemerintah untuk menyediakan armada angkutan umum serta jumlah trayek yang lebih banyak. Untuk itu, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Medan perlu menetapkan jalur trayek. Dari pembahasan di atas tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur yang dilakukan dalam pemungutan Retribusi Izin Trayek serta bagaimana tata cara pembayarannya yang dituangkan dalam sebuah Laporan Tugas Akhir dengan judul: “Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Izin Trayek pada Dinas Perhubungan Kota Medan.”
B. Tujuan dan Manfaat
Tugas Akhir merupakan kegiatan intrakulikuler yang langsung dipraktikkan atau dilakukan mahasiswa secara mandiri. yang bertujuan memberikan pengalaman praktis di lapangan yang secara langsung berhubungan dengan teori-teori keahlian yang diterima di bangku perkuliahan dan diharapkan mahasiswa yang diminta dituntut untuk mampu berpikir kritis dan kreatif khususnya di bidang yang mereka pilih. 1. Tujuan : 1.1 Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan dan pembayaran retribusi izin trayek pada Dinas Perhubungan Kota Medan. 1.2 Untuk mengetahui data perkembangan penerimaan retribusi izin trayek di kota Medan dari tahun ke tahun. 1.3 Untuk mengetahui masalah maupun kendala yang dihadapi dalam mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek.
2. Manfaat 2.1 Bagi Mahasiswa a. Mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari dan diperoleh di bangku perkuliahan dan menambah wawasan dalam bidang izin trayek. b. Melatih mahasiswa berdisiplin dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan serta mngembangkan dan mengubah nilai, sikap, kemampuan serta keterampilan untuk berkomunikasi. c. Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan dibekali keahlian keterampilan dan pengalaman. 2.2 Bagi Dinas Perhubungan Kota Medan
a. Sebagai sarana untuk membina hubungan antara Dinas Perhubungan Kota Medan dengan Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara. b. Dapat memberikan sumbangsih kepada instansi pemerintah baik merupakan saran maupun kritikan yang bersifat membangun dan juga akan menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja di lingkungan instansi pemerintah. c. Untuk memperkenalkan citra Dinas Perhubungan Kota Medan kepada masyarakat khususnya kepada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara. 2.3 Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP Universitas Sumatera Utara a. Hasil penelitian ini diharapkan juga berguna bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara seperti untuk menjalin kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Medan tempat dilakukan Tugas Akhir. b. Dapat memperkenalkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya di Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara.
C. Uraian Teoritis 1. Pengertian Retribusi Daerah Latar belakang reformasi pajak dan retribusi daerah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Penggantian Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah terus dilakukan mulai dari Undang- Undang Nomor 34
Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 hingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berlaku sampai sekarang. Berbeda
dengan
pajak,
retribusi
pada
umumnya
berhubungan
dengan
kontraprestasi secara langsung, dalam arti bahwa pembayar retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya. Adapun pengertian retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah. Retribusi dapat dipungut dengan sistem yang sifatnya progresif atau regresif berdasarkan potensi kemampuan membayar retribusi. Sedangkan pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk dapat menjelaskan pengertian retribusi lebih lanjut, berikut beberapa pengertian retribusi menurut beberapa ahli: a. Menurut Marihot P. Siahaan Retribusi adalah pembayaran wajib dari masyarakat kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara perorangan. b. Menurut Rochmat Sumitro Retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara.
c. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah Berdasarkan pendapat-pendapat di atas terlihat bahwa ciri-ciri yang melekat pada retribusi daerah adalah: 1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan. 2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah. 3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi yang secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan. 4.Retribusi dikenakan kepada setiap orang atau badan yang mengggunakan atau menikmati jasa-jasa yang disediakan oleh negara (daerah). 5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 2. Pengertian Retribusi Izin Trayek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah. 3. Subjek dan Objek Retribusi Izin Trayek Retribusi izin trayek merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan dan melindungi masyarakat pengguna angkutan kota. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan usaha angkutan kota di jalan dengan kendaraan umum baik mobil
penumpang maupun mobil bus dalam trayek tetap dan teratur wajib dilengkapi dengan izin trayek. Subjek retribusi izin trayek adalah Orang Pribadi dan atau badan yang menikmati/menggunakan jasa pelayanan dan atau perizinan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada Orang Pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 4. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengujian serta pemberian izin. D. Ruang Lingkup Adapun yang menjadi ruang lingkup dari Tugas Akhir ini adalah: a. Pelaksanaan prosedur pemungutan dan pembayaran retribusi izin trayek pada Dinas Perhubungan Kota Medan. b. Faktor penghambat pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi izin trayek pada Dinas Perhubungan Kota Medan. c. Perkembangan data penerimaan retribusi izin trayek di Kota Medan dari tahun ke tahun.
E. Metode Penulisan Tahap-tahap yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam Tugas Akhir adalah :
1. Tahap Persiapan Dalam tahap ini penulis melakukan tahapan berikut : 1.1 Memilih jenis pajak yang akan dijadikan judul yang akan dibahas 1.2 Mengajukan judul kepada ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 1.3 Persetujuan penentuan judul tempat Tugas Akhir oleh ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan 1.4 Penyusunan LaporanTugas Akhir 1.5 Memohon surat pengantar Tugas Akhir dari pihak fakultas / Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan 2. Studi Literatur Merupakan dasar teori yang mendukung laporan ini menyangkut masalah yang dibahas yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan perpajakan, artikel ilmiah,catatan-catatan maupun bahasa tertulis yang berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir. 3. Observasi Lapangan Pengamatan yang dilakukan sesuai dengan data-data yang ada pada instansi yang bersangkutan mengenai objek studi khususnya Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Izin Trayek pada Dinas Perhubungan Kota Medan. 4. Pengumpulan Data. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan Pelaksanaan Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Izin Trayek pada Dinas Perhubungan Kota Medan melalui penelitian keputusan dan penelitian lapangan. 5. Analisis Data dan Evaluasi
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis dan mengevaluasi data yang meliputi : a. Penggunaan teknik-teknik analisis yang sesuai dengan bentuk dan macam yang diperoleh sesuai tuntuan permasalahan Tugas Akhir. b. Pengelolahan data dengan melakukan coding, editing, dan tabulating.
F. Metode Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam Laporan Tugas Akhir ini, maka penulis menggunakan Metode Pengumpulan Data sebagai berikut : 1. Studi Pustaka (Liberary Research) Pengumpulan data mengenai prosedur pemungutan dan pembayaran retribusi izin trayek melalui bahan-bahan bacaan seperti buku-buku, majalah, surat kabar, dan Undang-Undang 2. Observasi (Observation) Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung tentang objek Tugas Akhir. 3. Wawancara (Interview) Pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung yang melibatkan pegawai ( key person ) pada instansi yang bersangkutan baik secara lisan maupun tulisan yang berhubungan dengan objek studi. 4. Daftar Dokumentasi (Optional) Mengumpulkan berbagai dokumen administrasi, peraturan atau dasar hukum yang berhubungan dengan objek Tugas Akhir.
G. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir
Adapun yang menjadi sistematis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :
BAB I
:PENDAHULUAN Dalam bab I penulis mengemukakan Latar Belakang Tugas Akhir, Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir, Uraian Teoritis, Ruang Lingkup Tugas Akhir, Metode Tugas Akhir, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir.
BAB II
:GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI TEMPAT PENGAMBILAN DATA Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang sejarah singkat berdirinya Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap bagian dalam instansi tersebut.
BAB III
:GAMBARAN DATA TENTANG PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI
IZIN
TRAYEK
PADA
DINAS
PERHUBUNGAN KOTA MEDAN. Dalam Bab III berisikan tentang Data-Data yang kita peroleh dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan,serta pelaksanaan prosedur pemungutan dan pembayaran retribusi izin trayek pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
BAB IV
:ANALISA DAN EVALUASI
Pada Bab IV penulis akan menganalisa data dan informasi yang telah dikumpulkan, yaitu bagaimana Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Izin Trayek pada Dinas Perhubungan Kota Medan tersebut. BAB V
:KESIMPULAN DAN SARAN Penulis menarik kesimpulan dari uraian yang ada dan memberikan saran yang dapat dijadikan masukan bagi Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan dalam menghadapi permasalahan yang menyangkut pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi izin trayek .
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN
A. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Medan Sebagai gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Medan sebelum tahun 2002 semula bernama Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) yang berada di bawah induk Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Tingkat I Provinsi Sumatera Utara yang kemudian diubah namanya menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2002 tentang penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota yang sampai sekarang dikenal dengan nama Dinas Perhubungan Kota Medan.
B. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan Adapun visi dan misi dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah sebagai berikut: 1. Visi Visi Dinas Perhubungan Kota Medan adalah terciptanya transportasi Kota Medan yang handal, nyaman, dan manusiawi. 2. Misi Yang menjadi Misi dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah: a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat. b. Mewujudkan sistem angkutan massal terpadu. c. Menyediakan aksesibilitas transportasi bagi semua golongan. d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelayanan transportasi.
e. Mempromosikan transportasi yang tertib, selamat dan ramah.
C. Gambaran Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan Jumlah sumber daya manusia di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Medan berjumlah 1227 orang yang terdiri dari 560 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 667 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) yang tersebar di seluruh sub unit organisasi ditambah Personil TNI yang diperbantukan sebanyak 4 orang.
NO.
Pendidikan
PNS
PHL
1.
S-2
7
-
2.
S-1
184
8
3.
Diploma
17
8
4.
SLTA
32
651
JUMLAH
560
667
Tabel 1 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas Dinas
D. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan Struktur organisasi akan menggambarkan secara jelas mengenai pembagian dan pembatasan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan setiap bagian dan tujuan organisasi itu dengan cara yang paling efektif. Struktur organisasi ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja. Berikut uraian struktur organisasi dan kemudian menyajikan dalam bentuk bagan. Susunan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan: 1. Kepala dinas 2. Sekretaris
3. Kepala sub bagian umum 4. Kepala sub bagian keuangan 5. Kepala sub bagian penyusunan program 6. Kepala bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat 7. Kepala seksi teknik perbengkelan karoseri 8. Staf Seksi teknik perbengkelan karoseri 9. Kepala seksi pengembangan teknik pengujian kendaraan bermotor 10. Kepala seksi pengembangan teknik terminal 11. Kepala bidang lalu lintas dan angkutan darat 12. Kepala seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas 13. Kepala seksi angkutan darat 14. Kepala seksi pengendalian dan ketertiban 15. Kepala bidang perhubungan laut dan udara 16. Kepala seksi kepelabuhan dan kebandarudaraan 17. Kepala seksi lalu lintas dan angkutan laut 18. Kepala seksi penunjang pelayaran 19. Kepala bidang perparkiran 20. Kepala seksi parkir khusus 21. Kepala seksi parkir harian tepi jalan (wilayah I) 22. Kepala seksi parkir harian tepi jalan (wilayah II) 23. Kepala unit pelaksana teknis (UPT) terminal tipe A 24. Kepala unit pelaksana teknis (UPT) pengujian kendaraan bermotor
Gambar 1: Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan
Kepala Dinas Sekretaris Kassuba
Kassuba
Kassubag
Kabid
Kabid
Kabid Hub.
Kabid
Kasi Tekhnik
Kasi
Kasi
Kasi Parkir
Kasi
Kasi
Kasi Lalu
Kasi Parkir
Kasi
Kasi
Kasi
Kasi Parkir
Ph. UPTD
UPTD Terminal
UPTD Terminal
UPTD Pengujian
Kasubag TU
Kasubag TU
Kasubag TU
Kasubag TU
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan
E. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan 1. Kepala Dinas a. Ikhtisar Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. b. Tujuan Jabatan Menyelenggarakan pelaksanaan fungsi perhubungan di bidang, perumusan kebijakan teknis, pelayanan dan perizinan bidang perhubungan, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan. c. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyaian tugas dan kegiatan sebagai berikut:
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan yaitu: a) Mengindentifikasi, menemukenali, serta memahami sistem transportasi kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan. b) Menyusun siklus perencanaan dan penganggaran bidang perhubungan kota. c) Menyampaikan rancangan siklus perencanaan dan penganggaran bidang perhubungan kota kepada Walikota Medan melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan sebagai pola kebijakan transportasi berkelanjutan di Kota Medan. d) Mengidentifikasi, mendisposisi dan menugaskan tindak lanjut suratsurat masuk kepada bawahan. e) Memeriksa konsep surat tindak lanjut yang disampaikan bawahan. f) Menyetujui, menandatangani dan atau membuat catatan-catatan penyempurnaan untuk mendapat masukan dari bawahan. 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan yaitu: a)
Mengidentifikasi,
menyusun
dan
mengagendakan
rapat-rapat
perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana kebijakan sistem transportasi kota b)
Menyelenggarakan
dan
memimpin
rapat-rapat
koordinasi,
perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta implementasi kebijakan transportasi perkotaan yang diselenggarakan. c) Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi bakortib lalu lintas Kota Medan. d) Mendorong pelaksanaan pelayanan dan perizinan di bidang
perhubungan yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan yaitu: a) Mengidentifikasi dan menemukenali kebutuhan keterampilan dan keahlian khusus yang diperlukan didalam pelaksanaan kebijakan transportasi dan pelayanan perizinan kepada masyarakat. b) Menyelenggarakan, mengikuti diklat peningkatan kemampuan khusus steakholder perhubungan. c) Melakukan bimbingan kepada bawahan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. d) Melaksanakan fungsi reward dan punishment e) Menetapkan jenis-jenis kebijakan transportasi yang akan dilaksanakan dan yang akan disusun. f) Memberikan arahan proses penyelenggaraan perhubungan dan pelayanan perizinan di bidang perhubungan. 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu: a) Menerima tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota Medan secara tertulis. b) Mempelajari tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota Medan. c) Merumuskan tindak lanjut dari tugas-tugas lain yang diberikan. d) Menugaskan pelaksanaan untuk mempersiapkan rumusan tindak lanjut. e) Memeriksa konsep bahan tindak lanjut sekaligus menyetujuinya dan atau membuat catatan-catatan penyempurnaan untuk mendapatkan perbaikan kembali dari pelaksanaan.
f) Meneruskan saran tindak lanjut kepada walikota medan untuk mendapatkan tanggapan atau persetujuan g) Melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan Kota Medan.
2. Sekretaris a. Ikhtisar Jabatan. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan tugastugas administrasi umum, keuangan dan penyusunan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan dilingkungan SKPD.
b. Tujuan Jabatan Menyediakan keuangan
dan
pelayanan penyusunan
administrasi program
perkantoran,
dalam
rangka
pengelolaan mendukung
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. c. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut: 1) Penyusunan Rencana Kerja Kesekretariatan yaitu: a) Mengumpulkan dan menyusun data/informasi relevan sebagai bahan penyusunan rencana kerja kesekretariatan. b) Mempelajari dasar-dasar regulasi penyelenggaraan tugas-tugas administrasi, keuangan dan penyusunan program. c) Merumuskan kebutuhan prasarana sarana pelayanan administrasi
perkantoran, pengelolaan keuangan dan penyusunan program. d) Menyusun rencana kerja tahunan kesekretariatan e) Menyusun rencana kebutuhan prasarana dan sarana kantor f) Menyampaikan rancangan rencana kerja kesekretariatan kepada atasan langsung untuk mendapat koreksi dan atau persetujuan 2) Pengkoordinasian Penyusunan Perencanaan Program SKPD yaitu: a) Menginventarisir materi dan jadwal rapat-rapat koordinasi penyusunan program SKPD. b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan rapat-rapat koordinasi penyusunan program SKPD yang diperlukan. c) Merumuskan hasil-hasil rapat koordinasi penyusunan program SKPD. d)
Menyampaikan
rumusan
rekomendasi
rapat-rapat
koordinasi
penyusunan program kepada atasan. e) Mendistribusikan hasil-hasil rapat koordinasi penyusunan program kepada unit kerja yang ada di lingkungan SKPD berdasarkan persetujuan atasan. f) Meminta usulan program kerja dari masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan SKPD. g) Melaksanakan rekapitulasi usulan program kerja dari masing-masing unit kerja menjadi rencana kerja SKPD. h) Menyampaikan rancangan rencana kerja SKPD kepada atasan untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan lebih lanjut. 3) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan yang meliputi Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Kerumahtanggaan SKPD yaitu:
a) Menyusun pedoman pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan. b) Mengajukan pertimbangan dan persetujuan pengadaaan prasarana dan sarana pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggan kepada atasan. c) Menyelenggarakan pelayanan surat masuk dan surat keluar d) Merumuskan ringkasan materi surat masuk dalam lembar disposisi untuk diteruskan kepada atasan. e) Mendistribusikan surat masuk kepada unit kerja yang ada di lingkungan SKPD berdasarkan disposisi atasan. f) Memeriksa dan memaraf surat-surat yang disampaikan oleh unit kerja yang ada di lingkungan SKPD untuk selanjutnya diteruskan kepada atasan. g)Menugaskan kepada pelaksana untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan Kepegawaian kepada seluruh pegawai yang ada di lingkungan SKPD. h) Memantau penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan oleh pelaksana. i) Mengajukan konsep surat-surat administrasi kepegawaian kepada atasan untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan atasan. j) Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian kepada SKPD terkait. k) Memantau penyelenggaraan penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan SKPD. l) Memeriksa dan memaraf pengajuan SPD, SPM, penagihan belanja
tidak langsung SKPD. m) Merumuskan tugas-tugas kerumahtanggaan SKPD untuk diteruskan kepada atasan guna mendapat pertimbangan dan persetujuan. n)Menyelenggarakan
tugas-tugas
kerumahtanggaan
berdasarkan
persetujuan atasan 4) Pengelolaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Organisasi
dan
Ketatalaksanaan
yaitu:
merumuskan
rencana
pengembangan sumber daya aparatur, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta meneruskannya kepada catasan untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan.
3. Kepala Sub Bagian Umum a. Ikhtisar Jabatan Kepala Sub Bagian Umum Dinas Perhubungan Kota Medan melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian tugas Sekretariat yaitu: di bidang administrasi perkantoran dan administrasi kepegawaian dalam rangka mendukung tugas-tugas SKPD. b. Tujuan jabatan Menyediakan pelayanan administrasi umum; kebutuhan prasarana dan sarana
kantor;
administrasi
kepegawaian,
ketatalaksanaan
serta
kerumahtanggaan SKPD. c. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut: 1) Penyusunan Rencana Program dan kegiatan Sub. Bagian Umum yaitu: a) Mengidentifikasi dan mengenali tugas-tugas Sub. Bagian Umum b) Mempersiapkan rencana kerja tahunan Sub. Bagian Umum dan
mengajukannya kepada atasan untuk mendapat tanggapan dan persetujuan. c) Melaksanakan rencana kerja tahunan Sub Bagian Umum. d) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administarasi umum. e) Mengumpulkan dan mempelajari pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas Sub Bagian Umum. f) Membimbing unsur Staf untuk memahami pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas Sub Bagian Umum. 2) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi tata naskah dinas; penataan kearsipan; perlengkapan dan penyelenggaraan kerumahtanggaan SKPD yaitu: a) Menugaskan penatausahaan surat masuk dan surat keluar. b) Mempersiapkan isi ringkas surat masuk pada lembar disposisi. c) Mengajukan surat masuk kepada atasan untuk diteruskan kepada pimpinan SKPD. d) Mendistribusikan surat masuk kepada unit kerja yang ditujukan dalam disposisi atasan. e) Mempersiapkan tindak lanjut konsep surat yang ditugaskan atasan dan mengajukannya kepada atasan. f) Mendistribusikan surat keluar kepada pihak-pihak yang menjadi tujuan surat. g) Menugaskan pengarsipan surat masuk dan surat keluar sebagai dokumentasi h) Mengumpulkan arsip dan dokumen yang diperlukan kembali baik untuk digunakan sendiri maupun untuk diteruskan kepada atasan atau
unit kerja SKPD. i) Mengidentifikasi kebutuhan perlengkapan, peralatan kantor dan gedung kantor serta mobiler untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas SKPD dan mengajukannya kepada atasan untuk mendapat tanggapan dan persetujuan j) Melaksanakan pemeliharaan perlengkapan, peralatan kantor,gedung kantor serta mobile. k) Melaksanakan tugas-tugas kerumahtanggaan SKPD. 3) Administrasi Kepegawaian yaitu: a) Melakukan pencatatan atas kebutuhan pembinaan kepegawaian seperti jadwal kenaikan pangkat regular dan pilihan dan sebagainya. b) Menginformasikan hak dan kewajiban kepegawaian kepada seluruh pegawai yang ada di lingkungan SKPD. c) Mempersiapkan konsep surat-surat kepegawaian yang diperlukan; memaraf dan mengajukannya kepada atasan untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan seperti permohonan perpanjangan pensiun; pengaktifan cuti; permohonan izin perceraian dan beristri lebih dari 1 (satu) orang, penugasan pegawai dan lain-lain. d) Mengkomunikasikan kepentingan kepegawaian kepada SKPD diluar. 4)
Penyiapan
bahan
pembinaan
dan
pengembangan
kelembagaan;
ketatalaksanaan dan kepegawaian yaitu: a)
Mengumpulkan
bahan-bahan
pengembangan
kelembagaan,
pengembangan
kelembagaan,
ketatalaksanaan dan kepegawaian. b)
Mengidentifikasi
kebutuhan
ketatalaksanaan dan kepegawaian.
c) Mempersiapkan rancangan rencana pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian untuk selanjutnya diajukan kepada atasan. 5) Penyiapan bahan pembinaan,pengawasan dan pengendalian yaitu: a) Mempersiapkan rencana peningkatan motifasi dan prestasi kerja pegawai dan mengajukannya kepada atasan. b)
Memantau
pelaksanaan
penegakan
disiplin
pegawai
dan
melaporkannya secara regular kepada atasan. c) Mempersiapkan rancangan konsep surat hukuman terhadap pelanggaran disiplin yang diminta atasan dan mengajukannya kepada atasan untuk tindak lanjut. 6) Penyiapan bahan monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas yaitu: a) Menyiapkan rancangan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kesekretariatan dan menyampaikannya kepada atasan. b) Menyiapkan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan peningkatan motifasi dan prestasi kerja di unit kerja sekretariatan dan mengajukannya pada atasan. 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu: a) Menerima dan mempelajari tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan b) Menyiapkan tindak lanjut pengorganisasian dan pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan atasan. c) Memantau pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
langsung.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan a. Ikhtisar Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan
sebagian
tugas
sekretariat
lingkup
pengelolaan
administrasi keuangan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugastugas SKPD. b. Tujuan Jabatan Menyediakan pelayanan administrasi keuangan SKPD c. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut: 1) Penyusunan rencana dan kegiatan Sub Bagian Keuangan yaitu: a) Mengidentifikasi dan mengenali tugas-tugas sub bagian keuangan b) Mempersiapkan rencana kerja tahunan sub bagian keuangan dan mengajukan kepada atasan tanggapan dan persetujuan. c) Melaksanakan rencana kerja tahunan sub bagian keuangan. 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan yaitu: a) Mengumpulkan serta mempelajari pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas sub bagian keuangan. b) Membimbing unsur staf untuk memahami pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas sub bagian keuangan. 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan
verifikasi yaitu: a) Menugaskan penata usahaan administrasi keuangan b) Mempersiapkan administrasi/registrasi SP2D c) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran yang diketahui /disetujui oleh PPTK SKPD. d) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. e) Melakukan verifikasi 4) Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan yaitu: a) Menyiapkan SPM untuk ditandatangani oleh Kepala SKPD b) Menyampaikan SPM ke sub bagian verifikasi BUD 5) Penyusunan laporan keuangan yaitu menyiapkan laporan keuangan SKPD 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yaitu: a) Melaksanakan akuntansi SKPD b) Memverifikasi harian atas penerimaan 7) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas yaitu menyiapkan rancangan penyusunan laporan pendapatan. 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu: a) Menerima dan mempelajari tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan b) Menindak lanjuti tugas-tugas lain yang diberikan atasan
c) Memantau pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan yang dilaksanakan staf pelaksana.
5. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program a. Ikhtisar jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Perhubungan Kota Medan melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan SKPD. b. Tujuan jabatan Melaksanakan tugas penyuusunan rencana program kegiatan dinas, evaluasi dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. c. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut: 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan sub bagian penyusunan program yaitu: a) Mengidentifikasi dan mengenali tugas-tugas sub bagian penyusunan program. b) Mempersiapkan rencana kerja tahunan sub bagian penyusunan program dan mengajukannya kepada atasan untuk mendapat tanggapan dan persetujuan. c) Melaksanakan rencana kerja tahunan sub bagian penyusunan program. 2) Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program dinas yaitu: a) Mengumpulkan dan mempelajari pedoman pelaksanaan dan teknis
penyelenggaraan tugas-tugas sub bagian penyusunan program b) Membimbing unsur staf untuk memahami pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas sub bagian penyusunan program 3) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dinas yaitu: a) Mempersiapkan rencana dan program tahunan dari masing-masing bidang (Sekretaris, Bidang Dinas) dan sub bidang (Kasubag/Kasi, Ka. UPTD) untuk dapat ditampung dalam bahan Musrenbang kota Medan. b) Memperrsiapkan Bahan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun yang berasal dari usulan dan masukan bidang/sub bidang Dinas Perhubungan. c) Mengumpulkan usulan dan masukan dari hasil Musrenbang untuk disusun dalam penyusunan RKA SKPD Dinas Perhubungan. d) Mempersiapkan bahan RKA SKPD Dinas Perhubungan yang berasal dari
masukan/usulan
hasil
musrenbang
dan
usulan
Dinas
Perhubungan yang berasal dari bidang dan sub bidang Dinas Perhubungan. e) Berkoordinasi dengan Bappeda Kota Medan untuk menyusun KUA PPAS Dinas Perhubungan. 4) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yaitu: a) Mempersiapkan laporan pelaksanaan masing-masing kegiatan yang dihimpun dari bidang/sub bidang dinas b) Mempersiapkan koreksi dan masukan kepada Sekretaris terhadap tugas/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program kegiatan dinas yang ditampung dalam DPA SKPD Dinas Perhubungan.
5) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas yaitu: a) Mempersiapkan bahan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas ke Sekretariat Kota Medan secara Triwulan setiap tahun b) Mempersiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan setiap tahun c) Membuat laporan tertulis kepada sekretaris terhadap kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan / belum dilaksanakan oleh bidang/sub bidang dinas. 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu: a) Menerima dan mempelajari tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan b) Menyiapkan tindak lanjut pengorganisasian dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan c) Memantau pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan yang dilaksanakan pelaksana.
6. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat a. Ikhtisar Jabatan Menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas lingkup teknik perbengkelan karoseri, pengembangan teknik pengujian bermotor dan pengembangan teknik terminal. b. b. Tujuan Jabatan
Menyediakan pelayanan proses pemberian surat izin gangguan bukan industri dan pengelolaan terminal yang bukan unit pelaksana teknis dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. c. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut: 1) Penyusunan rencana, program,dan kegiatan bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat yaitu: a) Mengumpulkan dan menyusun informasi/data sebagai bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat. b) Mempelajari dasar-dasar regulasi penyelenggaraan tugas-tugas di bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat; c) Merumuskan kebutuhan dan dukungan prasarana sarana penyusunan program kegiatan bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat d) Menyusun rencana kerja tahunan bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat e) Mengajukan rancangan rencana, progaran dan kegiatan bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat. 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbengkelan kroseri, pengembangan teknik pengujian kendaraan bermotor, dan pengembangan teknik terminal yaitu: a) Mengumpulkan dan mempelajari pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat lingkup perbengkelan karoseri, pengembangan teknik pengujian kendaraan bermotor dan pengembangan teknik terminal;
b) Membimbing unsur staf untuk memahami pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas bidang teknik sarana dan prasarana
angkutan
pengembangan
teknik
darat
lingkup
pengujian
perbengkelan
kendaraan
karoseri,
bermotor
dan
pengembangan teknik terminal; 3) Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan lainnya lingkup bengkel umum kendaraan bermotor, usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi yaitu: a) Menyelenggarakan pelayanan proses perizinan izin gangguan bukan industri lingkup usaha bengkel umum kendaran bermotor; b) Menugaskan kepada seksi sebagai pelaksana untuk meninjau, meneliti, mengukur objek usaha lingkup usaha bengkel umum kendaraan bermotor; c) Memantau penyelenggara pelayanan proses perizinan; d) Menandatangani daftar perincian retribusi izin gangguan bukan industri; e) Mememeriksa dan memaraf pengajuan surat izin gangguan bukan industri untuk selanjutnya diteruskan kepada sekretaris dan kepala dinas; f) Menginventarisir data/dokumen dan penyelenggaraan proses perizinan. 4) Pengkoordinasian kegiatan di bidang pelayanan dan pengembangan terminal yaitu: a) Menyelenggarakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di terminal; b) Menugaskan kepada seksi sebagai pelaksana untuk meneliti,
memeriksa pengujian kendaran bermotor yang dilakukan secara berkala setiap 6 bulan; c) Memantau penyelenggara pelayanan pengujian kendaran bermotor ; d) Menginventarisir data/dokumen penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor. 5) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan terminal yang bukan unit pelaksana teknis (UPT) Dinas yaitu: a) Menyelenggarakan kegiatan pengolaan terminal yang bukan unit pelaksana teknis yaitu Terminal Sambu dan Terminal Belawan; b) Memantau penyelenggaraan pengolaan terminal yang bukan unit pelaksana teknis; c) Menginventarisir data/dokumen penyelenggaraan pengolaan terminal yang bukan unit pelaksana teknis. 6) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkup bidang sarana dan prasarana angkutan darat yaitu: a) Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja; b) Menugaskan seksi sebagai pelaksana untuk pengkosepan surat-surat yaitu Surat Pemberitahuan dan Surat Peringatan untuk Pengusaha yang belum mengurus izin dan yang melanggar peraturan dan ketentuan. 7) Penyiapan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang sarana dan prasarana angkutan darat a) Merumuskan instrument monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugastugas di bidang teknik sarana dan prasaran angkutan darat;
b) Menugaskan seksi sebagai pelaksana untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang teknik sarana dan prasaran angkutan darat; c) Memantau pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugastugas di bidang teknik sarana dan prasaran angkutan darat d) Menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang teknik sarana dan prasaran angkutan darat; e) Menyusun akuntabilitas kinerja bidang teknik sarana dan prasaran angkutan darat; f) Merumuskan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan peningkatan motivasi dan prestasi kerja di unit bidang teknik sarana dan prasaran angkutan darat dan mengajukan kepada atasan. 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu: a) Menerima dan mempelajari tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan; b) Merumuskan tindak lanjut pengorganisasian dan pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan atasan; c) Memantau pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan yang dilaksankan pelaksana; d) Memeriksa konsep bahan tindak lanjut yang disampaikan pelaksana, memaraf dan mengajukan kepada atasan untuk mendapat tanggapan dan persetujuan; e) Melaksanakan tindak lanjut tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tupoksi bidang teknik sarana dan prasarana angkutan
darat. d. Hasil Kerja Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat: 1) Rancangan kerja tahunan bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat; 2) Terselenggaranya pelayanan pemberian surat izin gangguan bukan industri lingkup teknik perbengkelan karoseri; 3) Terselengaranya pelayananan pengujian kendaraan bermotor; 4) Laporan implemntasi pelaksananaan tugas bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat; 5) Rancangan hasil tindak lanjut tugas-tugas lain.
7. Kepala Seksi Teknik Perbengkelan Karoseri a. Ikhtisar jabatan Menyelenggarakan pelayanan proses pemberian surat izin gangguan bukan industri lingkup teknik perbengkelan karoseri dan kegiatan lain yang mendukung penyelenggaraan tugas-tugas bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat. b. Tujuan Jabatan Melaksanakan pelayanan proses pemberian surat izin gangguan bukan industri lingkup teknik perbengkelan karoseri. c. Kepala Seksi Teknik Perbengkelan Karoseri mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut: 1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi teknik perbengkelan karoseri yaitu: a) Mengindentifikasi, mempelajari dan mengenali tugas-tugas seksi teknik
perbengkelan karoseri; b) Mempersiapkan rencana, program kerja tahunan seksi teknik perbengkelan karoseri; c) Melaksanakan rencana, program dan kegiatan tahunan seksi teknik perbengkelan karoseri. 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup teknik perbengkelan karoseri yaitu: a) Mengumpulkan dan mempelajari pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas seksi teknik perbengkelan karoseri; b) Membimbing unsur staf untuk memahami pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas seksi teknik perbengkelan karoseri. 3) Pengumpulan dan pengolahan data lingkup teknik perbengkelan karoseri yaitu: a) Menugaskan staf lapangan untuk mengumpulkan dan mengolah data lingkup seksi teknik perbengkelan karoseri sesuai Surat Perintah Tugas yang ditandatangani Kepala Dinas; b) Mempersiapkan konsep surat yang ditugaskan atasan lingkup seksi teknik perbengkelan karoseri dan mengajukan kepada atasan untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuan; c) Mengumpulkan arsip dan dokumen data lingkup seksi teknik perbengkelan karoseri baik untuk digunakan sendiri maupun untuk diteruskan kepada atasan. 4) Menyelenggarakan proses pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi
sesuai dengan peraturan pemerintah kota yaitu: a) Menerima dan memberi penjelasan kepada pemohon izin/pengusaha tentang
syarat-syarat
dan
proses
perizinan
lingkup
teknik
perbengkelan karoseri; b) Menerima surat permohonan yang telah didisposisi atasan dan mempersiapkan tindak lanjut proses dari permohonan tersebut; c) Menugaskan staf lapangan sesuai dengan Surat Penugasan dari Kepala Bidang untuk meninjau, meneliti, memeriksa dan mengukur objek usaha lingkup teknik perbengkelan karoseri; d) Menugaskan staf administrasi untuk memproses surat izin gangguan bukan industri lingkup teknik perbengkelan karoseri setelah semua persyaratan lengkap; e) Menandatangani formulir hasil pemeriksaan; f) Memaraf surat izin gangguan bukan industri lingkup teknik perbengkelan karoseri yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala Dinas; g) Menugaskan staf administrasi untuk menomori, membukukan, dan mengarsipkan berkas izin gangguan lingkup teknik perbengkelan karoseri; h) Memberikan Surat Izin Gangguan bukan industri lingkup teknik perbengkelan karoseri kepada pengusaha dan menyetor retribusinya kepada Bendahara Penerima. 5) Penyiapan bahan dan data pembinaan, pengawasan terhadap kegiatan perbengkelan yaitu: a) Menugaskan staf lapangan sesuai Surat Perintah Tugas dari Kepala
Dinas untuk melakukan pemeriksaan, penertiban, pembinaan, pengawasan
dan
penindakan
terhadap
usaha
lingkup
teknik
perbengkelan karoseri; b) Menyiapkan konsep surat pemberitahuan bagi pengusaha yang belum mengurus izin dan surat peringatan bagi pengusaha yang belum mengurus perpanjangan izin dan yang melakukan pelanggaran dan diajukan kepada atasan untuk mendapat tanggapan dan persetujuan; c) Menugaskan staf lapangan untuk mendistribusikan surat-surat lingkup teknik perbengkelan karoseri. 6) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas yaitu: a) Menyiapkan rancangan penyusunan laporan kerja dan menyampaikan kepada atasan. b) Menyiapkan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan peningkatan kinerja, motivasi, prestasi kerja seksi teknik perbengkelan karoseri dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD). 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu: a) Menerima dan mempelajari tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan; b) Menyiapkan tindak lanjut pengorganisasian dan pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan atasan; c) Memantau pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan; d) Memeriksa konsep bahan tindak lanjut, memaraf dan mengajukan kepada atasan untuk mendapat tanggapan dan persetujuan;
e) Melaksanakan tindak lanjut tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tupoksi seksi teknik perbengkelan karoseri. d. Hasil Kerja Kepala Seksi Teknik Perbengkelan Karoseri: 1) Konsep surat masuk dan keluar sebagai tindak lanjut lingkup teknik perbengkelan karoseri; 2) Konsep Surat Perintah Tugas lingkup teknik perbengkelan karoseri; 3) Pelayanan Pemberian Surat Izin Gangguan Bukan Industri lingkup teknik perbengkelan karoseri.
8. Staf Seksi Teknik Perbengkelan Karoseri a. Ikhtisar Staf Menyelenggarakan tugas administrasi, pelayanan pemberian surat izin gangguan bukan industri dan kegiatan lain yang mendukung pelaksaaan tugas seksi teknik perbengkelan karoseri. b. Tujuan Staf Melaksanakan tugas administrasi dan memproses pemberian surat izin gangguan bukan industri lingkup teknik perbengkelan karoseri. c. Seksi Teknik Perbengkelan Karoseri mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut: 1) Staf administrasi (1 orang PNS) yaitu: a) Melaksanakan pencatatan surat masuk dan keluar yang telah didisposisi Kepala Bidang kepada Kepala Seksi; b) Menerima dan mengetik konsep surat tindak lanjut dan mengajukan kepada atasan untuk mendapat koreksi ; c) Melaksanakan proses pemberian surat izin gangguan bukan industri
lingkup teknik perbengkelan karoseri yaitu pengetikan permohonan, pengetikan izin, penyusunan berkas izin untuk diparaf Kepala Seksi dan diteruskan ke Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala Dinas, pengetikan nomor izin yang telah ditandatangani Kepala Dinas, membukukan izin dan mengarsipkan berkas izin yang telah menyetor retribusi kepada Bendahara Penerima; d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tupoksi seksi teknik perbengkelan karoseri. 2) Staf lapangan (17 orang PNS) yaitu: a) Melaksanakan pendataan lingkup teknik perbengkelan karoseri; b) Melakukan peninjauan, penelitian, pemeriksaan dan pengukuran terhadap objek usaha bukan industri lingkup teknik perbengkelan karoseri sesuai dengan Surat Penugasan dari Kepala Bidang. c) Melakukan pemeriksaan, penertiban, pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap objek usaha bukan industri lingkup teknik perbengkelan karoseri sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas. d) Mendistribusikan Surat Pemberitahuan bagi pengusaha yang belum mengurus izin dan Surat Peringatan bagi pengusaha yang belum mengurus perpanjangan izin dan yang melakukan pelanggaran lingkup teknik perbengkelan karoseri.
9. Kepala Seksi Pengembangan Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor Kepala seksi Pengembangan Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Medan dengan tugas sebagai berikut:
a. Menyusun program seksi pengembangan Pengujian Kenderaan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Medan. b. Melakukan pembinaan kepada kepada seluruh staf seksi Pengembangan Pengujian Dinas Perhubungan Kota Medan. c. Berkoordinasi dengan para Kepala UPT Pengujian terhadap peningkatan pelayanan Pengujian Kenderaan Bermotor di Kota Medan. d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. e. Berkoordinasi dengan instansi lain. 10. Kepala Seksi Pengembangan Teknik Terminal a. Ikhtisar Jabatan Seksi pengembangan teknik terminal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan darat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan kegiatan lain yang mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat Lingkup Pengembangan Teknik Terminal. b. Tujuan Jabatan Melaksanakan pelayanan seksi pengembangan teknik terminal. c. Kepala Seksi Pengembangan Teknik Terminal mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut: 1) Penyiapan rencana, program yang kegiatan bidang teknis sarana dan prasarana angkutan darat yaitu: a) Mengindentifikasi, dan mengenali tugas-tugas Seksi Pengembangan
Teknik Terminal. b) Mempersiapkan rencana, program kerja tahunan Seksi Pengembangan Teknik Terminal kepada atasan untuk mendapat tanggapan dan persetujuan. c) Melaksanakan rencana, program dan kegiatan tahunan Seksi Pengembangan Teknik Terminal. 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbengkelan kroseri, pengembangan teknik pengujian kendaraan bermotor, dan pengembangan teknik terminal yaitu: a) Mengumpulkan dan mempelajari pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas pengembangan teknik terminal. b) Membimbing unsur staf untuk memahami pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas pengembangan teknik terminal; 3) Melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pelayanan, pengembangan pengeloaan terminal yang bukan unit pelaksanaan teknis (UPT) dinas dalam hal ini 2 (dua) terminal yaitu terminal penumpang sambu dan terminal penumpang belawan. 4) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas yaitu: a) Menugaskan staf lapangan sesuai SPT yang ditandatangani Kepala Dinas untuk melakukan penertiban pada Teknik Terminal b) Menyiapkan rancangan penyusunan laporan kerja dan menyampaikan kepada atasan. 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu:
a) Wajib mengikuti apel pagi dan apel bersama di Kantor Walikota Medan atau tempat lainnya sesuai dengan perintah b) Melakukan pemeriksaan, penertiban dan penindakan terhadap usaha bukan perusahaan industri antara lain pool angkutan barang dan angkutan orang. 11. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat a. Ikhtisar Jabatan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan tugas-tugas angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pengendalian dan ketertiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang lalu lintas dan angkutan darat di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Medan. b. Tujuan Jabatan Menyediakan pelayanan dan administrasi serta penyediaan data dan informasi dan bahan penyusunan rencana dan pelaksana kegiatan dan program dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan. c. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut: 1) Penyusunan Rencana Kerja Angkutan Darat, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengendalian dan Ketertiban yaitu: a) Mengumpulkan dan menyusun data/informasi yang relevan sebagai bahan penyusunan rencana kerja kegiatan dan program di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat. b) Mempelajari dasar-dasar regulasi penyelenggaraan tugas-tugas
Angkutan Darat, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengendalian dan Ketertiban. c) Menyusun dan merumuskan permasalahan lalu lintas. d) Menyusun dan merumuskan kebutuhan sarana dan prasarana untuk melaksanakan Angkutan Darat, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengendalian dan Ketertiban. e) Menyusun petunjuk teknis lingkup Angkutan Darat, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengendalian dan Ketertiban; f) Penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan Kota Medan; g) Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam kota, penetapan kelas dan jaringan jalan kota, penetapan jaringan lintas angkutan barang, rencana umum jaringan sungai dan danau; 2) Pelaksanaan proses dan pelayanan perizinan angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pengendalian dan ketertiban yaitu: a) Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan lainnya lingkup lalu lintas dan angkutan kota meliputi izin trayek angkutan, oprasi angkutan taksi, usaha angkutan pariwisata, usaha angkutan barang dan lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan kota; b) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dari aspek pengadaan sarana dan prasarana c) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian lingkup lalu lintas dan angkutan darat. 3) Pelaksanaan evaluasi penyusunan rencana kerja, pelayanan serta pengawasan dan pengendalian di bidang angkutan darat, manajemen dan
rekayasa lalu lintas dan pengendalian dan ketertiban. 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya yaitu: a) Menerima tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas secara tertulis; b) Mempelajari tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas; c) Merumuskan tindak lanjut dari tugas-tugas lain yang diberikan; d) Menugaskan pelaksana untuk mempersiapkan rumusan tindak lanjut; e) Memeriksa konsep bahan tindak lanjut sekaligus menyetujuinya dan atau membuat catatan-catan penyempurnaan untuk mendapatkan perbaikan kembali dari pelaksana; f) Meneruskan saran tindak lanjut kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan tanggapan atau persetujuan; g) Melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan tupoksi SKPD.
12. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. a. Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas pokok pada seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. b. Tujuan Jabatan Merencanakan dan menyusun program kerja di seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan. c. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas
sebagai berikut: 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. 3) Pengumpulan, pengolahan data lingkup Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. 4) Pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan Pemerintah Kota. 5) Penyiapan bahan dan data penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota, penetapan kelas jalan pada jaringan jalan, penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. d. Hasil Kerja Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. 1) Susunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. 2) Susunan petunjuk teknis lingkup Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. 3) Susunan pengumpulan dan pengolahan data lingkup Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. 4) Terselenggaranya kegiatan pelayanan di bidang Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan Pemerintah Kota. 5) Susunan bahan dan data penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota, penetapan kelas jalan pada jaringan jalan,
penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 6) Terselenggaranya tugas-tugas lain.
13. Kepala Seksi Angkutan Darat Kepala Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas sebagai berikut: a. Melakukan pembinaan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara Angkutan umum, dalam upaya memenuhi kebutuhan dan ketersediaan angkutan dari sisi : 1) Keselamatan. 2) Keamanan. 3) Kenyamanan. 4) Keterjangkauan. 5) Kesetaraan dan keteraturan. b. Melakukan pembinaan terhadap angkutan orang dan/atau barang yang menggunakan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor yaitu: 1) Pembinaan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek/Angkutan Kota : a) Pengaturan rute/trayek. b) Pengaturan tempat menaikkan/menurunkan penumpang/pangkalan. 2) Pembinaan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum/tidak umum tidak dalam trayek : a) Penetapan wilayah operasional angkutan taksi. b) Penetapan wilayah operasional angkutan Becak bermotor; c) Pembatasan wilayah operasional angkutan becak tidak bermotor.
3) Pembinaan terhadap angkutan orang dan barang di wilayah kota dengan menggunakan kendaraan bermotor maupun dengan kendaraan tidak bermotor yaitu: a) Pembatasan wilayah operasional angkutan beca bermotor maupun tidak bermotor; b) Pembatasan wilayah operasional angkutan berat/tonase tinggi; 4) Pembinaan Angkutan Barang yang menggunakan kendaraan bermotor umum/tidak umum yaitu: a) Sepeda motor. b) Mobil barang. c) Kendaraan tidak bermotor. 5) Penetapan jaringan trayek kota dan kebutuhan kendaraan bermotor umum berdasarakan: a) Tata ruang wilayah; b) Permintaan jasa angkutan; c) Ketersediaan jaringan lalu lintas; d) Keterpaduan moda angkutan.
14. Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban a. Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban Dinas Perhubungan Kota Medan
menyelenggarakan
tugas-tugas
penyiapan
rencana, program,
menyusun bahan petunjuk teknis, mengumpul, mengelola data lingkup pengendalian dan ketertiban dan penyiapan bahan data proses perizinan penggunaan jalan serta monitoring dan evaluasi.
b. Tujuan Jabatan Membantu tugas kepala bidang lalu lintas dan angkutan dalam hal menyediakan pelayanan lingkup pengendalian dan ketertiban Dinas Perhubungan Kota Medan. c. Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut: 1) Mempersiapkan rencana, program kegiatan rutin dalam hal ini memantau situasi lalu lintas. 2) Mempersiapkan bahan-bahan petunjuk teknis yang akan diterapkan di lapangan dalam lingkup pengendalian dan ketertiban. 3) Mengumpulkan dan mengelola data sebagai bahan masukkan untuk kajian kerja seksi pengendalian dan ketertiban. 4) Memberi pelayanan melalui izin yang dikeluarkan untuk menggunakan jalan di luar kepentingan lalu lintas. 5) Memberi pembinaan, pengawasan bagi para pemegang izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. 6) Membuat bahan evaluasi dan monitoring hasil kerja di lapangan. 7) Menerima dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang lalu lintas dan angkutan darat.
15. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara a. Ikhtisar Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara Dinas Perhubungan Kota Medan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kepelabuhan, kebandarudaraan, lalu lintas, angkutan laut, dan penunjang
keselamatan pelayaran, di lingkungan Pemerintah Kota Medan. b. Tujuan Jabatan Menyediakan rancangan rencana pekerjaan di Bidang Perhubungan Laut dan Udara. c. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara mempunyai mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Perhubungan Laut dan Udara. 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup kepelabuhan dan kebandarudaraan, lalu lintas dan angkutan laut dan penunjang keselamatan pelayaran; 3) Pelaksanaan proses perizinan, rekomendasi, dan pelayaran lainnya lingkup kepelabuhan, kebandarudaraan, lalu lintas dan angkatan laut, dan penunjang keselamatan pelayaran meliputi Surat Izin Berlayar (SIB), izin kegiatan pengerukan kegiatan reklamasi, izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal, izin usaha pelayaran rakyat, izin usaha perusahaan angkutan laut dan lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan kota. 4) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian lingkup kepelabuhan, kebandarudaraan, lalu lintas dan angkutan laut, dan penunjang keselematan pelayaran; 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang perhubungan laut dan udara; 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
d. Hasil Kerja Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara: 1) Susunan rencana, program Bidang Perhubungan Laut dan Udara. 2) Susunan petunjuk teknis lingkup kepelabuhan, kebandarudaraan, lalu lintas dan angkutan laut dan penunjang keselamatan pelayaran. 3) Terselenggaranya proses perizinan, rekomendasi, dan pelayaran lainnya di lingkup kepelabuhan, kebandarudaraan, dan lainnya sesuai urusan Pemerintah Kota 4) Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang Perhubungan Laut dan Udara; 5) Terselenggaranya tugas-tugas lain.
16. Kepala Seksi Kepelabuhan Dan Kebandarudaraan a. Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian lingkup kepelabuhan dan kebandarudaraan pada Dinas Perhubungan Kota Medan. b. Tujuan Jabatan Menyusun program kerja di kepelabuhan dan kebandarudaraan. c. Kepala Bidang Kepelabuhan dan Kebandarudaraan mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan. 2)
Penyusunan
bahan
Kebandarudaraan.
petunjuk
teknis
lingkup
Kepelabuhan
dan
3) Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan lainnya lingkup Kepelabuhan dan Kebandarudaraan meliputi izin kegiatan pengerukan, izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal dan lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan kota. 4) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian lingkup Kepelabuhan, dan Kebandarudaraan. 5) Penyiapan bahan dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. d. Hasil Kerja Kepala Bidang Kepelabuhan dan Kebandarudaraan: 1) Menyiapkan program kegiatan seksi Kepelabuhan dan Kebandarudaraan. 2) Menyusun bahan petunjuk teknis Kepelabuhan dan Kebandarudaraan. 3) Melaksanakan proses perijinan termasuk izin reklamasi perairan dan izin Pengerukan. 4) Mengadakan pengawasan dan pembinaan dalam lingkup Kepelabuhan dan Kebandarudaraan. 5) Menyiapkan monitoring dan evaluasi. 6) Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Bidang Laut dan Udara.
17. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut a. Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut pada Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas pokok bidang perhubungan laut dan udara lingkup lalu lintas dan angkutan laut.
b. Tujuan Jabatan Merencanakan program kerja di bidang lalu lintas dan angkutan. c. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas sebagai berikut : 1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan seksi lalu lintas dan angkutan laut. 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup lalu lintas dan angkutan laut. 3) Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan lainnya lingkup lalu lintas dan angkutan laut meliputi izin usaha perusahaan angkutan laut, izin usaha pelayaran rakyat, izin usaha ekspedisi dan lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan kota. 4)Penyiapan
bahan
dan
data
pelaksanaan
pembinaan,
pengawasan,pengendalian lingkup lalu lintas dan angkutan laut. 5) Penyiapan bahan dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. d. Hasil Kerja Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut: 1) Menyusun rencana program kegiatan seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut. 2) Menyediakan bahan petunjuk teknis Lalu Lintas dan Angkutan Laut. 3) Melaksanakan proses perijinan beserta izin usaha pada lingkup Lalu Lintas dan Angkutan Laut. 4) Mengadakan pengawasan dan pembinaan pada Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
5) Menyiapkan evaluasi berkala dan monitoring. 6) Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Bidang Laut dan Udara.
18. Kepala Seksi Penunjang Pelayaran a. Ikhtisar Jabatan Melaksanakan sebagian tugas bidang perhubungan laut. b. Tujuan Jabatan Menyiapkan perencanaan, program, dan kegiatan pada seksi penunjang keselamatan pelayaran. c. Kepala Seksi Penunjang Pelayaran mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 1) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penunjang keselamatan pelayaran. 2) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian lingkup penunjang keselamatan pelayaran. 3) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
19. Kepala Bidang Perparkiran a. Ikhtisar Jabatan Kepala
Bidang
Perparkiran
Dinas
Perhubungan
Kota
Medan
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup Parkir Khusus dan Parkir Harian dan menyelenggarakan fungsi : 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang perparkiran yaitu:
menyusun rencana program dan kegiatan di bidang perparkiran dengan sistem evaluasi tugas dan program seluruh hasil kerja staf perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan. 2) Penyusunan petunjuk tekhnis lingkup perparkiran yaitu: menyusun petunjuk teknis lingkup perparkiran mulai dari Parkir Khusus, Parkir Harian Wilayah I dan Parkir Harian Wilayah II di Kota Medan yang dibantu dengan 3 (tiga) kepala seksi. 3) Pelayanan perparkiran untuk tempat umum dan tempat khusus yaitu: meningkatkan pelayanan perparkiran untuk tempat umum dan khusus dengan mengoptimalkan seluruh petugas parkir dilapangan mulai dari pengawas dan juru parkir menyangkut pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir. 4) Pelaksanaan proses pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum yaitu: mempercepat pelaksanaan proses pemberian izin kepada para pemegang izin ataupun bagi pegawai atau tenaga honorer yang mengurus Surat Perintah Tugas (SPT) dan meningkatkan penyelenggaraan perparkiran di lapangan sesuai dengan lokasi tugas masing- masing dan memberikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir. 5) Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum dan jalan kota yaitu: membuat fasilitas parkir untuk umum dan jalan kota dengan memasang Traficon untuk pembatas jalan agar mudah kenderaan untuk diparkirkan di badan jalan. 6) Pelaksanaan pembinaan, Pengawasan, Pengendalian lingkup parkir yaitu: melakukan pembinaan suatu pengawasan di lingkungan parkir Kota
Medan dengan cara langsung turun kelapangan untuk memberikan arahan kepada para juru parkir agar bertugas dan membuat parkir resmi dilapangan dan melakukan Pengawasan pelaksanaan tugas juru parkir di lapangan. 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang perparkiran yaitu: melaksanakan monitoring kelapangan atau kinerja petugas dilapangan yaitu mulai dari tugas juru parkir dan Pengawas yang harus bertugas setiap hari yang dilapangan dan memeriksa penyetoran setiap harinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam Surat Izin maupun Surat Perintah Tugas. 8) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya yaitu menghadiri rapat yang diperintahkan ke Kepala Dinas Perhubungan dan melakukan pembinaan serta menanda tangani DP3 bagi PNS dalam melaksanakan tugas setiap harinya Kepala Bidang Perparkiran dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Parkir Khusus, Kepala Seksi Parkir Harian Wilayah I dan Kepala Seksi Parkir Harian Wilayah II, serta dibantu oleh staf umum untuk urusan kepegawaian, tata usaha dan oleh 1 (satu) orang bendahara pembantu yang bertugas menerima setoran retribusi parkir dan sekaligus menyetorkan
ke
kas
Pemko
Medan
melalui
Bendahara
Dinas
Perhubungan Kota Medan. b. Tujuan Jabatan Menyiapkan rencana kerja di bidang perparkiran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
c. Kepala bidang perparkiran mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut: 1) Penyusunan rencana verja di bidang perparkiran yaitu: a) Mengumpulkan dan menyusun data informasi sebagai bahan untuk rencana kerja di bidang perparkiran. b) Mempelajari dasar-dasar penyelesaian tugas di bidang perparkiran. c) Merumuskan kebutuhan dan dukungan prasarana sarana penyusunan program Bidang Perparkiran di Kota Medan. d) Menyusun rencana kerja tahunan Bidang Perparkiran. e) Mengajukan rancangan kerja Bidang Perparkiran kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk mendapat koreksi atau persetujuan. 2) Pelaksanaan kegiatan perencanaan kegiatan perparkiran di kota Medan yaitu: a) Merumuskan kebutuhan data dan informasi relevan di bidang perparkiran. b) Mengumpulkan data informasi suatu peningkatan PAD Kota Medan c) Melaksanakan tugas lanjut hasil rapat koordinasi kerja berdasarkan petunjuk atasan. 3) Melaksanakan monitoring evaluasi pendapatan retribusi parkir untuk pelaksanaan target PAD Kota Medan yaitu: a) Melaksanakan monitoring dan evaluasi target setiap lokasi parkir. b) Menyusun akuntabilitas kinerja di bidang parkir untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan. 4) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian tugas SKPD yaitu: a) Mewakili pelaksanaan tugas-tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan berdasarkan persetujuan tertulis atasan. b) Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas kepada atasan. c) Mengendalikan pelaksanaan penyusunan rencana dan evaluasi kerja.
5. Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan di Bidang Perparkiran Kota Medan yaitu: a) Membimbing bawahan untuk meningkatkan retribusi dan prestasi kerja b) Memantau pelaksanaan disiplin kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c) Menanda tangani DP3 bawahan, serta memberikan peringatan kepada bawahan yang menyangkut pelanggaran disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. d. Hasil kerja Kepala Bidang perparkiran: 1) Rancangan rencana kerja tahunan bidang perparkiran. 2) Laporan implementasi pelaksanaan tugas bidang parkir. 3) Rancangan hasil tindak lanjut tugas-tugas lain. 4) Meningkatkan motivasi dan prestasi kerja bidang parkir. 5) Meningkatkan disiplin bawahan.
20. Kepala Seksi Parkir Khusus a. Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Parkir Khusus Bidang Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran. Lingkup Parkir khusus dalam melaksanakan tugas pokok dan kegiatan antara lain: 1) Tugas dan Kegiatan : a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan parkir khusus b) Penyusunan bahan petunjuk lingkup parkir khusus c) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pelayanan di Bidang
Perparkiran Khusus dan pemberian izin penyelenggaraan parkir di tempat-tempat khusus. d) Pelaksanaan proses perizinan penyelenggaraan parkir di tempat-tempat khusus. e) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian lingkup parkir khusus. f) Penyiapan bahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan. 2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan: a) Menerima tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan secara tertulis. b) Mempelajari tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan. c) Meneruskan pelaksanaan tindak lanjut dari tugas-tugas lain yang di berikan. d) Menugaskan pelaksanaan untuk mempersiapkan rumusan parkir. b. Kepala Seksi Parkir Khusus mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut: 1) Mengumpulkan dan menyusun data mengevaluasi tunggakan retribusi penyetoran parkir. 2) Penyiapan rencana, program dan kegiatan parkir khusus. 3) Penyiapan bahan data pelaksanaan pelayanan di Bidang Parkir Khusus, pemberian izin penyelenggaraan parkir di tempat-tempat khusus.
c. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan yang meliputi Administrasi Umum, Kepegawaian, Urusan Izin Khusus, meneruskan dan memaraf suratsurat menyampaikan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Medan untuk diteruskan kepada atasan : 1) Menandatangani DP3 2) Menyelenggarakan Surat masuk dan keluar 3) Menaikkan target-target retribusi parkir khusus 4) Mendeteksi target retribusi parkir 5) Menata parkir parkir khusus : 900, 600 , 450 , 350, sejajar.
21. Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah I) a. Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah I) Bidang Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran. Lingkup Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah I) dalam melaksanakan tugas pokok dan kegiatan antara lain : 1) Tugas dan Kegiatan : a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan parkir tepi jalan b) Penyusunan bahan petunjuk lingkup parkir tepi jalan Wilayah I. c) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pelayanan di Bidang Perparkiran dan pemberian izin penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum (Wilayah I). d) Pelaksanaan proses perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum (Wilayah I).
e) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian perparkiran. f) Penyiapan bahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan. 2) Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan : a) Menerima tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan secara tertulis maupun lisan. b) Mempelajari tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan. c) Meneruskan pelaksanaan tindak lanjut dari tugas-tugas lain yang di berikan. d) Menugaskan pelaksanaan untuk mempersiapkan rumusan parkir. b. Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah I) mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut: 1) Mengumpulkan, menyusun data dan mengevaluasi tunggakan retribusi penyetoran parkir. 2) Penyiapan rencana, program dan kegiatan parkir (penataan parkir). 3) Penyiapan bahan data pelaksanaan pelayanan parkir tepi jalan umum, pemberian izin penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum (Wilayah I). c. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan yang meliputi Administrasi Umum, Kepegawaian, meneruskan dan memaraf surat-surat menyampaikan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Medan untuk
diteruskan kepada atasan : 1) Menandatangani DP3 2) Menyelenggarakan Surat masuk dan keluar 3) Menaikkan target-target retribusi parkir tepi jalan umum. 4) Mendeteksi target retribusi parkir. 5) Menata parkir dan sistem parkir :( 900, 600 , 450 , 300, sejajar).
22. Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah II) a. Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah II) Bidang Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perparkiran. Lingkup Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah II) dalam melaksanakan tugas pokok dan kegiatan antara lain: 1) Tugas dan Kegiatan: a) Penyiapan rencana, program dan kegiatan parkir tepi jalan b) Penyusunan bahan petunjuk lingkup parkir tepi jalan Wilayah II. c) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pelayanan di Bidang Perparkiran dan pemberian izin penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum (Wilayah II). d) Pelaksanaan proses perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum (Wilayah II). e) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian perparkiran. f) Penyiapan bahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan. 2) Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan: a) Menerima tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan secara tertulis maupun lisan. b) Mempelajari tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan. c) Meneruskan pelaksanaan tindak lanjut dari tugas-tugas lain yang di berikan. d) Menugaskan pelaksanaan untuk mempersiapkan rumusan parkir. b. Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah II) mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut: 1) Mengumpulkan, menyusun data dan mengevaluasi tunggakan retribusi penyetoran parkir. 2) Penyiapan rencana, program dan kegiatan parkir (penataan parkir). 3) Penyiapan bahan data pelaksanaan pelayanan parkir tepi jalan umum, pemberian izin penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum (Wilayah II). c. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan yang meliputi Administrasi Umum, Kepegawaian, meneruskan dan memaraf surat-surat menyampaikan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Medan untuk diteruskan kepada atasan : 1) Menandatangani DP3 2) Menyelenggarakan Surat masuk dan keluar 3) Menaikkan target-target retribusi parkir tepi jalan umum.
4) Mendeteksi target retribusi parkir. 5) Menata parkir dan sistem parkir :( 900, 600 , 450 , 300, sejajar).
23. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Tipe A Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Tipe A melaksanakan sebagian kegiatan Dinas di bidang pengelolaan Terminal Penumpang antara lain: a. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas/pekerjaan yang diberikan Kepala Dinas baik melalui perintah lisan maupun secara tertulis dan melaporkannya kembali kepada Kepala Dinas. b. Bertanggung jawab terhadap seluruh aset Pemerintah Kota Medan yang ada di UPT Terminal serta perawatannya antara lain: 1) Kondisi bangunan dan alat penerangan bangunan dan jalan. 2) Peralatan kantor, ATK dan rambu-rambu yang ada. 3) Kondisi taman dan Lingkungan Hijau. 4) Kondisi tempat berjualan seperti kios dan loket serta kamar mandi. 5) Kondisi jalan dan pelataran Angkutan Kota, AKDP dan AKAP. c. Menyusun dan melaporkan program yang akan dilaksanakan di UPT Terminal. d. Menyusun dan melaporkan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan urusan Umum lainnya baik berupa laporan harian maupun bulanan baik kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, kepada Kepala Tata Usaha dan kepada Bendahara Penerima Dinas Perhubungan. e. Bertanggung jawab terhadap seluruh staf dan kegiatan yang ada di UPT
Terminal dan melaksanakan pembagian tugas/pekerjaan antara lain : 1) Melaksanakan Apel Pagi jam 07.00, Apel Siang jam 14.00 dan Apel Sore jam 18.00. 2) Menempatkan petugas pemungut TPR, petugas pengaturan Lalu Lintas dan jaga malam, petugas administrasi, petugas pemungut retribusi kamar mandi dan petugas kebersihan. 3) Melaksanakan kegiatan Sabtu bersih bersama staf di lingkungan UPT Terminal. f. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Angkutan baik Angkutan Kota, Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP) antara lain : 1) Menaikkan dan menurunkan penumpang didalam terminal. 2) Memberangkatkan AKDP dan AKAP sesuai dengan jam jalan (Time Table) 3) Kenyamanan/keamanan penumpang yang tiba dan berangkat. 4) Memantau tarif yang berlaku yang telah ditentukan. g. Bertanggung jawab serta melaporkan setiap hari atas seluruh pungutan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di UPT Terminal antara lain : 1) Retribusi TPR, Retribusi Kamar Mandi, Parkir, Sewa Loket dan Sewa Kios. 2) Retribusi Ijin Memasuki Inti Kota, Ijin ke Bengkel dan Ijin Isidentil.
24. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) PKB Kepala Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Ditugaskan sebagai Pelaksana Harian Ka. UPTD Pengujian Medan. b. Melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan Kegiatan Teknis Penunjang meliputi : 1) Penyusunan Program UPT. 2) Pelaksanaan Pelayanan/Pembinaan pada UPT. 3) Menandatangani Metrix dan Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang wajib uji. 4) Pelaksanaan tugas-tugas yang diberiskan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. c. Melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.
BAB III GAMBARAN DATA RETRIBUSI IZIN TRAYEK
A. Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Izin Trayek Kota Medan 1. Prosedur Penetapan dan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Dalam hal untuk memperoleh retribusi izin trayek di kota Medan, maka direksi/pimpinan dari suatu perusahaan angkutan harus terlebih dahulu membuat surat permohonan kepada kepala Dinas Perhubungan Kota Medan untuk menerbitkan surat izin trayek/KPS dengan mencantumkan jumlah kendaraan serta nomor STNK masing-masing kendaraan dan masa berlaku uji kendaraan bermotor serta melampirkan fotocopy STNK bagi yang belum melakukan uji kendaraan bermotor. Selanjutnya petugas Dinas Perhubungan Kota Medan menerima permohonan dan kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas surat pemohon. Jika telah memenuhi persyaratan, maka direksi/pimpinan dari perusahaan angkutan tersebut wajib membayar tarif retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Medan sesuai jumlah kendaraan. Adapun tarif retribusi izin trayek yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: A. Retribusi Izin Trayek: 1. Mobil bus besar (27 tempat duduk keatas) Rp 50.000/kend/tahun 2. Mobil bus sedang(17-26 tempat duduk) Rp 40.000/kend/tahun 3. Mobil bus kecil (9-16 tempat duduk) Rp 35.000/kend/tahun 4. Mobil penumpang (1-8 tempat duduk) Rp 30.000/kend/tahun 5. Taxi Rp 40.000/kend/tahun B. Retrubusi Izin Trayek Insidentil
1. bus AKAP ke bengkel/ke pool Rp 5.000/sekali jalan 2. bus AKDP ke bengkel/ke pool Rp 2500/sekali jalan 3. bus AKAP dan AKDP memasuki inti kota: a. bus besar (27 tempat duduk keatas) Rp 20.000/sekali jalan b. bus sedang (17-26 tempat duduk) Rp 10.000/sekali jalan;dan c. angkutan kota ke luar kota Rp 15.000/kend Dan untuk kendaraan bermotor roda 3, izin tayek pengoperasiannya diberikan dalam bentuk Surat Perizinan dan Kartu Pengawasan untuk masa waktu pengawasan terhadap kendaraan bermotor roda tiga yang dioperasikan (Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor: 551.21/466). Tingkat penggunaan jasa retribusi izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jumlah tempat duduk pada kendaraan tersebut. 2. Prosedur Pembayaran Retribusi Izin Trayek Prosedur pembayaran retribusi izin trayek adalah sebagai berikut: 1. Pembayaran retribusi dengan menggunakan SSRD dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD jabatan atau SKRD tambahan. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Medan. 2. Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) dengan menerbitkan STRD oleh kepala daerah. 3. Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas. 4. Pembayaran retribusi akan diberikan tanda bukti pembayaran. 5. Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh kepala daerah.
3. Prosedur Penagihan Retribusi Izin Trayek Apabila retribusi izin trayek telah jatuh tempo sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka kepala daerah atau pejabat yang telah ditunjuk akan mengeluarkan surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi. Surat teguran tersebut dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran. Dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang. 4. Prosedur Penghapusan Piutang Retribusi Pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang kadaluarsa diatur dengan Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 14. Tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah sebagai berikut: 1. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan. 2. Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah provinsi yang sudah kadaluarsa. 3. Bupati/walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah kabupaten/kota yang sudah kadaluarsa. 4. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan peraturan daerah. 5. Ketentuan Pidana Pemungutan retribusi daerah dapat berlangsung dengan baik apabila wajib retribusi dengan penuh tanggung jawab melaksanakan semua kewajibannya di bidang retribusi daerah dengan benar. Hanya saja kondisi ideal ini tidak sepenuhnya dapat tercapai apabila
wajib retribusi karena kealpaan atau kesengajaannya tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Untuk mencegah agar hal ini tidak terjadi, maka dalam proses pengenaan dan pemungutan retribusi daerah perlu diatur ketentuan pidana yang akan memberikan sanksi pidana bagi wajib retribusi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan retribusi daerah. Adapun ketentuan pidana bagi yang melanggar retribusi izin trayek adalah sebagai berikut: 1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang. 2. Setiap orang pribadi atau badan yang karena sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan pelayanan, perizinan larangan dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) 3. Pelanggaran atas peraturan daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran. 6. Penyidikan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang reribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Adapun wewenang penyidik tersebut adalah sebagai berikut:
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan menjadi lebih lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana retribusi daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah. e. Melakukan pengledehan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah tersebut. g. Memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana retribusi daerah. h. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. i. Menghentikan penyidikan. Sebelum melakukan penyidikan, penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hal penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku (UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
B. Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek
Penerimaan retribusi izin trayek memang tidak mempunyai dampak yang terlalu besar bagi perekonian daerah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa penerimaan ini berguna bagi pembangunan daerah.
Berdasarkan jumlah unit yang tertera pada Tabel 1. Terdapat perbedaan jenis KPS/mobil angkutan umum yang terdiri dari mobil penumpang umum(MPU), bus dan bus besar. Kategori dan klasifikasi untuk KPS/mobil angkutan umum dapat dibedakan atas jumlah penumpang didalamnya. Dengan jumlah penumpang yang berbeda, maka tarif retribusinya akan berbeda setiap angkutannya. Untuk tarif mobil penumpang umum (MPU) pada tahun 2011-2013 stabil pada angka Rp 25.000/unit/tahun. Namun ditetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2014 yang baru, tarifnya berubah menjadi Rp 30.000/unit/tahun. Lalu untuk kategori bus, pada tahun 2011-2013 tarif stabil pada angka Rp 30.000/unit/tahun. Namun setelah ditetapkan Perda baru tarifnya berubah menjadi Rp 35.000/unit/tahun. Dan untuk kategori bus besar pada tahun 2011-2013 tarifnya Rp 35.000/unit/tahun. Namun setelah ketetapan Perda
baru berubah menjadi
Rp
50.000/unit/tahun. Dari tabel tersebut diketahui bahwa realisasi penerimaan retribusi izin trayek untuk KPS/mobil angkutan umum mengalami penurunan dan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Faktor yang menyebabkan naik-turunnya penerimaan realisasi ini diantaranya yaitu tahun-tahun sebelumnya sempat terjadi ketidakstabilan harga minyak sehingga banyak yang beralih menggunakan angkutan umum. Lalu mengalami penurunan kembali karena pengguna mulai beralih ke kendaraan pribadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa biaya operasional angkutan umum akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal lain yaitu banyak juga pengusaha yang enggan membayar dan mengalihfungsikan KPS/mobil penumpang umumnya tersebut. Dan KPUM merupakan penyumpang retribusi terbesar pada KPS/mobil angkutan umum.
Berdasarkan tabel 2, unit dari beberapa perusahaan taksi yang ada di kota Medan mengalami penurunan dan peningkatan yang cukup signifinikan dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan retribusi dapat berbeda setiap tahunnya disebabkan oleh unit dari taksi itu sendiri atau perubahan nilai retribusinya per unit. Pada tahun 2011-2013 nilai retribusi izin trayek untuk angkutan taksi berkisar Rp 30.000/unit/tahun. Namun berdasarkan peraturan daerah yang baru ditetapkan untuk tahun 2014, nilai retribusi izin trayek untuk angkutan taksi naik menjadi Rp 40.000/unit/tahun. Untuk tiga tahun yang lalu, penggunaan meningkat signifikan masyarakat menjadikan taksi sebagai pilihan angkutan. Penyumbang terbesar diperoleh dari angkutan taksi blue bird.
Berdasarkan tabel 3, penerimaan retribusi izin trayek untuk Becak Bermotor dari tahun ke tahun ke tahun tidak rutin setiap bulannya karena masa pembayaran izin setiap becak bermotor berbeda-beda yang dihitung mulai dari terbitnya izin trayek/KPS angkutan tersebut. Realisasi penerimaan retribusi izin trayek untuk angkutan beca bermotor masih jauh dari yang diharapkan. Namun untuk tahun 2015, dapat dilihat bahwa penambahan unit meningkat yang menyebabkan meningkatnya juga penerimaan retribusi izin trayek dibanding dengan tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan retribusi izin becak bermotor tidak mengalami perubahan. Tarif untuk retribusi izin trayek becak bermotor yaitu Rp 7.500/unit/tahun. Adanya angkutan beca bermotor tentu sangat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Namun pertumbuhan kepemilikan becak ini tidak sesuai dengan penerimaan retribusi. Karena banyak dari pemilik/pengusaha yang tidak membayar izin trayeknya.
BAB IV ANALISA DAN EVALUASI
A. Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Izin Trayek Kota Medan Prosedur pemungutan dan pembayaran retribusi izin trayek di kota Medan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan dan Izin di Bidang Perhubungan. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Medan juga mengacu pada ketentuan hukum yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan dengan tambahan peraturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah Di Bidang Perhubungan. Dalam prosedur pemungutan dan pembayaran retribusi izin trayek, Pemerintah Daerah memberikan wewenang kepada Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mengatur, melaksanakan, dan menjalankan prosedur pemungutan retribusi izin trayek/KPS dimana pemohon akan membuat surat permohonan dengan melampirkan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian pemohon akan melakukan pembayaran retribusi izin trayek/KPS sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku yang dilakukan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Medan apabila surat permohonan beserta seluruh berkas yang diajukan telah disetujui. Pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek pada saat ini sudah cukup baik, karena Dinas Perhubungan Kota Medan telah melakukan peremajaan bagi setiap trayek angkutan demi kenyamanan dan melindungi para pengguna angkutan, karena pelayanan dan keselamatan penumpang itu sangat penting. Tetapi juga perlu diadakan peningkatan kinerja oleh Dinas Perhubungan terlebih mengenai bidang retribusi izin trayek sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal lagi. Dinas Perhubungan juga akan melakukan survey
lapangan terlebih dahulu bagi perusahaan yang memohon izin trayek untuk melihat apakah trayek tersebut menggangu trayek yang lain atau tidak. Jadi, setiap angkutan mempunyai jalur trayek yang berbeda-beda.
B. Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek Berdasarkan tabel realisasi pada Bab III, realisasi penerimaan retribusi izin trayek Kota Medan untuk Mobil Penumpang Umum (MPU) mengalami penurunan. Tetapi berbeda dengan angkutan taxi dan becak bermotor yang mengalami peningkatan. Dalam realisasi penerimaan retribusi izin trayek ini yang menyumbang jumlah retribusi terbesar adalah Mobil Penumpang Umum (MPU) dengan jumlah izin terbanyak juga. Angkutan lain seperti becak bermotor atau taxi hanya sekedar cukup penerimaannya. Karena seperti yang kita ketahui, banyak becak bermotor pribadi yang tidak mau melaporkan usahanya kepada dinas terkait. Dan untuk saat ini juga, banyak Mobil Penumpang Umum (MPU) yang mulai dialih fungsikan menjadi mobil pengangkut anak sekolah dan lain-lain. Padahal izin trayek angkutan tersebut masih aktif dan terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Medan dan pengusaha seolah lalai tidak mencabut izin tersebut atau membayar, sehingga dinas terkait mengalami penurunan penerimaan. Hal ini disebabkan mengingat menurunnya daya minat masyarakat menggunakan angkutan umum. Dan tidak dapat diungkiri bahwa banyaknya masyarakat Kota Medan yang beralih untuk menggunakan kendaraan pribadi, terlebih sepeda motor. Terlebih lagi pada tahun 2015 kemarin, terdapat jenis moda transportasi berbasis online yang hadir meramaikan Kota Medan. Masyarakat kini semakin jauh meninggalkan penggunaan angkutan umum konvensional, yang menyebabkan penerimaan terhadap retribusi izin trayek pun menurun.
C. Hambatan dan Upaya Dalam Prosedur Pemungutan Retribusi Izin Trayek Kota Medan Sampai saat ini Dinas Perhubungan Kota Medan telah berupaya untuk melaksanakan pemungutan ini dengan baik dan akan lebih baik lagi kedepannya. Meskipun banyak kendala dan masalah yang dihadapi. Adapun kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek ini adalah: 1. Banyak angkutan terlebih Mobil Penumpang Umum yang sudah tua, hal ini menyebabkan izin trayek mesti dicabut/dihentikan untuk tidak beroperasi lagi. 2. Masih banyak terdapat angkutan/kendaraan yang beroperasi tanpa adanya izin operasi/KPS. 3. Lemahnya pengawasan oleh penegak hukum untuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan/angkutan yang sedang beroperasi, dimana hal ini juga disebabkan karena kredit angkutan telah lunas dan perusahaan/yayasan tempat dimana pemilik membeli kendaraan/angkutan sulit untuk melakukan kontrol. 4.Kurangnya kesadaran pemilik/pengemudi angkutan untuk melakukan pengurusan izin trayek/KPS. Dari berbagai permasalahan yang ada, hal utama yang menjadi kendalanya
adalah
kurangnya
kesadaran
pemilik/pengusaha
angkutan
untuk
melakukan pengurusan izin trayek karena pemilik/pengusaha tidak mau untuk membayar retribusi izin trayek/KPS. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut di atas, Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan beberapa upaya guna meningkatkan kinerja yang efektif dan efisien. Adapun pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut Pemecahan Masalah: Untuk meminimalisir atau mengantisipasi permasalahan yang ada saat ini, perlu dilakukan langkah-langkah antara lain:
1. Perlu diadakan sosialisasi kepada perusahaan, pemilik/pengusaha angkutan maupun pengemudi mengenai pentingnya retribusi izin trayek, menjelaskan mengenai peraturan maupun Undang-Undang yang mengaturnya, serta transparansi biaya oleh pihak pemerintah daerah. 2. Perlunya internal kontrol dan pembinaan dari pihak pimpinan unit Lalu Lintas Angkutan Darat maupun pimpinan perusahaan/yayasan penyedia angkutan terhadap angkutan yang beroperasi, agar tercipta kinerja yang efektif dan efisien. 3. Dan untuk pemilik/pengusaha angkutan yang telah terdaftar tetapi tidak mau membayar retribusi izin trayeknya, maka dari pihak Dinas Perhubungan Kota Medan akan memberikan Surat Peringatan (SP) 1 sampai dengan Surat Peringatan 3 dan apabila pemilik/pengusaha tidak melalukan pembayaran maka izin trayek angkutan tersebut akan dicabut paksa.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil uraian data tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dalam prosedur pemungutan dan pembayaran retribusi izin trayek, Pemerintah Daerah memberikan wewenang kepada Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mengatur, melaksanakan, dan menjalankan prosedur pemungutan retribusi izin trayek dimana pemohon akan membuat surat permohonan dengan melampirkan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian pemohon akan melakukan pembayaran retribusi izin trayek sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku yang dilakukan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Medan apabila surat permohonan beserta seluruh berkas yang diajukan telah disetujui. 2. Realisasi penerimaan retribusi izin trayek/KPS yang menyumbang jumlah retribusi terbesar adalah Mobil Penumpang Umum (MPU) dengan jumlah izin terbanyak juga yang disebabkan karena jumlah angkutan yang banyak berdasarkan daya permintaan masyarakat terhadap trayek yang ada. Animo masyarakat terhadap penggunaan kendaraan umum menurun, hal ini ditandai dengan berkurangnya nilai retribusi izin retribusi dan terus meningkatnya jumlah kendaraan pribadi baik kendaraan roda 4 atau roda sehingga banyak angkutan jenis Mobil Penumpang Umum yang dijual ataupun telah beralih fungsi. 3. Hambatan yang paling sering dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Medan disamping lemahnya pengawasan oleh penegak hukum adalah masalah kurangnya kesadaran pemilik/pengemudi
angkutan
untuk
melakukan
pengurusan
pemilik/pengemudi tidak mau membayar retribusi izin trayek/KPS.
izin
karena
4. Hadirnya transportasi online membuat daya minat masyarakat mulai menurun untuk menggunakan angkutan umum. Hal ini karena transportasi online memiliki fasilitas yang lebih baik daripada angkutan umum, baik dari segi harga, kenyamanan dan kemudahan bagi penumpangnya.
B. Saran Agar pelaksanaan pemungutan terhadap Retribusi Izin Trayek pada Dinas Perhubungan Kota Medan dapat dilaksanakan dengan baik dan memperoleh hasil yang optimal, maka yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah maupun Dinas Perhubungan Kota Medan adalah: 1. Adanya upaya para pegawai atau staf Dinas Perhubungan Kota Medan dalam meningkatkan disiplin kerja agar lebih produktif dan terarah. Dan memperbaiki pelayanan yang ekstra dalam bentuk Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan. 2. Perlunya diatur suatu mekanisme penyusunan dan pengawasan peraturan daerah yang lebih komprehensif sebelum ditetapkan. Dan perlunya pemahaman bersama tentang prinsip dasar pengenaan retribusi, dimana penetapan suatu retribusi tidak boleh ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah tetapi untuk peningkatan kualitas pelayanan. 3. Dinas Perhubungan Kota Medan perlu melakukan soaialisasi maupun penyuluhan baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat mengenai retribusi daerah khususnya retribusi izin trayek. 4. Pemerintah daerah dituntut dapat memfasilitasi masyarakat dengan angkutan umum yang lebih nyaman, yang dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum.
DAFTAR PUSTAKA
Undang – Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah Di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2) Keputusan Menteri Perhubungan No.KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum
Mardiasmo, 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011, CV ANDI OFFSET, Yogyakarta. Marihot. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT. RAJAGRAFINDO, Depok. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia 1, Salemba Empat, Jakarta.
