Pelaksallaan Asas-asas Pemilu dalam UU Pemilu
157
PELAKSANAAN ASAS-ASAS PEMILIHAN UMUM OALAM UNOANG-UNOANG PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS DI OKI JAKARTA TAHUN 1987)' Abdul Bari Azed Ada beberapa .tokror Wlllg lIIellyebabkall asasasas bebas dall ra/wsia da/alll pe/aksallaall pemi/i/wli 1111111111. he/IIIII rerlaksalla sehagailIIalla lIIesrillva. k/III.\·lIsllva di DKI iakarra pada ralJ/lII 1987. Adaplll1 .fokrorJakror YOllg II/ell/pellgamhi secara sigil1ifikal1 rerhadap pel1erapall osO.\' behas dOli rahasia rersebw. yairll parallla. ada/ah kedl/dl/kall pelllerillfahall sebagai pellve/ellggara pelllitihall 111171111/; kedI/O. kedl/dl/kall Parrai Potirik dan Ga/allgall Karva di do/alii peiaksallaall pelllitihall 111171111/; ketiRa. pellell/paran TPS (Telllpar Pellll/nguran SI/am) di dek(/{ kallfOr pelllerillfo/riperusahamr BUMN, di pe/'lllllahallikalllp/ek I1BRll illSlOmi pell/erillfah dOli TPS di seko/ah-seko/ilh.
I. Pendahuluan Latar Belakang
Negara-negara modern sekarang pada ulllumnya
tll e nd ~ISa rkall
dir inya kepada kedaulatan rakyat. buena memang diakui hahwa rakyat
merupakan sumher kekuatan tertingg i ya ng te rdapat oi
u~daJll
suatu
nega ra .. Ked aulatan rak ya t ini . kemudian dianika n sehaga i demok rasi. yang hennaknakan pemerintahan dari. oleh dan untuk rakyat. Demokrasi sehagai s istem pe me rintahan. dewasa ini tidak di rag uka n lagi eks isrc ns inya se rta tela h dianut o leh hampir semua pemerintahan di dunia ini. Wal aupun sang at subyektif. semua negara setidaknya pihak pemerintahan ya ng herkuasa menyata kan hahwa sistem pelllerintahannya dilaksanakan seeara delllokratis. I Tu li san illi merupakan ilH i~ari (bri thesis penuJis tJaJi.lm menyeles
NO/l/or 2 Ta/lIl1l XXX/
158
Hukum dan Pemballgunan
Pada saat ini bagi suatu negara adalah tidak mungkin dilaksanakan cara-cara demokrasi langsung sebagaimana negara polis jaman Yunani Kuno dahulu. Gagasan yang kemudian timbul adalah pelaksanaan demokrasi tidak langsung , yaitu melalui demokrasi perwakilan atau "representative democracy". Sebagai tindak lanjut dari konsep demokrasi tidak langsung, maka keterlibatan rakyat dalam proses keikutsertaannya dalam pemerintahan itu adalah dengan menunjuk para wakilnya yang akan duduk di dalam Lembaga Perwakilan. Para wakil rakyat inilah yang akan menyuarakan kehendak umum atau political will dari rakyat yang diwakilinya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945. asas Kedaulatan Rakyat. itu dapat dilihat dalam Pembukaannya dan Pasal I ayat (2). Asas Kedau latan Rakyat itu tidak menyebutkan harus dilaksanakan dengan pemilihan umum. Tidak ada kata-kata pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak berarti bahwa pemilihan umum itu tidak penting. Karena Pasal I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dimana antara lain dikatakan Negara Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang merupakan salah satu azas dalam Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang mengharuskan dilaksanakannya pemilihan umum dalam waktuwaktu tertentu . ' Dengan demikian pemilihan umum itu merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakannya , sebab pemilihan umum merupakan pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam praktek berbangsa dan bernegara . Illlernmionai Commission of Jurist, dalam konfrensinya di Bangkok pad a tahun 1965 telah merumuskan bahwa syarat dari masyarakat dasar bagi negara demokrasi perwakilan di bawah the rule of law adalah diselenggarakannya pemilihan umum yang bebas. Selanjutnya dirumuskan pula definisi tentang suatu pemerintahan demokrasi berdasarkan perwakilan , yaitu : suatu bentuk pemerintahan dimana warga negara melaksanakan hak yang sama, tetapi melalui wakil rakyat yang dipilih mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan-pemilihan yang bebas 3 Dalam kaitan dengan asas kedaulatan rakyat yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945. kemudian dihubungkan dengan ketentuan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat harus bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun, maka sudah menjadi dasar hukum yang kuat untuk
Harmaily Ihrahim. "Prose.\' dan Komentar Undan;:-Undang Pemilihan VII/LIm No. 2 Tahun 1980." Sinar Bakti. Jakarta. 1980. hal. 10.
2
~
Ismail Sunny. "Mekanisme Demokrasi Pancasila", Ak sara Baru. Jakarta. 1978. hal. 20.
April - Juni 2001
Pelaksanaan Asas-asas Pellliiu dalam UU PemiLu
159
mengadakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Oleh kelt'ena itu pemilihan umum yang bebas menurut Ismail Sunny, merupakan suatu keharusan dan suatu lembaga yang sangat vita l untuk demokrasi, Pemilihan umum yang bebas, berarti bahwa dalam suatu jangka waktu tertemu rakyat akan mendapat kesempatan untuk menyatakan hasratnya terhadap garis-garis politik yang harus diikuti oleh negara dan mayarakat, dan terhadap orang-orang yang harus melaksanakan kebijakannya itu.' Kesempatan bagi rakyat untuk menyatakan hasrat atau kemauan politiknya serta menentukan orang-orang yang harus melaksanakan kebijakasanaan politik rakyat tersebut, dilakukannya seeara serentak oleh segenap mayoritas warga negara dewasa dalam negara yang bersangkutan. Mengenai tujuan pemilillan umum di Indonesia paling tidak ada tiga tujuan , yang pertama, memungkinkan terjadinya pergantian pemerintahan seeara damai dan tertib. Kedua, kemungkinan lembaga negara herfungsi sesuai dengan maksud Undang-Undang Dasar 1945 dan keriga , unluk melaksanakan hak-hak asasi warga negara 5 Khusus dalam penyelenggaraan 4 (empat) kali pemilihan umum di masa Orde Baru, yaitu tahun 1971, 1977, 1982 , 1987, 1992 agaknya tujuan pemilihan umum sebagaimana yang' telah diuraikan di atas belum sepenuhnya tereapai, karena terjadi penyimpangan norma-norma dasar dan proses dari pemilihan umum itu sendiri. Lembaga Pemilihan Umum adalah suatu s istem norma dalam proses penyampaian hak pilih rakyat. Pengertian ini akan menunjuk pada jalinan kaidah-kaidah dan unsur-unsur yang masing-masing satu dengan yang lainnya berhubungan erat, saling ketergantungan , dan bilamana salah satu kaidah ,atau unsur d i antara kaidah-kaidah atau unsur tadi tidak berfungsi dengan baik, maka akan mempengaruhi seluruhnya, Dell1ikian juga pengertian pemilihan Ull1um sebagai suatu proses, menunjuk pada fase atau tahap demi tahap yang dilewati secara tertib dan teratur menurut kaidah-kaidah tertentu , sehingga penyampaian hak pilih warga negara terwujud sebagaimana mestinya , Undang-Undang Pemilihan umum anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat pada Pemerintahan Orde Baru, yaitu UndangUndang Nomor 15 Tahun 1969 yang telah beberapa kali mengalami
4 Ismail Sunny , Meneari Kea(li/an, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 405 . .~ Hannaily Ihrahim. Pcmilihan Umum tli Indonesia. Dalam Berdiskusi l-Iukulll Tata Negara Menjelang Siuang UIllUIlI MPR 1978. Pusal Studi Hukum Tala Negara. Fakullas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1981 , hal. 13.
Nomor 2 Tahun XXXI
160
Hukum dall PembanXlll1un
perubahan, yaitu pertallla dengan Undang-Undang NomoI' 4 Tahun 1975; Undang-Undang NomoI' 2 Tahun 1980 dan keliga. denga n Undang-Undang NomoI' I Tahun 1985, se lalu meneantumkan asas-asas langsung , umum , bebas dan rahasia. Namun dalam praktek pelaksanaannya terjadi penyimpanganpenyimpangan terhadap as as-as as langsung, umum, bebas dan rahasia. Terlihat ada suatu kepentingan didalam pelaksanaannya, sehingga muncul gagasan untuk menamoah asas jujur dan ad il atau 'jurdil'.
kedua.
n. Permasalahan Pemilihan umum lahun 1987 didasarkan pad a Tap MPR NomOI' III /MPR 1983 . Pasal I ketetapan ini juga menyatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyal herdasarkan Paneasila dalam nega ra Republik Indonesia (ayat I). Pemilihan Umum diselenggarakan pemungutan suara seeara langsung. umum hebas dan rahasia (ayat 2). Pemungutan suara yang dimaksudkan da lalll ayal (2) Pasa l ini dilaksanaka n serentak di se luruh wilayah negara Republik Indonesia (ayat 3). Tulisan ini hanya membatasi pelaksanaan asas-asas pemilihan umum yang diterapkan di OKI Jakarta pada tallUn 1987 yang menyangkul permasalahan : I. Bagaimana praktek pe laksanaan asas-asas pemilihan llmum , langsung. umum, bebas dan rahasia di OKI Jakarta pada tahun 198?? 2. Apa hambatan-hambatan yang mungkin terjadi sehllbungan dengan pelaksanaannya? Masalahnya: apakah hak pi lih wa rga negara sudah dijalankan sesua i dengan asas-asas pemilihan umum? 3. Kepentingan-kepentingan apa yang ter lihal dari pelak sanaan asas-asas pemi lihan umum rersebut khllsusnya bagi penye lengga ra pemilihan umulll ? Ill. Pelaksanaan Asas-Asas Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Studi Kasus di DKI Jakarta Tahun 1987) Oitinjau dari seg i kependudukan , maka heterogen ilas penduduk OKI Jakarta sang at tingg i. Bukan hanya dari segi etnis, letapi juga dari seg i usia, pendidikan. tingkat sasial maupun budaya. Hampir semua suku bangsa yang ada di Indonesia terwakili dan tinggal eli kota Jakarta. Begitu
April - .Il1l1i 200!
Peiaksanaan Asas-asas Pemilu dalam UU Pemilu
101
pula warga negara asing, baik yang karena proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia, maupun yang masih memegang Warga Negara Asing. Tingkat mobilitas penduduk Jakarta terhitung tinggi , begitu pula tingkat komunikasi yang terjadi. Belum lagi posisi kota Jakarta yang menjadi pusat dari berbagai aspek kehidupan, sang at mempengaruhi karakteristik warga OKI Jakarta. Untuk mengetahui seeara pasti penduduk OK! Jakarta, maka di bawah ini disajikan data sampai akhir 1986, yaitu : Menurut Registrasi Resmi Keeamatan Penduduk Laki-Iaki
6.329.997 Jiwa
Penduduk Wan ita Penduduk WNI Laki-Iaki
3.004 . 197 Jiwa 3.273.322 Jiwa
Penduduk WNI Wanita Penduduk WNA Laki-Iaki
2 .596.5 82 Jiwa 44.478 Jiwa 44.61 5 Jiwa
Penduduk WNA Wanita Penduduk Musiman
3.322.800 Jiwa
I. 154 . 179 Jiwa
Jumlah
7.481 .176 Jiwa
(Sumber : Buku Saku Jakarta 1986)
Begitu pula dengan pelaksanaan pemilihan umum. kOla Jakarta menjadi barometer dan tolok ukur bagi perkembangan poltitik nasional. Khusus mengenai pelaksanan asas-asas pemilihan umum di Jakarta pad a tahun 1987 dasar hukwmnya dapat kita jumpai seeara hierarki adalah sebagai berikut : 1. Ketetapan MPR Nomor I1I/ MPR/ 1983 Pasal 1 ayat (I dan 2) . 2 . Undang-Undang Nomor I tahun 1985 , Bab VIII, Pasal I ayat (I). 3. PP. Nomor 35 tahun 1985 , Bab VIII , Pasal 96 ayat (1). Ketetapan MPR No. IIl/ MPRIl983, Pasal I ayat (I), menyatakan bahwa, "Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam negara Republik Indonesia. Ayat 2, menyatakan bahwa, "Pemilihan umum diselenggarakan dengan pemungutan suara seeara langsung , umum, bebas dan rahasia". Undang-Undang No. I TalJUn 1985 Pasal I ayat (2) menyebutkan. "Pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan Oemokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara latlgsung, umum. behas clan rahasia". Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 19R5 Pasal 96
Nomor 2 Tahul1 XXXI
162
Hukllm dan Pel1liJollMUlUII1
ayat (I). menya takan hahwa. "Pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota OPR. OPRO 1. dan OPRO 11 dilaksanakan serentak dalam satu hari pada tanggal yang sama di seluruh wilaya h Repuhlik Indonesia secara langsung, umum. behas dan rahasia ". Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Pennusyawaratan/ Perwakilan Rak ya t. yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 yang lelah beberapa kali mengalami perubahan. yaitu pertam3 dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1975. kedua. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 dan kcriga. Undang-Undang Nomor I Tahun 1985 selalu mencamumkan a"iS langsung. umum. bebas dan rahasia. Yang dimak sud dengan remilihan yang bersifar : I.
Langsung.
bahwa
rak ya r pemilih
mempunyai hak umuk seClra hati Iluranmya tanpa
menu rut
langsung memnerikan suaranya. perantara dan tingkatan. 2. Umum, hahwa pada dasarnya selllua warga negara yang. mcmenuhi persyaratan min imal dalam usia. yairu sudah genap herusia 17 rahun atau sudah rernah kain. berhak ikut memilih dalam pemilihan dan yang telah berusia 21 lahun berhak dipilih. Jadi pemilihan be rsifat umum. berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh hagi sCliap /scmua
warga negara. Illenurut persyaratan asasi (hasic) tertemu. seperti rersehut diatas. Pe rsyaratan lain-lain. ya ng tehnis atau roliris. retari sema{a-mata cJ ihuhungkan dengan adanya praklek pelaksanaan dan
tujuan pemilihan serta fungsi badan/lemhaga yang disusun. 3. l3ehas. hahwa seliap warga nega ra ya ng herhak mcmilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya unruk melakukan remilihan sesuai dengan hati nuraninya tanpa adanya pengaruh. teka nan a tau paksaan dari s iapapun dengan canl apapun. 4.
Rahasia. hahwa remilihan dijamin o leh peraruran dan ridak akan diketahui oleh pihak s iapapun dengan jalan "parun. siapapun ya ng dipilihnya . Pemilihan memberikall suaranya rada su ral slIara dt:ngan lidak d apar diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan (secret hallot).
Meninjau pelaksanaan asas langsung . umum. hehas dan rahasia berarti melihat sejauh mana asas-asas itu benar-be nar direrapkan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 19X7 di OKl Jakarta masih mengandung kekurangan-kekurangan dalam hubungan dengan asas pemilihan umum yang langs ung. umum, hehas dan
Al'ril - J//Ili 2001
Pelaksanaan Asas-asas Pemilu dalam UU Pemilu
163
rahasia. Adapun kekurangan-kekurangan tersebut cenderung lllengenai asas bebas dan rahasia. Ada beberapa faktor yang lllenyebabkan asas-asas hebas clan rahasia dalam pelaksanaan pemilihan U11lum, belulll terlaksana sebagaimana mestinya. khususnya di DKI Jakarta pada tahun I 9R7. Pertama, adalah kedudukan peillerintahan sebagai penyelenggara pemilihan umul11; kedua, kedudukan Partai Politik dan Golongan Karya di dalam pelaksanaan pemilihan umum; ketiga, penempatan TPS (Te11lpat Pemungutan Suara) di de kat kanto r pemerintah/perusahaan BUMN. di perumahan/komplek ABRIlinstansi pemerintah dan TPS di sekolah-sekolah. A. Kedudukan Pemerintah sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Dasar hukum yang 11lenyebutkan bahwa peillerintah sehagai penyelenggara pel11ilihan umUIll adalah Pasal R ayat ( I) UU. No . 15 tahun 1969 yang telah 11lengalailli beberapa kali perubahan. dan terakhir dengan UU. No. 1 tahun 1985 yang 11lenyatakan pe11lilihan umUIll dil aksanakan oleh pemerintah dibawah pil11pinan presiden. Berdasarkan Pasal 8 UU. No. 15 tahun 1969 itu. srruktur penyelangara pemilihan umum dikuasai oleh pejabat pusat lllaupun pejahar daerah beserta aparatnya. mulai dari Panitia Pemilihan Tingkat 11. Panitia Peillilihan Tingkat I, Panitia Pendaftar dan Pemilill. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan bagi warga negara Republik Indonesia di luar negeri." Mengenai hal ini sejauh pemerintah dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilihan umU11l masih dapat berdiri di tengah-tengah. bersikap jujur dan adi!. tidak akan menjadi pennasalahan. Tetapi pada kenyataannya. kedudukan pemerintah sebagai penyelenggara pemi!ihan umum hanya menguntungkan kepentingan satu kontestan saja, yakni Golongan Karya. Dalam Pasal 8 ayat (3) UU. No. 15 tahun 1969 disebutkan bahwa, "Untuk melaksanakan pemilihan umum dengan diketuai Menteri Dalam Negeri yang bertugas dan seterusnya Mengenai Lembaga Pemilihan Umum. dalam strukturnya dibedakan atas dua bagian yang berbentuk Dewan. Kedua Dewan itu ialah Dewan Pimpinan, yang beranggotakan para Menteri-menteri dan unsur pemerintah lainnya dan Dewan Pertimbangan yang di ketuai oleh Menteri Kehakiman. (, Lillat Pasal 8. 13 Jail 23 lJU. No. 15 Tahun [969. Lemharan Negara R.I.
No. 58.
Namar 2 Tahun XXXI
T;11111l1
19h{).
164
Hukufll dan PembanKlll1t:l1l
Jika dikaitkan dengan tugas masing-masing dewan tersebut , maka jelaslah sejauh mana fungsi masing-masing unsur pemerintah, para parpol dan golkar seeara hakiki. Tugas Dewan Pimpinan antara lain adalah " menentukan garis-garis kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan umum". dan mengambil keputusan atas pertimbangan-pertimbangan dan usul -usul yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan. Di lain pihak lugas dari Dewan Pertimbangan hanyalah memberikan pertimhangan dan usul -usul helaka 7 lelaslah e1isini hahwa tugas Dewan Pimpinan dalam LPU adalah lebih kual dibandingkan denga n tugas Dewan Pertimbangan. Memperhatikan tugas-tugas dialas maka segal a kebijaksanaan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pemilihan umum tetap di tang an Dewan Pimpinan yang seluruhnya terdiri dari unsur pemerintah.
B. Kedlldllkan Partai Politik dan Golongan Karya dalam Pelaksanaan Pemilihan Umllm Ketetapan MPR No. III/MPR / 1983 , Pasal 3 ayat (2). menyatakan. "Pemilihan umul11 diselenggarakan oleh Presiden IMandararis MPR dengan memberikan peranan seeara efektif kepada ketiga organisas i kekuatan sosial politik dalam kegiatan pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat pusat maupun Jaerah yang selanjutnya diatur dengan UndangUndang". Dari rumusan Ketetapan MPR ini. dapat diambil kesimpulan bahwa yang periu ditingkatkan ialah peranan ketiga organisasi sosial politik. Hal itu dapal dilihat dari : Pertama, Pasal 8 ayal (4 .a) tentang mengikutsertakan unsu r Partai Politik dan Golongan Karya dalam Pan ita Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkal II dan Panilia Pemungutan Suara.
Kedua , ayat (7 huruf b) adalah mendudukkan Partai Politik elan Golongan Karya dan Dewan Pertimbangan sebagai anggola. Keliga , Pasal 20 ayat (I) adalah memberikan hak dan kewajiban ya ng sama pad a ketiga organisasi kekuatan sosial politik dalam me laksa nakan kampanye.
Lillal Pa sal 10 ayat (3) Pcrt.l[ uran Pemerintah No. 35 tahun 1985 lenta llg Pelaks'1I1aan lJl J No. 15 lallun 1969 Icntang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan PernlllsYClwarat,lIl l Perwakilan.
7
April - ./IIIIJ 2(}()!
Pelaksanaan Asas-asas Pemilu dalam UU Pemilu
165
Keempar. dan bahwa Partai Politik dan Golongan Karya dapat mengirimkan
wakilnya menjadi saksi dalam perhitungan suara (Pasal 22 a ayat (2)). Namun dalam prakteknya. unsur Partai Politi k dan Ga langan Karya, khususnya wak il PPP dan PD!, di dalam struktur pelaksanaan pemilihan umum tersebut hanya sebagai pelengkap saja. Kalau kita mau secara . konsekwen terhadap maksud dan tujuan Ketetapan MPR No. 1Il/MPR1l983 tentang Pemilihan Umum, maka sudah semestinyalah unsur-unsur Dewan Pimpinan LPU (jika bukan sebagai Ketua . mungkin sebagai Wakil Ketua) disamping sebagai anggota. Dengan demikian unsur Partai Palitik dan Galangan Karya akan turut berperan secanl efektif dan nyata dalam menentukan pelaksanaan penyelnggaraan pemilihan lImlim baik di tingkat pusa! maupun tingkat daerah. bahkan sampai ke organorgan/unit-unit yang terendah di TPS/KPPS dan bagian pendaftaran pemilih . Inilah ya ng dimaksud partisipasi seutuhnya dari Partai Polirik clan Golongan Karya. "
C. Pellempatall TPS (Tempat Pemullgutall Suara) Fakror lain ya ng menyebabkan asas oeoas dan rahasia dalam pelaksanaan pemilihan lImum belum terlaksana seoagaimana mestinya . khususnya oi DKI Jakarta adalah penempatan TPS. Penempatan TPS yaitu. perra ilia. daerah perkantaran pemerintall/pe rusahaan BUM N. kedllo. pemukiman komp leks ABRlllnstansi Pemerintah dan ketiga . di sekolahsekalah. Dari uraian has il pemilihan umum 1987. terlihat jelas halma penempatan TPS-TPS khusus terse but, re lah mempengaruhi asas hehas dan rahasia bagi pegawai negeri/pegawai BUMN. Mitos yang oerkembang dikalangan masyarakat, hahwa pegawai negeri harus memilih Golongan Karya telah mewarnai pelaksanaan pemilihan umum. terutama dalam pemilu-pemilu 1971. 1977. 19i12. 19i17. 1992. Terlepas dari henar atau tidaknya mi[Qs ini. tampaknya asas behas dan rahasia sudah ticlak ada jaminannya lagi. Hal ini terlihat pero leilan Golongan Karya IOO '!! di instansi pemerinrah dan BUMN. seperti di Bulog, Arsip Nasional dan Departemen Sosial. Juga pada unit Korpri H Budiman S. SagaJa. Masalal1 Pcranan dan Kedudubll Panai Poiilik dan Golongan Karya ualam Pemil ihan Umulll 1982: SU(ltu KOlllt!l1lar Terhadap Ull Tentallg Peruhahan Ala s UU Pemilu. Artikel dalam Majalah Hukum dan Pemb;:lI1gunan. No. I. Ta lmn Kc-X.
lanuari 1980.
Nomor 2 Tal1lm XXXI
166
HU/.:.U11l dOli Pcmhollgflll{l/l
Tingkat Pusat dan Unit Korpri Tingkat Wilayah Pemda DKI .Iakarta. hampir 100%. Kemungkinan lain yang memilih partai polilik lain (Iidak memilih golkar) adalah pegawai negeri yang hampir pensiun alau vang tidak punya Iabatan lertentu di inslansi pemerintah/BU MN tempal van1' bersangkutan bekerja. Selanjurnya TPS khusus di sekolah-sekolah dalam prakleknya mewajibkan para pemilih s iswa SLT A yang hampir seluruhnya haru pertama kali meng1'unakan hak pilihnya. sehingga teljadi semacam intimidasi yang mengharuskan para s iswa memilih tanda gall1bar tert entu.
Selain ini hertentangan dengan asas hebas dan rahasia. juga penell1patan-penempatan TPS-TPS lersehut bertemangan dengan keleIlluan Pasal 97 ayal (2) Peraturan Pemerimah No. 35 Tahun I'J X5 "ang ll1enetapkan. "Call1aI/ KelUa PPS menetapkan jumlah dan letak TrS dalam wilayah kerjanya" . .Iadi penempatan TPS-TPS pada lempal-ICmpat rcrsehUl henentangan dengan aturan hukulll. ya iw mencmparkan di dL:kar
kamor-kamor halamannya.
pemerimah/ BUMN
alau
eli
sekolah-seknlah
Icnnasuk
MCllgcllai pelaksanaan asas-asas rcmilihan umUIll. keriga pill1pinan kekuatan sosial politik waktu ilu. Ketua Umum DPP PI'I'. 1-1 . Ismail Hasan Metareulll. rnenyatakan hahwa. asas langsung dan Ullllllll sudah dilaksanakan secara hemr. namun asas hehas dan rahasia. ilu menyangkut aparatur pelaksana pemilihan L1111UIll. tcrutama ;lparalur pelaksana eli daerah. makin jauh dari Ihu KOla Negara. makin kasar tingkah laku/sikap petu1'as di hidang pelaksanaan pcm ilihan umuIl1 .· .Iuga asas jujur dan adil. harus herlaku dalam hal -hal pcl'lk sa llaan kamp3nye. penyediaan dana dari pemerintah ullluk para
rL:sen~1
Pt.:lllilu
penewpan didalam me laksanakan kampanyc remi lu penetapan saksi-",ksi dari
ketiga
orgal1lsasl
reserta
pemiiu.
sikap
pemerintah
sehagai
penyelenggara pemilu terhadap Pegawai Nege ri SipiL sehuhungan dengan haknya umuk memilih maupun dipilih /dicalonkan dalam pemilihan umum sampai dengan lata cara pengumuman hasi l-hasi l rerllitungan suara melalui RRI. TVRI. maupun media massa lainnya. Secara singkal asasasas jujur dan adil harus mendasari se luruh aspek dan segala .icnis kegialan pelaksanaan dan pengawasan pemilihan UIllUIll. dCIl1iki'Ill menu rut Ismail Hasan Metareulll.
WaW
'J
1i/ll"i/ . ./lIlIi 2{)()/
PelaksQllaan Asas-asas Pemilu dalam UU Pemilu
167
Sementara itu menurut Ketua Ul11um OPP POI , Soeljadi (waktu itu) , asas bebas dan rahasia didalam pelaksanaannya belum sesua i dengan aturan perundang-undangan. Hal illl disebabkan lemahnya fungsi pengawasan, terutal11a di TPS-TPS. Juga surat panggilan kepada pemilih tidak sampai. serra soal pel anggaran-pelanggaran yang teriadi. Panwaslakpus sal11pai ke Panwaslakcal11 tidak berfungsi dengan seeara baik, sehingga kalau ada pelanggaran-pelanggaran terhadap penyimpangan pelaksanaan asas-asas hehas dan rahasia ini diusahakan c1iselesa ikan secara dal11ai saja"'. Selanjutnya menyangkut soal perhitungan suara mlil ai dari TPS , kecal11atan, Tingkat I. Tingkat II , serta secara nasional. lIlasih diragukan kebenarannya . Lain lagi pendapat Ketua OPP Golongan Karya. Jacoh Tobing yang berpendapat, bahwa asas luber di da lam pelaksanaannya di lapangan ada aspek positif dan aspek negatifnya. Asas langsung lIlisalnya. lIlenUrUI Jacob Tobing, diupayakan jangan sampai warga negara ya ng mCIll[llinyai hak untuk memilih tida k dapat menggunakan hak pilihnya seca ra haik. mengingat wil ayah Republik Indonesia yang dari sudul geografi yang sa ngat luas ini bisa saia surat panggilan tidak sampai. Asas langsllng dan asas ulllum sela lu berkaitan erat dengan tingkat kelllajuan hangsa. Tata cara pelllberian suara . kellludian terdaftar di dalam pemilih tidak bisa tidak hak-hak mereka teljamin dan terlaksana dengan ba ik. Mengena i asas bebas dan rahasia, antara ketentuan perundang-undangan yang herlaku dengan praktek pe laksanaan dilapangan adalah sama. Aspek lain mengenai asas luber ini menurut OPP Golongan Karya ini telah dijadikan komod iti poli tik bagi partai pol itik peserta pemil ihan umum umuk melllperoleh simpati. Keinginan asas juju r dan ad il , bukan merupakan asas pelll il ihan ulllum. Tetapi sifat pemilihan ulllum yang temunya menghas il kan adil dan jujur. Jacob Tobing herrendapat, jangan kekalahan yang diderita oleit organisasi peserta pe miliitan umum yang lain dikaitkan dengan asas langsu ng , umum. bebas clan raitasia tanpa adanya as as jujur da n adil. "
IV. Penutnp Berdasarkan hasi l uraian di muka maka dari pennasalaitan pelaksanaan asas-asas remi lihan umum cia lam pelaksanaa n relllilihan
10 II
Wawancara Pellu lis dengan Kct ua Umum DPP POI. Sot: ljaui. tallggal 4 Mei 1993 Wawancara Penulis t1engan Ket ua DPP Golonga n Karya. Jacoh T ohlllg. di Ja karta
langal 27 Apri l 1993.
NOl/lOr 2 Tahun XXXI
l68
Huku1Jl dal1 PcmiJollglflUll1
umum di OKI Jakarta pada tahun kesimpulan dan saran sebaga i berikut.
1987 dapat diajukan
heherapa
A. Kesimpulan 1.
Asas kedaulatan rakyat di dalam Pasal J ayat (I) UUO 1945 tidak menyebutkan adanya pemi!ihan umum. Namun tidak adanya kata-kata pemilihan umum tersebut tidak berarti UUO 1945 menel11patkan pemilihan Ul11um tidak penting karena kedaulatan rakyat yang menjadi salah satu asas di dalam UUD 1945 yang mengharuskan dilaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu tertentu.
2.
Peneantuman asas langsung. umum. bebas dan rahas ia dalam peraturan perundang-undangan 111enganai pemi!ihan U111U111 memang sengaja diatur untuk 111elindungi ke-demokrasi-an pelaksanaan pemilihan umum.
3.
Pelaksanaan asas-asas pemilihan umum. khususnya asas bebas dan rahasia di DKI Jakarta pada tahun 1987 belum teriaksana sebagail11ana mestinya. Hal itu disebabkan antara lain kedudukan pemerintah sebagai penyelenggara pemilihan umum. kedudukan partai politik clan golongan karya dalam pelaksanaan pemilihan llmum serta penentllan tempat pemungutan suara (TPS).
B. Saran I . Perlu diusahakan penyempumaan/perombakan atas KetetapanKetetapan (TAP) MPR, Unda ng-Undang Pemilihan Umu111 dan undang-undang lain yang berkaitan dengan pemilihan umum untuk mengingat eita-eita dan tekad untuk melaksanakan UUD 1945 seeara mumi dan konsekuen. 2. Pemerintah sudah waktunya membagi porsi penyelenggara pel11ilihan umum kepada organisasi peserta pemi!ihan umum, Lel11baga Swadaya Masyarakat (LSM). tokoh-tokoh masyarakat, organisasi profesi clan lembaga kemasyarakatan lainnya. 3. Perlunya dipikirkan bahwa disamping asas " Iangsung , umum. bebas dan rahasia" ("Iuber"), pemilihan umum di masa l11endatang hanls pula didasarkan atas as as "jujur" dan "adi!" yang meliputi seluruil proses penyeIenggaraan pemiliilan umum . Atau secara singkat asas jujur dan adi! harus mendasari se!uruh aspek dan segal a jenis kegiatan pelaksanaan dan pengawasan pemi!ihan umum.
April - .illni 2001
Pelaksanaan Asas-asas Pemilu dalam UU Pemilu
169
DAFTAR PUSTAKA Ibrahim, Hannaily. "Pemilihan Umum di Indonesia." Dalam Berdiskusi Hukum Tata Negara Menjelang Sidang Umum MPR 1978, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Jakarta, 1981
----------
Proses dan Komentar Vndang-Vndang Pemilihan VIII"'" No. 2 Tahun 1980. Jakarta: Sinar Bakti, 1980
Indonesia. Pe raturan Pemerintah No. 35 rahun 1985 tentang Pelaksanaan UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggoraanggota Badan Permusyawaratan/ Perwakiian. Indonesia. Undang-Undan g terang PelllililwlI U/1/l/In AllggOla-{/lIggOla Badan Pernlllsvo\Va raranl Penvakilan Rakval. UU No. 15 T"llIln 1969. Lembaran Nega ra R.1. Tahun 1969, No . 58. Martosoewignjo, Sri Soemamri. Tenlang LemiJoga-Lembago Melluml UUD 1945. Bandung: Alumni. 1986
Negor!l
Prosedur dan Sisrem Perubahan KOlIsritllsi. Bandung: Alumni. 1979 ---------
Masalah Kedaulatan Rakyar Berdasarkan UVD 1945 rlalalll Padlllo Wahjollo (ed . . \). Masalah Keratanegaraan Dewosa Illi. Jakarta: Ghalia Indonesia , 1984
Sagala, Budiman S. "Masa lah Peranan dan Kedudukan Partai Politik oan Golongan Karya dalam Pemilihan Umum 1982 : Suatu Komentar Terhadap UU Tentang Perubahan Atas UU Pemilu" Artikel dalam Majalah Hukum dan Pembangunan, No. I, Tahun Ke-X, Januari 1980. Soenario. Sisrem Parlelllenter, Jakarta: Tirtamas , 1950
Sisrem
Parrai dan Sislelll Pelllilihall .
Sunny, Ismail. Mekanisme Dernokrasi Pal/casita. Jakarta: Aksara Barll, 1978
--------- . Mencari Keadilall. Jakarta: Ghalia Indonesia , 19R I --------- Pembagian Kekuasaan Negara. Jakarta: Aksara Baru, 1978 ---------. Pergeseran Kekuasaan Eksekurif. Jakarta: Calindra, 1965
Nomor 2 Tahun XXXI
