PELAKSANAAN 27 PULUH
Tunjangan Kementerian Direktur Pelaksanaan (dua puluh tujuh) 1. Undang-Undang Negara Nomor 47, Nomor 2.
Nomor 3.
15
Negara Nomor 66, Nomor 4400); 4.
Peraturan Tunjangan Dalam Negeri 2013 Nomor 1
5.
Peraturan Tunjangan Energi Republik
6.
Peraturan Tunjangan Kehutanan 2013 Nomor 198); Peraturan Tunjangan Kelautan dan Indonesia Tahun
8.
Peraturan Tunjangan Kesehatan 2013 Nomor 200)
Tahun
Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Ind onesia Tahun 2013 Nomor 201); 10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2013 t en tang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kem enterian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 202); 11. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 201 3 tentan g Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan KemenJeria n Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 203) ; 12 . Peraturan Presiden Nomer 85 Ta hun 201 3 ten tang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lin gkunga n Kem ent erian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lem ba ran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 204); 13. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 20 13 tenta ng Tunjangan Kinerja Pegawai d i Linglrungan Kemen t erian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 205); 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 20 13 tentang Tunjanga n Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Da erah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 13 Nom or 206 ); 15. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 201 3 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lem b aran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 207); 16. Peraturan Presiden Nomor 89 Ta hun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Linglrunga n Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2013 Nomor 208) ; 17. Peraturan Presiden Nomor 9 0 Tahun 20 13 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkunga n Kernenteria n Perhubungan (Lembaran Negara Republik In donesia 20 13 Nomor 209); 18. Peraturan Presiden Nomor 91 Ta h un 2013 tentang Tunjangan KineIja Pegawai di Lingku ngan Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik In donesia Tah un 20 13 Nomor 210); 19. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Linglrungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 211); 20 . Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 201 3 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkun gan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomer 212);
4
-2-
22 . Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 20 13 t entang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21 4); 23. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21 5) ; 24. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2013 t entang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Na sional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (1embaran Negara Republik Indones ia Tahun 2013 Nom or 216); 25. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2013 ten tang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Ba dan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 217); 26. Peraturan Presiden Nomor 99 Tah un 2013 te.n tang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan SAR Nasional (Lembaran Negara Republik Ind onesia Tahu n 2013 Nomor 218); 27. Peraturan Presiden Nomor 100 Ta hun 2013 ten t ang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Repuolik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2 19); 2"8. Peraturan Nomor 10 1 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja. Pegawai di Lingkungan Perpustaka an Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 220); 29. Peraturan Presiden Nomor 102 Ta hun 20 13 te ntang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat J eral Dewan Ketahanan Nasional (Lembaran Negara Rio Ju blik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 22 1); 30. P '''.lturan Presiden Nomor 103 Tahun 2 0 13 tentan g T I lj angan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat J d eral Ombudsman Republik Indonesia (Lem baran N ara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 222); 31. P
, turan Menteri Keuangan Nom or 190 j PMK.05 j 2012 t , la ng Tata Cara Pembayaran Dalam Ra ngka Pelaksanaan A aran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERA URAN DIREKTUR JENDERAL PERBE NDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAl PADA 2I (DUA PUL.lJH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARAj LEMBAGA.,lf
-3-
Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1.
Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri S ipil dan Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Unda ng Nomor 43 Tahun 1999.
2.
Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri a dalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat d alam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
,
.
3. Pegawai di lingkungan Kementerian Energi d an Sumber Daya Mineral adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dala m suatu jabatan dan bekerj a secara penuh pada satua n organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumher Daya Mineral. 4.
Pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan adalah P'-'rTa wai Negeri dan Pegawai lainnya yang b erdasarkan ) utusan Pejabat yang berwenang diangkat dala m suatu tan dan bekerja secara penuh pada satuan orga nisa si lingkungan Kementerian Kehutanan . . . gawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan ;rikanan adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya illg berdasarkan Keputusan Pej abat yang berwenang langkat dalam suatu jabatan d a n bekerj a secara penuh )a da satuan organisasi di lingkungan Kementerian . elautan dan Perikanan. Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah egawai Negeri da n Pegawai lainnya yang berdasarkan J{eputusan Pejaba t yang berwenang diangk at dalam s u atu Jcl.batan dan be erj a secara penuh pada satuan organisasi d i lingkungan Kementerian Kesehatan.
I.
Pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah Pegawai Negeri d an Pegawai lainnya _ 19 berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bek erj a secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
o. Pegaww: di lingkungan Kemen teria n Lingkungan Hidup a dal al Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang b l..oi sarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bek erj a secar a penuh. pada satuan di lingkungan Kernenterian Lingkungan Hidup. 'l1
-4-
Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri. 10. Pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pej abat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan d an bekerja secara penuh pada satuan organisasi d i lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 11. Pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainn y a yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pek erj aan Umum. 12. Pegawai di lingkungan Kementerian Pemb angunan Daer ah Tertinggal adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang dic;l.ngk at dalam suatu jabatan dan bekerj a secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. 13 . Pegawai di lingkungan Kementerian Pe ndidika n· dan V I I Ju dayaan adalah Pegawai Negeri dan Pega wai lainnya g berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang gkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara p enuh la satuan organisasi di lingkungan Kementerian d idikan dan Kebudayaan. 14
wai di lingkungan Kementerian Perdaganga n adalah a wai Negeri dan Pegawai lainnya yang b er dasa rkan )u tusan Pejabat yang berwenang diangk at dala m suatu ltan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi ingkungan Kementerian Perdagangan.
15
wai di lingkungan Kementerian Perhu bungan adalah . wai Negeri dan Pegawai lainnya yang b er dasa,.rkan utusan Pejabat yang berwenang diangk at dalam suatu l tan dan bekerja secara penuh p ada satuan orga nisa si m gkungan Kementerian Perhubungan.
1
di lingkungan Kementerian Sosial a d alah Pegawai !e ri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputus an bat yang berwenang diangkat dalam suatu jab atan d an .erja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan 1enterian Sosial.
1 7 . Pegawai di lingkungan Kementerian Tenaga Kerj a
d an Transmigrasi adalah Pegawai Neger i dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang b erwe nang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara p enu h pada satuan organisasi cji lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. l( .
-5 -
dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Lem b aga Penerbangan Antariksa Nasional. 19. Pegawai di lingkungan Badan Intelijen
Negara adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam, suatu jabatan dan bekerja secara penuh p a da satuan orga nisasi di lingkungan Badan Intelijen Negara.
20. Pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya , ,yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara p enuh" p ada satuan organisasi di lingkungan Badan Koordina si Keamanan Laut.
21. Pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang d iangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara p enuh pada satuan organisasi di lingkungan Ba d an Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 22. Pegawai di lingkungan Badan Na sional Penempat an dan Pe rlin dungan Tenaga Kerja Indonesia adala h Pega wai e ri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputus an lbat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan d an erja secara penuh pada satu an organisasi di lingkun gan an Nasional Penempatan dan Perlindungan Ten a ga 'a Indonesia.
2. (
a wai di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang asarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat m suatu jabatan dan bekerj a secara p enuh pada u an organisasi di lingkungan Badan Penga was Ten aga -dir.
24.
'a wai di lingkungan Badan SAR Na sional adalah Pega wc.li seri dan Pegawai lainnya yang berd asarkan Kep utU'san a bat yang berwenang diangkat dalam suatu j abatan dan erja secara penuh pada satuan orga nisasi di lin gk u ngan Ian SAR Nasional.
2
a wai di lingkungan Badan Standarisasi Na sional a dalah ,awai Negeri dan Pegawai lainnya yang b erdasarkan utusan Pejabat yang berwenang dia ngkat dalam suatu ltan dan bekerja secara pen uh pad a satuan organisasi Il1gkungan Badan Standarisasi Nasional.
2
' wai di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik m esia adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yan g berwena ng diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara p enu h pada satuan organisasi cji lingkungan Perpustak aan Nasional Republik Indonesia.U
-6-
lainnya yang berdasarkan Keputu s an Pejabat ya ng berwenang diangkat dalam sua tu j abatan d an bekerja secara penuh pada satuan organisasi d i lingkunga n Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Na sional. 28. Pegawai di lingkungan Sekretaria t J en d eral Om bud sman Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri d a n Pegawa i lainnya yang berdasarkan Keputusa n Pej abat ya n g berwenang diangkat dalam suatu j a batan dan bekerja secara penuh pada satuan organis a si di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik In don e sia. 29. Kementerian NegarajLembaga adalah kementerian negara j lembaga pemerintah non kementeria n n egaraj lembaga negara. 30. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanju t nya d isingka t KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa d a ri Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan seba gia n k ewen angan dan tanggung jawab penggunaan anggaran p a da Kement r ia n NegarajLembaga yang bersangkuta n. 31 . Pejabat 1 ' m buat Komitmen yang selanjutnya disingk at PPK
adalah cj abat yang melaksanakan k ewenangan PAj KPA untuk mengambil keputusan d a n j atau tind a kan yang d Cl L mengakibatkan pengeluaran atas beban Angga ran .d apatan dan Belanja Negara (APBN). 3(
tbat Penanda Tangan Surat Perin ta h Membayar yang njutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang 'diberi ,renangan oleh PAjKPA untuk melakukan pengujia n atas m intaa n pembayaran dan m ener bitkan perintah Ibayaran.
33
dahara Pengeluaran adalah ora n g ya n g ditunjuk untuk erima, menyimpan, membayar k an, m enatau s a h akan, 1 mempertanggungjawabkan uang u ntuk keperlua n B Lilja Negara dalam pelaksanaan APBN pada k antor j er Kementerian NegarajLemb aga.
34 .
ftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang se1anjutnya but DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran y ang u n akan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam la ksanakan kegiatan pemerin tahan s e bagai pela ksana an A
N.
35 .
rat Permintaan Pembayaran Langs u n g yan g selanjutnya c.. . but SPP-LS adalah dokumen y ang d iterbitkan oleh PPK, d.. am rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak j ld ahara Pengeluaran.
36.
-a t Perintah Membayar Langsung yan g selanjutnya d :but SPM-LS adalah dokumen yan g diterbitkan oleh PL.J a bat Penanda Tangan Surat Perintah Mem bayar (PPSPM) untuk mencairkan dana yang b ersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagjp.an kepada p enerim'a hakjBendahara Pengeluaran .,(,{
-7-
bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran belanja Pegawai Negeri Sipil telah dihitung dengan b enar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan k ep a da negara apabila terdapat kelebihan pembayaran. 38. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat J enderal Perbendaharaan y a ng memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk mela ksa nakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara. 39. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitk an oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beb an Anggaran Penda p atan dan Belanja Negara berdasarkan SPM. BAB II RUANG LINGKUP Pasa12 Peraturan Direktur Jenderal ml mengatur petunjuk pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja pada 27 (dua puluh tujuh) Kementerian NegarajLembaga, yaitu: 1.
Kementerian Dalam Negeri.
2.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Kementerian Kehutanan. 4.
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5.
Kementerian Kesehatan.
6.
Kementerian Komunikasi dan Informatika.
7.
Kementerian Lingkungan Hidup.
8.
Kementerian Luar Negeri.
9. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Krea tif. 10. Kementerian Pekerjaan Umum. 11. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. 12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . 13. Kernenterian Perdagangan. 14. Kementerian Perhubungan. 15. Kementerian Sosial. 16. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 17. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional. 18. Badan Intelijen Negara. 19. Badan Koordinasi Keamanan Laut. 20. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 21. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 22. Badan Pengawas Tena.ga Nuklir4 -8 -
26. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasiona l. 27. Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. BAB III PRINSIP DASAR PELAKSANAAN Pasal3 Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan t ertentu di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selain diberikan pengh a silan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. Pasal4 (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud d alam Pasal 3, tidak diberikan kepada: a. Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang tidak mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian NegarajLembaga berkenaan; b. Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diberhentikan untuk sementara atau d inonaktifkan; c.
Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lemba ga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
d. Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diperbantukanj dipekerjakan pada b adanj instansi lain di luar lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga berkenaan; e.
Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yan g diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam be bas (ugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
f.
Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diangkat sebagai pej abat fungsional Gur u dan Dosen; dan
g.
Peg wai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana .diatur d al m Peraturan Pemerintah Nomor 23 Ta h u n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah g engan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.Q
-9 -
dalarn Pasal 2 yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja diatur dengan Peraturan MenterijPirnp inan Lembaga rnasing-rnasing. (3) Kernenterian NegarajLernbaga yang rnernperoleh alok asi Tunjangan Kinerja bertanggung jawab terhadap k ebenaran pernbayaran Tunjangan Kinerja rna sing-rnasing Kernenterian Negaraj Lernbaga. (4) Berdasarkan tanggung jawab sebagaim ana dimaksu d pa d a ayat (3), Menterij Pirnpinan Lernba ga rnen gatur tata cara pernbayaran Tunjangan Kinerja pada Kernenterian Negaraj Lernbaga rnasing- rnasing. Pasal5 Alokasi dana pernbayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada 27 (dua puluh tujuh) Kernenterian NegarajLernbaga sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 untuk Tahun Anggaran . 201 3 disediakan dalarn DIPA rnasing-rnasing Kem enterian Negara j Lernbaga. Pa sa16 (1) Tunjangan Kinerja diberikan sesuai besaran Tunj angan
I(' ncrja Pegawai sebagairnana Lampiran pada Per aturan 'iden Tahun 2013 yang rnengatur rnengenai Tunjangan erja Pegawai di Lingkungan Kernenterian Negaraj baga sebagairnana dirnaksud pada Pa sal 2. lj a ngan Kinerja di lingkungan Kementerian Negaraj l baga sebagairnana dirnaksud pada Pasal 2 dibayarka n litung rnulai bulan Juli 20 13. Pasal7 ( 1)
a T
Pegawai di lingkungan Kernenterian Negaraj Lernba ga gairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 yang d ia ngk at gai pejabat fungsional dan mendapatka n Tunjangan -esi rnaka Tunjangan Kinerja d ib ayarkan seb esar .ra Tunjangan Kinerja pada kelas j abatannya dengan j angan Profesi pada jenjangnya.
(2) L ;i Pegawai di lingkungan Kernenterian Pendidikan ··d an 1· lu dayaan yang diangkat sebagai pej aba t fungsionar dan 1dapatkan Tunjangan Profesi selain Guru dan Dosen lea Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesa r s elisih a ntara j angan Kinerja pada kelas jabatannya d engan j angan Profesi pada jenjangnya. (3 )
bila Tunjangan Profesi yang d iterirna sebagairnana ksud pada ayat (1) atau ayat (2) lebih besa r dari !j a ngan Kinerj a pada kelas j abatannya maka d ibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada
- 10 -
tujuh) Kementerian NegarajLembaga Tahun 2 01 3 terjadi penurunan penghasilan, akan diberik an tunjangan sebesar selisih dari tunjangan yang diterima dengan Tunjangan Kinerja seb a gaimana dalam Peraturan Presiden tersebut.
ditetapkan t ambah an selama ini diteta pkan
Pasa19 Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebank an p a d a APBN tah un anggaran bersangkutan. BABIV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 10 (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kem enterian NegarajLembaga sebagaimana d imaksud d alam Pa sal 2 dilaksanakan oleh KPA melalui penerbitan S PM-LS kepada Bendahara Pengeluaran. (2) Bendahara
Pengeluaran melakukan pem bayaran Tunjangan Kinerja melalui transfer ke rekening Pegawai.
(3) Tata cara p embayaran Tunjangan Kinerj a
k e pad a Pegawai diatur oleh Kementerian Negaraj Lembaga m a sing-mas ing. Pasal 11
r
menyusun Daftar Nominat if Pembayaran Tunj anga n erja untuk kebutuhan setiap bulan.
(2) Ii
dasarkan Daftar Nominatif Pembaya ran Tunj angan t.:rJa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d isu sun a p itulasi Daftar Nominatif Pembayaran Tunj angan crJa.
(1)
1: (3)
tar Nominatif Pembayaran Tunj angan Kinerja s )a gaimana dimaksud pada ayat (1) term asuk k ebutuhan tl lj angan pajak yang ditanggung oleh Pemerintah s esuai k ' ntuan peraturan perundang-undangan di bidang p t ajakan. Pasal 12
(1) B rd asarkan
Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran T . jangan Kinerja sebagaimana dimaks ud d a lam Pa sal 11, ,'j" mengajukan SPP-LS Pembayaran Tunjangan Kin erja k a da PPSPM .
(2) A . dasar SPP-LS sebagaimana dim a k s ud p a d a ayat (1), P. -.J M menerbitkan SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja. '.
(3) SPM-LS diterbitkan untuk k eb}ltuh an Tunjangan Kinerja bulan berkenaan.(.f
- 11 -
pem b ayaran
(5) Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Juli sampa i Desember 2013, SPM-LS sebagaimana d imaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan mencantumkan p otongan Paj ak Penghasilan Pasal 2 1 (PPH Pasal 21) d an p a da saat pengajuan ke KPPN dilengkapi dengan Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 2 1. (6) Pembayaran Tunjangan Kinerja mulai Ta hun Anggaran 20 14, SPM-LS sebagaimana dimaksud p ada ayat (2) diterbitkan tanpa potongan Pajak Penghasilan. Pasal 13 SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerj a disa mpa ik an ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri dokumen s ebagai berikut: a. SPTJM dari KPA yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam La mpiran I Peratunin Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; b. Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan KineIj a yang memuat kebutuhan pembayaran u ntuk seluruh Pegawa i yang berhak menerima tunjangan serta tela h m emperhitungkan kewajiban pajak, yang dibuat sesuai d engan format sebagaimana tercantum d a lam La mpiran II I eraturan Direktur Jenderal Perbenda h araan in i. Pasal14 Ta t Sf"
da
ra pengajuan SPM dan penerbitan SP2D d ilakukan i ketentuan yang mengatur tentang tata cara pembayaran
ra ngka pelaksanaan APBN. Pasal 15
PC' (I
P L
yaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementeria n /Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 d ibuat daftar tersendiri dan diaj ukan terpisah dari Belanj a li lainnya. BABV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16
(1) Tunjangan
pada Kementerian NegarajLembaga ,. yang selama ini telah diterima diperhitungkan sebagai faktor pengurang pembayaran Tunj a ngan Kinerj a .sejak diberlakukan nya pemberian Tunjangan Kinerja ini.
(2) Tunjangan
pa da Kementerian Negara jLembaga yang selama ini luah diterima sebagaimana dima ksud pa da ayat (1) adalah:
a. Imbalan Jasa Tunjangan Penin gkatan Prestasi Kerja Pegawai, Honorarium Pelaksana Tugas Pelayanan J a sa Teknologi, Imbalan Pelayanan J asa Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Imbalan J asa Pendid ikan Langsupg pada Kementerian Energi dan Su m b er Daya Mineral; q - 12 -
c. Tunjangan Kompensasi Pekerjaan Umum;
Kerja
pad a
Kementerian
d. Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negani p a da Kementerian Perdagangan. Pasal17 (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkun gan Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dala m Pasal, 2, terhitung mulai Juli 2013 dapat diajukan berupa: a. Tunjangan Kinerja yang belum dibayarkan; atau b. Kekurangan Tunjangan Kinerj a bagi Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 16 dan memperhatikan ketentuan sebagaima na dimaksud pada Pasal 7 ayat (1). (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja pada tah un 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 6 (enam) bulan. (3) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunj angan Kinerja sebagaim na dimaksud pada aya t (1) yang memuat kebutu h< n pembayaran untuk seluruh pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan jiban pajak dan faktor pengurang, dibuat sesuai gan format sebagaimana tercantum d alam Lampiran III turan Direktur Jenderal Perbendaharaan in L Pasal 18 Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2013 kan diajukan pada Tahun Anggaran 20 13, diterima di m itra kerja paling lambat tanggal 27 Desember 2013 LIn kerja.
y 1
r
Pasal 19 ", ngajuan SPM-LS sebagaimana d imaksud dalam Pa sal N mitra kerja menerbitkan SP2 D paling lambat tanggal mber 2013.
At e. 18 . 30
Pasal20 Pe u S P2 kepc. tan
ran pembayaran Tunjangan Kinerja atas SPM-LS da n ,ebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 dan Pa sal 19 yang berhak menerima dilaksanakan paling lambat 21 Februari 2014. Pasal21
(1)
rangka melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerj a sebagaimana dimaksud d a lam Pasa l 20, Bendahara Pengeluaran menyimpal} dana dimaksud pad a rekening Bendahara m
- 13 -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 3 1 Desember 2013 tidak disetor ke Kas Negara. (3) Dalam hal terdapat sisa dana penyalura n p embaya ran Tunjangan Kinerja sebagaimana d imaksud d alam Pasal 20, sisa dana dimaksud wajib disetor k e Kas Negara pa ling lambat tanggal 24 Februari 2014. (4) Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana d im aksud p ada ayat (3) menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) akun 423913 penerimaan kembali belanj a lainnya TAYL. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal22 KPA wajib menyusun laporan keuangan dana pem bay aran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuan gan mengenai tata cara penyusunan dan pe nyajian laporan keuangan b elanja subsidi dan belanja lain- lain. Pasal23 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Tunjangan pada Kementerian Negaraj Lem b aga sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dicabut dan dinyatakan tid ak berlaku. Pasal24 Peraturan Direktur Jenderal ditetapkan.
III1
mulai berlak u pada tanggal
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2 0 13 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
NTO HARJOWIRYONO
- 14 -
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Y ang bertanda tang an di bawah ini : Na ma
... ... ... ... .. ... . .. ...... .. .... , ... ... ... ... ... . (1)
NIP
.. . ... .... .. ..... . ... ...... ..... . ... ...... .. .. .. . (2)
Jabatan
... .. .... (3) ... .. .... selaku Kuasa Pengguna Angg aran
deng an ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas pencairan dan penggunaan dana pembayaran Tunjangan Kinerj a Pegawai sebesar Rp .. ...... .. .. ..... .. ...... .. .. ..... (4) (.. .. ...... .. (5) ... .. .... ... rup ia h) termasuk bertanggung jawab terhada p kebenaran perhitu ngan dan penyaluran kepada yang berhak menerima. Apabila di kemudian hari , atas pencalran dan pengg unaan dana T unjangan Kinerja Pegawai tersebut di atps mengakibatkan kerugi an maka saya bersedia dituntut penggantian keqJgian Negara terse but sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bukti-bu kti
pengeluaran terkait
pembayaran Tu njJ:ingan
Kinerja Pegawai
disim pan sesuai ketentuan pada satuan kerja kami , untuk kelenQkapan administrasi. dan keperluan pemeriksaan flparat pengawas fungsional. pemikian pernyataan ini kami buat dengan sesungg uhnya.
(6) ... ..... , ..... . ..... . .. . ........... 20 ... . Kuasa Pengguna Anggaran , ... ..... ... ... ... ..(7) . , . ... ...... ..... . . t ••• • • • • •
( ... .. ... .......... (8) ... .. . ... ... ...... .) NIP..... ..... .. . (9) .. . ...... .. . ..
4
No
URAIAN PENGISIAN
(1)
Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(2)
Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
(3 )
Diisi dengan jabatan struktural Kuasa Pengguna Anggaran
(4 )
Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan angka
(5)
Diis i jumlah rupiah penarikan dana dengan huruf
(6)
Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun
(7)
Diisi dengan nama Satuan Kerja
(8)
Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(9 )
Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
DIREKTUR JENDERAL PERBE NDAHARAAN,
/$"'/-
",
.r
/II
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA...... (l) ..... .
3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
2.
3. 1.
2.
3. 1. 2. 3. 1.
1. 2.
(1 4)
(13)
(12)
Jumlah Tunjangan Pajak Jumlah (6) (7) (8)
"
,- ,
-..
I
I
1. 2.
1. 2.
L.
--
.,"', .......... . .
(16)
(15)
(9) (10)
Potongan Pajak Jumlah Netto
I: - - -
1.
1. 2.
1. 2.
1. 2.
Nama .................... (17) NIP..................... .
(:;)
3.
1. 2.
Nama ..... ... ......... ... (17) NIP............. ....... ..
(11)
I Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan
. .... ... .. .......... , ... .. . . ....... ,. " Bendahara Pengeluaran
•
(4)
Jumlah Penerima
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KIN ERJA PEGAWAI BULAN .. ... . ...... ....... .
Pejabat Pembuat Komitmen
dst
6
5
4
3
Jumlah
(3)
1
2
Uraian Kelas Jabatan
No.
UNIT ORGANISASI ................... . (2) .... ..... ......... ... .
NOM OR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARAj LEMBAGA
Pia-53/PB/2013
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTURJENDERALPERBENDAHARAAN
No (1)
Nama Satker Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2)
Diisi dengan Unit Organisasi
(3)
Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4)
Diisi jumlah pegawaij personil
(5)
Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6)
Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7)
Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8)
Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9)
Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10)
Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11 )
Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tu njangan
( 12 )
Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
( 13) (14 )
Diisi dengan jumlah seluruh pajak Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunj angan
(15)
Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
( 16)
Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
( 17)
Diisi dengan nam ' d an NIP Pejabat Pembuat Komitmen d an Ben dahar a Pengeluaran
Nama ... ... .. .... .. .. . ... (19) NIP....... ... .. . .. .
2
a ....... ............. (19) .... ..... ........... ..
(13)
1'4
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1 2. 3. 1. 2. 3. 1.
Jumlah Tunjangan Pajak Jumlah (6)
Bendahara Pengeluaran
(12)
(5)
(4)
(3)
1. 2. 3.
abat Pembuat Komitmen
Jumlah
per Kelas Tunjangan Jabatan
Jumlah Penerima
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN S.D
Uraian Kelas Jabatan
ENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ...... {l) ..... . T ORGANISASI .. ............. .... .(2) ..... ....... ... .......
.
.
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 1
. - · ·· · · · · · · · t
(16)
Faktor Peng urang Potongan Pajak Jumlah Netto (9) (10) 1.11)
-
LAMPlRAN III PE RATIJRAN DIREKTIJR JENDERAL PERBENDAHARMN NOM OR PU-53/FB!2013 . TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN (DUA KINERJA PEGAWAI PAD A 27 PULUH TUJUH) KEM ENTERIAN NEGARA /LEMBAGA
(1 )
Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2)
Diisi dengan Unit Organisasi
(3)
Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4)
Diisi jumlah pegawaijpersonil
(5)
Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6)
Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7)
Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8)
Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) (10)
Diisi dengan jumlah faktor pengurang Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(11 )
Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9- 10)
(12)
Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
I
Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan Diisi dengan jumlah seluruh faktor pengurang Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Bendahara Pengeluaran
'
Komitmen
.
d a..n
