PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

1. KEBIJAKAN •

Kebijakan apa saja yang menjadi pedoman pelaksanaan JKJ?

•

Siapa saja yang memiliki pengaruh dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan JKJ?

•

Bagaimana pandangan anda terhadap kebijakan yang selama ini menjadi pedoman pelaksanaan JKJ?

2. INPUT •

Bagaimana kualitas dan kuantitas SDM (tenaga pengelola) JKJ?

•

Bagaimana sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan JKJ?

•

Sumber pembiayaan yang digunakan berasal dari mana saja?

•

Menurut anda apakah sistem pembiayaan dilihat dari sumber biaya dan jenis biaya sudah sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan JKJ?

•

Metode apa yang diterapkan JKJ dalam pelaksanaan kegiatan?

3. PROSES •

Bagaimana sistem perencanaan yang dilakukan Bapel JKJ sebelum pelaksanaan kegiatan?

•

Bagaimana pengorganisasian tenaga pengelola dalam mencapai tujuan?

•

Bagaimana penggerakkan/pelaksanaan program JKJ?

•

Bagaimana

pengawasan

yang

dilakukan

dilaksanakan?

Evaluasi pelaksanaan program..., Ni Made Widya Harmoni, FKM UI, 2008

ketika

kegiatan

JKJ

4. OUTPUT •

Bagaimana tingkat kepesertaan penduduk Jembrana sebagai peserta JKJ?

•

Bagaimana sistem pembayaran klaim yang dilakukan Bapel kepada PPK?

5. PERAN DIREKTUR JKJ DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN •

Bagaimana peran direktur JKJ dalam penetapan kebijakan pelaksanaan JKJ?

6. HAMBATAN DAN STRATEGI DALAM PENYELESAIAN MASALAH •

Kendala/hambatan apa saja yang ditemui ketika melaksanakan kegiatan JKJ?

•

Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?


Lampiran 3

DATA INFORMAN 1 1. Nama

: I Gede Santabudi Samba, SKM, M.Kes

2. Jenis Kelamin

: Laki-laki

3. Umur

: 47 tahun

4. Jabatan

: Direktur JKJ

5. Pendidikan akhir

: S-2

6. Masa Kerja Golongan : 7. Masa Kerja Jabatan

: 2 tahun

8. Tanggal wawancara

: 16 Mei 2008

DATA INFORMAN 2 1. Nama

: I Gede Awan Yudiarta, SH

2. Jenis Kelamin

: Laki-laki

3. Umur

: 37 tahun

4. Jabatan

: Kabid Kepesertaan

5. Pendidikan akhir

: S-1

6. Masa Kerja

: 5 tahun


: 26 Mei 2008


DATA INFORMAN 3

1. Nama

: I Nyoman Gede Swardana, S.Sos

2. Jenis Kelamin

: Laki-laki

3. Umur

: 47 tahun

4. Jabatan

: Bendahara, Pengeluaran Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana

5. Pendidikan akhir

: S-1

6. Masa Kerja Golongan : 24 tahun 7. Masa Kerja Jabatan

: 3 tahun


: 26 Mei 2008


Lampiran 4

MATRIKS WAWANCARA MENDALAM

Pertanyaan 1. Kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program JKJ?

Responden 1 Dalam pelaksanaan program JKJ kita berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan contohnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknik yang tertuang dalam Perda Kabupaten Jembrana No. 7 Tahun 2006, SK Bupati, Instruksi Bupati. Kalau mengenai kebijakan yang dikeluarkan mengenai Tim Persiapan dan Tim Pengelola sebenarnya tugasnya sama hanya saja yang beda adalah anggotanya. Tapi semua tim persiapan otomatis akan menjadi tim pengelola.

Responden 2 Kebijakan yang menjadi pedoman kita dalam pelaksanaan kegiatan yang terbaru adalah Perda Kabupaten Jembrana No. 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana

Responden 3 Kebijakan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan termasuk keuangan JKJ adalah Kepmendagri No. 13

2. Siapa yang berpengaruh dalam penetapan kebijakan JKJ?

Dalam penetapan kebijakan secara relevansi kita di JKJ tidak memiliki wewenang. Kebijakan itu dibuat oleh Bupati didasari Perda yang kemudian disetujui oleh pihak legislatif dan eksekutif menjadi suatu kebijakan. Kebijakan ini yang pada nantinya menjadi dasar hukum pelaksanaan. Adanya perda merupakan awal dari suatu kebijakan

Untuk saat ini kita belum diberikan wewenang untuk turut andil dalam penetapan kebijakan. Kebijakan ditetapkan oleh Bupati Jembrana yang disetujui oleh legislatif.

Sampai saat ini yang memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan itu masih Bupati, kita disini menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh pengambil kebijakan karena kita yakin kalau apa yang telah ditetapkan sudah dipikirkan dengan baik.

3. Pandangan anda mengenai kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan program JKJ

Yang namanya kebijakan itu kan dibuat sesuai dengan daerah kita. Apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan menjadi cikal bakal suatu kebijakan.

Kebijakan yang selama ini digunakan sebagai pedoman saya rasa sudah sesuai dengan keadaan daerah, tapi

Saya rasa kebijakan yang diambil selama ini sudah bagus, namanya juga kebijakan sudah pasti


4. Menurut anda bagaimana kualitas dan kuantitas SDM JKJ saat ini?

Dalam penentuan kebijakan itu pastinya ada kajiankajian yang nantinya kalau sudah fix baru menjadi Perda yang dapat diterima semua pihak

sesuai dengan hasil temuan Bawasda ada beberapa hal yang perlu dijabarkan misalnya masalah kewenangan direktur, tanggung jawab direktur dalam pengelolaan keuangan. Kalau masalah lainnya saya rasa sudah cukup dengan perda tersebut. Kami bersama direktur dan instansi terkait sedang mengadakan pertemuan untuk membahas kemana arah JKJ ini akan dibawa kedepannya walaupun perda tersebut sudah cukup baik tapi perlu ada beberapa ketetapan dan SK Bupati untuk mempertegas masalah penjabaran kekuasaan mengenai pengelolaan keuangan JKJ.

dipikirkan secara matang dan disesuaikan dengan kondisi daerah kita.

Kalau bicara tentang kualitas dan kuantitas itu relative. Kita kan mengarah pada manajemen asuransi tapi kalau SDM yang sesuai dengan itu kita belum. Tapi walaupun demikian program-program kita tetap berjalan karena ada bintekbintek yang dilakukan baik di tingkat daerah, propinsi maupun tingkat nasional. Mengenai tugas rangkap kita tidak ada yang namanya tugas rangkap karena mengenai tugas pokok fungsi kita sudah ditetapkan dalam Perda jadi yang namanya double job

Kualitas SDM saya rasa cukup walaupun perluditingkatkan lagi, tapi kendalanya disini adalah bagian keuangan. Kita belum punya Kabid Keuangan padahal kita harus mengelola keuangan dengan baik sehingga pengelolaan keuangan itu transparan apalagi dengan dibukanya JKJ Paripurna otomatis kita mengelola uang masyarakat. Selain

Kalau kita bicara masalah kualitas di JKJ memang kurang tetapi melalui pelatihanpelatihan dan pengalaman saya yakin mereka dapat meningkatkan pemahaman sehingga program tetap bisa berjalan. Apalagi pekerjaan yang dihadapi kan sama jadi kalau melalui pertemuan dan pelatihan saya rasa tidak ada masalah.


itu tidak ada.

itu, karena SDM yang tersedia sedikit jadi kita sering kewalahan kalau mau melakukan sosialisasi dan pengawasan kadangkadang verifikasi klaim menjadi tertunda walaupun ga sampai lama, kadangkadang kita juga pinjem orang dari gudang maupun Dinkes.

5. Menurut anda, bagaimana sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan JKJ?

Sarana dan prasarana yang kita miliki sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan kita di JKJ, apalagi sekarang kita menggunakan sistem online ditambah lagi dengan J-Net, sehingga dengan J-Net semua pelayanan kita dapat diakses oleh semua PPK.

Sarana dan prasarana yang kita punya sudah sesuai hanya saja untuk kegiatan operasional kendalanya adalah sepeda motor karena kita sering ke lapangan, serta bantuan-bantuan link komputer yang digunakan untuk menunjang sistem on line. Selain itu, kendala lainnya seperti line telepon yang masih perlu diperhatikan karena tidak semua PPK terjangkau line telepon yang memadai atau sinyalnya tidak baik terutama di pedesaan sehingga kurang memperlancar komunikasi kita dengan PPK.

Kalau sarana dan prasarana saya rasa sudah cukup.

6. Sumber pembiayaan JKJ bersumber dari mana saja?

Sumber pembiayaan kita hanya bersumber dari APBD

Sumber pembiayaan diambil dari APBD II

Sumber pembiayaannya diambil dari APBD Tahun 2007.

7. Menurut anda, apakah sistem

Iya sudah sesuai karena kita memberikan pelayanan

Semenjak kita berdiri kita tidak mengalami

Kalau keuangannya kan diambil dari


pembiayaan dilihat dari sumber dan jenis biaya sudah sesuai dengan kebutuhan?

dasar kepada masyarakat jadi pembiayaan yang disediakan sudah cukup bahkan kita mengalami kelebihan yang kemudian digunakan untuk sumber dana tahun mendatang.

hambatan. Sehingga saya rasa tidak ada masalah dengan pembiayaan kita.

APBD sesuai dengan apa yang direncanakan itu yang direalisasikan per tri wulan,termasuk juga operasional dan pembayaran klaim itu prosesnya mengacu pada kepmendagri 13. Jadi saya rasa sudah sesuai dengan kebutuhan. Bahkan kalau kita lihat tahun lalu JKJ mengalami surplus dana jadi saya rasa tidak ada masalah.

8. Metode apa yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan?

Dalam melaksanakan kegiatan kita berpedoman pada kebiajakan yang sudah disesuaikan dengan kondisi daerah kita yaitu Perda Kabupaten Jembrana No. 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana, selain itu kita juga punya standar terapi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pembayaran klaim kepada PPK-1, dimana dalam standar terapi sudah ada daftar penyakit ini, maka obatnya ini, dan jumlah yang diberikan berapa itu semua sudah ada.

Metode yang kita gunakan dalam pembayaran klaim didasarkan pada standar terapi yang disesuaikan dengan penyakit-penyakit yang diderita misalnya penyakit yang diderita ISPA, kita sudah ada standar terapi mengenai obat yang diberikan kepada pasien

Kita dalam pengelolaan keuangan menggunakan metode yang sesuai dengan Kepmendagri No. 13 mengenai pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai akhirnya menjadi DPA baru direalisasikan.

9. Bagaimana sistem perencanaan yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan?

Perencanaan mengenai kegiatan yang akan dilakukan dibuat oleh JKJ kemudian secara teknis diserahkan ke Dinas Kesehatan. Saya rasa perencanaan selama ini dilakukan sudah sesuai karena program kita hanya

Kalau kita kan dalam melakukan perencanaan menginginkan kepuasan antara masyarakat, PPK, dan Bapel. Dan sampai saat ini, ketiga komponen tersebut

Perencanaan yang dilakukan oleh Bapel JKJ untuk keuangan sama seperti programprogram lain dimulai dari penyusunan renja kemudian menjadi


10. Bagaimana pengorganisasian tenaga pengelola

2 yaitu upaya pelayanan kesehatan dan pembayaran klaim. Sedangkan Perencanaan anggaran menggunakan perencanaan tahun lalu ditambah 10% dalam perhitungan kita tidak menggunakan angka margin karena hitungan kita jumlah peserta akan meningkat dari tahun ke tahun sehingga angka utilisasi juga akan meningkat sehingga cost yang kita keluarkan juga semakin besar walaupun dalam praktek pengelolaannya kita menggunakan manajemen efisiensi jadi yang mana bisa dikurangi kita kurangi. Perencanaan yang diajukan selama ini 98 persen diterima karena kita selama ini pelaksanaan kita sudah baik, sehingga anggaran yang kita ajukan diterima. Karena kita didasarkan pada penganggaran yang berbasis kinerja jadi kalau dikurangi nanti kita kekurangan, apalagi orang yang menggunakan fasilitas kesehatan tidak mungkin turun pasti naik. Perencanaan SKPDnya di Dinas Kesehatan tapi usulannya kita yang buat Untuk perencanaan SDM kita belum bisa melakukan karena belum diberikan kewenangan untuk itu, kita hanya bisa melakukan perencanaan operasional. Yang kita include hanya honor untuk operasional saja.

sudah cukup puas dengan apa yang kita lakukan selama ini. Mungkin nantinya perlu dilakukan studi ke daerah lain yang memiliki program sama seperti kita, hanya saja kita sampai saat ini belum menemukan daerah yang kita liat sistem asuransinya lebih bagus.

DPA, nanti realisasinya baru di keuangan. Sebagai umpan baliknya tetap di bagian PEP.

Pengorganisasian menggunakan mix PNS dan non PNS jadi kita belum

Kalau kita lihat dari struktur pembagian tugas terus terang kita

Dalam hal pengorganisasian atau pengelolaan


untuk mencapai tujuan?

ada ketentuan karena bentukan lembaga ini masih dalam pengkajian apakah nantinya dibawa kearah BLU. Setelah ada bentukan BLU mungkin baru kita diberikan wewenang untuk itu. Pengorganisasian antara Bapel dengan PPK menggunakan konsep tripartite yaitu antara Bapel, PPK dan masyarakat. Seperti apa yang kita lakukan, karena kita mengacu pada ketentuanketentuan yang sudah dibuatkan contohnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknik kita mengacu pada itu. Organisasi kita melakukan suatu kegiatan yang mengacu pada aturanaturan jadi kiranya tidak banyak yang mengalami permasalahan karena kita melakukan sesuai dengan aturan yang ada mulai dari Perda yang kemudian menjadi Peraturan Bupati, SK Bupati, Intruksi Bupati dan sebagainya. Itu yang menjadi acuan kita. Kalau masalah kualifikasi pendidikan kita belum ada, hanya saja direktur dan Kabid itu minimal harus S1.

perlu SDM tambahan, selama ini kita kan bisa melihat di bawah direktur ada tiga Kabid, dan masing-masing Kabid memiliki tiga staf. Semestinya, dibawah staf itu adalagi minimal dua staf karena kita juga harus melakukan sosialisasi ke lapangan yang membutuhkan tenaga yang banyak. Makanya kadangkadang kita pinjem orang dari bagian gudang dan dinas kesehatan untuk membantu kita dalam melakukan sosialisasi.

keuangan, masingmasing SKPD menunjuk PPTK, kalau untuk JKJ yang berfungsi sebagai PPTK adalah Pak Mulyaagus. Beliau yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan apa yang sudah direncanakan kemudian direalisasikan per tri wulan. Apa yang telah direncanakan akan diserahkan kepada kami bagian keuangan, kami nanti yang memproses kalau sudah OK keluarlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

11. Bagaimana penggerakan/pelaksa naan program JKJ?

Mengenai pelaksanaan selama ini tidak ada masalah dan sudah sesuai dengan aturan yang ada dan yang telah direncanakan. Selama ini juga tidak ada double job, kita mengkhusus untuk melakukan manajemen pelayanan jadi kami tidak ada double job di perangkap jabatan. Kita

Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan, seperti kegiatan sosialisasi dan pengawasan kepada PPK. Hanya saja ketika di lapangan kita masih menemukan adanya moral hazard dari PPK. Berdasarkan instruksi Bupati kalau

Apa yang direncanakan mengenai program itu sudah ada ketentuan yang berlaku. Jadi dalam pelaksanaan tentunya selalu mengacu pada perencanaan yang sudah dibuat. Kecuali dalam


juga tetap melakukan sosialisasi, walaupun tingkat kepesertaan terus meningkat. Kita lakukan sosialisasi melalui perpanjangan informasi di tingkat desa adalah tenagatenaga kita di outdoor yaitu di posdayandu. Jadi kita dalam perebutan kepesertaan itu jemput bola

ada PPK yang ketahuan memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar terapi, maka kami dapat memutuskan kontrak secara sepihak.

setahun itu apabila ada perubahan, artinya ada anggaran yang berubah dari rencana yang telah diajukan, maka akan menjadi anggaran perubahan, biasanya kalau terjadi perubahan itu pada bulan agustus. Apalagi kalau JKJ terkait dengan pembayaran kliam yang dipengaruhi oleh harga obat yang bisa saja mengalami perubahan, atau karena kenaikan harga BBM.

12. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan agar kegiatan sesuai dengan perencanaan?

Secara operasional manajemen kita lewat dewan jamsosda seperti yang tertuang dalam Perda, tapi kalau pengawasan mengenai pelaksanaan pelayanan yang diterima masyarakat kita punya tim utilisasi dan verifikasi. Jadi kita dapat tahu apakah masyarakat sudah diberikan pelayanan yang baik dan apakah dokter sudah memberikan pelayanan yang sesuai dan jika ditemukan suatu pelanggaran misalnya PPK yang memiliki moral tidak baik maka JKJ dapat melakukan pemutusan kontrak.

Pengawasan secara periodik tetap kita lakukan dalam mempertahankan mutu dan kualitas pelayanan melalui tim yang sudah dibentuk Bapel JKJ. Mengingat keterbatasan SDM yang ada, maka kita agak sulit melakukan pengawasan secara rutin, tapi kita pasti melakukan pengawasan tiga bulan sekali baik itu ke dokter maupun bidan.

Pengawasan kita secara rutin lakukan baik itu pengawasan intern maupun ekstern. Pengawasan intern dilakukan oleh Bawasda, sedangkan pengawasan ekstern dilakukan oleh BPK. BPK melakukan pengawasan setiap bulan melalui laporan yang kita serahkan. Pada tahun 2007 dilakukan 3 kali pengawasan oleh Bawasda, Propinsi dan BPK.

13. Menurut anda, bagaimana tingkat kepesertaan JKJ?

Tingkat kepesertaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan bahkan sampai

Tingkat kepesertaan cukup ada peningkatan, Cuma

Kalau yang saya lihat tingkat kepesertaan


14. Bagaimana sistem pembayaran klaim yang dilakukan Bapel kepada PPK?

sekarang tingkat kepesertaan mencapai lebih dari 74 persen dari target kita adalah mencapai 80 persen. Jadi kita kurang 5 persen lagi untuk mencapai target.

peningkatan itu tidak begitu kelihatan karena lima tahun keberadaan kita tidak terlalu drastis peningkatannya, mungkin tahun 2 dan 3 baru kelihatan signifikan peningkatan kepesertaannya. Mungkin sekarang yang terlihat naik dengan signifikan adalah kepesertaan PPK-3 karena program ini program baru.

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

Pembayaran klaim didasarkan pada system praupaya dan fee for service. Karena kapitasi tidak akan bisa menjamin kepuasan pelanggan karena provider akan bisa berbuat semaunya. Untuk itu kita tidak menginginkan hal itu terjadi pada masyarakat apalagi dalam kebijakan publik dalam hal ini Pemda berkewajiban memberikan pelayanan yang bermutu dan berkualitas. Karena kita lebih mementingkan kualitas pelayanan maka kita terapkan system pembayaran Fee For Service. Dengan FFS dokter/PPK akan berusaha meningkatkan pelayanan sehingga mendapat pasien lebih banyak. FFS yang diterapkan sesuai dengan ketentuan. Ada 2 substansi yang kita pegang yaitu kendali mutu dan kendali biaya. Oleh karena itu, kita membuat standarisasi sehingga terkendali dalam pembayaran keuangan.

Sistem pembayaran yang dilakukan sudah baik, kita lakukan verifikasi oleh tim verifikasi, tapi tetap kendalanya di tenaga. Apalagi kita tetap harus melakukan sosialisasi di kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana dimana sati tim terdiri dari 2 orang. Terkadang kita pinjem orang di Dinas atau gudang karena keterbatasan tenaga yang ada,sehingga secara otomatis pembayaran klaim menjadi terhambat dan diundur bulan berikutnya tapi pembayarannya ga sampai lama. Kita juga menerapkan system, kalau PPK menyerahkan klaim lewat dari tanggal 10, maka kami akan masukkan ke

Sistem Pembayaran klaim yang dilakukan tidak ada masalah karena sudah sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan


Karena kita pelayanan dasar maka penyakit, obat, dan biaya sudah ada daftarnya yang selalu disesuaikan dengan standar yang ditetapkan depkes. Apalagi program ini merupakan kebijakan publik dalam hal ini dilakukan oleh Pemda yang berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas.

pembayaran bulan berikutnya

15. Bagaimana peran direktur JKJ dalam penetapan kebijakan?

Sesuai dengan tupoksi ada hal-hal yang sudah diwenangkan dan ada halhal yang menjadi pertimbangan pihak atas dalam hal ini Bupati. Halhal yang menjadi wewenang kami disini antara lain pemutusan kontrak, melakukan perubahan harga obat yang mengacu pada Permenkes yang baru.

16. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan?

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan adalah resources. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dirasa masih kurang karena mekanisme kita adalah jemput bola jadi perlu tenaga banyak. Dari segi kualitas, kita belum ada tenaga yang mengerti tentang pemasaran. Selain itu, untuk mempermudah Sistem Informasi dan modernisasi diperlukan tenaga IT, tetapi saat ini kita belum punya begitu juga dengan sarananya masih kurang memadai. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang berkualitas.

Sampai saat ini direktur memiliki wewenang untuk memutus secara sepihak apabila ditemukan PPK yang moral hazard. Tetapi untuk kedepannya, sesuai dengan temuan Bawasda perlu dijabarkan lebih jelas masalah kewenangan direktur dan tanggung jawab direktur dalam pengelolaan keuangan. Seperti yang saya katakana tadi bahwa kita masih mengalami hambatan dalam hal jumlah tenaga yang masih kurang kita juga mengalami hambatan kurangnya mobilitas kita ke lapangan seperti ketersediaan sepeda motor. Selain itu ketersediaan line telepon yang memadai dalam rangka mendukung sistem online masih perlu diperhatikan.


-

Sesuai dengan Kepmendagri No. 13 memang kita sebagai pegawai mengalami kesulitan apalagi ini termasuk program baru sehingga kita harus menyesuaikan diri dan belajar agar kita bisa menjalankan program ini dengan baik.

17. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

Kita sudah mengajukan usulan berupa resources dan sarana yang kurang memadai. Selain itu, kita juga sudah berusaha untuk meningkatkan pemahaman SDM kita melalui Bintek yang kita lakukan, memberikan referensireferensi mengenai asuransi, dan pengiriman tenaga ke pusat seperti Depkes. Kalau mengenai studi banding ke daerah lain belum pernah kita lakukan, karena kita belum melihat pelaksanaan asuransi yang sama atau yang lebih baik

Kita sudah melakukan uaya seperti mengusulkan ke bagian kepegawaian mengenai masalah ketenagaan yang bekerja di JKJ.


Kita selalu melakukan pertemuan untuk meningkatkan tingkat pemahaman kita mengenai program ini. Dengan dilakukannya pertemuanpertemuan ini akhirnya sedikit demi sedikit kita bisa jalan.

Lampiran 6

Sekretariat : Jln. Mayor Sugianyar No.7 Negara

Telpon ( 0365 ) 41803

SURAT PERJANJIAN KERJA ( KONTRAK ) BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAERAH ( JAMSOSDA) DENGAN PRAKTEK DOKTER UMUM SWASTA SELAKU PPK 1 TENTANG PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA JAMSOSDA DI KABUPATEN JEMBRANA NOMOR : 091/SPK-D/BPJSD/2008 Pada hari ini Rabu tanggal empat belas bulan mei tahun dua ribu delapan kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama NIP Jabatan ALAMAT

2. Nama PEKERJAAN NO. IJIN PRAKTEK

ALAMAT

: I GEDE SANTABUDI SAMBA SKM, M.Kes : 140 121 926 : Direktur Bapel Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana. : Jalan Mayor Sugianyar Nomor 7, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA : dr. A.A.NGURAH MADE AVATARA SADHAKA : Dokter Umum Praktek Swasta : 503/032/D.24/Kes/Yanum/2008.

: Dsn. Anyar, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dalam rangka upaya pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta Jamsosda maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerja ( Kontrak ) dengan ketentuan sebagai mana diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :


DASAR DAN PERJANJIAN

Pasal 1 Perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan : 1. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 31 tahun 2003 Tentang Pengalihan subsidi Pelayanan Kesehatan dan Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Jembrana ( Bapel JKJ ) tanggal 24 Januari 2003. 2. Surat Perjanjian Kerja ( Kontrak ) antara Bapel JKJ dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Nomor : 445/273/Dinkes. Tanggal 30 Januari 2003.

Nomor : 001/SPK/JKJ/2003

3. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana

KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 2 1. PIHAK

PERTAMA

sebagai

Badan

Penyelenggara

Jamsosda

berkewajiban menjamin terselenggaranya pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan

oleh

PIHAK

KEDUA

bagi

peserta

memberikan tanda pengenal kepada peserta Jamsosda.


Jamsosda dan

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar klaim kepada PIHAK KEDUA,

apabilaklaim

sudah

disetorkan

dan

diverivikasi

serta

kelengkapan administrasinya telah dipenuhi dengan benar.

3. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar klaim apabila nama yang diklaim benar – benar sebagai penderita ( sesuai dengan hasil pemeriksaan dan Diagnostik ).

4. PIHAK PERTAMA tidak menerima klaim dari PIHAK KEDUA dan jasa biaya pemeriksaan / pengobatan pada pasien yang sama dengan diagnose sama berturut – turut setiap hari setelah hari ke 5 (lima).

5. PIHAK PERTAMA berkewajiban memantau pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA agar terlaksana secara efisien dan efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

1. PIHAK KEDUA sebagai pemberi pelayanan kesehatan (PPK) berkewajiban

memberikan

pelayanan

kesehatan

kepada

peserta

Jamsosda dalam wilayah kerjanya sesuai standar pelayanan yang berlaku.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban bekerja secara profesional dan tidak melanggar kode etik atau pemeriksaan diagnostik dan penentuan therapy harus benar – benar rasional.

3. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pencatatan pelayanan dan melaporkan kepada PIHAK PERTAMA.


4. PIHAK KEDUA berkewajiban mengajukan klaim ke Bapel Jamsosda setiap awal bulan pada bulan berikutnya sebelum tanggal 5 (lima) sesuai dengan jenis pelayanan.

KEPESERTAAN JAMSOSDA Pasal 4

Peserta

Jamsosda

adalah

masyarakat

Kabupaten

Jembrana

yang

dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu :

a. Masyarakat Pegawai Negeri Sipil b. Masyarakat Pegawai Swasta c. Masyarakat Umum d. Masyarakat Miskin.

Peserta Jamsosda memperoleh tanda pengenal berupa kartu peserta Jamsosda atau tanda pengenal lainnya.

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN Pasal 5 PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA ( PPK 1 ) Meliputi pelayanan kesehatan sebagai berikut :

a. Rawat jalan tingkat pertama pada praktek Dokter umum Swasta ( PPK 1 ) yang terikat kontrak kerja dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah ( Bapel Jamsosda ). Adapun pelayanan yang diberikan meliputi : penyuluhan kesehatan ( Promotif ), pencegahan ( preventif ),


serta penyembuhan dan pengobatan terhadap penyakit ( kuratif ) Untuk Kasus penyakit yang sama, orang yang sama ditanggung setelah 5

rentang waktu berobat

(lima ) hari kecuali dengan kasus penyakit /

diagnosa yang berbeda dan menunjukan kartu peserta Jamsosda yang sah dan masih berlaku serta buku berobat.

b. Pemeriksaan dan pengobatan oleh pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama ( PPK 1 ) besaran klaim yang akan dibayar oleh Bapel Jamsosda sebesar maksimal Rp.27.000,- ( Dua puluh tujuh ribu rupiah ), sudah termasuk jasa medis Rp.8.000,- ( Delapan ribu rupiah ), obatobatan maksimal

Rp.19.000,- ( Sembilan belas ribu rupiah ) dengan

menggunakan obat-obatan sesuai dengan standar terapy yang ditetapkan oleh Bapel Jaminan Sosial Daerah dan harga obat yang dibayar sesuai dengan harga obat yang telah ditetapkan oleh Bapel Jamsosda. Untuk pemeriksaan dan pengobatan ibu hamil (ANC) dan Keluarga Berencana hanya dilayani oleh Bidan sebagai PPK1.

c. Pelayanan bedah minor oleh Praktek Dokter Swasta ( PPK 1 ) tidak diperbolehkan menarik biaya tambahan.

d. Terhadap kasus tersebut diatas ( point b dan c ) yang tidak dapat ditangani oleh PPK 1 dapat dirujuk ke RSUD Negara, sebagai PPK 2 dan PPK 3 dirawat dikelas III untuk peserta Gakin dan JKJ Paripurna di kelas II..

Pembiayaan pelayanan tersebut diatas yang telah disubsidi oleh Pemkab Jembrana melalui Bapel Jamsosda tidak diperkenankan lagi menarik biaya tambahan dari masyarakat peserta Jamsosda.


PEMANTAUAN DAN PELAPORAN Pasal 6

1. PIHAK

KEDUA

melaksanakan

pencatatan

tentang

pelayanan

kesehatan yang diberikan kepada peserta Jamsosda.

2. PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK PERTAMA tentang data kunjungan peserta Jamsosda dan pelayanan yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA dengan menggunakan on line system.

3. PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan pemantauan dan monitoring terhadap pelayanan yang dilakukan PIHAK KEDUA.

4. PIHAK PERTAMA berhak memutuskan kontrak secara sepihak, apabila

PIHAK

KEDUA

tidak

memenuhi

persyaratan/melanggar

ketentuan yang berlaku.

WAKTU Pasal 7

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal 14 Mei 2009 dan dapat diperpanjang.

HAL – HAL LAIN

Pasal 8

1. Perubahan terhadap isi perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak. Evaluasi pelaksanaan program..., Ni Made Widya Harmoni, FKM UI, 2008

2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian ini, diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dan apabila mufakat tidak dicapai, kedua belah pihak sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri Negara untuk menyelesaikannya.

3. Selama proses penyelesaian musyawarah untuk mufakat atau melalui proses peradilan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menjamin bahwa peserta Jamsosda tetap memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya.

Demikian surat perjanjian kerja (kontrak) ini dibuat yang telah disepakati dan ditandatangani

oleh

kedua

belah

pihak

untuk

dapat

dipergunakan

sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

dr.A.A.NGR.MD.AVATARA S.I Gede Santabudi Samba SKM,M.Kes Nip. 140 121 926


Lampiran 7

DAFTAR : NAMA-NAMA PPK-1 DOKTER YANG MENGIKAT KONTRAK DENGAN BAPEL.JAMINAN SOSIAL DAERAH KAB.JEMBRANA TAHUN 2007

NO

NAMA

NOMOR KONTRAK 3

ALAMAT

1

2 KECAMATAN NEGARA

1

dr. I Ketut Naba

001/SPK-D/JKJ/2007

Jln. Plawa No.39 Negara.

2

dr. I Gst.Ngr.Wikanadi,KP.

003/SPK-D/JKJ/2007

Jln.Pulau Irian, No,40, Dauhwaru

3

dr. I Nyoman Dangan Gunaya

004/SPK-D/JKJ/2007

Jln.Jend.Sudirman, No.11, Negara

4

dr. I Dewa Gede Sidan Ardana

007/SPK-D/JKJ/2007

Rumah Dinas Pusk.D.T.Aya

5

dr. Putu Suasta,M.Kes

008/SPK-D/JKJ/2007

Jln.Nusa Indah Raya, No.12.

6

dr. I Made Sudaarsana,M.Kes

009/SPK-D/JKJ/2007

Link.Sri Mandala, Kel.Dauhwaru

7

dr. I Nyoman Sumartha

011/SPK-D/JKJ/2007

Jln.Jend.Sudirman, No.19, Negara

8

dr. I Ketut Darmawan

013/SPK-D/JKJ/2007

Jln.Arjuna, No.5 Negara.

9

dr. Ni Putu Eka Indrawati

034/PK-D/JKJ/2007

Rumah Dinas Pusk.Pengambengan

10

dr. Sri Sutarsih Saidi

017/SPK-D/JKJ/2007

Desa Pengambengan, Kec.Negara

11

dr. I Made Dwipayana

021/SPK-D/JKJ/2007

Jln.Danau Beratan, No.75,Negara

12

dr. Antony Purnama

022/SPK-D/JKJ/2007

Jln.Pahlawan I/28, Negara

13

dr. Yenni Hariani

025/SPK-D/JKJ/2007

Dsn.Anyar, Ds.Batuagung, Kec. Negara

14

dr. I Gst.A.A.Oka Ariyani

026/SPK-D/JKJ/2007

Link.Terusan, Kel.Loloan Barat

15

dr. Silvia Andriani Susila

027/SPK-D/JKJ/2007

Desa Pengambengan, Kec.Negara

16

dr. Putu Agung Budiasih

029/SPK-D/JKJ/2007

Jln.G.Agung, Gang III/I, Negara

dr. Widjaja Setiabudi

030/SPK-D/JKJ/2007

Jln.Gatot Subroto No.20, Negara

dr. I Made Utama

031/SPK-D/JKJ/2007

Jln.Ngurah Rai No.30, Negara

I

17 18


4

19

dr. Ida Megawati

035/SPK-D/JKJ/2007

Dusun Banyubiru , Desa Kaliakah

20

dr. I Gst.Bgs.Kt.Oka Parwata

038/SPK-D/JKJ/2007

Jln.Danau Buyan I/7, Negara

21

dr. Handoko Santoso

038/SPK-D/JKJ/2006

Jln.Salya Ni 10 Banjar Tengah

22

dr. Hertih

042/SPK-D/JKJ/2007

Jln.Merpati No.19, Kel. Pendem

23

dr. Ni Made Dwi Diantari

044/SPK-D/JKJ/2007

Jln.Arjuna, No.5 Negara.

24

dr. Ni Ketut Wiratni

047/SPK-D/JKJ/2007

Dsn. Baluk II, Desa Baluk.

25

dr. Ni Nyoman Erniyawati

068/SPK-D/JKJ/2007

Link. Ketapang, Kel. Lelateng

26

dr. I Kadek Juniartha Adiyasa

072/SPK-D/JKJ/2007

Dsn. Pebuahan, Ds.Banyubiru

27

dr. Ni Putu Dewi Sri Wahyuni

070/SPK-D/JKJ/2007

Link.Pangkung Gondang,Sangkaragung

28

dr. I Nyoman Widia

079/SPK-D/JKJ/2007

Desa Cupel, Kec. Negara

29

dr. I Putu Agus Setiabudi

083/SPK-D/JKJ/2007

Desa Tegal Badeng Timur, Negara

30

dr. Anica Hadi

085/SPK-D/JKJ/2007

Desa Cupel, Kec. Negara.

31

dr. Ni L.Putu Intan Kartika C.D

089/SPK-D/JKJ/2007

Dsn. Rening, Desa Baluk

32

dr. Nurjanah Handayani

094/SPK-D/JKJ/2007

Dsn. Puana, Desa T.B.Barat.

33

dr. Luh Wayan Sriadi

095/SPK-D/JKJ/2007

Jln.Cendrawasih No.3, Pendem

34

dr. Ni Made Gita Indrayanthi

096/SPK-D/JKJ/2007

Jln. Kepundung No.9, Loloan Barat

35

dr. Mustika Kurniawati

037/SPK-D/JKJ/2007

Rumah Dinas PPP Yeh Kuning

36

dr, Nyoman Satya

103/SPK-D/JKJ/2007

Jln.Nusa Indah Raya No 68 Kel. B.B. Agung

II 37

KECAMATAN MENDOYO dr. Kade Sri Indrawati

084/SPK-D/JKJ/2007

Desa Yeh Embang Kangin, Mendoyo

38

dr. I Nyoman Susila, M.Kes.

002/SPK-D/JKJ/2007

Dsn. Munduk, Ds.Pohsanten

39

dr. I Putu Suekantara

005/SPK-D/JKJ/2007

Dsn. Pasar, Ds.Yehembang.

40

dr. I Ketut Sangka Budyasa

016/SPK-D/JKJ/2007

Dsn.Munduk, Desa Pohsanten

41

dr. I Made Dudy Rahardy

024/SPK-D/JKJ/2007

Dsn.Kebebeng, Ds.Mendoyo Dh.Tukad


42

dr. A.A.Ketut Oka Sedana

032/SPK-D/JKJ/2007

Dsn.Pasar, Desa Yehembang

43

dr. I Gst.A.Laksmi Damayanti

036/SPK-D/JKJ/2007

Desa Pergung, Kec, Mendoyo

44

dr. Ni Kadek Dian Lestari

060/SPK-D/JKJ/2007

Desa Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo

45

dr. Ni Nyoman Wiwiek Yuliadewi

074/SPK-D/JKJ/2007

Rumah Dinas Pusk. Mendoyo

46

dr. Ni Luh Putu Maharani

086/SPK-D/JKJ/2007

Ds. Yehembang Kauh, Kec. Mendoyo

47

dr. I Gst.Bagus Indra Prinatha

087/SPK-D/JKJ/2007

Desa Mendoyo Dauh Tukad

48

dr. A.A.Ngr.Md.Avatara S.

091/SPK-D/JKJ/2007

Desa Yeh Sumbul

49

dr. I Putu Agus Gautama

055/SPK-D/JKJ/2007

Dsn. Anyar Tengah, Ds.Penyaringan.

50

dr. I Gede Wiadnyana

041/SPK-D/JKJ/2007

Dsn. Anyar Kelod, Desa Penyaringan.

III

KECAMATAN MELAYA

51

dr. I Ketut Budi Sadputra.

006/SPK-D/JKJ/2007

Desa Melaya, Kec. Melaya.

52

dr. I Wayan Rasmen Adikusuma

018/SPK-D/JKJ/2007

Jln.Sukoto, No.4, Melaya

53

dr. Ni Putu Mirah Lidyawati

053/SPK-D/JKJ/2007

Jln.Pelopor, Desa Blimbingsari, Melaya

54

dr. Ni Made Budi Kusumawati

056/SPK-D/JKJ/2007

Dsn.Sumbersari, Desa Melaya.

55

dr. I Kadek Riadi Wiranuaba

097/SPK-D/JKJ/2007

Dsn. Anyarsari, Ds. Nusasari

56

dr. Ni Luh Putu Suartini

020/SPK-D/JKJ/2007

Dusun Melaya , Desa Melaya

57

dr. Kadek Dewi Damayanti

098/SPK-D/JKJ/2007

Dsn.Munduk Ranti,Desa Manistutu

58

dr. Elo Succianti Subianto

100/SPK-D/JKJ/2007

BKIA Purna Giri,Dsn.Palasari

59

dr. Km.Rai Widya Astika

101/SPK-D/JKJ/2007

Dsn.Candikusuma,Desa Melaya

60

dr. Yoan Anis Setyowati

102/SPK-D/JKJ/2007

Desa Tuwed, Kecamatan Melaya

IV

KECAMATAN PEKUTATAN

61

dr. Nengah Ariani

023/SPK-D/JKJ/2007

Dsn.Pasar, Desa Gumbrih.

62

dr. I Gede Suma

062/SPK-D/JKJ/2007

Desa Pulukan, Kec. Pekutatan.

63

dr. I Nyoman Widia

079/SPK-D/JKJ/2007

Desa Pengeragoan, Kec. Pekutatan.


64

dr. I Gede Ambara Putra

014/SPK-D/JKJ/2007

Dsn.Pasar, Ds.Pekutatan.

65

dr. Putu Nur Idayanti

061/SPK-D/JKJ/2007

Dsn. Temukus ,Desa Asahduren

DAFTAR : NAMA-NAMA PPK-1 DOKTER GIGI YANG MENGIKAT KONTRAK DENGAN BAPEL.JAMINAN SOSIAL DAERAH KAB.JEMBRANA TAHUN 2007

NOMOR NO

NAMA

ALAMAT KONTRAK

1

2

I

3

4

KECAMATAN NEGARA 1

drg. Ni Wayan Rustiati

001/SPK-DRG/JKJ/2007

Jln.P.Komodo No.11, Dauhwaru

2

drg. Hairatin


Link. Ketugtug, Kel.Loloan Timur.

3

drg. Ni Nengah Suryani


Jln. Gatot Subroto No. 14, Negara.

4

drg. Wachida Hesti Utami


Jln. Danau Kalimutu No.11, Negara

5

drg. Ni Wayan Winarsih


Link. Kebon, Kel. B.B.Agung

6

drg. I Made Mahartayasa


Jln. Gajah Mada No. 34, Sebual

II

KECAMATAN MENDOYO 7

drg. Bambang Sridadi.


Dsn. Dauh Pasar, Desa Pergung

8

drg. I Wayan Widiarsana


Desa Mendoyo Dauh Tukad.

DAFTAR : Nama-nama PPK1 Bidan yang mengikat Kontrak dengan Bapel Jaminan Kesehatan Jembrana Tahun 2007 NOMOR NO

NAMA

ALAMAT KONTRAK

1

2

I

3

4

KECAMATAN NEGARA

1

I Gst.Ngurah Md.Dwi Irawati

001/SPK-B/JKJ/2007


Jln. Jalak Putih No.9, Pendem

2

Ni Ketut Rintiasih

002/SPK-B/JKJ/2007

Jln.Gn.Semeru III/15A, Negara

3

Ni Nyoman Budiasih

008/SPK-B/JKJ/2007

Desa Baluk, Kec. Negara.

4

Ni Kade Wardani

012/SPK-B/JKJ/2007

Desa Dangin Tukadaya

5

Ni Made Suasni

015/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Air Anakan, Desa Banyubiru

6

Ni Ketut Purnamasari

018/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Budeng, Ds.Budeng, Negara

7

Ni Made Sulianti

021/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Tegal Cantel, Ds. Yeh Kuning

8

Ni Made Bakti

022/SPK-B/JKJ/2007

Desa Perancak, Negara

9

Setyaningsih

023/SPK-B/JKJ/2007

Jln. Gn.Batur No.4A, Negara

10

Ni Wayan Widiastri

024/SPK-B/JKJ/2007

JLn. Satria No.60, Pendem

11

Yuha

025/SPK-B/JKJ/2007

JLn. Kedondong No.3, Negara

12

Ni Komang Suci Prastikawati

026/SPK-B/JKJ/2007

Link. Menega, Kel. Dauhwaru

13

Ni Ketut Soni

027/SPK-B/JKJ/2007

Jln. P.Buru, Lingk.Pemedilan

14

Ni Gst.A.Komang Wirawati

028/SPK-B/JKJ/2007

Lingk.Dauhwaru, Kec. Negara

15

Ni Ketut Sawitri Ariyani

029/SPK-B/JKJ/2007

Desa Berangbang, Kec. Negara

16

Ni Wayan Sarni

030/SPK-B/JKJ/2007

Desa Cupel, Kec. Negara

17

Ni Luh Artoni

031/SPK-B/JKJ/2007

Desa Kaliakah, Kec. Negara

18

Ni Nyoman Wirawati

032/SPK-B/JKJ/2007

Desa Kaliakah Kec. Negara

19

Rukmiati

031/SPK-B/JKJ/2007

Jln,Ngurah No 16 Negara

20

Ni Wayan Listyawati

032/SPK-B/JKJ/2007

Jl. Nusa Indah Raya No 35 BB.Agung

21

Ni Luh Suciati

038/SPK-B/JKJ/2007

Desa Manistutu, Melaya

22

Sri Suharni

040/SPK-B/JKJ/2007

Kel. Lelateng , Negara

23

Ni Wayan Indrakasih

041/SPK-B/JKJ/2007

Link. Keladian, Kel.Dauhwaru

24

Ni Made Dwi Antarini

043/SPK-B/JKJ/2007

Jln. Jempiring No.33, B.B.Agung

25

Maria P.Ximenes Pereira

046/SPK-B/JKJ/2007

Link.Sawe Rangsasa, Link.Dauhwaru


26

Ni Luh Made Asmariani

047/SPK-B/JKJ/2007

Jln.Danau Ranau Gg.III, No.14

27

Ni Ketut Sulistiani

057/SPK-B/JKJ/2007

Desa Perancak, Kec. Negara

28

Ni Ketut Murdani

061/SPK-B/JKJ/2007

Kel. Dauhwaru, Kec. Negara

29

Ni Nengah Dewi Astiti

062/SPK-B/JKJ/2007

Kel. Lelateng, Kec. Negara

30

Ni Ketut Artini

063/SPK-B/JKJ/2007

Lingk. Sawe, Kel. Dauhwaru

31

Blandina S. Meman

070/SPK-B/JKJ/2007

Kel. Lelateng, Kec. Negara

32

Ramida P.

075/SPK-B/JKJ/2007

Jln.P.Menjangan, Kel.Dauhwaru

33

Ni Luh Gde Rsi Arini

076/SPK-B/JKJ/2007

Kel. Sangkaragung, Kec. Negara

34

Ni Nyoman Suderni

081/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Tengah, Ds.Tegal Badeng Barat

35

Widjajati

082/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Pangkung Buluh, Ds.Kalikah

36

Ni Luh Ketut Bodi Adnyani

093/SPK-B/JKJ/2007

Jln.Danau Beratan, Kel. Lelateng

37

Ni Putu Olivia Yoanita

094/SPK-B/JKJ/2007

Kel. Sangkaragung, Kec. Negara

38

Siti Djuwariah

095/SPK-B/JKJ/2007

Lingk. Tinyeb, Kelurahan Br. Tengah

39

Sayu Ketut Sudiarti

097/SPK-B/JKJ/2007

Desa Berangbang, Kec. Negara

40

Ni Nyoman Wiastuti

104/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Sawe, Desa Batu Agung

41

Ni Ketut Tini Ernawati

105/SPK-B/JKJ/2007

Link. Menega, Kel. Dauhwaru

42

Rusmawati

110/SPK-B/JKJ/2007

Dusun Tengah, Desa T.B.Barat.

43

Ni Ketut Budi Sastrini

114/SPK-B/JKJ/2007

Desa Tegal Badeng Timur, Kec. Negara

44

Sulistyani Veronika

115/SPK-B/JKJ/2007

Desa Banyubiru, Kec. Negara

45

I Gst. Ayu Juni Anatari

116/SPK-B/JKJ/2007

Desa Kaliakah, Kec. Negara

46

Ni Luh Putu Aryawati

118/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Pebuahan, Desa Banyubiru

47

Ni Putu Ekawati

119/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Baluk II, Desa Baluk

48

Febrina Dwita Ayu Sri H.

120/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Kelapa Balian, Ds. Pengambengan


49

Anisa Surya

121/SPK-B/JKJ/2007

Jln. Durian No.16, Kel. Loloan Barat

50

CH. Sriyani

122/SPK-B/JKJ/2007

Kelurahan Lelateng, Kec. Negara

51

Ni Luh Juniati

034/SPK-B/JKJ/2007

Link. Keladian, Kel.Dauhwaru

52

Ni Ketut Wirasmini

036/SPK-B/JKJ/2007

JLn. Ngurah Rai N0.16, Negara

53

Ni Nyoman Yasa

035/SPK-B/JKJ/2007

Lingk Pendem, Kel. Pendem

54

Ni Komang Ayu Sri Wahyuni

092/SPK-B/JKJ/2007

Link.Dewasan ,Kel.Pendem

55

I Gst.Ayu Juniantari

116/SPK-B/JKJ/2006

Link.Dewasan ,Kel.Pendem

56

Ni Wayan Indrakasih

041/SPK-B/JKJ/2007

Jln.Nusa Indah Raya No.35.

57

Sayu Ketut Sudiarti

097/SPK-B/JKJ/2006

Desa Berangbang , Kec.Melaya

58

Merita Esperanca Dacosta

107/SPK-B/JKJ/2007

Lingk. Kebon,Kel.B.B.Agung

59

Ni Nengah Sekarwati

108/SPK-B/JKJ/2007

Desa Batu Agung , Negara

60

Gusti Ayu Rastiti

033/SPK-B/JKJ/2007

Desa Berangbang, Negara

61

Ni Made Dwi Yuliantini

123/SPK-B/JKJ/2007

Kel. B.B. Agung , Negara

62

Ni Luh Wirandani

125/SPK-B/JKJ/2007

Kel. Pendem , Negara

63

Ni Luh Pt.Nensi Sudantra

126/SPK-B/JKJ/2007

Jln. P.Irian No 72 Negara

64

Ni Nengah Budiani

127/SPK-B/JKJ/2007

Link.Sawe ,Kel. Dauhwaru

65

Ni Luh Nova Indrayani

128/SPK-B/JKJ/2007

Jl. Kutilang No 7 Satria

66

Ni Kayan Wiantri

129/SPK-B/JKJ/2007

Ds.Dangin Tukadaya, Negara

67

Ni Luh Suseni

128/SPK-B/JKJ/2007

Dsn Sebual , Ds.Dangin Tukadaya

II

KECAMATAN MENDOYO

68

Ni Putu Kasihati

003/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Munduk, Desa Pohsanten

69

I Wayan Kusmiati

004/SPK-B/JKJ/2007

Ds.Tegalcangkring, Kec.Mendoyo

70

Ni Luh Putu Sukasih

006/SPK-B/JKJ/2007

Dsn.B.B.Agung, Ds.Yehembang.

71

Ni Komang Ayu Yuliari

009/SPK-B/JKJ/2007

Ds.Mendoyo Dauh Tukad


72

Ni Luh Muliastri

010/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Munduk, Desa Pohsanten

73

Ni Ketut Murdi

013/SPK-B/JKJ/2007

Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo

74

Ni Komang Parwati

020/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Wali, Desa Yehembang

75

Ni Ketut Sumari

060/SPK-B/JKJ/2007

Ds. Pohsanten, Kec. Mendoyo

76

Gst.Ayu Komang Sutiastari

064/SPK-B/JKJ/2007

Ds. Dlodberawah, Kec. Mendoyo

77

Gst.A.Pt.Suastuti Utami

067/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Tegal Gede, Desa Yehembang

78

NI Nyoman Eliani

069/SPK-B/JKJ/2007

Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo

79

Ni Ketut Semiwerthi K.

072/SPK-B/JKJ/2007

Ds. Yehembang, Kec. Mendoyo

80

Ni Putu Sumiarti

079/SPK-B/JKJ/2007

Desa Yehembang, Kec. Mendoyo

81

Ida Ayu Ketut Ariati

080/SPK-B/JKJ/2007

Desa Yehembang, Kec. Mendoyo

82

Ni Ketut Andiyani

083/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Kaleran, Ds. Yehembang

83

Ni Made Nitri Purwanti

088/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Tibusambi, Ds.Penyaringan

84

Ni Putu Asrini

091/SPK-B/JKJ/2007

Desa Mendoyo Dangin Tukad

85

Ni Made Sepren

096/SPK-B/JKJ/2007

Desa. Penyaringan, Kec. Mendoyo

86

Ni Komang Hendrawati

098/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Tegak Gede, Ds. Yehembang

87

Luh Pt. Sri Widiastuti

099/SPK-B/JKJ/2007

Jln. Rama, Ds. Mendoyo Dauh Tukad

88

Ni Putu Sukanadi

117/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Tibubeleng Tengah, Ds.Penyaringan

89

Ni Ketut Warsini

044/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Munduk ,Mendoyo

90

Ni Made Poedji Astuti

045/SPK-B/JKJ/2007

Desa Tegal Cangkring

91

Ni Luh Putu Suadi

058/SPK-B/JKJ/2007

Ds. Yehembang Kangin,

92

Ni Made Nitri Purwanti

088/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Tibusambi, Ds.Penyaringan

III

KECAMATAN MELAYA

93

Ni Luh Suciati

038/SPK-B/JKJ/2005

Desa Manistutu , Melaya

94

Ni Putu Resimawati

033/SPK-B/JKJ/2007

Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya


95

Siti Hasanah

030/SPK-B/JKJ/2007

Desa Manistutu , Kec. Melaya

96

Ni Kadek Reni

037/SPK-B/JKJ/2007

Desa Tukadaya, Kec. Melaya

97

Ni Wayan Sriasih

086/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Moding, Desa Candikusuma

98

Yulita Lusia Trombone

087/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Moding, Desa Candikusuma

99

Ni Wayan Sirka

089/SPK-B/JKJ/2007

Desa Ekasari, Kec. Melaya

100

Tri Setyo Wahyuni

100/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Palasari, Ds. Ekasari, Melaya

101

Ni Made Dwi Kartikawati

101/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Munduk Bayur, Desa Tuwed

102

Ni Ketut Sutami

106/SPK-B/JKJ/2007

Desa Sumbersari,Kec. Melaya

103

Ni Wayan Bandawati

109/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Warnasari Kaja, Warnasari

104

Yeni Kodi Nanga

113/SPK-B/JKJ/2007

Desa Candikuduma, Kec. Melaya

105

I Gst.Agung Ayu Manik

005/SPK-B/JKJ/2006

Link.Asih, Kel.Gilimanuk

106

Tri Retno Udayani

048/SPK-B/JKJ/2007

Desa Manistutu , Melaya

107

Katmini

124/SPK-B/JKJ/2007

Dsn Sumber sari ,Desa Melaya

108

Ni Luh Santika Ary H.

130/SPK-B/JKJ/2007

Dsn.Munduk Bayur, Desa Tuwed

109

Suwartiningsih

042/SPK-B/JKJ/2007

Jln. Satri No.57, Kel. Pendem

IV

KECAMATAN PEKUTATAN

110

Ni Ketut Murni

007/SPK-B/JKJ/2007

Ds.Pekutatan. Kec.Pekutatan

111

I Gst. Ayu Putu Aryani

059/SPK-B/JKJ/2007

Ds. Pangyangan, Kec. Pekutatan

112

Ni Made Sumadi

073/SPK-B/JKJ/2007

Desa Gumbrih, Kec. Pekutatan

113

Ni Made Sujiwati

078/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Pasar, Desa Gumbrih

114

Unik ES Purwanti

111/SPK-B/JKJ/2007

Dsn.Manggissari,Ds.Manggissari

115

Ni Luh Kt. Suryati

103/SPK-B/JKJ/2007

Dsn.Asah Duren,Ds.Asahduren

116

Gst. Ayu Putu Yudiani

112/SPK-B/JKJ/2007

Dsn.Arca , Desa Pulukan

117

Ida Ayu Susilawati

011/SPK-B/JKJ/2007

Dsn. Bading Kayu, Ds.Pengeragoan


118

Siti Hasanah

030/SPK-B/JKJ/2007


Dsn.Pasar , Desa Pekutatan

Lampiran 8 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAERAH KABUPAEN JEMBRANA NERACA PER : JANUARI 2007 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2007 NO

PENERIMAAN

RUPIAH

NO

PENGELUARAN

RUPIAH

1

2 Terima Saldo Kas Jamsosda Th.2007 Operasional 1. Pendaftaran Peserta JKJ. PPK.1 (BARU )

3

4

5

6

I

SELISIH 7

1.451.259.235,41 I -

Operasional 1. Pendaftaran Peserta JKJ. PPK.1 (BARU )

0

-

JUMLAH 3. Obat-obatan :

- JKJ JUMLAH

-

JUMLAH 3. pengeluaran terdiri dari :

-

462.500,00

495.053.955,06

a.Pengadaan blanko SBBK obat b.Panjar pengadaan kartu Jamsosda PPK-1 % PPK-3

495.053.955,06

JUMLAH

II II

Non Operasional ( APBD + BUNGA BANK ) 1.Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Perorangan ( Premi ) JKJ /Bantuan Bupati Jembrana 2. Jasa giro bln. Januari s/d.Desember 2007 3. Pengembalian panjar pengadaan kartu JKJ PPK-1

4.Biaya pengawasan / Pemantauan PPK

d. Biaya jaga malam e. Biaya Bintek Dewan Jamsosda 6.Pengadaan Barang a. Alat Tulis Kantor ( ATK

170.462.500,00

Non Operasional ( APBD + BUNGA BANK ) 1.Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Perorangan (klaim PPK-1) JKJ /Bantuan Bupati Jembrana - Pembayaran klaim umum

6.472.870.958,00

32.238.403,75

-Pemby.Klaim obat Gakin

189.841.761,00

- Pemby.klaim ASKES

566.328.294,00

8.992.000,00

5.Biaya Administrasi : a. HonorariumTim Panitia Pelaksana Kegiatan Bapel.Jamsosda b. Honorarium Pegawai kontrak c. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai kontrak

170.000.000,00

7.326.000.000,00

246.000.000,00

2. Sosialisasi JKJ: a.Biaya Transport / BBM. Keg.JPK Gakin b.Biaya Transport dan konsumsi ptgs. c. Biaya sosialisasi promosi dan seminar 3.Biaya pengawasan / Pemantauan PPK

5.Biaya Administrasi : a. HonorariumTim Panitia Pelaksana Kegiatan 70.600.000,00 33.600.000,00

600.000,00 1.750.000,00

Bapel.Jamsosda b. Honorarium Pegawai kontrak c. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai kontrak d. Biaya jaga malam e. Biaya Bintek Dewan Jamsosda 6.Pengadaan Barang a. Alat Tulis Kantor ( ATK )dan


-

8.992.000,00

-

70.600.000,00 33.600.000,00

600.000,00 1.750.000,00

324.591.455,06

)dan buku cek giro - Biaya pengadaan Blanko-blanko JKJ

6.530.260,00

- Biaya Foto Copy - Biaya alat-alat Kebersihankantor - Biaya langganan surat kabar dan majalah dll. b. Rekening penggunaan Telepon

400.000,00

c. Rekening penggunaan air d. Biaya Banten dan Canangsari e. Biaya bahan dan alat Listrik & Elektronik f Biaya rapat-rapat g. Biaya Service peralatan komputer h. Biaya penggantian suku cadang komputer i. Pengadaan Komputer note book j. Biaya pengadaan kelengkapan komputer k. Pengadaan Proyektor / LCD

JUMLAH 6.Bantuan Penyelesaian Kartu dari Setda

buku cek giro - Biaya pengadaan Blankoblanko JKJ

6.573.260,00

688.000,00

17.034.210,00

- Biaya Foto Copy - Biaya alat-alat Kebersihankantor - Biaya langganan surat kabar dan majalah dll. b. Rekening penggunaan Telepon

261.000,00

c. Rekening penggunaan air

647.250,00

1.660.000,00

d. Biaya Banten dan Canangsari e. Biaya bahan dan alat Listrik & Elektronik

1.660.000,00

1.360.000,00

862.000,00

f Biaya rapat-rapat g. Biaya Service peralatan komputer h. Biaya penggantian suku cadang komputer i. Pengadaan Komputer note book j. Biaya pengadaan kelengkapan komputer

19.875.000,00

k. Pengadaan Proyektor / LCD

19.875.000,00

7.808.137.873,75

JUMLAH 6.Bantuan Penyelesaian Kartu dari Setda

7.433.657.733,00

17.300.000,00

550.000,00 600.000,00

2.250.000,00 1.360.000,00 200.000,00 4.550.000,00 14.925.000,00

-

17.300.000,00

550.000,00 600.000,00 17.034.210,00

2.250.000,00

200.000,00 4.550.000,00 14.925.000,00 862.000,00

-

JUMLAH

-

JUMLAH

-

7. Bantuan Gakin Prop. Bali

-

7.Pengeluaran Gakin Prop.Bali

-

JUMLAH

-

JUMLAH

-

8. Bantuan Gakin Pusat

JUMLAH

9. Askes ( Biaya pengganti pencetakan kartu JKJ) JUMLAH 10. Pajak Pemb.barang PPN & PPH JUMLAH

JUMLAH SELURUHNYA

-

8.Pengeluaran Gakin Pusat

-

-

JUMLAH 9.a.Pengeluaran pemby.pasien ASKES 9.b.Pengeluaran pendaftaran Peserta ASKES

-

JUMLAH 10. Pajak Pemb.barang PPN & PPH

-

43.650.000,00 43.650.000,00 11.209.364,00 11.209.364,00

9.809.310.428,22

JUMLAH

JUMLAH SELURUHNYA


374.480.140,75

-

-

-

43.650.000,00

11.209.364,00 11.209.364,00

-

7.615.329.597,00

2.193.980.831,22


PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

Recommend Documents