Pedoman Penyusunan RKA-KL TA Ditjen Perikanan Budidaya Satker Provinsi dan UPT

Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker Provinsi dan UPT

1

BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Merujuk pada amanat UUD 1945 ayat 2 yang berbunyi Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri

urusan

pemerintahan

menurut

asas

otonomi

dan

tugas

pembantuan, serta dalam rangka melaksanakan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sebagian telah diubah pada UU Nomor 8 Tahun 2005, dimana pelaksanaan otonomi dimaksud dapat melalui desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemerintah telah menerapkan

sistem

Desentralisasi,

yaitu

penyerahan

wewenang

pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam NKRI. Selanjutnya salah satu penerapan kebijakan desentralisasi yang diterapkan adalan Desentralisasi Fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan di area tanggung jawab finansial dan pembuatan keputusan termasuk memenuhi keuangan sendiri. Hal ini dilaksanakan dengan memperhatikan dan melaksanakan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan besaran

potensi,

pendanaan

kondisi,

dan

penyelenggaraan

kebutuhan

Dekonsentrasi

daerah,

serta

dan

Tugas

Pembantuan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah secara signifikan, maka pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan menerapkan otonomi dan desentralisasi secara optimal dipandang perlu, juga untuk Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker Provinsi dan UPT

2

menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan sumberdaya dan potensi di wilayahnya secara mandiri. Penerapan kebijakan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan dalam rangka melaksanakan pembangunan perikanan budidaya di daerah dilaksanakan untuk mendukung percepatan pembangunan perikanan budidaya di daerah, yang disesuaikan dengan potensi wilayah/daerah, kemampuan dan komitmen pemerintah daerah, serta prioritas kebijakan. Kemudian disadari bahwa tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN ke-3 (2015-2019), dimana pada lima tahun ke depan kebijakan pembangunan nasional akan difokuskan pada pembangunan ekonomi kompetitif yang berbasis sumberdaya alam, pengembangan sumberdaya manusia dan inovasi teknologi. Untuk itu arah kebijakan pembangunan

perikanan

budidaya

diarahkan

sesuai

dengan

arah

kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang ditujukan untuk menjawab isu-isu strategis yaitu ketahanan pangan, daya saing, serta kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya postur anggaran

Ditjen

Perikanan

Budidaya

akan

lebih

berpihak

pada

masyarakat, untuk mendukung secara langsung pelaksanaan strategi kebijakan pengentasan kemiskinan (pro-poor), pertumbuhan (pro-growth), pembukaan lapangan kerja (pro-job), dan pelestarian lingkungan (proenvironment). Suatu tata kelola anggaran yang baik akan menentukan arah kebijakan anggaran dalam mencapai tujuan pembangunan suatu negara. Sebagai bagian

dari

sistem

perencanaan

pembangunan,

sejak

tahun

2003

Pemerintah telah melaksanakan sistem pelaksanaan anggaran yang baru atau reformasi kebijakan penganggaran negara melalui penerapan UU Nomor 17 Tahun 2003, yaitu UU Keuangan Negara. Salah satu upaya untuk mengimplementasikan secara konsisten UU

keuangan negara

tersebut adalah dengan melaksanakan perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja (performance-based budget), yang menuangkan hubungan antara Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker Provinsi dan UPT

3

aspek keuangan dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan. Walaupun selama lebih dari satu dekade pelaksanaan UU keuangan negara tersebut telah dilaksanakan, namun pada implementasinya masih ditemui beberapa kendala. Salah satu upaya untuk meminimalisasi masalah dan kendala tersebut, maka dipandang perlu untuk menyusun petunjuk penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2016 Satker Provinsi dan UPT. 1.2 Maksud dan Tujuan Maksud

dari

petunjuk

penyusunan

RKA-K/L

Ditjen

Perikanan

Budidaya tahun 2016 Satker Provinsi dan UPT adalah sebagai panduan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sub bidang perikanan budidaya yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) dinas provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, dalam rangka implementasi anggaran berbasis kinerja. Tujuan dari buku petunjuk penyusunan RKA-K/L ini adalah untuk: 1) memastikan pencapaian indikator kinerja melalui komponen kegiatan satker pusat dan daerah; 2) pedoman pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sub bidang perikanan budidaya agar sesuai dengan prinsip

pelimpahan

efektifitas

dan

kewenangan

efisiensi

dalam

kepada

daerah;

pengalokasian

3)

meningkatkan

anggaran,

serta

4)

menghindari penggunaan/pelaksanaan komponen kegiatan yang telah menjadi urusan daerah menjadi dana transfer (DAK).


4

1.3 Sasaran Sasaran petunjuk penyusunan RKA-K/L Ditjen Perikanan Budidaya tahun

2016

Satker

dekonsentrasi

dan

Provinsi tugas

dan

UPT

pembantuan

adalah pada

pelaksana

Satker

kegiatan

lingkup

Ditjen

Perikanan Budidaya, yang meliputi: Dinas Kelautan dan Perikanan di 34 Provinsi; dan 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. 1.4 Ruang Lingkup Ruang lingkup buku petunjuk penyusunan RKA-K/L Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2016 meliputi: 1. Pendahuluan; 2. Indikator Kinerja Pembangunan Perikanan Budidaya; 3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi; 4. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan (TP); 5. Penutup.


5

BAB 2. INDIKATOR KINERJA Program dan kegiatan perikanan budidaya yang akan dilaksanakan sebagai implementasi dari arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya, disusun berdasarkan tugas dan fungsi setiap setiap unit kerja pendukung pembangunan perikanan budidaya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Seperti yang tercantum dalam Permen PAN Nomor PER/O9/M.PAN/5/2007 Pasal 11 bahwa keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama. Selanjutnya, indikator kinerja ditetapkan dalam rangka pengukuran kinerja dan untuk meningkatkan akuntabilitas suatu instansi/unit

kerja.

Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

pembangunan

perikanan budidaya adalah peningkatan produksi perikanan budidaya yang pada tahun 2016 ditetapkan sebesar 19,46 juta ton dan 1,9 milyar ekor ikan hias. Indikator kinerja kegiatan yang merupakan indikator output dari setiap komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker Pusat dan Daerah, merupakan nilai indikator pencapaian dari setiap komponen kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja utama pembangunan perikanan budidaya. Pada tahun anggaran 2016, setiap satker pelaksana baik di tingkat Pusat dan Daerah akan melaksanakan setiap komponen kegiatan untuk mencapai indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut. 2.1 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan N0 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1

Jumlah RSNI-3 sub bidang Kesehatan Ikan Lingkungan yang disusun (judul; non kumulatif)

TARGET 2016 dan 5


6

2

3 4 5 6

7 8 9

Jumlah laboratorium penyakit ikan, kualitas air, pakan dan residu yang memenuhi standar teknis (unit; kumulatif) Pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (sampel; non kumulatif) Jumlah hasil perekayasaan teknologi terapan bidang sistem keskanling (paket teknologi; non kumulatif) Jumlah paket desiminasi teknologi terapan bidang sistem keskanling (paket; non kumulatif) Jumlah kawasan budidaya yang penyakit ikan pentingnya dilakukan survailan dan atau monitoring (kab/kota; non kumulatif) Jumlah kawasan budidaya yang mendapat penanganan kualitas lingkungannya (kawasan; non kumulatif) Jumlah Obat Ikan yang terjamin, mutu, keamanan dan khasiatnya (obat; kumulatif) Jumlah sampel produk perikanan budidaya yang diambil minimal 96% bebas residu (sampel; non kumulatif)

57

29025 18 18 100

100 272 4300

2.2 Pengelolaan Perbenihan Ikan TARGET 2016 Jumlah produksi calon induk dan induk unggul di 1000 UPT/UPTD (ribu ekor, non kumulatif) Jumlah unit pembenihan yang menggunakan induk 600 unggul (unit; kumulatif) Jumlah unit pembenihan ikan air tawar siap sertifikasi; 140 (unit; non kumulatif) Jumlah unit pembenihan ikan air payau siap sertifikasi; 10 (unit; non kumulatif) Jumlah unit pembenihan ikan air laut siap sertifikasi; 10 (unit; non kumulatif) Jumlah kawasan kebun bibit rumput laut; (kawasan, 300 kumulatif) Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara 678 Pembenihan Ikan yang Baik) ; (unit, kumulatif)

N0 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7


7

8

Jumlah RSNI 3 yang tersedia; (Judul, non kumulatif)

9

Jumlah hasil perekayasaan perbenihan (paket teknologi)

9

teknologi terapan bidang 27

2.3 Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya N0 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 2 3 4 5 6

7 8 9

10

TARGET 2016 perikanan 20

Jumlah perencanaan penataan kawasan budidaya (kab/kota; non kumulatif) Jumlah perencanaan detail dan/atau pembangunan kawasan perikanan budidaya (kawasan;non kumulatif) Jumlah hasil perekayasaan sub bidang pembangunan kawasan budidaya (paket teknologi; non kumulatif) Jumlah diseminasi sub bidang pembangunan kawasan budidaya (paket; non kumulatif) Jumlah kawasan budidaya yang prasarananya mampu operasional secara tepat guna (kawasan; non kumulatif) Jumlah kelompok partisipatif yang melakukan pemeliharaan infrastrukturnya secara efektif (kelompok; non kumulatif) Jumlah penerima manfaat peralatan dan mesin perikanan budidaya (kelompok; non kumulatif) Jumlah RSNI 3 bidang sarana dan prasarana perikanan budidaya yang disusun (judul; non kumulatif) Jumlah Kab/kota yang memenuhi syarat sebagai minapolitan berbasis perikanan budidaya (Kab/kota; kumulatif) Jumlah stakeholder utama yang terlibat mendukung kawasan minapolitan (stakeholder; kumulatif)

34 3 13 34 235

700 9 100

2

2.4 Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan N0 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1

Jumlah RSNI3 bidang pembesaran ikan (judul; non kumulatif)

TARGET 2016 yang disusun 7


8

2 3

4 5 6 7 8 9 10

Jumlah analisis dan publikasi data statistik perikanan budidaya (laporan) Jumlah hasil perekayasaan teknik pembudidayaan ikan sub bidang pengelolaan produksi dan usaha budidaya (paket teknologi) Jumlah lokasi percontohan teknologi (lokasi, non kumulatif) Unit Pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB skala kecil dan skala besar (unit; kumulatif) Jumlah kelompok masyarakat yang tingkatkan skala usahanya di bidang perikanan budidaya (kelompok) Jumlah pembudidaya yang memperoleh akses permodalan melalui fasilitasi (ORANG; non kumulatif) Jumlah unit usaha budidaya yang mendapat layanan perizinan (unit; kumulatif) Jumlah Paket Promosi Perikanan Budidaya (Paket; non komulatif) Prosentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Dit.Produksi dan Usaha (persen)

6 14

124 9200 700 500 700 15 100

2.5 Pengelolaan Pakan Ikan TARGET 2016 Jumlah pelaku usaha bahan baku pakan lokal (unit 5 usaha) Persentase penggunaan bahan baku lokal sebagai 5 substitusi dalam kelompok pakan mandiri (persen) Jumlah jenis pakan ikan terdaftar (jenis; kumulatif) 1000

N0 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7

Jumlah produksi pakan mandiri (persentase penggunaan di sentra catfish) Jumlah unit produsen pakan ikan bersertifikat CPPIB (unit; kumulatif) Jumlah RSNI 3 bahan baku pakan dan pakan ikan (judul; kumulatif) jumlah kelompok pemakai substitusi pakan alami yang

10 5 16 20


9

memenuhi persyaratan (unit; kumulatif) 8 9

Jumlah hasil perekayasaan di sub bidang pengelolaan 18 pakan (Paket; non kumulatif) Jumlah diseminasi teknologi di sub bidang pengelolaan 6 pakan (Paket; non kumulatif)

2.6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya

3

TARGET 2016 Indeks kesenjangan kompetensi pejabat struktural dan <14% fungsional lingkup DJPB (%) Persentase Pelaksanaan Kegiatan Manajemen PNS lingkup 100 DJPB Indeks Pemanfaatan Informasi DJPB Berbasis TI (%) >75%

4

Nilai Penerapan RB DJPB

A

5

Nilai SAKIP DJPB

A

6

Nilai efisiensi anggaran DJPB

>95%

7

Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai 100 DJPB (%) Persentase pemenuhan layanan perkantoran DJPB (%) 100

N0 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 2

8


10

BAB 3. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI 3.1 PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN NO 1.

KOMPONE N

SUB KOMPONEN

PENJELASAN DETAIL KEGIATAN

Indikator/ Output : Jumlah kawasan budidaya yang penyakit ikan pentingnya dilakukan survailan dan atau monitoring Survailan dan atau monitoring penyakit ikan penting di Kawasan Budidaya

Survailan dan atau Monitoring penyakit ikan penting di Kawasan Budidaya



Pengertian Survailan dan atau Monitoring Penyakit Ikan merupakan salah satu kegiatan yang digunakan dalam upaya pengendalian penyakit ikan pada level usaha, kawasan/ sentra budidaya, administratif pemerintahan (antar daerah), dalam suatu negara, ataupun perdagangan produk perikanan antar negara. Apabila program survailan dan atau monitoring telah dilakukan dengan baik, akan diperoleh informasi yang akurat terkait dengan kasus penyakit, hasil diagnosa, tindakan yang dilakukan serta hasil yang dicapai, sehingga akan memudahkan untuk menyusun strategi pengelolaan kesehatan ikan secara lebih dini dan antisipatif, efisien dan efektif agar peluang keberhasilannya lebih tinggi. Monitoring untuk penyakit ikan dilakukan pada sentra-sentra budidaya ikan, dan sampel yang diambil harus diuji di laboratorium, untuk kemudian hasil monitoring dilaporkan melalui Software Sistem Monitoring Penyakit Ikan (SSMPI) online. 

Tujuan Monitoring Penyakit Ikan ditujukan untuk memperoleh data dan informasi sebaran penyakit ikan yang cepat, tepat dan akurat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh para pemangku kepentingan baik di pusat Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker Provinsi dan UPT

11

NO

KOMPONE N

SUB KOMPONEN

PENJELASAN DETAIL KEGIATAN maupun di daerah.  Sasaran 1. Monitoring Penyakit Ikan di lakukan terhadap penyakit ikan penting yang menyerang komoditas utama di sentrasentra budidaya perikanan di 34 Provinsi sebagaimana telah diatur melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 163/KEP-DJPB/2014 tentang Daftar Penyakit Ikan Penting di Indonesia (Lampiran 1). 2. Operator SSMPI Provinsi serta Kabupaten.  Detail Kegiatan 1. Perjalanan dalam rangka monitoring penyakit ikan dan pengambilan sampel. Monitoring dilakukan minimal 4 kali setahun pada masing-masing sentra budidaya di kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagaimana pada lampiran 2 kolom 2. 2. Biaya pengujian sampel (Lampiran 3). 3. Honor Petugas SSMPI (Provinsi mengalokasikan honor operator SSMPI Provinsi dan Kabupaten/kota yang telah ditetapkan dalam lampiran 2 kolom 1 dan 2 @Rp 300.000 x 12 Bulan). Petugas SSMPI yang ditunjuk merupakan staf provinsi/Kabupaten/Kota yang telah mengikuti pelatihan SSMPI dan ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas. 4. Perjalanan dalam rangka menghadiri Pertemuan Penyusunan Rencana Monitoring Penyakit Ikan di Jawa Barat (1 OT). 5. Perjalanan dalam rangka apresiasi petugas pengendali penyakit ikan sebagai petugas pengambil contoh penyakit ikan yang akan diselenggarakan di Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan (LP2IL) Serang selama 4 (empat) hari. Masing-


12

NO

2.

KOMPONE N

SUB KOMPONEN


masing Provinsi mengirimkan 2 (dua) orang yang berasal dari Kabupaten/Kota (lampiran 2 kolom 2) yang belum memiliki petugas pengambil contoh 6. Perjalanan dalam rangka validasi dan verifikasi data hasil monitoring bagi operator SSMPI Provinsi (1 OT). 7. Bimtek SSMPI Online (dapat dialokasikan oleh masing-masing provinsi tergantung dari ketersediaan anggaran dengan mengundang operator SSMPI Kabupaten/Kota dan narasumber dari pusat). 8. Perjalanan Pendampingan kegiatan Survailan penyakit ikan/udang di 4 kawasan (hanya untuk provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali). Survailan akan dilakukan masing-masing 2 (dua) kali dalam 1 siklus budidaya. Indikator/ Output : Jumlah kab/kota yang memiliki sentra produksi budidaya terutama kawasan minapolitan budidaya yang mendapat penanganan lingkungan (kawasan; kumulatif) Pengendalia Pengendalian  Pengertian Jumlah kab/kota yang memiliki sentra n Lingkungan Lingkungan produksi budidaya terutama kawasan Budidaya Budidaya minapolitan budidaya yang mendapat penanganan lingkungan (kawasan; kumulatif) melalui kegiatan : (1) penebaran benih ikan pengendali gulma dan pemakan plankton sebagai pengendali eutrofikasi, (2) Monitoring lingkungan (pemantauan kualitas air/mutu sedimen) limbah budidaya, (3) Sosialisasi pencegahan dini dampak umbalan pada pembudidaya KJA di perairan umum: 

Tujuan Mengendalikan lingkungan budidaya agar mutu lingkungan budidaya mendukung kegiatan budidaya dapat berkelanjutan dan ramah lingkungan



Sasaran 100 kab/kota

yang

memiliki


sentra

13

NO

KOMPONE N

SUB KOMPONEN

PENJELASAN DETAIL KEGIATAN produksi budidaya terutama kawasan minapolitan budidaya yang mendapat penanganan lingkungan (kawasan; kumulatif) (Lampiran 4)

Penebaran benih ikan dalam rangka pencegah eutrofikasi dan pertumbuhan gulma di kawasan perikanan budidaya perairan umum.

Identifikasi lokasi penebaran ikan untuk pengendalian lingkungan dan CBF di kawasan perikanan budidaya perairan umum.

 Detail Kegiatan 1. Honorarium anggota Tim Pengelola Lingkungan Perikanan Budidaya Nasional tingkat Provinsi maksimum 3 bulan/tahun, @Rp 300.000 x 3 Bulan x 2 orang) 2. Perjalanan mengikuti workshop Monitoring Lingkungan yang diselenggarakan Pusat (2 OK) 3. Pelaksanaan monitoring lingkungan sesuai ketentuan Juklak Monling 2015 2019 di 100 Kab/Kota Minapolitan  Pengertian Penebaran benih dalam rangka pengendalian gulma dan pemakan plankton sebagai pengendali eutrofikasi dan peningkatan produksi (CBF) di kawasan perikanan budidaya perairan umum. Ikan ditebar merupakan ikan yang diproduksi oleh UPT DJPB. Hasil dari identifikasi yang dilakukan provinsi akan dilaporkan ke DJPB, untuk selanjutnya kegiatan penebaran akan dilaksanakan oleh UPT DJPB 

Tujuan Teridentifikasinya lokasi penebaran (tempat, waktu jenis ikan, jumlah ikan dan ukuran ikan) 

Sasaran Perairan umum yang menjadi sentrasentra perikanan budidaya



Detail Kegiatan 1. Perjalanan dalam rangka identifikasi lokasi penebaran 2. Perjalanan dalam rangka pendampingan penebaran


14

NO

KOMPONE N Rehabilitasi Lingkungan Budidaya

3.

SUB KOMPONEN Rehabilitasi Lingkungan Budidaya

PENJELASAN DETAIL KEGIATAN 

Pengertian Jumlah kab/kota yang memiliki sentra produksi budidaya terutama kawasan minapolitan budidaya yang mendapat penanganan rehabilitasi lingkungan (kawasan; kumulatif) melalui kegiatan : pengembangan CBF di Situ/Embung atau penebaran ikan untuk perbaikan stock ikan yang mengikuti ketentuan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (2) Penanaman mangrove pada kawasan pertambakan, (3) Identifikasi/investigasi kandungan logam berat dalam daging kerang);  benih tidak dianggarkan  Tujuan Memperbaiki kondisi lingkungan budidaya agar mutu lingkungan budidaya mendukung kegiatan budidaya dapat berkelanjutan dan ramah lingkungan  Sasaran 100 kab/kota yang memiliki sentra produksi budidaya terutama kawasan minapolitan budidaya yang mendapat penanganan lingkungan (kawasan; kumulatif) (Lampiran 5)

 Detail Kegiatan 1. Identifikasi /investigasi kawasan budidaya kekerangan bebas logam berat jenis Pb, Hg, Cd, Sn dan As (lokasi terlampir); 2. Perjalanan pengambilan sampel 3. Pengujian daging kerang; Indikator/ Output : Jumlah laboratorium penyakit ikan, kualitas air, pakan dan Residu yang memenuhi standar teknis (unit; kumulatif) Pembinaan Pembinaan  Pengertian Laboratorium mempunyai peran yang dan Evaluasi dan Evaluasi sangat penting dalam pengendalian Laboratorium Laboratorium Kesehatan Ikan penyakit ikan. Oleh karena itu setiap Kesehatan dan Provinsi diharapkan memiliki laboratorium Ikan dan Lingkungan yang selalu meningkatkan kapasitas dan Lingkungan kapabilitasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan disentra budidaya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berkaitan Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker Provinsi dan UPT

15

NO

KOMPONE N

SUB KOMPONEN

PENJELASAN DETAIL KEGIATAN dengan hal tersebut, perlu ada dukungan anggaran dalam penyediaan sarana dan prasaran serta biaya operasional laboratorium seperti pengadaan bangunan, peralatan uji, bahan uji, pemeliharaan peralatan laboratorium termasuk kalibrasi eksternal (kalibrasi yang tidak dapat dilakukan sendiri melainkan oleh pihak ketiga) serta peningkatan kompetensi petugas Laboratorium.  Tujuan 1. Meningkatkan pelayanan laboratorium secara tepat sasaran, efektif dan efisien. 2. Meningkatkan kualitas Petugas laboratorium dalam melakukan pengujian.  Sasaran Petugas laboratorium Dinas Provinsi/ dan Kabupaten/Kota  Detail Kegiatan 1. Mengikuti Workshop Petugas Laboratorium Perjalanan mengikuti Workshop Petugas Laboratorium di Banten (1 OK). Peserta workshop petugas lab adalah petugas laboratorium Provinsi/Kabupaten yang mulai operasional, meliputi (1) Provinsi Aceh (Lab.Dinas Prov Aceh, Lab.Dinas Kab Pidie Jaya, 2 OK), (2) Sumatera Utara (Lab Dinas Provinsi Sumut dan Kab. Serdang Bedagai, 2 OK), (3) Sumatera Barat (Lab. Dinas Kab.Padang Panjang, Lab.Dinas Kota Pariaman, Lab. Dinas Kab. Pesisir Selatan, 3 OK), (4) Riau (Lab. Dinas Prov. Sei Tibun, Kab. Kampar, 2 OK), (5) Kepri (Lab. Dinas Prov. Kepri, Kab. Bintan, 1 OK), (6) Sumatera Selatan (Dinas Kab. OKI, 1 OK), (7) Lampung (Lab Dinas Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur, 2 OK), (8) Babel (Lab. BBIS Pemali, 1


16

NO

KOMPONE N

Pengadaan Peralatan Laboratorium Kesehatan Ikan dan

SUB KOMPONEN

Pengadaan Peralatan Laboratorium Kesehatan Ikan dan

PENJELASAN DETAIL KEGIATAN OK), (9) Banten (Lab. Dinas Kab. Serang, 1 OK), Jawa Barat (Lab. BPAPL Pangandaran, Lab. Dinas Kab. Majalengka, Lab. Dinas Kab, Cirebon, 3 OK), Jogyakarta (Lab BBI Cangkringan, Lab. Dinas Kab. Kulonprogo, Lab. Dinas Bantul, 3 OK), Jawa Tengah (Lab. BKKI Dinas Prov. Jateng, Lab. BBUG Kota. Magelang, Lab.Kesehatan Ternak Kab. Magelang, 3 OK), Jawa Timur (Lab. Dinas Kab.Blitar, Lab. UPBL Probolinggo, Lab. Dinas Kab Lamongan, 3 OK), Bali (Lab.Dinas Kab Tabanan, Lab. BBIS Sangeh Kab. Badung) (2 OK), Nusa Tenggara Barat (Lab. BK2SDKP, 1OT), Kalimantan Barat (Lab.Dinas Prov. Kalbar, Lab. Dinas Kota Pontianak) (2 OK), Kalimantan Selatan (Lab BBI Karang Intan, 1 OK), Kalimantan Tengah (Lab.BBI SPIL Tangkiling, Kab. Katingan, 2 OK), Kalimantan Utara (Lab.Dinas Kota tarakan, 1 OK), Gorontalo (Lab. Dinas Provinsi Gorontalo, Lab.Dinas Kab. Pahuwato, 2 OK), Sulawesi Tengah (Lab. BBU Mamboro, 1 OK), Sulawesi Barat (Lab. Dinas Kab. Polewali Mandar) (1 OK), Sulawesi Tenggara (Lab Dinas Provinsi Sultra, Lab. Kab. Buton) (2 OK), Sulawesi Utara (Lab BPHPIKL Tateli, 1 OK), Maluku (BBIS Waiheru, 1 OK). 2. Melakukan pembinaan ke laboratorium daerah 3. Mengikuti kegiatan Jejaring laboratorium Keehatan Ikan dan Lingkungan 4. Melakukan pembinaan laboratorium di kabupaten/kota (maksimum 10 OT)  Pengertian Laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan dalam menjalankan perannya pada proses pengawalan kepada para pembudidaya harus mampu memberikan hasil uji yang akurat. Oleh karena itu


17

NO

KOMPONE N Lingkungan

SUB KOMPONEN


Lingkungan

harus didukung oleh peralatan-peralatan uji yang memiliki akurasi tinggi sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap Provinsi diharapkan bisa melengkapi peralatan laboratoium yang dibutuhkan melalui pengadaan peralatan baik tujuan pembelian peralatan baru maupun tuntuk melakukan pemeliharaan peralatan.  Tujuan Meningkatkan dan memlihara kemampuan layanan pengujian laboratorium ke pada para pembudidaya  Sasaran Laboratorium Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota  Detail Kegiatan Pengadaan peralatan sesuai dengan ruang lingkup pengujian yang dibutuhkan Pengadaan Pengadaan  Pengertian Keberadaan laboratorium kesehatan Bahan Uji Bahan Uji ikan dan lingkungan akan sangat Laboratorium Laboratorium membantu peningakatan produksi Kesehatan Kesehatan Ikan perikanan budidaya melalui pengendalian Ikan dan dan kesehatan ikan dan lingkungan di sentraLingkungan Lingkungan sentra budidaya. Pelayanan jasa pngujian laboratorium sangat tergantung pada kemampuan operasional laboratorium, sehingga dibutuhkan bahan uji/kit laboratoium dalam proses pengujiannya. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu ada dukungan anggaran dalam penyediaan bahan uji laboratorium.  Tujuan Memberikan layanan pengujian laboratorium  Sasaran Laboratorium Dinas Provinsi  Detail Kegiatan 1) Penyediaan bahan uji/kit untuk pengujian kualitas air dan penyakit. 2) Pengadaan bahan uji water quality analysis dan buffer pH, regensia dan kit uji penyakit. Biaya penyediaan bahan uji dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pengujian kualitas air. Jenis Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker Provinsi dan UPT

18

NO

KOMPONE N

SUB KOMPONEN

PENJELASAN DETAIL KEGIATAN bahan uji kebutuhan.

4.

disesuaikan

dengan

Indikator/ Output : Jumlah Obat Ikan yang Terjamin, Mutu, Keamanan dan Khasiatnya (Obat; Kumulatif) Pembinaan, Pengendalian  Pengertian Pengendalian obat ikan merupakan Pemantauan Peredaran Obat dan Evaluasi Ikan, Kimia dan suatu upaya untuk mencegah penggunaan obat ikan yang memiliki kualitas tidak baik bahan Biologi Penyediaan yang dimulai dari kegiatan penyediaan, Peredaran peredaran dan penggunaan obat ikan. Obat Ikan Dasar hukum pengendalian obat ikan adalah Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang perikanan pasal 12 ayat 4, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang obat ikan, Peraturan Menteri Nomor 14/PERMEN-KP/2014 tentang tentang Perubahan atas Permen KP No. PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan, Peraturan Menteri Nomor 24 tahun 2014 tentang Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik dan Keputusan Menteri Nomor 52/KEPMEN-KP/2014 tentang Klasifikasi Obat Ikan. Implementasi kegiatan pengendalian obat ikan di daerah dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pemantauan obat ikan serta evaluasi hasil pelaporannya sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dalam dokumen Perencanaan Tahunan Penmbinaan dan Pemantauan Obat Ikan Nasional/Daerah (PETAPPOIKNAS/PETAPOIKDA). Optimalisasi hasil dapat diperoleh apabila didukung dengan kompetensi petugas pengendali obat ikan yang handal dan kegiatan tindak lanjut ketidak sesuaian hasil pemantauan yang ditemukan.


19

NO

KOMPONE N

SUB KOMPONEN

PENJELASAN DETAIL KEGIATAN  Tujuan 1. Meningkatkan kesadaran penyedia/ pengedar/ pengguna obat ikan. 2. Tersedianya data peredaran/penggunaan obat ikan. 3. Tersedianya obat ikan yang memenuhi persyaratan mutu dan efektif untuk digunakan. 4. Tersedianya petugas pemantauan obat ikan, kimia dan bahan biologi.  Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi yang menangani kesehatan ikan dan lingkungan khususnya tentang obat ikan di seluruh Indonesia.  Detail Kegiatan 1. Perjalanan dalam rangka mengikuti Penyusunan Perencanaan pembinaan dan pemantauan obat ikan (PETAPPOIKNAS) di Yogyakarta 1 Peserta yang hadir merupakan pemangku kebijakan dimasing-masing provinsi (1 OT). 2. Perjalanan dalam rangka mengikuti Apresiasi Tim Pembinaan dan Pemantauan Obat Ikan Jawa Barat: 1 OT/Provinsi. 3. Perjalanan melakukan pembinaan dan pemantauan obat ikan di tingkat distributor, toko dan unit budidaya untuk 34 Provinsi . Jumlah perjalanan disesuaikan secara wajar berdasarkan jumlah kabupaten/kota. 4. Perjalanan dalam rangka melakukan pengambilan sampel obat ikan terdaftar yang beredar di toko dan unit pembudidaya ikan dalam rangka pengujian mutu sewaktu untuk mengetahui konsistensi mutu obat ikan yang terdaftar (Khusus 7 provinsi yaitu Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Jumlah perjalanan disesuaikan secara wajar


20

NO

KOMPONE N

SUB KOMPONEN

PENJELASAN DETAIL KEGIATAN berdasarkan jumlah kabupaten/kota. 5. Biaya pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium uji (LP2IL Serang) @ Rp. 10.000.000/ provinsi (untuk 7 provinsi seperti poin d). 6. Perjalanan untuk menghadiri kegiatan Evaluasi Hasil Pengujian Mutu Sewaktu dan Resistensi Antimikroba di Banten @ 1 OK/Provinsi (Prov. Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY dan Jatim).

5.

Indikator/Output : Jumlah Sampel Produk Perikanan Budidaya yang Diambil Minimal 96% Bebas Residu (Sampel) Perbaikan  Pengertian Semakin kompleksnya permasalahan Kualitas perikanan budidaya khususnya serangan Pengendalian penyakit serta penurunan kualitas Residu lingkungan akan berdampak terhadap semakin meningkatnya penggunaan obat ikan, kimia dan bahan biologi. Penggunaan obat ikan, kimia dan bahan biologi yang tidak sesuai dengan ketentuan, tentunya akan berdampak terhadap adanya residu yang di timbulkan. Pengendalian residu terhadap produk perikanan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dapat disimpulkan telah berhasil, hal ini dapat dilihat dari semakin berkurangnya penolakan produk perikanan budidaya Indonesia yang ditolak akibat residu antibiotik. Namun demikian upaya peningkatan kualitas pengendalian residu mutlak diperlukan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan evaluasi maupun koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Stakeholder.  Tujuan Meningkatkan monitoring residu

kualitas

pelaksanaan

 Sasaran Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker Provinsi dan UPT

21

NO

KOMPONE N

SUB KOMPONEN

PENJELASAN DETAIL KEGIATAN 19 Provinsi (Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sultra, Sulteng, Sulsel dan Sulbar).

Pelaksanaan Monitoring Residu

 Detail Kegiatan 1. Perjalanan dalam rangka penyusunan NRMP 2016 (1 OT), Penyusunan NRMP 2016 ini akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah yang diikuti oleh 19 Provinsi Monres serta 11 laboratorium (Lab. Acuan dan Uji yaitu BBPBAT Sukabumi, BBPBAP Jepara, BBPBL Lampung, BBAP Situbondo, LPPIL Serang, BBAP Bangil, PPMHP Surabaya dan BPMHP DKI Jakarta, PT SGS Indonesia, PT. Mutuagung Lestari, dan PT. Angler BiochemLab), pakar dan stakeholders terkait. 2. Perjalanan dalam rangka menghadiri Temu Koordinasi Teknis Pengendalian Residu Nasional Tahun 2016 di Provinsi Jawa Timur (2 OT). Kegiatan ini dihadiri oleh DJPB, 19 Provinsi Monres, 11 Laboratorium (Acuan dan Uji), BKIPM, Pakar dan Stakeholder terkait. 3. Perjalanan dalam rangka menghadiri Workshop Pengembangan Information Management System (IMS) Residu di Provinsi Banten (1 OT). 4. Perjalanan dalam rangka mengikuti Workshop Petugas Pengambil Contoh (PPC) di Provinsi Jawa Barat (1 OT). 5. Sosialisasi Pengendalian Residu kepada 30 orang Stakeholder di wilayah kerja di 19 Provinsi monres. 6. Honor Penginput data IMS di Provinsi (1 orang x 10 Bulan) @ 300.000  Pengertian Dalam rangka mendapatkan hasil produk perikanan budidaya yang bebas residu atau di bawah Ambang Batas Residu yang Diperbolehkan sesuai dengan


22

NO

KOMPONE N

SUB KOMPONEN

PENJELASAN DETAIL KEGIATAN Permintaan Pasar, maka perlu dilaksanakan pengendalian residu terhadap beberapa produk perikanan budidaya (Udang, bandeng, nila dan lele). Dalam implementasi pengendalian residu tersebut dilakukan kegiatan monitoring dan pendeteksian kadar residu pada proses pembudidayaan ikan. Kegiatan monitoring dan pendeteksian kadar residu diawali dengan pengambilan sampel yang dilakukan di 19 Provinsi (Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sultra, Sulteng, Sulsel dan Sulbar). Untuk mendeteksi kadar residu maka perlu dilakukan pengujian yang dilakukan di 11 laboratorium yang telah ditentukan (BBPBAT Sukabumi, BBPBAP Jepara, BBPBL Lampung, BBAP Situbondo, LPPIL Serang, BBAP Bangil, PPMHP Surabaya dan BPMHP DKI Jakarta, PT SGS Indonesia, PT. Mutuagung Lestari, dan PT. Angler Biochemlab).  Tujuan Pengendalian residu melalui pendeteksian kadar residu pada sampel ikan/udang (Tingkat keberterimaan produk perikanan budidaya sebesar 96%) di 19 Provinsi (Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sultra, Sulteng, Sulsel dan Sulbar)  Sasaran 19 Provinsi (Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sultra, Sulteng, Sulsel dan Sulbar).  Detail Kegiatan 1. Perjalanan dalam rangka Pengambilan


23

NO

KOMPONE N

SUB KOMPONEN

PENJELASAN DETAIL KEGIATAN 2. 3. 4. 5.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Monitoring Residu

sampel/contoh sesuai target per Provinsi. Pembelian sampel Biaya pengujian sampel (Uji screening dan Uji Konfirmatori) Pendistrtibusian sampel/contoh sesuai target per Provinsi. Investigasi apabila diperlukan.

Catatan : Kebutuhan masing-masing detil kegiatan dapat dilihat pada table lampiran 6  Pengertian Indonesia berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian residu kepada pihak Uni Eropa melalui Competent Authority (CA) dalam hal ini BKIPM.  Tujuan Tersedianya laporan yang merupakan hasil evaluasi pelaksanaan monitoring residu di 19 provinsi.  Sasaran 19 Provinsi (Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Sultra, Sulteng, Sulsel dan Sulbar).  Detail Kegiatan Perjalanan dalam rangka menghadiri Temu Evaluasi dan Penyusunan Laporan Tahunan untuk Uni Eropa di Provinsi Jawa Barat (1 OT), yang diikuti oleh 19 Provinsi monres serta 11 laboratorium (Lab. Acuan dan Uji yaitu BBPBAT Sukabumi, BBPBAP Jepara, BBPBL Lampung, BBAP Situbondo, LPPIL Serang, BBAP Bangil, PPMHP Surabaya dan BPMHP DKI Jakarta, PT SGS Indonesia, PT. Mutu agung Lestari, dan PT. Angler BiochemLab), pakar dan stakeholders terkait.


24

3.2 PENGELOLAAN PERBENIHAN NO

1.

KOMPONEN

SUB

PENJELASAN

KOMPONEN

DETAIL KEGIATAN

Indikator/ Output : Jumlah unit unggul Pembinaan Sosialisasi  Penggunaan penggunaan induk unggul induk unggul  di Unit di Propinsi Pembenihan 



Pembinaan Penggunaan Induk Unggul









pembenihan yang menggunakan induk Pengertian Pertemuan Sosialisasi pengelolaan induk di Propinsi. Tujuan Pemahaman Pengelolaan Induk di Unit Pembenihan di Propinsi Sasaran unit pembenihan (UPR, HSRT, UPTD Propinsi dan Kabupaten /Kota serta Perusahaan swasta) di lingkup propinsi Detail Kegiatan a. Pertemuan dilakukan selama 2 hari; b. Peserta minimal sebanyak 20 orang (Perjalanan dan akomodasi ditanggung oleh satker propinsi); c. Perjalanan Narasumber pusat sebanyak 2 orang dibiayai oleh satker pusat. d. Honorarium narasumber pusat dibiayai satker propinsi Pengertian Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan penggunaan induk unggul di unit pembenihan. Tujuan Pembinaan dan pengumpulan data unit pembenihan yang menggunakan induk unggul Sasaran Unit pembenihan yang sudah maupun belum menggunakan induk unggul Detail Kegiatan Banyaknya jumlah perjalanan disesuaikan secara wajar dengan jumlah kabupaten /kota. Setiap propinsi diwajibkan menyampaikan laporan.


25

Laporan kegiatan adalah bagian dari laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbenihan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktorat Perbenihan Bantuan Pendampingan  Pengertian Perjalanan dinas dalam rangka Paket Induk Bantuan mengidentifikasi dan monitoring Paket Induk Ikan bantuan paket induk ikan Ikan  Tujuan mengidentifikasi dan monitoring bantuan paket induk ikan  Sasaran Calon penerima bantuan paket induk ikan  Detail Kegiatan a. Banyaknya jumlah perjalanan disesuaikan secara wajar dengan jumlah kabupaten /kota. b. Laporan hasil identifikasi dilaporkan langsung kepada Direktorat Perbenihan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian paket bantuan induk. c. Setiap propinsi diwajibkan menyampaikan laporan. Laporan kegiatan monitoring adalah bagian dari laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbenihan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktorat Perbenihan, 2.

Indikator/ Output : Unit Pembenihan Ikan Air Tawar Siap Sertifikasi Pembinaan Apresiasi  Pengertian Pertemuan untuk meningkatkan Unit Pembina Mutu kemampuan personel Pembina mutu Pembenihan Perbenihan CPIB di wilayah lingkup propinsi Ikan Air mencakup kegiatan pembenihan air Tawar tawar, air payau dan laut.


26

 Tujuan Menyiapkan personel pembina mutu CPIB agar dapat mendorong penerapan CPIB di wilayahnya.  Sasaran Petugas Dinas Propinsi dan Kabupaten Kota yang menangani Perbenihan serta Penyuluh Perikanan  Detail Kegiatan a. Pertemuan dilakukan selama 4 hari b. Jumlah Peserta Minimal 25 orang; c. Perjalanan Narasumber pusat sebanyak 3 orang dibiayai oleh satker pusat. Apresiasi Penyusunan Dokumen CPIB

 Pengertian Pertemuan untuk menyusun dokumentasi persyaratan CPIB  Tujuan Menyiapkan persyaratan dokumen CPIB di unit pembenihan  Sasaran Unit pembenihan yang dipersiapkan untuk sertifikasi CPIB  Detail Kegiatan a. Pertemuan dilakukan minimal 3 hari b. Peserta merupakan personel dari unit pembenihan yang siap untuk disertifikasi; c. Jumlah Peserta Minimal 20 orang; d. Perjalanan Narasumber pusat sebanyak 2 orang dibiayai oleh satker pusat.

Identifikasi dan Pembinaan CPIB

 Pengertian Perjalanan dinas dalam rangka Identifikasi dan Pembinaan di Unit Pembenihan Ikan Air Tawar yang dipersiapkan untuk Sertifikasi CPIB  Tujuan Mempersiapkan unit-unit pembenihan untuk disertifikasi CPIB  Sasaran


27

Unit pembenihan ikan air tawar (UPR dan Perusahaan Swasta)  Detail Kegiatan a. Banyaknya jumlah Perjalanan dinas disesuaikan secara wajar sesuai dengan target. b. Banyaknya jumlah perjalanan disesuaikan secara wajar dengan jumlah kabupaten /kota. Setiap propinsi diwajibkan menyampaikan laporan. Laporan kegiatan adalah bagian dari laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbenihan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktorat Perbenihan Bantuan Paket Sarana Perbenihan Ikan Air Tawar

3.

Pendampingan  Pengertian Perjalanan dinas dalam rangka Paket Benih mengidentifikasi dan monitoring bantuan Bantuan Ikan paket benih ikan air tawar Air Tawar  Tujuan Memperoleh calon penerima dan mengevaluasi penerima paket benih bantuan ikan air tawar  Sasaran Unit Pembenihan sebagai penerima bantuan paket benih ikan air tawar  Detail Kegiatan a. Banyaknya jumlah perjalanan disesuaikan secara wajar dengan jumlah kabupaten/kota; b. Setiap propinsi diwajibkan menyampaikan laporan. Laporan kegiatan adalah bagian dari laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbenihan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktorat Perbenihan.

Indikator/ Output : Unit Pembenihan Ikan Air Payau Siap Sertifikasi Pembinaan Unit

Apresiasi Penyusunan

 Pengertian Pertemuan

untuk

menyusun


28

Pembenihan Dokumen Ikan Air CPIB Payau

dokumentasi persyaratan CPIB  Tujuan Menyiapkan persyaratan dokumen CPIB di unit pembenihan ikan air payau  Sasaran Unit pembenihan yang dipersiapkan untuk sertifikasi CPIB ikan air payau  Detail Kegiatan a. Pertemuan dilakukan minimal 3 hari b. Peserta merupakan personel dari unit pembenihan yang siap untuk disertifikasi; c. Jumlah Peserta Minimal 20 orang; d. Perjalanan Narasumber pusat sebanyak 2 orang dibiayai oleh satker pusat.

Identifikasi dan Pembinaan CPIB

 Pengertian Perjalanan dinas dalam rangka Identifikasi dan Pembinaan di Unit Pembenihan Ikan Air Payau yang dipersiapkan untuk Sertifikasi CPIB  Tujuan Mempersiapkan unit-unit pembenihan untuk disertifikasi CPIB  Sasaran Unit pembenihan ikan air payau (HSRT dan Perusahaan Swasta)  Detail Kegiatan a. Banyaknya jumlah Perjalanan dinas dalam rangka identifikasi dan pembinaan disesuaikan secara wajar sesuai dengan target. b. Banyaknya jumlah perjalanan disesuaikan secara wajar dengan jumlah kabupaten /kota. Setiap propinsi diwajibkan menyampaikan laporan. Laporan kegiatan adalah bagian dari laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbenihan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktorat Perbenihan


29

Bantuan Paket Sarana Perbenihan Benih Ikan Air Payau

Pendampingan  Pengertian Perjalanan dinas dalam rangka Paket Benih mengidentifikasi dan monitoring bantuan Bantuan Ikan paket benih ikan air payau Air Payau  Tujuan Memperoleh calon penerima dan mengevaluasi penerima paket benih bantuan ikan air payau  Sasaran Unit Pembenihan sebagai penerima bantuan paket benih ikan air payau;  Detail Kegiatan a. Banyaknya jumlah perjalanan disesuaikan secara wajar dengan jumlah kabupaten/kota; b. Setiap propinsi diwajibkan menyampaikan laporan. Laporan kegiatan adalah bagian dari laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbenihan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktorat Perbenihan.

Indikator/ Output : Unit Pembenihan Ikan Laut Siap Sertifikasi Pembinaan Unit Pembenihan Ikan Laut

Apresiasi Penyusunan Dokumen CPIB

 Pengertian Pertemuan untuk menyusun dokumentasi persyaratan CPIB  Tujuan Menyiapkan persyaratan dokumen CPIB di unit pembenihan  Sasaran Unit pembenihan yang dipersiapkan untuk sertifikasi CPIB  Detail Kegiatan a. Pertemuan dilakukan minimal 3 hari b. Peserta merupakan personel dari unit pembenihan yang siap untuk disertifikasi; c. Jumlah Peserta Minimal 20 orang; d. Perjalanan Narasumber pusat sebanyak 2 orang dibiayai oleh satker


30

pusat. Identifikasi dan Pembinaan CPIB

Bantuan Paket Sarana Perbenihan Benih Ikan Laut

 Pengertian Perjalanan dinas dalam rangka Identifikasi dan Pembinaan di Unit Pembenihan Ikan Laut yang dipersiapkan untuk Sertifikasi CPIB  Tujuan Mempersiapkan unit-unit pembenihan untuk disertifikasi CPIB  Sasaran Unit pembenihan ikan air payau (HSRT dan Perusahaan Swasta)  Detail Kegiatan a. Banyaknya jumlah Perjalanan dinas dalam rangka identifikasi dan pembinaan disesuaikan secara wajar sesuai dengan target. b. Banyaknya jumlah perjalanan disesuaikan secara wajar dengan jumlah kabupaten /kota. Setiap propinsi diwajibkan menyampaikan laporan. Laporan kegiatan adalah bagian dari laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbenihan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktorat Perbenihan

Pendampingan  Pengertian Perjalanan dinas dalam rangka Paket Benih mengidentifikasi dan monitoring bantuan Bantuan Ikan paket benih ikan laut Laut  Tujuan Memperoleh calon penerima dan mengevaluasi penerima paket benih bantuan ikan laut  Sasaran Unit Pembenihan sebagai penerima bantuan paket benih ikan laut;  Detail Kegiatan a. Banyaknya jumlah perjalanan disesuaikan secara wajar dengan jumlah kabupaten/kota; b. Setiap propinsi diwajibkan


31

menyampaikan laporan. Laporan kegiatan adalah bagian dari laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbenihan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktorat Perbenihan. Indikator/ Output : Jumlah Kawasan Kebun Bibit Rumput Laut Bantuan Paket Sarana Perbenihan Kebun Bibit Rumput Laut

Pendampingan  Pengertian Perjalanan dinas dalam rangka Bantuan mengidentifikasi dan monitoring Paket Sarana Bantuan Paket Sarana Perbenihan Perbenihan Kebun Bibit Rumput Laut Kebun Bibit Rumput Laut  Tujuan mengidentifikasi dan memonitor Bantuan Paket Sarana Perbenihan Kebun Bibit Rumput Laut  Sasaran Calon penerima dan penerima Bantuan Paket Sarana Perbenihan Kebun Bibit Rumput Laut  Detail Kegiatan a. Banyaknya jumlah perjalanan disesuaikan secara wajar dengan jumlah kabupaten/kota; b. Setiap propinsi diwajibkan menyampaikan laporan. Laporan kegiatan adalah bagian dari laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbenihan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktorat Perbenihan.

Pembinaan Kawasan Kebun Bibit Rumput Laut

Sosialisasi  Pengertian Perjalanan Dinas untuk menghadiri pengelolaan sosialisasi pengelolaan kebun bibit kebun bibit rumput laut di Pusat dan Kabupaten rumput laut /Kota  Tujuan Koordinasi pelaksanaan pengelolaan kebun bibit rumput laut  Sasaran


32

Dinas Propinsi yang menangani kebun bibit rumput laut  Detail Kegiatan a. Perjalanan Dinas sebanyak 2 OK b. Setiap propinsi diwajibkan menyampaikan laporan. Laporan kegiatan adalah bagian dari laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbenihan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktorat Perbenihan. Indikator/ Output : Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB  Pengertian Pertemuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan unit pembenihan untuk menghasilkan benih bermutu  Tujuan Menyiapkan personel pengendali mutu di unit pembenihan  Sasaran Calon unit pembenihan yang dipersiapkan untuk sertifikasi CPIB  Detail Kegiatan a. Pertemuan dilakuakn selama minimal 4 hari b. Peserta merupakan personel di unit pembenihan yang dipersiapkan untuk disertifikasi; c. Jumlah Peserta Minimal 30 orang; d. Narasumber pusat 3 orang;

Workshop Manajer Pengendali Mutu Perbenihan

Apresiasi Manajer Pengendali Mutu Perbenihan

Penilaian sertifikasi CPIB

Pendampingan  Pengertian Perjalanan dinas dalam rangka Sertifikasi dan pendampingan sertifikasi CPIB yang surveilen CPIB dilakukan oleh Tim Auditor  Tujuan Memperlancar kegiatan penilaian sertifikasi CPIB  Sasaran Unit pembenihan ikan air tawar, air payau dan laut


33

 Detail Kegiatan a. Banyaknya jumlah perjalanan disesuaikan secara wajar dengan jumlah kabupaten/kota; b. Setiap propinsi diwajibkan menyampaikan laporan. Laporan kegiatan adalah bagian dari laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbenihan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktorat Perbenihan.

3.3 PENGELOLAAN BERKELANJUTAN NO

1.

KOMPONEN

KAWASAN

PERIKANAN

BUDIDAYA

SUB

PENJELASAN

KOMPONEN

DETAIL KEGIATAN

Indikator/ Output : Jumlah perencanaan penataan kawasan perikanan budidaya (kab/kota) Pemanfaatan Update sistem  Pengertian data lahan dan informasi Pemutakhiran data potensi dan air perikanan lahan dan air pemanfaatan lahan dan air di kawasan budidaya. (SEMILIR). perikanan budidaya perikanan secara tersistem.  Tujuan Melaksanakan proses pemutakhiran data melalui pengumpulan data, input data dan validasi data dengan sistem aplikasi SEMILIR.  Sasaran Tim

Pengelola

Sistem

Manajemen


34

NO

KOMPONEN

SUB

PENJELASAN

KOMPONEN

DETAIL KEGIATAN Informasi Lahan dan Air (Semilir) di 34 Provinsi.  Detail Kegiatan a. Pengumpulan, input dan validasi data potensi, data pemanfaatan lahan eksisting, kondisi prasarana dan sarana budidaya di kawasan perikanan budidaya melalui sistem aplikasi Sistem Informasi Manajemen Lahan dan Air (SEMILIR) di 34 provinsi; b. Honorarium tim pengelola Sistem Informasi Manajemen Lahan Dan Air (SEMILIR) di 34 DKP Provinsi. Tim pengelola Provinsi maksimal beranggotakan 3 (tiga) orang dan terdiri dari penanggung jawab, koordinator dan operator. Besaran Honor Rp. 300.000 selama 6 bulan; c. Perjalanan dalam rangka keikutsertaan Operator Semilir dalam sinkronisiasi dan validasi data (1OK).

2.

Indikator/ Output : Jumlah kawasan budidaya yang operasional prasarananya difasilitasi (kawasan) Fasilitasi Monitoring  Pengertian pemeliharaan dan evaluasi Pelaksanaan monitoring dan evaluasi prasarana di kondisi kondisi prasarana di kawasan perikanan kawasan prasarana di budidaya di Kabupaten/Kota yang ada perikanan kawasan di wilayah provinsi. perikanan budidaya budidaya  Tujuan a. Mengetahui kondisi eksisting prasarana di kawasan perikanan budidaya b. Menyediakan data dukung pelaksanaan rehabilitasi prasarana yang telah dibangun di kawasan perikanan budidaya  Sasaran Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker Provinsi dan UPT

35

NO

KOMPONEN

SUB

PENJELASAN

KOMPONEN

DETAIL KEGIATAN Prasarana perikanan budidaya yang telah dibangun/difasilitasi di kawasan perikanan budidaya  Detail Kegiatan Perjalanan dalam rangka monitoring dan evaluasi prasarana di kawasan budidaya. Laporan yang perlu disusun dan disampaikan kepada Dit. Kawasan Budidaya : a) Laporan kondisi prasarana di kawasan perikanan budidaya b) Usulan rehabilitasi prasarana di kawasan perikanan budidaya berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring

Bimbingan  Pengertian teknis Pelaksanaan bimbingan teknis cara pemeliharaan pemeliharaan prasarana di kawasan prasarana di perikanan budidaya kawasan budidaya  Tujuan Menyampaikan teknis pemeliharaan prasarana di kawasan budidaya  Sasaran Petugas Provinsi yang membidangi prasarana budidaya  Detail Kegiatan Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Apresiasi Rancang Bangun Prasarana Perikanan Budidaya (di Jawa Barat)

3.

Indikator/ Output : Jumlah kawasan yang difasilitasi secara partisipatif (kelompok) Fasilitasi Sosialisasi  Pengertian

pemeliharaan irigasinya


36

NO

KOMPONEN

pemeliharaan irigasi perikanan budidaya partisipatif (PITAP)

SUB

PENJELASAN

KOMPONEN

DETAIL KEGIATAN

perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan irigasi perikanan budidaya partisipatif (PITAP)

Sosialiasi kegiatan pengelolaan irigasi perikanan budidaya partisipatif (PITAP) kepada seluruh stakeholder/pelaku utama kegiatan (Tim Teknis dan Kelompok dalam rangka mendukung pelaksanaan PITAP yang efektif, efisien dan sesuai ketentuan  Tujuan Tersosialisasikannya program pengelolaan saluran irigasi perikanan budidaya secara partisipatif langsung kepada para pelaku utama  Sasaran Tim teknis dan penerima manfaat

kelompok

calon

 Detail Kegiatan a. Pelaksanaan sosialisasi PITAP tingkat Provinsi. Jumlah peserta disesuaikan dengan jumlah paket PITAP yang diterima oleh setiap Provinsi (terlampir) b. Honor narasumber Pusat (1 orang) c. Biaya perjalanan dinas narasumber Pusat dibebankan pada Satker Pusat Koordinasi,  Pengertian Bimbingan Kegiatan pendukung berupa pertemuan Teknik dan dan bimbingan teknis perencanaan dan Monev pengelolaan irigasi perikanan budidaya pelaksanaan partisipatif, sehingga kegiatan PITAP pemeliharaan irigasi secara partisipatif terlaksana dengan efektif, efisien dan sesuai ketentuan  Tujuan a. Terkoordinasi program pengelolaan saluran irigasi perikanan budidaya b. Tersedianya data calon lokasi dan Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker Provinsi dan UPT

37

NO

KOMPONEN

SUB

PENJELASAN

KOMPONEN

DETAIL KEGIATAN calon Poklina yang sudah diverifikasi untuk diusulkan ke Dinas KP Provinsi dan ditembuskan kepada Ditjen Perikanan Budidaya c. Terpantaunya pelaksanaan kegiatan pengelolaan saluran irigasi partisipatif  Sasaran a. Tim Pembina PITAP dan Tim Teknis PITAP b. Pejabat yang membidangi pengembangan kawasan  Detail Kegiatan a. Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Pertemuan teknis pengelolaan irigasi partisipatif tingkat nasional (di Jawa Barat) b. Perjalanan dinas tim Pembina dan Tim Teknis dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan PITAP c. Perjalanan dalam rangka menghadiri forum koordinasi pembangunan kawasan perikanan budidaya (di Lampung) d. Perjalanan dinas Tim Pembina dan Tim Teknis dalam rangka verifikasi dan identifikasi kegiatan PITAP

4.

Indikator /Output : Jumlah Kab/kota yang memenuhi syarat sebagai minapolitan berbasis perikanan budidaya (Kab/kota); kumulatif Pengembangan Forum  Pengertian Pelaksanaan koordinasi dan supervisi kawasan Minapolitan pengembangan kawasan minapolitan tingkat minapolitan dalam rangka meningkatkan integrasi Provinsi lintas sektor di kawasan minapolitan (dalam rangka koordinasi, supervisi dan  Tujuan a. Terlaksananya pembangunan di fasilitasi kawasan perikanan budidaya yang pembangunan terintegrasi dan meningkatnya kawasan koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan kawasan Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker Provinsi dan UPT

38

NO

KOMPONEN

SUB

PENJELASAN

KOMPONEN

DETAIL KEGIATAN

minapolitan)

minapolitan b. Melakukan verifikasi data potensi Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan kawasan minapolitan c. Sinkronisasi pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya  Sasaran a. Stakeholder/instansi terkait pendukung pengembangan kawasan minapolitan b. Dinas yang membidangi pengembangan perikanan budidaya tingkat Kab/Kota  Detail Kegiatan a. Paket pertemuan dalam rangka forum koordinasi kawasan minapolitan tingkat Provinsi (1 paket termasuk pelaporan hasil kegiatan); Provinsi yang melaksanakan terlampir b. Honor narasumber Pusat setingkat Eselon 2 atau 3 c. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi ke Pusat (1 OT) d. Perjalanan dalam rangka menghadiri forum minapolitan pusat (di Sulawesi Selatan)

Monitoring  Pengertian Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan evaluasi pengembangan kawasan minapolitan pelaksanaan dalam rangka memantau pelaksanaan pengembangan pembangunan kawasan minapolitan kawasan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan. minapolitan  Tujuan Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan minapolitan di kawasan minapolitan percontohan  Sasaran Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker Provinsi dan UPT

39

NO

KOMPONEN

SUB

PENJELASAN

KOMPONEN

DETAIL KEGIATAN Kabupaten/Kota pelaksana pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.  Detail Kegiatan a. Perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan kawasan minapolitan b. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan pembangunan di kawasan minapolitan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi

5.

Indikator / Output : Jumlah stakeholder utama yang terlibat mendukung kawasan minapolitan (stakeholder) Peningkatan Rapat  Pengertian Pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pokja partisipasi Koordinasi Tim minapolitan tingkat provinsi dalam stakeholder POKJA tingkat rangka peningkatan partisipasi dalam Provinsi stakeholder terkait yang ada di Provinsi pembangunan (dalam rangka untuk mendukung pembangunan di kawasan peningkatan kawasan minapolitan Kabupaten/Kota kinerja minapolitan pelaksanaan  Tujuan minapolitan) Meningkatnya koordinasi dan partisipasi dari instansi terkait di Provinsi untuk mendukung pembangunan di kawasan minapolitan  Sasaran Seluruh stakeholder (SKPD Provinsi, Instansi Pemerintah Pusat yang ada di wilayah Provinsi, Perbankan, Swasta dan masyarakat) yang termasuk dalam POKJA Minapolitan Provinsi 

Detail Kegiatan a. Paket pertemuan dalam rangka Temu koordinasi kawasan minapolitan tingkat Provinsi (4 paket


40

NO

KOMPONEN

SUB

PENJELASAN

KOMPONEN

DETAIL KEGIATAN termasuk pelaporan hasil kegiatan) b. Honor Tim POKJA Minapolitan Provinsi (10 Orang untuk 10 bulan); Provinsi Minapolitan:

Pelaksana

POKJA

Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTT dan NTB

3.4 PENGELOLAAN PRODUKSI DAN USAHA BUDIDAYA NO 1.

KOMPONEN

SUB PENJELASAN KOMPONEN DETAIL KEGIATAN Indikator/ Output : Jumlah Analisis dan Publikasi Data Statistik Perikanan Budidaya (Laporan) Pengembangan Sistem Methodologi

Apresiasi petugas statistik Kabupaten/kota dan Enumerator Kecamatan

 Pengertian : Pertemuan yang melibatkan seluruh penanggungjawab dan petugas statistik perikanan budidaya sebagai wadah untuk tukar menukar informasi tentang perstatistikan dan untuk mengevaluasi kegiatan serta membuat jejaring networking pengumpulan data antara pusat dan daerah.  Tujuan : Memberikan pemahaman dan penyebarluasan informasi perkembangan statistik perikanan budidaya. Dan mengevaluasi kegiatan


41

AQUACARD

pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya.  Sasaran : Petugas statistik tingkat Kab/Kota  Detil Kegiatan - Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pertemuan apresiasi petugas statistik perikanan budidaya di Provinsi sesuai dengan jumlah kabupaten/kota dan enumerator. - Sosialisasi metodologi pengumpulan data statistik perikanan budidaya. - Entri data SIMSTAT online tingkat Kabupaten /Kota - Akomodasi dan konsumsi untuk peserta apresiasi - Belanja bahan dan Narasumber - Apresiasi kepada petugas statistik perikanan budidaya terbaik dalam rangka Pembinaan petugas statistik di kabupaten/kota dan Enumerator Kecamatan. a. Pengertian : AQUACARD adalah kartu pembudidaya yang berguna untuk meregistrasi seluruh rumah tangga pembudidaya dalam wilayah negara kesatuan RI b. Tujuan : Meregistrasi seluruh Rumah Tangga Perikanan (RTP) budidaya sehingga terbentuk suatu database RTP budidaya seluruh indonesia c. Sasaran : RTP Budidaya d. Detil Kegiatan - Perjalanan ke Kabupaten/Kota dalam


42

Forum Koordinasi Statistik Perikanan Budidaya Nasional

a.

b.

a. b.

Listing data tahunan

rangka registrasi data RTP budidaya by name by address sebagai database dalam sistem AQUACARD. - Pengiriman form hasil registrasi RTP budidaya Pengertian : Pertemuan yang melibatkan seluruh penanggungjawab dan petugas statistik perikanan budidaya sebagai wadah untuk tukar menukar informasi tentang perstatistikan dan untuk mengevaluasi kegiatan serta membuat jejaring networking pengumpulan data antara pusat dan daerah. Tujuan : Memberikan pemahaman dan penyebarluasan informasi perkembangan statistik perikanan budidaya. Dan mengevaluasi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya. Sasaran : Pejabat terkait dan petugas statistik provinsi. Detil Kegiatan 1) Perjalanan dalam rangka mengikuti Forum statistik Perikanan budidaya Nasional di Jawa Barat (2 OK). e. Pengertian : Listing Data Tahunan Perikanan Budidaya adalah pemutakhiran data kegiatan perikanan budidaya yang terdiri dari Data RTP, Luas Lahan menurut jenis budidaya sesuai nama dan menurut tempat tinggal (by name and by adress) di setiap kecamatan perikanan budidaya. f. Tujuan : Terkumpulnya data Rumah Tangga


43

Supervisi dan pembinaan data statistik perikanan budidaya





 

Perikanan (RTP) dan luas lahan per jenis budidaya per kecamatan perikanan budidaya pada awal tahun g. Sasaran : Enumerator Statistik Perikanan Budidaya h. Detil Kegiatan a. Pembuatan dan pengiriman kuesioner survai untuk pengumpulan data Rumah Tangga Perikanan (RTP) dan luas lahan perjenis budidaya. b. Perjalanan dinas dalam rangka pemutakhiran data awal tahun di setiap kecamatan perikanan budidaya. c. Pengiriman laporan dari kecamatan ke Kabupaten/kota d. Pembuatan laporan per kabupaten data tahunan perikanan budidaya (RTP dan Luas Lahan) per jenis budidaya. Pengertian : Supervisi data statistik perikanan budidaya adalah pengawasan dan evaluasi berjenjang yang dilakukan oleh petugas statistik provinsi terhadap Kabupaten/kota dan petugas statistik Kabupaten/kota terhadap enumerator Tujuan : Memastikan terkumpulnya data statistik perikanan budidaya pada tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sasaran : Petugas statistik Provinsi dan Kabupaten Detil Kegiatan a. Perjalanan dinas dalam rangka supervisi data statistik perikanan budidaya dari provinsi ke


44

b. c.

Tim Kerja Datik perikanan budidaya provinsi dan kabupaten kota

i.

j.

k.

l.

a.

b.

c.

Kabupaten/Kota 15-35 OT (tahunan dan triwulanan) disesuaikan dengan jumlH kab/kota yang ada. Pembuatan laporan hasil supervisi dan pembinaan Pengiriman laporan statistik perikanan budidaya tahunan dan triwulanan Pengertian : Tim Kerja Data dan Statistik Perikanan budidaya adalah tim yang terdiri dari tim kerja pusat, tim kerja provinsi dan tim kerja Kabupaten/Kota yang menangani data statistik Perikanan Budidaya. Tujuan : Mempercepat proses dan sekaligus meningkatkan akurasi penanganan pengumpulan pengolahan analisis dan penyajian data statistik Perikanan Budidaya yang operasionalnya ditunjang dengan Sistem Informasi. Sasaran : Tim Data dan Statistik Perikanan Budidaya Tingkat Provinsi dan Kab/Kota Detil Kegiatan Koordinasi antara petugas pengolah data tingkat provinsi dan Kabupaten /Kota Koordinasi antara petugas pengolah data tingkat Kabupaten / Kota dan Enumerator. Honorarium untuk tim kerja datik provinsi dan tim kerja datik Kabupaten/Kota, untuk pengumpulan data triwulanan dan tahunan sesuai dengan SK Tim


45

Data dan Statistik perikanan budidaya tingkat nasional (penanggung jawab Koordinator, , petugas statistic Kab/kota). Analisis dan Publikasi Data

Validasi Data Statistik Perikanan Budidaya

 Pengertian : Validasi data statistik perikanan budidaya adalah kegiatan untuk memverifikasi dan menyepakati angka/data sementara, yang berasal dari data provinsi yang berasal dari kabupaten/kota untuk dijadikan angka nasional.  Tujuan : Untuk menyepakati data statistic perikanan budidaya tingkat nasional yang berasal dari data statistik provinsi yang bersumber dari data statistik perikanan budidaya kab/kota.  Sasaran : Pejabat terkait dan Petugas statistik Provinsi dan Kab/Kota.  Tahap Kegiatan 1) Keikutsertaan dalam acara validasi data statistik perikanan budidaya tingkat nasional. 2) Melaksanakan validasi data statistik perikanan budidaya tingkat provinsi. 3) Melaksanakan scrutinize data di kabupaten / kota.  Detail Kegiatan 1) Perjalanan dinas dalam rangka keikutsertaan dalam acara validasi data statistik perikanan budidaya tingkat nasional di Surabaya (2 OK). 2) Akomodasi dan konsumsi (sejumlah Kab/Kota)


46

ditanggung oleh provinsi. 3) Perjalanan dinas narasumber pusat ditanggung oleh satker pusat Publikasi Data Statistik Perikanan Budidaya.

 Pengertian Publikasi Data Statistik Perikanan Budidaya adalah publikasi data statistik perikanan budidaya tingkat provinsi yang terdiri dari data produksi pembesaran, data produksi perbenihan dan data produksi ikan hias.  Tujuan Tersajinya publikasi data produksi pembesaran, produksi perbenihan dan produksi ikan hias.  Sasaran Petugas statistik provinsi dan Kab/Kota.  Tahap Kegiatan 1) Penyusunan buku produksi pembesaran 2) Penyusunan buku produksi perbenihan 3) Penyusunan buku produksi ikan hias  Detil Kegiatan 1) Publikasi buku produksi pembesaran. 2) Publikasi buku produksi pembenihan 3) Publikasi buku produksi Ikan Hias

Analisis Data Statistik Perikanan Budidaya

 Pengertian. : Analisis data statistik perikanan budidaya adalah proses analisis data produksi perikanan budidaya per triwulan ( TW I – IV)


47

 Tujuan. : Tersajinya analisis data statistik perikanan budidaya berupa data produksi sementara perikanan budidaya terdiri dari produksi pembesaran, perbenihan dan ikan hias per triwulan menurut provinsi.  Sasaran. : Petugas statistik Provinsi dan kab/Kota.  Tahapan Kegiatan 1) Analisis data produksi pembesaran per triwulan 2) Analisis data produksi perbenihan per triwulan 3) Analisis data produksi ikan hias per triwulan  Detail Kegiatan 1) Pengiriman data analisis produksi pembesaran per triwulan. 2) Pengiriman data analisis produksi perbenihan per triwulan. 3) Pengiriman data analisis produksi ikan hias per triwulan. Simprabu (Sistim Informasi Produksi dan Anggaran Perikanan Budidaya)

 Pengertian : Aplikasi sistim informasi yang menyajikan data dan informasi sebaran daerah penebaran benih dan rencana panen per triwulan. Monitoring evaluasi kegiatan percontohan perikanan budidaya di kabupaten / kota dan penyebarluasan teknis budidaya melalui sistim aplikasi berbasis web.  Tujuan : Tersajinya data dan informasi yang berkaitan dengan sebaran daerah penebaran benih dan rencana


48

panen per triwulan menurut kabupaten / kota dan monitoring evaluasi percontohan perikanan budidaya di kabupaten / kota.  Sasaran : Petugas statistik Kab/Kota.  Tahap Kegiatan 1) Pengiriman data dan informasi penebaran benih per triwulan di setiap kabupaten / kotanya menggunakan android. 2) Pengiriman data dan informasi rencana panen per triwulan di setiap kabupaten/kota melalui android. 3) Pengiriman data perkembangan kegiatan percontohan perikanan budidaya di kabupaten kota melalui android.  Detail Kegiatan 1) Penyediaan pulsa Hand phone bagi petugas kabupaten / kota ( 50 rb/bln/orang). SUB PENJELASAN KOMPONEN DETAIL KEGIATAN Indikator/ Output : Unit Pembudidayaan Ikan Bersertifikat CBIB (Unit; Kumulatif) Pengembangan Forum Koordinasi  Pengertian Sistem Mutu CBIB Auditor Sertifikasi Forum Koordinasi Auditor CBIB Sertifikasi CBIB merupakan Pertemuan yang melibatkan seluruh Penanggungjawab dan Auditor Sertifikasi CBIB, melalui pemaparan materi dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Budidaya, presentasi dari Dinas Provinsi seKOMPONEN


49

Penerapan Sistem Mutu CBIB

Sosialisasi Sertifikasi CBIB

Indonesia tentang pelaksanaan/ perkembangan Sertifikasi di daerah, evaluasi pencapaian target kinerja dan menetapkan rencana kerja Sertifikasi CBIB  Tujuan Forum Koordinasi Auditor Sertifikasi CBIB bertujuan untuk meningkatkan kinerja sertifikasi CBIB, menyusun rencana tindak lanjut percepatan pencapaian target sertifikasi CBIB, menetapkan rencana kerja dan meningkatkan kompetensi Auditor CBIB  Sasaran Auditor Sertifikasi CBIB  Detail Kegiatan Perjalanan dinas Auditor CBIB dan Kepala Bidang Budidaya Dinas KP Provinsi untuk menghadiri Forum Koordinasi Auditor Sertifikasi CBIB di Lombok – NTB. Jumlah peserta dari setiap Provinsi Maksimal 5 orang, diutamakan yang belum pernah mengikuti Forum Koordinasi Auditor Sertifikasi CBIB.  Pengertian Sosialisasi sertifikasi CBIB dilakukan dalam rangka penyebarluasan infromasi terkait pentingnya sertifikasi CBIB pada unit pembudidayaan ikan dan diharapkan akan meningkatkan jumlah pengajuan permohonan sertifikasi CBIB dan merupakan peluang keberhasilan pencapaian target.  Tujuan Memberikan informasi kepada Stakeholders, Petugas Dinas KP Provinsi/Kab/Kota serta unit pembudidayaan ikan akan pentingnya penerapan sertifikasi CBIB.  Sasaran


50

Pendampingan dan Pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan

Stakeholders, Petugas Dinas KP Provinsi/Kab/Kota serta unit pembudidayaan ikan perorangan, pokdakan atau perusahaan yang menghasilkan ikan konsumsi dan/atau non konsumsi yang dipasarkan untuk lokal maupun ekspor. Adapun Sasaran lokasinya di 34 Provinsi  Detail Kegiatan Kegiatan pertemuan dan/atau perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi Sertifikasi CBIB  Pengertian - kegiatan pendampingan dilakukan untuk mempersiapkan unit pembudidayaan ikan yang siap disertifikasi CBIB. - Pembinaan sertifikasi CBIB yang dilakukan kepada kelompok pembudidaya ikan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pada kegiatan sertifikasi sebelumnya.  Tujuan Meningkatkan jumlah pembudidaya ikan yang memenuhi persyaratan dan menerapkan prinsip-prinsip CBIB untuk pencapaian target sertifikasi CBIB  Sasaran - Unit pembudidayaan ikan perorangan atau kelompok di 34 provinsi - unit pembudidayaan ikan yang telah dilakukan sertifikasi CBIB tetapi belum memenuhi persyaratan. - Pelaksanaan pendampingan dan Pembinaan oleh Fasilitator Sertifikasi CBIB  Detail Kegiatan Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan dan pembinaan Sertifikasi CBIB. Jumlah


51

Apresiasi Sertifikasi CBIB

Apresiasi Auditor Sertifikasi CBIB

Penilaian Sertifikasi CBIB

Audit Sertifikasi CBIB

perjalanan dianggarkan secara wajar dan disesuaikan dengan target Sertifikasi CBIB yang telah ditetapkan (Lampiran...)  Pengertian Upaya pengenalan dan pemahaman tentang sistem manajemen mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga menghasilkan Auditor Sertifikasi CBIB yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan penilaian sertifikasi CBIB  Tujuan Untuk menghasilkan Auditor dan Fasilitator CBIB dalam rangka mendukung percepatan sertifikasi CBIB di Daerah, dengan melibatkan peserta dari petugas/pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kabupaten dan Kota  Sasaran Petugas/pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kabupaten dan Kota di 34 Provinsi  Detail Kegiatan Kegiatan pertemuan dihadiri oleh 30 orang peserta (Perjalanan, Akomodasi dan Konsumsi ditanggung Provinsi) selama 4 hari Narasumber Pusat 3 orang (Perjalanan dinas dan Honor ditanggung satker pusat) Alokasi sewa kendaran untuk praktek lapang  Pengertian Penilaian kesesuaian standar CBIB dalam rangka memberikan jaminan bahwa unit pembudidayaan ikan telah menerapkan prinsip-prinsip CBIB yang dilakukan melalui sertifikasi


52

Pengawasan Sertifikasi CBIB

Pengawasan unit bersertifikat CBIB

CBIB.  Tujuan Untuk menghasilkan produk yang berkualitas, aman dikonsumsi dan dapat diterima di pasar lokal maupun internasional yang menuntut adanya penyediaan bahan makanan bermutu tinggi dan memenuhi syarat keamanan pangan.  Sasaran Unit pembudidayaan ikan perorangan, pokdakan atau perusahaan yang menghasilkan ikan konsumsi atau non konsumsi yang dipasarkan untuk lokal maupun ekspor. Adapun Sasaran lokasinya di 34 Provinsi  Detail Kegiatan - Audit sertifikasi CBIB dilakukan oleh Auditor CBIB yang ditetapkan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang tersebar di 34 Provinsi. - Perjalanan dalam rangka audit sertifikasi CBIB kepada unit pembudidayaan ikan untuk permohonan baru maupun perpanjangan sertifikat CBIB. Jumlah perjalanan dianggarkan secara wajar dan disesuaikan dengan target Sertifikasi CBIB yang telah ditetapkan (Lampiran...)  Pengertian Kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang untuk menjamin bahwa unit pembudidayaan ikan yang telah bersertifikat CBIB secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip CBIB sesuai ketentuan  Tujuan untuk mengawasi sejauh mana


53

konsistensi unit pembudidayaan ikan dalam menerapkan CBIB  Sasaran Unit Pembudidayaan ikan perorangan, Pokdakan dan perusahaan yang sudah mendapat sertifikat CBIB di 34 Provinsi  Detail Kegiatan - Pengawasan sertifikasi CBIB dilakukan oleh Auditor CBIB yang ditetapkan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang tersebar di 34 Provinsi - Perjalanan dalam rangka pengawasan sertifikasi CBIB. Jumlah perjalanan disesuaikan dengan jumlah unit yang bersertifikat CBIB. Indikator/ Output : Unit Pembudidayaan Ikan Bersertifikat CBIB Skala Kecil Dan Skala Besar (Unit; Kumulatif) Pengembangan Forum Koordinasi  Pengertian Sistem Mutu CBIB Auditor Sertifikasi Forum Koordinasi Auditor CBIB Sertifikasi CBIB merupakan Pertemuan yang melibatkan seluruh Auditor Sertifikasi CBIB, melalui pemaparan materi dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan Sistem Mutu Perikanan Budidaya, presentasi dari Dinas Provinsi se-Indonesia tentang pelaksanaan/ perkembangan Sertifikasi di daerah, evaluasi pencapaian target kinerja dan menetapkan rencana kerja Sertifikasi CBIB  Tujuan Forum Koordinasi Auditor Sertifikasi CBIB bertujuan untuk meningkatkan kinerja sertifikasi CBIB, menyusun rencana tindak lanjut percepatan pencapaian target sertifikasi CBIB, menetapkan rencana kerja dan Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker Provinsi dan UPT

54

meningkatkan kompetensi Auditor CBIB  Sasaran Auditor CBIB, stakeholders, Dinas KP Provinsi/Kab/Kota serta unit pembudidayaan ikan perorangan, Pokdakan atau perusahaan yang menghasilkan ikan konsumsi atau non konsumsi yang dipasarkan untuk lokal maupun ekspor. Adapun Sasaran lokasinya di 34 Provinsi  Detail Kegiatan Kegiatan pertemuan Forum Koordinasi Auditor Sertifikasi CBIB yang melibatkan peserta Auditor Pusat dan UPT, juga akan diikuti oleh Auditor CBIB Daerah dan Kepala Bidang Budidaya Dinas KP Provinsi

Penerapan Sistem Mutu CBIB

Sosialisasi Penerapan Sertifikasi CBIB

 Pengertian Sosialisasi sertifikasi CBIB dilakukan dalam rangka penyebarluasan infromasi terkait pentingnya sertifikasi CBIB pada unit pembudidayaan ikan dan diharapkan akan meningkatkan jumlah pengajuan permohonan sertifikasi CBIB dan merupakan peluang keberhasilan pencapaian target.  Tujuan Memberikan informasi kepada Stakeholders, Petugas Dinas KP Provinsi/Kab/Kota serta unit pembudidayaan ikan akan pentingnya penerapan sertifikasi CBIB.  Sasaran Stakeholders, Petugas Dinas KP Provinsi/Kab/Kota serta unit pembudidayaan ikan perorangan, pokdakan atau perusahaan yang menghasilkan ikan konsumsi dan/atau non konsumsi yang dipasarkan untuk lokal maupun


55

Pembinaan kepada pembudidaya

Pendampingan & Penilaian Pendahuluan SertifikasiCBIB

ekspor. Adapun Sasaran lokasinya di 34 Provinsi  Detail Kegiatan Kegiatan pertemuan dan/atau perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi Sertifikasi CBIB  Pengertian Pembinaan sertifikasi CBIB kepada kelompok pembudidaya ikan dilakukan dalam rangka upaya menjaga dan meningkatkan penerapan prinsipprinsip CBIB  Tujuan Meningkatkan jumlah pembudidaya ikan yang memenuhi persyaratan dan menerapkan prinsip-prinsip CBIB untuk pencapaian target sertifikasi CBIB  Sasaran unit pembudidayaan ikan yang telah dilakukan sertifikasi CBIB tetapi belum memenuhi persyaratan. Adapun Sasaran lokasinya di 34 Provinsi  Detail Kegiatan Kegiatan perjalanan dinas pembinaan Sertifikasi CBIB  Pengertian Pendampingan & Penilaian Pendahuluan Sertifikasi CBIB adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan unit pembudidayaan ikan yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan sertifikasi CBIB.  Tujuan Agar unit pembudidayaan ikan dapat lulus dalam proses sertifikasi CBIB  Sasaran Unit pembudidayaan ikan perorangan atau kelompok di 34 provinsi  Detail Kegiatan Kegiatan perjalanan dinas


56

pembinaan Sertifikasi CBIB Apresiasi Sertifikasi CBIB

Apresiasi Auditor Sertifikasi CBIB

Apresiasi Peningkatan

 Pengertian Upaya pengenalan dan pemahaman tentang sistem manajemen mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga menghasilkan Auditor Sertifikasi CBIB yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan penilaian sertifikasi CBIB  Tujuan Untuk menghasilkan Auditor dan Fasilitator CBIB dalam rangka mendukung percepatan sertifikasi CBIB di Daerah, dengan melibatkan peserta dari petugas/pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kabupaten dan Kota  Sasaran Petugas/pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kabupaten dan Kota di 34 Provinsi  Detail Kegiatan Dalam pelaksanaan Apresiasi Auditor Sertifikasi CBIB disampaikan beberapa materi oleh Narasumber disertai praktek lapang dan diskusi kelompok agar peserta lebih memahami materi yang dipaparkan dan penerapannya. Materi yang disampaikan terdiri dari: - Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan hasil perikanan - Kriteria dan Standar CBIB - Sistem Manajemen Keamanan Pangan - Teknik Audit - Mekanisme Sertifikasi CBIB - Dokumen Sistem Mutu CBIB  Pengertian


57

Kompetensi Auditor & Sekretariat CBIB

Penilaian Sertifikasi CBIB

Audit Sertifikasi CBIB

Apresiasi Peningkatan Kompetensi Auditor & Sekretariat CBIB adalah kegiatan pelatihan/sosialisasi sistem manajemen dan standar yang diterapkan dalam sertifikasi CBIB  Tujuan Meningkatkan kompetensi auditor terhadap teknik audit sesuai standar dan kemampuan manajemen dalam kesekretariatan CBIB di provinsi.  Sasaran Auditor CBIB dan petugas sekretariat CBIB di 34 Provinsi  Detail Kegiatan Sosialisasi/pelatihan bagi auditor dan petugas sekretariat CBIB  Pengertian Penilaian kesesuaian standar CBIB dalam rangka memberikan jaminan bahwa unit pembudidayaan ikan telah menerapkan prinsip-prinsip CBIB yang dilakukan melalui sertifikasi CBIB.  Tujuan Untuk menghasilkan produk yang berkualitas, aman dikonsumsi dan dapat diterima di pasar lokal maupun internasional yang menuntut adanya penyediaan bahan makanan bermutu tinggi dan memenuhi syarat keamanan pangan.  Sasaran Unit pembudidayaan ikan perorangan, pokdakan atau perusahaan yang menghasilkan ikan konsumsi atau non konsumsi yang dipasarkan untuk lokal maupun ekspor. Adapun Sasaran lokasinya di 34 Provinsi  Detail Kegiatan - Audit sertifikasi CBIB dilakukan oleh Auditor CBIB yang ditetapkan


58

sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang tersebar di 34 Provinsi. Perjalanan dalam rangka audit sertifikasi CBIB kepada unit pembudidayaan ikan untuk permohonan baru maupun perpanjangan sertifikat CBIB Pengawasan Pengawasan unit  Pengertian Sertifikasi CBIB bersertifikat CBIB Kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang untuk menjamin bahwa unit pembudidayaan ikan yang telah bersertifikat CBIB secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip CBIB sesuai ketentuan  Tujuan untuk mengawasi sejauh mana konsistensi unit pembudidayaan ikan dalam menerapkan CBIB  Sasaran Unit Pembudidayaan ikan perorangan, Pokdakan dan perusahaan yang sudah mendapat sertifikat CBIB di 34 Provinsi  Detail Kegiatan Pengawasan sertifikasi CBIB dilakukan oleh Auditor CBIB yang ditetapkan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang tersebar di 34 Provinsi Indikator / Output : Jumlah hasil perekayasaan teknik pembudidayaan ikan sub bidang pengelolaan produksi dan usaha budidaya (paket teknologi) Percontohan dan Sosialisasi penerapan teknologi Budidaya Air Tawar Payau dan Laut

Forum evaluasi percontohan perikanan budidaya melalui TP Wilayah Barat dan Timur

 Pengertian Pertemuan yang melibatkan Pusat, UPT, Stakeholders dan Dinas KP atau yang membidangi perikanan budidaya yang mendapatkan alokasi TP  Tujuan Untuk mengevaluasi dan mencari solusi, tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan


59

Konsolidasi Budidaya Air Tawar, Air Payau dan Laut

Pembinaan dan Monev Percontohan perikanan budidaya

percontohan perikanan budidaya air tawar, payau dan laut  Sasaran Dinas KP, Stakeholders atau yang membidangi perikanan budidaya yang mendapatkan alokasi TP 2015 dan 2016  Detail kegiatan  Kegiatan pertemuan di Seraya Provinsi Jawa Timur yang melibatkan peserta Dinas KP atau yang mendapatkan alokasi TP perikanan budidaya 2015 s/d 2016  Pengertian Pertemuan yang melibatkan seluruh Dinas KP atau yang membidangi perikanan budidaya di 34 Provinsi, dimana melalui pertemuan tersebut, mengevaluasi, mensinergikan dan meningkatkan pengembangan perikanan budidaya air tawar, payau, laut di 34 Provinsi  Tujuan Untuk menghasilkan rumusan dan langkah-langkah strategis dalam peningkatkan produksi, kemandirian usaha dan peningkatan mutu  Sasaran Dinas KP atau yang membidangi perikanan budidaya di 34 Provinsi  Detail kegiatan  Kegiatan pertemun yang berlokasi di Batam Provinsi Kepulauan Riau yang melibatkan peserta Dinas KP atau yang membidangi perikanan budidaya di 34 Provinsi  Pengertian Perjalanan dinas yang melibatkan dinas kp atau yang membidangi perikanan budidaya ke kabupaten/kota penerima alokasi tp


60

 Tujuan Untuk melakukan pembinaan dan mengevaluasi pelaksanakan kegiatan percontohan nperikanan budidaya air tawar, payau dan laut  Sasaran Dinas KP Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi TP  Detail kegiatan Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan monev percontohan perikanan budidaya Indikator / Output : Jumlah Kelompok Masyarakat Yang di dingkatkan Skala Usahanya Di Bidang Perikanan Budidaya (Kelompok) Penguatan Operasional Tim Pokja  Pengertian Kapasitas Usaha Daerah Operasional yang dikeluarkan dan Kelompok sebagai dukungan kegiatan Tim usaha perikanan Pokja Daerah dalam budidaya yang melaksanakan kegiatan berbadan hukum penguatan kapasitas usaha bagi para pembudidaya ikan  Tujuan Mengoptimalkan pelaksanaan dan pembinaan kelompok pembudidaya ikan yang akan disasar  Sasaran Para pembudidaya ikan di 34 Provinsi dan 400 Kabupaten/Kota  Detail Kegiatan Honor (Tim Pokja Propinsi 3 org x 10 bln x @ SBU 2016) dan ATK pendukung penyusunan laporan kegiatan. Temu Koordinasi Penguatan Kapasitas Usaha Perikanan Budidaya dan Kelembagaan UPP

 Pengertian Pertemuan yang melibatkan seluruh Tim Pokja Pusat dan Daerah dimana melalui pemaparan materi dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan Penguatan Kapasitas Usaha Perikanan Budidaya, presentasi dari Dinas Provinsi seIndonesia tentang pelaksanaan/ perkembangan di daerah,


61

Sosialisasi Penguatan Kapasitas Usaha

Pendampingan Tim Pokja Daerah

evaluasi dan menetapkan rencana kerja  Tujuan Untuk menghasilkan persamaan presepsi dalam rangka mendukung percepatan penguatan kapasitas, dengan melibatkan Tim Pokja Pusat dan Daerah  Sasaran Tim Pokja Daerah, khususnya tim yang berada di provinsi  Detail Kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Temu Koordinasi 1 orang dari masing-masing propinsi  Pengertian Pertemuan yang melibatkan seluruh Tim Pokja Daerah yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana melalui pemaparan materi dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan Penguatan Kapasitas Usaha Perikanan Budidaya, dan menetapkan rencana kerja  Tujuan Untuk menghasilkan persamaan presepsi dalam rangka mendukung percepatan penguatan kapasitas, dengan melibatkan Tim Pokja Daerah yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota  Sasaran Tim Pokja Daerah, khususnya tim yang berada di Kabupaten/Kota  Detail Kegiatan Kegiatan pertemuan di provinsi yang melibatkan peserta Tim Pokja Daerah atau staf Dinas KP atau yang membidangi di tingkat Kabupaten/Kota  Pengertian Kegiatan pendampingan yang dilakukan secara sistematis dan


62

Model Pengembangan Usaha Budidaya oleh Kelompok Masyarakat

Pendampingan Kelompok Masyarakat

berulang untuk menjamin bahwa para pembudidaya ikan yang disasar secara konsisten menerapkan dan melaksanakan kegiatan usaha budidaya sesuai ketentuan yang telah ada untuk keberlanjutan dan pengembangan usahanya  Tujuan Untuk pembinaan agar Penguatan kapasitas usaha para pembudidaya ikan dapat terlaksana  Sasaran Tim Pokja Daerah di 34 provinsi sasaran  Detail Kegiatan Perjalanan Dinas Pembinaan dan pengawalan oleh Tim Pokja Daerah di 34 Provinsi  Pengertian Kegiatan pendampingan yang dilakukan secara sistematis dan berulang untuk menjamin bahwa kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan budidaya ikan secara konsisten menerapkan kegiatan usaha budidaya sesuai ketentuan yang telah ada untuk keberlanjutann dalam pengembangan usahanya  Tujuan Untuk pembinaan agar kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan budidaya ikan dapat berkelanjutan dan berkembang usahanya  Sasaran Dinas KP atau yang membidangi perikanan budidaya di 34 provinsi  Detail Kegiatan Pengawasan, pengawalan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas KP atau yang membidangi perikanan budidaya di 34 provinsi dan dilakukan secara berkala


63

Akselerasi Kemitraan Bidang Pembudidayaan Ikan

Forum Kemitraan dan Kewirausahaan

Pendampingan Kemitraan dan Kewirausahaan

 Pengertian Pertemuan yang melibatkan seluruh Dinas KP atau yang membidangi perikanan budidaya di 34 provinsi, dimana melalui pemaparan materi dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan Peningkatan Kapasitas Kemitraan dan Kewirausahaan di bidang Perikanan Budidaya, presentasi perwakilan dari Dinas Provinsi tentang pelaksanaan/ perkembangan di daerah terkait kemitraan dan kewirasuahaan yang berkembang serta potensi Pra-Sehatkan di provinsinya  Tujuan Untuk menghasilkan persamaan presepsi dalam rangka mendukung percepatan penguatan kemitraan dan kewirausahaan pembudidaya ikan dan Pra-Sehatkan, dengan melibatkan Dinas KP atau yang membidangi perikanan budidaya di 34 provinsi  Sasaran Dinas KP atau yang membidangi perikanan budidaya di 34 provinsi  Detail Kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka Kegiatan pertemuan di pusat yang melibatkan peserta Dinas KP atau yang membidangi perikanan budidaya di 34 (1 orang dari masing-masing Propinsi)  Pengertian Kegiatan pendampingan yang dilakukan secara sistematis dan berulang untuk menjamin bahwa para kelompok pembudidaya ikan dapat menerapkan, melaksanakan dan menciptakan kemitraan dan penumbuhan kewirausahaan di bidang pembudidayaan ikan dan PraSehatkan


64

Kelompok usaha perikanan budidaya yang berbadan hukum

Fasilitasi badan hukum kelompok usaha perikanan budidaya

 Tujuan Untuk mengawasi sejauh mana konsistensi pelaksanaan kemitraan dan penumbuhan kewirausahaan dibidang pembudidayaan ikan dan PraSehatkan  Sasaran Dinas KP atau yang membidangi perikanan budidaya di 34 provinsi  Detail Kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan, pengawalan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas KP atau yang membidangi perikanan budidaya di 34 provinsi dan dilakukan secara berkala  Pengertian Pertemuan yang melibatkan seluruh Dinas KP yang berada di 34 Provinsi, dimana melalui pemaparan materi dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan penguatan dan peningkatan status hukum serta menetapkan rencana kerja serta target  Tujuan Untuk menghasilkan persamaan presepsi dalam rangka mendukung percepatan penguatan dan peningkatan status hukum, dengan melibatkan Dinas KP dan Dinas yang membidangi terkait hukum yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota  Sasaran Dinas KP dan Dinas yang membidangi hukum terkait yang berada di Kabupaten/Kota  Detail Kegiatan Kegiatan pertemuan di provinsi yang melibatkan peserta Dinas KP dan Dinas yang membidangi terkait hukum di tingkat


65

Kabupaten/Kota Pendampingan  Pengertian Kelompok Usaha/UPP Kegiatan pendampingan yang dilakukan secara sistematis dan berulang untuk menjamin bahwa Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) dapat menerapkan, melaksanakan dan menciptakan penumbuhan jejaring di bidang pembudidayaan ikan  Tujuan Untuk mengawasi sejauh mana konsistensi pelaksanaan dan penumbuhan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) dibidang pembudidayaan ikan  Sasaran UPP yang berada di 34 provinsi  Detail Kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan, pengawalan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas KP dan dilakukan secara berkala Indikator / Output : Jumlah Pembudidaya Yang Memperoleh Akses Permodalan Melalui Fasilitasi (Kelompok; Non Kumulatif) Peningkatan Percepatan Pra Pengertian Investasi dan Akses Sehatkan/KKMB Pertemuan yang melibatkan Permodalan seluruh Dinas KP yang berada di 20 Provinsi, dimana melalui pemaparan materi dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan Ppra-Sehatkan/KKMB, dan menetapkan rencana kerja serta target  Tujuan Untuk menghasilkan persamaan presepsi dan pemberkasan dalam rangka mendukung percepatan Pra-Sehatkan/KKMB, dengan melibatkan Dinas KP dan Dinas yang membidangi pertanahan  Sasaran Dinas KP, Dinas yang membidangi pertanahan dan Perbankan,  Detail Kegiatan Kegiatan pertemuan di provinsi Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker Provinsi dan UPT

66

yang melibatkan peserta Dinas KP, Dinas yang membidangi pertanahan dan Perbankan Sinkronisasi dan  Pengertian Evaluasi Penyaluran Kegiatan menyelaraskan, Kredit mengumpulkan, memvalidasi beberapa penyaluran kredit dari beberapa sektor yang ada sehingga memacu peningkatan penyerapan penyaluran kredit di bidang pembudidayaan ikan  Tujuan Untuk memperoleh kesepahaman dan validasi penyaluran kredit di bidang pembudidayaan ikan, antar Pusat, Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya serta stakeholder  Sasaran Stakeholder baik pada tingkat pemerintah (di pusat dan daerah) yang menangani penyaluran kredit di bidang pembudidayaan ikan, masyarakat/ pembudidaya ikan dan para pengusaha perikanan di bidang pembudiayaan ikan  Detail Kegiatan Sinkronisasi dan Evaluasi Penyaluran Kredit di Bidang Pembudidayaan Ikan Indikator/ Output : Jumlah Unit Usaha Budidaya Yang Mendapat Layanan Perizinan (Unit; Kumulatif) Peningkatan Sinkronisasi Peraturan  Pengertian Perizinan dan Kegiatan menyelaraskan Layanan Usaha ketentuan dan peraturan yang terkait dengan produksi dan usaha budidaya serta memperoleh masukan tentang peraturan dan pelaksanaan pelayanan di bidang Pembudidayaan Ikan  Tujuan Untuk memperoleh usulan draft kesepakatan terkait peraturan tentang produksi dan usaha Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker Provinsi dan UPT

67

budidaya  Sasaran Stakeholder baik pada tingkat pemerintah (di pusat dan daerah) yang menangani perizinan, pelayanan usaha khususnya di bidang pembudidayaan ikan, masyarakat/ pembudidaya ikan dan para pengusaha perikanan di bidang pembudiayaan ikan  Detail Kegiatan Pertemuan Sinkronisasi Peraturan di bidang Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya Indikator/ Output : Jumlah Unit Usaha Budidaya Yang Mendapat Layanan Perizinan (Unit; Kumulatif) Pertemuan Asia Mengikuti Pertemuan  Pengertian Pasific Aquaculture Asia Pasific Pada Tahun 2016, Ditjen (APA) 2016 Aquaculture (APA) Perikanan Budidaya dan World 2016 Aquaculture Society akan menyelenggarakan seminar dan pameran internasional bertajuk Asian-Pasific Aquaculture 2016. Even ini meliputi pula Indoaqua 2016, FITA 2016, ISTA 2016, dan 12th Indonesian Young Koi Show. Kegiatan ini meliputi : temu stakeholder perikanan budidaya, pameran perikanan budidaya dan konferensi teknologi pembudidayaan nasional.  Tujuan - Menyebarluaskan keunggulan perikanan budidaya yang dimiliki masing-masing provinsi dan stakeholder terkait, - Memperkenalkan inovasi teknologi perikanan budidaya terkini melalui seminar - Menyusun rekomendasi pengelolaan perikanan di masa mendatang  Sasaran Tersosialisasikannya Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker Provinsi dan UPT

68



keunggulan dan inovasi teknologi perikanan budidaya pada masyarakat luas Detail Acara ini direncanakan akan diselenggarakan pada 26-29 April 2016 di Tangerang, Banten. Satker Provinsi dan UPT diharapkan menganggarkan uang sewa booth sebesar $2195 (± Rp 29 juta) dan biaya perjalanan dinas petugas pameran. Bagi satker yang ingin menghadiri seminar, biayanya sebesar $260 per orang (± Rp 3,4 juta)

3.5 PENGELOLAAN PAKAN IKAN NO 1.

KOMPONEN

SUB PENJELASAN KOMPONEN DETAIL KEGIATAN Indikator/ Output : Jumlah Jenis pakan ikan terdaftar (jenis; kumulatif) Pengembangan sistem mutu Forum Pakan  Pengertian pakan Ikan Nasional Forum Pakan Ikan Nasional merupakan pertemuan dengan pemaparan materi dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan Sistem Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan, kebijakan, program dan kegiatan dalam pengembangan pakan ikan.  Tujuan Forum Pakan Ikan Nasional bertujuan untuk berkoordinasi dalam rangka terpenuhinya kebutuhan pakan ikan nasional, terjaminannya mutu pakan serta evaluasi peredaran pakan.  Sasaran Produsen/importir pakan, UPT lingkup Ditjen Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker Provinsi dan UPT

69

Perikanan Budidaya dan Dinas Perikanan dan Kelautan 34 Propinsi .  Detail Kegiatan Perjalanan dalam rangka menghadiri forum pakan nasional (2 OK) Pengawasan Mutu Pakan

Pengambilan sampel pakan ikan

 Pengertian Pengawasan pengadaan dan peredaran pakan ikan dalam rangka untuk mengawasi mutu pakan ikan yang beredar di masyarakat (distributor pakan dan pembudidaya ikan).  Tujuan Menguji kesesuaian pakan yang beredar dengan standar mutu (SNI) pakan ikan.  Sasaran Pakan yang beredar di masyarakat/pembudidaya ikan  Detail Kegiatan 1. Perjalanan pengambilan sampel pakan ikan yang dilakukan oleh 34 Dinas KP Provinsi.. 2. Pengujian mutu pakan di laboratorium yang terakreditasi.

Apresiasi PPC (petugas pengambil contoh)

 Pengertian Apresiasi PPC adalah pertemuan untuk memberikan pemahaman tentang kaidah atau teknik pengambilan contoh pakan.  Tujuan Menghasilkan PPC yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kaidah yang


70

2.

ditetapkan.  Sasaran Pegawai Dinas KP propinsi di 34 propinsi.  Detail Kegiatan Perjalanan dinas mengikuti apresiasi PPC yang diselenggarakan oleh Pusat (2 OK). Indikator / Output : Jumlah Produksi pakan mandiri (persentase penggunaan di sentra catfish) Pembentukan kelompok Identifikasi  Pengertian produsen pakan mandiri Calon Melakukan kegiatan untuk Kelompok menentukan calon dan calon kelompok dan lokasi lokasi produsen pakan mandiri.  Tujuan Untuk menetapkan calon kelompok dan lokasi sebagai produsen pakan mandiri.  Sasaran Kelompok dan lokasi yang memenuhi persyaratan dalam pembuatan pakan mandiri.  Detail Kegiatan Perjalanan Identifikasi dalam rangka menentukan calon kelompok dan lokasi pembuat pakan mandiri. Sosialisasi pembentukan kelompok produsen pakan mandiri

 Pengertian Pertemuan dalam rangka penyampaian program pengembangan pakan mandiri.  Tujuan Mendorong tumbuhnya kelompok produsen pakan mandiri.  Sasaran Masyarakat calon kelompok produsen pakan mandiri.  Detail Kegiatan Kegiatan pertemuan yang dihadiri oleh 20 orang


71

peserta (perjalanan, akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh Dinas KP provinsi). Narasumber pusat 1 orang (perjalanan ditanggung satker pusat) 3.

Indikator/ Output : Jumlah kelompok pemakai substitusi pakan alami yang memenuhi persyaratan (unit; non kumulatif) Pembentukan kelompok Pembentukan  Pengertian pemakai substitusi pakan kelompok Melakukan kegiatan untuk alami yang memenuhi pemakai menentukan kelompok persyaratan substitusi pemakai substitusi pakan pakan alami alami yang memenuhi yang persyaratan. memenuhi  Tujuan persyaratan Untuk menetapkan kelompok sebagai pemakai substitusi pakan alami.  Sasaran Kelompok dan lokasi yang memenuhi persyaratan dalam pemakai substitusi pakan alami.  Detail Kegiatan Perjalanan Identifikasi dalam rangka menentukan kelompok pemakai substitusi pakan alami.

3.6 PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA NO 1.

KOMPONEN

SUB KOMPONEN Indikator/Output : Reformasi Birokrasi Perencanaan dan Penyusunan Program

Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis Perikanan

PENJELASAN DETAIL KEGIATAN  Pengertian Pertemuan ini adalah gabungan


72

Budidaya tingkat Provinsi

dari pertemuan-pertemuan yang mengundang peserta dari Dinas Kab/Kota dan yang menghadirkan narasumber dari pusat. Dengan demikian, kegiatan serupa akan dihapuskan  Tujuan Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya  Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/ Kota  Detail Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis Perikanan Budidaya Tingkat Provinsi selama 3-4 hari . 2. Setiap Provinsi mengganggarkan pembiayaan perjalanan dinas Kabupaten/ Kota (masing-masing 1 OK) 3. Narasumber Pusat 6 orang (masing-masing satu orang dari setiap Eselon II lingkup DJPB)  Pengertian

Penyelenggaraan Rapat Teknis Perencanaan Tingkat Pusat Tahun 2017

Kegiatan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran tahun 2017 dengan difokuskan pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan  Tujuan Mengidentifikasi rencana kerja dan kebutuhan anggaran, melakukan sinkronisasi dengan


73

Provinsi, Kab./Kota dan UPT serta menyusun dokumen perencanaan dan anggaran untuk selanjutnya dituangkan dalam dokumen RKA-K/L  Sasaran Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kab/Kota 

dan dan

Detail :

Perjalanan Dinas menghadiri Ratekcan Tingkat Pusat Tahun 2017 untuk 3 orang yang akan diselenggarakan pada bulan Mei – Juni 2016 di Jawa Barat  Pengertian Penyelenggaraan Finalisasi Anggaran Tingkat Pusat Tahun 2017

Kegiatan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran tahun 2017 dengan difokuskan pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan  Tujuan Mengidentifikasi rencana kerja dan kebutuhan anggaran, melakukan sinkronisasi dengan Provinsi, Kab./Kota dan UPT serta menyusun dokumen perencanaan dan anggaran untuk selanjutnya dituangkan dalam dokumen RKA-K/L  Sasaran Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kab/Kota


dan dan

74



Detail :

Perjalanan dinas menghadiri Finalisasi RKA-K/L Tahun 2017 untuk 3 orang yang akan diselenggarakan pada bulan September 2016 di Jawa Barat

Penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program

Penyelenggaraan Temu Koordinasi Program/Kegiatan Pembangunan Perikanan Budidaya Tahun 2016

 Pengertian Temu Koordinasi Program Kegiatan Pembangunan Perikanan Budidaya Tahun 2016 merupakan acara yang diselenggarakan oleh DJPB Pusat dalam rangka mengevaluasi capaian kinerja tahun 2015, pelaksanaan kegiatan tahun 2016 dan rencana kebijakan pembangunan perikanan budidaya tahun 2017. 

Tujuan

Melakukan koordinasi dan menghimpun informasi kemajuan kegiatan Mengevaluasi dan membuat rekomendasi untuk perbaikan  Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kab/Kota penerima dana Dekonsentrasi dan TP Perikanan Budidaya dan UPT Lingkup DJPB 

Detail :

Perjalanan

Dinas

menghadiri


75

Temu Koordinasi Program/Kegiatan Pembangunan Perikanan Budidaya Tahun 2016 untuk 2 orang pada Bulan Maret 2016 di Jawa Barat Monitoring dan Evaluasi Tahun 2015 dan 2016  Pengertian Kegiatan ini merupakan proses pembinaan, pemantauan, pengawasan kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan  a.

Tujuan Melakukan pembinaan dan pengendalian kegiatan b. Mengevaluasi dan membuat rekomendasi untuk perbaikan 

Sasaran

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kab/Kota penerima dana Dekonsentrasi dan TP Perikanan Budidaya dan UPT Lingkup DJPB  Detail : a. Perjalanan dinas monitoring dan evaluasi kegiatan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ke daerah binaan b. Perjalanan dinas mengadiri Temu Evaluasi Kinerja untuk 2 orang pada bulan Desember 2016 di Jawa Barat Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker Provinsi dan UPT

76

c.

Penyusunan laporan kegiatan

3.

Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke pusat. Masing-masing Satker Provinsi menganggarkan 2 OK  Pengertian Penyusunan Laporan Bulanan Satker disampaikan kepada Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya  Tujuan Menyusun laporan kgiatan setiap tiga bulan  Sasaran Terlaksananya pelaporan kegiatan pada satke Provinsi dan Kab/Kota  Detail : a.Penyusunan Laporan Bulanan Satker b. Honor Koordinator SAKIP untuk 3 orang x 4 Triwulan x Rp.300.000 c. Honor operator Edalwas untuk 1 orang x 12 bulan x @ Rp.300.000,-

Indikator/ Output : Nilai Efisiensi Anggaran DJPB Penyusunan laporan keuangan dan Penyelenggaraan Barang Milik Negara (BMN) satker lingkup DJPB

Pengelolaan  Pengertian Merupakan kegiatan Keuangan dan meningkatkan kualitas Barang Barang laporan keuangan dan Barang Milik Negara milik negara di satker lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang sesuai peraturan, akuntabel dan dapat dipertanggung


77

jawabkan.  Tujuan 1)

Menertibkan pengelolaan keuangan dan asset Pemerintah Pusat dan Daerah melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standard dan praktek akuntansi yang diterima secara umum. 2) Menyediakan informasi keuangan yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan 3) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.  Sasaran Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara Pada Satker Dekonsentrasi di 34 Provinsi.  Detail Kegiatan 1)

Rekonsiliasi Penyusunan laporan SAI DJPB semester II TA. 2015. Acara ini bertujuan untuk menyajikan laporan SAI semester II


78

tahun 2015 dan melakukan sosialisasi aplikasi SAI terbaru di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Masing-masing Satker Provinsi mengirimkan 2(dua) orang yaitu Operator SAK dan Operator SIMAKBMN. Pertemuan ini rencananya dilaksanakan pada Bulan Januari 2016 di Jawa Barat. 2) Rekonsiliasi Penyusunan laporan SAI DJPB semester I TA. 2016. Acara ini bertujuan untuk menyajikan laporan SAI semester I tahun 2016. Masing-masing satker Provinsi mengirimkan 2(dua) orang yaitu Operator SAK dan Operator SIMAK-BMN. Pertemuan ini rencananya dilaksanakan pada Bulan Juli 2016 di Jawa Tengah 3) Workshop Manajemen Aset TA 2016. Acara ini bertujuan menyelesaikan permasalahan terkait aset negara baik yang bersifat temuan maupun diskusi penataan aset yang lebih terarah dan tuntas, masing masing satker provinsi mengirim 1 orang yang menangani permasalahan di bidang BMN dan penataan aset, Kegiatan ini direncanakan diadakan di Batam pada bulan Mei 2016 4)

Apresiasi Pengelolaan Admistrasi Keuangan. Acara ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang pengelolaan administrasi keuangan.


79

Masing – masing satker mengirimkan 2 orang yaitu bendahara pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM. Kegiatan ini direncanakan diadakan di Bali. Kegiatan ini direncakan diadakan bulan april 2016 di Bali.

3.

5) Transport Lokal ke Kanwil DJPB dan KPPN sesuai dengan Standar Biaya Keluaran. Honorarium Penanggungjawab/Pengelola SAK dan SIMAK-BMN Indikator/ Output : Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran Penyelenggaraan Pemenuhan  Pengertian pemenuhan layanan layanan perkantoran perkantoran Kegiatan dukungan manajemen dalam rangka pengelolaan satuan kerja Dekonsentrasi  Tujuan 1) Menetapkan pengelola satuan kerja yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 2) Menyusun pelaksanaan kegiatan dan laporan pencapaian kinerja tahunan.  Sasaran Pengelola keuangan pada kegiatan Dekonsentrasi di satker provinsi sesuai ketentuan yang berlaku  Detail Kegiatan 1) Honorarium Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker Provinsi dan UPT

Pengelola

80

Satker (KPA, PPK, pejabat penguji tagihan dan penandatangan SPM, bendahara, staf pengelola, pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat penerima hasil pekerjaan) Bahan Administrasi satuan kerja yaitu bahan yang mendukung administrasi satuan kerja berupa alat tulis kantor (ATK), Komputer supplies, penggandaan dokumen.


81

BAB 4. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN (TP) PROVINSI 4.1 PENGELOLAAN PERBENIHAN NO

KOMPONEN

SUB

PENJELASAN

KOMPONEN

DETAIL KEGIATAN

Indikator / Output : Jumlah Produksi Calon Induk dan Induk Unggul Operasional Produksi  Pengertian Produksi induk unggul yang dihasilkan Produksi Induk Induk Unggul melalui Domestikasi, Seleksi dan Hibridisasi di UPTD di UPTD Propinsi (BBIS/BBIP)  Tujuan Menghasilkan induk yang memiliki keunggulan budidaya di wilayah Propinsi  Sasaran UPTD ikan air tawar, air payau dan laut milik Propinsi  Detail Kegiatan a. Biaya dapat digunakan untuk : - Pakan - Pengadaan Induk (Alam, GPS/GGPS) - BBM untuk - Pendampingan tenaga ahli (Domestikasi, Seleksi dan Hibridisasi ) maks. 3 kali pendampingan. - Biaya honor (non pns) pelaksana kegiatan maks. 5 orang selama 12 bulan b. Menyampaikan Setiap propinsi diwajibkan menyampaikan laporan. Laporan kegiatan adalah bagian dari laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbenihan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktorat Perbenihan.laporan kegiatan.


82

Perbanyakan  Pengertian Produksi induk unggul yang dihasilkan Induk Unggul melalui program perbanyakan induk sesuai protokol perbanyakan di UPTD Propinsi (BBIS/BBIP)  Tujuan Menghasilkan induk yang memiliki keunggulan budidaya di wilayah Propinsi  Sasaran UPTD ikan air tawar, air payau dan laut milik Propinsi  Detail Kegiatan c. Biaya dapat digunakan untuk : - Pakan - Pengadaan Benih Calon Induk (PS) dari anggota jejaring - pemuliaan - Pendampingan tenaga ahli maks. 3 kali pendampingan. - Biaya honor (non pns) pelaksana kegiatan maks. 5 orang untuk setiap unit selama 13 bulan, yang didiukung oleh pernyataan Kepala Dinas terkait penempatan petugas non pns di unit produksi induk dan benih  Menyampai Setiap propinsi diwajibkan menyampaikan laporan. Laporan kegiatan adalah bagian dari laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbenihan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktorat Perbenihan.kan laporan kegiatan. Indikator / Output : Unit Pembenihan Ikan Air Tawar Siap Sertifikasi Pembinaan Unit Produksi  Pengertian Produksi Benih yang dihasilkan melalui Pembenihan benih ikan penerapan CPIB air tawar Ikan Air Tawar melalui  Tujuan Menghasilkan benih ikan aiar tawar yang penerapan memiliki mutu yang baik di wilayah Propinsi CPIB  Sasaran UPTD ikan air tawar milik Propinsi  Detail Kegiatan a. Biaya dapat digunakan untuk : - Pakan; Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker Provinsi dan UPT

83

-

Pengadaan Induk Penyusunan Dokumentasi CPIB Biaya honor (non pns) pelaksana kegiatan maks. 5 orang selama 13 bulan - Biaya Perjalan Dinas untuk mengikuti pelatihan MPM apabila diperlukan - Biaya 1 x Pengujian logam berat (Pb, Cd, Hg) sumber air - Peralatan pengujian kualitas air b. Setiap propinsi diwajibkan menyampaikan laporan. Laporan kegiatan adalah bagian dari laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbenihan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktorat Perbenihan. Indikator/ Output : Unit Pembenihan Ikan Air Payau Siap Sertifikasi Pembinaan Unit Produksi  Pengertian Produksi Benih yang dihasilkan melalui Pembenihan benih ikan penerapan CPIB air payau Ikan Air Payau melalui  Tujuan Menghasilkan benih ikan air payau yang penerapan memiliki mutu yang baik di wilayah Propinsi CPIB  Sasaran UPTD ikan air payau milik Propinsi  Detail Kegiatan a. Biaya dapat digunakan untuk : - Pakan; - Pengadaan Induk - Penyusunan Dokumentasi CPIB - Biaya honor (non pns) pelaksana kegiatan maks. 5 orang selama 13 bulan - Biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti pelatihan MPM apabila diperlukan - Biaya 1 x Pengujian logam berat (Pb, Cd, Hg) sumber air - Peralatan pengujian kualitas air b. Setiap propinsi diwajibkan menyampaikan laporan. Laporan kegiatan adalah bagian dari laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbenihan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker Provinsi dan UPT

84

Perikanan Budidaya c.q. Direktorat Perbenihan. Indikator/ Output : Unit Pembenihan Ikan Laut Siap Sertifikasi Pembinaan Unit Produksi  Pengertian Produksi Benih yang dihasilkan melalui Pembenihan benih ikan penerapan CPIB Laut melalui Ikan Laut penerapan  Tujuan Menghasilkan benih ikan laut yang memiliki CPIB mutu yang baik di wilayah Propinsi  Sasaran UPTD ikan laut milik Propinsi  Detail Kegiatan a. Biaya dapat digunakan untuk : - Pakan; - Pengadaan Induk - Penyusunan Dokumentasi CPIB - Biaya honor (non pns) pelaksana kegiatan maks. 5 orang selama 13 bulan - Biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti pelatihan MPM apabila diperlukan - Biaya 1 x Pengujian logam berat (Pb, Cd, Hg) sumber air - Peralatan pengujian kualitas air b. Setiap propinsi diwajibkan menyampaikan laporan. Laporan kegiatan adalah bagian dari laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbenihan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktorat Perbenihan.


85

4.2 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA NO 1.

KOMPONEN

SUB PENJELASAN KOMPONEN DETAIL KEGIATAN Indikator / Output : Anggaran Pembangunan yang Efisien Penyusunan laporan keuangan dan Penyelenggaraan Barang Milik Negara (BMN) satker lingkup DJPB

Pengelolaan  Pengertian Merupakan kegiatan meningkatkan kualitas Keuangan laporan keuangan dan Barang milik negara dan Barang di satker lingkup Direktorat Jenderal Barang Milik Perikanan Budidaya yang sesuai peraturan, Negara akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.  Tujuan 4) Menertibkan pengelolaan keuangan dan asset Pemerintah Pusat dan Daerah melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standard dan praktek akuntansi yang diterima secara umum. 5) Menyediakan informasi keuangan yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan 6) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.  Sasaran Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara Pada Satker Tugas Pembantuan di 34 Provinsi.  Detail Kegiatan 1) Transport Lokal ke Kanwil DJPB dan KPPN sesuai dengan Standar Biaya Keluaran. Honorarium Penanggungjawab/Pengelola


86

SAK dan SIMAK-BMN sesuai dengan Standar Biaya Keluaran 2.

Indikator/ output : Terpenuhinya perkantoran Penyelenggaraan Pemenuhan  pemenuhan layanan layanan perkantoran perkantoran

belanja aparatur dan belanja operasional Pengertian Kegiatan dukungan manajemen dalam rangka pengelolaan satuan kerja Tugas Pembantuan

 Tujuan 1) Menetapkan pengelola satuan kerja yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 2) Menyusun pelaksanaan kegiatan dan laporan pencapaian kinerja tahunan.  Sasaran Pengelola kegiatan Tugas Pembantuan di satker Kabupaten / Kota sesuai ketentuan yang berlaku  Detail Kegiatan 1) Honorarium Pengelola Satker (KPA, PPK, pejabat penguji tagihan dan penandatangan SPM, bendahara, staf pengelola, pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat penerima hasil pekerjaan) Bahan Administrasi satuan kerja yaitu bahan yang mendukung administrasi satuan kerja berupa alat tulis kantor (ATK), Komputer supplies, penggandaan dokumen.


87

BAB 5. PENUTUP Petunjuk Penyusunan RKA-K/L Satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Tahun Anggaran 2016 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. Tersedianya pedoman ini diharapkan mempermudah pelaksanaan RKA-K/L agar tepat sasaran, efektif dan efisen dalam mengawal pencapaian program peningkatan produksi perikanan budidaya. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan RKA-K/L Satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Tahun Anggaran 2016.Saran dan masukan sangat kami harapkan dalam upaya melakukan penyempurnaan.

Jakarta,

Oktober 2015

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya


88

LAMPIRAN DAFTAR ISI BAB 1. PENDAHULUAN .....................................................................1 1.1 Latar Belakang ...................................................................... 2 1.2 Maksud dan Tujuan .............................................................. 4 1.3 Sasaran ................................................................................. 5 1.4 Ruang Lingkup ...................................................................... 5 BAB 2. INDIKATOR KINERJA ............................................................ 6 2.1 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan ........................ 6 2.2 Pengelolaan Perbenihan Ikan ................................................. 7 2.3 Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya ............................ 8 2.4 Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan ................. 8 2.5 Pengelolaan Pakan Ikan......................................................... 9 2.6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya..................................... 10 BAB 3. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI ......................................................................... 11 3.1 PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN ....... 11 3.2 PENGELOLAAN PERBENIHAN ............................................. 25 3.3 PENGELOLAAN KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA BERKELANJUTAN ............................................................... 34 3.4 PENGELOLAAN PRODUKSI DAN USAHA BUDIDAYA ........... 41 3.5 PENGELOLAAN PAKAN IKAN ............................................... 69 3.6 PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA....................................................... 72 BAB 4. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN (TP) ....................................................................... 82 4.1 PENGELOLAAN PERBENIHAN ............................................. 82 4.2 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA .............. 86 BAB 5. PENUTUP ............................................................................ 88 LAMPIRAN ........................................................................................ 89


89

LAMPIRAN


90

DISTRIBUSI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) SATKER DIREKTORAT KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

1 2

Aceh Sumatera Utara

4 1

4 1

2 3

272 272

Jumlah sampel produk perikanan budidaya yang diambil minimal 96% bebas residu (sampel) 48 353

3

Sumatera Barat

3

3

2

272

-

4

Riau

2

2

1

272

-

5

Kepulauan Riau

1

1

1

272

-

6

Jambi

2

2

3

272

-

7

Bengkulu

2

2

-

272

-

8

7

7

-

272

74

1

1

-

272

-

10

Sumatera Selatan Kep. Bangka Belitung Lampung

3

3

3

272

370

11

DKI Jakarta

3

3

1

272

-

No

9

Provinsi

Jumlah kawasan yang penyakit ikan pentingnya dilakukan survailan dan atau monitoring (kabupaten/kota)

Jumlah kawasan budidaya yang mendapat penanganan kualitas lingkungannya

Jumlah laboratorium penyakit ikan, kualitas air, pakan dan Residu yang memenuhi standar teknis

Jumlah Obat Ikan yang terjamin, mutu, keamanan dan khasiatnya


91

12

Banten

2

2

2

272

Jumlah sampel produk perikanan budidaya yang diambil minimal 96% bebas residu (sampel) 9

13

Jawa Barat

4

4

6

272

607

14

Jawa Tengah

10

10

4

272

94

15

D.I. Yogyakarta

2

2

1

272

22

16

Jawa Timur

11

11

10

272

1,530

17

Kalimantan Barat

1

1

1

272

46

18

Kalimantan Tengah

1

1

2

272

-

19

Kalimantan Selatan

3

3

2

272

35

20

Kalimantan Timur

2

2

-

272

46

21

Kalimantan Utara

2

2

1

272

69

22

Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah

2 1 4

2 1 4

2 1

272 272 272

48

No

23 24

Provinsi






92

25

Sulawesi Selatan

5

5

3

272

Jumlah sampel produk perikanan budidaya yang diambil minimal 96% bebas residu (sampel) 227

26

Sulawesi Barat

2

2

-

272

23

27

Sulawesi Tenggara

4

4

-

272

151

28

Bali

2

2

2

272

15

29

NTB

4

4

2

272

533

30

NTT

4

4

-

272

-

31

Maluku

1

1

2

272

-

32

Maluku Utara

2

2

-

272

-

33

Papua

1

1

-

272

-

Papua Barat

1

1

-

272

-

100

57

272

4,300

No

34 Total IKK

Provinsi

100






93

Lampiran 1. Daftar Penyakit Ikan Penting di Indonesia (KEP DIRJEN Nomor 163/Kep DJPB/2014)


94

Lampiran 2. Lokasi Kabupaten/Kota Target Monitoring penyakit ikan penting di Kawasan Budidaya NO 1

2 3

4

PROVINSI Aceh

Sumatera Utara Sumatera Barat

Riau

KABUPATEN/KO TA Aceh 1 Tenggara 2 Bireun 3 Aceh Timur 4 Aceh Selatan Serdang 5 Bedagai

Blitar Sumenep Tulung Agung

58

Situbondo

59

Sambas

60

Kapuas

61

Banjar

18

8

Pesisir Selatan

19

9

Kampar

62

10

Kuantan Singingi

63

Jambi

12

Muaro Jambi

13

Batanghari

14 15

Bengkulu Utara Bengkulu Selatan

20

21

22

17

OKI

23

18

Ogan Ilir

24

19 20 21

OKU Selatan Banyuasin Musi Rawas Musi Banyuasin Bangka Selatan

64

Kalimantan Utara

66 67

OKU Timur

23

Kalimantan Timur

65

16

22 Kep. Bangka Belitung

55 56 57

Pasaman

6

9

Banyuwangi

7

Bintan

Sumatera Selatan

54

17

11

8

Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan

KABUPATEN/KOTA

Agam

Kepulauan Riau

Bengkulu

PROVINSI

6

5

7

NO

Sulawesi Utara

68

25

Sulawesi Selatan

Kota Tarakan Minahasa Utara

70

Minahasa Tenggara Gorontalo Utara

71

Parigi moutong

72 73 74

Morowali Donggala Tojo Una-Una Pangkajene Kepulauan

69 Gorontalo Sulawesi Tengah

Hulu Sungai Utara Hulu Sungai Selatan Penajam Paser Utara Kutai Kertanegara Bulungan

75 76

Pinrang


95

NO 10

11

PROVINSI Lampung

DKI Jakarta

12

Banten

13

Jawa Barat

14

Jawa Tengah

KABUPATEN/KO 24 Pesawaran TA Tulang 25 Bawang Lampung 26 Selatan Kepulauan 27 Seribu Jakarta 28 Barat Jakarta 29 Timur 30 Tangerang 31 Serang 32 Karawang 33 Subang 34 Indramayu 35 Bogor

16

D.I. Yogyakarta Jawa Timur

26

27

PROVINSI

Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara

28

Bali

29

NTB

KABUPATEN/KOTA 77 Maros 78

Bone

79

Takalar

80

Polewali Mandar

81

Mamuju

82

Bombana

83 84 85 86 87 88

Kolaka Muna Konawe Selatan Tabanan Klungkung Sumbawa

36

Brebes

89

Lombok Tengah

37 38 39 40 41 42

Pemalang Demak Jepara Pati Rembang Klaten

90 91 92 93 94 95

43

Sumbawa Barat Bima Sumba Timur Rote Ndao Lembata Sikka Seram Bagian Barat

44 45 15

NO

46

30

NTT

Boyolali

31

Maluku

96

Banyumas

32

Maluku Utara

97

Kepulauan Sula

98

Halmahera Selatan

Banjarnegar a Gunung Kidul

47

Sleman

48 49 50 51 52 53

Tuban Lamongan Gresik Sidoarjo Pasuruan Probolinggo

33

Papua

99

Kota Jayapura

34

Papua Barat

10 0

Sorong


96

Lampiran 3. Lokasi Kabupaten/Kota Target Monitoring penyakit ikan penting di Kawasan Budidaya


97


98

Lampiran 4. Lokasi Kabupaten/Kota Target Monitoring Lingkungan NO 1

2 3

4

PROVINSI Aceh

Sumatera Utara Sumatera Barat

Riau

KABUPATEN/KOTA 1 2 3 4 5

59

Sambas

60

Kapuas

61

Banjar

18

8

Pesisir Selatan

19

9

Kampar

62

10

Kuantan Singingi

63

12

Muaro Jambi

13

Batanghari

14 15

Bengkulu Utara Bengkulu Selatan

20

21

22

17

OKI

23

18

Ogan Ilir

24

19 20 21

OKU Selatan Banyuasin Musi Rawas Musi Banyuasin Bangka Selatan Pesawaran

24

64

Kalimantan Utara

66 67

OKU Timur

23

Kalimantan Timur

65

16

22

10

Situbondo

Pasaman

Jambi

Kep. Bangka Belitung Lampung

58

7

6

9

Banyuwangi Blitar Sumenep Tulung Agung

17

Bintan

Sumatera Selatan

54 55 56 57

Agam

11

8

Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan

KABUPATEN/KOTA

6

Kepulauan Riau

Bengkulu

PROVINSI

Aceh Tenggara Bireun Aceh Timur Aceh Selatan Serdang Bedagai

5

7

NO

Sulawesi Utara

68

25

Sulawesi Selatan

Kota Tarakan Minahasa Utara

70

Minahasa Tenggara Gorontalo Utara

71

Parigi moutong

72 73 74

Morowali Donggala Tojo Una-Una Pangkajene Kepulauan

69 Gorontalo Sulawesi Tengah

Hulu Sungai Utara Hulu Sungai Selatan Penajam Paser Utara Kutai Kertanegara Bulungan

75 76

Pinrang

77

Maros


99

NO

11

PROVINSI

DKI Jakarta

12

Banten

13

Jawa Barat

14

15

16

Jawa Tengah

D.I. Yogyakarta Jawa Timur

KABUPATEN/KOTA Tulang 25 Bawang Lampung 26 Selatan Kepulauan 27 Seribu 28 Jakarta Barat 29

Jakarta Timur

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Tangerang Serang Karawang Subang Indramayu Bogor Brebes Pemalang Demak Jepara Pati Rembang Klaten

43

NO

26

27

PROVINSI

Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara

KABUPATEN/KOTA 78 Bone 79

Takalar

80

Polewali Mandar

81

Mamuju

82

Bombana

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Kolaka Muna Konawe Selatan Tabanan Klungkung Sumbawa Lombok Tengah Sumbawa Barat Bima Sumba Timur Rote Ndao Lembata Sikka Seram Bagian Barat

28

Bali

29

NTB

30

NTT

Boyolali

31

Maluku

96

44

Banyumas

32

Maluku Utara

97

Kepulauan Sula

45

Banjarnegara

98

Halmahera Selatan

46

Gunung Kidul

33

Papua

99

Kota Jayapura

47

Sleman

34

Papua Barat

100

48 49 50 51 52 53

Tuban Lamongan Gresik Sidoarjo Pasuruan Probolinggo

Sorong

Lampiran 5. lokasi identifikasi/invenstigasi kekerangan 2016 Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker Provinsi dan UPT

100

Lokasi 1

NAD

1

6 7 8 9 10

Aceh Besar Meuraksa) Aceh Besar Krueng Cut) Bireun Aceh Utara Aceh Timur Birim Bayeun & Darul Alam) Sergei Tj Barat Tj Timur Natuna Bintan

11

Lingga

12

Anambas

2 3 4 5 2 3

SUMUT JAMBI

4

KEPRI

Jenis kerang (kec Kerang darah

Blm ada data

(kec Oyster

Blm ada data

Blm ada data Blm ada data (Kec Kerang darah Kec. Kerang bakau

Blm ada data Blm ada data Blm ada data

5 6

BABEL LAMPUNG

13 14 15 16

7

BANTEN

8 9

DKI JABAR

17 18 19 20 21 22 23

Bangka Barat Lampung Selatan Lampung Timur Pesawaran (Ketapang) Pandeglang Serang Kota Serang Jakarta Bekasi Karawang Cirebon

24 25 26 27 28 29 30 31

Brebes Cilacap Demak Pemalang Purworejo Gresik Badung Lombok Utara

10

JATENG

11 12 13

JATIM BALI NTB

Status

&

Blm ada data Kerang darah Kerang darah Siput gonggong Singking; Siput gonggong Singking; Siput gonggong Singking; Siput gonggong K. hijau K. hijau K. hijau K. hijau

Blm Blm Blm Blm Blm

K. hijau K. hijau K. hijau K. hijau K. hijau K. hijau K. Hijau & darah Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Kerang hijau K. hijau Blm ada data

B B B T Blm ada data Blm ada data T

K.

ada ada ada ada ada

data data data data data

Blm ada data Blm ada data B Blm ada data Blm ada data Blm ada data

Blm Blm Blm Blm Blm

ada ada ada ada ada T B Blm ada


data data data data data

data

101

Lokasi

14

15 16

17 18

19 20

KALBAR

KALTIM SULSEL

SULTERA SULUT

MALUKU PAPUA BARAT

32 33 34 35 36 37 38

Lobar Lotim Sumbawa Sumbawa Barat Dompu Bima Kab Pontianak

39

Kab Kubu Raya

40

Kab Bengkayang

41

Kab. Sambas

42

Kab. Kayung utara

43

Kab. Ketapang

44 45

Blm ada data Maros

46 47 48 49 50

Makassar Takalar Blm ada data Minut Bolaang Monongodow Bolaang M. Timur Blm ada data Raja Ampat Kab Sorong

51 52 53 54

Jenis kerang

Status

Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data K. Darah; Kerang tahu K. Darah; Kerang tahu K. Darah; Kerang tahu K. Darah; Kerang tahu K. Darah; Kerang tahu K. Darah; Kerang tahu ? K. Darah & Kerang ? Kerang ? Kerang ? Blm ada data Blm ada data Blm ada data

Blm Blm Blm Blm Blm Blm Blm

Blm Blm Blm Blm

Blm Blm Blm Blm

ada ada ada ada

data data data data

ada ada ada ada ada ada ada

data data data data data data data

Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data Blm ada data B B B Blm ada data Blm ada data Blm ada data ada ada ada ada

data data data data

Keterangan: B T

= = =

Bersih Tercemar Monapolitan

Lampiran 6. Distribusi Sampel Residu Tahun 2016 Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker Provinsi dan UPT

102

No

Provinsi

Komoditas

Jumlah Sampel 2016

1

Aceh

Udang

54

2

Sumatera Utara

Udang

349

Aqua farm Toba

Nila

51

Sumatera Selatan

Udang

48

PT. WM

Udang

36

Lampung

Udang

400

PT. CPB

Udang

19

5

Banten

Udang

10

6

Jawa Barat

Udang

688

7

Jawa Tengah

Udang

76

PT. Aqua Farm Jateng

Nila

30

8

Yogyakarta

Udang

25

9

Jawa Timur

Udang

615

Jawa Timur

Bandeng

496

Jawa Timur

Nila

205

PT. Vaninus

Lele

417

10

Bali

Udang

17

11

Nusa Tenggara Barat

Udang

604

12

Kalimantan Barat

Udang

52

13

Kalimantan Selatan

Udang

40

14

Kalimantan Timur

Udang

52

15

Kalimantan Utara

Udang

78

16

Sulawesi Tenggara

Udang

171

17

Sulawesi Tengah

Udang

54

18

Sulawesi selatan

Udang

257

19

Sulawesi Barat

Udang

26

3 4

JUMLAH SAMPEL TAHUN 2016


4870

103

DISTRIBUSI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) SATKER DIREKTORAT PERBENIHAN

No

Provinsi

Jumlah Unit Pembenihan yang Menggunakan Induk Unggul

Unit Pembenihan Ikan Air Tawar yang Siap Sertifikasi CPIB

Unit Pembenihan Ikan Air Payau yang Siap Sertifikasi CPIB

Unit Pembenihan Ikan Laut yang Siap Sertifikasi CPIB

Jumlah Kawasan Kebun Bibit Rumput Laut

Jumlah Unit Pembenihan Bersertifikat CPIB

TOTAL

600

140

10

10

300

678

8

2

1

15

1

Aceh

2

Sumatera Utara

3

Sumatera Barat

4

Riau

5

Kepulauan Riau

6

Jambi

7

Bengkulu

8

Sumatera Selatan Kep. Bangka Belitung

9

9

5

4

10

10

40

9

4

66

23

5

2

24

5

1

2

5

12

3

-

12

3

1

2

4

3

5

-

27

5

1

6

8

1

1


104

Jumlah RSNI3 yang Tersedia

Jumlah Produksi Calon Induk dan Induk Unggul/UPTUPTD

Jumlah Diseminasi Teknologi Terapan Bidang Perbenihan

9

1,000,000

31

10

Lampung

11

DKI Jakarta

12

Banten

13

Jawa Barat

14

Jawa Tengah

15

D.I. Yogyakarta

16

Jawa Timur

17

Kalimantan Barat

18 19

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan

20

Kalimantan Timur

21

Kalimantan Utara

22

Sulawesi Utara

23

Gorontalo

24

Sulawesi Tengah

25

Sulawesi Selatan

40

9

17

2

2

7

34

4

2

16

29

7

4

30

45

10

2

57

62

12

3

60

39

9

45

10

26

6

41

12

3

12

19

5

9

2

2

1

5

1

28 1

3

7

69

4

15

1

5

13

1

8

2

1

8

5

3

1

6

4

5

1

13

3

65

9

23

59

2


105

26

Sulawesi Barat

27

Sulawesi Tenggara

28

Bali

29

NTB

30

NTT

31

Maluku

32

Maluku Utara

33

Papua

34

Papua Barat JUMLAH

3

1

4

2

15

3

20

17

23

5

4

14

17

4

18

17

4

1

38

5

7

2

16

5

3

1

16

2

3

1

20

4

3

1

16

3

4

140

10


10

106

279

678

0

0

0

Lampiran Format Laporan Produksi Induk dan Benih

No

Kabupaten/Kota

Jumlah Unit Pembenihan

Komoditas

Jumlah Induk

Jumlah Benih (ekor)

1 2 3 dst


107

Keterangan

DISTRIBUSI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) SATKER KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA

No

Satuan Kerja (Satker)

1.Jumlah perencanaan penataan kawasan perikanan budidaya (kab/kota; non kumulatif)

20

A 1

Pusat DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA PERIKANAN BUDIDAYA

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

UPT BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR TAWAR LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDAYASUKABUMI (BLUPPB) KARAWANG BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM BALAI BESAR PENGEMBANGAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR BALAI BUDIDAYA LAUT AMBON BALAI BUDIDAYA LAUT LOMBOK LOKA PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM BALAI BUDIDAYA LAUT BATAM

2. Jumlah perencanaan detail dan/atau pembangunan kawasan perikanan budidaya (kawasan;non kumulatif) 34

20

34

-

-

3. Jumlah hasil perekayasaan sub bidang pembangunan kawasan budidaya (paket teknologi; non kumulatif)

4. Jumlah diseminasi sub bidang pembangunan kawasan budidaya (paket; non kumulatif)

5. Jumlah kawasan budidaya yang prasarananya mampu operasional secara tepat guna (kawasan; non kumulatif)

3

13

34

3 1

13 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

6. Jumlah kelompok partisipatif yang melakukan 7. Jumlah penerima manfaat pemeliharaan peralatan dan mesin perikanan infrastrukturnya budidaya (kelompok; non kumulatif) secara efektif (kelompok; non kumulatif) 235

34

95

-

-

1 1


500 KJA

108

323

102 Excavator

98 Kincir

63

8. Jumlah RSNI 3 bidang sarana dan prasarana perikanan budidaya yang disusun (judul; non kumulatif)

9

9. Jumlah Kab/kota yang memenuhi syarat sebagai minapolitan berbasis perikanan budidaya (Kab/kota; kumulatif)

10. Jumlah stakeholder utama yang terlibat mendukung kawasan minapolitan (stakeholder; kumulatif)

100

2

9 98

-

-

Lampiran Rencana Lokasi Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) No 01

Propinsi Aceh

Kabupaten 1 Aceh Timur

2 Bireun

3 Aceh Utara

4 Pidie

5 Pidie Jaya 6 Aceh Besar 7 Aceh Tamiang 02

Sumatera Utara

8 Serdang Bedagai 9 Langkat

03

Sumatera Selatan

10 OKI 11 Banyuasin

04

Lampung

12 Tulang bawang 13 Lampung selatan

14 Lampung timur 15 Tanggamus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Kecamatan Peureulak Idi rayeuk Peudawa Samalanga Simplang mamplam Jeunieb Tanah jambo aye Seunuddon Baktiya Bandar baru Panteraja Meureudu Muara tiga Bandar baru Lhoong Seulimum Manyak payed Banda mulia Pantai Cermin Perbaungan Brandan Barat Babalan Pangkalan Susu Tulung selapan Air Sugihan Muara sugihan Muara telang Rawajitu timur Dente Teladas Sragi Ketapang Sidomulya Labuhan Maringai Pasir sakti Kelumbayan


109

05

Banten

16 Serang

17 Tanggerang 06

Jawa Barat

18 Subang

19 Karawang

20 Indramayu

21 Cirebon

22 Bekasi 07

Jawa Tengah

23 Brebes

24 Demak

25 Pemalang

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Cukuh balak Tirtayasa Pontang Tanara Mauk Kronjo Pusakanagara Blanakan legonkulon Pakisjaya Batujaya Cibuaya

Sukra Cantigi Krangkeng

Kapetakan Gunungjati Losari

Muaragembong Tarumajaya Wanasari Brebes Bulakamba

Bonang Sayung Wedung Pemalang Taman Petarukan


110

26 Jepara 27 Pati 28 Rembang 29 Kendal

30 Pekalongan

08

Jawa Timur

31 Kota Pekalongan 32 Tuban

32 Lamongan 33 Gresik

34 Sidoarjo 35 Pasuruan

36 Probolinggo

37 Banyuwangi

38 Situbondo

09

NTB

39 Sumbawa

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

Kedung Tahunan Tayu Juwana Kaliori Sluke Rowosari Patebon Brangsong Siwalan Wonokerto Tirto Pekalongan utara Bancar Tambakboyo Jenu Brondong Paciran Ujung pangkah Sidayu Bungah Sedati Jabon Bangil Kraton Rejoso Tongas Dringu Paiton Wongsorejo Kabat Bangurejo Banyuputih Kendit Besuki Plampang Maronge Utan


111

40 Lombok Tengah

42 Dompu 43 Lombok Barat 44 Bima

10 Kalimantan Barat

45 Sambas

46 Pontianak 47 Bengkayang 48 Ketapang 11 Kalimantan Tengah

12 Kalimantan Selatan

49 Seruyan 50 Pulang Pisau 51 Kapuas 52 Kota Baru 53 Barito kuala 54 Tanah Lumbu

55 Tanah Laut

13 Kalimantan Timur

56 Paser

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Pujut Praya timur Wawo Pekat Huu Labuapi Lembar

Pemangkat Jawai Mempawah hilir Sungai kunyit Jagoi Babang Siding Benua Kayong Muara Pawan Seruyan Hilir Kahayan Kuala Kahayan Tengah Kapuas Kuala Kelumpang Selatan Kelumpang Utara Tabunganen Satui Kusan Hilir Batu Licin Kupau Takisung Kintap Tanjung Harapan Longikis Tanah Grogut


112

57 PPU 58 Kutai Kartanegara

59 Berau

60 Kutai Timur 14 Kalimantan Utara

61 Bulungan 62 Kota Tarakan 63 Tana Tidung 64 Nunukan

15 Sulawesi Barat

65 Mamuju

66 Polewali Mandar

67 Mamuju Utara 68 Majene

16 Sulawesi Tengah

69 Parigimoutong

70 Donggala

17 Sulawesi Selatan

Morowali 71 Maros 72 Pangkep

148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

Babulu Laut penajam Marang Kayu MA. Badak MA. Jawa Batu Putih Sambaliung Talisayan Sangkulirang Sandaran Tanjung Selor Tanjung Palas Tarakan Utara Sesayap Hilir Tanah Lia Sebuku Sembakung Tapalang Tapalang Barat Sampaga Kec. Binuang Kec. Tinambung Kec. Wonomulyo Tikke Raya Sarudu Sendana Pamboang Malunda Kasimbar Palasa

178 179

Banawa Labuan

180 181 182 183

Kec. Bontoa Kec. Lau Minasatene Labakkang


113

73 Pinrang

74 Barru 75 Luwu

76 Luwu Timur 77 Bone

78 Takalar

79 Jeneponto 80 Luwu Utara 81 Palopo 82 Bulukumba 15

Sulawesi Tenggara

83 Kolaka

84 Bombana

85 Kolaka Utara

184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221

Ma’rang Duampanua Suppa Lanrisang Tanenet rialau Sopeng Riaja Belopa Kamanre walenrang timur Burau Malili Kajuara Salomekko

Mangarabombang Mappakasunggu Galesong Selatan Bangkala Barat Arungkeke Bone-bone Malangke Tambulara Salutallu

Wolo Samaturu

Poleang Poleang Barat

Watunohu Pakue


114

86 Muna

87 Konawe Utara

88 Konawe 89 Konawe Selatan

222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235

Kabawo Tiworo Tengah Kabangka Lasolo Sawa Bondoala Kapolala Tinanggea Palangga Selatan Laeya

Keterangan Jumlah lokasi 89 kabupaten/kota Jumlah kecamatan 235 1 paket PITAP @ Rp. 300 jt total anggaran yang dibutuhkan Rp. 70 Milyar 1 paket panjang saluran yang bisa direhab 3,5 km ; total panjang saluran yang direhab 724,5 km Pekerjaan dilaksanakan secara swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok 1 kelompok pengelola irigasi perikanan (POKLINA) untuk 1 kecamatan


115


116

Pedoman Penyusunan RKA-KL TA Ditjen Perikanan Budidaya Satker Provinsi dan UPT

Recommend Documents