PEDOMAN PENYUSUNAN L A K I P BPS
BADAN PUSAT STATISTIK
2011
DAFTAR ISI hal Daftar Isi Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV
Bab V
Pendahuluan A Tujuan dan Manfaat LAKIP
i 1
B
2
Pengertian
C Dasar Hukum D Persyaratan Pelaksanaan AKIP E Tujuan Instruksional Umum F Tujuan Instruksional Khusus Perencanaan Strategis A Komponen Rencana Strategis B Formulir Rencana Strategis C Indikator Kinerja Utama D Formulir Indikator Kinerja Utama Perencanaan Kinerja A Komponen Rencana Kinerja B Formulir Rencana Kinerja Tahunan Pengukuran Kinerja A Kerangka Pengukuran Kinerja B Formulir Pengukuran Kinerja C Evaluasi Kinerja D Analisis Akuntabilitas Kinerja Pelaporan A Penaggung Jawab Penyusunan LAKIP B Prinsip-prinsip LAKIP C Format dan Isi LAKIP D Penyajian E Waktu Penyampaian LAKIP F Mekanisme Pelaporan
4 4 4
6 7 9 9 11 12 14 15 16 17 19 19 20 23 23 24
i
I. PENDAHULUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah media akuntabilitas yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban melaporkan kinerja lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan
(stakeholder).
Laporan disampaikan secara periodik memuat informasi yang diperlukan oleh pihak pemberi amanah atau pihak yang mendelegasikan wewenang. LAKIP secara formal merupakan pertanggungjawaban dan sebagai bahan evaluasi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menentukan perbaikan kinerja yang berkesinambungan. Penyusunan LAKIP BPS merupakan perwujudan akuntabilitas dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya. LAKIP merupakan laporan evaluasi capaian terhadap sasaran strategis dan rencana kerja yang menunjukkan keberhasilan
dan
kegagalan
pelaksanaan
misi
organisasi.
Laporan
tersebut
menggambarkan kinerja BPS melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Pengukuran Kinerja. Sebagai sebuah sistem juga termasuk pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja instansi serta mekanisme pelaporannya. Pedoman Penyusunan LAKIP BPS ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada Satuan Kerja dan Unit Kerja yang harus membuat laporan akuntabilitas sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaaan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengindahkan prinsip Kepemerintahan yang Baik. Selain bertujuan agar Satuan Kerja instansi vertikal BPS di daerah dan unit kerja eselon I dan eselon II BPS di pusat dapat menyusun LAKIP dengan baik dan benar secara keseluruhan. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja serta pelaksanaan Pengukuran Kinerja sebagai bagian sistem akuntabilitas yang tidak terpisahkan.
A. Tujuan dan Manfaat LAKIP Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk menyampaikan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah. Dengan demikian, LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk 1
mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapainnya berkaitan dengan mandat yang yang diterima instansi pemerintah tersebut. Penyampaian LAKIP secara hierarki juga bertujuan untuk memenuhi antara lain : (a) Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAKIP ini lebih menonjolkan akuntabilitas manjerialnya; (b) Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksaaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, dalam rangka pelaksnaan misi instansi; (c) Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
Manfaat LAKIP yang disusun oleh instansi pemerintah diantaranya adalah: (a) Meningkatkan akuntabilitas. Kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi; (b) Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah, antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan instansi tersebut; (c) Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi; (d) Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan ynag transparan dan dapat dipertanggungjwabkan kepada masyarakat; (e) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan resposif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
B. Pengertian 1. Instansi Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan RI yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari : Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut), Kepolisian RI, 2
Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri,
Kejaksaan Angung, Perangkat
Pemrintahan Provinsi, Perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara. 2. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung-jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 3. Kinerja Instasi Pemerintah
adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran
ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan Strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan. 4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melaului sistem pertanggung-jawaban secara periodik. 5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan Strategis, perencanaan kinerja, dan pelaporan kinerja. 6. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Proses ini menghasilkan suatu rencana Strategis instansi
pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. 7. Perencanaan Kinerja merupakan
proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator
kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. 8. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan starteji instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka
3
mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana Strategis. 9. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.
C. Dasar Hukum 1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 3. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/99 yang disempurnakan dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
D. Persyaratan Pelaksanaan AKIP Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara. 2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan. 3. Menunjukan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 4. Berorientasi pada pencapaian visi, misi, hasil dan manfaat yang diperoleh. 5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat. 6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
E. Tujuan Instruksional Umum Setelah membaca dan memahami pedoman ini diharapkan Satuan Kerja instansi vertikal BPS di daerah dan Unit Kerja eselon I dan eselon II BPS di pusat mampu menyusun LAKIP dengan baik dan benar secara keseluruhan.
F. Tujuan Instruksional Khusus
Setelah membaca buku pedoman LAKIP ini diharapkan BPS Provinsi/Kabupaten/ Kota unit kerja eselon I dan eselon II BPS Pusat mampu : 4
1. Memahami pedoman penyusunan LAKIP; 2. Menyusun LAKIP dengan baik dan benar secara keseluruhan; 3. Sebagai pedoman kepada staf lainnya yang kelak akan ditugaskan dalam penyusunan LAKIP; 4. Sebagai nara sumber dalam penyusunan LAKIP didaerah
5
II. PERENCANAAN STRATEGIS A. Komponen Rencana Strategis Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat/berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). 1. Visi, adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Rumusan visi hendaknya: (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi; (b) memberikan arah dan fokus Strategi yang jelas; (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi yang terdapat dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasi; (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. 2. Misi, adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Misi instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta terkait dengan kewenangan yang dimiliki dari peraturan perundangan suatu kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strateji yang telah dipilih. Perumusan
misi
harus
memperhatikan
masukan
pihak-pihak
yang
berkepentingan
(stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan Strategis. Rumusan itu hendaknya mampu : (a) melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholders. 3. Tujuan, adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi 6
serta didasarkan pada isi-isu dan analisis Strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. 4. Sasaran, adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Dalam
sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikaktor sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana Strategis. 5. Strategi, adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakankebijakan dan program-program. (a) Kebijakan, merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. (b) Program, adalah kumpulan kegiatan yang sistematis atau terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam
rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan. 6. Indikator Kinerja, adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tingkat perencanaan (exante), tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post)
B. Formulir Rencana Strategis (RS) Formulir ini digunakan untuk memudahkan penyusunan rencana Strategis sebagaimana diuraikan diatas yang menunjukkan keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program. Berikut ini Formulir RS dengan contoh pengisiannya
7
Formulir RS Rencana Strategis Tahun 2010 s/d 2014 Instansi
: BPS Kabupaten Bogor
Visi
: BPS Kab. Bogor Penyedia Statistik Berkualitas
Misi
: (1) Menyediakan data statistik secara lengkap, akurat dan mutakhir.
Tujuan I : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas Sasaran Startegis Uraian (2)
Indikator Kinerja (3)
Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat dan tepat waktu
Persentase pemasukan dokumen/respon rate dari kegiatan statistik rumah tangga
Cara mencapai tujuan dan sasaran Kebijakan (4) Mempelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif
Program (5) Penyediaan dan pelayanan informasi statistik
Persentase pemasukan dokumen/respon rate dari kegiatan statistik perusahaan
Cara Pengisian : Tahun
:
Ditulis tahun Renstra.
Instansi
:
Ditulis nama instansi.
Visi
:
Tulis Visi instansi ybs.
Misi
:
Ditulis Misi instansi.
Kolom (1)
:
Ditulis uraian tujuan yang ditetapkan untuk merealisasi misi,mengidentifikasi sasaran dan kebijakan serta program yang akan dilaksanakan. .
Kolom (2)
:
Ditulis uraian sasaran dalam rangka operasionalisasi tujuan yang telah ditetapkan.
Kolom (3)
:
Ditulis indikator sasaran, dapat berupa keluaran (out puts) atau hasil (out comes). Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator.
Kolom (4)
:
Ditulis uraian kebijakan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan.
Kolom (5)
:
Ditulis nama program yang dilaksanakan oleh instansi sesuai kebijakan dan sasaran yang akan dicapai.
Kolom (6)
:
Ditulis berbagai keterangan yang berkaitan dengan Renstra, seperti keterkaitan antara komponen Renstra dan sebutkan sektor atau instansi lain atau pihak lain yang terkait (kerjasama)
8
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor:
Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mewajibkan Menteri/Pimpinan lembaga menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Kementerian/Lembaga dan unit organisasi setingkat eselon I serta unit kerja mandiri dibawahnya. Penetapan oleh pimpinan tertinggi suatu instansi pemerintah sangat penting untuk mengikat komitmen seluruh jajaran menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan masing masing tingkatan organisasi. Kinerja utama dari instansi pemerintah adalah perihal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
D. Formulir Indikator Kinerja Utama Formulir ini digunakan untuk memudahkan penyusunan indikator kinerja yang utama sebagaimana diuraikan diatas yang menunjukkan keterkaitan sasaran strategsi yang ada di resntra dengan core business (kinerja utama). Di bawah ini Formulir IKU dengan contoh pengisiannya.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (Peraturan Kepala BPS Nomor 21 Tahun 2010) No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
(1)
(2)
(3)
Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
Persentase penyajian/release data dan informasi statistik ekonomi makro hari kerja pertama setiap bulan
1.
Persentase penyajian/release data Produk Domestik Bruto Triwulanan hari kerja kelima setiap triwulan Persentase pemasukan dokumen/respon rate dari kegiatan statistik rumah tangga Persentase pemasukan dokumen/respon rate dari kegiatan statistik perusahaan Jumlah judul publikasi Statistik Ekonomi makro
9
Cara Pengisian : Kolom (1)
:
No, adalah no urut dari sasaran strategis.
Kolom (2)
:
Sasaran Strategis, adalah uraian sasaran yang ada pada renstra yang akan dijabarkan indikator kinerja utamanya.
Kolom (3)
:
Indikator Kinerja Utama, adalah pemilihan dan penetapan
indikator
kinerja
utama
yang
harus
memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup
memadai
guna
pengukuran
kinerja
unit
organisasi yang bersangkutan yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapt dikuantifikasi dan diukur.
10
III. PERENCANAAN KINERJA Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. A. Komponen Rencana Kinerja Adapun komponen rencana kinerja meliputi : 1. Sasaran,
adalah sasaran yang sama dimuat pada dokumen Renstra beserta uraian
indikatornya, selanjutnya ditetapkan rencana tingkat capaiannya (targetnya). 2. Program, yang berada dalam lingkup kebijakan sebagaimana tertuang dalam strategi yang diuraikan pada dokumen Renstra. 3. Kegiatan, adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya. 4. Indikator Kinerja, adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan dikategorikan dalam kelompok : a. Masukan (Inputs) : yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan dan program untuk menghasilkan output, seperti : dana, SDM, waktu, material, teknologi dsb. b. Keluaran (outputs) : adalah segala sesuatu berupa produk/jasa sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan, seperti jumlah dokumen, Rumah Tangga, Perusahaan hasil pencacahan, publikasi, Tabel, Laporan, Website, dsb. c. Hasil (outcomes) : merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, seperti : jumlah publikasi, laporan, peta yang di butuhkan pengguna data, jumlah masyarakat yang mengakses data BPS, peningkatan dan pemahaman pengguna data Statistik Tenaga Kerja, tercapainya kompetensi aparatur pegawai golongan II yang berbasis kinerja, dsb d. Manfaat (benefits) : kegunaan suatu keluaran(outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti fasilitas website yang dapat diakses, publikasi, laporan, peta yang dimanfaatkan pengguna data untuk keperluannya, dsb. 11
e. Dampak (impacts) : ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum pada masyarakat. Penetapan indikator kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud hendaknya harus : (1) spesifik dan jelas; (2) dapat diukur secara obyektif; (3) relevan dengan tujuan dan sasaran; dan (4) tidak bias. B. Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bentuk dan cara serta contoh pengisian formulir RKT adalah sbb : Rencana Kinerja Tahunan BPS Kabupaten Bogor Tahun 2010 Tujuan I: Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas Sasaran Strategis (1) Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
Indikator Kinerja
Target
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Persentase pemasukan dokumen/respon rate dari kegiatan statistik rumah tangga
100 %
Penyediaan dan pelayanan informasi statistik Provinsi
Jumlah responden Survei Pola Distribusi Perdagangan
Responden
123
Responden
43
Persentase pemasukan dokumen/respon rate dari kegiatan statistik perusahaan
80 %
Jumlah responden Survei Transportasi
Jumlah judul publikasi statistik ekonomi
Kegiatan
Indikator Output
Satuan
Target (7)
1
Cara Pengisian : Tahun
:
Ditulis tahun laporan.
Kolom (1)
:
Ditulis uraian sasaran yang telah ditetapkan dan direncanakan untuk tahun ybs sesuai dalam dokumen Renstra.
Kolom (2)
:
Ditulis indikator kinerja yang mengindikasikan tercapainya sasaran sebagaimana dirumuskan pada dokumen Renstra. Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator kinerja.
Kolom (3)
:
Ditulis rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator sasaran.
target harus ditetapkan secara realistis sesuai dengan kemampuan yang dimiliki instansi pemerintah. 12
Kolom (4)
:
Ditulis nama kegiatan yang dilaksanakan tahun bersangkutan sesuai DIPA.
Kolom (5)
:
Ditulis uraian indikator kegiatan berdasarkan kelompok indikator kegiatan.
Kolom (6)
:
Ditulis satuan dari setiap indikator kinerja kegiatan.
Kolom (7)
:
Ditulis rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator kegiatan.
13
IV PENGUKURAN KINERJA Sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengukuran Kinerja memegang peranan yang sangat penting. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak dapat dipertanggungjawabkan jika tidak dilengkapi dengan informasi mengenai hasil-hasil yang telah diperoleh. Pengukuran Kinerja dalam pemerintahan bukanlah suatu aktivitas yang baru. Setiap Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja, dan unit pelaksana tugas telah diprogram untuk menyampaikan
informasi
berupa
laporan
berkala
(triwulanan/semesteran/tahunan)
atas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Namun pelaporan ini lebih berfokus kepada input (masukan), misalnya jumlah tenaga (SDM), anggaran dan material yang terserap dalam program kegiatan. Melalui Pengukuran Kinerja maka fokus dari pelaporan bergeser dari besarnya sumber daya yang dialokasikan ke hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya tersebut.
A. Kerangka pengukuran Kinerja Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja dan data kinerja, baik data internal maupun eksternal yang berasal dari luar instansi. Pengumpulan data diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna untuk pengambilan keputusan.
Pengumpulan data kinerja
meliputi indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil yang secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Secara konseptual terdapat 4 tahap yang harus dipahami untuk melakukan pengukuran kinerja, yaitu: 1. Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kinerja 2. Penetapan Indikator Kinerja 3. Pengembangan Sistem Pengukuran Data 4. Penyempurnaan Ukuran Kinerja
Gambar dan uraian dari masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut:
14
Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai perencanaan strategis, dan perencanaan kinerja yang di dalamnya juga membahas penetapan indikator kinerja serta pengembangan sistem pengumpulan data.
B. Formulis Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja BPS Kabupaten Bogor Tahun 2010 Tujuan I: Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas Sasaran Strategis (1) Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
Indikator Kinerja (2)
Target (3)
(4)
Tingkat Pencapaian (5)
Realisasi
Persentase pemasukan dokumen/respon rate dari kegiatan statistik rumah tangga
100 %
92 %
92 %
Persentase pemasukan dokumen/respon rate dari kegiatan statistik perusahaan
80 %
60 %
75 %
1
100 %
Jumlah judul publikasi statistik ekonomi
1
Program (6) Penyediaan dan pelayanan informasi statistik
Cara Pengisian : Kolom (1) s/d Kolom (3) diisi sesuai dengan yang ada pada Formulir RKT Kolom (4) : Ditulis realisasi dari masing-masing indikator kinerja Kolom (5) : Ditulis persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing15
masing indikator kinerja kegiatan. Adapun cara perhitungannya perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi sbb: a Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :
b. Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sbb.:
Kolom (6)
:
Ditulis nama program sesuai Renstra
C. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas di masa mendatang. Sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran. Evaluasi memerankan fungsi untuk memberikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, program dan kegiatan, yaitu mengenai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai. Dengan evaluasi dapat diungkapkan mengenai pencapaian suatu tujuan, sasaran dan target tertentu. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi kinerja secara reguler dan evaluasi kinerja secara adhoc. Kedua pelaksanaan evaluasi tersebut dalam prakteknya sering dilakukan jika pimpinan instansi atau pengguna informasi menginginkan hasil evaluasi yang lebih baik. 1. Evaluasi Kinerja secara Reguler Evaluasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari sistem yang sudah ada di dalam organisasi instansi (sistem yang digunakan untuk monitoring). Evaluasi dengan cara ini dapat disebut evaluasi kinerja secara sistemik, artinya, sistem pengukuran kinerja dan monitoring kinerja dibangun terlebih dahulu baru kemudian dilakukan evaluasi selama program kegiatan berjalan (on going evaluation) atau dilakukan evaluasi secara periodik. Evaluasi kinerja secara reguler dilakukan mengikuti sistem manajemen yang memang dimaksudkan agar pucuk pimpinan dapat mengendalikan/mengontrol kegiatandan program dalam organisasi. Oleh karena itu dalam evaluasi ini diperlukan: a. Perencanaan yang baik untuk dijadikan dasar/acuan pengukuran 16
b. Indikator kinerja harus mutlak dapat diukur, diobservasi, dapat diverifikasi dan dihitung pencapaiannya. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan kegiatan/program
pada
awal
perencanaan
sudah
dapat
ditetapkan
target-target
pencapaiannya. c. Bagi pihak yang mengevaluasi perlu mengkonfirmasi kembali berbagai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai berikut indikatornya, dan bagaimana memperoleh data yang diperlukan. 2. Evaluasi Kinerja secara Ad hoc Evaluasi ini khusus dilakukan untuk memenuhi tujuan tertentu yang belum diperoleh dari evaluasi kinerja reguler. Evaluasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data baik dari dalam maupun luar organisasi (dengan survei tertentu). Evaluasi kinerja secara ad hoc merupakan studi atau kajian terhadap kinerja organisasi dapat dilakukan secara lebih luas yang meliputi berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja organisasi. Evaluasi yang dilaksanakan secara ad hoc ini dapat dilakukan terhadap kegiatan, program, maupun kebijakan yang bersifat lintas bagian dalam organisasi, atau bahkan lintas organisasi instansi. Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi: a. Evaluasi kinerja tidak terlepas dari hasil perhitungan formulir Pengukuran Kinerja; b. Evaluasi kinerja memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan program serta strategi pemecahan masalah yang dilaksanakan; c. Membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan atau dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya juga dengan standar yang seharusnya.
D. Analisis Akuntabilitas Kinerja Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan, meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan instansi pemerintah dalam melaporkan kinerjanya:
17
1. Melaporkan pelaksanaan program dan hasil yang telah dicapai, dalam hal ini kegiatankegiatan utama yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan program dapat dipaparkan. 2. Dilakukan riviu terhadap sasaran-sasaran organisasi instansi apakah berhasil dicapai atau tidak. Jika instansi beranggapan dapat mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, sampai sejauh mana pencapaian itu. 3. Diungkapkan beberapa indikator penting yang menjadi ukuran keberhasilan instansi, seberapa
jauh capain indikator kinerja itu. Dan jika terdapat indikator penting
ternyata cukup banyak perlu dipilih yang paling menggambarkan keberhasilan instansi yang bersangkutan. 4. Perlu diungkapkan faktor-faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan instansi. Pengungkapan ini sangat perlu agar dapat diketahui mengapa keberhasilan instansi belum terwujud atau untuk mempertahankan dan menungkatkan keberhasilan di masa yang akan datang.
18
V. PELAPORAN Setiap
instansi
pemerintah
berkewajiban
untuk
menyiapkan,
menyusun
dan
menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan amanahnya, laporan ini berfungsi sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk mewujudkan hal tersebut, instansi pemerintah hendaknya dapat menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan Sistem AKIP. Dalam LAKIP, instansi pemerintah menjelaskan mengenai komitmen kinerja yang harus dicapainya selama lima tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan.
A. Penanggung Jawab penyusunan LAKIP Penanggung jawab penyusunan LAKIP adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melakukan dukungan administratif di instansi masing-masing.
Pimpinan
instansi, sebagaimana tersebut dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dapat menentukan tim kerja yang bertugas membantu penanggungjawab LAKIP. B. Prinsip-prinsip LAKIP Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat, dan transparan. Disamping itu, perlu pula diperhatikan : 1. Prinsip lingkup pertanggungjawaban. Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan. 2. Prinsip prioritas. Yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawab intansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindaklanjutnya. 3. Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.
19
Dalam hubungan ini, perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat, dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan.
C. Format dan Isi LAKIP Untuk keseragaman pelaporan dan memudahkan dalam penilaian dan evaluasi LAKIP, maka format dan isi LAKIP di lingkungan BPS dengan mengacu pada pedoman penyusunan LAKIP dari LAN agar mengikuti format/out line laporan akuntabilitas dibawah ini :
DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 1.3 Landasan Hukum Bab II Rencana Strategis 2.1 Rencana Strategis ……..
Bab III
Bab IV
i ii iii 1 ...... ...... ...... ...... ......
2.2
Indikator Kinerja Utama ……
......
2.3
Rencana Kinerja Tahunan …….
......
2.4
Anggaran Tahun …….
......
2.5
Penetapan Kinerja Tahun …….
......
Akuntabilitas Kinerja 3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun ……..
...... ......
3.2
Evaluasi Kegiatan Tahun ………
......
3.3
Akuntabilitas Keuangan Tahun ………
......
4.1
Tinjauan Umum
...... ......
4.2
Permasalahan dan Kendala
......
4.3
Saran Tindak Lanjut
......
Struktur Organisasi
......
2
Rencana Strategis (RS)
......
3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
......
Penutup
Lampiran-lampiran : 1
20
4
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
......
5
Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS)
......
6
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
......
7
Sumber Daya Manusia (SDM)
......
8
Mailling List Publikasi
......
Penjelasan format dan isi Lakip :
Ringkasan Eksekutif. Pada bagian ini secara singkat memuat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan pencapainnya serta kendala-kendala yang dihadapi, disamping itu juga menyebutkan langkahlangkah mengatasi kendala tersebut juga antisipasi untuk tahun yang akan datang. Pendahuluan. Pada bagian ini menjelaskan hal-hal umum tentang instansi seperti : kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan BPS Provinsi/Kab./Kota, serta landasan hukum, struktur organisasi dan uraian singkat yang dibebankan pada instansi. Rencana Strategis (Renstra). Renstra merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Renstra memuat mulai dari (1) visi, (2) misi, (3) tujuan, (4) sasaran, (5) strategi yang dijabarkan kedalam (a) kebijakan-kebijakan dan (b) program-program kerja instansi. Secara mendasar renstra yang
dibuat BPS Daerah harus merujuk dan sesuai dengan Renstra BPS Pusat. Uraian renstra yang dituangkan dalam LAKIP sesuai Formulir RS, seperti contoh pada ulasan bab renstra sebelumnya Rencana Kinerja (Renja). Disajikan rencana kinerja tahun yang bersangkutan yaitu kegiatan-kegiatan yang ada pada setiap program sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan indikator keberhasilan pencapaiannya. Dalam menyusun kegiatan-kegiatan yang ada cukup dimuat kegiatan utamanya, kegiatan dapat dilihat seperti pada Buku Juknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran BPS di Daerah sehingga hal-hal yang kurang penting seperti yang ada pada rincian DIPA tidak membebani dalam penyusunan LAKIP, pengisian pada Formulir RKT sesuai contoh pada ulasan bab perencanaan kinerja sebelumnya. Akuntabilitas Kinerja Pada bagian ini diuraikan tiga hal yaitu Analisis Pencapaian Kinerja, Evaluasi Kegiatan, dan akuntabilitas Keuangan.
21
Pengukuran Kinerja Pada Pengukuran Kinerja intinya membandingkan sesuatu kegiatan dengan alat ukur yang berupa
Indikator
Kinerja
atau
Ukuran
Kinerja,
tujuannya
untuk
menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Penetapan Kinerja (PK), indikator yang sebaiknya yang jelas, relevan dan mudah diukur serta ada datanya, misalkan jumlah dokumen, Rumah Tangga, Perusahaan hasil pencacahan, publikasi, Tabel, Laporan dsb., tetapi jangan yang sulit dan tidak ada datanya untuk kegiatan tersebut. Disamping itu hasil kerjasama kegiatan statistik dengan pihak lain juga sebaiknya dapat dimasukan sebagai prestasi tambahan tersendiri dari instansi yang bersangkutan, tentunya dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan segi fisik maupun administrasi keuangannya. Pada Pengukuran Kinerja dimaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran apakah menunjukkan keberhasilan atau kegagalan suatu program yang telah ditetapkan, pengukuran capaian sasaran. Evaluasi Kinerja : bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Disamping itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan (1) analisis efisiensi suatu kegiatan dengan membandingkan output dan inputnya, (2) mengukur tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat dan dampak, serta (3) membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan atau dengan kinerja tahuntahun sebelumnya dst. Kegiatan-kegiatan yang berubah, tidak dapat dilaksanakan, tidak tercapai maksimal, atau melampaui target yang direncanakan pada Renja agar dijelaskan sebab dan kendala yang dihadapi. Analisis Akuntabilitas Kinerja : analisis pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan, meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Akuntabilitas Keuangan :
menyajikan alokasi dan realisasi anggaran pelaksanaan
kegiatan/program serta analisis terhadap indikator kinerja efisiensi dan hasil capaian kinerja instansi. Disamping itu juga dapat diuraikan perkembangan anggaran dengan membandingkan tahun sebelumnya.
22
Contoh tabel realisasi anggaran belanja dengan akuntabilitasnya terhadap hasil capaian kinerja program instansi, sbb:
Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2010
Unit Kerja: ………………. No. (1) 1 2 3
Program (2) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas-tugas Lainnya BPS Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik JUMLAH
Pagu 2010
Realisasi s/d 30 Juni 2010
Realisasi s/d Desember 2010
(3)
(4)
(5)
Rp. … … … …
Rp. … … … … (…%)
Rp. … … … … (…%)
Rp. … … … …
Rp. … … … … (…%)
Rp. … … … … (…%)
Rp. … … … …
Rp. … … … … (…%) Rp. … … … … (…%)
Rp. … … … … (…%) Rp. … … … … (…%)
Rp. … … … …
Penutup Mengemukakan 3 (tiga) hal yaitu; tinjauan umum tentang keberhasilan, kegagalan,
permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja instansi serta saran tindak lanjut dengan strategi pemecahan masalah. Lampiran-lampiran. Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan, gambar dan aspek pendukung sebaiknya ditempatkan pada lampiran-lampiran, selengkapnya seperti : Struktur Organisasi, Form Rencana Strategis (RS), Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Form Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS), Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Sumber Daya Manusia (SDM), dan Hasil Publikasi. D. Penyajian Untuk keseragaman penyajian LAKIP agar mematuhi ketentuan yang ada. LAKIP adalah
laporan resmi hasil kinerja kegiatan instansi pemerintah, untuk itu Cover tidak boleh dimuat gambar apapun kecuali lambang Garuda Pancasila dan Logo BPS, jika ingin memuat gambar profil instansi dapat dimuat pada lembar Lampiran. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas Kuarto HVS 80 gram, posisi cetak vertikal, kertas cover dan pewarnaan bebas E. Waktu Penyampaian LAKIP LAKIP merupakan media pertanggungjawaban dan juga menjadi bahan evaluasi untuk menilai kinerja instansi pemerintah, maka LAKIP harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara 23
periodik, LAKIP harus disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
F. Mekanisme Pelaporan Mekanisme pelaporan LAKIP dari Satuan Kerja instansi vertikal BPS di daerah dan unit kerja eselon I dan eselon II BPS pusat disampaikan kepada Kepala BPS RI dengan tembusan ke Sekretariat Utama, selanjutnya akan dilakukan penilaian dan evaluasi. Hasil evaluasi LAKIP akan disampaikan kepada kepala BPS RI dengan tembusan ke Menpan.
LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. LAKIP setidaknya berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya yang menggambarkan mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi tujuan, dan sasaran organisasi. Lakip merupakan media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasanya atau pemberi wewenang, yang akhirnya bermuara kepada Presiden untuk selanjutnya menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat.
24
