PEDOMAN PENYUSUNAN PK BPS
BADAN PUSAT STATISTIK
2012
DAFTAR ISI hal i
Daftar Isi Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV
Pendahuluan A Latar Belakang
1
B
2
Pengertian
C Tujuan Penetapan Kinerja D Ruang Lingkup Penetapan Kinerja E Keterkaitan dengan Sistem AKIP Penyusunan Penetapan Kinerja A Format Penetapan Kinerja B Pernyataan Penetapan Kinerja C Lampiran Penetapan Kinerja D Tahapan Penyusunan Rincian Penetapan Kinerja Indikator Kinerja A Kriteria Indikator Kinerja B Perumusan Indikator Kinerja C Indikator Kinerja Pada Tingkat Instansi Pemerintah Penyampaian Penetapan Kinerja A Alur dan Ketentuan Penyampaian
2 2 2 4 4 5 6 8 8 10 11
i
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif dan membutuhkan suatu penanganan secara sistematik melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 9 tahun 2010 secara lengkap menjelaskan dan melampirkan contoh format dari Penetapan Kinerja yang merupakan rangkaian Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Permasalahan yang harus dihadapi adalah bagaimana melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Disamping itu pada prakteknya, perencanaan dan pengukuran kinerja dilakukan bersamaan pada saat penyusunan LAKIP berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan. Akibat dari kondisi tersebut diatas mengakibatkan hal-hal sebagai berikut : 1. Indikator kinerja kegiatan atau program sering kali tidak memiliki relevansi yang tepat dengan tujuan dan sasaran, menyebabkan ukuran pencapaian sasaran, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dan visi organisasi sulit diukur. 2. Mendorong instansi pemerintah untuk merekayasa target dan rencana kinerja untuk mendapat hasil capaian kinerja tertentu. 3. Sulit mengukur keberhasilan ataupun kegagalan, karena pada umumnya instansi pemerintah : a. belum jelas perumusan tujuan (goal); b. belum memiliki sasaran strategis yang spesifik, jelas dan terukur; c. belum memiliki secara formal ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategisnya; d. belum berani menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen instansi bagi pencapaian kinerja yang optimal; dan e. belum memiliki sistem pengumpulan data kinerja Dengan adanya penetapan kinerja ini, diharapkan para pemimpin instansi tidak hanya berusaha mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan masyarakat.
B. Pengertian 1
Penetapan Kinerja adalah merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Penetapan Kinerja juga merupakan kontrak kerja para pejabat sebagai penerima amanah dan sebagai dasar evaluasi kinerja serta penilaian prestasi pejabat tersebut. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah / unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
C. Tujuan Penetapan Kinerja 1. Tujuan Umum diterapkannya Penetapan Kinerja : a. intensifikasi pencegahan korupsi; b. peningkatan kualitas pelayanan publik; c. percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. 2. Tujuan Khusus : a. meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; b. sebagai wujud komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; d. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan e. sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
D. Ruang Lingkup Penetapan Kinerja Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup tugas pokok dan fungsi organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, terutama terhadap program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategic yang sedang dihadapi organisasi.
E. Keterkaitan dengan Sistem AKIP Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), meski belum diatur secara eksplisif dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999. Dalam perkembangannya kemudian 2
dikeluarkan Permen PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan penetapan kinerja dimulai dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (5 tahun) yang dilanjutkan dengan menjabarkan kedalam rencana kerja tahunan. Dari renja tersebut diajukan untuk disetujui anggaran yang dibutuhkan, selanjutnya berdasarkan renja tersebut ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang direncanakan Secara diagramtika, keterkaitan antara penetapan kinerja dalam Sistem AKIP dapat digambarkan berikut ini.
3
II. PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA A. Format Penetapan Kinerja Secara umum format penetapan kinerja memuat : 1. Pernyataan Penetapan Kinerja ; 2. Lampiran, yang berisi : a. Program-program Utama; b. Sasaran, yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcomes); c. Ukuran-ukuran kinerja yang jelas, berupa : - Indikator Kinerja Output dan atau outcome - Target untuk masing-masing indikator d. Anggaran untuk setiap program
B. Pernyataan Penetapan Kinerja Merupakan pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh pimpinan intansi/unit kerja penerima amanah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan persetujuan atas target yang ditetapkan tersebut kepada atasan langsungnya sebagai pemberi amanah. Pernyataan penetapan kinerja memuat : 1. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun; 2. Tanggal ditandatanganinya pernyataan penetapan kinerja; 3. Tanda tangan penerima amanah; dan 4. Persetujuan atasan langsung atau pemberi amanah.
Contoh pernyataan penetapan kinerja terdapat pada lampiran 1
4
PENETAPAN KINERJA TAHUN 20xx BPS KABUPATEN …………………….
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja BPS Kabupaten ……………….. yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 20xx sebagaimana daftar terlampir. Penetapan Kinerja BPS Kabupaten ………………. Tahun 20xx disusun menurut satuan kerja eselon IV, yaitu : -
Sub Bagian Tata Usaha
-
Seksi Statistik Sosial
-
Seksi Statistik Produksi
-
Seksi Statistik Distribusi
-
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
-
Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan dan kegagalan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 20xx.
………………., xx Februari 20xx Kepala BPS Kabupaten ...............,
...................................................... NIP. 1967…………………..........
C. Lampiran Penetapan Kinerja Lampiran penetapan kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen penetapan kinerja. Informasi yang disajikan dalam lampiran kinerja ini paling tidak meliputi: 1. Program Utama Merupakan program yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional maupun daerah, sesuai yang ada dalam dokumen Renstra. Dengan demikian terjalin keselarasan program mulai dari RPJM, Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja. Catatan : Nama Program sesuai dengan DIPA tahun yang bersangkutan 5
2. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu satu tahun. 3. Indikator Kinerja, Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja ini dapat berupa output maupun outcome. Indikator Kinerja Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Indikator Kinerja Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk lebih jelasnya perihal Indikator Kinerja akan diuraikan pada bab tersendiri. 4. Target Kinerja, Merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator yang akan dicapai dalam suatu tahun tertentu. 5. Jumlah anggaran yang dialokasikan Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran dimaksud. Jumlah anggaran ini termasuk biaya-biaya tidak langsung yang dapat diidentifikasikan kepada suatu sasaran tertentu, jika tidak memungkinkan disajikan anggaran untuk biaya langsung saja. Data anggaran ini didasarkan pada dokumen anggaran yang telah disetujui dalam DIPA. Contoh lampiran penetapan kinerja terdapat pada lampiran 2 D. Tahapan Penyusunan Rincian Penetapan Kinerja Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penetapan kinerja ini juga mengikuti tahapan pada Sistem AKIP dan tahapan pengalokasian dana, selengkapnya sebagai berikut : 1. mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis; 2. mempersiapkan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan; 3. mempersiapkan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran; menyusun dan menetapkan Penetapan Kinerja.
6
Dari tahapan tersebut dapat diketahui adanya keterkaitan antar masing-masing dokumen, yang digambarkan sebagai berikut : Form RS Sasaran Strategis Indikator Uraian Kinerja (2) (3)
Tujuan (1)
Cara mencapai tujuan dan sasaran Kebijakan
Program
(4)
(5)
Form RKT Sasaran Startegis
Indikator Kinerja
Tar get
Kegiat an
Indikator Kegiatan
Sat uan
Tar get
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2)
Tar get (3)
Form PK Sasaran (1)
Indikator Kinerja (2)
Tar get (3)
Eselon I/Eselon II/Satker Unit Kerja Pendukung
7
III. INDIKATOR KINERJA Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya. A. Kriteria Indikator Kinerja Indikator yang baik, setidaknya memenuhi 7 (tujuh) kriteria, yaitu : 1. Langsung, dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur; 2. Obyektif, tidak memiliki ambiguitas mengenai apa yang akan diukur, terdapat kesepakatan umum tentang interprestasi terhadap hasil yaitu mempunyai satu dimensi dan tepat secara operasional. 3. Cukup, secara cukup mampu mengukur hasil. 4. Kuantitatif (jika mungkin), indikator dalam angka (jumlah atau persentase nilai dolar, tonase, dsb) lebih mudah diukur dibandingkan dengan indikator kinerja yang bersifat kualitatif. 5. Terinci (jika mungkin), untuk menelusuri adanya partisipasi atau tidak dan kemanfaatan suatu kelompok dalam kegiatan, oleh karena indikator kinerja harus sensitif terhadap perbedaan yang ada. 6. Praktis, apabila data dapat diperoleh pada saat yang tepat dengan biaya wajar atau tidak berlebihan. 7. Dapat diyakini, apakah kualitas data yang memadai untuk pengambilan keputusan dapat diperoleh.
B. Perumusan Indikator Kinerja Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kuantitatif dan kualitatif. Agar bermanfaat Indikator kinerja tersebut harus memenuhi karakteristik seperti disebutkan diatas. 1. Indikator Kinerja Kualitatif, dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif dan menunjukan kualitas sesuatu.
8
Nama Indikator
Penjelasan Indikator Kinerja
Tingkat kualitas angkutan laut
Trasnportasi laut yang dilihat dari luas daerah jangkauan dan efisiensi. Maksud dari indikator ini adalah untuk memberi gambaran mengenai cakupan dan efisiensi transportasi laut di suatu daerah
2. Indikator Kinerja Kuantitatif, mengandung unsur angka atau menyatakan kuantitas sesuatu yang dapat berupa : a. Indikator Kinerja Kuantitatif Absolut, dinyatakan dengan angka absolut, misalnya : Nama Indikator PDRB
Penjelasan Indikator Kinerja Produk Domestik regional Brutto. Maksud dari indikator ini adalah untuk memberi gambaran mengenai pendapatan rata-rata suatu daerah secara brutto dalam satu tahun
b. Indikator Kinerja Kuantitatif Persentase, dinyatakan dengan menunjukan persentase suatu porsi tertentu, misalnya : Nama Indikator Laju pertumbuhan produktivitas sektor pertanian
Penjelasan Indikator Kinerja Laju pertumbuhan produktivitas sektor pertanian (%). Maksud dari indikator ini adalah untuk memberi gambaran mengenai pertumbuhan produktivitas suatu daerah di bidang pertanian dalam satu tahun
c. Indikator Kinerja Kuantitatif rasio, dinyatakan dengan menunjukan rasio perbandingan antara sesuatu dengan yang lainnya, misalnya : Nama Indikator Tingkat Melek Huruf
Penjelasan Indikator Kinerja Rasio jumlah penduduk melek huruf deng jumlah penduduk. Maksud dari indikator ini adalah untuk memberi gambaran tingkat kualitas hidup manusia, semakin kecil tingkat melek huruf, semakin rendah tingkat pendidikan penduduk dan semakin rendah kualitas hidupnya.
d. Indikator Kinerja Kuantitatif indeks, dinyatakan dengan menunjukan indeks, misalnya :
9
Nama Indikator Indeks manusia
kemiskinan
Penjelasan Indikator Kinerja Maksud dari indikator ini adalah untuk memberi gambaran mengenai tingkat kemiskinan di suatu daerah.
C. Indikator Kinerja pada Tingkat Instansi Pemerintah Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi tersebut. Indikator kinerja pada tingkat instansi pemerintah sebaiknya menggunakan indikator pada tingkat outcome dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Sedangkan pada pada tingkat unit kerja, indikator kinerja yang digunakan dapat pada tingkat outcome atau output. Indikator kinerja pada tingkat instansi bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya. Indikator kinerja yang digunakan pada pada unit kerja akan lebih spesifik dan rinci namun harus tetap terjaga keselarasan dan keserasian dengan indikator kinerja pada tingkat instansi pemerintah. Bentuk keselarasan tersebut dapat berupa kesamaan indikator kinerja sasaran pada instansi pemerintah dan unit kerjanya.
10
IV. PENYAMPAIAN PENETAPAN KINERJA Penyampaian Penetapan Kinerja oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat akhir bulan Februari pada setiap tahunnya, demikian pula untuk unit kerja eselon II di BPS Pusat Penyampaian Penetapan Kinerja ini dilakukan secara berjenjang mulai unit kerja yang paling rendah hingga unit kerja eselon I menyampaikan kepada kepala BPS RI melalui Sekretaris Utama. Batas waktu penyampaian didasari pertimbangan untuk dapat ditelaah dan diselaraskan dengan Penetapan Kinerja BPS RI. Penyampaian Penetapan Kinerja dilakukan dengan alur dan ketentuan sebagai berikut: 1. Kepala BPS Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Kepala BPS Provinsi yang menjadi atasan langsungnya, tembusan disampaikan kepada Kepala BPS RI melalui Sekretaris Utama. 2. Kepala BPS Provinsi menyampaikan kepada Kepala BPS RI yang menjadi atasan langsungnya melalui Sekretaris Utama. 3. Pimpinan Unit kerja eselon II menyampaikan kepada pejabat eselon I yang menjadi atasan langsungnya, tembusan disampaikan kepada Kepala BPS RI melalui Sekretaris Utama. 4. Pimpinan Unit kerja eselon I menyampaikan kepada Kepala BPS RI yang menjadi atasan langsungnya melalui Sekretaris Utama. 5. Kepala BPS RI menyampaikan Penetapan Kinerja BPS RI kepada Presiden melalui Menteri PAN dan RB
Alur dokumen penetapan kinerja terdapat pada lampiran 3
11
Lampiran - 1 PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ……………………
PENETAPAN KINERJA TAHUN 20xx
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: …………………………… : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten ……………………
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : …………………………… Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi …………………… Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 20xx ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
Jakarta, …… Februari 20xx Pihak Pertama
............................... NIP.
-----------------------------NIP.
12
Lampiran - 2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 20xx BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ...................
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2)
Tujuan I : …………………………………………………
…………………………………………………
1.1
…………………………………………………
…………………………………………………
Target (3)
…………………………………………………
1.2
…………………………………………………
………………………………………………… …………………………………………………
Tujuan II : …………………………………………………
…………………………………………………
2.1
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN …………………… TAHUN 20xx PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH (Rp)
(1)
(2)
TOTAL
………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
........................., .... Februari 20xx Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten .................., 13
Lampiran 3 Alur Penyampaian Penetapan Kinerja (PK) BPS Pusat Eselon II
PK
PK II
Eselon I
BPS RI
Presiden
Kemen PAN & RB
PK II PK II
Monitoring Evaluasi
LHE
PK I
LHE
LHE
PK I
PK I
PK BPS
PK BPS
Monitoring Evaluasi
LHE
LHE
LHE
14
Alur Penyampaian Penetapan Kinerja (PK) BPS Daerah BPS Kab/Kota
PK Kab/ Kota
BPS Provinsi
BPS RI
Kemen PAN & RB
PK Kab/ Kota PK Kab/ Kota
PK Prov
PK Prov
Monitoring Evaluasi
LHE
LHE
LHE
LHE
15
