PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI JAWA TIMUR

- 1-

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 49 TAHUN 2016 TANGGAL : 4 OKTOBER 2016 PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI JAWA TIMUR A. STANDAR PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL A.1.

SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA

A.1.1. Jenis Pelayanan : Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) NO 1.

KOMPONEN Persyaratan

URAIAN A. Syarat Administratif a. Perseorangan 1. Surat permohonan bermeterai cukup; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon; 4. Surat Keterangan Domisili Usaha Pertambangan (asli) 5. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. b. Badan Usaha 1. Surat permohonan, berkop dan bermeterai cukup; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha; 4. Surat Keterangan Domisili Usaha Pertambangan (asli); 5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; 6. Salinan Akta pendirian Badan Usaha yang bergerak dibidang pertambangan; 7. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. c. Koperasi 1. Surat permohonan, berkop dan bermeterai cukup; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Koperasi; 4. Surat Keterangan Domisili Usaha Pertambangan (asli); 5. Susunan pengurus koperasi; 6. Salinan Akta pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan; 7. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. B. Syarat Teknis 1. Peta dan koordinat Permohonan WIUP ditandatangani oleh pemohon yang menggunakan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis nasional (sejajar dengan lintang bujur dan menggunakan peta dasar RBI BIG skala minimal 1:25.000) sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 12 tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan

- 2NO

KOMPONEN

URAIAN Batubara. 2. Peta bathymetry untuk permohonan komoditas pasir laut. 3. Gambar memanjang sungai dan gambar melintang sungai untuk ruas sungai yang dimohon yang telah disahkan oleh instansi terkait, untuk permohonan yang masuk dalam wilayah sungai dan kantong lahar. C. Syarat Finansial Menyerahkan salinan bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam dan batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang untuk permohonan mineral logam dan batubara.

2.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1. Pemohon mencari informasi, baik kepada P2T maupun kepada Dinas Teknis. 2. Setelah mendapatkan informasi tentang WIUP, Pemohon melengkapi syarat-syarat dan mengajukan permohonan WIUP. 3. Pemohon mengambil nomor antrian. 4. Permohonan di check oleh Petugas Front Office. a. Dokumen tidak lengkap dikembalikan b. Dokumen lengkap diserahkan ke tim teknis 5. Dokumen di verifikasi oleh tim teknis. a. Dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar secara administrasi dikembalikan ke pemohon b. Dokumen lengkap dan benar dibuatkan surat Permintaan Rekomendasi ke Dinas Teknis dan Instansi Teknis terkait, serta Informasi Kesesuaian Tata Ruang dari Pemerintah Kabupaten/Kota. 6. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Informasi Kesesuaian Tata Ruang (sebagaimana format terlampir) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan dan dipenuhinya semua persyaratan teknis. Informasi Kesesuaian Tata Ruang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau pejabat lain yang diberi kewenangan. 7. Instansi Teknis terkait memberikan Rekomendasi Teknis dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak

- 3NO

KOMPONEN

URAIAN

8.

9.

10.

11.

12. 13. 14. 15.

16. 17. 18.

19. 20. 21.

diterimanya permintaan dan dipenuhinya semua persyaratan teknis. Verifikasi dan evaluasi dokumen permohonan oleh Dinas Teknis meliputi: - Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan kesesuaian dengan Wilayah Pertambangan. - Pengecekan peta dan koordinat dengan data WIUP / izin yang sudah terbit. - Permohonan yang lokasinya tumpang tindih dengan lokasi permohonan lain maka yang ditindaklanjuti adalah permohonan yang masuk terlebih dahulu. a. Dokumen tidak sesuai dengan ketentuan dikembalikan ke pemohon melalui tim teknis. b. Dokumen sesuai ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan, penyusunan berita acara dan rapat pembahasan, apabila permohonan tidak dapat ditindaklanjuti atas kehendak pemohon dan/atau tidak ada tanggapan atas rencana kunjungan lapangan dari tim teknis dalam batas waktu 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan tentang rencana kunjungan lapangan, maka dokumen dikembalikan dan wilayah yang dimohon terbuka untuk pemohon baru. Rapat pembahasan dan peninjauan lapangan dengan instansi terkait serta membuat Berita Acara, meliputi: - Kesesuaian peta dan koordinat permohonan WIUP dengan lokasi yang dimohon. Pemohon yang melakukan perubahan luas wilayah WIUP dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan dengan melakukan perubahan peta. - Kesesuaian komoditas yang dimohon dengan kondisi di lapangan. Pemohon yang melakukan perubahan komoditas tambang dituangkan dalam berita acara. - Kesesuaian lokasi permohonan WIUP secara administratif. Rapat dan Evaluasi Hasil peninjauan lapangan oleh Dinas Teknis: a. Ditolak, permohonan dikembalikan ke pemohon melalui tim teknis. b. Disetujui, permohonan dibuatkan Rekomendasi Teknis. Surat pengembalian/penolakan permohonan WIUP berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi serta peninjauan lapangan dari Dinas Teknis. Penyerahan penolakan pemohonan WIUP kepada Pemohon. Penyusunan Rekomendasi Teknis dan Peta WIUP. Pengiriman Rekomendasi Teknis beserta Peta dan koordinat WIUP. Berdasarkan hasil Rekomendasi Teknis dari Dinas Teknis, P2T menerbitkan WIUP yang disertai dengan lampiran peta dan koordinat Rekomendasi Teknis. P2T memberitahukan kepada pemohon tentang kewajiban membayar biaya pencetakan peta dan pencadangan wilayah. Pemohon melakukan Pembayaran Pencetakan Peta. Pemohon melakukan Pembayaran Pencadangan Wilayah melalui Kementerian ESDM sebagai PNBP dengan Mata Anggaran Penerimaan/ Rekening 423116. Penetapan WIUP diserahkan kepada pemohon. Pemohon menunjukkan bukti pembayaran pencetakan peta dan pencadangan wilayah pada waktu pengambilan Penetapan WIUP. Penyerahan Izin dari P2T kepada Pemohon.

3.

Jangka Waktu Penyelesaian

17 (tujuh belas) hari kerja

4.

Biaya/tarif

Pencetakan Peta sesuai dengan Perda Jatim No. 29 Tahun 2016

- 4NO

KOMPONEN

URAIAN tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah

5.

Produk Pelayanan

Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Peta yang dilengkapi dengan batas koordinat

6.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

7.

Kompetensi Pelaksana

1. Pendidikan minimal D.III 2. Menguasai komputer

8.

Pengawasan Internal

Ada unit organisasi fungsional yaitu Auditor Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan internal Pemerintah Daerah. Prosedur yang ditempuh adalah: 1. Surat pemberitahuan 2. Melengkapi dokumen 3. Pemeriksaan 4. Laporan Hasil Pemeriksaan 5. Tindak Lanjut Pemeriksaan

9.

Penanganan Pengaduan

Ruang kerja ATK Komputer dan printer Server Alat ukur/meteran GPS Kendaraan roda 2 atau 4

PEMOHON Menyampaikan pengaduan melalui Sms, email, telepon, dan media lainnya

Operator Pengaduan Menerima pengaduan

• • • •

SMS : 081 857 3333 [email protected] Touchscreen IKM Blanko Kritik & Kotak Saran • Telp : 031 3577692 • Faks : 031 3577693

Memberikan jawaban

TIM PENANGANA N PENGADUAN Menganalisis Pengaduan

Melakukan Tindakan Check & Recheck

Mencatat/ mendata jawaban pengaduan & penyelesaiannya

Menyiapkan Jawaban

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur : 1. Datang langsung 2. Surat 3. SMS 4. Website Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Verifikasi aduan 2. Mediasi 3. Koordinasi dan cek lokasi 4. Sanksi SDM yang menerima tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. 3 orang seksi pengaduan dan advokasi 2. 2 orang SKPD teknis 3. 1 orang Bagian Hukum Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Ruang Pengaduan 2. Kotak aduan

- 5NO

KOMPONEN

URAIAN 3. Telepon 4. Komputer 5. Kendaraan roda 2 atau 4

10.

Jumlah Pelaksana

1 orang

11.

Jaminan Pelayanan

- Ditangani oleh pegawai yang kompeten - Gratis / tidak ada pungutan liar

12.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilakukan berkala 3 bulan sekali dan tahunan

- 6A.1.2. Jenis Pelayanan : Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi NO 1.

KOMPONEN

URAIAN

Persyaratan

A. Syarat Administratif 1. Surat permohonan bermeterai cukup, dan bagi Badan Usaha atau koperasi harus berkop; 2. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. B. Syarat Teknis 1. Daftar riwayat hidup tenaga teknis pertambangan yang berpengalaman; 2. Surat Pernyataan tenaga teknis pertambangan bermeterai yang menyatakan kesediaan untuk mematuhi peraturan di bidang pertambangan dan lingkungan; 3. Salinan Persetujuan WIUP yang dilengkapi peta dan koordinat; 4. Rencana Kerja Eksplorasi. C. Syarat Lingkungan Surat pernyataan bermeterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ditandatangani oleh pemohon. D. Syarat Finansial 1. Salinan bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam dan batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang; 2. Salinan bukti pembayaran biaya pencetakan peta sesuai permohonan WIUP dengan mengikuti ketentuan Pencetakan Peta sesuai dengan Perda Jatim No. 29 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah; 3. Salinan bukti Pembayaran Pencadangan Wilayah melalui Kementerian ESDM sebagai PNBP dengan Mata Anggaran Penerimaan/ Rekening 423116.

2.


1. Pemohon mencari informasi, baik kepada P2T maupun kepada

- 7NO

KOMPONEN

URAIAN 2.

3. 4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dinas Teknis. Setelah mendapatkan informasi tentang IUP Eksplorasi, Pemohon melengkapi syarat-syarat dan mengajukan permohonan IUP Eksplorasi. Pemohon mengambil nomor antrian. Permohonan di check oleh Petugas Front Office a. Dokumen tidak lengkap dikembalikan. b. Dokumen lengkap diserahkan ke tim teknis. Dokumen di verifikasi oleh tim teknis a. Dokumen tidak lengkap dan atau tidak benar secara administrasi dikembalikan ke pemohon b. Dokumen lengkap dan benar dibuatkan surat Permintaan Rekomendasi ke Dinas Teknis. Verifikasi dan Evaluasi Dokumen Permohonan oleh Dinas Teknis a. Ditolak, permohonan dikembalikan ke pemohon melalui tim teknis. b. Disetujui, permohonan dibuatkan draft Rekomendasi Teknis. Surat penolakan pemohonan IUP Eksplorasi dari hasil verifikasi dan Evaluasi Dinas Teknis. Penyerahan penolakan pemohonan IUP Eksplorasi kepada Pemohon. Penyusunan Rekomendasi Teknis IUP Eksplorasi. Pengiriman Rekomendasi Teknis IUP Eksplorasi. Berdasarkan hasil Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM, P2T menerbitkan IUP Eksplorasi. Pemohon melakukan pembayaran biaya pencetakan perubahan peta. Persetujuan IUP Eksplorasi diserahkan kepada pemohon.

3.

Persyaratan untuk Perubahan Jangka Waktu

Perubahan jangka waktu IUP Ekplorasi dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan disertai dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh Dinas Teknis selama tidak melebihi jangka waktu maksimal IUP Ekplorasi yang diatur dalam peraturan ini.

4.


10 (sepuluh) hari kerja

5.

Biaya/tarif

Pencetakan Peta sesuai dengan Perda Jatim No. 29 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah

6.

Produk Pelayanan

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

7.


1. Ruang kerja 2. ATK 3. Komputer dan printer 4. Server

8.


1. Pendidikan minimal D.III 2. Menguasai computer

9.

Pengawasan Internal

Ada unit organisasi fungsional yaitu Auditor Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan internal Pemerintah Daerah Prosedur yang ditempuh adalah : 1. Surat pemberitahuan 2. Melengkapi dokumen 3. Pemeriksaan 4. Laporan Hasil Pemeriksaan 5. Tindak Lanjut Pemeriksaan

- 8NO

KOMPONEN

10.


URAIAN

PEMOHON Menyampaikan pengaduan melalui Sms, email, telepon, dan media lainnya


• • • •


Memberikan jawaban




Menyiapkan Jawaban

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur : 1. Datang langsung 2. Surat 3. SMS 4. Website Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Verifikasi aduan 2. Mediasi 3. Koordinasi dan cek lokasi 4. Sanksi SDM yang menerima tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. 3 orang seksi pengaduan dan advokasi 2. 2 orang SKPD teknis 3. 1 orang Bagian Hukum Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Ruang Pengaduan 2. Kotak aduan 3. Telepon 4. Komputer 5. Kendaraan roda 2 atau 4 11.

Jumlah Pelaksana

1 orang

12.

Jaminan Pelayanan

-

13.



Ditangani oleh pegawai yang kompeten Gratis / tidak ada pungutan liar

- 9A.1.3. Jenis Pelayanan : Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Baru NO 1.


URAIAN A. Syarat Administratif a. Perseorangan 1. Surat permohonan bermeterai cukup; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon; 4. Salinan Surat Keterangan Domisili Usaha Pertambangan; 5. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. b. Badan Usaha 1. Surat permohonan, berkop dan bermeterai cukup; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha; 4. Salinan Surat Keterangan Domisili Usaha Pertambangan; 5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; 6. Salinan Akta pendirian Badan Usaha yang bergerak dibidang pertambangan; 7. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. c. Koperasi 1. Surat permohonan, berkop dan bermeterai cukup; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Koperasi; 4. Salinan Surat Keterangan Domisili Usaha Pertambangan; 5. Susunan pengurus koperasi; 6. Salinan Akta pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan; 7. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. B. Syarat Teknis 1. Salinan Persetujuan WIUP dilengkapi peta dan koordinat; 2. Salinan IUP Eksplorasi; 3. Peta dan koordinat permohonan WIUP Operasi Produksi yang telah terkoreksi sesuai dengan hasil eksplorasi dan penguasaan atas tanah; 4. Penguasaan atas tanah dibuktikan dengan melampirkan bukti kepemilikan tanah atau kesepakatan dan perjanjian hak atas tanah untuk lahan masyarakat; 5. Laporan eksplorasi yang telah disetujui Dinas ESDM; 6. Laporan studi kelayakaan (termasuk rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi) yang telah disetujui oleh Dinas ESDM; 7. Rencana reklamasi dan pascatambang yang disetujui oleh Dinas ESDM; 8. Rencana kerja dan anggaran biaya yang telah disetujui oleh Dinas ESDM; 9. Surat penunjukan Kepala Teknik Tambang oleh pemohon izin.

- 10 NO

KOMPONEN

URAIAN C. Syarat Lingkungan 1. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangaan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. D. Syarat Finansial 1. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir bagi Badan Usaha dan Koperasi; 2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir (khusus mineral logam dan batubara); 3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir (khusus mineral logam dan batubara).

2.


1. Pemohon mencari informasi, baik kepada P2T maupun kepada Dinas Teknis. 2. Setelah mendapatkan informasi tentang IUP Operasi Produksi, Pemohon melengkapi syarat-syarat dan mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi. 3. Pemohon mengambil nomor antrian. 4. Permohonan di check oleh Petugas Front Office a. Dokumen tidak lengkap dikembalikan b. Dokumen lengkap diserahkan ke tim teknis 5. Dokumen di verifikasi oleh tim teknis a. Dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar secara administrasi dikembalikan ke pemohon b. Dokumen lengkap dan benar dibuatkan surat Permintaan Rekomendasi ke Dinas Teknis. 6. Verifikasi dan evaluasi dokumen permohonan oleh Dinas Teknis meliputi: - kesesuaian dengan Peta dan Koordinat WIUP. - penelitian Dokumen permohonan terhadap kesesuaian dengan bukti penguasaan atas tanah.

- 11 NO

KOMPONEN

URAIAN

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15.

a. Dokumen tidak sesuai dikembalikan ke pemohon. b. Dokumen sesuai, akan ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan, penyusunan berita acara dan rapat pembahasan. Rapat pembahasan dan peninjauan lapangan dengan instansi terkait serta membuat Berita Acara Kunjungan Lapangan, meliputi: - Kuasa atas tanah. - Kesesuaian komoditas. a. Ditolak, permohonan dikembalikan ke pemohon melalui tim teknis. b. Disetujui, permohonan dimintakan rekomendasi dari instansi terkait melalui tim teknis. Surat penolakan pemohonan IUP Operasi Produksi dari hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Teknis. Penyerahan penolakan pemohonan IUP Operasi Produksi kepada Pemohon. Penyusunan Rekomendasi Teknis IUP Operasi Produksi. Pengiriman Rekomendasi Teknis IUP Operasi Produksi yang dilengkapi dengan batas koordinat. Berdasarkan hasil Rekomendasi Teknis dari Dinas Teknis, Tim Teknis menerbitkan IUP Operasi Produksi. Membayar jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang sesuai dengan dokumen Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang dalam bentuk deposito di Bank Jatim. Pemohon membayar pencetakan Peta IUP Operasi Produksi Persetujuan IUP Operasi Produksi diserahkan kepada pemohon.

3.



4.

Biaya/tarif


5.

Produk Pelayanan

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

6.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

7.



8.

Pengawasan Internal



- 12 NO 9.

KOMPONEN

URAIAN


PEMOHON Menyampaikan pengaduan melalui Sms, email, telepon, dan media lainnya.


• • • •


Memberikan jawaban




Menyiapkan Jawaban

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur : 1. Datang langsung 2. Surat 3. SMS 4. Website Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Verifikasi aduan 2. Mediasi 3. Koordinasi dan cek lokasi 4. Sanksi SDM yang menerima tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. 3 orang seksi pengaduan dan advokasi 2. 2 orang SKPD teknis 3. 1 orang Bagian Hukum Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Ruang Pengaduan 2. Kotak aduan 3. Telepon 4. Komputer 5. Kendaraan roda 2 atau 4 10.

Jumlah Pelaksana

1 orang

11.

Jaminan Pelayanan

-

12.




- 13 -

A.1.4. Jenis Pelayanan : Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi NO 1.


URAIAN A. Syarat Administratif a. Perseorangan 1. Surat permohonan bermeterai cukup; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon; 4. Salinan Surat Keterangan Domisili Usaha Pertambangan; 5. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. b. Badan Usaha 1. Surat permohonan, berkop dan bermeterai cukup; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha; 4. Salinan Surat Keterangan Domisili Usaha Pertambangan; 5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; 6. Salinan Akta pendirian Badan Usaha yang bergerak dibidang pertambangan; 7. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. c. Koperasi 1. Surat permohonan, berkop dan bermeterai cukup; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Koperasi; 4. Salinan Surat Keterangan Domisili Usaha Pertambangan; 5. Susunan pengurus koperasi; 6. Salinan Akta pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan; 7. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. B. Syarat Teknis 1. Salinan IUP OP yang diajukan perpanjangan; 2. Peta kemajuan tambang; 3. Penguasaan atas tanah dibuktikan dengan melampirkan bukti kepemilikan tanah atau kesepakatan/perjanjian dengan pemegang hak atas tanah; 4. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dan Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang yang telah disetujui oleh Dinas ESDM; 5. Laporan akhir kegiatan operasi produksi dan laporan kegiatan reklamasi; 6. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan; dan 7. Neraca sumber daya dan cadangan. C. Syarat Finansial 1. Salinan bukti pembayaran Iuran tetap (landrent) dan iuran produksi (royalty) bagi pemegang IUP Operasi Produksi serta IPR mineral logam dan batubara selama 3 (tiga) tahun terakhir. 2. Salinan bukti pembayaran pajak daerah bagi pemegang

- 14 NO

KOMPONEN

URAIAN IUP Operasi Produksi dan IPR untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan selama 3 (tiga) tahun terakhir. 3. Salinan bukti pembayaran Iuran tetap (landrent) bagi pemegang IPR mineral bukan logam dan batuan selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan 4. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi Badan Usaha.

2.


1. Pemohon mencari informasi, baik kepada P2T maupun kepada Dinas Teknis. 2. Setelah mendapatkan informasi tentang IUP Operasi Produksi, Pemohon melengkapi syarat-syarat dan mengajukan permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi. 3. Pemohon mengambil nomor antrian. 4. Permohonan di check oleh Petugas Front Office a. Dokumen tidak lengkap dikembalikan b. Dokumen lengkap diserahkan ke tim teknis 5. Dokumen di verifikasi oleh tim teknis a. Dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar secara administrasi dikembalikan ke pemohon b. Dokumen lengkap dan benar dibuatkan surat Permintaan Rekomendasi ke Dinas Teknis. 6. Verifikasi dan evaluasi dokumen permohonan oleh Dinas Teknis meliputi: a. Dokumen tidak sesuai dikembalikan ke pemohon. b. Dokumen sesuai, akan ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan, verifkasi kuasa atas tanah, penyusunan berita acara dan rapat pembahasan. 7. Rapat pembahasan dan peninjauan lapangan dengan instansi terkait serta membuat Berita Acara Kunjungan Lapangan : a. Ditolak, permohonan dikembalikan ke pemohon melalui tim teknis. b. Disetujui, dibuatkan draft Rekomendasi Teknis 8. Surat penolakan pemohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi dari hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Teknis. 9. Penyerahan penolakan pemohonan Perpanjangan IUP Operasi

- 15 NO

KOMPONEN

URAIAN Produksi kepada Pemohon. Penyusunan Rekomendasi Teknis Perpanjangan IUP Operasi Produksi. Pengiriman Rekomendasi Teknis Perpanjangan IUP Operasi Produksi yang dilengkapi dengan batas koordinat. Berdasarkan hasil Rekomendasi Teknis dari Dinas Teknis, Tim Teknis menerbitkan Perpanjangan IUP Operasi Produksi. Membayar jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang sesuai dengan dokumen Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang dalam bentuk deposito di Bank Jatim. Pemohon membayar pencetakan Peta IUP Operasi Produksi. Persetujuan Perpanjangan IUP Operasi Produksi diserahkan kepada pemohon.

10. 11. 12. 13.

14. 15. 3.



4.

Biaya/tarif


5.

Produk Pelayanan

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

6.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

7.



8.

Pengawasan Internal

9.






• • • •


Memberikan jawaban

Aduan, 1. 2. 3. 4.




Menyiapkan Jawaban

saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur: Datang langsung Surat SMS Website

- 16 NO

KOMPONEN

URAIAN Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah: 1. Verifikasi aduan 2. Mediasi 3. Koordinasi dan cek lokasi 4. Sanksi SDM yang menerima tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah: 1. 3 orang seksi pengaduan dan advokasi 2. 2 orang SKPD teknis 3. 1 orang Bagian Hukum Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah: 1. Ruang Pengaduan 2. Kotak aduan 3. Telepon 4. Komputer 5. Kendaraan roda 2 atau 4

10.

Jumlah Pelaksana

1 orang

11.

Jaminan Pelayanan

-

12.




- 17 A.1.5. Jenis Pelayanan :

NO 1.


Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan URAIAN A. Syarat Administratif a. Perseorangan 1. Surat permohonan bermeterai cukup; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak; 4. Surat Keterangan Domisili Usaha Pertambangan (asli) ; 5. Salinan perjanjian jual beli mineral atau batubara antara pemohon dengan pemegang: - IUP Operasi Produksi; - IUPK Operasi Produksi; - IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/ atau pemurnian; - IPR; dan/atau - IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan lainnya, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 6. Salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian, IPR, dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya; 7. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. b. Badan Usaha 1. Surat permohonan bermeterai cukup; 2. Profil Badan Usaha; 3. Akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha Pertambangan khususnya di bidang pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha; 5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; 6. Surat Keterangan Domisili Usaha Pertambangan (asli); 7. Salinan perjanjian jual beli mineral atau batubara antara pemohon dengan pemegang: - IUP Operasi Produksi; - IUPK Operasi Produksi; - IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/ atau pemurnian; - IPR; dan/atau - IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan lainnya, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 8. Salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian, IPR, dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya; 9. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. c. Koperasi 1. Surat permohonan bermeterai cukup;

- 18 NO

KOMPONEN

URAIAN 2. Profil Koperasi; 3. Akta pendirian Koperasi yang bergerak di bidang usaha Pertambangan khususnya di bidang pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Koperasi; 5. Susunan pengurus; 6. Surat Keterangan Domisili Usaha Pertambangan (asli) ; 7. Salinan perjanjian jual beli mineral atau batubara antara pemohon dengan pemegang: - IUP Operasi Produksi; - IUPK Operasi Produksi; - IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/ atau pemurnian; - IPR; dan/atau - IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan lainnya, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 8. Salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian, IPR, dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya; 9. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. B. Syarat Teknis 1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) dan daftar peralatan termasuk armada pengangkutan; 2. Untuk komoditas tambang yang berasal dari pemegang: a) IUP Operasi Produksi dan / atau IUPK Operasi Produksi harus dilengkapi: i. Kapasitas produksi per tahun yang dicantumkan dalam surat permohonan IUP-OP Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan; ii. Salinan tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IUP Operasi Produksi dan / atau IUPK Operasi Produksi; dan iii. Salinan tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral logam dan batubara atau tanda bukti pelunasan pembayaran pajak daerah kabupaten/kota untuk mineral bukan logam dan batuan selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. b) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan / atau pemurnian harus dilengkapi: i. Kapasitas produksi per tahun yang dicantumkan dalam surat permohonan IUP-OP Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan; dan ii. Tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral ikutan yang dimanfaatkan; c) IPR harus dilengkapi: i. Kapasitas produksi per tahun yang dicantumkan dalam surat permohonan IUP-OP Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan;

- 19 NO

KOMPONEN

URAIAN ii. Tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IPR; dan iii. Tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral logam dan batubara atau tanda bukti pelunasan pembayaran pajak daerah kabupaten/kota untuk mineral bukan logam dan batuan selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IPR. d) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya harus dilengkapi salinan IUP Operasi Produksi dari asal komoditas tambang tersebut yang masih berlaku. C. Syarat Lingkungan 1. Pernyataan kesanggupan bermeterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 2. Pernyataan kesanggupan bermeterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan baik di darat, laut, maupun di sungai untuk Pengangkutan mineral atau batubara. D. Syarat Finansial 1. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan; 2. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir bagi Badan Usaha dan Koperasi; 3. Referensi bank Pemerintah dan/atau bank swasta nasional bagi Badan Usaha.

2.

3.

Tambahan 1. Syarat administrasi dan teknis seperti pada permohonan baru; Persyaratan 2. Realisasi RKAB dan laporan kegiatan pengangkutan dan untuk penjualan selama 2 (dua) tahun terakhir; Perpanjangan 3. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir bagi Badan Usaha dan Koperasi. Sistem, mekanisme dan prosedur

- 20 NO

4. 5. 6. 7.

8. 9.

KOMPONEN

Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tarif Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal

URAIAN 1. Pemohon mencari informasi, baik kepada P2T maupun kepada Dinas Teknis. 2. Setelah mendapatkan informasi tentang IUP Operasi Produksi, Khusus Pengangkutan dan Penjualan, Pemohon melengkapi syarat-syarat dan mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan. 3. Pemohon mengambil nomor antrian. 4. Permohonan di check oleh Petugas Front Office a. Dokumen tidak lengkap dikembalikan b. Dokumen lengkap diserahkan ke tim teknis 5. Dokumen di verifikasi oleh tim teknis. a. Dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar secara administrasi dikembalikan ke pemohon b. Dokumen lengkap dan benar dibuatkan surat Permintaan Rekomendasi ke Dinas Teknis 6. Verifikasi dan evaluasi dokumen permohonan oleh Dinas Teknis a. Rekomendasi ditolak b. Rekomendasi diterima 7. Surat penolakan pemohonan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan dari hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Teknis. 8. Penyerahan penolakan pemohonan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan kepada Pemohon. 9. Penyusunan Rekomendasi Teknis IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan. 10. Pengiriman Rekomendasi Teknis IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan. 11. Berdasarkan hasil Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM, P2T menerbitkan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan. 12. Persetujuan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan diserahkan kepada pemohon. 10 (sepuluh) hari kerja Pencetakan Peta sesuai dengan Perda Jatim No. 29 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Sertifikat Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan 1. Ruang kerja; 2. ATK; 3. Komputer dan printer; 4. Server; 1. Pendidikan minimal D.III 2. Menguasai komputer Ada unit organisasi fungsional yaitu Auditor Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan internal Pemerintah Daerah Prosedur yang ditempuh adalah : 1. Surat pemberitahuan; 2. Melengkapi dokumen; 3. Pemeriksaan; 4. Laporan Hasil Pemeriksaan; 5. Tindak Lanjut Pemeriksaan;

- 21 NO

KOMPONEN

10.


URAIAN



• • • •


Memberikan jawaban




Menyiapkan Jawaban

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur: 1. Datang langsung 2. Surat 3. SMS 4. Website Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah: 1. Verifikasi aduan 2. Mediasi 3. Koordinasi dan cek lokasi 4. Sanksi SDM yang menerima tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah: 1. 3 orang seksi pengaduan dan advokasi 2. 2 orang SKPD teknis 3. 1 orang Bagian Hukum Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah: 1. Ruang Pengaduan 2. Kotak aduan 3. Telepon 4. Komputer 5. Kendaraan roda 2 dan 4 11. 12. 13.

Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan

1 orang UPT P2T



-


- 22 A.1.6. Jenis Pelayanan : Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian NO 1.


URAIAN A. Syarat Administratif a. Perseorangan 1. Surat permohonan bermeterai cukup; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon; 4. Surat Keterangan Domisili Usaha (asli); 5. Rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan berasal dari pemegang: a) IUPK/IUP Operasi Produksi yang WIUP nya berada dalam wilayah Provinsi. b) IPR; c) Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; d) IUP Operasi Produksi untuk penjualan; e) IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan; dan/atau f) IUP Operasi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi. 6. Nota kesepahaman/MoU dengan pemasok mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang memuat: a) Jumlah tonase; b) Jenis dan asal komoditas tambang mineral dan batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan; c) Jangka waktu nota kesepahaman/MoU; dan d) Pembelian komoditas tambang mineral dan batubara berdasarkan harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. b. Badan Usaha 1. Surat permohonan bermeterai cukup; 2. Profil Badan Usaha; 3. Akta pendirian Badan Usaha yang salah satu maksud dan tujuannya bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha; 5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; 6. Surat Keterangan Domisili Usaha (asli); 7. Rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan berasal dari pemegang: a) IUPK/IUP Operasi Produksi yang WIUP nya berada dalam wilayah Provinsi; b) IPR;

- 23 NO

KOMPONEN

URAIAN c) Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; d) IUP Operasi Produksi untuk penjualan; e) IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan; dan/atau f) IUP Operasi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi. 8. Nota kesepahaman/MoU dengan pemasok mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 yang memuat: a) Jumlah tonase; b) Jenis dan asal komoditas tambang mineral dan batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan; c) Jangka waktu nota kesepahaman/MoU; dan d) Pembelian komoditas tambang mineral dan batubara berdasarkan harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. c.

Koperasi 1. Surat permohonan bermeterai cukup; 2. Profil Koperasi; 3. Akta pendirian koperasi yang salah satu maksud dan tujuannya bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon; 5. Susunan pengurus koperasi; 6. Surat Keterangan Domisili Usaha (asli); 7. Rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan berasal dari pemegang: a) IUPK/IUP Operasi Produksi yang WIUP nya berada dalam wilayah Provinsi. b) IPR; c) Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; d) IUP Operasi Produksi untuk penjualan; e) IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan; dan/atau f) IUP Operasi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dalam Wilayah Provinsi. 8. Nota kesepahaman/MoU dengan pemasok mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 yang memuat: a) Jumlah tonase; b) Jenis dan asal komoditas tambang mineral dan

- 24 NO

KOMPONEN

URAIAN batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan; c) Jangka waktu nota kesepahaman; dan d) Pembelian komoditas tambang mineral dan batubara berdasarkan harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. B. Syarat Teknis 1. Rencana lokasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian disertai dengan peta lokasi; dan 2. Memiliki tenaga teknis yang berpengalaman di bidang pertambangan atau metalurgi. C. Syarat Lingkungan 1. Surat pernyataan kesanggupan bermeterai cukup untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. D. Syarat Finansial 1. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir bagi Badan Usaha dan Koperasi; 2. Surat pernyataan kesanggupan bermeterai cukup untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral dan batubara; dan 3. Referensi bank pemerintah dan/atau bank swasta nasional bagi Badan Usaha.

2.


- 25 NO

3. 4. 5. 6.

KOMPONEN

Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tariff Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

7.


8.

Pengawasan Internal

URAIAN 1. Pemohon mencari informasi, baik kepada P2T maupun kepada Dinas Teknis. 2. Setelah mendapatkan informasi tentang Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pemohon melengkapi syaratsyarat dan mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan. 3. Pemohon mengambil nomor antrian. 4. Permohonan di check oleh Petugas Front Office a. Dokumen tidak lengkap dikembalikan b. Dokumen lengkap diserahkan ke tim teknis 5. Dokumen di verifikasi oleh tim teknis. a. Dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar secara administrasi dikembalikan ke pemohon. b. Dokumen lengkap dan benar dibuatkan surat Permintaan Rekomendasi ke Dinas Teknis 6. Verifikasi dan evaluasi dokumen permohonan serta persetujuan dokumen studi kelayakan oleh Dinas Teknis. a. Dokumen tidak sesuai/kurang lengkap dikembalikan ke pemohon melalui tim teknis. b. Dokumen sesuai, akan ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan apabila diperlukan. 7. Rapat pembahasan dan Kunjungan Lapangan apabila diperlukan. a. Ditolak, permohonan dikembalikan ke pemohon melalui tim teknis. b. Disetujui, dibuatkan draft Rekomendasi Teknis. 8. Surat penolakan pemohonan Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian dari hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Teknis. 9. Penyerahan penolakan pemohonan Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian kepada Pemohon. 10. Penyusunan Rekomendasi Teknis Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian. 11. Pengiriman Rekomendasi Teknis Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian. 12. Berdasarkan hasil Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM, P2T menerbitkan Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian. 13. Persetujuan Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian diserahkan kepada pemohon 17 (tujuh belas) hari kerja Gratis Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian 1. Ruang kerja; 2. ATK; 3. Komputer dan printer; 4. Server; 5. Alat ukur/meteran; 6. GPS; 7. Kendaraan roda 2 atau 4 1. Pendidikan minimal D.III 2. Menguasai computer Ada unit organisasi fungsional yaitu Auditor Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan internal Pemerintah Daerah Prosedur yang ditempuh adalah : 1. Surat pemberitahuan; 2. Melengkapi dokumen; 3. Pemeriksaan;

- 26 NO

KOMPONEN

URAIAN 4. Laporan Hasil Pemeriksaan; 5. Tindak Lanjut Pemeriksaan;

9.




• • • •


Memberikan jawaban




Menyiapkan Jawaban

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur : 1. Datang langsung ; 2. Surat; 3. SMS; 4. Website Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Verifikasi aduan; 2. Mediasi; 3. Koordinasi dan cek lokasi; 4. Sanksi SDM yang menerima tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. 3 (tiga) orang seksi pengaduan dan advokasi; 2. 2 (dua) orang SKPD teknis; 3. 1 (satu) orang Bagian Hukum Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Ruang Pengaduan; 2. Kotak aduan; 3. Telepon; 4. Komputer; 5. Kendaraan roda 2 atau 4 10. 11. 12.

Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana

1 orang - Ditangani oleh pegawai yang kompeten - Gratis / tidak ada pungutan liar Dilakukan berkala 3 bulan sekali dan tahunan

- 27 A.1.7. Jenis Pelayanan : Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian NO 1.


URAIAN A. Syarat Administratif a. Perseorangan 1. Surat permohonan bermeterai cukup; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon; 4. Surat Keterangan Domisili Usaha (asli); 5. Nota kesepahaman/MoU dengan pemasok mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan yang memuat: a) Jumlah tonase; b) Jenis dan asal komoditas tambang mineral dan batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan; c) Jangka waktu nota kesepahaman/MoU; dan d) Pembelian komoditas tambang mineral dan batubara berdasarkan harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. b. Badan Usaha 1. Surat permohonan bermeterai cukup; 2. Profil Badan Usaha; 3. Akta pendirian Badan Usaha yang salah satu maksud dan tujuannya bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha; 5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; 6. Surat Keterangan Domisili Usaha (asli); 7. Salinan Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian (khusus untuk kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral logam dan batubara) 8. Nota kesepahaman/MoU dengan pemasok mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan yang memuat: a) Jumlah tonase; b) Jenis dan asal komoditas tambang mineral dan batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan; c) Jangka waktu nota kesepahaman/MoU; dan d) Pembelian komoditas tambang mineral dan batubara berdasarkan harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. c. Koperasi 1. Surat permohonan bermeterai cukup; 2. Profil Koperasi;

- 28 NO

KOMPONEN

URAIAN 3. Akta pendirian koperasi yang salah satu maksud dan tujuannya bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon; 5. Susunan pengurus koperasi; 6. Surat Keterangan Domisili Usaha (asli); 7. Salinan Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian (khusus untuk kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral logam dan batubara) 8. Nota kesepahaman/MoU dengan pemasok mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan yang memuat: a) Jumlah tonase; b) Jenis dan asal komoditas tambang mineral dan batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan; c) Jangka waktu nota kesepahaman; dan d) Pembelian komoditas tambang mineral dan batubara berdasarkan harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. B. Syarat Teknis 1. RKAB; 2. Rencana konstruksi dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian; 3. Riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga teknik yang berpengalaman di bidang pertambangan atau metalurgi; 4. Dokumen studi kelayakan; 5. Perjanjian kerjasama dengan pemegang izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi. C. Syarat Lingkungan 1. Surat pernyataan kesanggupan bermeterai cukup untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 2. Persetujuan dan salinan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Syarat Finansial 1. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir bagi Badan Usaha dan Koperasi; 2. Surat pernyataan kesanggupan bermeterai cukup untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangaundangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral dan batubara; dan 3. Referensi bank Pemerintah dan/atau bank swasta nasional bagi Badan Usaha.

- 29 NO 2.

3.

KOMPONEN

URAIAN

Tambahan 1. Syarat administrasi dan teknis seperti pada permohonan baru; Persyaratan 2. Realisasi RKAB dan laporan kegiatan pengolahan dan/atau untuk pemurnian selama 2 (dua) tahun terakhir; Perpanjangan 3. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir bagi Badan Usaha dan Koperasi. Sistem, mekanisme dan prosedur

1. Pemohon mencari informasi, baik kepada P2T maupun kepada Dinas Teknis. 2. Setelah mendapatkan informasi tentang IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pemohon melengkapi syarat-syarat dan mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan. 3. Pemohon mengambil nomor antrian. 4. Permohonan di check oleh Petugas Front Office a. Dokumen tidak lengkap dikembalikan b. Dokumen lengkap diserahkan ke tim teknis 5. Dokumen di verifikasi oleh tim teknis. a. Dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar secara administrasi dikembalikan ke pemohon b. Dokumen lengkap dan benar dibuatkan surat Permintaan Rekomendasi ke Dinas Teknis 6. Verifikasi dan evaluasi dokumen permohonan serta persetujuan dokumen studi kelayakan oleh Dinas Teknis a. Dokumen tidak sesuai/kurang lengkap dikembalikan ke pemohon melalui tim teknis. b. Dokumen sesuai, akan ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan apabila diperlukan. 7. Rapat pembahasan dan Kunjungan Lapangan apabila diperlukan. a. Ditolak, permohonan dikembalikan ke pemohon melalui tim teknis. b. Disetujui, dibuatkan draft Rekomendasi Teknis. 8. Surat penolakan pemohonan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian dari hasil Verifikasi dan

- 30 NO

4. 5. 6. 7.

KOMPONEN

Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tarif Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

8.


9.

Pengawasan Internal

10.


URAIAN Evaluasi Dinas Teknis. 9. Penyerahan penolakan pemohonan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian kepada Pemohon. 10. Penyusunan Rekomendasi Teknis IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian. 11. Pengiriman Rekomendasi Teknis IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian. 12. Berdasarkan hasil Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM, P2T menerbitkan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian. 13. Persetujuan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian diserahkan kepada pemohon. 17 (tujuh belas) hari kerja Gratis Sertifikat Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian 1. Ruang kerja; 2. ATK; 3. Komputer dan printer; 4. Server; 5. Alat ukur/meteran; 6. GPS; 7. Kendaraan roda 2 atau 4 1. Pendidikan minimal D.III 2. Menguasai komputer Ada unit organisasi fungsional yaitu Auditor Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan internal Pemerintah Daerah Prosedur yang ditempuh adalah : 1. Surat pemberitahuan; 2. Melengkapi dokumen; 3. Pemeriksaan; 4. Laporan Hasil Pemeriksaan; 5. Tindak Lanjut Pemeriksaan;



• • • •


Memberikan jawaban




Menyiapkan Jawaban

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur : 1. Datang langsung; 2. Surat; 3. SMS; 4. Website Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Verifikasi aduan;

- 31 NO

KOMPONEN

URAIAN 2. Mediasi; 3. Koordinasi dan cek lokasi; 4. Sanksi SDM yang menerima tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. 3 (tiga) orang seksi pengaduan dan advokasi; 2. 2 (dua) orang SKPD Teknis; 3. 1 (satu) orang bagian Hukum Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Ruang Pengaduan; 2. Kotak aduan; 3. Telepon; 4. Komputer; 5. Kendaraan roda 2 atau 4

11.

Jumlah Pelaksana

1 orang

12.

Jaminan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana

- Ditangani oleh pegawai yang kompeten - Gratis / tidak ada pungutan liar Dilakukan berkala 3 bulan sekali dan tahunan

13.

- 32 -

A.1.8

Jenis Pelayanan : Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk Penjualan NO 1.


URAIAN A. Syarat Administratif 1. Surat permohonan, berkop dan bermaterai cukup. 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon. 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha. 4. Surat Keterangan Domisili Kegiatan Usaha (asli). 5. Profil Badan Usaha; 6. Salinan Akta pendirian Badan Usaha termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 7. Susunan direksi dan daftar pemegang saham. 8. Salinan izin usaha yang dimiliki dari instansi yang berwenang 9. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. B. Syarat Teknis 1. Master plan kegiatan disertai dengan peta topografi dan titik koordinat dengan skala 1:1.000 – 1:5.000; 2. Rencana kerja berdasarkan master plan; 3. Perhitungan volume mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan; 4. Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat conto dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi; dan 5. Salinan perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau batubara yang tergali akan dijual.

2.


1. Pemohon mencari informasi, baik kepada P2T maupun kepada Dinas Teknis.

- 33 NO

KOMPONEN

URAIAN 2. Setelah mendapatkan informasi tentang Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan, Pemohon melengkapi syarat-syarat dan mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi untuk Penjualan. 3. Pemohon mengambil nomor antrian. 4. Permohonan di check oleh Petugas Front Office. a. Dokumen tidak lengkap dikembalikan b. Dokumen lengkap diserahkan ke tim teknis 5. Dokumen di verifikasi oleh tim teknis. a. Dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar secara administrasi dikembalikan ke pemohon b. Dokumen lengkap dan benar dibuatkan surat Permintaan Rekomendasi ke Dinas Teknis. 6. Verifikasi dan evaluasi dokumen permohonan oleh Dinas Teknis: a. Dokumen tidak sesuai dikembalikan ke pemohon melalui tim teknis. b. Dokumen sesuai, akan ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan, penyusunan berita acara dan rapat pembahasan. 7. Rapat pembahasan dan Kunjungan Lapangan serta membuat Berita Acara Kunjungan Lapangan. a. Ditolak, permohonan dikembalikan ke pemohon melalui tim teknis. b. Disetujui, dibuatkan draft Rekomendasi Teknis. 8. Surat penolakan pemohonan IUP Operasi Produksi untuk Penjualan dari hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Teknis. 9. Penyerahan penolakan pemohonan IUP Operasi Produksi untuk Penjualan kepada Pemohon. 10. Penyusunan Rekomendasi Teknis IUP Operasi Produksi untuk Penjualan. 11. Pengiriman Rekomendasi Teknis IUP Operasi Produksi untuk Penjualan. 12. Berdasarkan hasil Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM, P2T menerbitkan IUP Operasi Produksi untuk Penjualan. 13. Persetujuan IUP Operasi Produksi untuk Penjualan diserahkan kepada pemohon. 10 (sepuluh) hari kerja

3.


4.

Biaya/tarif


5.

Produk Pelayanan

Izin Usaha Pertambangan ( IUP) OP untuk Penjualan

6.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

7.



8.

Pengawasan Internal

Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Server; Alat ukur/meteran; GPS; Kendaraan roda 2 atau 4

Ada unit organisasi fungsional yaitu Auditor Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan internal Pemerintah Daerah Prosedur yang ditempuh adalah : 1. Surat pemberitahuan; 2. Melengkapi dokumen; 3. Pemeriksaan; 4. Laporan Hasil Pemeriksaan;

- 34 NO

KOMPONEN

URAIAN 5.

9.

Tindak Lanjut Pemeriksaan;




• • • •


Memberikan jawaban




Menyiapkan Jawaban

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur : 1. Datang langsung; 2. Surat; 3. SMS; 4. Website Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Verifikasi aduan; 2. Mediasi; 3. Koordinasi dan cek lokasi; 4. Sanksi SDM yang menerima tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. 3 (tiga) orang seksi pengaduan dan advokasi; 2. 2 (dua) orang SKPD Teknis; 3. 1 (satu) orang bagian Hukum Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Ruang Pengaduan; 2. Kotak aduan; 3. Telepon; 4. Komputer; 5. Kendaraan roda 2 atau 4 10.

Jumlah Pelaksana

1 orang

11.

Jaminan Pelayanan

-

12.




- 35 -

A.1.9. Jenis Pelayanan : Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan NO 1.


URAIAN A. Syarat Administratif a. Perseorangan 1. Surat permohonan bermeterai cukup; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon; 4. Surat Keterangan Domisili Kegiatan Usaha (asli); 5. Salinan IUP Eksplorasi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 6. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. b. Badan Usaha 1. Surat permohonan, berkop dan bermeterai cukup; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha; 4. Surat Keterangan Domisili Kegiatan Usaha (asli); 5. Salinan IUP Eksplorasi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 6. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. c. Koperasi 1. Surat permohonan, berkop dan bermeterai cukup; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Koperasi; 4. Surat Keterangan Domisili Kegiatan Usaha (asli); 5. Salinan IUP Eksplorasi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 6. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. B. Syarat Teknis 1. Metode eksplorasi. 2. Laporan akhir eksplorasi detail dalam WIUP atau WIUPK. 3. Jumlah tonase mineral atau batubara yang tergali dalam WIUP atau WIUPK. 4. Kualitas mineral atau batubara yang tergali dalam WIUP atau WIUPK disertai dengan sertifikat conto dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah terakreditasi. C. Syarat Finansial 1. Salinan tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap sejak diterbitkannya IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi. 2. Perjanjian jual beli dengan pembeli mineral atau batubara.

- 36 NO 2.

KOMPONEN

URAIAN


1. Pemohon mencari informasi, baik kepada P2T maupun kepada Dinas Teknis. 2. Setelah mendapatkan informasi tentang Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan, Pemohon melengkapi syarat-syarat dan mengajukan permohonan Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan. 3. Pemohon mengambil nomor antrian. 4. Permohonan di check oleh Petugas Front Office. a. Dokumen tidak lengkap dikembalikan b. Dokumen lengkap diserahkan ke tim teknis 5. Dokumen di verifikasi oleh tim teknis. a. Dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar secara administrasi dikembalikan ke pemohon b. Dokumen lengkap dan benar dibuatkan surat Permintaan Rekomendasi ke Dinas Teknis. 6. Verifikasi dan evaluasi dokumen permohonan oleh Dinas Teknis: a. Dokumen tidak sesuai dikembalikan ke pemohon melalui tim teknis. b. Dokumen sesuai, akan ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan, penyusunan berita acara dan rapat pembahasan. 7. Rapat pembahasan dan Kunjungan Lapangan serta membuat Berita Acara Kunjungan Lapangan yang memuat perkiraan jumlah tonase mineral atau batubara yang tergali pada titik-titik eksplorasi dan/atau studi kelayakan. a. Ditolak, permohonan dikembalikan ke pemohon melalui tim teknis. b. Disetujui, dibuatkan draft Rekomendasi Teknis. 8. Surat penolakan pemohonan Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan dari hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Teknis. 9. Penyerahan penolakan pemohonan Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan kepada Pemohon.

- 37 NO

KOMPONEN

URAIAN 10. Penyusunan Rekomendasi Teknis Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan. 11. Pengiriman Rekomendasi Teknis Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan. 12. Berdasarkan hasil Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM, P2T menerbitkan Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan. 13. Persetujuan Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan diserahkan kepada pemohon.

3.


14 (empat belas) hari kerja

4.

Biaya/tarif

Gratis

5.

Produk Pelayanan

Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan

6.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

7.



8.

Pengawasan Internal

9.


Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Server; Alat ukur/meteran; GPS; Kendaraan roda 2 atau 4

Ada unit organisasi fungsional yaitu Auditor Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan internal Pemerintah Daerah Prosedur yang ditempuh adalah : 1. Surat pemberitahuan; 2. Melengkapi dokumen; 3. Pemeriksaan; 4. Laporan Hasil Pemeriksaan; 5. Tindak Lanjut Pemeriksaan;



• • • •


Memberikan jawaban




Menyiapkan Jawaban

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur : 1. Datang langsung; 2. Surat; 3. SMS; 4. Website Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Verifikasi aduan; 2. Mediasi; 3. Koordinasi dan cek lokasi;

- 38 NO

KOMPONEN

URAIAN 4. Sanksi SDM yang menerima tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. 3 (tiga) orang seksi pengaduan dan advokasi; 2. 2 (dua) orang SKPD Teknis; 3. 1 (satu) orang bagian Hukum Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Ruang Pengaduan; 2. Kotak aduan; 3. Telepon; 4. Komputer; 5. Kendaraan roda 2 atau 4

10.

Jumlah Pelaksana

1 orang

11.

Jaminan Pelayanan

-

12.




- 39 -

A.1.10. Jenis Pelayanan : Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

2.

1. Syarat-syarat seperti pada permohonan baru; Tambahan Persyaratan 2. Salinan Izin Usaha Jasa Pertambangan terakhir; untuk 3. Bukti Penyampaian Laporan Kegiatan. Perpanjangan

A. Syarat Administratif a. Perseorangan 1. Surat permohonan bermeterai cukup, mengacu pada Lampiran 2 sebanyak 2 (dua) rangkap; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon; 4. Surat Keterangan Domisili Pemohon (asli); 5. Surat keterangan Bank; 6. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. b. Badan Usaha 1. Surat permohonan, berkop dan bermeterai cukup, mengacu pada Lampiran 2 sebanyak 2 (dua) rangkap; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha; 4. Salinan Akta Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan Terakhir (jika ada perubahan) 5. Surat Keterangan Domisili Kegiatan Usaha (asli); 6. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 7. Salinan akta Badan Usaha dan telah disahkan oleh pengadilan negeri/ Kementerian Hukum dan HAM; 8. Surat pernyataan pihak perusahaan (bermeterai dan ditandatangani Direktur Utama), mengacu pada Lampiran 2; 9. Surat keterangan Bank; 10. Pengalaman perusahaan sesuai jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon; 11. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. c. Koperasi 1. Surat permohonan, berkop dan bermeterai cukup, mengacu pada Lampiran 2 sebanyak 2 (dua) rangkap; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Koperasi; 4. Salinan Akta Pendirian Koperasi dan Akte Perubahan Terakhir (jika ada perubahan) 5. Surat Keterangan Domisili Kegiatan Usaha (asli); 6. Surat pernyataan pihak koperasi (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama), mengacu pada Lampiran 2; 7. Surat keterangan Bank; 8. Pengalaman koperasi sesuai jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon; 9. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan.

- 40 NO 3.

KOMPONEN

URAIAN


1. Pemohon mencari informasi, baik kepada P2T maupun kepada Dinas Teknis. 2. Setelah mendapatkan informasi tentang IUJP Pemohon melengkapi syarat-syarat dan mengajukan permohonan IUJP. 3. Pemohon mengambil nomor antrian. 4. Permohonan di check oleh Petugas Front Office a. Dokumen tidak lengkap dikembalikan b. Dokumen lengkap diserahkan ke tim teknis 5. Dokumen di verifikasi oleh tim teknis. a. Dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar secara administrasi dikembalikan ke pemohon b. Dokumen lengkap dan benar dibuatkan surat Permintaan Rekomendasi ke Dinas Teknis 6. Verifikasi dan evaluasi dokumen permohonan oleh Dinas Teknis a. Rekomendasi ditolak b. Rekomendasi diterima 7. Surat penolakan pemohonan IUJP dari hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Teknis. 8. Penyerahan penolakan pemohonan IUJP kepada Pemohon. 9. Penyusunan Rekomendasi Teknis IUJP. 10. Pengiriman Rekomendasi Teknis IUJP. 11. Berdasarkan hasil Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM, P2T menerbitkan IUJP. 12. Persetujuan IUJP diserahkan kepada pemohon. 10 (sepuluh) hari kerja

4.


5.

Biaya/tarif

Gratis

6.

Produk Pelayanan

Sertifikat Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

7.


1. 2. 3. 4.

Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Server;

- 41 NO

KOMPONEN

URAIAN 5. Alat ukur/meteran; 6. GPS; 7. Kendaraan roda 2 atau 4

8.



9.

Pengawasan Internal

Ada unit organisasi fungsional yaitu Auditor Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan internal Pemerintah Daerah Prosedur yang ditempuh adalah : 1. Surat pemberitahuan; 2. Melengkapi dokumen; 3. Pemeriksaan; 4. Laporan Hasil Pemeriksaan; 5. Tindak Lanjut Pemeriksaan;

10.




• • • •


Memberikan jawaban




Menyiapkan Jawaban

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur : 1. Datang langsung; 2. Surat; 3. SMS; 4. Website Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Verifikasi aduan; 2. Mediasi; 3. Koordinasi dan cek lokasi; 4. Sanksi SDM yang menerima tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. 3 (tiga) orang seksi pengaduan dan advokasi; 2. 2 (dua) orang SKPD Teknis; 3. 1 (satu) orang bagian Hukum Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Ruang Pengaduan; 2. Kotak aduan; 3. Telepon; 4. Komputer; 5. Kendaraan roda 2 atau 4 11.

Jumlah Pelaksana

1 orang

12.

Jaminan

-

Ditangani oleh pegawai yang kompeten

- 42 NO 13.

KOMPONEN

URAIAN

Pelayanan

-

Gratis / tidak ada pungutan liar



- 43 -

A.1.11. NO

Jenis Pelayanan : Surat Keterangan Terdaftar (SKT) KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

2.

Tambahan 1. Syarat-syarat seperti pada permohonan baru; Persyaratan 2. Salinan Surat Keterangan Terdaftar terakhir; untuk 3. Bukti Penyampaian Laporan Kegiatan. Perpanjangan

A. Syarat Administratif a. Perseorangan 1. Surat permohonan bermeterai cukup, mengacu pada Lampiran 2 sebanyak 2 (dua) rangkap; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon; 4. Surat Keterangan Domisili Pemohon (asli); 5. Surat keterangan Bank; 6. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. b. Badan Usaha 1. Surat permohonan, berkop dan bermeterai cukup, mengacu pada Lampiran 2 sebanyak 2 (dua) rangkap; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha; 4. Salinan Akta Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan Terakhir (jika ada perubahan); 5. Surat Keterangan Domisili Kegiatan Usaha (asli); 6. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 7. Salinan akta Badan Usaha dan telah disahkan oleh pengadilan negeri/ Kementerian Hukum dan HAM; 8. Surat pernyataan pihak perusahaan (bermeterai dan ditandatangani Direktur Utama), mengacu pada Lampiran 2; 9. Surat keterangan Bank; 10. Pengalaman perusahaan sesuai jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon; 11. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. c. Koperasi 1. Surat permohonan, berkop dan bermeterai cukup, mengacu pada Lampiran 2 sebanyak 2 (dua) rangkap; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Koperasi; 4. Salinan Akta Pendirian Koperasi dan Akte Perubahan Terakhir (jika ada perubahan) 5. Surat Keterangan Domisili Kegiatan Usaha (asli); 6. Surat pernyataan pihak koperasi (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama), mengacu pada Lampiran 2; 7. Surat keterangan Bank; 8. Pengalaman koperasi sesuai jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon; 9. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan.

- 44 NO 3.

4. 5. 6. 7.

KOMPONEN

URAIAN



1. Pemohon mencari informasi, baik kepada P2T maupun kepada Dinas Teknis. 2. Setelah mendapatkan informasi tentang SKT. Pemohon melengkapi syarat-syarat dan mengajukan permohonan SKT. 3. Pemohon mengambil nomor antrian. 4. Permohonan di check oleh Petugas Front Office a. Dokumen tidak lengkap dikembalikan b. Dokumen lengkap diserahkan ke tim teknis 5. Dokumen di verifikasi oleh tim teknis. a. Dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar secara administrasi dikembalikan ke pemohon b. Dokumen lengkap dan benar dibuatkan surat Permintaan Rekomendasi ke Dinas Teknis 6. Verifikasi dan evaluasi dokumen permohonan oleh Dinas Teknis a. Rekomendasi ditolak b. Rekomendasi diterima 7. Surat penolakan pemohonan SKT dari hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Teknis. 8. Penyerahan penolakan pemohonan SKT kepada Pemohon. 9. Penyusunan Rekomendasi Teknis SKT. 10. Pengiriman Rekomendasi Teknis SKT. 11. Berdasarkan hasil Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM, P2T menerbitkan SKT. 12. Persetujuan SKT diserahkan kepada pemohon. 10 (sepuluh) hari kerja Gratis Surat Keterangan Terdaftar ( SKT) 1. 2. 3. 4. 5.

Ruang kerja; ATK; Komputer dan printer; Server; Alat ukur/meteran;

- 45 NO

KOMPONEN

8.


9.

Pengawasan Internal

10.


URAIAN 6. GPS; 7. Kendaraan roda 2 atau 4 1. Pendidikan minimal D.III 2. Menguasai komputer Ada unit organisasi fungsional yaitu Auditor Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan internal Pemerintah Daerah Prosedur yang ditempuh adalah : 1. Surat pemberitahuan; 2. Melengkapi dokumen; 3. Pemeriksaan; 4. Laporan Hasil Pemeriksaan; 5. Tindak Lanjut Pemeriksaan;



• • • •


Memberikan jawaban




Menyiapkan Jawaban

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur : 1. Datang langsung; 2. Surat; 3. SMS; 4. Website Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Verifikasi aduan; 2. Mediasi; 3. Koordinasi dan cek lokasi; 4. Sanksi SDM yang menerima tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. 3 (tiga) orang seksi pengaduan dan advokasi; 2. 2 (dua) orang SKPD Teknis; 3. 1 (satu) orang bagian Hukum Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Ruang Pengaduan; 2. Kotak aduan; 3. Telepon; 4. Komputer; 5. Kendaraan roda 2 atau 4 11. 12. 13.



- 46 A.1.12. NO

Jenis Pelayanan : Izin Gudang Bahan Peledak KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

A. Syarat Administratif 1. Surat permohonan bermeterai cukup; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak; 4. Surat Keterangan Domisili Usaha (asli); 5. Salinan IUP operasi produksi; 6. Gambar kontruksi Gudang Bahan Peledak yang disahkan instansi yang berwenang; 7. Foto bangunan Gudang Bahan Peledak dari empat sudut pandang (depan, belakang, samping kiri dan samping kanan) serta foto bagian dalam; 8. Bukti hasil klarifikasi status lahan dari kantor pertahanan setempat; 9. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); 10. Surat Keterangan dari Perum Perhutani (apabila masuk dalam Tanah Perhutani); 11. Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar yang diwakili oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) setempat; 12. Salinan Surat Izin Pengangkutan/Penimbunan dan pemakaian Handak Baru dan Perpanjangan yang lama; 13. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan.

2.

Tambahan Persyaratan untuk Perpanjangan Sistem, mekanisme dan prosedur

Syarat-syarat seperti pada permohonan baru kecuali poin 6, 7, 8, 9, 10 dan 11.

3.

1. Pemohon mencari informasi, baik kepada P2T maupun kepada Dinas Teknis. 2. Setelah mendapatkan informasi tentang Izin Gudang Bahan Peledak, Pemohon melengkapi syarat-syarat dan mengajukan permohonan Izin Gudang Bahan Peledak. 3. Pemohon mengambil nomor antrian.

- 47 NO

KOMPONEN

URAIAN 4. Permohonan di check oleh Petugas Front Office. a. Dokumen tidak lengkap dikembalikan b. Dokumen lengkap diserahkan ke tim teknis 5. Dokumen di verifikasi oleh tim teknis. a. Dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar secara administrasi dikembalikan ke pemohon b. Dokumen lengkap dan benar dibuatkan surat Permintaan Rekomendasi ke Dinas Teknis. 6. Verifikasi dan evaluasi dokumen permohonan oleh Dinas Teknis: a. Dokumen tidak sesuai dikembalikan ke pemohon melalui tim teknis. b. Dokumen sesuai, akan ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan, penyusunan berita acara dan rapat pembahasan. 7. Rapat pembahasan dan Kunjungan Lapangan serta membuat Berita Acara Kunjungan Lapangan yang memuat kondisi gudang bahan peledak. a. Ditolak, permohonan dikembalikan ke pemohon melalui tim teknis. b. Disetujui, dibuatkan draft Rekomendasi Teknis.

4. 5. 6. 7.

Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tariff Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

8.


9.

Pengawasan Internal

8. Surat penolakan pemohonan Izin Gudang Bahan Peledak dari hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Teknis. 9. Penyerahan penolakan pemohonan Izin Gudang Bahan Peledak kepada Pemohon. 10. Penyusunan Rekomendasi Teknis Izin Gudang Bahan Peledak. 11. Pengiriman Rekomendasi Teknis Izin Gudang Bahan Peledak. 12. Berdasarkan hasil Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM, P2T menerbitkan Izin Gudang Bahan Peledak. 13. Persetujuan Izin Gudang Bahan Peledak diserahkan kepada pemohon. 14 (empat belas) hari kerja Gratis Izin Gudang Handak 1. Ruang kerja; 2. ATK; 3. Komputer dan printer; 4. Server; 5. Alat ukur/meteran; 6. GPS; 7. Kendaraan roda 2 atau 4 1. Pendidikan minimal D.III 2. Menguasai komputer Ada unit organisasi fungsional yaitu Auditor Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan internal Pemerintah Daerah Prosedur yang ditempuh adalah : 1. Surat pemberitahuan; 2. Melengkapi dokumen; 3. Pemeriksaan; 4. Laporan Hasil Pemeriksaan; 5. Tindak Lanjut Pemeriksaan;

- 48 NO

KOMPONEN

10.


URAIAN



• • • •


Memberikan jawaban

11. 12. 13.





Menyiapkan Jawaban

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur : 1. Datang langsung; 2. Surat; 3. SMS; 4. Website Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Verifikasi aduan; 2. Mediasi; 3. Koordinasi dan cek lokasi; 4. Sanksi SDM yang menerima tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. 3 (tiga) orang seksi pengaduan dan advokasi; 2. 2 (dua) orang SKPD Teknis; 3. 1 (satu) orang bagian Hukum Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Ruang Pengaduan; 2. Kotak aduan; 3. Telepon; 4. Komputer; 5. Kendaraan roda 2 atau 4 1 orang - Ditangani oleh pegawai yang kompeten - Gratis / tidak ada pungutan liar Dilakukan berkala 3 bulan sekali dan tahunan

- 49 -

A.1.13. NO

Jenis Pelayanan : Kartu Izin Meledakkan (KIM) KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN A. Syarat Administratif : 1. Surat permohonan bermeterai cukup; 2. Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang diajukan untuk KIM (apabila domisili berbeda dengan KTP harus ada Surat Keterangan dari Kelurahan / Kecamatan); 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak 4. Surat Keterangan Domisili Usaha (asli) 5. Salinan IUP Operasi Produksi; 6. Salinan Sertifikat Juru Ledak; 7. Daftar Riwayat Hidup; 8. Pas Photo 2x3, 2 Lembar (berwarna); 9. Surat keterangan Pemantapan Teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;

1. Pemohon mencari informasi, baik kepada P2T maupun kepada Dinas Teknis. 2. Setelah mendapatkan informasi tentang Kartu Izin Meledakkan. Pemohon melengkapi syarat-syarat dan mengajukan permohonan Kartu Izin Meledakkan. 3. Pemohon mengambil nomor antrian. 4. Permohonan di check oleh Petugas Front Office a. Dokumen tidak lengkap dikembalikan b. Dokumen lengkap diserahkan ke tim teknis 5. Dokumen di verifikasi oleh tim teknis. a. Dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar secara administrasi dikembalikan ke pemohon b. Dokumen lengkap dan benar dibuatkan surat Permintaan Rekomendasi ke Dinas Teknis 6. Verifikasi dan evaluasi dokumen permohonan oleh Dinas Teknis a. Rekomendasi ditolak b. Rekomendasi diterima 7. Surat penolakan pemohonan Kartu Izin Meledakkan dari hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Teknis.

- 50 NO

KOMPONEN

URAIAN 8. Penyerahan penolakan pemohonan Kartu Izin Meledakkan kepada Pemohon. 9. Penyusunan Rekomendasi Teknis Kartu Izin Meledakkan. 10. Pengiriman Rekomendasi Teknis Kartu Izin Meledakkan. 11. Berdasarkan hasil Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM, P2T menerbitkan Kartu Izin Meledakkan. 12. Persetujuan Kartu Izin Meledakkan diserahkan kepada pemohon.

3. 4. 5. 6.

7. 8.

9.

Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/tarif

10 (sepuluh) hari kerja

Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

Kartu Izin Meledakkan (KIM)

Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal

Gratis

1. Ruang kerja; 2. ATK; 3. Komputer dan printer; 4. Server; 5. Alat ukur/meteran; 6. GPS; 7. Kendaraan roda 2 atau 4. 1. Pendidikan minimal D.III 2. Menguasai komputer Ada unit organisasi fungsional yaitu Auditor Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan internal Pemerintah Daerah Prosedur yang ditempuh adalah : 1. Surat pemberitahuan; 2. Melengkapi dokumen; 3. Pemeriksaan; 4. Laporan Hasil Pemeriksaan; 5. Tindak Lanjut Pemeriksaan.




• • • •


Memberikan jawaban




Menyiapkan Jawaban

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur : 1. Datang langsung; 2. Surat; 3. SMS; 4. Website Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Verifikasi aduan; 2. Mediasi; 3. Koordinasi dan cek lokasi; 4. Sanksi SDM yang menerima tugas penanganan aduan, saran dan masukan

- 51 NO

KOMPONEN

1. 2. 3. 4. 5. 10. 11. 12.


URAIAN adalah : 1. 3 (tiga) orang seksi pengaduan dan advokasi; 2. 2 (dua) orang SKPD Teknis; 3. 1 (satu) orang bagian Hukum Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Ruang Pengaduan; 2. Kotak aduan; 3. Telepon; 4. Komputer; 5. Kendaraan roda 2 atau 4 1 orang - Ditangani oleh pegawai yang kompeten - Gratis / tidak ada pungutan liar Dilakukan berkala 3 bulan sekali dan tahunan

- 52 A.1.14. Jenis Pelayanan : Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak. NO

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN A. Syarat Administratif 1. Surat permohonan bermeterai cukup; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak; 4. Surat Keterangan Domisili Usaha (asli) 5. Surat Penunjukan dari Pemegang IUP Operasi Produksi sebagai penyedia Bahan Peledak (bagi bukan pemegang IUP OP); 6. Salinan IUP Operasi Produksi; 7. Salinan Izin Gudang Bahan Peledak dari pemohon; 8. Salinan Kepala Teknik Tambang dari Perusahaan pemegang IUP; 9. Salinan KIM dari karyawan pemegang IUP; 10. Keterangan jumlah dan jenis bahan peledak yang dibutuhkan; 11. Keterangan pemakaian bahan peledak 6 bulan terakhir; 12. Berita Acara hasil pengecekan sisa bahan peledak (stok opname); 13. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan.

1. Pemohon mencari informasi, baik kepada P2T maupun kepada Dinas Teknis. 2. Setelah mendapatkan informasi tentang Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak, Pemohon melengkapi syarat-syarat dan mengajukan permohonan Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak. 3. Pemohon mengambil nomor antrian. 4. Permohonan di check oleh Petugas Front Office. a. Dokumen tidak lengkap dikembalikan b. Dokumen lengkap diserahkan ke tim teknis 5. Dokumen di verifikasi oleh tim teknis. a. Dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar secara

- 53 NO

KOMPONEN

URAIAN administrasi dikembalikan ke pemohon b. Dokumen lengkap dan benar dibuatkan surat Permintaan Rekomendasi ke Dinas Teknis. 6. Verifikasi dan evaluasi dokumen permohonan oleh Dinas Teknis: a. Dokumen tidak sesuai dikembalikan ke pemohon melalui tim teknis. b. Dokumen sesuai, akan ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan, penyusunan berita acara dan rapat pembahasan. 7. Rapat pembahasan dan Kunjungan Lapangan serta membuat Berita Acara Kunjungan Lapangan yang memuat hasil pengecekan sisa bahan peledak (stok opname). a. Ditolak, permohonan dikembalikan ke pemohon melalui tim teknis. b. Disetujui, dibuatkan draft Rekomendasi Teknis. 8. Surat penolakan pemohonan Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak dari hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Teknis. 9. Penyerahan penolakan pemohonan Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak kepada Pemohon. 10. Penyusunan Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak. 11. Pengiriman Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak kepada P2T. 12. P2T menerbitkan Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak. 13. Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak diserahkan kepada pemohon.

3. 4. 5. 6.


14 (empat belas) hari kerja


Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak

7.


8.

Pengawasan Internal

Gratis

1. Ruang kerja; 2. ATK; 3. Komputer dan printer; 4. Server; 5. Alat ukur/meteran; 6. GPS; 7. Kendaraan roda 2 atau 4 1. Pendidikan minimal D.III 2. Menguasai komputer Ada unit organisasi fungsional yaitu Auditor Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan internal Pemerintah Daerah Prosedur yang ditempuh adalah : 1. Surat pemberitahuan; 2. Melengkapi dokumen; 3. Pemeriksaan; 4. Laporan Hasil Pemeriksaan; 5. Tindak Lanjut Pemeriksaan;

- 54 NO 9.

KOMPONEN

URAIAN




• • • •


Memberikan jawaban




Menyiapkan Jawaban

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur : 1. Datang langsung; 2. Surat; 3. SMS; 4. Website

10. 11. 12.


Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Verifikasi aduan; 2. Mediasi; 3. Koordinasi dan cek lokasi; 4. Sanksi SDM yang menerima tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. 3 (tiga) orang seksi pengaduan dan advokasi; 2. 2 (dua) orang SKPD Teknis; 3. 1 (satu) orang bagian Hukum Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Ruang Pengaduan; 2. Kotak aduan; 3. Telepon; 4. Komputer; 5. Kendaraan roda 2 atau 4 1 orang - Ditangani oleh pegawai yang kompeten - Gratis / tidak ada pungutan liar Dilakukan berkala 3 bulan sekali dan tahunan

- 55 A.1.15. Jenis Pelayanan : Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair (BBC). NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

Syarat 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2.

Tambahan Persyaratan Untuk Perpanjangan Sistem, mekanisme dan prosedur

Syarat-syarat seperti pada permohonan baru kecuali poin 6 dan 7.

3.

Administratif Surat permohonan bermeterai cukup; Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak; Surat Keterangan Domisili Usaha (asli); Salinan IUP Operasi Produksi; Gambar kontruksi Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair yang disahkan instansi yang berwenang; 7. Foto Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair dari empat sudut pandang (depan, belakang, samping kiri dan samping kanan) serta foto bagian dalam; 8. Hasil pemeriksaan kapasitas tangki, tebal dinding tangki, dan kebocoran yang dilakukan oleh Badan/Dinas/Usaha Jasa Pertambangan yang berkompeten dalam melakukan pemeriksaan; 9. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan.

1. Pemohon mencari informasi langsung kepada Dinas Teknis. 2. Setelah mendapatkan informasi tentang Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair, Pemohon melengkapi syaratsyarat dan mengajukan permohonan Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair. 3. Verifikasi dan evaluasi dokumen permohonan oleh Dinas Teknis: a. Dokumen tidak sesuai dikembalikan ke pemohon. b. Dokumen sesuai, akan ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan, penyusunan berita acara dan rapat pembahasan. 4. Rapat pembahasan dan Kunjungan Lapangan serta membuat

- 56 NO

KOMPONEN

URAIAN

5. 6. 7.

8. 4. 5. 6. 7.


8.


9.

Pengawasan Internal

10.


10

Berita Acara Kunjungan Lapangan yang memuat hasil pemeriksaan fisik Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair (BBC) dan penelitian situasi sekitarnya. a. Ditolak, permohonan dikembalikan ke pemohon. b. Disetujui, dibuatkan draft Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair. Penyerahan Surat Penolakan pemohonan Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair dari hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Teknis kepada pemohon. Penyusunan Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair. Dinas Teknis menerbitkan Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair yang ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, dalam posisinya sebagai Kepala Inspektur Tambang (KaIT). Penyerahan Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair kepada pemohon. (sepuluh) hari kerja

Gratis Rekomendasi Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair (BBC) 1. Ruang kerja; 2. ATK; 3. Komputer dan printer; 4. Server; 5. Alat ukur/meteran; 6. GPS; 7. Kendaraan roda 2 atau 4 1. Pendidikan minimal D.III 2. Menguasai komputer Ada unit organisasi fungsional yaitu Auditor Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan internal Pemerintah Daerah Prosedur yang ditempuh adalah : 1. Surat pemberitahuan; 2. Melengkapi dokumen; 3. Pemeriksaan; 4. Laporan Hasil Pemeriksaan; 5. Tindak Lanjut Pemeriksaan;



• • • •


Memberikan jawaban




Menyiapkan Jawaban

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur : 1. Datang langsung; 2. Surat; 3. SMS;

- 57 NO

11. 12. 13.

KOMPONEN


URAIAN 4. Website Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Verifikasi aduan; 2. Mediasi; 3. Koordinasi dan cek lokasi; 4. Sanksi SDM yang menerima tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. 3 (tiga) orang seksi pengaduan dan advokasi; 2. 2 (dua) orang SKPD Teknis; 3. 1 (satu) orang bagian Hukum Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Ruang Pengaduan; 2. Kotak aduan; 3. Telepon; 4. Komputer; 5. Kendaraan roda 2 atau 4 1 orang - Ditangani oleh pegawai yang kompeten - Gratis / tidak ada pungutan liar Dilakukan berkala 3 bulan sekali dan tahunan

- 58 A.1.16. Jenis Pelayanan : Kepala Teknik Tambang (KTT) NO

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN A. Syarat Administratif : 1. Surat permohonan bermeterai cukup; 2. Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang diajukan sebagai KTT (apabila domisili berbeda dengan KTP harus ada Surat Keterangan dari Kelurahan / Kecamatan); 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon yang diajukan sebagai KTT; 4. Surat Keterangan Domisili (asli) 5. Salinan IUP Operasi Produksi; 6. Salinan Sertifikat POP (Pengawas Operasional Pertama) atau diklat lainnya; 7. Daftar Riwayat Hidup; 8. Pas Photo 4x6, 3 Lembar (berwarna); 9. Surat keterangan Pemantapan Teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur (setelah mengikuti penyegaran/tes di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur);

1. Pemohon mencari informasi langsung kepada Dinas Teknis. 2. Setelah mendapatkan informasi tentang Kepala Teknik Tambang, Pemohon melengkapi syarat-syarat dan mengajukan permohonan Kepala Teknik Tambang. 3. Verifikasi dan evaluasi dokumen permohonan oleh Dinas Teknis: a. Dokumen tidak sesuai atau tidak disetujui, permohonan dikembalikan ke pemohon. b. Dokumen sesuai dan disetujui, dibuatkan draft surat pengangkatan Kepala Teknik Tambang. 4. Penyerahan Surat Penolakan permohonan Kepala Teknik Tambang dari hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Teknis kepada Pemohon. 5. Penyusunan Surat Keputusan pengangkatan Kepala Teknik

- 59 NO

KOMPONEN

URAIAN Tambang. 6. Dinas Teknis menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Teknik Tambang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, dalam posisinya sebagai Kepala Inspektur Tambang (KaIT). 7. Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Teknik Tambang kepada Pemohon. 10 (sepuluh) hari kerja

3.


4.

Biaya/tarif

Gratis

5.


Surat Pengangkatan Kepala Teknik Tambang (KTT)

6.

7. 8.

9.

Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal

1. Ruang kerja; 2. ATK; 3. Komputer dan printer; 4. Server; 5. Alat ukur/meteran; 6. GPS; 7. Kendaraan roda 2 atau 4. 1. Pendidikan minimal D.III 2. Menguasai komputer Ada unit organisasi fungsional yaitu Auditor Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan internal Pemerintah Daerah Prosedur yang ditempuh adalah : 1. Surat pemberitahuan; 2. Melengkapi dokumen; 3. Pemeriksaan; 4. Laporan Hasil Pemeriksaan; 5. Tindak Lanjut Pemeriksaan.




• • • •


Memberikan jawaban




Menyiapkan Jawaban

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur : 1. Datang langsung; 2. Surat; 3. SMS; 4. Website Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Verifikasi aduan; 2. Mediasi; 3. Koordinasi dan cek lokasi; 4. Sanksi SDM yang menerima tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. 3 (tiga) orang seksi pengaduan dan advokasi; 2. 2 (dua) orang SKPD Teknis;

- 60 NO

KOMPONEN

URAIAN 3. 1 (satu) orang bagian Hukum Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Ruang Pengaduan; 2. Kotak aduan; 3. Telepon; 4. Komputer; 5. Kendaraan roda 2 atau 4

10. 11. 12.



- 61 -

A.1.17. Jenis Pelayanan : Izin Pertambangan Rakyat (IPR) NO 1.


URAIAN A. Syarat Administratif a. Perseorangan 1. Surat permohonan bermeterai cukup; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon; 4. Surat Keterangan Domisili Usaha Pertambangan (asli); 5. Surat Rekomendasi dari Kepala desa/Lurah atau kepala adat mengenai kebenaran riwayat kegiatan pertambangan rakyat; 6. Bukti kepemilikan lahan atau surat persetujuan dari pemegang hak atas lahan; 7. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. b. Kelompok Masyarakat 1. Surat permohonan bermeterai cukup; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Ketua Kelompok; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon; 4. Surat Keterangan Domisili Usaha Pertambangan (asli); 5. Salinan Akta pendirian Kelompok Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku; 6. Surat Rekomendasi dari Kepala desa/Lurah atau kepala adat mengenai kebenaran riwayat kegiatan pertambangan rakyat; 7. Bukti kepemilikan lahan atau surat persetujuan dari pemegang hak atas lahan; 8. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. c. Koperasi 1. Surat permohonan bermeterai cukup; 2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Ketua Koperasi; 3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon; 4. Susunan pengurus koperasi; 5. Salinan Akta pendirian koperasi yang salah satu maksud dan tujuannya bergerak dibidang usaha pertambangan; 6. Surat Keterangan Domisili Usaha Pertambangan (asli); 7. Surat Rekomendasi dari Kepala desa/Lurah atau kepala adat mengenai kebenaran riwayat kegiatan pertambangan rakyat; 8. Bukti kepemilikan lahan atau surat persetujuan dari pemegang hak atas lahan; 9. Surat pernyataan bermeterai pemohon tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan. B. Teknis 1. Peta Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (WIPR) ditandatangani oleh pemohon yang menggunakan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis nasional (sejajar dengan lintang bujur dan menggunakan peta dasar RBI BIG skala minimal 1:25.000) sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 12 tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem

- 62 NO

KOMPONEN

URAIAN Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilengkapi dengan batas koordinat; 2. Surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat paling sedikit : i. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter ii. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power iii. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak C. Finansial Laporan keuangan satu tahun terakhir (bagi Koperasi);

2.

Tambahan Persyaratan untuk Perpanjangan

3.


1. Syarat administrasi dan teknis seperti pada permohonan baru; 2. Laporan pelaksanan kegiatan yang telah dilakukan; 3. Salinan bukti pembayaran PNBP Iuran Tetap (untuk mineral bukan logam dan batuan serta mineral logam) dan PNBP Iuran Produksi (royalty) (untuk mineral logam), serta pajak daerah untuk mineral bukan logam dan batuan, selama 3 (tiga) tahun terakhir;

1. Pemohon mencari informasi, baik kepada P2T maupun kepada Dinas Teknis. 2. Setelah mendapatkan informasi tentang IPR, Pemohon melengkapi syarat-syarat dan mengajukan permohonan IPR. 3. Pemohon mengambil nomor antrian. 4. Permohonan di check oleh Petugas Front Office. a. Dokumen tidak lengkap dikembalikan b. Dokumen lengkap diserahkan ke tim teknis 5. Dokumen di verifikasi oleh tim teknis. a. Dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar secara administrasi dikembalikan ke pemohon b. Dokumen lengkap dan benar dibuatkan surat Permintaan Rekomendasi ke Dinas Teknis. 6. Verifikasi dan evaluasi dokumen permohonan oleh Dinas

- 63 NO

4. 5. 6. 7.

KOMPONEN


8.


9.

Pengawasan Internal

10.


URAIAN Teknis: a. Dokumen tidak sesuai dikembalikan ke pemohon melalui tim teknis. b. Dokumen sesuai, akan ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan, penyusunan berita acara dan rapat pembahasan. 7. Rapat pembahasan dan Kunjungan Lapangan serta membuat Berita Acara Kunjungan Lapangan. a. Ditolak, permohonan dikembalikan ke pemohon melalui tim teknis. b. Disetujui, dibuatkan draft Rekomendasi Teknis. 8. Surat penolakan pemohonan IPR dari hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Teknis. 9. Penyerahan penolakan pemohonan IPR kepada Pemohon. 10. Penyusunan Rekomendasi Teknis IPR. 11. Pengiriman Rekomendasi Teknis IPR. 12. Berdasarkan hasil Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM, P2T menerbitkan IPR. 13. Persetujuan IPR diserahkan kepada pemohon. 17 (tujuh belas) hari kerja Pencetakan Peta sesuai dengan Perda Jatim No. 29 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Izin Pertambangan Rakyat 1. Ruang kerja; 2. ATK; 3. Komputer dan printer; 4. Server; 5. Alat ukur/meteran; 6. GPS; 7. Kendaraan roda 2 atau 4 1. Pendidikan minimal D.III 2. Menguasai computer Ada unit organisasi fungsional yaitu Auditor Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan internal Pemerintah Daerah Prosedur yang ditempuh adalah : 1. Surat pemberitahuan; 2. Melengkapi dokumen; 3. Pemeriksaan; 4. Laporan Hasil Pemeriksaan; 5. Tindak Lanjut Pemeriksaan;



• • • •


Memberikan jawaban




Menyiapkan Jawaban

- 64 NO

KOMPONEN

URAIAN Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur : 1. Datang langsung ; 2. Surat; 3. SMS; 4. Website Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Verifikasi aduan; 2. Mediasi; 3. Koordinasi dan cek lokasi; 4. Sanksi SDM yang menerima tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. 3 (tiga)orang seksi pengaduan dan advokasi; 2. 2 (dua)orang SKPD teknis; 3. 1 (satu)orang Bagian Hukum Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Ruang Pengaduan; 2. Kotak aduan; 3. Telepon; 4. Komputer; 5. Kendaraan roda 2 atau 4

11. 12. 13.



- 65 A.1.18. Jenis Pelayanan : Perubahan Izin Pertambangan NO 1.


URAIAN A. Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan Syarat: 1. Dasar/alasan perubahan dan asal sumber dana; 2. Bukti pelunasan pembayaran iuran tetap bagi pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi; 3. Bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi; 4. Bukti pelunasan pembayaran iuran produksi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang memiliki izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, serta pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang memanfaatkan mineral ikutan; 5. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; 6. Dokumen perjanjian pinjaman dana; 7. Salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan dinyatakan clear and clean; B. Perubahan Anggaran Dasar, meliputi perubahan: a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; b. Besarnya modal dasar; c. Besarnya modal ditempatkan dan disetor; d. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka dan sebaliknya; Syarat : 1. Dasar atau alasan perubahan Anggaran Dasar; 2. Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta notaris; 3. Bukti pelunasan pembayaran iuran tetap bagi pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi; 4. Bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi; 5. Bukti pelunasan pembayaran iuran produksi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang memiliki izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, serta pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang memanfaatkan mineral ikutan; 6. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; 7. Sumber dan penggunaan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor untuk permohonan perubahan Anggaran Dasar; 8. Prospektus yang akan dipublikasikan untuk permohonan Anggaran Dasar; 9. Laporan hasil kegiatan studi kelayakan yang membuktikan telah ditemukan paling sedikit 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi untuk permohonan perubahan anggaran dasar; 10. Salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan dinyatakan clear and clean.

- 66 NO

KOMPONEN

URAIAN

C. Perubahan Direksi dan Komisaris Syarat: 1. Dasar atau alasan perubahan Direksi dan Komisaris; 2. Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta notaris; 3. Dokumen Anggaran Dasar terakhir/terbaru; 4. Bukti pelunasan pembayaran iuran tetap bagi pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi; 5. Bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi; 6. Bukti pelunasan pembayaran iuran produksi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang memiliki izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, serta pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang memanfaatkan mineral ikutan; 7. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public; Salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan dinyatakan clear and clear; D. Perubahan Kepemilikan Saham Syarat: 1. Dasar atau alasan perubahan kepemilikan saham; 2. Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam Akta Notaris; 3. Laporan hasil kegiatan studi kelayakan yang membuktikan telah ditemukan paling sedikit 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Ekplorasi; 4. Bukti pelunasan pembayaran iuran tetap bagi pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi; 5. Bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi; 6. Bukti pelunasan pembayaran iuran produksi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang memiliki izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, serta pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang memanfaatkan mineral ikutan; 7. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; 8. Rancangan jual beli saham; 9. Akta pendirian perusahaan calon pemegang saham baru Warga Negara Indonesia atau paspor bagi calon pemegang saham baru Warga Negara Asing apabila perubahan kepemilikan saham kepada orang perseorangan; 10. Profil calon pemegang saham baru; 11. Salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan dinyatakan clear

and clean

E. Perubahan Proses atau Kepemilikan Izin Perseorangan karena Meninggal Dunia Syarat:

- 67 NO

KOMPONEN

URAIAN 1. Salinan Akta Kematian / Surat Kematian; 2. Surat keterangan ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; 3. Surat kuasa dari ahli waris tentang persetujuan perubahan nama pemohon atau pemegang izin; 4. Surat Permohonan bermeterai kepada P2T dilampiri persyaratan administrasi

2.

3. 4.



1. Pemohon mencari informasi, baik kepada P2T maupun kepada Dinas Teknis. 2. Setelah mendapatkan informasi tentang Perubahan Izin Pertambangan. Pemohon melengkapi syarat-syarat dan mengajukan permohonan Perubahan Izin Pertambangan. 3. Pemohon mengambil nomor antrian. 4. Permohonan di check oleh Petugas Front Office a. Dokumen tidak lengkap dikembalikan b. Dokumen lengkap diserahkan ke tim teknis 5. Dokumen di verifikasi oleh tim teknis. a. Dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar secara administrasi dikembalikan ke pemohon b. Dokumen lengkap dan benar dibuatkan surat Permintaan Rekomendasi ke Dinas Teknis 6. Verifikasi dan evaluasi dokumen permohonan oleh Dinas Teknis a. Rekomendasi ditolak b. Rekomendasi diterima 7. Surat penolakan pemohonan Perubahan Izin Pertambangan dari hasil Verifikasi dan Evaluasi Dinas Teknis. 8. Penyerahan penolakan pemohonan Perubahan Izin Pertambangan kepada Pemohon. 9. Penyusunan Draft Rekomendasi Teknis Perubahan Izin Pertambangan. 10. Pengiriman Rekomendasi Teknis Perubahan Izin Pertambangan. 11. Berdasarkan hasil Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM, P2T menerbitkan Perubahan Izin Pertambangan. 12. Perubahan Izin Pertambangan diserahkan kepada pemohon. 17 (tujuh belas) hari kerja Gratis

- 68 NO 5. 6.

7.

KOMPONEN Produk Pelayanan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Kompetensi Pelaksana

8.

Pengawasan Internal

9.


URAIAN Perubahan Izin Pertambangan 1. Ruang kerja; 2. ATK; 3. Komputer dan printer; 4. Server; 3. Pendidikan minimal D.III 4. Menguasai komputer Ada unit organisasi fungsional yaitu Auditor Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan internal Pemerintah Daerah Prosedur yang ditempuh adalah : 1. Surat pemberitahuan; 2. Melengkapi dokumen; 3. Pemeriksaan; 4. Laporan Hasil Pemeriksaan; 5. Tindak Lanjut Pemeriksaan;



• • • •


Memberikan jawaban




Menyiapkan Jawaban

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur : 1. Datang langsung ; 2. Surat; 3. SMS; 4. Website Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Verifikasi aduan; 2. Mediasi; 3. Koordinasi dan cek lokasi; 4. Sanksi SDM yang menerima tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. 3 (tiga)orang seksi pengaduan dan advokasi; 2. 2 (dua)orang SKPD teknis; 3. 1 (satu)orang Bagian Hukum Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah : 1. Ruang Pengaduan; 2. Kotak aduan; 3. Telepon; 4. Komputer; 5. Kendaraan roda 2 atau 4 10. 11. 12.

Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Evaluasi


- 69 NO

KOMPONEN Kinerja Pelaksana

URAIAN

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI JAWA TIMUR

Recommend Documents