Pedoman Evaluasi Kualifikasi
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang
: a.
b.
c.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi di bidang pekerjaan umum yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu pengaturan mengenai tata cara pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang jelas dan komprehensif sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Nomor 95 Tahun 2010); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; i
5.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum. 11. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI.
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pemerintah. 2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pemerintah. 4. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Barang. 5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 6. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Menteri dan bersifat permanen. 7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 8. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi. 10. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 12. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). ii
13. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 14. Ahli Hukum Kontrak adalah seorang/pejabat ahli yang dapat memberikan pendapat terhadap Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di tandatangani oleh para pihak. 15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 16. Pejabat Eselon I atau Pimpinan Unit Kerja setara Eselon I adalah Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Direktur Jenderal/Deputi. Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi lebih operasional dan efektif. Pasal 3 Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini adalah untuk: (1) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah). (2) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang dananya bersumber dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri. Pasal 4 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi ketentuan sebagai berikut: (1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; (2) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; (3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; (4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; (5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; (6) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; (7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan (8) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada iii
siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. (9) Proses pelaksanaan pelelangan/seleksi harus segera dimulai setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD sampai dengan penetapan pemenang, penandatanganan kontrak dilakukan setelah Dokumen Anggaran disahkan. Pasal 5 Untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) setelah Rencana Perkiraan Biaya yang disusun mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I. Pasal 6 (1) Dalam rangka menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan berdasarkan metode pelaksanaan/kerja dan spesifikasi teknis dengan memperhatikan data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); h. norma indeks yaitu tentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu barang/jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat; dan/atau i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Dalam melakukan evaluasi penawaran harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, khusus untuk harga penawaran peserta lelang/seleksi di bawah 80% HPS wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan meneliti dan menilai konsistensi rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama terhadap syarat teknis/spesifikasi sehingga tidak terjadi penyimpangan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja serta diyakini dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pasal 7 Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di tandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak. Pasal 8 (1) Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditunjuk untuk memberikan pendapat hukum, harus berdasarkan persetujuan para pihak. (2) Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), iv
maka pendapat hukum dapat diperoleh dari Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak. Pasal 9 (1) Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi meliputi : a. Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, terdiri atas : 1. Buku PK 01 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 2. Buku PK 01 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 3. Buku PK 02 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum. 4. Buku PK 02 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum. 5. Buku PK 03 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. 6. Buku PK 03 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. 7. Buku PK 04 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 8. Buku PK 04 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 9. Buku PK 05 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum. 10. Buku PK 05 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum. 11. Buku PK 06 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan. v
12. Buku PK 06 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan. 13. Buku PK 07 A Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi. 14. Buku PK 07 B Pedoman Evaluasi Kualifikasi. 15. Buku PK 08 Pedoman Penyusunan Dokumen Pelelangan. b. Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsultansi, terdiri atas : 1. Buku JK 09 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Harga Satuan. 2. Buku JK 09 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dengan Kontrak Harga Satuan. 3. Buku JK 10 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum. 4. Buku JK 10 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum. 5. Buku JK 11 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga Satuan. 6. Buku JK 11 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga Satuan. 7. Buku JK 12 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Lump Sum. 8. Buku JK 12 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Lump Sum. 9. Buku JK 13 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga Satuan. 10. Buku JK 13 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga Satuan. vi
11. Buku JK 14 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Lump Sum. 12. Buku JK 14 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Lump Sum. 13. Buku JK 15 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Harga Satuan. 14. Buku JK 15 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Harga Satuan. 15. Buku JK 16 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Lump Sum. 16. Buku JK 16 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Lump Sum. 17. Buku JK 17 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan. 18. Buku JK 17 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi Perseorangan. 19. Buku JK 18 A Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi. 20. Buku JK 18 B Pedoman Evaluasi Kualifikasi Jasa Konsultansi. 21. Buku JK 19 Pedoman Penyusunan Dokumen Seleksi. (2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi di bidang pekerjaan umum dilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini. (3) Kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dapat menggunakan: a. kontrak Lump Sum, Harga Satuan, Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan untuk pekerjaan tunggal atau terintegrasi. b. kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (Output based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu feasibility study, design, study, evaluasi, kajian, telaah, pedoman, petunjuk, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya. Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas input (tenaga ahli dan biaya-biaya langsung terkait termasuk perjalanan dinas) yang harus disediakan konsultan (Input based) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu supervisi/pengawasan pekerjaan fisik, monitoring dan evaluasi, manajemen kontrak, survey, dan lainnya. vii
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO : 07/PRT/M/2011
TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
BUKU 07 B : Pedoman Evaluasi Kualifikasi
DAFTAR ISI
BAB I
KETENTUAN UMUM ........................................................................................................... 1 A. PENGERTIAN ISTILAH................................................................................................................................... 1 B. TUJUAN..... ................................................................................................................................................... 2 C. RUANG LINGKUP .......................................................................................................................................... 2
BAB II PPE ENETAPAN METODE PENILAIAN KUALIFIKASI.............................................................................. 3 A. UMUM ...... ......... .......................................................................................................................................... 3 B. PERSIAPAN KUALIFIKASI .............................................................................................................................. 4 C. PELAKSANAAN PROSES KUALIFIKASI (Kualifikasi untuk Pelelangan Umum) ....................................... 6 1. PENGUMUMAN ............................................................................................................................................ 6 2. PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN KUALIFIKASI ............................................................. 8 3. PEMASUKAN DOKUMEN KUALIFIKASI...................................................................................................... 8 4. PENILAIAN DOKUMEN KUALIFIKASI ......................................................................................................... 8 5. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI ....................................................................................................................... 17 6. PENETAPAN HASIL KUALIFIKASI ............................................................................................................... 17 7. PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI........................................................................................................ 17 8. SANGGAHAN............................................................................................................................................. 18 BAB III III LAINLAIN-LAIN .................................................................................................................................. 19
1. KUALIFIKASI UNTUK PELELANGAN TERBATAS .........................................................................19 2. KUALIFIKASI UNTUK PENUNJUKAN LANGSUNG ................................................................................... 19 3 KUALIFIKASI UNTUK PEMILIHAN LANGSUNG ....................................................................................... 19
i
BAB I KETENTUAN UMUM A. PENGERTIAN ISTILAH
Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: 1. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pemerintah. 3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 4. Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. 5. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP unit organisasi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Daerah dan bersifat permanen. 6. Kelompok Kerja (Pokja) ULP adalah perangkat dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 8. Penyedia adalah badan usaha yang menyediakan/melaksanakan Pekerjaan Konstruksi. 9. Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak). 10. Kemitraan/KSO adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis. 11. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (HPS adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. 12. Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan. 1
B. TUJUAN
Pedoman ini disusun dengan tujuan: 1. Sebagai pedoman Kelompok Kerja (Pokja) ULP dalam melaksanakan penilaian kualifikasi untuk pekerjaan konstruksi; 2. Untuk mendapatkan penyedia yang diyakini mempunyai kompetensi dan kemampuan usaha untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik; 3. Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, dan akuntabel. C. RUANG LINGKUP
Pedoman ini digunakan untuk pelaksanaan penilaian kualifikasi mencakup: 1. Pengadaan pekerjaan konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah). 2. Pengadaan pekerjaan konstruksi yang dananya bersumber dari pemerintah mencakup pengadaan pekerjaan konstruksi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri.
2
BAB II PENETAPAN METODE PENILAIAN KUALIFIKASI A. UMUM
1.
Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa. 2. Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi. 3. Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran. 4. Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut: a. pemilihan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; atau b. pemilihan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat. 5. Proses penilaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dalam penanganan darurat dilakukan bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran. 6. Proses prakualifikasi menghasilkan daftar calon Penyedia Pekerjaan Konstruksi. 7. Dalam proses prakualifikasi, Pokja ULP segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima untuk setiap Dokumen Isian Kualifikasi peserta yang disampaikan, tanpa harus menunggu sampai berakhirnya batas waktu penyampaian Dokumen Isian Kualifikasi. 8. Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran. 9. Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut: a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks; dan b. Pemilihan Langsung. 10. Pokja ULP dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku. 11. Pokja ULP wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan: a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi; dan b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi. 12. Dalam proses Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang dapat dilengkapi paling lambat sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.
3
13. Persyaratan pascakualifikasi/prakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas. B.
PERSIAPAN KUALIFIKASI Pokja ULP menyusun dan menetapkan dokumen kualifikasi. 1. Isi Dokumen Kualifikasi meliputi : a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi; b. formulir isian kualifikasi; c. instruksi kepada peserta, termasuk tata cara penyampaian Dokumen Kualifikasi; d. lembar data kualifikasi; e. pakta integritas; dan f. tata cara evaluasi kualifikasi. 2. Dokumen Kualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh: a) direktur utama/pimpinan perusahaan; b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; c) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; d) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau b. memiliki izin usaha jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; d. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam; e. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
4
memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; g. memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil untuk prakualifikasi dan kemampuan pada bidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha kecil untuk pascakualifikasi; h. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; i. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan; j. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS; k. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO: 1) peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut; 2) evaluasi persyaratan pada huruf a) sampai dengan huruf g) dan i) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan/KSO. Khusus untuk huruf h) dan j) evaluasi persyaratan digabungkan sebagai evaluasi kemitraan/KSO; f.
l.
untuk usaha non-kecil, memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan ketentuan: 1) KD = 3 NPt NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir; 2) dalam hal kemitraan/KSO yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO; 3) KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS; 4) pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya; 5) nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (present value) menggunakan perhitungan sebagai berikut:
NPs Npo Io
= Nilai pekerjaan sekarang = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama
5
Is
= Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya) Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan; m. mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: 1) SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan untuk usaha non kecil KP = 6 atau KP = 1,2 N N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; 2) dalam hal kemitraan/KSO, yang diperhitungkan adalah SKP dari setiap perusahaan yang bermitra/KSO; n. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu perusahaan (SNI/ISO 9001), apabila dipersyaratkan; o. memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perusahaan dan/atau ahli K3/petugas K3, apabila dipersyaratkan. 3. Pokja ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Isian Kualifikasi dalam hal: a. kelengkapan Dokumen Isian Kualifikasi; dan b. pemenuhan persyaratan kualifikasi. 4. Formulir Isian Kualifikasi yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membubuhi materai senilai Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah). 5. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi. C.
PELAKSANAAN PROSES KUALIFIKASI (Kualifikasi untuk untuk Pelelangan Umum) Umum) 1. PENGUMUMAN a. Pokja ULP dalam mengumumkan proses prakualifikasi/pascakualifikasi untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan pemilihannya harus sesuai dengan ketentuan berkaitan dengan metode pemilihan barang/jasa. b. Pemilihan penyedia jasa metode pelelangan umum dan pemilihan langsung dilakukan dengan pascakualifikasi melalui website
6
K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional atau jika diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik paling kurang 7 (tujuh) hari kerja. Pemilihan penyedia jasa metode pelelangan terbatas dan pekerjaan kompleks dilakukan seperti tersebut diatas, kecuali untuk penunjukan langsung dengan cara mengundang penyedia jasa yang terpilih. c. Isi pengumuman memuat sekurang-kurangnya : 1) nama dan alamat Pokja ULP yang akan mengadakan pelelangan; 2) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; 3) nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 4) syarat-syarat peserta pelelangan; dan 5) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil Dokumen Pengadaan; d. Dalam pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan: 1) peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi pelelangan; 2) pendaftaran harus dilakukan oleh: (a) direktur utama/pimpinan perusahaan; (b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; (c) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau (d) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama. 3) pendaftaran harus membawa asli dan/atau rekaman/fotocopy/legalisir Akta Pendirian, Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kontrak kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis; 4) persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif; dan 5) persyaratan di luar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku kecuali diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. e. Apabila dari hasil identifikasi ternyata tidak ada penyedia dalam negeri yang mampu mengerjakan, maka Pelelangan Umum diumumkan di website komunitas internasional (seperti www.dgmarket.com, www.undp.org dan lain-lain) serta diberitahukan kepada penyedia yang diyakini mampu mengerjakan. f. Apabila terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka kepada:
7
1)
2)
Pokja ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau peserta yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam dan/atau dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN KUALIFIKASI a. Pengambilan dokumen kualifikasi untuk pascakualifikasi dilakukan bersamaan dengan pengambilan dokumen pemilihan pada hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman. b. Pengambilan Dokumen Kualifikasi untuk prakualifikasi pada hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman. c. Adendum Dokumen Kualifikasi 1). Sebelum batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi oleh peserta, Pokja ULP dapat mengubah Dokumen Kualifikasi dengan menetapkan Adendum. 2). Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada semua peserta. 3). Pokja ULP dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi apabila ada Adendum Dokumen Kualifikasi.
3.
PEMASUKAN DOKUMEN KUALIFIKASI a. Pemasukan dokumen kualifikasi untuk pascakualifikasi dilakukan bersamaan dengan dokumen penawaran. b. Pemasukan dokumen kualifikasi untuk prakualifikasi dilakukan terpisah dengan pemasukan dokumen penawaran.
4.
PENILAIAN DOKUMEN KUALIFIKASI a. Penilaian dilakukan terhadap formulir isian kualifikasi: FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK BADAN USAHA (Bukan Kemitraan/KSO) Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: …………………[nama wakil sah badan usaha]
8
Jabatan
..................................................[diisi sesuai jabatan
:
akta pendirian perusahaan dan perubahannya] Bertindak untuk dan atas nama
:
PT/CV/Firma/atau lainnya …………… [pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]
Alamat
:
…………
No. Telepon
:
...............
No. Fax
:
...............
e-mail
:
...............
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akte Notaris ………………………… [sesuai
akta pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika kemitraan/KSO maka dicantumkan tambahan Surat Perjanjian Kemitraan/KSO]; 2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”]; 3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam; 7. data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:
9
A.
Data Administrasi Nama 1. (PT/CV/Firma/atau lainnya)
:
2. Status
:
3.
Alamat Kantor Pusat
:
No. Telepon
:
………………………………
No. Fax
:
………………………………
E-mail
:
………………………………
Alamat Kantor Cabang
:
No. Telepon
:
………………………………
No. Fax
:
………………………………
E-mail
:
………………………………
4.
B.
……………………………… Pusat
Cabang
………………………………
………………………………
Izin Usaha a. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
: a. Nomor.…………… b. Tanggal …………… : ………… : …………
b. Masa berlaku izin usaha c. Instansi pemberi izin usaha
C. Izin atau syarat Lainnya (apabila dipersyaratkan, dipersyaratkan, yang sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan) dilelangkan) 1. Surat Izin atau syarat ………*)
:
2. Masa berlaku izin atau syarat
:
3. Instansi syarat
pemberi
izin
atau :
a. Nomor ………… b. Tanggal ………… ………… …………
*) Surat Izin atau syarat yang diperlukan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku [contoh: Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO) dan Sertifikat Sistem Manajemen K3 (SMK3)]
10
D.
Landasan Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/atau lainnya a. Nomor Akta : ………… b. Tanggal : ………… c. Nama Notaris : ………… 2. Akta Perubahan Terakhir a. Nomor Akta : ………… b. Tanggal : ………… c. Nama Notaris : …………
E.
Pengelola Badan Usaha 1. Komisaris/Pengawas untuk Perseroan Perseroan Terbatas (PT) No.
Nama
No. KTP
Jabatan dalam Badan Usaha
2. Direksi/Pengurus Badan Usaha No.
F.
Nama
No. KTP
Jabatan dalam Badan Usaha
Data Keuangan Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma) No.
Nama
No. KTP
Persentase
11
Pajak
2.
a. Nomor Pokok Wajib Pajak b. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir c. Bukti Laporan Bulanan (tiga bulan terakhir): 1) PPh Pasal 21 2) PPh Pasal 23 3) PPh Pasal 25/Pasal29 4) PPN d. Surat Keterangan Fiskal*) *)
: ………… : No. ………… Tanggal …………
: : : : :
No. ………… Tanggal ………… No. ………… Tanggal ………… No. ………… Tanggal ………… No. ………… Tanggal ………… No. ………… Tanggal …………
apabila digunakan oleh penyedia sebagai pengganti huruf b dan c
G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis badan usaha)
No
Nama
Tgl/bln/ thn lahir
Tingkat Pendidikan
Jabatan dalam pekerjaan
Pengalaman Kerja (tahun)
Profesi/ keahlian
Tahun Sertifikat/ Ijazah
1
2
3
4
5
6
7
8
H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan
No.
1
Jenis Fasilitas/ Peralatan/ Perlengkapan
Jumla
2
3
h
Kapasitas atau
output pada saat ini 4
12
Merk dan tipe
Tahun pembuatan
Kondisi (%)
Lokasi Sekarang
Status Kepemilikan /Dukungan Sewa
5
6
7
8
9
I. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)
No.
1
Nama Paket Pekerja an
Sub Bidang Pekerjaan
2
3
Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen
Tanggal Selesai Menurut
Kontrak
Lokasi
4
Nama
Alamat dan Telepon
Nomor dan Tanggal
Nilai (Rp)
Kontrak
BA Serah Terima (PHO)
5
6
7
8
9
10
J. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan
No.
1
Nama Paket Pekerjaan
2
Sub Bidang Pekerjaan
3
Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen
Kontrak
Progres Terakhir
Lokasi
4
Nama
Alamat dan Telepon
Nomor dan Tanggal
Nilai (Rp)
Kontrak (rencana) %
5
6
7
8
9
Prestasi Kerja % 10
K. Modal Kerja Surat dukungan keuangan dari Bank: Nomor Tanggal Nama Bank Nilai
: …………………… : …………………… : …………………… : Rp ………………. ( .……... dalam huruf………..)
13
Rencana tanggal kontrak berakhir
11
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ………… [tempat], ….. [tanggal] ………… [bulan] 20…. [tahun]
PT/CV/Firma/atau lainnya ………… [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan meterai Rp 6.000,dan tanda tangan] (nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan pada badan usaha] b. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi 1) formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh: a) direktur utama/pimpinan perusahaan; b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; c) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; d) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau 2) memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan; 3) menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 4) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;
14
5)
6)
7) 8) 9) 10)
11)
12)
memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF); memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai; memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan; memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS; dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO: a) peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut; b) evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 7 dan 9 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan/KSO. Khusus untuk angka 8 dan 10 evaluasi persyaratan digabungkan sebagai evaluasi kemitraan/KSO; untuk usaha non-kecil, memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan ketentuan: a) KD = 3 NPt NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir; b) dalam hal kemitraan/KSO yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO; c) KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS; d) pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya sebagai berikut: (1) Sub bidang pekerjaan i Subbidang yang sejenis dengan pekerjaan yang akan dilelangkan mendapat bobot nilai 100%. ii Subbidang yang tidak sejenis dengan pekerjaan yang akan dilelangkan mendapat bobot nilai 0%.
15
Status penyedia jasa i Sebagai penyedia jasa utama/lead firm J.O. mendapat bobot nilai 100%; ii Sebagai sub penyedia jasa/anggota J.O. mendapat bobot nilai 50%. iii Sebagai anggota J.O mendapat bobot nilai sesuai dengan porsi/sharing kemitraan. (3) Penilaian besarnya nilai kontrak Penilaian besarnya nilai kontrak adalah besarnya nilai kontrak yang diselesaikan disesuaikan dengan bobot nilai terhadap subbidang pekerjaan maupun status penyedia jasa. nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (present value) menggunakan perhitungan sebagai berikut:
(2)
e)
NPs = Npo =
Nilai pekerjaan sekarang Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama Io = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya) Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan; 13) mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: a) SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan untuk usaha non kecil KP = 6 atau KP = 1,2 N N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; b) dalam hal kemitraan/KSO, yang diperhitungkan adalah SKP dari setiap perusahaan yang bermitra/KSO; 14) memiliki Sertifikat Manajemen Mutu perusahaan (SNI/ISO 9001), apabila dipersyaratkan; 15) memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perusahaan dan/atau ahli K3/petugas K3, apabila dipersyaratkan.
16
Catatan: evaluasi kualifikasi pada pascakualifikasi dapat dilakukan sebelum atau setelah evaluasi penawaran 5. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI a. Pembuktian kualifikasi pada proses pascakualifikasi dilakukan
b.
c.
d. e.
f.
terhadap penawaran yang akan diusulkan sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan (apabila ada). Pembuktian kualifikasi pada proses prakualifikasi dilakukan terhadap semua peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan dilakukan setelah evaluasi kualifikasi sebelum hasil evaluasi diumumkan. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (sesuai dengan tugas dan fungsinya) dan meminta salinan dokumen tersebut. Dalam pembuktian kualifikasi harus dihadiri oleh penanggung jawab penawaran atau yang menerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama. Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam. Untuk pascakualifikasi, apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.
6. PENETAPAN HASIL KUALIFIKASI
a. b. c.
Untuk pelelangan umum dengan prakualifikasi, hal-hal yang perlu diperhatikan: Semua peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan oleh Pokja ULP ke dalam daftar peserta yang lulus kualifikasi. Pokja ULP menetapkan daftar peserta yang lulus kualifikasi paling kurang 3 (tiga) peserta. Apabila peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka pelelangan dinyatakan gagal.
7. PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI
Untuk pelelangan umum dengan prakualifikasi, Pokja ULP memberitahukan/menyampaikan kepada seluruh peserta kualifikasi dan mengumumkan hasil kualifikasi di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang memuat paling sedikit: 17
a. b. c.
nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; nama dan alamat peserta, baik yang lulus maupun tidak lulus kualifikasi beserta alasannya; dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
8. SANGGAHAN a.
b.
c.
d.
e. f.
g.
Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan hasil kualifikasi kepada Pokja ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I. Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain, ditanda tangani oleh : 1) direktur utama/ pimpinan perusahaan; 2) penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; 3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan bukti otentik; atau 4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama. Sanggahan diajukan oleh peserta yang memasukkan Dokumen Isian Kualifikasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: 1) penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi; 2) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau 3) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal. Sanggahan yang disampaikan bukan dari peserta sebagaimana yang dimaksud dalam 3.b. atau disampaikan bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan dan diterima diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. Tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi. 18
BAB III III LAINLAIN-LAIN 1. KUALIFIKASI UNTUK PELELANGAN TERBATAS a. Proses pelelangan terbatas sama dengan proses pelelangan umum prakualifikasi 2 tahap, kecuali dalam pengumuman dicantumkan kriteria peserta dan nama-nama penyedia barang/jasa yang akan diundang. b. Apabila setelah diumumkan ternyata ada penyedia barang/jasa yang tidak tercantum dalam pengumuman dan berminat serta memenuhi kualifikasi, maka wajib untuk diikutsertakan dalam pelelangan terbatas. 2. KUALIFIKASI UNTUK UNTUK PENUNJUKAN LANGSUNG a. Pokja ULP mengundang sekaligus menyampaikan Dokumen Pengadaan untuk Penunjukan Langsung kepada penyedia yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. b. Penyedia yang diundang memasukkan Dokumen Kualifikasi. c. Pokja ULP melakukan evaluasi kualifikasi seperti pada Pelelangan Umum. 3. KUALIFIKASI UNTUK PEMILIHAN LANGSUNG Proses pelaksanaan Pemilihan Langsung sama dengan proses pelaksanaan Pelelangan Umum Pascakualifikasi kecuali pada hal-hal sebagai berikut: a. penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 3 (tiga) hari kerja melalui website www.inaproc.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional; dan b. KD tidak diberlakukan.
19
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO : 07/PRT/M/2011
TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
BUKU 07 B : Pedoman Evaluasi Kualifikasi
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Mei 2011 MENTERI PEKERJAAN UMUM, ttd DJOKO KIRMANTO
