Pedoman Evaluasi Kualifikasi Jasa Konsultansi
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang
: a.
b.
c.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi di bidang pekerjaan umum yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu pengaturan mengenai tata cara pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang jelas dan komprehensif sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Nomor 95 Tahun 2010); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; i
5.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum. 11. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI.
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pemerintah. 2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pemerintah. 4. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Barang. 5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 6. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Menteri dan bersifat permanen. 7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 8. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi. 10. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 12. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). ii
13. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 14. Ahli Hukum Kontrak adalah seorang/pejabat ahli yang dapat memberikan pendapat terhadap Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di tandatangani oleh para pihak. 15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 16. Pejabat Eselon I atau Pimpinan Unit Kerja setara Eselon I adalah Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Direktur Jenderal/Deputi.
Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi lebih operasional dan efektif. Pasal 3 Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini adalah untuk: (1) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah). (2) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang dananya bersumber dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri. Pasal 4 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi ketentuan sebagai berikut: (1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; (2) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; (3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; (4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; (5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; (6) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; (7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan (8) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada iii
siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. (9) Proses pelaksanaan pelelangan/seleksi harus segera dimulai setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD sampai dengan penetapan pemenang, penandatanganan kontrak dilakukan setelah Dokumen Anggaran disahkan. Pasal 5 Untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) setelah Rencana Perkiraan Biaya yang disusun mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I. Pasal 6 (1) Dalam rangka menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan berdasarkan metode pelaksanaan/kerja dan spesifikasi teknis dengan memperhatikan data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); h. norma indeks yaitu tentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu barang/jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat; dan/atau i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Dalam melakukan evaluasi penawaran harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, khusus untuk harga penawaran peserta lelang/seleksi di bawah 80% HPS wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan meneliti dan menilai konsistensi rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama terhadap syarat teknis/spesifikasi sehingga tidak terjadi penyimpangan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja serta diyakini dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pasal 7 Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di tandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak. Pasal 8 (1) Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditunjuk untuk memberikan pendapat hukum, harus berdasarkan persetujuan para pihak. (2) Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), iv
maka pendapat hukum dapat diperoleh dari Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak. Pasal 9 (1) Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi meliputi : a. Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, terdiri atas : 1. Buku PK 01 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 2. Buku PK 01 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 3. Buku PK 02 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum. 4. Buku PK 02 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum. 5. Buku PK 03 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. 6. Buku PK 03 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. 7. Buku PK 04 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 8. Buku PK 04 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 9. Buku PK 05 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum. 10. Buku PK 05 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum. 11. Buku PK 06 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan. v
12. Buku PK 06 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan. 13. Buku PK 07 A Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi. 14. Buku PK 07 B Pedoman Evaluasi Kualifikasi. 15. Buku PK 08 Pedoman Penyusunan Dokumen Pelelangan. b. Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsultansi, terdiri atas : 1. Buku JK 09 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Harga Satuan. 2. Buku JK 09 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dengan Kontrak Harga Satuan. 3. Buku JK 10 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum. 4. Buku JK 10 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum. 5. Buku JK 11 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga Satuan. 6. Buku JK 11 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga Satuan. 7. Buku JK 12 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Lump Sum. 8. Buku JK 12 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Lump Sum. 9. Buku JK 13 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga Satuan. 10. Buku JK 13 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga Satuan. vi
11. Buku JK 14 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Lump Sum. 12. Buku JK 14 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Lump Sum. 13. Buku JK 15 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Harga Satuan. 14. Buku JK 15 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Harga Satuan. 15. Buku JK 16 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Lump Sum. 16. Buku JK 16 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Lump Sum. 17. Buku JK 17 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan. 18. Buku JK 17 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi Perseorangan. 19. Buku JK 18 A Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi. 20. Buku JK 18 B Pedoman Evaluasi Kualifikasi Jasa Konsultansi. 21. Buku JK 19 Pedoman Penyusunan Dokumen Seleksi. (2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi di bidang pekerjaan umum dilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini. (3) Kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dapat menggunakan: a. kontrak Lump Sum, Harga Satuan, Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan untuk pekerjaan tunggal atau terintegrasi. b. kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (Output based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu feasibility study, design, study, evaluasi, kajian, telaah, pedoman, petunjuk, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya. Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas input (tenaga ahli dan biaya-biaya langsung terkait termasuk perjalanan dinas) yang harus disediakan konsultan (Input based) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu supervisi/pengawasan pekerjaan fisik, monitoring dan evaluasi, manajemen kontrak, survey, dan lainnya. vii
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO : 07/PRT/M/2011
TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
BUKU 18 B : Pedoman Evaluasi Kualifikasi Jasa Konsultansi
DAFTAR ISI
BAB I
KETENTUAN UMUM ............................................................................................... 1 A. PENGERTIAN ISTILAH ....................................................................................... 1 B. TUJUAN ............................................................................................................. 2 C. RUANG LINGKUP .............................................................................................. 2
BAB II
PENILAIAN PENILAIAN KUALIFIKASI ......................................................................................... 3 A. UMUM............................................................................................................... 3 B. PERSIAPAN ......................................................................................................... 3 C. PELAKSANAAN .................................................................................................. 4
i
BAB I KETENTUAN UMUM A. PENGERTIAN ISTILAH Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: 1. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 2. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang ditunjuk sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi di lingkungan Satuan Kerja tertentu. 3. Penyedia Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konsultansi. 4. Tenaga ahli tetap adalah tenaga ahli yang bekerja kepada badan usaha/Penyedia jasa konsultansi secara penuh dan diangkat sebagai pegawai tetap berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan/Direksi serta namanya tercantum dalam daftar gaji sebagai pegawai tetap. 5. Kelompok Kerja (Pokja) ULP adalah perangkat dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berfungsiuntuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi. 6. Dokumen kualifikasi adalah dokumen yang disiapkan dan ditetapkan oleh Pokja ULP sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian data kualifikasi oleh penyedia jasa. 7. Lembar Data Kualifikasi (LDK)adalah data yang memuat ketentuan dan informasi yang (LDK) spesifik sesuai dengan kualifikasi yang diperlukanpenyedia jasa konsultansi antara lain dalam menyiapkan, mengisi formulir isian kualifikasi, dan melengkapi pakta integritas 8. Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis. 9. Registrasi adalah kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan ijin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat. 10. Sertifikat keterampilan/keahlian kerja adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu. 11. Sertifikat badan usaha adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi. 12. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan subbidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu. 13. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. 14. Penilaian kualifikasi adalah kegiatan yang dilakukan Pokja ULP untuk menilai kompetensi dan kemampuan usaha penyedia jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi pada saat mengikuti seleksi.
1
B. TUJUAN Pedoman ini disusun dengan tujuan:
1. Agar penerapan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dalam pelaksanaan pengadaan lebih operasional;
2. Sebagai pedoman Kelompok Kerja (Pokja) ULP dalam melaksanakan penilaian kualifikasi untuk penyedia jasa konsultansi;
3. Untuk mendapatkan penyedia jasa yang diyakini mempunyai kompetensi dan kemampuan usaha untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik;
4. Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, dan akuntabel. C. RUANG LINGKUP Pedoman Evaluasi Kualifikasi untuk pelaksanaan seleksi dan evaluasi penawaran mencakup: 1. Pengadaan Jasa Konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah). 2. Pengadaan Jasa Konsultansi yang dananya bersumber dari pemerintah mencakup Pengadaan Jasa Konsultansi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri.
2
BAB II PENILAIAN KUALIFIKASI A. UMUM 1. Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa. 2. Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran. 3. Dalam proses prakualifikasi, Pokja ULP segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima. 4. Dalam proses Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang dapat dilengkapi paling lambat sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi. 5. Pokja ULP menolak Dokumen Kualifikasi dan/atau tambahannya yang masuk setelah batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi. 6. Persyaratan prakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas 7. Pokja ULP dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku. 8. Pokja ULP wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan: a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi; dan b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi. 9. Penilaian Dokumen Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi, yang terdiri dari: a. evaluasi Persyaratan Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Gugur; dan b. evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek. 10. Proses prakualifikasi menghasilkan Calon daftar pendek Penyedia Jasa Konsultansi. 11. Pokja ULP menetapkan Daftar Pendek (short list) paling kurang 5 (lima) dan paling banyak 7 (tujuh) peserta dari daftar peserta yang telah lulus pembuktian kualifikasi berdasarkan urutan terbaik. B. PERSIAPAN Pokja ULP menyusun dan menetapkan dokumen kualifikasi. 1. Isi Dokumen Kualifikasi meliputi : a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi; b. formulir isian kualifikasi; c. instruksi kepada peserta, termasuk tata cara penyampaian Dokumen Kualifikasi; d. lembar data kualifikasi; e. pakta integritas; dan f. tata cara evaluasi kualifikasi. 2. Pokja ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data Formulir Isian Kualifikasi dalam Dokumen Kualifikasi dalam hal: a. kelengkapan Formulir Isian Kualifikasi; dan b. pemenuhan persyaratan kualifikasi. 3. Formulir Isian Kualifikasi yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membubuhi materai senilai Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah).
3
4. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi. C. PELAKSANAAN 1. Pengumuman Prakualifikasi a. Pokja ULP dalam mengumumkan proses prakualifikasi untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan pemilihannya harus sesuai dengan ketentuan berkaitan dengan metode pemilihan jasa konsultansi. b. Pokja ULP mengumumkan Seleksi Umum Prakualifikasi melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE atau jika diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik paling kurang 7 (tujuh) hari kerja. c. Pengumuman Seleksi Umum Prakualifikasi paling sedikit memuat: 1) nama dan alamat Pokja ULP yang akan mengadakan seleksi; 2) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; 3) nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 4) syarat-syarat peserta seleksi; 5) tempat, hari, tanggal, dan waktu untuk mengambil Dokumen Kualifikasi. d. Dalam pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan: 1) penyedia harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi seleksi; 2) pendaftaran harus dilakukan oleh : a) direktur utama/pimpinan perusahaan; b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; c) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau d) pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama. 3) pendaftaran harus membawa asli dan/atau rekaman/fotocopy/legalisir Akta Pendirian, izin usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kontrak kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis; 4) persyaratan lain yang sifatnya diskriminatif; 5) persyaratan di luar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kecuali diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. e. Apabila dari hasil identifikasi ternyata tidak ada penyedia dalam negeri yang mampu mengerjakan, maka pengumuman prakualifikasi Seleksi Umum dilakukan di website komunitas internasional (seperti www.dgmarket.com, www.undp.org dan lain-lain), serta diberitahukan kepada penyedia yang diyakini mampu mengerjakan. f. Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka kepada: 1) Pokja ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 2) penyedia yang terlibat dimasukkan ke dalam daftar hitam dan/atau dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4
2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi a. Pengambilan Dokumen Kualifikasiuntuk prakualifikasi pada hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman. b. Penyedia melakukan pendaftaran, melalui: 1) pendaftaran langsung; atau 2) pendaftaran tidak langsung, melalui: a) faksimili; b) e-mail ; atau c) pos/jasa pengiriman. c. Penyedia yang sudah mendaftar (untuk selanjutnya disebut peserta) dapat mengambil Dokumen Kualifikasi sesuai tempat, hari, tanggal, dan waktu pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman. d. Semua penyedia wajib melakukan pendaftaran sebelum mengambil Dokumen Kualifikasi. e. Pada tahap pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi, Pokja ULP: 1) mencatat nama pendaftar, nama dan alamat perusahaan, serta nomor telepon, nomor faksimili dan/atau alamat e-mail pihak yang dapat dihubungi untuk keperluan korespondensi; 2) memberikan Dokumen Kualifikasi dalam bentuk file (softcopy) dan/atau cetakan (hardcopy); dan/atau 3) dapat mengunggah (upload) Dokumen Kualifikasi melalui website K/L/D/I masingmasing yang dapat diunduh (download) oleh peserta. f. Pokja ULP dilarang memungut biaya apapun kepada peserta. g. Apabila yang mendaftar adalah orang yang ditugaskan oleh direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang, pendaftar melampirkan surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal. h. Seseorang dilarang mewakili lebih 1 (satu) perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi. 3. Pemberian penjelasan Dokumen Kualifikasi (apabila diperlukan) a. Untuk memperjelas Dokumen Kualifikasi, Pokja ULP dapat mengadakan pemberian penjelasan (aanwijzing) apabila diperlukan. b. Apabila dilakukan pemberian penjelasan (aanwijzing) Dokumen Kualifikasi maka disusun Berita Acara Pemberian Penjelasan (aanwijzing) Dokumen Kualifikasi. c. Adendum Dokumen Kualifikasi 1) Sebelum batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi oleh peserta, Pokja ULP dapat mengubah Dokumen Kualifikasi dengan menetapkan Adendum. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada semua peserta. 2) Pokja ULP dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi apabila ada Adendum Dokumen Kualifikasi. 4. Pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi a. Peserta mengisi Formulir Isian Kualifikasi dan melengkapi Pakta Integritas dalam Dokumen Kualifikasi. b. Pemasukan dokumen kualifikasi untuk prakualifikasi dilakukan terpisah dengan pemasukan dokumen penawaran. c. Metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Kualfikasi harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi. d. Dokumen Kualifikasi disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap, terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 2 (dua) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”. e. Dokumen Kualifikasi dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis “Dokumen Kualifikasi” dan ditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta 5
disampaikan kepada Pokja ULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Kualifikasi. f. Peserta menyampasiaikan langsung Dokumen Kualifikasi kepada Pokja ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi. g. Peserta dapat menyampaikan Dokumen Kualifikasi melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Pokja ULP sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi dan segala risiko keterlambatan dan kerusakan dokumen menjadi risiko peserta. h. Dalam hal Dokumen Kualifikasi disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka seluruh sampul penutup dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat Pokja ULP. i. Untuk Dokumen Kualifikasi yang diterima melalui pos/jasa pengiriman: 1) Pokja ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan Dokumen Kualifikasi pada sampul luar; dan 2) apabila diterima terlambat, Pokja ULP membuka sampul luar Dokumen Kualifikasi untuk mengetahui nama dan alamat peserta. Pokja ULP segera memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen Kualifikasi disertai dengan bukti serah terima. j. Pokja ULP membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran. k. Pokja ULP membuat tanda terima Dokumen Kualifikasi. l. Pada batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi, salah satu anggota Pokja ULP menutup pemasukan Dokumen Kualifikasi dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir yang memasukan Dokumen Kualifikasi, serta membubuhkan tanda tangan. m. Pokja ULP menolak Dokumen Kualifikasi dan/atau tambahannya yang masuk setelah batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi. n. Tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat dan waktu penutupan pemasukan Dokumen Kualifikasi maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada seluruh peserta. o. Pokja ULP segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima. 5. Penilaian Dokumen Kualifikasi Penilaian Dokumen Kualifikasi berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi, yang terdiri dari:
a. Evaluasi Persyaratan Kualifikasi Evaluasi Persyaratan Kualifikasi dilakukandengan Sistem Gugur, peserta dinyatakan memenuhi Persyaratan Kualifikasi apabila: 1) formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh: a) direktur utama/pimpinan perusahaan; b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya (dinyatakan dengan surat kuasa); c) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau d) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama. 2) memiliki surat izin usaha jasa konsultansi sesuai dengan peraturan perundangundangan; 3) menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; 6
4) salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha tidak masuk dalam Daftar Hitam; 5) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF); 6) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; 7) memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai; 8) memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; 9) menandatangani Pakta Integritas; 10) dalam hal peserta akan melakukan kemitraan : a) wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan b) penilaian kualifikasi pada huruf a) sampai dengan huruf j) dilakukan terhadap seluruh peserta yang tergabung dalam Kerja Sama Operasi/kemitraan. 11) untuk pekerjaan kompleks dapat memiliki sertifikat manajemen mutu ISO atau persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu. Terhadap peserta yang dinyatakan memenuhi Persyaratan Kualifikasi dilanjutkan dengan evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi. b. Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi 1) Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi dilakukan dengan Sistem Nilai, peserta dinyatakan memenuhi Persyaratan Teknis Kualifikasi, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Kepemilikan Pengalaman perusahaan : Dinilai berdasarkan pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara dengan paket yang akan dilaksanakan, yaitu jumlah paket pengalaman dan nilai kontrak tertinggi pada paket pengalaman tersebut. b) Kepemilikan tenaga ahli tetap : 1) dinilai berdasarkan kebutuhan tenaga ahli tetap yang dimiliki sesuai dengan kriteria: tingkat dan jurusan pendidikan, keahlian, serta pengalaman kerja yang dibutuhkan pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara dengan paket yang akan dilaksanakan. Apabila Tenaga ahli tetap yang dimiliki tidak memenuhi salah satu kriteria kesesuaian tersebut diatas, maka tidak mendapat nilai (nol) dan tidak masuk dalam calon daftar pendek karena tidak memiliki kemampuan menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. 2) dinilai berdasarkan kemampuan manajerial yang dimiliki tenaga ahli tetap yang bersangkutan (misal: kesesuaian posisi) sesuai dengan persyaratan kebutuhan pada paket pekerjaan yang akan dilaksanakan. 2) Apabila ada dua perusahaan atau lebih mendapat nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan jumlah paket yang dimiliki. Dan apabila jumlah paket yang dimiliki tersebut mempunyai nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan nilai kontrak tertinggi dari pengalaman yang dimiliki perusahaan. 3) Peserta yang memenuhi Persyaratan Kualifikasi dan evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi dimasukkan dalam Calon Daftar Pendek untuk kemudian dilakukan pembuktian kualifikasi. 4) Apabila ditemukan hal-hal yang kurang jelas dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis dan ditandatangani oleh Pokja ULP dan peserta, namun tidak boleh mengubah persyaratan kualifikasi. 7
5) Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang masih dapat diminta untuk dilengkapi paling lambat sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi. 6) Apabila tidak ada yang lulus kualifikasi, maka seleksi dinyatakan gagal. Contoh penilaian persyaratan teknis kualifikasi terlampir.
6. Pembuktian kualifikasi a. Terhadap peserta yang masuk dalam Calon Daftar Pendek, dilakukan pembuktian kualifikasi. b. Pembuktian kualifikasi pada proses prakualifikasi dilakukan terhadap semua peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan dilakukan setelah evaluasi kualifikasi sebelum hasil evaluasi diumumkan. c. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya. d. Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. e. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus dimasukkan dalam Daftar Hitam. 7. Peneta Penetapan pan Daftar Pendek (short list) hasil kualifikasi a. Semua peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan oleh Pokja ULP ke dalam daftar peserta yang lulus kualifikasi. b. Pokja ULP menetapkan Daftar Pendek (short list) paling kurang 5 (lima) dan paling banyak 7 (tujuh) peserta dari daftar peserta yang telah lulus pembuktian kualifikasi berdasarkan urutan terbaik. c. Apabila peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 5 (lima), maka seleksi dinyatakan gagal. 8. Pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi kualifikasi Pokja ULP memberitahukan/menyampaikan kepada seluruh peserta kualifikasi dan mengumumkan hasil kualifikasi di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang memuat paling sedikit: a. nama dan nilai paket pekerjaan; b. nama dan alamat peserta baik yang lulus maupun tidak lulus kualifikasi beserta alasannya; dan c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 9. Sanggahan kualifikasi a. Peserta seleksi dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan hasil kualifikasi kepada Pokja ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP K/L/D/I b. Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: 1) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peratuan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi; 2) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau 3) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. c. Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan kualifikasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan. 8
d. Apabila sanggahan terhadap butir 9.b. dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan proses kualifikasi gagal. e. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. f. Tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi.
10. Undangan kepada peserta yang masuk Daftar Pendek (short list) a. Pokja ULP mengundang semua peserta yang masuk dalam Daftar Pendek (short list) untuk mengambil Dokumen Pemilihan, dengan ketentuan: 1) tidak ada sanggahan dari peserta; 2) sanggahan terbukti tidak benar; atau 3) masa sanggah berakhir. b. Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu pengambilan Dokumen Pemilihan. c. Peserta yang diundang berhak mengambil Dokumen Pemilihan.
LAMPIRAN 1. CONTOH PENILAIAN PERSYARATAN PERSYARATAN TEKNIS KUALIFIKASI 1. Penilaian Persyaratan Teknis Kualifikasi terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK): a. Nama paket pekerjaan: “Pengawasan Pembangunan Jalan Nasional Trans Kalimantan” b. HPS: Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) c. Kebutuhan tenaga ahli tetap *) : 1) S1, Teknik Sipil, Ahli Jalan, 10 tahun, ketua tim, 1 orang 2) S1, Teknik Sipil, Ahli Jalan, 5 tahun, site engineer, 3 orang 3) S1, Teknik Sipil, Ahli Jembatan, 5 tahun, site engineer, 2 orang *) Kebutuhan tenaga ahli tetap yang dipersyaratan dalam persyaratan teknis kualifikasi adalah tenaga ahli yang dominan/utama untuk melaksanakan pekerjaan misal dalam TOR dipersyaratkan 20 (dua puluh) tenaga ahli sehingga yang dinilai dalam persyaratan teknis kualifikasi sebanyak 3 (tiga) tenaga ahli (1 orang team leader dan 5 orang site engineer). 2. Kriteria Penilaian Persyaratan Teknis Kualifikasi: a. Pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara dengan bobot 60%, yang terdiri dari: 1) jumlah paket pengalaman dengan bobot sebesar 45 % 2) nilai kontrak tertinggi pada paket pengalaman huruf 2.a.1)diatas dengan bobot sebesar 15 % b. Kepemilikan tenaga ahli tetap, termasuk unsur komisaris/direksi yang berpengalaman pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara dengan bobot 40%, yang terdiri dari: 1) Tenaga Ahli Tetap dengan bobot 30%, terdiri dari: a) 1 orang tenaga ahli Jalan (ketua tim), bobot penilaian sebesar 15 % b) 3 orang tenaga ahli Jalan (site engineer), bobot penilaian sebesar 10. % c) 2 orang tenaga ahli Jembatan (site engineer), bobot penilaian sebesar 5. % 2) Kemampuan Manajerial dengan bobot 10%, terdiri dari: a) tenaga ahli ahli Jalan (ketua tim), bobot penilaian sebesar 5 % b) tenaga ahli ahli Jalan (site engineer), bobot penilaian sebesar 3 % c) tenaga ahli ahli Jembatan (site engineer), bobot penilaian sebesar 2 %
9
3. Data penilaian persyaratan teknis kualifikasi:
No.
Nama perusahaan
Pengalaman perusahaan pekerjaan sejenis (60%)
Kepemilikan tenaga ahli tetap yang berpengalaman pada pekerjaan sejenis (40%) Kemampuan manajerial Tenaga ahli tetap (30%) (10%)
Jumlah paket (45%)
TA 1 (15%)
TA 2 (10%)
TA 3 (5%)
TA 1 (5%)
TA 2 (3%)
TA 3 (2%)
1 org
4 org
5 org
sesuai
sesuai
sesuai
2 org
3 org
5 org
sesuai
sesuai
sesuai
0 org
2 org
3 org
tidak sesuai
sesuai
sesuai
1 org
3 org
0 org
sesuai
sesuai
tidak sesuai
3 org
3 org
1 org
sesuai
sesuai
sesuai
2 org
3 org
4 org
sesuai
sesuai
sesuai
2 org
4 org
6 org
sesuai
2 org
0 org
0 org
sesuai
1.
PT. ABC
25 paket
2.
PT. DEF
35 paket
3.
PT. GHI
30 paket
4.
PT. JKL
30 paket
5.
PT. MNO
20 paket
6.
PT. PQR
40 paket
7.
PT. STU
20 paket
8.
PT. XYZ
20 paket
Nilai kontrak (15%) Rp. 2,5 milyar Rp. 1 milyar Rp. 1,5 milyar Rp. 3,5 milyar Rp. 3 milyar Rp. 2 milyar Rp. 2,5 milyar Rp. 1 milyar
tidak sesuai tidak sesuai
Keterangan
sesuai tidak sesuai
4. Tabel penilaian persyaratan teknis kualifikasi:
N o.
Nama perusa haan
Pengalaman perusahaan pekerjaan sejenis (60%)
Kepemilikan tenaga ahli tetap yang berpengalaman pada pekerjaan sejenis (40%) Kemampuan manajerial Tenaga ahli tetap (30%) (10%)
Total Nilai
Per ing kat
75.84
4.
83.67
3.
Jumlah paket (45%)
Nilai kontrak (15%)
TA 1 (15%)
TA 2 (10%)
TA 3 (5%)
TA 1 (5%)
TA 2 (3%)
TA 3 (2%)
(25/40) x 45 = 28.13 (35/40) x 45 = 39.38
(Rp.2.500.000.000/ Rp.3.500.000.000) x 15 = 10.71 (Rp.1.000.000.000/ Rp.3.500.000.000) x 15 = 4.29
1 org = keb = 15.00 2 org > keb = 15.00
4 org > keb = 10.00 3 org = keb = 10.00 2 org < keb = (2/3) x 10 = 6.67
3 org > keb = 5.00 4 org > keb = 5.00
Sesuai = 5.00 Sesuai = 5.00
Tidak sesuai = 0.00
Sesuai = 2.00 Sesuai = 2.00
2 org = keb = 5.00
Tidak sesuai = 0.00
Sesuai = 3.00
Sesuai = 2.00
56.85
7.
0 org > keb = 0.00
Sesuai = 5.00
Sesuai = 3.00
Tidak sesuai = 0.00
81.75
6.
Sesuai = 5.00
Sesuai = 3.00
Sesuai = 2.00
72.61
5.
93.75
1.
92.71
2.
1.
PT. ABC
2.
PT. DEF
3.
PT. GHI
(30/40) x 45 = 33.75
(Rp.1.500.000.000/ Rp.3.500.000.000) x 15 = 6.43
0 org > keb = 0.00
4.
PT. JKL
(30/40) x 45 = 33.75
Rp.3.500.000.000 = HPS = 15.00
1 org = keb = 15.00
3 org = keb = 10.00
5.
PT. MNO
(20/40) x 45 = 22.50
(Rp.3.000.000.000/ Rp.3.500.000.000) x 15 = 12.86
3 org > keb = 15.00
3 org = keb = 10.00
6.
PT. PQR
7.
PT. STU
(40/40) x 45 = 45 (40/40) x 45 = 45.00
(Rp.2.000.000.000/ Rp.3.500.000.000) x 15 = 8.57 (Rp.2.500.000.000/ Rp.3.500.000.000) x 15 = 10.71
2 org > keb = 15.00 2 org > keb = 15.00
3 org = keb = 10.00 4 org > keb = 10.00
10
1 org < keb = (1/2) x 5= 2.25 4 org > keb = 5.00 2 org = keb = 5.00
Sesuai = 5.00 Sesuai = 5.00
Sesuai = 3.00
Sesuai = 3.00 Tidak sesuai = 0.00
Sesuai = 2.00 Sesuai = 2.00
8.
PT. XYZ
(20/40) x 45 = 22.50
(Rp.1.000.000.000/ Rp.3.500.000.000) x 15 = 4.29
2 org > keb = 15.00
0 org > keb = 0.00
0 org > keb = 0.00
Sesuai = 5.00
Tidak sesuai = 0.00
Tidak sesuai = 0.00
46.79
8.
5. Hasil penilaian Persyaratan Teknis Kualifikasi: Dari data dan tabel penilaian di atas, penyedia yang masuk Calon Daftar Pendek: No.
Nama Perusahaan
Total Nilai
Peringkat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PT. PQR PT. STU PT. DEF PT. ABC PT. MNO PT. JKL PT. GHI PT. XYZ
93.75 92.71 83.67 75.84 72.61 81.75 71.85 46.79
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Lulus/ Tidak Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Tidak Lulus
Keterangan
Masuk Daftar Pendek Tidak Masuk Daftar Pendek Masuk Daftar Pendek Masuk Daftar Pendek Masuk Daftar Pendek Tidak Masuk Daftar Pendek Tidak Masuk Daftar Pendek Tidak Masuk Daftar Pendek
Alasan penilaian persyaratan teknis kualifikasi: a. PT. JKL, walaupun peringkat ke 6, tetapi tidak masuk dalam Calon Daftar Pendek karena tidak memiliki kemampuan menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu pemenuhan Tenaga Ahli Tetap (TA 3) tidak mendapat nilai (nol). b. PT. GHI, walaupun peringkat ke 7, tetapi tidak masuk dalam Calon Daftar Pendek karena tidak memiliki kemampuan menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu pemenuhan Tenaga Ahli Tetap (TA 1) tidak mendapat nilai (nol). c. PT. XYZ peringkat ke 8, tetapi tidak masuk dalam Calon Daftar Pendek karena tidak memiliki kemampuan menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu pemenuhan Tenaga Ahli Tetap (TA 2 dan TA 3) tidak mendapat nilai (nol).
11
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO : 07/PRT/M/2011
TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
BUKU 18 B : Pedoman Evaluasi Kualifikasi Jasa Konsultansi
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Mei 2011 MENTERI PEKERJAAN UMUM, ttd DJOKO KIRMANTO
