Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang
: a.
b.
c.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi di bidang pekerjaan umum yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu pengaturan mengenai tata cara pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang jelas dan komprehensif sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Nomor 95 Tahun 2010); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; i
5.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum. 11. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI.
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pemerintah. 2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pemerintah. 4. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Barang. 5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 6. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Menteri dan bersifat permanen. 7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 8. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi. 10. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 12. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). ii
13. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 14. Ahli Hukum Kontrak adalah seorang/pejabat ahli yang dapat memberikan pendapat terhadap Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di tandatangani oleh para pihak. 15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 16. Pejabat Eselon I atau Pimpinan Unit Kerja setara Eselon I adalah Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Direktur Jenderal/Deputi.
Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi lebih operasional dan efektif. Pasal 3 Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini adalah untuk: (1) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah). (2) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang dananya bersumber dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri. Pasal 4 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi ketentuan sebagai berikut: (1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; (2) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; (3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; (4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; (5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; (6) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; (7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan (8) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada iii
siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. (9) Proses pelaksanaan pelelangan/seleksi harus segera dimulai setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD sampai dengan penetapan pemenang, penandatanganan kontrak dilakukan setelah Dokumen Anggaran disahkan. Pasal 5 Untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) setelah Rencana Perkiraan Biaya yang disusun mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I. Pasal 6 (1) Dalam rangka menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan berdasarkan metode pelaksanaan/kerja dan spesifikasi teknis dengan memperhatikan data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); h. norma indeks yaitu tentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu barang/jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat; dan/atau i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Dalam melakukan evaluasi penawaran harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, khusus untuk harga penawaran peserta lelang/seleksi di bawah 80% HPS wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan meneliti dan menilai konsistensi rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama terhadap syarat teknis/spesifikasi sehingga tidak terjadi penyimpangan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja serta diyakini dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pasal 7 Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di tandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak. Pasal 8 (1) Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditunjuk untuk memberikan pendapat hukum, harus berdasarkan persetujuan para pihak. (2) Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), iv
maka pendapat hukum dapat diperoleh dari Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak. Pasal 9 (1) Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi meliputi : a. Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, terdiri atas : 1. Buku PK 01 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 2. Buku PK 01 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 3. Buku PK 02 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum. 4. Buku PK 02 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum. 5. Buku PK 03 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. 6. Buku PK 03 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. 7. Buku PK 04 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 8. Buku PK 04 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 9. Buku PK 05 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum. 10. Buku PK 05 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum. 11. Buku PK 06 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan. v
12. Buku PK 06 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan. 13. Buku PK 07 A Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi. 14. Buku PK 07 B Pedoman Evaluasi Kualifikasi. 15. Buku PK 08 Pedoman Penyusunan Dokumen Pelelangan. b. Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsultansi, terdiri atas : 1. Buku JK 09 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Harga Satuan. 2. Buku JK 09 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dengan Kontrak Harga Satuan. 3. Buku JK 10 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum. 4. Buku JK 10 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum. 5. Buku JK 11 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga Satuan. 6. Buku JK 11 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga Satuan. 7. Buku JK 12 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Lump Sum. 8. Buku JK 12 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Lump Sum. 9. Buku JK 13 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga Satuan. 10. Buku JK 13 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga Satuan. vi
11. Buku JK 14 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Lump Sum. 12. Buku JK 14 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Lump Sum. 13. Buku JK 15 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Harga Satuan. 14. Buku JK 15 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Harga Satuan. 15. Buku JK 16 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Lump Sum. 16. Buku JK 16 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Lump Sum. 17. Buku JK 17 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan. 18. Buku JK 17 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi Perseorangan. 19. Buku JK 18 A Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi. 20. Buku JK 18 B Pedoman Evaluasi Kualifikasi Jasa Konsultansi. 21. Buku JK 19 Pedoman Penyusunan Dokumen Seleksi. (2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi di bidang pekerjaan umum dilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini. (3) Kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dapat menggunakan: a. kontrak Lump Sum, Harga Satuan, Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan untuk pekerjaan tunggal atau terintegrasi. b. kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (Output based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu feasibility study, design, study, evaluasi, kajian, telaah, pedoman, petunjuk, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya. Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas input (tenaga ahli dan biaya-biaya langsung terkait termasuk perjalanan dinas) yang harus disediakan konsultan (Input based) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu supervisi/pengawasan pekerjaan fisik, monitoring dan evaluasi, manajemen kontrak, survey, dan lainnya. vii
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO : 07/PRT/M/2011
TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
BUKU 18 A : Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi
DAFTAR ISI
BAB I
UMUM..................................................................................................................... 1
BAB II
PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI........................................................................ 3
BAB III
INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) ...................................................................... 4 A.
UMUM .......................................................................................................... 4
B.
DOKUMEN KUALIFIKASI ............................................................................ 6
C.
PENYIAPAN DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI ............................................ 7
D.
PEMASUKAN DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI .......................................... 8
E.
EVALUASI KUALIFIKASI............................................................................... 8
F.
HASIL KUALIFIKASI .................................................................................... 10
BAB IV
LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) ................................................................... 13
BAB V
BENTUK PAKTA INTEGRITAS .............................................................................. 15
BAB VI
BENTUK FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI ........................................................... 17
BAB VII PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KUALIFIKASI.............................................. 22 BAB VIII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI.................................................................. 26
i
BAB I UMUM UMUM A. Dokumen Kualifikasi ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut : - Jasa Konsultansi Konsultansi
: adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).;
- HPS
: Harga Perkiraan Sendiri adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan;
- Kemitraan/ Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) KSO)
: Kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
- Pakta Integritas
: Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- LDK
: Lembar Data Kualifikasi adalah data yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan antara lain meliputi penyusunan, penyampaian, pembukaan, kriteria dan tata cara penilaian dokumen penawaran, pengumuman pemenang, sanggahan, dan sanggahan banding;
- PA
:
- KPA
:
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pemerintah; Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
1
- Pokja ULP
:
Kelompok Kerja ULP adalah perangkat dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berfungsi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
- PPK
:
Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;
C. Isi Dokumen Kualifikasi meliputi : 1. Umum; 2. Pengumuman Prakualifikasi; 3. Instruksi Kepada Peserta; 4. Lembar Data Kualifikasi; 5. Pakta Integritas; 6. Formulir Isian Kualifikasi; 7. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi; 8. Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO); 9. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi. D. Pengadaan melalui prakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDK. E.
Prakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO.
2
BAB II PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI CONTOH
[kop surat] PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI PRAKUALIFIKASI Nomor : .................. Pokja ........... [nama sesuai SK Pokja] ULP pada .................. [unit kerja/satminkal] akan melaksanakan [Peseleksian Umum/Pemilihan Langsung] dengan prakualifikasi untuk paket pekerjaan konsultansi sebagai berikut : 1. Paket Pekerjaan Nama paket pekerjaan Lingkup pekerjaan Nilai total HPS Sumber pendanaan
: ..................[sesuai dalam dokumen anggaran] : ..................[uraian singkat mengenai target dan sasaran pekerjaan] : Rp .................. (..................) termasuk PPN : .................. Tahun Anggaran .........
2. Persyaratan Peserta Ijin Usaha : .................. Klasifikasi : .................. Kualifikasi : .................. [Sesuai ijin usaha, klasifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan seperti Sertifikat Keterampilan/Keahlian] 3. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi Hari/tanggal : ............/ ............ s.d. ............/ ............ Waktu : ............s.d. ............ Tempat dan alamat : ................................... Website : ............... [K/L/D/I] 4. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal. 5. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Kualifikasi. 6. Dokumen Kualifikasi dapat diambil dalam bentuk cetakan, softcopy dan/atau diunduh melalui website K/L/D/I. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. .................., .................. 20….. Pokja ULP
3
BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A. Umum 1. Peserta Kualifikasi
1.1
Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut.
1.2
Untuk nilai pekerjaan di bawah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) maka kemitraan/KSO harus terdiri dari perusahaan nasional.
1.3
Bagi Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing yang mengikuti prakualifikasi harus memiliki bukti Ijin Perwakilan Jasa Konsultansi Asing dan melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak dan lainlain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.
2. Larangan 2.1 Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan
Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut : a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Kualifikasi, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil kualifikasi, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kualifikasi.
4
3. Larangan Pertentangan Kepentingan
2.2
Peserta yang menurut penilaian Pokja ULP terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1 di atas dikenakan sanksi sebagai berikut: a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses kualifikasi atau pembatalan kelulusan kualifikasi; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau; d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
2.3
Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada PA/KPA.
3.1
Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.
3.2
Peran ganda sebagaimana dimaksud angka 3.1 di atas antara lain meliputi : a. Seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha tidak boleh merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Peseleksian yang sama; b. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Peseleksian.
3.3
Afiliasi sebagaimana dimaksud angka 3.1 di atas adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun antara peserta dengan PPK dan/atau anggota Pokja ULP yang antara lain meliputi : a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama;
5
4. Satu Dokumen Kualifikasi Tiap Peserta
3.4
Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
peserta
4.1
Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu Dokumen Isian Kualifikasi.
4.2
Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan/KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.
B. Dokumen Kualifikasi 5. Pengambilan Dokumen Kualifikasi
6. Isi Dokumen Kualifikasi
5.1 5.2
Semua peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum mengambil Dokumen Kualifikasi. Peserta dapat mengambil Dokumen Kualifikasi sesuai hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman.
6.1
Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Kualifikasi. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi sepenuhnya merupakan risiko peserta.
6.2
Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi Dokumen Kualifikasi.
6.3
Pokja ULP wajib menanggapi setiap permintaan penjelasan yang diajukan peserta secara tertulis.
7. Bahasa Dokumen Kualifikasi
Dokumen Kualifikasi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses kualifikasi menggunakan Bahasa Indonesia.
8. Perubahan Dokumen Kualifikasi
8.1
8.2
8.3
Sebelum batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi, Pokja ULP dapat mengubah Dokumen Kualifikasi dengan menetapkan Adendum. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada semua peserta. Pokja ULP dapat mengundurkan batas akhir
6
waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi apabila ada adendum Dokumen Kualifikasi. 9. Berlakunya Kualifikasi
Kualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan yang disebut dalam LDK.
10. Biaya Kualifikasi
10.1 Peserta sepenuhnya menanggung biaya untuk mengikuti kualifikasi ini. 10.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
C. Penyiapan Dokumen Isian Kualifikasi 11. Bentuk Dokumen Isian Kualifikasi disampaikan sebanyak Dokumen Isian 3 (tiga) rangkap, yang terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) Kualifikasi ditandai “ASLI” dan salinannya 2 (dua) ditandai “REKAMAN” “REKAMAN”. Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen asli dan rekaman maka dokumen asli yang berlaku. 12. Pakta Integritas
12.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) termasuk penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan pekerjaan konsultansi. 12.2 Pakta Integritas dimasukkan dalam Dokumen Isian Kualifikasi dan menjadi bagian Dokumen Isian Kualifikasi.
13. Pengisian 13.1 Peserta berkewajiban untuk mengisi dan Dokumen Isian melengkapi Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi Kualifikasi. 13.2 Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus ditandatangani oleh : a. direktur utama/pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.
7
D. Pemasukan Dokumen Isian Kualifikasi 14. Pemasukan 14.1 Dokumen Isian Kualifikasi dimasukkan dalam Dokumen sampul penutup dan ditulis “Dokumen Isian Dokumen Isian Kualifikasi Kualifikasi” Kualifikasi” dan nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta disampaikan kepada Pokja ULP dengan alamat yang ditentukan dalam LDK. 14.2 Peserta menyampaikan langsung Dokumen Isian Kualifikasi kepada Pokja ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDK. 14.3 Peserta dapat menyampaikan Dokumen Isian Kualifikasi melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Pokja ULP sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Isian Kualifikasi serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan dokumen menjadi risiko peserta. 14.4 Dalam hal Dokumen Isian Kualifikasi disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat Pokja ULP. 15. Dokumen Isian 15.1 Setiap Dokumen Isian Kualifikasi yang diterima Kua oleh Pokja ULP setelah batas akhir waktu Kualifikasi Terlambat pemasukan Dokumen Isian Kualifikasi akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidak dibuka) disertai dengan bukti serah terima. 15.2 Terhadap Dokumen Isian Kualifikasi terlambat yang disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, Pokja ULP membuka sampul luar untuk mengetahui nama dan alamat peserta, serta memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali penawaran tersebut disertai dengan bukti serah terima. E. Evaluasi Kualifikasi 16. Kerahasiaan Proses
Informasi yang berkaitan dengan evaluasi kualifikasi tidak boleh diungkapkan kepada para peserta atau pihak lain hingga hasil kualifikasi diumumkan.
8
17. Klarifikasi Dan Konfirmasi Kualifikasi
18. Evaluasi Kualifikasi
17.1
Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen isian kualifikasi, pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen isian kualifikasi. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.
17.2
Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumen isian kualifikasi, Pokja ULP dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihakpihak/instansi terkait.
18.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur. 18.2 Pakta Integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum dilakukan evaluasi. 18.3 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Dokumen Kualifikasi ini. 18.4 Dalam hal seleksi umum, apabila peserta yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 5 (lima), maka seleksi dinyatakan gagal. 18.5 Dalam hal seleksi sederhana, apabila peserta yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka seleksi dinyatakan gagal.
19. Pembuktian Kualifikasi
19.1 Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi. 19.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut. Dalam pembuktian kualifikasi harus dihadiri oleh penanggung jawab penawaran atau yang menerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak
9
mewakili perusahaan yang bekerja sama. 19.3 Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. 19.4 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam. F. Hasil Kualifikasi 20. Penetapan Hasil Kualifikasi
20.1 Semua peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan oleh Pokja ULP ke dalam daftar peserta yang lulus kualifikasi. 20.2 Dalam hal seleksi umum, apabila peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 5 (lima), maka seleksi dinyatakan gagal. 20.3 Dalam hal seleksi sederhana, apabila peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka seleksi dinyatakan gagal.
21. Pengumuman Pengumuman Hasil Kualifikasi
22. Sanggahan
Hasil kualifikasi setelah ditetapkan oleh Pokja ULP disampaikan kepada semua peserta kualifikasi dan diumumkan oleh Pokja ULP melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat. 22.1 Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan hasil kualifikasi kepada Pokja ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan Inspektur APIP…K/L/D/I yang bersangkutan. 22.2 Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain, ditanda tangani oleh : a. direktur utama/ pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari direktur utama/
pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; c. kepala cabang perusahaan yang diangkat
oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan bukti otentik; atau
10
d. pejabat yang menurut perjanjian kerja
sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama. 22.3 Sanggahan diajukan apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi : a. penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi; b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. 22.4 Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan. 22.5 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan peseleksian gagal. 22.6 Sanggahan yang disampaikan bukan dari peserta sebagaimana yang dimaksud dalam 22.2. atau disampaikan bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan dan diterima diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. 22.7 Tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi. 23. Kualifikasi Ulang
23.1 Dalam hal seleksi umum, apabila jumlah peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 5 (lima), maka dilakukan pengumuman ulang prakualifikasi untuk mencari peserta baru selain peserta yang telah lulus penilaian kualifikasi. Peserta yang sudah lulus penilaian kualifikasi tidak perlu dilakukan penilaian kembali, kecuali ada perubahan Dokumen Kualifikasi. 23.2 Dalam hal seleksi sederhana, apabila jumlah peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan pengumuman ulang prakualifikasi untuk mencari peserta baru selain peserta yang telah lulus penilaian kualifikasi.
11
Peserta yang sudah lulus penilaian kualifikasi tidak perlu dilakukan penilaian kembali, kecuali ada perubahan Dokumen Kualifikasi. 23.3 Jika setelah kualifikasi ulang ternyata peserta yang lulus kualifikasi masih kurang dari 5 (lima) maka Pokja ULP melanjutkan proses peseleksian. 24. Undangan kepada Peserta yang Lulus Kualifikasi
Jika tidak ada sanggahan atau sanggahan ditolak maka peserta yang masuk dalam daftar peserta yang lulus kualifikasi diundang mengambil Dokumen Pemilihan untuk memasukkan penawaran.
12
BAB IV LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)
A. Lingkup Kualifikasi
: ……… [diisi nama Pokja ULP, contoh : Pokja Pekerjaan Konsultansi ULP Satker Pembangunan Jalan]
1. Nama Pokja ULP
2. Alamat Pokja ULP : …………. 3. a. Nama Paket Pekerjaan : ………… b. Uraian singkat pekerjaan: …………[diisi
uraian secara singkat dan jelas pekerjaan/ kegiatan yang dilaksanakan] B. Sumber Dana
Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: …………… Tahun Anggaran ……………
C. Penyampaian Dokumen Dokumen Isian Kualifikasi Kualifikasi
Hari Tanggal Pukul Tempat
D. Persyaratan Kualifikasi
1. Peserta Kualifikasi badan usaha harus memiliki surat izin usaha .................... [diisi sesuai dengan izin usaha yang dipersyaratkan untuk pekerjaan konsultansi ini] dan surat izin .................. [isi sesuai dengan surat izin lain yang dipersyaratkan];
: .............. s.d. .............. : .............. s.d. .............. : .............. s.d. .............. : ....................................
2. Peserta Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing harus memiliki bukti Ijin Perwakilan Jasa Konsultansi Asing. 3. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF); 4. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk
13
pengalaman subkontrak; 5. menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; 6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam; 7. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan: a. wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan b. penilaian kualifikasi pada huruf a) sampai dengan huruf i) dilakukan terhadap seluruh peserta yang tergabung dalam Kerja Sama Operasi/kemitraan. 8. untuk pekerjaan kompleks dapat memiliki sertifikat manajemen mutu ISO atau persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu; 9. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; 10. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan; 11. memiliki pengalaman pada subbidang .................. [diisi sesuai dengan subbidang sejenis yang dipersyaratkan]; 12. memiliki Tenaga Ahli Tetap dengan kualifikasi keahlian .................. [isi sesuai dengan jenis keahlian yang diperlukan untuk pekerjaan konsultansi ini] serta harus memenuhi persyaratan: .................. [isi dengan persyaratan keahlian/spesialisasi, pengalaman, dan kemampuan manajerial yang diperlukan]; 13. memiliki Tenaga Teknis dengan kualifikasi kemampuan .................. [isi dengan jenis kemampuan teknis yang diperlukan untuk pekerjaan konsultansi ini], serta harus memenuhi persyaratan: .................. .................. .................. [isi dengan persyaratan pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial yang diperlukan].
14
BAB V BENTUK PAKTA INTEGRITAS [Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan/KSO]
PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: …………… [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan
: ……………
Bertindak untuk dan atas nama
: PT/CV/Firma/atau lainnya …………… [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
dalam rangka pengadaan …………… [isi nama paket] pada ………………. [isi sesuai dengan nama Pokja ULP] dengan ini menyatakan bahwa : 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. akan melaporkan kepada APIP K/L/D/I dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini; 3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. …………… [tempat], …. [tanggal] …………… [bulan] 20…. [tahun] [Nama Penyedia]
[tanda tangan], [nama lengkap]
15
[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan/KSO]
PAKTA INTEGRITAS Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : …………… [nama wakil sah badan usaha] Jabatan
: ……………
Bertindak : PT/CV/Firma/atau lainnya …………… [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] untuk dan atas nama 2. Nama Jabatan
: …………… [nama wakil sah badan usaha] : ……………
Bertindak : PT/CV/Firma/ atau lainnya …………… [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] untuk dan atas nama 3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan/KSO]
dalam rangka pengadaan …………… [isi nama paket] pada …………… [isi sesuai dengan nama Pokja ULP] dengan ini menyatakan bahwa: 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. akan melaporkan kepada APIP K/L/D/I dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini; 3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. ………… [tempat], ….. [tanggal] ………… [bulan] 20…. [tahun] [Nama Penyedia]
[Nama Penyedia]
[Nama Penyedia]
[tanda tangan], [nama lengkap]
[tanda tangan], [nama lengkap]
[tanda tangan], [nama lengkap]
[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan/KSO]
16
BAB VI BENTUK FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI FORMULIR FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK BADAN USAHA Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: ………………………… [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan
: …………….….[diisi sesuai jabatan dalam akta pendirian perusahaan dan perubahannya]
Bertindak untuk dan atas nama
: PT/CV/Firma/ atau lainnya …………… [pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]
Alamat
: …………
No. Telepon
: ...............
No. Fax
: ...............
E-mail
: ...............
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akte Notaris ………………………… [sesuai akta pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika kemitraan/KSO maka dicantumkan tambahan Surat Perjanjian Kemitraan/KSO]; 2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I, yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”]; 3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam; 7. data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :
17
A. Data Administrasi Administrasi 1.
Nama (PT/CV/Firma/ : …………………………………………… atau lainnya.)
2. Status
:
3. Alamat Kantor Pusat
:
Pusat
Cabang
……………………………………………
No. Telepon
: ……………………………………………
No. Fax
: ……………………………………………
E-mail
: ……………………………………………
4. Alamat Kantor Cabang
:
……………………………………………
No. Telepon
: ……………………………………………
No. Fax
: ……………………………………………
E-mail
: ……………………………………………
B. Izin Usaha 1. Surat Izin Usaha Jasa Konsultansi
: a. Nomor.…………… b. Tanggal …………… : ………… : …………
2. Masa berlaku izin usaha 3. Instansi pemberi izin usaha
C. Izin atau syarat Lainnya (apabila dipersyaratkan, dipersyaratkan, yang sesuai dengan pekerjaan yang diseleksi diseleksikan seleksikan) kan) 1. Surat Izin atau syarat ………*)
: a. Nomor ………… b. Tanggal ………… : …………
2. Masa berlaku izin atau syarat
3. Instansi pemberi izin atau syarat : ………… *) Surat Izin atau syarat yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (contoh: Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO) dan Sertifikat Sistem Manajemen K3 (SMK3))
18
D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/atau lainnya a. Nomor Akta : ………… b. Tanggal : ………… c. Nama Notaris : ………… 2. Akta Perubahan Terakhir a. Nomor Akta : ………… b. Tanggal : ………… c. Nama Notaris : …………
E. Pengelola Badan Usaha 1. Komisaris/Pengawas untuk Perseroan Perseroan Terbatas (PT) No.
Nama
No. KTP
Jabatan dalam Badan Usaha
2. Direksi/Pengurus Badan Usaha No.
Nama
No. KTP
Jabatan dalam Badan Usaha
F. Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero Pesero (untuk CV/Firma) No.
Nama
No. KTP
Persentase
19
2. Pajak a. Nomor Pokok Wajib Pajak : ………… b. Bukti Laporan Pajak Tahun : No. ………… Tanggal ………… terakhir c. Bukti Laporan Bulanan (tiga bulan terakhir): 1) PPh Pasal 21 : No. ………… Tanggal ………… 2) PPh Pasal 23 : No. ………… Tanggal ………… 3) PPh Pasal 25/Pasal29 : No. ………… Tanggal ………… 4) PPN : No. ………… Tanggal ………… d. Surat Keterangan Fiskal*) : No. ………… Tanggal ………… *) apabila digunakan oleh penyedia sebagai pengganti huruf b dan c G. Data Personalia (Tenaga ahli tetap badan usaha) No
Nama
Tgl/bln/thn lahir
Tingkat Pendidikan
1
2
3
4
Jabatan dalam pekerjaan 5
Pengalaman Kerja (tahun)
Profesi/ keahlian
6
7
Tahun Sertifikat/ Ijazah 8
H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan Jenis No. Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan 1
Kapasitas atau
Jumlah
output
3
pada saat ini 4
2
Merk dan tipe
Tahun pembuatan
Kondisi (%)
Lokasi Sekarang
Status Kepemilikan/Dukungan Sewa
5
6
7
8
9
I. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)
No.
1
Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen
Nama Paket Pekerjaan
Sub Bidang Pekerjaan
2
3
Lokasi
4
Tanggal Selesai Menurut
Kontrak
Nama
Alamat dan Telepon
Nomor dan Tanggal
Nilai (Rp)
Kontrak
BA Serah Terima (PHO)
5
6
7
8
9
10
20
J. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen No.
1
Nama Paket Pekerjaan
2
Sub Bidang Pekerjaan
3
Kontrak
Progres Terakhir
Lokasi Nama
Alamat dan Telepon
Nomor dan Tanggal
Nilai (Rp)
Kontrak (rencana) %
Prestasi Kerja %
5
6
7
8
9
10
4
Rencana tanggal kontrak berakhir
11
K. Modal Kerja Surat dukungan keuangan dari Bank: Nomor Tanggal Nama Bank Nilai
: …………………… : …………………… : …………………… : Rp ………………. ( .……... dalam huruf………..)
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ………… [tempat], ….. [tanggal] ………… [bulan] 20…. [tahun]
PT/CV/Firma/atau lainnya ………… [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] [rekatkan meterai Rp 6.000,dan tanda tangan]
(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan pada badan usaha]
21
BAB VII PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KUALIFIKASI
A. Data Administrasi 1. Diisi dengan nama badan usaha peserta. 2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang). 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan e-mail badan usaha peserta yang dapat dihubungi. 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan e-mail kantor pusat yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang. B. Izin Usaha 1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin usaha. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha. C. Izin atau syarat Lainnya (apabila dipersyaratkan, yang sesuai dengan pekerjaan yang diseleksikan) diseleksikan 1. Diisi dengan jenis surat izin atau syarat, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin. D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian badan usaha. 2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. E.
Pengelola Badan Usaha (Pengawas/Pengurus) 1. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas. 2. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha.
F.
Data Keuangan 1. Diisi dengan nama, nomor KTP dan persentase kepemilikan saham/pesero. 2. Pajak : a. Diisi dengan NPWP badan usaha. b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan. c. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir) : 1) PPH pasal 21; 2) PPH pasal 23;
22
3) PPH pasal 25/pasal 29; 4) PPN. Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh peserta dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. G. Data Personalia Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan Surat Keterangan Ahli/Surat Keterangan Terampil dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli/teknis sesuai dengan yang diperlukan untuk pekerjaan yang diseleksikan. H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau output yang dapat dicapai pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan/dukungan sewa (milik sendiri/sewa beli/sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/ perlengkapan sesuai dengan yang diperlukan untuk pekerjaan yang diseleksikan. Bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi. I.
Data Pengalaman Perusahaan Diisi dengan nama paket-paket pekerjaan yang dipilih mulai dari nilai paket tertinggi, sub bidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal Berita Acara serah terima (PHO), untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.
J.
Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan Diisi dengan nama paket pekerjaan, sub bidang pekerjaan dan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres (rencana) menurut kontrak, prestasi kerja terakhir dan rencana tanggal kontrak berakhir.
K. Kemitraan/KSO Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing-masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masingmasing kualifikasi badan usahanya.
23
LAMPIRAN A - BENTUK SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/ KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO) CONTOH [Kertas Segel]
SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/ KEMITRAAN/ KERJA SAMA OPERASI (KSO) (KSO) Sehubungan dengan pengumuman peseleksian pekerjaan .................................. yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di .................................. pada tanggal .................... 20....., maka kami: .................................................................... [nama peserta 1] .................................................................... [nama peserta 2] .................................................................... [nama peserta 3] .................................................................... [dan seterusnya] bermaksud untuk mengikuti peseleksian dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO). Kami menyetujui dan memutuskan bahwa : 1. Secara bersama-sama : a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan/KSO adalah .................................. b. Menunjuk .................................. [nama peserta 1] sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO. c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak. 2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah: ............................... [nama peserta 1] sebesar ……...% (…………….. persen) ............................... [nama peserta 2] sebesar …….. % (…………….. persen) ............................... [nama peserta 3] sebesar ……...% (…………….. persen) ............................... [dan seterusnya] sebesar ……...% (…………….. persen) 3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO. 4. Pembagian sharing dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO.
24
5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat dan lain-lain. 6. Wewenang menandatangani penawaran untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan kepada .................................. [nama wakil peserta] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana .................................. [nama peserta 1] berdasarkan persetujuan tertulis (surat kuasa) dari seluruh anggota kemitraan/KSO. 7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani. 8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila peseleksian tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO. 9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap …… (…………) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di …………….. pada hari …………….. tanggal …………….. bulan …………….., tahun ……………..
[Peserta 1]
[Peserta 2]
(………………....)
(………………....)
[Peserta 3]
[dst]
(………………....)
(………………....)
Catatan :
Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus dibuat diatas kertas segel
25
BAB VIII TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI
A.
Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh : a. direktur utama/pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama. 2. memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; 4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam; 5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF); 6. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; 7. memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai; 8. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; 9. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan; 10. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO : a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut;
26
b.
evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 10 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan/KSO. Khusus untuk angka 8 dan 10 evaluasi persyaratan digabungkan sebagai evaluasi kemitraan/KSO.
11. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO) dan/atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), apabila disyaratkan. [Untuk badan usaha yang bermitra/KSO, persyaratan ini
dapat disyaratkan bagi perusahaan yang melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan Sertifikat ISO dan/atau persyaratan Sertifikat K3]. B.
Pokja ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Isian Kualifikasi dalam hal : 1) kelengkapan Dokumen Isian Kualifikasi (sistem gugur); dan 2) pemenuhan persyaratan teknis kualifikasi (sistem nilai): a) pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara dengan bobot 50-60%; dan b) kepemilikan tenaga ahli tetap, termasuk unsur komisaris/direksi yang berpengalaman pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara dengan bobot 40-50%.
C.
Formulir Isian Kualifikasi yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membubuhi materai senilai Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah).
D.
Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait.
E.
Data yang kurang dapat dilengkapi paling lambat sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.
27
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO : 07/PRT/M/2011
TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
BUKU 18 A : Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Mei 2011 MENTERI PEKERJAAN UMUM, ttd DJOKO KIRMANTO
