Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi Perseorangan
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang
: a.
b.
c.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi di bidang pekerjaan umum yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu pengaturan mengenai tata cara pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang jelas dan komprehensif sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Nomor 95 Tahun 2010); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; i
5.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum. 11. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI.
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pemerintah. 2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pemerintah. 4. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Barang. 5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 6. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Menteri dan bersifat permanen. 7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 8. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi. 10. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 12. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). ii
13. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 14. Ahli Hukum Kontrak adalah seorang/pejabat ahli yang dapat memberikan pendapat terhadap Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di tandatangani oleh para pihak. 15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 16. Pejabat Eselon I atau Pimpinan Unit Kerja setara Eselon I adalah Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Direktur Jenderal/Deputi.
Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi lebih operasional dan efektif. Pasal 3 Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini adalah untuk: (1) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah). (2) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang dananya bersumber dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri. Pasal 4 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi ketentuan sebagai berikut: (1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; (2) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; (3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; (4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; (5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; (6) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; (7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan (8) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada iii
siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. (9) Proses pelaksanaan pelelangan/seleksi harus segera dimulai setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD sampai dengan penetapan pemenang, penandatanganan kontrak dilakukan setelah Dokumen Anggaran disahkan. Pasal 5 Untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) setelah Rencana Perkiraan Biaya yang disusun mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I. Pasal 6 (1) Dalam rangka menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan berdasarkan metode pelaksanaan/kerja dan spesifikasi teknis dengan memperhatikan data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); h. norma indeks yaitu tentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu barang/jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat; dan/atau i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Dalam melakukan evaluasi penawaran harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, khusus untuk harga penawaran peserta lelang/seleksi di bawah 80% HPS wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan meneliti dan menilai konsistensi rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama terhadap syarat teknis/spesifikasi sehingga tidak terjadi penyimpangan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja serta diyakini dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pasal 7 Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di tandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak. Pasal 8 (1) Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditunjuk untuk memberikan pendapat hukum, harus berdasarkan persetujuan para pihak. (2) Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), iv
maka pendapat hukum dapat diperoleh dari Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak. Pasal 9 (1) Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi meliputi : a. Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, terdiri atas : 1. Buku PK 01 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 2. Buku PK 01 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 3. Buku PK 02 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum. 4. Buku PK 02 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum. 5. Buku PK 03 A Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. 6. Buku PK 03 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. 7. Buku PK 04 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 8. Buku PK 04 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan. 9. Buku PK 05 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum. 10. Buku PK 05 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum. 11. Buku PK 06 A Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan. v
12. Buku PK 06 B Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan. 13. Buku PK 07 A Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi. 14. Buku PK 07 B Pedoman Evaluasi Kualifikasi. 15. Buku PK 08 Pedoman Penyusunan Dokumen Pelelangan. b. Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsultansi, terdiri atas : 1. Buku JK 09 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Harga Satuan. 2. Buku JK 09 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dengan Kontrak Harga Satuan. 3. Buku JK 10 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum. 4. Buku JK 10 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum. 5. Buku JK 11 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga Satuan. 6. Buku JK 11 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga Satuan. 7. Buku JK 12 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Lump Sum. 8. Buku JK 12 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Lump Sum. 9. Buku JK 13 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga Satuan. 10. Buku JK 13 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga Satuan. vi
11. Buku JK 14 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Lump Sum. 12. Buku JK 14 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Lump Sum. 13. Buku JK 15 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Harga Satuan. 14. Buku JK 15 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Harga Satuan. 15. Buku JK 16 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Lump Sum. 16. Buku JK 16 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Lump Sum. 17. Buku JK 17 A Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan. 18. Buku JK 17 B Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi Perseorangan. 19. Buku JK 18 A Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi. 20. Buku JK 18 B Pedoman Evaluasi Kualifikasi Jasa Konsultansi. 21. Buku JK 19 Pedoman Penyusunan Dokumen Seleksi. (2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi di bidang pekerjaan umum dilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini. (3) Kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dapat menggunakan: a. kontrak Lump Sum, Harga Satuan, Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan untuk pekerjaan tunggal atau terintegrasi. b. kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (Output based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu feasibility study, design, study, evaluasi, kajian, telaah, pedoman, petunjuk, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya. Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas input (tenaga ahli dan biaya-biaya langsung terkait termasuk perjalanan dinas) yang harus disediakan konsultan (Input based) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu supervisi/pengawasan pekerjaan fisik, monitoring dan evaluasi, manajemen kontrak, survey, dan lainnya. vii
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO : 07/PRT/M/2011
TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
BUKU 17 B : Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi Perseorangan
DAFTAR ISI BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
KETENTUAN UMUM ............................................................................................... 1 A. PENGERTIAN ISTILAH .................................................................................... 1 B. TUJUAN .......................................................................................................... 2 C. RUANG LINGKUP ........................................................................................... 2 PENGUMUMAN, PENYAMPAIAN, PEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN ............................................................................................................ 3 A. PENGUMUMAN ............................................................................................. 3 B. PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN........................................ 3 C. PEMBERIAN PENJELASAN .............................................................................. 4 D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN ....................................................... 5 E. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN ....................................................... 7 F. EVALUASI PENAWARAN ................................................................................ 8 PENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING.15 A. PENETAPAN PEMENANG ............................................................................ 15 B. PENGUMUMAN PEMENANG ....................................................................... 15 KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI, PEMBUATAN BAHS DAN .................................17 PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA............................................................17 A. UNDANGAN KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA ............. 17 B. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA ................................... 17 C. PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL SELEKSI (BAHS) ................................. 18 SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL ...................................19 A. SELEKSI GAGAL ............................................................................................ 19 B. TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL ................................................................ 20 LAIN-LAIN ..............................................................................................................22
i
BAB I KETENTUAN UMUM
A. PENGERTIAN ISTILAH Dalam pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi Metode Kualitas dan Biaya dengan Prakualifikasi Dua Sampul Kontrak Lump sum ini, yang dimaksud dengan: 1. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Kepala K/L/D/I sebagai
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kepala K/L/D/I 3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi. 5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 6. Penyedia Jasa adalah orang perorangan yang kegiatan usahanya Penyedia menyediakan/melaksanakan layanan jasa konsultansi. 7. Pokja ULP (Kelompok Kerja ULP) adalah perangkat dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi. 8. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Jasa Konsultansi. 9. Peserta Seleksi adalah penyedia jasa yang mengikuti seleksi penyedia jasa yang telah lulus prakualifikasi dan masuk dalam daftar pendek konsultan (untuk prakualifikasi) atau mendaftar dan mengambil dokumen seleksi (untuk pascakualifikasi). 10. Dokumen Seleksi adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan jasa konsultansi. 11. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. 12. Dokumen Penawaran adalah surat penawaran dan seluruh dokumen lampirannya termasuk dokumen kualifikasi (untuk pascakualifikasi). 13. Substansi Penawaran adalah hal-hal pokok dalam penawaran yang menentukan sah atau tidaknya penawaran yang dinyatakan dalam dokumen seleksi. 14. Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara profesional dan dapat dilaksanakan. 15. Personil Inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan. 16. Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK. 17. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan ekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK. 18. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir. 1
19. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan atas substansi penawaran yang kurang jelas dalam rangka evaluasi dokumen penawaran. 20. Konfirmasi adalah kegiatan meminta penegasan terhadap hal-hal yang diperlukan. 21. Negosiasi Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan teknis maupun harga untuk melaksanakan pekerjaan. B. TUJUAN Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi Metode Kualitas dengan Pascakualifikasi Satu Sampul Kontrak Harga Satuan ini disusun dengan tujuan: 1. Agar penerapan ketentuan Peraturan Presiden R.I. No. 54 Tahun 2010 dalam pelaksanaan pengadaan lebih operasional; 2. Sebagai pedoman Kelompok Kerja (Pokja) ULP dalam melaksanakan evaluasi dokumen penawaran pengadaan pekerjaan jasa konsultansi; 3. Untuk mendapatkan penyedia jasa yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik, dengan harga penawaran yang paling menguntungkan negara; 4. Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. C. RUANG LINGKUP Pedoman Tata Cara Seleksi danEvaluasi Penawaran Jasa Konsultansi Metode Kualitas dengan Pascakualifikasi Satu Sampul Kontrak Harga Satuan ini digunakan untuk pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran untuk pelaksanaan seleksi dan evaluasi
penawaran yang mencakup: 1. Pengadaan Jasa Konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah). 2. Pengadaan Jasa Konsultansi yang dananya bersumber dari pemerintah mencakup Pengadaan Jasa Konsultansi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri.
2
BAB II PENGUMUMAN, PENGUMUMAN, PENYAMPAIAN, PEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN A. PENGUMUMAN 1. ULP mengumumkan Seleksi Umum Pascakualifikasi melalui
2.
3.
4.
5.
website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE atau jika diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik paling kurang 7 (tujuh) hari kerja. Pengumuman Seleksi Umum Pascakualifikasi paling sedikit memuat: a. nama dan alamat ULP yang akan mengadakan seleksi; b. uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; c. nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS); d. syarat-syarat peserta seleksi; dan e. tempat, hari, tanggal, dan waktu untuk mengambil Dokumen Pengadaan. Dalam Pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan: a. penyedia harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi prakualifikasi; b. pendaftaran harus membawa asli dan/atau rekaman/fotocopy/legalisir ijazah, sertifikat keahlian, surat referensi kerja milik penyedia jasa, dan/atau dokumen lain yang sejenis; c. persyaratan lain yang sifatnya diskriminatif; d. persyaratan di luar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini kecuali diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila dari hasil identifikasi ternyata tidak ada penyedia dalam negeri yang mampu mengerjakan, maka pengumuman pascakualifikasi Seleksi Umum dilakukan di website komunitas internasional (seperti www.dgmarket.com, www.undp.org dan lain-lain), serta diberitahukan kepada penyedia yang diyakini mampu mengerjakan. Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka kepada : a. ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau b. penyedia yang terlibat dimasukkan ke dalam daftar hitam dan/atau dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN PENGAMBILAN DOKUMEN 1. Penyedia melakukan pendaftaran, melalui:
a. pendaftaran langsung; atau b. pendaftaran tidak langsung, yaitu melalui: 1). faksimili; 2). e-mail; atau 3). pos/jasa pengiriman. 2. Penyedia yang sudah mendaftar (untuk selanjutnya disebut peserta) dapat mengambil Dokumen Pengadaan sesuai tempat, hari, tanggal, dan waktu pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman. 3. Pada tahap pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan, Pokja ULP: 3
a. mencatat nama pendaftar, serta nomor telepon, nomor faksimili dan/atau alamat e-mail pihak yang dapat dihubungi, untuk keperluan korespondensi; b. memberikan Dokumen Pengadaan dalam bentuk file (softcopy) dan/atau cetakan (hardcopy); dan/atau dapat mengunggah (upload) Dokumen Pengadaan melalui website K/L/D/I yang dapat diunduh (download) oleh peserta. 4. Pokja ULP dilarang memungut biaya apapun dari peserta. 5. Peserta yang melakukan pendaftaran tidak boleh diwakilkan, dan menunjukkan tanda pengenal kepada Pokja ULP. C. PEMBERIAN PENJELASAN 1. Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, dihadiri oleh para peserta yang terdaftar. 2. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. 3. Bagi peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan tidak boleh diwakilkan, dan menunjukkan tanda pengenal kepada Pokja ULP. 4. Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULP menjelaskan kepada peserta mengenai:
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Kerangka Acuan Kerja;
metode pemilihan; cara penyampaian Dokumen Penawaran; kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran; jadwal pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran; metode dan tata cara evaluasi; hal-hal yang menggugurkan penawaran; jenis kontrak yang akan digunakan; ketentuan tentang penyesuaian harga; perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (jika diperlukan). ketentuan tentang asuransi dan ketentuan lain yang dipersyaratkan.
5. Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta. 6. Pemberian penjelasan isi Dokumen Pemilihan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari Pokja ULP, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lain dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh anggota pokja ULP dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 7. Apabila tidak ada satu pun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir. 8. Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas terdapat halhal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 9. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan yang awal. 4
10. Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untuk mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Pemilihan. 11. Peserta dapat mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Pemilihan yang disediakan oleh Pokja ULP atau mengunduhnya melalui alamat website yang tercantum dalam dokumen pemilihan. D. PEMASUKAN PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN 1. Metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. 2. Dokumen Penawaran terdiri dari: a. Penawaran Administrasi terdiri dari Surat 1). Penawaran, yang didalamnya mencantumkan : a). tanggal; b). masa berlaku penawaran; c). total penawaran biaya; d). jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan e). tanda tangan peserta yang mengikuti seleksi. b. Dokumen Penawaran Teknis terdiri dari: 1) Pendekatan dan metodologi, terdiri dari : a). tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK), b). uraian pendekatan, metodologi dan program kerja, c). jadwal pelaksanaan pekerjaan; d). jadwal penugasan tenaga ahli; 2) Kualifikasi tenaga ahli, terdiri dari : a). Daftar Riwayat Hidup; b). surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan. 3) Dokumen lain yang dipersyaratkan. b. Penawaran Biaya terdiri dari: 1) Rekapitulasi penawaran biaya; 2) Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration); 3) Rincian Biaya Langsung Non-Personil (directreimburseable cost); 4) Dokumen lain yang dipersyaratkan. 3. Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap, terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) ditandai “ASLI” dan salinannya 2 (dua) ditandai “REKAMAN” 4. Penyampaian dokumen penawaran dimulai satu hari setelah pemberian penjelasan (aanwijzing). Batas akhir penyampaian dokumen penawaran paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan. 5. Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Biaya serta Dokumen Kualifiasi yang terdiri dari formulir isian kualifikasi dan pakta integritas dimasukkan dalam Sampuldan ditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepada Pokja ULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan. 6. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat penyampaian dokumen penawaran: a. Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dan Pokja ULP memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan. b. Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Pokja ULP sebelum batas akhir pemasukan 5
penawaran serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan dokumen menjadi risiko peserta. c. Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat Pokja ULP. d. Untuk Dokumen Penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman, maka: 1). Pokja ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan Dokumen Penawaran yang diterima pada sampul luar dan memasukkan ke dalam kotak/tempat seleksi; 2). Apabila diterima terlambat, Pokja ULP membuka sampul luar Dokumen Penawaran untuk mengetahui nama dan alamat peserta. Pokja ULP segera memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen Penawaran. Pengembalian Dokumen Penawaran disertai dengan bukti serah terima. 7. Penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata “PENARIKAN”, “PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN” atau ”PENAMBAHAN”, sesuai dengan isi sampul tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dokumen penawaran yang telah dimasukkan kedalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran tidak dapat diambil oleh peserta seleksi. b. Apabila peserta seleksi akan menarik/mengubah/mengganti/menambah dokumen penawaran yang sudah dimasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran, harus dilakukan sebelum waktu penutupan penyampaian dokumen penawaran menggunakan cara: 1). Dokumen penawaran yang akan ditarik, disusuli dokumen penarikan yang dimasukan kedalam amplop tertutup dengan diberi tanda “PENARIKAN” dimasukkan kedalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran; 2). Dokumen penawaran yang akan diubah, disusuli dokumen perubahan yang dimasukan kedalam amplop tertutup dengan diberi tanda “PERU PERUBAHAN PERUBAHAN” BAHAN dimasukkan kedalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran; 3). Dokumen penawaran yang akan diganti, disusuli dokumen penggantian yang dimasukan kedalam amplop tertutup dengan diberi tanda “PENGGANTIAN PENGGANTIAN” PENGGANTIAN dimasukkan kedalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran; 4). Dokumen penawaran yang akan ditambah, disusuli dokumen penambahan yang dimasukan kedalam amplop tertutup dengan diberi tanda “PENAMBAHAN” dimasukkan kedalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran. 8. Pokja ULP membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran. 9. Pokja ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran. 10. Pokja ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran yang masuk setelah batas akhir pemasukan penawaran. 11. Pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu anggota Pokja ULP menutup pemasukan penawaran dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan. 12. Segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, Pokja ULP menyatakan kepada peserta bahwa saat pemasukan penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak Dokumen Penawaran yang terlambat dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran, serta membuka Dokumen Penawaran yang masuk. 13. Tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat dan waktu penutupan pemasukan penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepada seluruh peserta. 14. Pokja ULP menolak dokumen penawaran dari peserta yang tidak mendaftar dan mengambil dokumen pemilihan. 6
E. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN 1. Dokumen Penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan. 2. Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. 3. Peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat penugasan kepada Pokja ULP. 4. Pembukaan Dokumen Penawaran pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) peserta sebagai saksi. 5. Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka Pokja ULP menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam. 6. Apabila setelah ditunda 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar Pokja ULP yang ditunjuk oleh Pokja ULP. 7. Pokja ULP membuka kotak/tempat pemasukan dokumen dihadapan para peserta. 8. Pokja ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen dan menghitung jumlah sampul Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta. 9. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka seleksi dinyatakan gagal. 10. Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda “PENARIKAN”, ”PENGGANTIAN”, ”PENGUBAHAN”, atau ”PENAMBAHAN” harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu. 11. Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka, apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”. 12. Pokja ULP membuka dokumen penawaran di hadapan peserta kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawarandan sampulnya diparaf oleh Pokja ULP dan wakil peserta seleksi dari perusahaan yang berbeda sebelum disimpan kembali oleh Pokja ULP. 13. Pokja ULP membuka, memeriksa, dan menunjukkan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, yang meliputi: a. Penawaran Administrasi terdiri dari Surat 1) Penawaran, yang didalamnya mencantumkan : a). tanggal; b). masa berlaku penawaran; c). total penawaran biaya; d). jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan e). tanda tangan peserta yang mengikuti seleksi. b. Dokumen Penawaran Teknis terdiri dari: 1) Pendekatan dan metodologi, terdiri dari : a). tanggapan dan saran terhadap KerangkaAcuan Kerja (KAK); b). uraian pendekatan, metodologi dan program kerja; c). jadwal pelaksanaan pekerjaan; d). jadwal penugasan tenaga ahli. 2)
Kualifikasi tenaga ahli, terdiri dari : a). Daftar Riwayat Hidup; b). surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan. 7
3) Dokumen lain yang dipersyaratkan. c. Penawaran Biaya terdiri dari: 1) Rekapitulasi penawaran biaya; 2) Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration); 3) Rincian Biaya Langsung Non-Personil (directreimburseable cost); 4) Dokumen lain yang dipersyaratkan. 14. Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan kecuali untuk peserta yang terlambat memasukkan penawaran. 15. Salah satu anggota Pokja ULP bersama 1 (satu) saksi memaraf dokumen penawaran asli yang bukan miliknya, serta memaraf sampul penarikan, penggantian, pengubahan, dan penambahan. 16. Pokja ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan Pembukaan Dokumen Penawaran yang sekurang-kurangnya memuat: a. nama paket dan pagu anggaran; b. nama peserta; c. jumlah Dokumen Penawaran yang masuk; d. jumlah Dokumen Penawaran yang lengkapdan tidak lengkap; e. kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila ada); f. keterangan lain yang dianggap perlu; dan g. tanggal pembuatan berita acara. 17. Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acaraditandatangani oleh anggota pokja ULP yanghadir dan 2 (dua) orang saksi. 18. Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran. 19. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan Pokja ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui alamat website K/L/D/I Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan dokumen penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam Berita Acara. F. EVALUASI PENAWARAN 1. Pokja ULP melakukan evaluasi terhadap semua penawaran berdasarkan ketentuan dan kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. 2. Evaluasi dilakukan terhadap kelengkapan data administrasi, penawaran teknis dan penawaran biaya. 3. Pokja ULP melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang meliputi: a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; dan c. evaluasi biaya. 4. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut : a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi sampul I; c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan ruang lingkup serta kualifikasi tenaga ahli perorangan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1). penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 8
2). penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat; 3). Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan: a). ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran; dan/atau b). kesalahan yang tidak substansial, misalnya warna sampul dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan; 4). para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi; 5). apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: a). peserta yang terlibat dimasukan dalam Daftar Hitam baik badan usahanya maupun pengurusnya; b). anggota Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti dan dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana; c). proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat yang mempunyai nilai kualifikasi teknis paling tinggi (apabila ada); d). apabila tidak ada peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada angka c), maka seleksi dinyatakan gagal. 5. Evaluasi Administrasi a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (gugur/tidak gugur), apabila: 1). syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/dilengkapi; 2). surat penawaran : a). ditandatangani oleh peserta yang mengikuti seleksi; b). jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; c). total penawaran biaya; d). jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; dan e). bertanggal. 3). Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, sepanjang tidak mengubah substansi penawaran. 4). peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis; 5). apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; 6). Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka seleksi dinyatakan gagal; 7). Untuk dokumentasi Pokja ULP, dokumen asli yang mengakibatkan gugurnya penawaran disimpan oleh Pokja ULP. 6. Evaluasi Teknis. a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. 9
b. Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. c. Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta, dengan ketentuan: 1). unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli; 2). penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing unsur yang telah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan; 3). acuan yang digunakan untuk pembobotan sebagai berikut: a). pendekatan dan metodologi (0 – 20 %)*); b). kualifikasi tenaga ahli (80 – 100 %)*); jumlah (100 %); *) Bobot masing-masing unsur sebagaimana yang telah ditetapkan pada kriteria evaluasi dalam dokumen pemilihan. c). penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam rentang tersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. 4). Pendekatan dan Metodologi, penilaian dilakukan atas: a). pemahaman peserta atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja; b). sub unsur Pendekatan dan Metodologi yang dinilai adalah: (1). pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, penilaian terutama meliputi: pengertian terhadap tujuan proyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan; (2). kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi: ketepatan menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia, orang bulan (person-month) tenaga ahli, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan, laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlian serta jumlah tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan, dan kebutuhan fasilitas penunjang; (3). hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain: analisis, gambargambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan laporanlaporan; (4). fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK; (5). gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih;
(6). [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan]. c). bobot masing-masing sub unsur (1). ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. 5). Kualifikasi Tenaga Ahli, penilaian dilakukan atas: a). peserta dengan memperhatikan jenis keahlian, dan persyaratan yang telah diindikasikan di dalam KAK; b). sub unsur Kualifikasi Tenaga Ahli yang dinilai adalah: 10
(1). tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah; (2). pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, didukung dengan referensi dari pengguna jasa. Ketentuan penghitungan pengalaman kerja profesional dilakukan sebagai berikut : (a). tidak boleh terjadi tumpang tindih (overlap), bila terjadi overlap yang dihitung hanya salah satu, (b). apabila terdapat perhitungan bulan menurut Pokja ULP lebih kecil dari yang tertulis dalam penawaran, maka yang diambil adalah perhitungan Pokja ULP. Apabila perhitungan Pokja ULP lebih besar dibandingkan dengan yang tertulis dalam penawaran, maka yang diambil adalah yang tertulis dalam penawaran, (c). apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis secara lengkap tanggal, bulan, dan tahunnya, maka pengalaman kerja akan dihitung secara penuh (kecuali bila terjadi overlap, maka bulan yang overlap dihitung satu kali), (d). apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis bulan dan tahunnya saja (tanpa tanggal), maka pengalaman kerja yang dihitung adalah total bulannya dikurangi 1 (satu) bulan, (e). apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis tahunnya saja (tanpa tanggal dan bulan), maka pengalaman kerja yang dihitung hanya 25 % dari total bulannya, (f). kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisi pengalaman kerja profesional dibandingkan dengan yang dipersyaratkan dalam KAK, dinilai dengan kriteria sebagai berikut: i. lingkup pekerjaan : i). sesuai ii). menunjang iii). Terkait ii. posisi : i). sesuai ii). tidak sesuai iii. nilai masing-masing kriteria ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan. (g). bulan kerja profesional yang didapatkan dari angka (3), (4), dan (5) dikalikan dengan nilai kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisi yang didapatkan dari angka (6), (h). total seluruh bulan kerja profesional dibagi dengan angka 12 sehingga didapatkan jangka waktu pengalaman kerja profesional seorang tenaga ahli. (i). Nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional tenaga ahli dicantumkan dalam dokumen pemilihan (3). sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan, sesuai dengan keahlian/profesi yang disyaratkan dalam KAK; (4). lain-lain : penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultan Asing), bahasa setempat, aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, 11
aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat. Personil yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas diberikan nilai lebih tinggi; (5). [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan]. c). bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan d). Tingkat pendidikan tenaga ahli yang kurang dari tingkat pendidikan yang dipersyaratkan dalam KAK tidak diberi nilai. e). Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi dari kualifikasi yang dipersyaratkan dalam KAK tidak mendapat tambahan nilai. 6). Hasil evaluasi teknis harus melewati ambang batas nilai teknis (passing grade) seperti yang tercantum dalam dokumen pemilihan. 7). peserta yang lulus ambang batas nilai teknis dengan peringkat teknis terbaik dilanjutkan dengan evaluasi biaya, sedangkan peserta yang lulus ambang batas nilai teknis dengan peringkat teknis kedua dan ketiga menjadi pemenang cadangan berdasarkan peringkatnya; 8). Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka seleksi dinyatakan gagal. 7. Evaluasi Biaya dan Koreksi Aritmatik : a. Evaluasi biaya dilakukan terhadap peserta yang lulus ambang batas nilai teknis. b. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya dilakukan terhadap: 1). kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration); dan 2). kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost). c. Setelah evaluasi biaya, Pokja ULP melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran biaya, dengan ketentuan: 1). Untuk Kontrak Harga Satuan a). kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan, harus dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; b). jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong; c). total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran tidak menggugurkan penawaran sebelum dilakukan negosiasi biaya. 2). Untuk Kontrak Lump Sum a). apabila ada perbedaan penulisan nilai biaya penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; b). apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran tidak menggugurkan penawaran sebelum dilakukan negosiasi biaya dalam tulisan angka; atau c). apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur. 8. Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Biaya yang paling sedikit memuat: a. nama seluruh peserta; 12
b. hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasan ketidaklulusan peserta; c. nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai tertinggi; d. ambang batas nilai teknis; e. besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi; f. kesimpulan tentang kewajaran : 1). biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration); 2). penugasan tenaga ahli; 3). penugasan tenaga pendukung; dan 4). biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost). g. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; h. tanggal dibuatnya Berita Acara; i. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan seleksi; j. pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat. 9. Evaluasi Kualifikasi a. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang lulus ambang batas nilai teknis dengan peringkat teknis terbaik dan telah dilakukan evaluasi biaya. b. Tatacara evaluasi dilakukan sebagai berikut: 1). Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi, yang dilakukan dengan sistem gugur. 2). Penilaian Persyaratan Kualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a). formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh peserta yang mengikuti seleksi; b). menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa peserta yang bersangkutan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; c). tidak masuk dalam daftar hitam; d). memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT tahunan PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 23 (jika ada) atau PPN (jika ada) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir. Peserta dapat mengganti dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF); e). memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; f). memiliki kualifikasi pendidikan minimal sama dengan yang disyaratkan; g). memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; h). menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan; 3). apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi; 4). penilaian kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi; 5). evaluasi kualifikasi dapat dilakukan sebelum evaluasi penawaran; c. Peserta yang memenuhi Persyaratan Kualifikasi dilanjutkan dengan melakukan Pembuktian Kualifikasi. d. Apabila tidak ada Peserta yang memenuhi Persyaratan Kualifikasi maka seleksi dinyatakan gagal. 13
10. Pembuktian Kualifikasi a. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya. b. Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. c. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta tersebut digugurkan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam. d. Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka seleksi dinyatakan gagal. 11. Pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis, Biaya, dan Kualifikasi yang sekurang-kurangnya memuat: a. nama seluruh peserta; b. hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasan ketidaklulusan peserta; c. nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai tertinggi; d. ambang batas nilai teknis; e. besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi untuk peserta yang lulus ambang batas nilai teknis dengan peringkat teknis terbaik; f. kesimpulan tentang kewajaran biaya terkoreksi untuk peserta yang lulus ambang batas nilai teknis dengan peringkat teknis terbaik; g. hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi; h. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; i. tanggal dibuatnya Berita Acara; j. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan seleksi; k. pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat. l. Berita Acara Hasil Evaluasi bersifat rahasia sampai dengan pengumuman.
14
BAB III PENETAPAN, PENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN DAN SANGGAHAN SANGGAHAN BANDING
A. PENETAPAN PEMENANG
1. ULP membuat Surat Penetapan Pemenang Seleksi yang memperoleh nilai kombinasi penawaran teknis dan penawaran biaya yang terbesar/tertinggi berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Biaya dan Perhitungan Kombinasi Teknis dan Biaya untuk nilai sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Untuk penetapan pemenang dalam hal ULP permanen belum terbentuk maka pengaturan dan kewenangan penetapan pemenang diatur oleh masing-masing K/L/D/I. 2. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi menetapkan Pemenang Seleksi untuk nilai di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari Pokja ULP, dengan ketentuan: a. usulan penetapan urutan penetapan pemenang peserta ditembuskan kepada PPK dan APIP K/L/D/I; b. Apabila Kepala K/L/D/I tidak setuju dengan usulan ULP, maka Kepala K/L/D/I secara tertulis mengembalikan usulan tersebut dan memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan seleksi gagal. 3. Penetapan pemenang seleksi terdiri dari 1 (satu) pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan yaitu peserta lain yang mendapatkan nilai kombinasi tertinggi berikutnya 4. Penetapan pemenang seleksi disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat: a. nama paket pekerjaan dan nilai paket pekerjaan; b. nama peserta serta nilai teknis yang diperoleh; c. penawaran biaya setelah Koreksi Aritmatik; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Ambang Batas Nilai Teknis; dan f. pagu anggaran dan HPS. 5. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan mengakibatkan surat penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada peserta untuk memperpanjang surat penawaran. Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi. B. PENGUMUMAN PEMENANG Pokja ULP mengumumkan pemenang di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat umum, yang memuat sekurang-kurangnya: 1. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; 2. nama dan alamat seluruh peserta serta nilai teknis yang diperoleh; 3. besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi untuk peserta yang lulus ambang batas nilai teknis dengan peringkat teknis terbaik; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan biaya; dan 6. ambang batas nilai teknis. 15
C. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING BANDING 1. Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang
2. 3.
4. 5. 6.
7.
8.
9.
10. 11.
kepada Pokja ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, Kepala K/L/D/I, dan APIP K/L/D/I Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama dengan peserta lain, ditanda tangani oleh peserta yang mengikuti Seleksi; Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan seleksi gagal. Sanggahan yang disampaikan bukan dari peserta yang dimaksud angka 2 dan 3 atau disampaikan bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. Peserta sebagaimana yang dimaksud angka 2 dan 3 apabila tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP, dapat mengajukan sanggahan banding sesuai dengan substansi sanggahan secara tertulis kepada Kepala K/L/D/I paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Pokja ULP, APIP K/L/D/I Kepala K/L/D/I wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima. Jawaban sanggahan banding bersifat final. Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada Pokja ULP sebesar sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding. Sanggahan banding menghentikan proses seleksi. Sanggahan banding yang disampaikan bukan dari peserta sebagaimana yang dimaksud dalam angka 2 dan 3 atau disampaikan bukan kepada Kepala K/L/D/I atau disampaikan dan diterima oleh Kepala K/L/D/I di luar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti sebagai pengaduan serta tidak menghentikan proses seleksi.
16
BAB IV KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI, NEGOSIASI, PEMBUATAN BAHS DAN PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA
A. UNDANGAN KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA 1. Pokja ULP menyampaikan undangan kepada pemenang seleksi untuk menghadiri acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan ketentuan: a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir. 2. Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.
B. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA Pokja ULP melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada peserta yang diundang dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Klarifikasi dan negosiasi dilakukan oleh ULP secara langsung dengan pemenang seleksi. 2. Klarifikasi dan negosiasi dilakukan untuk : a. meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dan biaya yang diusulkan, serta mempertimbangkan kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal; b. memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan peserta. 3. Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama: a. lingkup dan sasaran jasa konsultansi; b. cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja; c. kualifikasi pemenang; d. tata kerja pelaksanaan pekerjaan; e. program alih pengetahuan; f. jadwal pelaksanaan pekerjaan; g. jadwal kerja pemenang; h. fasilitas penunjang. 4. Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama: a. kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya; b. volume kegiatan dan jenis pengeluaran; c. biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran. 5. Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan : a. berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak ; b. penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan, dengan ketentuan: 1). biaya satuan dari Biaya Langsung Personil, maksimum 2,5 (dua koma lima) kali gaji dasar yang pernah diterima berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan penyedia jasa konsultansi perorangan yang bersangkutan. 17
2). unit Biaya Langsung Personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut: a). 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) hari kerja; b). 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja. 6. Negosiasi biaya dilakukan terhadap total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran, agar didapatkan total penawaran biaya hasil negosiasi yang memenuhi HPS, tanpa mengurangi kualitas penawaran teknis. 7. Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu Biaya Langsung Non-Personil yang dapat diganti (direct reimbursable cost) dan/atau Biaya Langsung Personil (remuneration) yang dinilai tidak wajar berdasarkan ketentuan pada angka 5). 8. Apabila hasil evaluasi biaya serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tidak ditemukan hal-hal yang tidak wajar, maka total penawaran biaya dapat diterima sepanjang tidak melebihi pagu anggaran. 9. Apabila klarifikasi dan negosiasi dengan pemenang seleksi tidak menghasilkan kesepakatan, maka dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada peringkat teknis kedua atau ketiga yang telah lulus ambang batas nilai teknis sesuai dengan urutan peringkatnya, selama masa surat penawarannya masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya. 10. Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan peserta yang memiliki peringkat teknis terbaik pertama, kedua, dan ketiga yang lulus ambang batas nilai teknis tidak menghasilkan kesepakatan maka seleksi dinyatakan gagal. 11. Pokja ULP membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
C. PEMBUATAN BERITA ACARA ACARA HASIL HASIL SELEKSI (BAHS) 1. BAHS merupakan kesimpulan hasil seleksi yang dibuat oleh Pokja ULP dan ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari jumlah anggota pokja ULP. 2. BAHS harus memuat hal-hal sebagai berikut: a. nama semua peserta; b. hasil evaluasi administrasi dan nilai evaluasi teknis; c. biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi dari peserta yang lulus ambang batas nilai teknis dengan peringkat teknis terbaik; d. hasil klarifikasi dan negosiasi; e. metode evaluasi yang digunakan; f. unsur-unsur yang dievaluasi; g. rumus yang dipergunakan (apabila ada); h. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan seleksi; i. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan j. tanggal dibuatnya Berita Acara. 3. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHS harus mencantumkan pernyataan bahwa seleksi dinyatakan gagal dan harus segera dilakukan seleksi ulang. 4. Pokja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). 5. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan
pemenang, maka ULP memberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan.
18
BAB V SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL A. SELEKSI GAGAL 1. Pokja ULP menyatakan seleksi gagal, apabila: a. jumlah peserta yang mendaftar pascakualifikasi kurang dari 3 (tiga); b. jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga); c. apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak sehat; d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; e. sanggahan dari peserta atas pelaksanaan seleksi ternyata benar terhadap : 1). penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peratuan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; dan/atau 2). kesalahan substansi Dokumen Pengadaan. f. pemenang yang ditunjuk atau peserta dengan nilai teknis terbaik ke 2 dan ke 3, tidak hadir dalam klarifikasi teknis dan negosiasi biaya; atau g. klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dengan pemenang atau dengan peserta dengan nilai teknis terbaik ke 2 dan ke 3 tidak menghasilkan kesepakatan. 2. KPA menyatakan seleksi gagal, apabila: a. KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan Presiden ini; b. pengaduan masyarakat atas terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan seleksi yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK, ternyata benar; c. pemenang atau peserta dengan nilai teknis terbaik ke 2 dan ke 3 mengundurkan diri dari penunjukan pemenang; d. pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari pemenang atau peserta dengan nilai teknis terbaik ke 2 dan ke 3 ternyata benar; e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini; f. pelaksanaan seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; atau g. pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan Presiden ini. 3. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi menyatakan seleksi gagal, apabila: a. sanggahan banding dari peserta atas terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan seleksi yang melibatkan KPA, PPK dan/atau Pokja ULP, ternyata benar; atau b. pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dan/atau terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan seleksi yang melibatkan KPA, ternyata benar. 4. Setelah seleksi dinyatakan gagal, maka ULP memberitahukan kepada seluruh peserta. a. Setelah pemberitahuan adanya seleksi gagal, maka Pokja ULP meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya seleksi gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: 1). evaluasi ulang; 2). penyampaian ulang Dokumen Penawaran; b. seleksi ulang; atau c. penghentian proses seleksi.
19
B. TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL
1. KPA, PPK dan/atau Pokja ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya seleksi gagal, antara lain : a. kemungkinan terjadinya persekongkolan; b. adanya persyaratan yang diskriminatif; c. persyaratan kualifikasi konsultan perorangan terlalu tinggi atau mengarah pada penyedia tertentu; d. total nilai pagu anggaran terlalu rendah; e. nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu besar; atau f. kecurangan dalam pengumuman. 2. Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya seleksi gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka seleksi diproses seperti seleksi baru. 3. Pokja ULP menindaklanjuti seleksi gagal dengan ketentuan sebagai berikut: a. melakukan pengumuman ulang pascakualifikasi apabila: 1). jumlah peserta yang mendaftar pascakualifikasi kurang dari 3 (tiga). Dilakukan untuk mencari peserta baru selain peserta yang telah mendaftar. Peserta yang sudah mendaftar tidak perlu mendaftar kembali, kecuali ada perubahan Dokumen Pengadaan; atau 2). jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga) dan tidak ada lagi peserta mendaftar. Apabila masih terdapat peserta lain yang mendaftar, maka peserta tersebut diundang untuk memasukan Dokumen Penawaran; b. apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi, maka Pokja ULP: 1). mengundang peserta yang tercantum dalam daftar peserta kecuali peserta yang tidak hadir tersebut, untuk dilakukan pembuktian kualifikasi; dan/atau 2). melakukan pengumuman seleksi ulang untuk mengundang peserta baru. c. apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, maka dilakukan evaluasi ulang atau pengumuman ulang untuk mengundang peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran. Peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam; d. melakukan seleksi ulang, apabila: 1). tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; dan/atau 2). pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan Presiden ini. e. apabila seleksi gagal karena sanggahan dari peserta dan/atau pengaduan masyarakat atas terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peratuan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ternyata benar, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat, kemudian: 1). mengundang ulang semua peserta untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap; dan 2). PA, KPA, PPK dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. f. apabila seleksi gagal karena sanggahan dari peserta terhadap Dokumen Pengadaan yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini dan/atau sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar, maka setelah memperbaiki Dokumen Pengadaan, dilakukan Seleksi ulang dengan mengumumkan kembali dan mengundang peserta baru selain peserta lama yang telah masuk dalam daftar peserta; g. apabila seleksi gagal karena pemenang atau peserta dengan nilai teknis terbaik ke 2 dan ke 3 tidak hadir dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya atau mengundurkan diri dari penunjukan pemenang, dilakukan seleksi ulang dengan cara sebagai berikut: 20
1). mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga yang baru, apabila yang memenuhi syarat sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri); atau 2). mengundang peserta lain dan mengumumkan kembali untuk mendapatkan peserta baru yang memenuhi syarat supaya mengajukan penawaran, apabila yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri); dan 3). memberikan sanksi kepada peserta yang tidak hadir/mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima, dengan cara memasukan ke dalam daftar hitam. h. apabila seleksi gagal karena tidak tercapai kesepakatan dengan pemenang atau peserta dengan nilai teknis terbaik ke 2 dan ke 3 dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dilakukan seleksi ulang dengan cara sebagai berikut: 1). mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga yang baru, apabila yang memenuhi syarat sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri); atau 2). mengundang peserta lain dan mengumumkan kembali untuk mendapatkan peserta baru yang memenuhi syarat supaya mengajukan penawaran, apabila yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri). i. apabila seleksi gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari pemenang atau peserta dengan nilai teknis terbaik ke 2 dan ke 3 ternyata benar, diatur ketentuan sebagai berikut: 1). apabila PA, KPA, PPK dan anggota Pokja ULP tidak terlibat KKN, maka Pokja ULP: a). mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap; dan/atau b). melakukan pengumuman seleksi ulang untuk mengundang peserta baru. 2). apabila PA, KPA, PPK dan/atau anggota ULP terlibat KKN, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota ULP yang terlibat KKN, kemudian: a). mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap; dan/atau b). (b) melakukan pengumuman seleksi ulang untuk mengundang peserta baru.
21
BAB VI LAINLAIN-LAIN 1. Larangan memberikan ganti rugi rugi
PA/KPA/PPK/ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/Pemilihan Langsung bila penawarannya ditolak atau Pelelangan/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal. 2. Kewajiban menyimpan menyimpan dan memelihara dokumen pengadaan
PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan selama umur konstruksi tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. 3. Seleksi Mendahului Persetujuan DIPA/DPA Tahun Anggaran
Dalam hal pengumuman seleksi mendahului persetujuan DIPA/DPA Tahun Anggaran maka : a. Harus dicantumkan dalam Pengumuman/Dokumen Pemilihan bahwa seleksi ini dilakukan sebelum Dokumen Anggaran disahkan; b. apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi dapat dibatalkan dan Penyedia Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
22
LAMPIRAN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
CONTOH KRITERIA EVALUASI TEKNIS CONTOH PENILAIAN TEKNIS KONSULTAN X CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI CONTOH FORMAT PENGUMUMAN PEMENANG SELEKSI
23
1. CONTOH KRITERIA EVALUASI TEKNIS
PENGADAAN JASA KONSULTANSI :.................................................................................................
Pokja……………………………………………………. ULP.............................................................................. Satuan Kerja................................................................. Tahun Anggaran ……………
24
PENGADAAN JASA KONSULTANSI : ............................................................................................
1. Maksud dan tujuan Pedoman ini disusun dalam rangka memberikan panduan kepada Pokja ULP agar dalam melakukan penilaian dan evaluasi usulan teknis pekerjaan jasa konsultansi diperlakukan sama terhadap semua penawar. 2. Cara Evaluasi a. Unsur yang dievaluasi dan persentase bobot masing-masing unsur ditentukan sebagai berikut: contoh: 1) Pendekatan & Metodologi 20% 2) Kualifikasi Tenaga Ahli 80% Jumlah 100%
b. Nilai ambang lulus adalah 60. 3. Rincian subunsur, pembobotan dan penilaian untuk masing-masing subunsur ditentukan dalam lembar pedoman evaluasi terlampir.
Ditetapkan di Pada tanggal
: ……………………………… : ………………………………
Pokja ULP Ketua
………………………………….. NIP. …………………………..
25
1. Cara Penilaian : Pengisian Evaluasi Penawaran dalam Lembar Data Pemilihan(LDP): a. bobot unsur yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, metodologi: 20%, dan kualifikasi tenaga ahli 80 %: b. Pendekatan dan Metodologi:20 % (1). Sub unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, dengan bobot sub unsur 40%, dan ketentuan penilaian sub unsur : a). apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai: 80 b).apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 50 c). apabila tidak menyajikan, diberi nilai: 0 d).dari uraian diatas, didapatkan: i. menyajikan dengan baik sesuai tujuan diberi nilai:80 nilai total bobot: 80 x 40 = 32 100 ii. menyajikan dengan baik tetapi tidak sesuai tujuan diberi nilai: 50 nilai total bobot: 50 x 40 = 20 100 iii. tidak menyajikan diberi nilai: 0 nilai total bobot: 0 x 40 = 0 100 [nilai yang didapatkan X bobot sub unsurpemahamanatas jasa
layanan yang tercantum dalam KAK = NILAI BOBOT sub unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK.]
(2). Sub unsur kualitas metodologi, dengan bobot sub unsur 20%,dan ketentuan penilaian sub unsur: (a) Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengant ujuan yang akan dicapai, diberi nilai: 80 (b) apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai:50 (c) apabila tidak menyajikan, diberi nilai: 0 (d) dari uraian diatas, didapatkan: i. menyajikan dengan baik sesuai tujuan diberi nilai: 80 nilai total bobot: 80 x 20 = 16 100 ii. menyajikan dengan baik tetapi tidak sesuai tujuan diberi nilai: 50 nilai total bobot: 50 x 20 = 10 100 iii. tidak menyajikan diberi nilai: 0 nilai total bobot: 0 x 20 = 0 100
[nilai yang didapatkan X bobot sub unsur kualitas metodologi = NILAI BOBOT sub unsur kualitas metodologi] (3). Sub unsur hasil kerja (deliverable), dengan bobot sub unsur 20 %, dan ketentuan penilaian sub unsur: (a) Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, 26
diberi nilai : 80 (b) apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai: 50 (c) apabila tidak menyajikan, diberi nilai: 0 (d) dari uraian di atas, didapatkan: i. menyajikan dengan baik sesuai tujuan diberi nilai: 80 nilai total bobot: 80 x 20 = 16 100 ii. menyajikan dengan baik tetapi tidak sesuai tujuan diberi nilai: 50 nilai total bobot: 50 x 20 = 10 100 iii. tidak menyajikan diberi nilai: 0 nilai total bobot: 0 x 20 = 0 100
[nilai yang didapatkan X bobot sub unsur hasil kerja (deliverable)= NILAI BOBOT sub unsur hasil kerja (deliverable)].
(4). Sub unsur fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK, dengan bobot sub unsur 10 %, dan ketentuan penilaian sub unsur: (a) Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai: 80 (b) apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai:50 (c) apabila tidak menyajikan, diberi nilai: 0 (d) dari uraian diatas, didapatkan: i. menyajikan dengan baik sesuai tujuan diberi nilai: 80 nilai total bobot: 80 x 10 = 8 100 ii. menyajikan dengan baik tetapi tidak sesuai tujuan diberi nilai: 50 nilai total bobot: 50 x 10 = 5 100 iii. tidak menyajikan diberi nilai: 0 nilai total bobot: 0 x 10 = 0 100
[nilai yang didapatkan X bobot sub unsur fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK = NILAI BOBOT sub unsur fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK]
(5). Sub unsur gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur 10 %, dan ketentuan penilaian sub unsur: (a) Apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai: 80 (b) apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai: 50 (c) apabila tidak menyajikan, diberi nilai: 0 (d) dari uraian di atas, didapatkan: i. menyajikan dengan baik sesuai tujuan diberi nilai: 8 nilai total bobot: 27
80 x 10 = 8 100 ii. menyajikan dengan baik tetapi tidak sesuai tujuan diberi nilai: 50 nilai total bobot: 50 x 10 = 5 100 iii. tidak menyajikan diberi nilai: 0 nilai total bobot: 0 x 10 = 0 100 [nilai yang didapatkan X bobot sub unsur gagasan baru yang diajukan
oleh peserta untuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK = NILAI BOBOT sub unsur gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK]
(6). Total bobot seluruh sub unsur =100% Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur X bobot unsur Pendekatan dan Metodologi = NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI. Contoh Perhitungan: Konsultan Perorangan XYZ, XYZ pendekatan & metodologi atas dokumen seleksi menurut penilaian Pokja ULP, sebagai berikut : • Pemahaman atas jasa layanan (40%) nilai 80 • Kualitas Metodologi (20%) nilai 80 • Hasil kerja (deliverable) (20%) nilai 50 • fasilitas pendukung (10%) nilai 80 • Gagasan baru (10%) nilai 80 Bobot nilai yang diperoleh adalah: (80x40/100)+(80x20/100)+(50x20/100)+(80x10/100)+(80x10/100) = 32 + 16 + 10 + 8 + 8 = 74 Bobot nilai pendekatan dan metodologi = 74 x 20% = 14,8
c.
Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli: 80 % (1). Sub unsur tingkat pendidikan, dengan bobot sub unsur 30%, dan ketentuan penilaian sub unsur: (a). ≥ tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK,diberi nilai: 100 (b). < tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK,diberi nilai: 50
[Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur tingkat pendidikan = NILAI BOBOT sub unsur tingkat pendidikan]. (2).
Sub unsur pengalaman kerja professional seperti yang disyaratkan dalam KAK, dengan bobots sub unsur 50 %, dan ketentuan penilaian sub unsur: (a). Dukungan referensi: i. apabila melampirkan referensi dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi, maka pengalaman kerja di berikan penilaian, ii. apabila tidak ada referensi maka tidak diberikan penilaian, iii. apabila melampirkan referensi namun terbukti benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam. (b). Perhitungan bulan kerja tenaga ahli, yang dihitung berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam IKP, 28
(c). Lingkup pekerjaan: i. ii. iii. iv.
sesuai,diberi nilai: 100 menunjang, diberi nilai: 50 terkait, diberi nilai: 25 lingkup pekerjaan yang: (i) sesuai adalah: [deskripsikan dengan jelas disesuaikan dengan KAK]. (ii) Menunjang adalah: [deskripsikan dengan jelas menunjang KAK]. (iii) Terkait adalah: [deskripsikan dengan jelas terkait dengan KAK]. (d). posisi: i. sesuai, diberi nilai: 100 ii. tidak sesuai, diberi nilai: 50 iii. posisi yang: (i) sesuai adalah: [deskripsikan dengan jelas disesuaikan dengan KAK]. (ii) Tidak sesuai adalah : [deskripsikan dengan jelas tidak sesuai dengan KAK]. (e). Perhitungan bulan kerja X nilai lingkup pekerjaan X nilai posisi = jumlah bulan kerja profesional. (f). Nilai total seluruh jumlah bulan kerja profesional dibagi angka 12 = jangka waktu pengalaman kerja profesional (g). Nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional: i. memiliki ≥ tahun pengalaman kerja profesional diberi nilai: ii.
(3).
(4). (5).
memiliki …….s.d……. tahun pengalaman kerja profesional, diberi nilai : iii. [sebutkan criteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada] iv. Memiliki < ……. Tahun pengalaman kerja professional, diberi nilai : ……. (h). Nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional yang didapatkan x bobot sub unsur pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK = NILAI BOBOT sub unsur pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK. Sub unsur sertifikat keahlian/profesi, dengan bobot sub unsur 10%, dan ketentuan penilaian sub unsur : (a). memiliki, diberi nilai: (b). Tidak memiliki, diberi nilai: (c). [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada] (d). Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur sertifikat keahlian/profesi= NILAI BOBOT sub unsur sertifikat keahlian/profesi. Sub unsur lain-lain yang dibutuhkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur %, dan ketentuan penilaian sub unsur: Sub unsur lain-lain yang dibutuhkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur %, dan ketentuan penilaian sub unsur: (a). penguasaan bahasa asing [apabila dibutuhkan], diberi nilai: (b). penguasaan bahasa setempat [apabila dibutuhkan], diberi nilai: 29
(c). penguasaan Bahasa Indonesia bagi konsultan asing [apabila
(6). (7).
dibutuhkan], diberi nilai: (d). Aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat, diberi nilai: (e). [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada] (f). Total nilai yang didapatkan X bobot sub unsur lain-lain = NILAI BOBOT sub unsur lain-lain. Total bobot seluruh sub unsur =100%. Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur= NILAI 1 (SATU) ORANG TENAGA AHLI.
(8).
[apabila tenaga ahli yang dinilai lebih dari 1(satu) maka setiap tenaga ahli harus diberi bobot] Bobot tenaga ahli: (a). Tenaga Ahli 1 (Team Leader),diberi bobot= (b). Tenaga Ahli 2 ( ),diberi bobot= (c). Dan seterusnya
(9).
Nilai1(Satu) Orang Tenaga Ahli X bobot tenaga ahli = NILAI BOBOT tenaga ahli. Total NILAI BOBOT seluruh tenaga ahli X bobot unsur Kualifikasi Tenaga Ahli = NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI.
(10).
Nilai Evaluasi Teknis = NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN + NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI + NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI d.
ambang batas nilai teknis (passing grade): 60
Contoh Perhitungan: a. Evaluasi Pendekatan dan Metodologi Contoh: bobot nilai 30 % Sub unsur yang dinilai • Pemahaman atas jasa layanan = 40% • Kualitas metodologi = 20% • Hasil kerja (deliverable) = 20% • fasilitas pendukung = 10% Gagasan baru yang meningkatkan kualitas keluaran = 10% Pendekatan & metodologi atas dokumen seleksi menurut penilaian Pokja ULP, sebagai berikut: • Pemahaman atas jasa layanan .. nilai 90 • Kualitas Metodologi. nilai 90 • Hasil kerja (deliverable) nilai 85 • fasilitas pendukung.. nilai 85 • Gagasan baru nilai 85 Bobot nilai yang diperoleh adalah: (90x40/100)+(90x20/100)+(85x20/100)+ )+(85x10/100)+(85x10/100)= 38 + 18 + 17 + 8 ,5 + 8 ,5 = 88 Bobot nilai pendekatan dan metodologi = 88 x 20% = 17,6
30
b. Evaluasi Kualifikasi Tenaga Tenaga Ahli Contoh: Bobot nilai 80% o Tenaga ahli konstruksi untuk pekerjaaan Jasa Konstruksi diwajibkan bersertifikat
keahlian sesuai bidang keteknikannya yang telah diakreditasi oleh Lembaga Pengembangan jasa Konstruksi o Tenaga ahli non konstruksi dapat diwajibkan memiliki sertifikat keahlian dan atau disyaratkan mempunyai pengalaman keahlian pekerjaan tertentu 1). Pendidikan (30%) Pendidikan. Contoh: Bobot nilai 30% Pendidikan yang dinilai adalah S1, S2, S3 atau setingkat. Pendidikan dibawah S1 tidak dinilai Penilaian: • S1/S2 sesuai KAK = 100 • S1/S2 tidak sesuai KAK = 50 2). Pengalaman Tenaga ahli pekerjaan sejenis dengan referensi atau copy kontrak Contoh: Bobot nilai 60% Penilaian dilakukan untuk tenaga ahli yang mempunyai referensi dan/atau pernah ikut pelatihan tenaga ahli konsultansi bidang ke-PU-an dari LPJK. a). Nilai pengalaman tenaga ahli : (1) Penilaian berdasarkan referensi atau rekaman kontrak. (yang ditetapkan Pokja ULP untuk penilaian) (2) Penilaian tambahan berdasarkan sertifikat pelatihan tenaga ahli konsultansi bidang ke-PU-an dari LPJK Apabila tenaga ahli tersebut mempunyai pengalaman pernah ikut pelatihan tenaga ahli konsultansi bidang ke-PU-an dari LPJK maka mendapat tambahan nilai sebesar 20. b). Waktu pengalaman (1). Tidak boleh terjadi tumpang tindih (overlap), bila overlap yang dihitung hanya salah satu. (2). Jika terdapat perhitungan bulan (dgn memperhitungkan tanggal) menurut panitia lebih kecil dari yang tertulis, diambil perhitungan panitia. Jika perhitungan panitia lebih besar diambil yang tertulis di usulan. (3). Contoh perhitungan Konsultan Perorangan XYZ dengan data pengalaman sebagai berikut: (a). 1 Januari 1996 – 30 September 1996 = 9 bulan Perhitungan dimulai dari bulan Januari 1996 sampai dengan September 1996.
(b). 1 Nopember 1995 – 31 Juli 1996 = 2 bulan Perhitungan dimulai dari bulan Nopember 1995 sampai dengan Desember 1995 Dari pengalaman (a) dan (b) terjadi overlap selama 7 bulan pada bulan Januari 1996 sampai dengan Juli 1996. Pengalaman (b) yang diakui hanya 2 bulan. Total pengalaman tenaga ahli A = 11 bulan. (4). Contoh perhitungan tenaga ahli B dengan data pengalaman sebagai berikut: Pengalaman hanya dicantumkan bulan Maret 2001 – Juli 2001 31
Karena hanya disebutkan bulan tanpa dirinci tanggalnya, maka panitia dapat untuk menghitung jumlah bulan dikurangi 1 (satu) = 5 bulan - 1 = 4 bulan karena tidak sesuai dengan ketentuan dokumen seleksi. (5). Contoh perhitungan tenaga ahli C dengan data pengalaman sebagai berikut: Pengalaman hanya dicantumkan tahun 1995 – 1996 Karena hanya disebutkan tahun tanpa dirinci bulannya, maka panitia sepakat untuk menghitung = 25% x 12 bulan = 3 bulan karena tidak sesuai dengan ketentuan dokumen seleksi. c). Kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisi Lingkup Kegiatan • Lingkup sesuai dengan syarat KAK, dinilai =1 • Menunjang, dinilai = 0,50 • Terkait, dinilai = 0,25 Posisi /jabatan dalam proyek • Sesuai dengan posisi/jabatan sebelumnya, dinilai =1 • Tidak sesuai, dinilai = 0,50 3). Lain-lain ( misal penguasaan bahasa Inggris, atas tata cara, aturan, situasi dan kondisi setempat, dll) Contoh: Bobot nilai 10% a). Bahasa Inggris (bila diwajibkan) Contoh: Bobot nilai 5% • Baik sekali = 100 • Baik = 50 • Sedang = 25 b). Pengalaman luar negeri (bila diperlukan) Contoh: Bobot nilai 5% Di negara berkembang • Jumlah pengalaman 0-5 tahun; nilai 0-40 (tenaga ahli asing) Di Indonesia • Jumlah pengalaman 0-5 tahun; nilai 0-60 (tenaga ahli asing) • Jumlah pengalaman 0-5 tahun; nilai 0-100(tenaga ahli Indonesia). Contoh dalam KAK diperlukan beberapa tenaga Ahli: • Ketua tim (pengalaman 15tahun) = 25% • Ahli Jembatan (pengalaman 10 tahun) = 15% • Ahli Jalan (pengalaman 5 tahun) = 15% • Ahli Mekanikal (pengalaman 10 tahun) = 15% • Ahli Geologi (pengalaman 5 tahun) = 15% • Ahli Transportasi (pengalaman 5tahun) = 15%
32
2. PENILAIAN TEKNIS KONSULTAN XYZ HASIL EVALUASI TEKNIS EVALUASI PENDEKATAN DAN METODOLOGI
PAKET
: ……….
NAMA Konsultan
: XYZ
No. 1 1. 2. 3. 4.
5.
JENIS PENGALAMAN/ PEKERJAAN 2 Pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK Kualitas metodologi Hasil kerja (deliverable) fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK Gagasan baru yang meningkatkan kualitas keluaran yang diminta dalam KAK Jumlah
NILAI 3 80
BOBOT 4 0,40
NILAI TOTAL 5 32
80 80 50
0,20 0,20 0,10
16 16 5
80
0,10
8
1,00
77
33
Pokja ULP Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi Pengadaan Jasa Konsultansi : Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011
CONTOH Nama Konsultan
A. PENDIDIKAN
: : :
XYZ
:
S2 Sesuai KAK
NILAI
100
B. PENGALAMAN KERJA
PROFESIONAL No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PERIODE DARI - SAMPAI 2 Feb-08 Aug-08 10 May-07 10 Nov-07 1 Mar-06 30 Jun-06 28 Jun-04 16 Ags-04 15 Jul-03 25 Ags-03 2002 2003 Jun-01 Nov-01 Aug-99 Jan-00 Apr-98 Nov-98 Jun-97 Dec-97 1 Mar-93 1 Mar -96 1 Jan-93 1 Mei 93
PERSYARATAN KAK
5
BLN 3 6 6 4 1,6 1,33 6 5 5 6 6 36 2
POSISI/ JABATAN
LINGKUP 5
4 S S S S S S S S S TS S S
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0
T T T S S M S S S S S S
0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,75 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Referensi Pengalaman Kerja TA 6 V V V V V V V X V V V V
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0 1,0 1,0 1,0 1,0
TOTAL
TAHUN
NILAI Sertifikasi : M/TM URAIAN PENDIDIKAN PENGALAMAN SERTIFIAT KEAHLIAN KEMAMPUAN BAHASA NILAI TOTAL
Memiliki NILAI 100 100 100 50
100
BAHASA BOBOT% 30% 50% 10% 10% 100%
Keterangan: Posisi: S = sesuai TS = tidak sesuai Lingkup: S = sesuai M = menunjang T = terkait Sertifikat: M = Memiliki TM = Tidak memiliki
34
Baik
NILAI X BOBOT 30 50 10 5 95
=
JUMLAH 7 3 3 2 1,6 1,33 4,5 5 0 6 3 36
2 67,43 BL 5,6 5,62 TH 100 50
LAMPIRAN CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN SELEKSI (AANWIJZING) JASA KONSULTANSI PERORANGAN Nomor : .........................................
1.
2.
3.
4.
5.
Pada hariini.......Tanggal.....Bulan......Tahun...... (.....-.....-............) bertempat di ......................................, Pokja ............... yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala ULP, nomor............tanggal......................., telah mengadakan Rapat Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) untuk Paket Pekerjaan sebagai berikut: Nama Paket Pekerjaan: Uraian Singkat Pekerjaan: Rapat dipimpin oleh: ................................... Peserta Rapat:Daftar Hadir Terlampir Rapat dihadiri oleh: a. Para anggota Pokja ............ b. Wakil-wakil Perusahaan Calon Penyedia Jasa ....................... yang di undang untuk mengikuti penjelasan (Aanwijzing). Risalah Rapat : a. Rapat dibuka oleh Pokja pada jam .............. b. Panitia membacakan dan menjelaskan tentang isi Dokumen Pengadaan, termasuk di dalamnya antara lain: Metode pemilihan; Cara penyampaian Dokumen Penawaran; …………………..dst. sekaligus diadakan tanya jawab yang akan tercantum dalam Risalah tanya jawab. c. ..................................................................................................... [diisi sesuai dengan hasil rapat penjelasan yang dilakukan Pokja]. Risalah Tanya Jawab : Pertanyaan dari peserta: No Nama Konsultan Pertanyaan Jawaban 1 2 Perubahan substansi dokumen (jika ada) a. ...................................................................................................... [diisi rincian perubahan substansi dokumen pemilihan (jika ada)] b. Jika terdapat perubahan substansi dokumen, akan dituangkan dalam perubahan/addendum dokumen pemilihan. *)
35
Selanjutnya Pokja menawarkan kepada peserta siapa yang bersedia sebagai wakil peserta untuk menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan dan menyepakati bahwa: Nama : …………… Nama : …………………………… sebagai peserta untuk menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan paket .................................................[diisi nama paket pekerjaan] 7. Hasil peninjauan lapangan (jika diperlukan): .............................................................. 8. Pokja menutup rapat pemberian penjelasan (Aanwijzing) pada jam ........................ Berita Acara serta Addendum akan disampaikan kepada seluruh peserta mulai hari ............, tanggal ................. pukul ...................... 9. Berita Acara Pemberian Penjelasan dapat diambil pada hari ............. tanggal .............. dan dapat juga diunduh dari Website. K/L/D/I 10. Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket ............................. dibuat ......(.....) rangkap. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 6.
……………, ……………… Kelompok Kerja (Pokja) ................. 1.
.........................
Ketua
1………………..
2.
........................
Sekretaris
3.
.........................
Anggota
4.
.........................
Anggota
5.
.........................
Anggota
2………………. 3……………….. 4………………. 5……………….
SAKSI-SAKSI
1.
......................................................................
1 .....................................
2.
......................................................................
2 .....................................
Keterangan: *) Adendum (jika ada) dibuat terpisah dari berita acara pemberian penjelasan
36
CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN
KOP SURAT SATUAN KERJA BERITA ACARA PEMASUKAN DAN DAN PEMBUKAAN PENAWARAN UNTUK PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERORANGAN Nomor : ………….. Pada hari ini ………….. tanggal …………..bulan …………..tahun ………….. pukul ………….. bertempat di ………….., Pokja ………….. yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala ULP nomor ………….. tanggal ………….. yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut Pokja, telah mengadakan acara Pemasukandan Pembukaan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan…………... Dalam acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran diperoleh hasil sebagai berikut : 1. Yang memasukkan dokumen penawaran …….. (……………….) penyedia jasa. 2. Jumlah dokumen penawaran yang lengkap ........ (................................) dan jumlah dokumen penawaran yangtidak lengkap ......... ( ...................................). 3. Peserta yang menjadi saksi 2 (dua) orang yaitu dari : PT. ................................................................... Nama : ............................... PT. ................................................................... Nama : ............................... 4. Hasil Pembukaan Penawaran Sebagai Berikut: No
Nama Perusahaan
(1)
(2)
Sampul 1 Administrasi Teknis (3) (4)
Sampul II
Keterangan
(5)
(6)
Catatan: Kolom (3),(4), diisi sesuai yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan. Kolom (5) ditulis “Harga”. Pembukaan Dokumen Penawaran ditutup pada pukul ............... WIB. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ……………, ……………… Pokja ULP................. 1.
.........................
KetuaMerangkap Anggota
2.
........................
SekretarisMerangkap Anggota
3.
.........................
Anggota
4.
.........................
Anggota
5.
.........................
Anggota
6.
........................
Anggota
7.
........................
Anggota
1……………….. 2………………. 3……………….. 4………………. 5………………. 6………………. 7……………….
WAKIL DARI PENYEDIA JASA No.
Nama
Jabatan
37
Tanda Tangan
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO : 07/PRT/M/2011
TENTANG
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
BUKU 17 B : Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi Perseorangan
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Mei 2011 MENTERI PEKERJAAN UMUM, ttd DJOKO KIRMANTO
