SELEKSI JASA KONSULTANSI TA

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEBIJAKAN PELAKSANAAN LELANG/SELEKSI JASA KONSULTANSI TA. 2016

OUTLINE 1. PERATURAN MENTERI NOMOR 31/PRT/M/2015 2. PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) UNTUK JASA KONSULTANSI 3. SE MENTERI PUPR NO. 63/SE/M/2015 TENTANG KEABSAHAN SBU, SKA, SKTK YANG BERLAKU DALAM PBJ TA 2016 4. INMEN PUPR NO 05/IN/M/2015 5. KESALAHAN UMUM PADA PROSES PEMILIHAN 6. LAMPIRAN PERMEN 31/2015 7. PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 8. PELAKSANAAN SELEKSI

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

2

1

PERATURAN MENTERI NOMOR 31/PRT/M/2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERMEN PU NOMOR 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI

KUALIFIKASI PENDAFTARAN DAN KUALIFIKASI PESERTA Dengan penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), maka: 1. Dengan mendaftar sebagai peserta melalui SPSE maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas dan formulir isian kualifikasi. (TIDAK DITANDATANGANI MAKA TIDAK MENGGUGURKAN)

1. Pakta integritas untuk Badan Usaha berbentuk Kemitraan/KSO HARUS diupload dan ditandatangani oleh yang berwenang. 2. Surat penawaran memenuhi ketentuan: jangka waktu pelaksanaan, masa berlakunya surat penawaran dan bertanggal. (TIDAK DITANDATANGANI MAKA TIDAK MENGGUGURKAN)


2017

4

KUALIFIKASI BADAN USAHA PEMAKETAN PEKERJAAN

PEKERJAAN JASA KONSULTANSI < Rp. 750 Juta Diatas 750 Juta

BADAN USAHA KECIL BADAN USAHA NON KECIL


2017

5

TATA CARA PENETAPAN PERSYARATAN KUALIFIKASI DAN KLASIFIKASI

Dasar Hukum 1.

Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2015 pasal 19, Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: – memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; – memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil. 2. Permen PU No. 08/PRT/M/2011 jo Permen PUPR No. 19/PRT/M/2014 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. 3. Permen PU No. 07/PRT/M/2011 yang terakhir kali diubah dengan Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, telah mengatur mengenai batasan nilai paket pekerjaan konstruksi yang dapat dilaksanakan oleh badan usaha kualifikasi usaha kecil, menengah dan besar.


2017

6

TATA CARA PENETAPAN PERSYARATAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI JASA KONSULTANSI

Nilai Paket (Rupiah) (1) 0 s/d 750 juta Diatas 750 juta

Klasifikasi

Sub Kualifikasi Sub Klasifikasi Kualifik asi (2) (3) (4) (5) Pengawasan Kecil Rekayasa (contoh) Pengawasan RE 201 Non Kecil M1 Rekayasa M2 (contoh) B


2017

7

TATA CARA PENETAPAN PERSYARATAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI JASA KONSULTANSI 1.

2.

3. 4.

Penetapan persyaratan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha untuk nilai paket pekerjaan Rp. 0 s/d 2,5 miliar: Tetapkan syarat klasifikasi dan kualifikasi badan usaha Penetapan persyaratan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha untuk nilai paket pekerjaan diatas Rp. 2,5 miliar: Tetapkan syarat klasifikasi dan subklasifikasi serta kualifikasi dan subkualifikasi badan usaha. Persyaratan kualifikasi dan subkualifikasi yang sama, wajib dipenuhi seluruh anggota kemitraan dalam hal Penyedia Jasa yang bermitra/KSO. Seluruh ketentuan tersebut di atas harus dituangkan dalam dokumen pemilihan/dokumen kualifikasi. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

8

ADMINISTRASI JAMINAN PADA PEKERJAAN JASA KONSULTANSI

• Jaminan Uang Muka Sampai dengan Rp750.000.000 dapat diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penjaminan, konsorsium perusahaan asuransi umum/konsorsium lembaga penjaminan/konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yg direkomendasikan OJK

Di atas Rp750.000.000 diterbitkan oleh Bank Umum, konsorsium perusahaan asuransi umum/konsorsium lembaga penjaminan/konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yg direkomendasikan OJK

Rekomendasi OJK: 1. Konsorsium Surety Bond Indonesia (KSBI), Rekomendasi OJK. Ijin Produk: S4355/NB.111/2015 2. Konsorsium Penjaminan Proyek, Rekomendasi OJK. Ijin Produk Nomor : S – 3380/NB.111/2015 3. Konsorsium Penjamin Indonesia (KPI), Rekomendasi OJK. Ijin Produk Nomor: S-3873/NB.111/2016 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

9

PERSYARATAN TEKNIS KESAMAAN PERSONIL Ketentuan • Jika menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.

Pengecualian • untuk Jasa Konsultansi)menggunakan kontrak lump sum (paling banyak tiga paket) atau bagian lump sum pada kontrak gabungan lump sum dan harga satuan atau untuk kontrak harga satuan dengan personil yang diusulkan penugasannya tidak tumpang tindih (overlap).

Permasalahan umum: Persyaratan personil yang berlebihan DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

10

PERSYARATAN TEKNIS TANGGUNG JAWAB KONSULTAN PERENCANA 1. Konsultan perencana bertanggung jawab terhadap hasil desain sekurang-kurangnya sampai produk desain tersebut selesai dilaksanakan pembangunannya, sepanjang lingkup dan/atau kondisi lingkungan masih sesuai dengan kriteria desain awal. 2. Konsultan perencana yang tidak cermat sehingga hasil desain tidak dapat dilaksanakan, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan perencana yang bersangkutan, apabila tidak bersedia dikenakan sanksi masuk dalam daftar hitam atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Konsultan perencana wajib menghitung Engineering Estimate (EE), umur rencana bangunan dan identifikasi risiko K3, serta metode pelaksanaan pekerjaan. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

11

JENIS KONTRAK JASA KONSULTANSI • Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (Output based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu feasibility study, design, study, evaluasi/kajian/ telaah, pedoman, petunjukpelaksanaan, petunjuk teknis, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya. • Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas input (tenaga ahli dan biaya-biaya langsung terkait termasuk perjalanan dinas) yang harus disediakan konsultan (Input based) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu supervisi/pengawasan pekerjaan konstruksi, monitoring, manajemen konstruksi, survey, dan lainnya. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

12

2

Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultansi

PEDOMAN STANDAR MINIMAL 2017 BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN JASA KONSULTANSI (INKINDO) • Sebagai pedoman standar minimum. • Besarannya disesuaikan dengan kebutuhan, pengalaman, kualifikasi dan klasifikasi/subklasifikasi tenaga ahli dan dituangkan dalam KAK • Biaya Langsung Personil Tenaga Sub Profesional berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark). • Biaya Langsung Personil (Tenaga Ahli Nasional dan Tenaga SubProfessional) yang dihitung sudah mencakup Gaji Dasar (Basic Salary) termasuk PPh 21, Beban Biaya Sosial (Social Cost), Beban Biaya Umum (Overhead Cost) dan Keuntungan (Profit). • Untuk perorangan maksimal …..% DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

14

3

SE Menteri PUPR No. 63/SE/M/2015 tentang Keabsahan SBU, SKA, SKTK yang Berlaku dalam PBJ TA 2016

SE Menteri PUPR No. 63/SE/M/2015 TENTANG KEABSAHAN SBU, SKA, SKTK YANG BERLAKU DALAM PBJ TA 2016 1. 2.

3.

4. 5. 6.

Semua SBU, SKA yang telah tercantum dalam database SIKI LPJKN (www.lpjk.net) berhak untuk mengikuti proses pemilihan pengadaan barang dan jasa di bidang jasa konstruksi; LPJKN akan melengkapi dbase SIKI dengan penyedia jasa pemegang SBU/SKA yang klasifikasi usahanya telah mengacu pada PP No. 04/2010 dan diterbitkan sebelum tanggal 27 Agustus 2015; Bagi penyedia jasa pemegang SBU, SKA yang sudah tercantum dalam SIKI LPJKN tetapi penerbitannya belum sesuai dengan ketentuan LPJKN agar melalukan konversi ke LPJK sebelum dilakukan penandatanganan kontrak selambat-lambatnya 31 Desember 2015; Setelah 31 Desember 2015, seluruh permohonan pembuatan SBU, SKA akan diproses sesuai dengan ketentuan LPJKN; Masa berlaku SBU/SKA hasil konversi paling lama sampai dengan Desember 2016 dan selanjutnya pengajuan SBU/SKA akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan; LPJKN menetapkan Pejabat yang berhak menandatangani SBU, SKA dan menginformasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan terkait SBU/SKA.


2017

16

Sertifikat Badan Usaha ( SBU) • Pasal 8, PP 4/2010: Badan usaha jasa konstruksi yang memberikanl ayanan Jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi Dan kualifikasi usaha. • Pasal 9 Permen PU 08/2011: Usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha jasa Konsultansi perencanaan dan/atau jasa konsultansi Pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan Layanan jasa perencanaan dan layanan jasa Pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan Sertifikat yang dimiliki. • Persyaratan SBU sesuai dengan pekerjaan yang akan dilelangkan. Di DJBK: PerencanaanRekayasasubklasifikasiJasaNasehatdanKonsultansiRek ayasaTeknik (RE 101), Jasa Nasehat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi (RE 107), Jasa Desain Rekayasa Lainnya (RE 108), atau klasifikasi dan subklasifikasi lain yang terkait. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

17

4

INMEN PUPR NO 05/IN/M/2015 Tentang Proses Dan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

INMEN PUPR (1/2) PROSES DAN PENETAPAN PEMENANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR

1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) membentuk Tim Peneliti Pengadaan Barang/Jasa (TPPBJ) yang bertugas: a) Melakukan penelitian terkait usulan penetapan pemenang seleksi berdasarkan data yang disampaikan Pokja ULP dengan cara meneliti Hasil Evaluasi, Kelengkapan, Keabsahan dan Kebenaran Dokumen Usulan Penetapan Seleksi. b) Menyusun konsep rekomendasi penetapan pemenang kepada Menteri dan Surat Penetapan Pemenang yang diparaf bersama oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan yang mengajukan usulan penetapan pemenang, untuk diajukan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi kepada Menteri. CATATAN: SURAT USULAN PENETAPAN KEPADA MENTERI HARUS DISERTAI DENGAN DOKUMEN PENDUKUNG YANG DISAMPAIKAN KEPADA TPPBJ DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

19

INMEN PUPR (2/2) TENTANG PROSES DAN PENETAPAN PEMENANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR

3. Dalam hal diperlukan persyaratan seleksi selain yang disyaratkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015, harus dengan persetujuan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan yang mengajukan usulan penetapan pemenang. 4. Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan mengeluarkan daftar tenaga teknis/ahli yang dapat dipilih dan digunakan oleh ULP.


2017

20

5

KESALAHAN UMUM PADA PROSES PEMILIHAN


2017

21

PENGANTAR 1.

Prinsip – prinsip pengadaan: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel.

2.

Pada beberapa kasus pelaksanaan pelelangan terdapat kesalahan umum sering terjadi sehingga memperlambat proses penetapan pemenang lelang.


2017

22

TAHAPAN KUALIFIKASI 1. SIUJK/SBU/Sertifikat OHSAS/Sertifikat ISO 9001 tidak sesuai ketentuan, karena hal berikut: a. Habis masa berlaku pada saat proses evaluasi b. Persyaratan SBU tidak sesuai dengan kualifikasi BU yang tertuang dalam Permen PU No. 8/2011, dan SKA tidak sesuai dengan Permen PU No. 9/2013 c. Dalam proses perpanjangan d. Belum dikonversi


2017

23

TAHAPAN KUALIFIKASI 2. Persyaratan Personil berlebihan Contoh : • Mempersyaratkan 2 SKA Ahli Utama (Ahli Sipil Utama dan Ahli MK Utama, pengalaman 10 tahun. Seharusnya dengan persyaratan 2 ahli utama minimal memiliki pengalaman 20 tahun) • Persyaratan tidak sesuai dengan kebutuhan Penetapan kebutuhan lama pengalaman kerja dan pengalaman sejenis agar mengacu kepada Pedoman Standar Minimal Biaya Langsung Personil yang diterbitkan oleh Asosiasi.


2017

24

EVALUASI TEKNIS – ADM – BIAYA 3. Perubahan Dokumen saat aanwijzing tidak dituangkan dalam addendum. Contoh : Perubahan penting yang diperlukan untuk evaluasi tidak dimasukkan dalam Addendum dan tidak diupload dalam e-proc, hanya dalam bentuk Berita Acara Penjelasan.


2017

25

PROBLEMS? • • • • • • • •

Yang lulus pq misalnya 10, Pokja hanya menetapkan 3 perusahaan dalam shortlist dan diundang memasukan penawaran (seharusnya pokja mengundang 5) Tenaga ahli SKA berlebihan Biling rate tidak sesuai ketentuan SBU “salah jurusan” Permasalahan konsultan pengawas dan perencana (%dalam permen 45 agar direview) Kontraktor terlambat, konsultan pengawas tidak ada penambahan OB Kontraktor wanprestasi, konsultan pengawas dibayar sesuai dengan % fisik. Pembayaran invoice dan daftar hadir konsultan pengawas sesuai kehadiran, mekanisme pembayaran bagaimana? Kalau tidak dibayar maka kontrak tidak dapat progres 100%.


2017

26

6

LAMPIRAN PERMEN 31/2015


2017

27

Buku JK Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsultansi Tunggal, meliputi:

Buku Pedoman Jasa Konsultansi (JK) Buku Standar JK 04 HS – Prakualifikasi (Seleksi Umum-Kualitas)

Buku Standar JK 04 LS – Prakualifikasi (Seleksi Umum -Kualitas) Buku Standar JK 05 HS – Prakualifikasi (Seleksi Umum -Kualitas & Biaya) Buku Standar JK 05 LS – Prakualifikasi (Seleksi Umum -Kualitas & Biaya) Buku Standar JK 06 HS – Prakualifikasi (Seleksi Umum -Pagu Anggaran) Buku Standar JK 06 LS – Prakualifikasi (Seleksi Umum -Pagu Anggaran) Buku Standar JK 07 HS – Prakualifikasi (Seleksi Umum -Biaya Terendah) Buku Standar JK 07 LS – Prakualifikasi (Seleksi Umum -Biaya Terendah) Buku Standar JK 08 HS – Pascakualifikasi (Seleksi Sederhana – Biaya Terendah) Buku Standar JK 09 Perseorangan – Pascakualifikasi (Seleksi Umum/Seleksi Sederhana -Kualitas) Buku Standar JK 10 Dokumen Kualifikasi


2017

28

7

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH


2017

29

TUJUAN PELATIHAN

PENETAPAN METODE PENILAIAN KUALIFIKASI

PENETAPAN METODE PEMILIHAN

PENETAPAN METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN

PENETAPAN METODE EVALUASI PENAWARAN

PENYUSUNAN TAHAPAN DAN JADWAL PENGADAAN

PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

•SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN PESERTA MAMPU MEMAHAMI PROSES PERSIAPAN YANG HARUS DILAKUKAN MELIPUTI:

•Memahami penetapan metode penilaian kualifikasi •Memahami penetapan metode pemilihan •Memahami metode penyampaian dokumen

•Memahami metode evaluasi penawaran •Memahami tata cara penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan •Memahami tata cara penyusunan dokumen pengadaan


2017

•Kualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia


2017

CARA MENILAI kompetensi,kemampuan usaha & pemenuhan persyaratan

Calon Penyedia Proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran

PRAKUALIFIKASI

PASCAKUALIFIKASI

Proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran

 Dilakukan secara adil, transparan, mendorong terjadinya persaingan yang sehat  Untuk efisiensi: data yang diperlukan cukup dari formulir isian  Data palsu atau bohong: sanksi ”daftar hitam” dan dilaporkan secara pidana  tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama waktu tertentu  Copy dokumen disampaikan untuk penyedia yang diusulkan sebagai calon pemenang dan pemenang cadangan serta menunjukkan aslinya DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

SISTEM GUGUR Pekerjaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya

S I S T E M N I LAI Pekerjaan Jasa Konsultansi


2017

METODE PRA KUALIFIKASI

METODE PASCA KUALIFIKASI

Pekerjaan yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum

Pelelangan Umum •

Pelelangan Sederhana untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya

Pelelangan Terbatas untuk penyedia barang dan pekerjaan konstruksi • Pekerjaan yang menggunakan Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat Seleksi Umum/Terbatas Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha

Pemilihan Langsung untuk penyedia pekerjaan konstruksi

Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat

• Seleksi Sederhana JK Badan Usaha • Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan


2017

Jasa Konsultasi Penunjukan Langsung

Seleksi Umum Pada prinsipnya semua pengadaan harus dengan Seleksi Umum

 Penanganan darurat  Pek. yang menyangkut pertahanan/keamanan dan ketertiban masyarakat

Seleksi Sederhana Bernilai paling tinggi Rp 200.000.000 dan bersifat sederhana

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi

 Penyedia jasa tunggal atau hanya bisa dilakukan pemegang hak paten  Konsultansi di bidang hukum (konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter) yang tidak direncanakan untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum kepada Pemerintah, harus segera

Pengadaan Langsung

Sayembara • Proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu • Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan

• Untuk pekerjaan Konsultasi dengan nilai maksimum Rp 50 Juta • Kebutuhan operasional K/L/D/I


2017

METODE 1 (SATU) SAMPUL

Pengadaan barang/jasa yang evaluasi teknisnya tidak dipengaruhi oleh harga

Penyampaian dokumen penawaran (administrasi, teknis, dan harga) dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada ULP/Pejabat Pengadaan

• Barang/Jasa yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah • Jasa Konsultansi dengan KAK sederhana • Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan spesifikasi/volume jelas • Digunakan juga untuk pekerjaan yang menggunakan metode pemilihan Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/ Kontes/Sayembara DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

METODE 2 (DUA) SAMPUL

Pengadaan Barang/Jasa dimana evaluasi teknis menghasilkan nilai yang bervariasi yang mempengaruhi penawaran harga

Administrasi dan Teknis (Sampul I) dan Harga (Sampul II) dimasukkan ke dalam sampul penutup dan disampaikan kepada ULP pada suatu waktu

• Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainya yang menggunakan sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis • Jasa Konsultansi yang penilaian teknis terpisah dari penilaian harga atau bersifat kompleks DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

METODE 2 (DUA) TAHAP Pengadaan barang jasa dimana harga yang akan ditawarkan dipengaruhi oleh waktu atau teknis evaluasi

Penyampaian dokumen penawaran sampul 1 (administrasi dan teknis) pada tahap 1, kemudian sampul 2 yang berisi penawaran harga disampaikan setelah lulus administrasi dan teknis

• B/PK/JL yg kompleks • B/PK/JL yg memenuhi kriteria kinerja tertentu termasuk pertimbangan kemudahan pengoperasian dan efisiensi pemeliharaan peralatan • B/PK/JL dengan beberapa alternatif penggunaan sistem, desain, dan teknologi • Membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama; dan/atau DIREKTORAT teknis JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT • Membutuhkan penyetaraan

2017



Jasa Konsultansi: Metode evaluasi Kualitas

• Mengutamakan kualitas teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome) secara keseluruhan; dan/atau • Lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK

Evaluasi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya

Contoh:

• Jasa Konsultansi yang bersifat kajian makro (masterplan, roadmap) • Penasihatan (advisory),

• Perencanaan dan pengawasan pekerjaan kompleks, seperti desain pembuatan pembangkit tenaga listrik, perencanaan terowongan di bawah laut dan desain pembangunan bandar udara internasional DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

PENETAPAN METODE EVALUASI PENAWARAN



Jasa Konsultansi:

Metoda evaluasi kualitas dan biaya

• lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau • besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat

Evaluasi berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis (0,6 s.d 0,8) dan biaya terkoreksi (0,4 s.d 0,2) dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya

Contoh:

• Desain jaringan irigasi primer, desain jalan, • Studi kelayakan, • Konsultansi manajemen dan supervise bangunan non-gedung


2017



Jasa Konsultansi:

Metoda evaluasi pagu anggaran

• Ada aturan yang mengatur (standar); • Pekerjaan dapat dirinci dengan tepat (waktu, tenaga ahli, input lainnya); atau • Anggarannya tidak melampaui pagu tertentu

Evaluasi penawaran teknis terbaik dengan penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan Pagu Anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya

Contoh:

• Pekerjaan desain dan supervisi bangunan gedung • Pekerjaan survei dan pemetaan skala kecil DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017



Jasa Konsultansi: Metoda evaluasi biaya terendah

• Pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar

Evaluasi berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah yang nilai penawaran teknisnya diatas ambang batas persyaratan teknis , dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya

Contoh: • Desain dan/atau supervisi bangunan sederhana • Pengukuran skala kecil DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

PENYUSUNAN TAHAPAN DAN JADWAL PENGADAAN • Hal-hal yang perlu diperhatikan  Dalam membuat jadwal pengadaan:  Saat mulai mempersiapkan proses pengadaan barang/jasa  Saat mulai dan lamanya waktu proses pengadaan barang/jasa  Saat hasil pengadaan diterima oleh pengguna barang/jasa  Saat tersedianya anggaran pembiayaan.  Batas akhir efektif anggaran  Dalam membuat jadwal proses pemilihan:  Penayangan pengumuman  Kesempatan untuk pendaftaran dan pengambilan dokumen (kualifikasi dan pemilihan)  Kesempatan untuk mempelajari dokumen dan penyiapan dokumen penawaran  Pemasukan dokumen penawaran


2017

PENYUSUNAN TAHAPAN DAN PENGADAAN

JADWAL

Mengenali karakteristik barang/jasa yang diadakan Sistem pengadaan sudah ditetapkan (termasuk metode penilaian kualifikasi) Penyusunan tahapan berdasarkan sistem pengadaan

Penyusunan jadwal


2017

PENYUSUNAN TAHAPAN DAN JADWAL PENGADAAN Alokasi Waktu Jadwal Prakualifikasi No

Waktu (Hari Kerja) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Tahapan

= >7 hari

1 Pengumuman 2 Pendaftaran dan Pengambilan Dok. Kualifikasi

1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen

Proses Pemilihan

= > 3 hari setelah hari akhir pengumuman)

3 Pemasukan Dok. Kualifikasi 4 Pembukaan dokumen Kualifikasi 5 Evaluasi Kualifikasi ( disesuaikan dng jenis pekerjaan)

6 Penetapan daftar pendek penyedia 7 Undangan 8 Pengambilan dok. Pemilihan 9 Penjelasan 10 Pemasukan Dok. Penawaran

Proses

1 hari sebelum batas akhir pemasukan dok. Penawaran (paling cepat 3 hari setelah undangan) Kualifikasi => 7 hari setelah penjelasan

11 Evaluasi Penawaran ( disesuaikan dng jenis pekerjaan) 12 Penetapan dan pengumuman pemenang 13 Masa sanggah 14 Penerbitan SPPBJ (jika tidak ada sanggah) 15 Penandatangan Kontrak (jika tidak ada sanggah)

5 hari

17 Penerbitan SPPBJ

?

18 Penandatangan Kontrak

?

catatan: -waktu menjawab sanggah oleh Pokja ULP adalah 5 hari sejak sanggah diterima


2017

PENYUSUNAN TAHAPAN DAN JADWAL PENGADAAN Alokasi Waktu Jadwal Pascakualifikasi No

Tahapan

1

1 Pengumuman 2 Pendaftaran dan Pengambilan Dok. Pengadaan 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Penjelasan Pemasukan Dok. Pengadaan Pembukaan Dokumen Pengadaan Evaluasi Dok. Pengadaan ( disesuaikan dng jenis pekerjaan) Penetapan dan pengumuman pemenang Masa sanggah Penerbitan SPPBJ (jika tidak ada sanggah) Penandatangan Kontrak (jika tidak ada sanggah) Penerbitan SPPBJ

2

3

4

5

6

7

Waktu (Hari Kerja) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

= >7 hari 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen ( paling cepat 4 hari kerja sejak tanggal pengumuman) (paling kurang 2 hari sejak tanggal penjelasan)

5 hari



2017

No

PENYUSUNAN TAHAPAN DAN JADWAL PENGADAAN Alokasi Waktu Jadwal Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung Waktu (Hari Kerja) Tahapan

1

1 Pengumuman 2 Pendaftaran dan Pengambilan Dok. Pengadaan

3 Penjelasan

2

3

4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

= > 4 hari 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen ( paling cepat 3 hari kerja sejak tanggal pengumuman) (paling kurang 2 hari sejak tanggal penjelasan)

4 Pemasukan Dok. Pengadaan 5 Pembukaan Dokumen Pengadaan 6 Evaluasi Dok. Pengadaan ( disesuaikan dng jenis pekerjaan) 7 Penetapan dan pengumuman pemenang 8 Masa sanggah 9 Penerbitan SPPBJ (jika tidak ada sanggah) 10 Penandatangan Kontrak (jika tidak ada sanggah) 12 Penerbitan SPPBJ

3 hari



2017

JENIS DOKUMEN PENGADAAN Dasar untuk evaluasi dokumen penawaran

Menyusun dokumen pengadaan Diberikan kepada

DUA JENIS DOKUMEN PENGADAAN

ULP/Pejabat Pengadaan

Penyedia barang/jasa

1. Dokumen Kualifikasi 2. Dokumen Pemilihan

Spesifikasi, HPS, dan Rancangan Kontrak

Dasar dan acuan menyusun, menyampul dan menyampaikan dokumen penawaran

Pejabat Pembuat Komitmen DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

DOKUMEN KUALIFIKASI Pengumuman  Petunjuk pengisian dokumen kualifikasi:  lingkup pekerjaan, persyaratan penyedia, waktu dan tempat pengambilan dan pemasukan dokumen prakualifikasi, serta penanggung jawab prakualifikasi 



Formulir isian kualifikasi



Instruksi kepada peserta kualifikasi termasuk tatacara penyampain dokumen kualifikasi



Lembar Data Kualifikasi



Pakta Integritas



Tata cara evaluasi kualifikasi  aspek administrasi, permodalan, tenaga kerja, peralatan, pengalaman dsb

Lihat !!!!! Standar Dokumen Pengadaan Contoh Formulir isian

Dokumen kualifikasi untuk jasa konsultansi, tidak perlu mencantumkan data peralatan yang dimiliki dalam formulir kualifikasi DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

isian 2017

DOKUMEN PEMILIHAN JASA KONSULTANSI Isi Dokumen Pemilihan: 1. Pengumuman dan Undangan Pada dasarnya sama dengan dokumen pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya 2. Instruksi kepada peserta (IKP) 3. Lembar Data Pemilihan (LDP) Lihat !!!!! 4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Standar Dokumen Pengadaan Contoh Dokumen Pemilihan 5. Dokumen Penawaran 6. Rancangan Kontrak 7. Dokumen Lainnya Bila pascakualifikasi ditambah Formulir Isian Kualifikasi


2017

8

PELAKSANAAN SELEKSI


2017

52

PENJELASAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI Ketentuan tentang Penjelasan Dokumen Prakualifikasi : Apabila diperlukan dapat dilakukan penjelasan dokumen kualifikasi, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada seluruh peserta


2017

53

EVALUASI KUALIFIKASI; PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI  EVALUASI PRA/PASCA KUALIFIKASI Evaluasi Dokumen Kualifikasi hanya berdasarkan Data Isian Kualifikasi, yang terdiri dari: a) Evaluasi Persyaratan Administrasi Kualifikasi dilakukan dengan Sistem Gugur; b) Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi dilakukan dengan Sistem Nilai; c) Pada pelaksanaan Prakualifikasi, hasil evaluasi Persyaratan Teknis sebagai dasar untuk menyusun Calon Daftar Pendek. Apabila mengupload data pada fasilitas unggahan maka saling melengkapi. Jika berbeda: yang berlaku maka dilakukan klarifikasi. Jika 2017 bertentangan: yang berlaku yang diupload DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

54

EVALUASI KUALIFIKASI; PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI  Hal-hal yang dievaluasi dalam Penilaian Kualifikasi:

a. Formulir isian kualifikasi ditandatangani yang berhak  ETENDERING Tidak Wajib

b. Memiliki surat izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali bagi konsultan perorangan c. Tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak bangkrut; d. Tidak masuk dalam daftar hitam; e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan; f. Memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu empat tahun terakhir, kecuali baru berdiri < 3 tahun; 2017 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

55

56

EVALUASI KUALIFIKASI; PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI  Hal-hal yang dievaluasi dalam Penilaian Kualifikasi:

g.

Memiliki kemampuan sesuai dengan sub bidang pekerjaan untuk usaha non kecil, atau sesuai dengan bidang pekerjaan untuk usaha mikro, usaha kecil serta koperasi kecil;

h.

Dalam hal melakukan Kemitraan: • Wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/Kemitraan • Evaluasi dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017 201

56

EVALUASI KUALIFIKASI; PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI  Pada pengadaan Jasa Konsultansi, penilaian kualifikasi juga dilakukan terhadap hal-hal berikut ini : a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; b. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan; c. Untuk pekerjaan kompleks dapat disyaratkan memiliki sertifikat manajemen mutu (ISO) atau persyaratan lain.  Terhadap hal-hal yang dievaluasi dilakukan pembuktian kualifikasi dengan: • Memeriksa keaslian dokumen • Klarifikasi kepada Penerbit Dokumen  Bagi Penyedia Asing dikecualikan persyaratan kualifikasi berikut: ~ Penyedia yang berdiri < 3 tahun, tidak wajib memiliki pengalaman ~ Perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) ~ NPWP dan kewajiban perpajakan lainnya DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

57

EVALUASI KUALIFIKASI; PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI  PENETAPAN HASIL PRAKUALIFIKASI • Ketentuan tentang Penetapan Hasil Prakualifikasi : 1. Jumlah minimum peserta yang lulus Prakualifikasi dan jumlah maximum peserta yang masuk dalam daftar pendek adalah sebagai berikut:

2. 3.

Metode Pemilihan

Minimum

Maximum

Pelelangan Umum

3

~

Pelelangan Terbatas

3

~

Seleksi Umum

3

5

Seleksi Sederhana

3

5

Bila yang lulus kurang dari jumlah minimum, maka dilakukan proses ulang dan kemudian proses pemilihan dapat dilanjutkan Bila yang lulus lebih dari jumlah maksimum, maka yang ditetapkan masuk dalam daftar pendek adalah sesuai urutan peringkat penilaian kualifikasi. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

58

EVALUASI KUALIFIKASI; PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI  PENGUMUMAN HASIL PRAKUALIFIKASI • Hal-hal yang harus disampaikan pada Pengumuman Hasil Prakualifikasi: 1. Nama peserta Prakualifikasi

2. Nilai hasil evaluasi termasuk yang tidak lulus 3. Keterangan hal yang menjadikan gugur 4. Masa sanggah hasil Prakualifikasi: tidak ada


2017

59

UNDANGAN/PENGUMUMAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN  UNDANGAN/PENGUMUMAN • Undangan merupakan saat dimulainya proses pemilihan penyedia barang/jasa pada Pelelangan/Seleksi dengan Prakualifikasi. • Pengumuman merupakan saat dimulainya proses pemilihan penyedia barang/jasa pada Pelelangan/Seleksi dengan Pascakualifikasi. • Ketentuan tentang undangan pengambilan dokumen: 1. Ditujukan hanya kepada peserta yang masuk dalam Daftar Pendek. 2. Merupakan pemberitahuan pengambilan Dokumen Pemilihan 3. Disampaikan melalui SPSE


2017

60

 TUJUAN DIADAKAN RAPAT PENJELASAN Terjadinya kesamaan pengertian antara Pokja ULP dan Calon Penyedia Barang/Jasa  HAL-HAL YANG HARUS DIJELASKAN DALAM RAPAT : 1. Sistem Pengadaan • Metode penyampaian penawaran • Dokumen yang harus dilampirkan • Acara pembukaan dokumen penawaran • Metode evaluasi dan ketentuan/cara evaluasi • Jenis kontrak 2. Hal-hal yang menggugurkan penawaran 3. Ketentuan dan cara sub kontrak kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

61

 HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN DALAM PELAKSANAAN RAPAT:

1. Membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang berisi tanya jawab dan perubahan-perubahan dokumen pemilihan jika ada. 2. Membuat perubahan dokumen pemilihan yang dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan. 3. Memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan adendum dan mengunggah (upload) di website. 4. Pada pelelangan/seleksi internasional, pertanyaan dapat disampaikan sebelum rapat pemberian penjelasan melalui surat elektronik.

 Perubahan rancangan kontrak, ruang lingkup, dan HPS harus mendapat persetujuan dari PPK sebelum dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan.

 Ketidakhadiran calon penyedia tidak menggugurkan haknya untuk mengikuti proses selanjutnya DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

62

 PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN Ketentuan dalam pelaksanaan pemasukan dokumen penawaran: 1. Tidak boleh melebihi jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. 2. Cara Penyampaian: melalui SPSE 3. Tidak boleh mengubah tempat dan batas akhir pemasukan penawaran, kecuali dalam keadaan kahar. 4. Penawaran terlambat: ditolak oleh SPSE


2017

63

A. Hal-hal yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran: 1. Jumlah dokumen penawaran yang masuk, yang lengkap, dan tidak lengkap. 2. Kelainan-kelainan yang dijumpai. 3. Keterangan lain yang dianggap perlu. 4. Tanggal Berita Acara. B. Dalam pelaksanaan E-Tendering Apabila Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis/harga.


2017

64

Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan peserta mengenai ada dan tidaknya Dokumen Penawaran yang meliputi:

DOKUMEN PENAWARAN Data Administrasi

Data Teknis **)

• Surat penawaran • Harga penawaran*) • Masa berlaku penawaran • Jaminan penawaran asli*) • Surat Kuasa (bila perlu) • Surat Perjanjian kemitraan (yg ber KSO)

• Metode / Metodologi • Jadwal Pelaksanaan • Sertifikat Garansi • Sumber Daya / Personil • Spesifikasi teknis • Volume pekerjaan • Formulir rekapitulasi TKDN • Pengalaman Perusahaan

Data Harga Penawaran • Surat penawaran biaya (sama dengan surat penawaran) • Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga)

Dokumen Lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan

Sampul I *) Untuk Satu Sampul **) Sesuai jenis pekerjaan

Sampul II Satu Sampul


2017

65

 EVALUASI PENGADAAN JASA KONSULTASI

EVALUASI KUALITAS

Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmetik

Koreksi Aritmatik

Evaluasi Administrasi

Penyedia yang tidak lulus, dinyatakan gugur

1

EVALUASI KUALITAS

3 4 Harga penawaran ditambahkan dengan nilai uang dari perhitungan teknis, untuk mendapatkan nilai yang terbaik

Sampul I (adm dan teknis)

2

Evaluasi Harga

Evaluasi Teknis

Hal-hal yang dinilai adalah : • Pengalaman Perusahaan • Pendekatan dan Metodologi • Kualifikasi Tenaga Ahli

Sampul II (dibuka setelah pengumuman hasil evaluasi sampul I →peringkat teknis) DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

66

EVALUASI KUALITAS & BIAYA


Koreksi Aritmatik

Evaluasi Administrasi


1

EVALUASI KUALITAS

3 Peserta yang diundang untuk pembukaan penawaran harga (sampul II) adalah peserta yang lulus ambang batas nilai teknis. Nilai akhir merupakan kombinasi nilai teknis dan nilai biaya

Sampul I (adm dan teknis)

2

4

Evaluasi Harga

Evaluasi Teknis


Sampul II (dibuka setelah pengumuman hasil evaluasi sampul I →peringkat teknis) DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

67

Tata cara pelaksanaan evaluasi kualitas dan biaya: 1. Menilai kewajaran-kewajaran harga yang ditawarkan, seperti yang dilakukan dalam evaluasi sampul II pada Metode Evaluasi Kualitas. 2. Memberikan nilai/skor terhadap harga penawaran dengan ketentuan: nilai penawaran terendah diberikan nilai/skor tertinggi, sedangkan nilai penawaran yang lain diberikan skor secara proporsional. Rumusnya: • NBt = PBt/PBt x 100 • NBn = PBt/Pbn x 100 Dimana • NBt : Nilai Penawaran Terendah; NBn: Nilai untuk Penawaran biaya diatasnya. • PBt : Harga Penawaran Biaya Terendah; PBn : Harga Penawaran biaya diatasnya.


2017

68

3. Menghitung Nilai Kombinasi antara Nilai Penawaran Teknis dengan Nilai Penawaran terkoreksi dengan cara perhitungan sebagai berikut:

Nilai Akhir = (Nilai atau skor penawaran teknis X Bobot Teknis) + (Nilai atau skor penawaran biaya terkoreksi X Bobot Penilaian Biaya)

Ketentuan: Bobot Teknis antara 0,60 – 0,80. Bobot Penawaran Harga antara 0,20 – 0,40.


2017

69

EVALUASI BIAYA TERENDAH


Koreksi Aritmatik


Evaluasi Administrasi 1 EVALUASI BIAYA TERENDAH

3 4 Penawaran yang dilakukan evaluasi harga hanya dilakukan pada penawaran yang lulus ambang batas nilai teknis

Evaluasi Harga

2

Evaluasi Teknis

Penawaran yang dilakukan evaluasi teknis hanya dilakukan pada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi



2017

70

EVALUASI PAGU ANGGARAN


Koreksi Aritmatik


Evaluasi Administrasi 1 EVALUASI PAGU ANGGARAN

2

Evaluasi Teknis

3 4

Evaluasi Harga Peserta yang lulus evaluasi harga adalah yang mempunyai harga penawaran dibawah pagu anggaran


Pemenangnya adalah yang mempunyai peringkat teknis terbaik DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

71

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN Hal-hal yang dilakukan pada pelaksanaan evaluasi harga: Kewajaran Biaya Langsung Personil*)

Kewajaran Penugasan Tenaga Ahli dan Pendukung

• Maksimum 4 kali gaji dasar bagi tenaga ahli tetap dan 2,5 kali penghasilan bagi tenaga ahli tidak tetap

Perhitungan biaya berdasarkan: • 1 bulan dihitung minimal 22 hari kerja • 1 hari dihitung minimal 8 jam kerja

Kewajaran Biaya Langsung Non Personil

Dasar penilaian kewajaran adalah HARGA PASAR yang berlaku

• Didukung dengan audit payroll dan bukti pajak

*) untuk Seleksi Internasional, kewajaran harga dapat mengacu pada unit biaya personil yang berlaku di luar negeri dan didukung surat pernyataan kewajaran harga sebagai dasar audit. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

72

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN  PENETAPAN HASIL PEMILIHAN Ketentuan pelaksanaan penetapan hasil pemilihan: 1. Pokja ULP menetapkan pemenang hasil pemilihan untuk:  Pengadaan Barang dengan nilai pekerjaan s.d. Rp. 100 milyar  Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pekerjaan s.d. Rp. 100 milyar  Jasa lainnya dengan nilai pekerjaan s.d. Rp. 100 milyar  Jasa konsultansi dengan nilai pekerjaan s.d. Rp. 10 milyar 2. Untuk nilai pekerjaan melebihi ketentuan diatas, penetapan pemenang hasil pemilihan dilakukan oleh Pengguna Anggaran setelah mendapat usulan dari Pokja ULP. 3. Penetapan pemenang dilakukan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP). 4. Penetapan pemenang dapat dilakukan terhadap lebih dari satu penyedia barang/jasa bila diperlukan. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

73

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN Penetapan pemenang disusun sesuai urutan hasil pemilihan, dengan data: 1. Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; 2. Nama dan alamat penyedia jasa serta harga penawaran; 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4. Data pendukung yang wajib diupload pada SPSE.


2017

74

 SANGGAHAN 

Waktu sanggahan paling lambat: ~ Lima hari kerja setelah pengumuman (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan Terbatas)

~ Tiga hari kerja setelah pengumuman (Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan Langsung) 

Ditujukan kepada ULP



Materi sanggahan meliputi: a) Menyimpang dari Perpres 54 / 2010 dan dokumen pemilihan; b) Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/ atau c) Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/ atau pejabat yang berwenang lainnya.

Pokja ULP wajib menjawab tertulis atas semua sanggahan paling lambat: √ Lima hari kerja setelah menerima surat sanggahan (Pelelangan/Seleksi Umum & Pelelangan Terbatas) √ Tiga hari kerja setelah menerima surat sanggahan (Pelelangan/Seleksi Sederhana & Pemilihan Langsung)

Jika Salah Jika benar , ULP Peserta tidak Puas , Peserta Puas, PPK menyatakan Ajukan Pengaduan membuat SPPBJ Pelelangan GagalDIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANkepada APIP 2 0 1 7 RAKYAT

75

• 1. Peserta prakualifikasi dapat menyampaikan sanggahan setelah penetapan pemenang; 2. Sanggahan disampaikan melalui SPSE; 3. Sanggahan secara offline tetap harus dijawab melalui SPSE (terkait sistem bersurat pada LPSE) 4. Sanggahan yang ditandatangani kuasa hukum atau pihak lain ditindaklanjuti sebagai pengaduan dan tidak menghentikan proses pelelangan/seleksi;


2017

76

 PELELANGAN GAGAL Tindak Lanjut

•Evaluasi Ulang

Sanggahan terbukti benar

Tidak ada penawaran yang lulus

Dinyatakan oleh POKJA ULP

Ada bukti persaingan tidak sehat Harga Penawaran terkoreksi > HPS/Pagu (setelah nego) Seluruh calon Pemenang mengundurkan diri

•Penyampaian ulang Dokumen Penawaran

PA/KPA menyatakan pelelangan tidak sesuai prosedur, sehingga PPK menolak SPPB/J Dugaan KKN Pokja ULP dan atau PPK benar Sanggahan kesalahan prosedur diterima Dokumen pengadaan tidak sesuai Perpres 54 2010

Dinyatakan oleh PA/KPA

Seluruh calon Pemenang Mengundurkan diri

Pengaduan masyarakat terjadinya KKN PA/KPA benar

•Pelelangan Ulang •Penghentian Proses Pelelangan

Pelaksanaan menyimpang dari dok. pengadaan

Pengaduan Peserta Lelang benar

•Perubahan HPS, Spesifikasi Teknis, dan Lingkup Pekerjaan

Menteri/ Kepala Lembaga/ Pimpinan Institusi/ Kepala Daerah


•Penunjukan Langsung

2017

77

 TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL Tindak lanjut yang dilakukan setelah pemilihan dinyatakan gagal: 1. Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa pemilihan dinyatakan gagal berikut penjelasan penyebab kegagalannya. 2. PA/KPA, PPK dan/atau Pokja ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya kegagalan, antara lain : a. Kemungkinan terjadinya persekongkolan; b. Adanya persyaratan yang diskriminatif; c. Spesifikasi teknis terlalu tinggi; d. Spesifikasi mengarah pada satu merek/produk tertentu, kecuali suku cadang; e. Nilai total HPS pengadaan terlalu rendah; f. Nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/besar; dan/atau g. Kecurangan dalam pengumuman. 3. ......................... 2017 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

78

3. Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pemilihan gagal, mengharuskan adanya perubahan dokumen pengadaan, maka pemilihan diproses seperti pemilihan baru. 4. Berdasarkan hasil evaluasi penyebab kegagalan, maka ULP menindaklanjutinya, yaitu melakukan : a) Evaluasi ulang; b) Penyampaian ulang dokumen penawaran; c) Pemilihan ulang; atau d) Penghentian proses pemilihan. 5. PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pemilihan apabila penawarannya ditolak atau pemilihan dinyatakan gagal.


2017

79

PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN LANGSUNG, KONTES, DAN SAYEMBARA 3. Pelaksanaan pengadaan Jasa Konsultasi: Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait Pekerjaan Konsultasi yang dibutuhkan

Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas, minimal dari 2(dua) sumber Informasi

Pejabat Pengadaan Mengundang satu calon Penyedia Melampirkan KAK dan dokumen lain

HPS disusun oleh PPK

PPK melakukan Ikatan Perjanjian

Pejabat Pengadaan membuat BAHPL dan menyampaikan ke PPK

Pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, dan melakukan klarifikasi dan Negosiasi teknis serta mendapatkan harga yang wajar Jika tidak sepakat/gagal, PL Ulang

Negosiasi menggunakan HPS


Penyedia menyampaikan penawaran Melampirkan Usulan Teknis 2017

80

PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN LANGSUNG, KONTES, DAN SAYEMBARA  PENUNJUKAN LANGSUNG 1. Penanganan Darurat: Pekerjaan ditetapkan setelah diterbitkannya pernyataan bencana oleh Pejabat yang berwenang dan anggaran untuk pekerjaan tersebut diusulkan.  ULP menunjuk penyedia yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan.  Prioritas adalah Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis.  Proses secara simultan. 

Opname pekerjaan

PPK menerbitkan SPPB/J dan mempersiapkan ikatan perjanjian

PPK, ULP/PP, dan Penyedia membahas jenis, spek, volume, dan waktu

ULP/PP Menetapkan Dokumen Pengadan

PPK Susun HPS

ULP/PP membuka dan mengevaluasi adm, teknis, dan harga Masyarakat dapat Dapat melakukan menyampaikan klarifikasi dan DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT pengaduan Negosiasi harga ULP/PP menetapkan penyedia dan mengumumkan

ULP/PP menyusun Berita Acara Evaluasi

Disampaikan ke Penyedia

Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1 sampul ke ULP/PP

2017

81

PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN LANGSUNG, KONTES, DAN SAYEMBARA ULP/PP mengundang dan menyampaikan Dok. Pengadaan kepada penyedia yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi HPS di susun oleh PPK

Tidak memenuhi syarat, tunjuk Penyedia Lain

Penyedia menyampaikan Dokumen Kualifikasi

PPK menerbitkan SPPB/J dan mempersiapka n ikatan perjanjian

ULP/PP melakukan evaluasi kualifikasi seperti pada Pelelangan Umum

ULP/PP menetapkan penyedia dan mengumumkan Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan

Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1 sampul ke ULP/PP

ULP/PP memberikan Penjelasan

ULP/PP membuka dan mengevaluasi adm, teknis, dan harga

ULP/PP menyusun Berita Acara Evaluasi

Dapat melakukan klarifikasi dan Negosiasi harga

Tidak memenuhi syarat, tunjuk Penyedia Lain


2017

82

PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN LANGSUNG, KONTES, DAN SAYEMBARA  KONTES

PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN

PEMBERIAN PENJELASAN

PENYAMPAIAN BARANG KONTES

PENETAPAN PEMENANG KONTES

BERITA ACARA HASIL KONTES

PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

PEMBUKAAN BARANG DAN DOKUMEN KONTES

PENGUMUMAN PEMENANG KONTES

PENUNJUKAN PEMENANG KONTES

SURAT PERJANJIAN

PENGUMUMAN


2017

83

PENGADAAN LANGSUNG, PENUNJUKAN LANGSUNG, KONTES, DAN SAYEMBARA  SAYEMBARA

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN

PEMBERIAN PENJELASAN

PEMASUKAN PROPOSAL

PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA

BERITA ACARA HASIL SAYEMBARA

PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

PEMBUKAAN PROPOSAL

PENGUMUMAN PEMENANG SAYEMBARA

PENUNJUKAN PEMENANG SAYEMBARA

SURAT PERJANJIAN


2017

84

 PENYUSUNAN KONTRAK Hal-hal yang terdapat dalam kontrak: 1) Surat perjanjian; 2) Syarat umum kontrak; 3) Syarat khusus kontrak; 4) Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak:  Surat penunjukan;  Surat penawaran;  Spesifikasi umum;  Spesifikasi khusus;  Gambar-gambar;  Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masingmasing substansinya;  Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan);  Dokumen lainnya DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2017

85

 PELAKSANAAN KONTRAK  Perubahan Kontrak Perubahan kontrak dapat dilakukan pada: 1. Pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan 2. Bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan pada kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan Ketentuan perubahan kontrak: 1. Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal 2. Tersedia anggaran apabila ada penambahan nilai kontrak


2017

86

 Uang Muka Ketentuan pemberian uang muka: 1. Maksimal 20% untuk usaha non-kecil; Maksimal 30% untuk usaha kecil 2. Pekerjaan jasa konsultansi maksimal uang muka 20% 3. Uang muka kontrak tahun jamak: i. Maksimal 20% nilai kontrak tahun pertama atau ii. Maksimal 15% nilai total kontrak 4. Uang muka harus segera dipergunakan sesuai rencana penggunaan uang muka yang telah disetujui PPK


2017

87

 Pembayaran Prestasi Pekerjaan 1. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dengan cara: i. Bulanan ii. Termin iii. Sekaligus setelah pekerjaan selesai 2. PPK menahan sebagian pembayaran sebagai retensi, untuk pekerjaan yang memerlukan masa pemeliharaan  Penyesuaian harga 1. Hanya berlaku untuk kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 bulan dan merupakan kontrak harga satuan 2. Tata cara perhitungannya tercantum dalam dokumen pemilihan 3. Tidak diberlakukan untuk harga satuan timpang


2017

88

 Pemutusan Kontrak Pemutusan kontrak secara sepihak dilakukan apabila: 1. Keterlambatan pekerjaan yang hasilnya tidak dapat ditunda; 2. Penyedia diyakini tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 50 hari setelah berakhirnya waktu pelaksanaan; 3. Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 50 hari setelah berakhirnya waktu pelaksanaan; 4. Cidera janji dan tidak melakukan perbaikan dalam waktu yang ditetapkan; 5. Penyedia melakukan KKN, kecurangan, pemalsuan, kesalahan prosedur, pelanggaran persaingan sehat dan telah dinyatakan oleh instansi berwenang.


2017

89

SANKSI TERHADAP KONSULTAN PERENCANA

•Konsultan perencana yang tidak cermat sehingga hasil

desain tidak dapat dilaksanakan yang mengakibatkan kerugian negara, dikenakan sanksi berupa: 1. keharusan menyusun kembali perencanaan dengan

beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, 2. tuntutan ganti rugi atau 3.

dikenakan daftar hitam.


2017

90

 PELAPORAN

Laporan Pelaksanaan Pengadaan yang harus dibuat: Laporan Rencana Pengadaan

Laporan Evaluasi Pemilihan

Laporan Laporan Akhir dan Hasil Sanggahan Pekerjaan (bila ada)


2017

91

TERIMA KASIH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2015

92

SELEKSI JASA KONSULTANSI TA

Recommend Documents