PEDOMAN DIKLAT TUTOR INTI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN NONFORMAL TAHUN 2009
Certificate No. 19011 Issue No. 1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Sebagaimana amanat UUD 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, pada
ayat
(3)
menyebutkan
bahwa
Pemerintah
mengusahakan
dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Guna menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
yang
memuat tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3) dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidik harus mempunyai kompetensi pedagogik (andragogik), kepribadian, sosial, dan profesional. Undang–Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
menyebutkan jalur pendidikan terdiri atas pendidikan
formal, nonformal dan informal. Pada Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
Dalam
rangka
penyelenggaraan
layanan
pendidikan
nonformal
diperlukan adanya pendidik salah satunya adalah tutor yang berperan dalam melaksanakan
proses
belajar
mengajar
pada
pendidikan
kesetaraan,
pendidikan keaksaraan dan pendidikan anak usia dini (PAUD). Dalam
rangka
menjawab
tantangan
ke
depan
terkait
dengan
peningkatan mutu layanan pendidikan nonformal maka diperlukan kesiapan para tutor tersebut baik dari sisi kompetensi profesional, sosial, personal dan 1
pedagogik. Para tutor harus senantiasa didorong untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi pada berbagai situasi di masyarakat. Keberagaman peserta didik pendidikan nonformal juga menuntut kemahiran para tutor untuk mampu meramu berbagai metode belajar dengan dilengkapi media belajar yang sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dalam upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan nonformal, pada tahun 2005, sejalan dengan perubahan organisasi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah dibentuk Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 tahun 2005. Salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab Ditjen PMPTK adalah peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal (PTK-PNF). Dalam kaitan tanggungjawab tersebut dan didorong oleh kebutuhan peningkatan mutu tutor maka Direktorat PTK PNF pada tahun 2009 telah merancang sebuah program peningkatan mutu melalui program pemberdayaan tutor inti. Definisi tutor inti adalah tutor yang dipilih dan ditetapkan oleh pejabat berwenang pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan fungsi fasilitator, motivator dan supervisor dalam rangka meningkatkan kompetensi bagi tutor lainnya. Sedangkan tugas utama tutor inti adalah untuk: (i) meningkatkan kompetensi diri dan tutor lainnya dalam pembelajaran, (ii) memotivasi tutor lainnya untuk meningkatkan pelaksanaan tugasnya, (iii) mengembangkan program layanan supervisi yang berkaitan dengan pembelajaran yang efektif. Berdasarkan tugas tersebut, maka fungsi tutor inti adalah sebagai fasilitator, motivator dan supervisor pada kegiatan pembelajaran. Sebagai acuan dari pelaksanaan program pemberdayaan tutor inti tersebut, maka diperlukan diklat
yang
diharapkan dapat memberikan
kompetensi bagi para tutor inti sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan tutor inti di masyarakat.
2
B. DASAR 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004–2009 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
C. TUJUAN 1. Tujuan Pedoman Tujuan Pedoman ini adalah untuk memberikan acuan/panduan bagi penyelenggara diklat tutor inti dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut diklat tutor inti. 2. Tujuan Diklat a. Tujuan Umum Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tutor inti dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. b. Tujuan khusus Setelah mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu: 1) Memahami kebijakan Direktorat PTK PNF. 2) Memahami kebijakan Direktorat Jenderal PNFI.
3
3) Memahami standar kualifikasi dan kompetensi tutor 4) Memahami tugas pokok dan fungsi tutor inti. 5) Melakukan analisis permasalahan dan kebutuhan program peningkatan mutu tutor 6) Menerapkan model pemberdayaan tutor melalui peer-tutoring, team-teaching, pendampingan. 7) Memotivasi para tutor untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu. 8) Menyusun program kerja tutor inti 9) Melakukan dinamika kelompok
D. HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Terlatihnya 72 orang tutor inti yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (kuota tahun 2009) yang didanai oleh Direktorat PTK-PNF. 2. Adanya pemberdayaan Tutor-tutor inti di berbagai provinsi yang disesuaikan dengan ketentuan yang tepat dalam pedoman ataupun kebutuhan daerah melalui dana APBD atau dukungan dana lainnya sesuai kebutuhan dan ekmampuan daerah.
4
BAB II PROGRAM PELATIHAN A. BENTUK DIKLAT Bentuk diklat yang diselenggarakan adalah diklat dasar tutor inti dengan pendekatan course-based training.
B. SASARAN Sasaran peserta diklat dasar tutor inti untuk tingkat nasional sebanyak 72 orang tutor inti (dua angkatan @ 36 orang) berasal dari 11 provinsi. Sedangkan jumlah peserta diklat tutor inti yang diselenggarakan oleh masing-masing daerah disesuaikan dengan dukungan anggaran yang tersedia. C. MATERI DIKLAT DASAR Jumlah No.
Materi
Total
Teori
Praktek
Materi Kebijakan 1.
Kebijakan Ditjen PMPTK (Direktorat PTK-PNF)
2
-
2
2.
Kebijakan Ditjen PNFI
2
-
2
Materi Pokok 3.
Standar kualifikasi dan kompetensi Tutor
2
-
2
4.
Tugas pokok dan fungsi tutor inti
2
-
2
5.
Analisis Permasalahan dan Kebutuhan Program Peningkatan Mutu Tutor
4
8
12
6.
Model pemberdayaan tutor (peer tutoring, team teaching, pendampingan)
4
8
12
7
Teknik Memotivasi
2
4
6
8
Penyusunan Program Kerja Tutor Inti
2
6
8
5
Jumlah No.
Materi
Total
Teori
Praktek
Dinamika Kelompok
2
-
2
Jumlah Jam Pelatihan
22
26
48
Materi Penunjang 9
Keterangan: Silabus dan Rencana Pelaksanaaan Pembelajaran (RPP) diklat dasar terlampir.
D. METODE PEMBELAJARAN Metoda pembelajaran yang digunakan dalam diklat ini meliputi: 1. Ceramah Ceramah adalah suatu teknik yang biasa dipakai dalam proses pembelajaran
untuk
melakukan
transformasi
informasi
dengan
komunikasi satu arah. Dalam metode ceramah fasilitator/narasumber menyampaikan informasi sedangkan peserta hanya mendengarkan. 2. Tanya jawab Tanya jawab adalah teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk memperdalam pemahaman peserta terhadap materi yang disajikan fasilitator/narasumber. Pada teknik ini fasilitator/narasumber atau peserta dapat saling memberikan pertanyaan dan jawaban dengan harapan memperoleh pemahaman terhadap materi diklat.
3. Diskusi kelompok Diskusi adalah proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, saling bertukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah. Dengan metode ini semua peserta aktif tidak ada yang pasif sebagai pendengar saja 4. Kerja Kelompok Teknik ini sebagai salah satu strategi belajar mengajar di dalam kelas, dimana peserta dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok
6
terdiri dari lima atau tujuh peserta. Anggota kelompok bekerja bersama dalam memecahkan masalah, atau melaksanakan tugas tertentu, dan berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan oleh fasilitator. 5. Praktek Praktek adalah proses pembelajaran dengan menempatkan peserta didik pada kondisi yang memiliki karakteristik sama dengan keadaan yang sebenarnya. Sebagai hasil akhir dari metode ini, peserta diklat diharapkan memiliki pengalaman dalam pemecahan masalah dengan menerapkan konsep dan teori yang telah dipelajari sebelumnya. 6. Curah pendapat (brainstorming) Brainstorming
adalah
suatu
teknik
atau
cara
mengajar
yang
dilaksanakan oleh fasilitator di dalam kelas dengan melontarkan suatu masalah ke kelas oleh fasilitator, kemudian peserta menjawab atau menyatakan pendapat, atau komentar sehingga mungkin masalah tersebut akan berkembang menjadi masalah baru, atau dapat diartikan pula sebagai suatu cara untuk mendapatkan banyak ide dari sekelompok individu dalam waktu yang singkat.
E. SARANA DAN PRASARANA DIKLAT 1. Sarana a. Modul, buku dan bahan belajar cetak lainnya. b. Perangkat komputer dan LCD Proyektor c. Slide presentasi d. ATK lain sebagai penunjang kegitan praktek kelas dan praktek lapangan 2. Prasarana Prasarana pendukung kegiatan pelatihan antara lain: a. Ruang belajar yang memenuhi syarat untuk pembelajaran. b. Ruangan belajar dilengkapi dengan sound system yang memadai.
7
c. Asrama atau penginapan dan ruang makan yang mencukupi untuk menampung peserta pelatihan, fasilitator dan panitia.
F. KRITERIA DAN PERSYARATAN PESERTA Kriteria Peserta 1. Telah menjadi tutor inti yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang. 2. Kualifikasi pendidikan minimal S1 3. Telah melaksanakan tugas sebagai tutor minimal selama 2 tahun yang dibuktikan dengan surat pengangkatan dari lembaga yang bersangkutan. 4. Masih aktif sebagai tutor yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan lembaga yang bersangkutan. 5. Minimal pernah mengikuti diklat teknis tutor pendidikan kesetaraan program Paket B, atau tutor program keaksaraan, atau pendidik PAUD nonformal (dibuktikan dengan fotokopi sertifikat pelatihan). 6. Diutamakan yang telah meraih prestasi sebagai tutor pendidikan nonformal minimal tingkat kabupaten/kota. 7. Sehat jasmani dan rohani. 8. Berusia maksimum 45 tahun.
Persyaratan Peserta 1. Membawa surat tugas dan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 2. Membawa pas foto ukuran 4 x 6 cm. 3. Membawa data individual tutor yang ada di daerahnya 4. Bersedia mengikuti proses pelatihan sampai selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan memiliki komitmen dalam melaksanakan rencana tindak lanjut dalam pemberdayaan tutor inti yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
G. Penyelenggara Penyelenggara Diklat Dasar Tutor Inti tahun 2009 adalah Direktorat PTKPNF Depdiknas atau instansi lain yang memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan peningkatan mutu PTK-PNF. 8
H. Narasumber/Fasilitator Narasumber/Fasilitator berasal dari unsur birokrat, pakar/akademisi dan praktisi yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Menguasai substansi/materi (kompetensi dibidangnya) b. Menguasai metode dan strategi pembelajaran orang dewasa c. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik d. Direkomendasikan oleh lembaga tempat bertugas
I. Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Latihan (STTPL) Peserta yang selesai mengikuti program diklat totor inti dan dinyatakan memenuhi syarat diberikan STTPL yang diterbitkan oleh lembaga penyelenggara diklat dan ditandatangani oleh kepala/pimpinan lembaga penyelenggara. Dalam STTPL wajib memuat identitas peserta, struktur materi, nilai peserta, dan alokasi waktu.
J. Alokasi Waktu Diklat dilaksanakan dalam waktu 6 hari dengan perhitungan yang digunakan adalah 48 jam pelatihan @ 45 menit. K. Biaya Penyelenggaraan Diklat Biaya pelaksanaan kegiatan diklat yang diselenggarakan di pusat dibebankan pada DIPA Direktorat PTK-PNF Tahun 2009, sedangkan kegiatan diklat yang diselenggarakan di daerah dibiayai melalui APBD atau sumber dana lainnya sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah masingmasing.
9
BAB III PROSEDUR PENYELENGGARAAN DIKLAT
A. Persiapan Dalam rangka persiapan penyelenggaraan diklat, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah: 1. Menyusun desain kegiatan 2. Mengadakan rapat persiapan awal/koordinasi dengan pihak terkait 3. Menyiapkan SK untuk kepanitiaan dan tim fasilitator 4. Mengecek kesiapan tempat penyelenggaraan 5. Menyiapkan surat-surat : a. Surat pemanggilan peserta b. Surat permohonan fasilitator/narasumber c. Surat ijin tempat pelatihan dan praktek lapangan d. Surat Undangan pembukaan/penutupan e. Surat Tugas f. Sertifikat 6. Mempersiapkan acara pembukaan 7. Mempersiapkan instrumen untuk: a. Evaluasi aktifitas peserta (contoh terlampir) b. Evaluasi fasilitator (contoh terlampir) c. Evaluasi penyelenggaraan (contoh terlampir) d. pretest/posttest 8. Mempersiapkan ATK (kertas, alat tulis,buku, tas) dan pedoman diklat 9. Mempersiapkan spanduk dan dokumentasi 10. Mempersiapkan daftar hadir, pembagian kamar peserta,fasilitator dan panitia 11. Menyusun dan menggandakan bahan belajar diklat 12. Mengadakan rapat persiapan terakhir (recheck)
10
Training Need Assessment
TOR Diklat
Tujuan Diklat
Perancangan Desain Diklat Kebutuhan Lapangan Masalah-masalah Lapangan
Penyusunan
Kebijakan
Struktur Program (*
Penyusunan Silabus (*
Pengembangan Bahan Belajar dan Instrumen Evaluasi
Penyusunan Panduan Operasional Diklat
Penyiapan Surat-surat Penyiapan Sarana dan Prasarana Penyiapan ATK, Spanduk
(* keterangan: dapat diamati pada lampiran pedoman Gambar III.1. Tahapan Persiapan Diklat
11
B. Pelaksanaan 1. Penerimaan dan penempatan peserta, narasumber dan fasilitator (sesuai daftar) 2. Melaksanakan penjelasan teknis tentang proses penyelenggaraan diklat 3. Melaksanakan pretest 4. Melaksanakan acara pembukaan 5. Melaksanakan proses pembelajaran 6. Melaksanakan proses evaluasi fasilitator 7. Melaksanakan proses evaluasi akifitas peserta 8. Melaksanakan posttest 9. Melaksanakan proses evaluasi penyelenggaraan 10. Mengolah hasil evaluasi aktifitas peserta, pretest dan posttest, fasilitator dan penyelenggara 11. Menentukan peserta terbaik 12. Melaksanakan acara penutupan 13. Penyelesaian administrasi
C. Tindak Lanjut Tindak lanjut diklat yang dilakukan adalah meliputi: 1. Penyusunan laporan pelatihan 2. Monitoring dan evaluasi pasca diklat
12
Kegiatan Administratif
Pembukaan
Pelaksanaan KBM
Penutupan
Pemanggilan Peserta
Laporan Panitia
Pretest
Laporan Panitia
Penerimaan Peserta
Pembukaan oleh Pejabat yang berwenang
Penjelasan Teknis
Penutupan oleh Pejabat yang berwenang
Rencana Tindak Lanjut Pelaporan
Pendaftaran dan Biodata Peserta Kelengkapan Administrasi
Penyematan Tanda Peserta
Perlengkapan Diklat
Doa
Kegiatan Belajar Mengajar
Pelepasan Tanda Peserta
Posttest
Doa
Evaluasi Pasca Diklat
Penempatan Peserta
EVALUASI
Gambar III.2. Tahapan Pelaksanaan Diklat
13
BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Evaluasi Dalam penyelenggaraan diklat dilakukan evaluasi yang meliputi: 1. Evaluasi terhadap peserta Untuk mengetahui tingkat kemampuan dan keberhasilan peserta dalam menyerap materi diklat, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap peserta dalam bentuk tes kemampuan awal (pre-test), pengamatan selama proses pembelajaran dan tes kemampuan akhir (post-test) 2. Evaluasi terhadap Narasumber dan Fasilitator Evaluasi untuk mengetahui tingkat efektifitas narasumber dan fasilitator dalam melakukan fasilitasi proses belajar mengajar, mencakup aspek sebagai berikut: a. Penguasaan materi b. Sistematika penyajian c. Penggunaan metode dan sarana d. Kemampuan menyajikan materi e. Ketepatan waktu f. Sikap dan prilaku g. Cara menjawab pertanyaan h. Pemberian motivasi i. Penggunaan bahasa j. Pencapaian tujuan instruksional k. Kerapian berpakaian l. Kerjasama antar fasilitator m. Penguasaan kelas
3. Evaluasi terhadap penyelenggaraan Aspek–aspek program penyelenggaraan diklat yang dievaluasi meliputi: a. Struktur kegiatan b. Pelayanan kesekretariatan
14
c. Penginapan d. Ruang belajar e. Konsumsi f. Pelayanan kesehatan
4. Evaluasi efektifitas diklat Evaluasi terhadap efektifitas penyelenggaraan diklat diukur berdasarkan selisih
nilai
pre-test
dan
post-test.
Pengujian
dilakukan
dengan
menggunakan uji hipotesis rata-rata dua sampel berpasangan. Hipotesis yang digunakan adalah ”Nilai rata-rata pre-test lebih baik daripada nilai post-test” Rumusan Hipotesis: Ho : µ1 ═ µ2 H1 : µ 1 > µ 2 Taraf signifikansi 5 % Kriteria penolakan = Tolak Ho jika t hitung > tan-1 Uji statistik yang digunakan :
t=
D SD n
Dimana D = rata-rata selisih antara nilai pre-test dan post-test .
SD =
∑ ( D − D)
2
n −1
B. Pelaporan Setelah program diklat selesai dilaksanakan disusun laporan berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi program dan berbagai dokumen yang
15
berkaitan dengan penyelenggaraan diklat. Laporan meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Pencapaian kompetensi peserta diklat dengan mengacu pada standar kompetensi yang telah ditentukan. Pencapaian meliputi peningkatan kompetensi antara sebelum dan sesudah mengikuti diklat serta kinerja mereka secara keseluruhan selama mengikuti diklat. 2. Penyelenggaraan diklat meliputi: proses perencaan diklat, pelaksanaan diklat, dan evaluasi diklat. Perencanaan diklat merupakan proses yang dilaksanakan sesuai dengan alur program dengan produknya. Pelaksanaan diklat merupakan proses mulai dari pembukaan, pembelajaran, dan penutupan diklat serta kesesuaianya dengan diagram alur. Jika ada perubahan dari diagram alur, perlu disertakan rasional perubahan tersebut. 3. Program diklat meliputi: kurikulum dan silabus diklat, bahan ajar, metode, media, sistem evaluasi yang digunakan, dan strategi diklat. Secara keseluruhan laporan diklat memberikan gambaran proses pengelolaan diklat (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi). Laporan ini digunakan: (1) untuk menentukan pencapaian peserta diklat; (2) sebagai masukan guna penyempurnaan pengelolaan diklat berikutnya, (3) sebagai dasar pertimbangan pengakuan terhadap pengalaman dan hasil belajar peserta diklat. (4) sebagai pertanggung-jawaban atas penyelenggaraan diklat.
Sistematika minimal dari laporan diklat dapat diamati pada lampiran.
16
BAB V PENUTUP
Pedoman diklat dasar tutor inti ini disusun untuk memberikan acuan/panduan bagi penyelenggara diklat. Selain itu pedoman ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penyelenggara, sehingga dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak
terkait.
Diharapkan
pedoman
ini
dapat
dijadikan
standar
dalam
penyelenggaraan diklat, sehingga diklat dapat berlangsung dengan efektif, efisien, lancar, dan mencapai tujuan yang diharapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini dapat disesuaikan dalam penyelenggaraan diklat di daerah masingmasing dan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Direktorat PTK-PNF.
17
