P
Now or Never…
CA P
Pengelolaan Sumber Daya Keuangan Aceh yang Lebih Baik Analisa Belanja Publik Aceh 2012
PE
Fakultas Ekonomi – Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
P
Aceh akan menerima lebih dari Rp 100T pada akhir tahun 2014, dan akan terus bertambah..
PE
CA P
Diperkirakan secara keseluruhan lebih Rp.650 T dana akan diterima Aceh pada akhir 2027 (termasuk Otsus) Dan hampir Rp.100 T Dana Otsus akan di terima oleh Aceh pada akhir 2027.
PE
CA P
P
Aceh merupakan daerah terkaya ke-7 di Indonesia, (APBD per Kapita, 2010)
Aceh’s Paradox 1;
P
Aceh juga daerah termiskin ke-7 di Indonesia, (2010) - Tingkat kemiskinan Aceh; 20.98%, sedangkan Nasional 13,3%.
PE
CA P
- Ranking IPM Aceh; 18 dari 33 provinsi
Aceh’s Paradox 2; Kesenjangan ekonomi antara Aceh dan Nasional semakin melebar
PE
CA P
P
Aceh perlu tumbuh lebih cepat. Pendapatan Per kapita Aceh terhitung hanya Rp.6,4 juta (2011). Sedangkan pada tahun 1999 hampir mendekati nasional.
Aceh’s Paradox 3; Rich But Poor Penerimaan tertinggi tidah berkorelasi dengan tingkat kemiskinan. Gayo lues dan Bener Meriah termasuk daerah yang memilliki pendapatan yang tertinggi, tetapi merupakan daerah termiskin.
PE
CA P
Daerah Pantai Barat dan Tengah memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.
P
Besarnya anggaran adalah syarat awal, alokasi penganggaran yang tepat adalah syarat mutlak.
P CA P
PE
PENERIMAAN DAERAH “Neglected Fortune”
Aceh telah menerima Rp.20 T, dan akan terus bertambah di masa mendatang.
PE
CA P
P
Penerimaan dari Bagi Hasil Migas menurun dengan tajam dan PAD hanya menyumbangkan sebesar 6% dari penerimaan.
Fiscal Laziness ;
CA P
Provinsi
P
sumber pendanaan terbesar dari transfer pusat, sedangkan PAD dan potensi penerimaan lainnya cenderung stagnan bahkan menurun
PE
Kabupaten / Kota
Fiscal Gap, remain challenges…
PE
CA P
P
Sabang memiliki pendapatan per kapita yang tertinggi, 5 kali lipat dari Kabupaten Pidie
P CA P
BELANJA DAERAH
PE
“Alokasi belanja yang tepat dan konsisten merupakan syarat utama pembangunan”
PE
CA P
P
Jumlah belanja Aceh terus meningkat, searah dengan penerimaan, sejak tahun 2007.
PE
CA P
P
Belanja Adm. Pemerintahan masih menjadi prioritas, alokasi untuk pendidikan (% dari total belanja) menurun .
CA P
Dengan Otsus, Belanja Pegawai hanya 16%
P
Tanpa Otsus; Ruang Fiscal Belanja Provinsi sangat terbatas.
PE
Tanpa Otsus, Belanja Pegawai hampir 50%
Tantangan Ruang Fiscal- Kab/Kota;
P
Belanja Personel, terhitung sebesar 70% tahun 2010.
PE
CA P
90% belanja di Sektor Pendidikan Kabupaten / Kota terserap untuk belanja pegawai 70% belanja di sektor Kesehatan, Kab/Kota juga untuk belanja pegawai.
P
Belanja pendidikan perkapita Sabang, 5 kali lebih besar daripada Aceh Timur.
PE
CA P
Alokasi belanja pendidikan Langsa, Aceh Singkil dan beberapa kabupaten lainnya pada tahun 2010 lebih kecil daripada tahun 2007
Alokasi belanja kesehatan dan infrastruktur meningkat pada tahun 2010, kecuali beberapa kabupaten.
CA P
Kesehatan
Belanja Infrastruktur di Simeulu, Nagan Raya, Aceh Utara menurun
P
Belanja Kesehatan secara keseluruhan meningkat, kecuali Aceh Besar, Bener Meriah dan Aceh Selatan.
Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen Kota Lhokseumawe Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kota Banda Aceh Kab. Aceh Pidie Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Tenggara Kab. Pidie Jaya Kab. Aceh Barat Daya Kota Langsa Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Singkil Kab. Simeulue Kota Subulussalam Kab. Gayo Lues Kota Sabang -
PE
Kab. Nagan Raya
200,000
400,000
600,000
Kesehatan - Sum of 2010
800,000
Kesehatan - 2007-
1,000,000
1,200,000
1,400,000
P CA P PE
KELUARAN SOSIAL
PE
CA P
P
Pendapatan daerah belum menunjukkan hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan
Alokasi per kapita yang tinggi belum menunjukkan hubungan positif terhadap keluaran (outcome)
CA P
P
Diperlukan evaluasi dan optimalisasi terhadap belanja intra-sektor (kualitas belanja)
PE
Belanja vs. keluaran di bidang Infrastruktur
Belanja vs. keluaran di bidang pendidikan
P CA P
PE
OTSUS ; CURSE OR OPPORTUNITY
Otsus; Daya ungkit ?
CA P
Alokasi Sektoral Dana Otsus
P
Alokasi dana Otsus konsisten dengan UUPA, akan tetapi program mix masih harus ditingkatkan.
PE
Skala Kegiatan Dana Otsus Berdasarkan Jumlah Kegiatan - 2,798 kegiatan dibawah Rp.100 juta
Perencanaan; “programming mix” challenges
P
26,5 % output otsus belum berfungsi (2011)
PE
CA P
•Dari kegiatan yang sesuai peruntukan dan berfungsi; sekitar 25% belum berfungsi dikarenakan; a. tidak ada personil yang mengoperasilkan / memadai b. output belum sepenuhnya selesai (bukan multi years project)
P
PE
CA P
Better Spending Mix; Now or Never…
P
Do Nothing; Pemerintah dapat melanjutkan pola alokasi dan programming yang ada..
30,000
CA P
Adm. Pemerintahan (31%); Lainnya (14%); Infrastruktur (17%); Kesehatan (8.7%); Pendidikan (22%), pertanian (6.2%)
Lainnya
Proyeksi
25,000 20,000 15,000
PE
10,000
Industri, pertambangan, energi Perumahan, Tenaga Kerja, Sosial Adm Pemerintahan
Pertanian Pendidikan
5,000
Kesehatan
0
Infrastruktur
P
…atau Pemerintah Daerah dapat melakukan optimalisasi alokasi anggaran (dengan efisiensi dan re-alokasi tambahan anggaran untuk sektor prioritas)
100
CA P
120
62%
80
Industri, pertambangan, energi
Rph Triliun
54%
60
Lainnya
Perumahan, Tenaga Kerja, Sosial Adm Pemerintahan Pertanian
40
38%
PE
46%
Pendidikan
Kesehatan
20
Infrastruktur
0
2005-09
2010-2014 (tanpa perubahan)
2010-2014 (Realokasi)
P
Kesimpulan & Rekomendasi
CA P
Effective Alokasi ; Belanja Publik belum sesuai dengan kebutuhuan dan target-target pembangunan. Peningkatan kualitas program dan kegiatan harus diperbaiki. Penyusunan program dan kegiatan harus berdasarkan basis analisis yang kuat terhadap data dan fakta di lapangan. Diperlukan sumber daya khusus dalam melakukan analisis keuangan daerah secara konsisten dan regular dalam proses penganggaran.
PE
Belum adanya strategi (master plan) yang dapat mengarahkan pelaksanaan Otsus (dalam proses penyusunan); Kriteria program / proyek yang akan didanai oleh Otsus harus segera ditetapkan.
P
Kesimpulan & Rekomendasi Alokasi dana Otsus perlu diarahkan untuk mendukung kapasitas fiskal yang berkelanjutan (misalnya dengan menerapkan “Hartwick’s Rule,” yang menyebutkan untuk mempertahankan tingkat kemakmuran di masa depan maka pendapatan hasil sumber daya yang terbatas waktu perolehannya harus digunakan untuk pembentukan modal baik modal fisik maupun modal manusia)
Pemerintah propinsi harus memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Otsus untuk terus memperbaiki alokasi anggaran dan mengukur dampak pelaksanaan program pembangunan.
PE
CA P
P
PE
CA P
TERIMA KASIH
