CA PP
A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
Pengenalan Methodology Analisa Belanja Publik Pengelolaan Sumber Daya Keuangan Aceh yang Lebih Baik
PE
Harry Masyrafah Banda Aceh, 16 Oktober 2012
Teori Ekonomi Publik dan Keuangan Publik Analisa Belanja Publik Efisiensi dan Efektitas Belanja Publik Analisis Penerimaan Analisis Pengeluaran
PE
• • • • •
CA PP
Agenda Diskusi
(theory)
CA PP
Publik Sektor Ekonomi;
PE
• Mercantilist ; pemerintah mempromosikan perdagangan dan industri (via kolonisasi) • Adam Smith –invisible hand ; efisiensi pasar;penyediaan barang dan jasa ditentukan oleh pasar. Pasar akan mengeliminir inefisiensi. • Kegagalan pasar; asimetris informasi dan koordinasi pasar, macro-disequlibrium. (Stiglitz)
CA PP
Peran dari Pemerintah Modern;
PE
• Market efisiensi dan pertumbuhan makro yang solid; menggunalan regulasi, pajak, penyediaan layanan publik. • Menggunakan instrument kebijakan publik untuk meningkatkan kesamaan (equity) dan melindungi yang kelompok masyarakat yang rentan. • Perlu diperhatikan; ideologi politik dan ekonomi dari pemerintah, termasuk ukuran pemerintah dan kegagalannya sebagai pemeritah.
Teori Keuangan Publik (Pemerintah)
CA PP
Beberapa catatan penting
PE
• Fungsi Pemerintah; alokasi, distribusi dan stabilisasi (Musgrave) • Pendapatan Pemerintah dibutuhkan untuk; membiayai pelayanan masyarakat, redistribusi pendapatan dan meregulasi keseimbangan makro. • Meningkatkan pendapatan memerlukan biaya; adanya efek disinsentive dan biaya administrasi dalam memungut pajak. • Pengambilan pajak terhadap objek yang inelastis. Misalnya pajak dikenakan terhadap konsumsi daripada pajak penghasilan atau pembiayaan modal.
CA PP
PE
Kenapa Analisis Belanja Publik Penting ?
CA PP
Pertumbuhan porsi pemerintah; fenomena setelah perang dunia ke II.. (In Percent of GDP)
70
Sw eden
60 50 40
France
Average
USA
30
PE
20 10
0
about 1870 Late 19th Century
1913
1920
1937
Pre World Post World Pre World War I War I War II
1960
1970
1990
Post World War II
1996
80 70 60
50 40 30 20 10 0 `98
CA PP
Sepuluh tahun desentralisasi belanja daerah dan pusat hampir setara
`99
`00
`01
`02
`03
`04
10.0
9.0 8.0 7.0 6.0 5.0
Central (minus transfers, subsidies & int. payments) Sub-national
4.0
Sub-national spending to GDP
2.0
`05
`06
`07
`08
`09
`10
3.0
1.0 0.0
`11
PE
• Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK dan Dana Otsus) secara riil telah meningkat 5 kali lipat dibanding tahun 2000. • Daerah kini mengelola sekitar setengah dari seluruh pengeluaran publik nasional (dikurangi dana perimbangan, subsidi dan pembayaran hutang). • Selama periode 2001-2011, belanja daerah meningkat dari 2,7% dari GDP di tahun 2001 menjadi 7,2% dari GDP di tahun 2011.
Aceh’s Paradox 1;
PE
CA PP
Aceh juga daerah termiskin ke-7 di Indonesia, (2010) - Tingkat kemiskinan Aceh; 20.98%, sedangkan Nasional 13,3%. - Ranking IPM Aceh; 18 dari 33 provinsi
PE
CA PP
HUBUNGAN YANG SANGAT LEMAH ANTARA BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KELUARAN KELUARAN SOSIAL
CA PP
“Komposisi dan level dari pengeluaran publik harus dapat membiayai kombinasi barang dan jasa yang diperlukan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik yang memaksimalkan kesejahteraan sosial”
PE
Sanjay Pradhan (The World Bank, 1996)
11
CA PP
Prinsip dasar belanja publik ; • Equity: Apakah sumber daya di alokasikan secara fair – merata ?
– Pendapatan dan pengeluaran per kapita secara geografis (Belanja Pemerintah) – Apakah belanja program-program tertentu sudah dapat mengakomodir kelompok-kelompok marginal ?
• Efficiency: Apakah sumber daya di belanjakan ? Apakah di belanjakan dalam input yang tepat dan program yang tepat atau mekanisme yang tepat ?
PE
– Anggaran Vs Realisasi. – Mekanisme berbeda dalam belanja, adakah yang lebih efektif ? – Spending mix; e.g. Perbekalan obat-obatan, jumlah tempat tidur, jumlah dokter.
• Effectiveness: Apakah dana dibelanjakan yang dibelanjakan telah tepat untuk mencapai target pembangunan tertentu ?
PE
CA PP
Beberapa metode dalam menilai efektivitas belanja publik;
% Health Spending
14 12 10 8 6 4 2 0
13.6
34.6
28.7
18.2
6.9
5.9
4.3
3.8
0.73
3.3
3.8
Indonesia 2006 (budget)
Philippines
Thailand
Malaysia
Total health expenditure as % GDP General government health expenditure as % total government expenditure Infant Mortality Rate (per 1000 live births)
Source: Indonesia PER 2007
35 30 25 20 15
10.2
0.94
PE
Indonesia 2004
3.2
40
10 5 0
Infant Mortality Rate
16
CA PP
Efficiency analysis : “Basic” benchmarking (I)
CA PP
Efisiensi sektoral; konsep dasar penilaian; • Penilaian dari efisiensi pada umumnya memerlukan;
– (i) informasi thd biaya inputs dan biaya yang ditimbulkan; – (ii) estimasi terhadap output atau benefit; and – (iii) sebuah perbandingan (standard)
• Pertanyaan kunci;
PE
– Apakah output yang sama dapat dicapai dengan input yang lebih kecil ? – Atau; output yang lebih besar dengan input yang sama ?
CA PP
Efficiency analysis: Best-practice frontier 3 2.5
B
2 1.5
D
A
1
E
0.5
PE
Product item
F
C
0
0
0.2
0.4
0.6 0.8 Input item
1
1.2
1.4
CA PP
Sectoral efficiency analysis: basic concepts Overall efficiency
Health Expenditure
(examples) Hospital beds Physicians/health workers Immunizations Doctors’ consultations In-patient admissions Lengths of stay Bed occupancy rate
PE
Public health expenditure Private health expenditure
Real Health Resources
Cost effectiveness
Health Outcomes
Health adjusted life expectancy Standardized death rate Infant mortality rate Child mortality rate Maternal mortality rate Incidence of tuberculosis
System efficiency
CA PP
Analisis Efisiensi Alokasi 1. Apakah alokasi anggaran untuk pengeluaran publik telah memadai dan efisien berdasarkan kebutuhan daerah?
PE
pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah.
18
PE
CA PP
2. Apakah alokasi anggaran antar sektor (intra-sectoral budget allocation) telah efisien? pendidikan, kesehatan, infrastruktur, administrasi pemerintahan
PE
CA PP
3. Apakah alokasi anggaran dalam sektor itu sendiri (inter-sectoral budget allocation) telah efisien? biaya gaji, barang dan jasa, modal alokasi untuk program, subprogram, kegiatan
CA PP
Penganggaran berbasis OUTCOMES Beberapa pertanyaan utamanya adalah: 1. Apakah intervensi yang dilakukan Pemda telah mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari daerah serta masyarakat yang ada?
PE
2. Apakah ada prinsip Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) yang diterapkan dalam perencanaan dan penganggaran di daerah? Secara umum aspek yang dianalisa akan mengacu kepada input, output dan outcome dari anggaran atau belanja daerah. 21
CA PP
Analisis Penerimaan; • Resource yang terbatas. • Desentralisasi fiskal, stabilitas, hutang negara, bantuan/hibah.
PE
• Reformasi pajak, kebijakan penerimaan, sistem perpajakan, dsb.
CA PP
Jenis Analisis Penerimaan; • Besaran relative dari penerimaan;
– Besaran dari % GDP, Perkapita, (Nominal dan Riil) total dari satu daerah.
• Struktur dari penerimaan;
– Ketergantungan pemerintah terhadap suatu sumber penerimaan. Tax (central & sub national) Non-tax (natural resources, earnings from SOEs, grants)
• Trend and proyeksi
– Medium Term Fiscal Framework, Berapa dana yang sebenarnya dibutuhkan dalam mencapai objective tertentu ? Adakah sumber pendapatan laternative ? Bagaiamana budget akan dibelanjakan dimasa mendatang ?
PE
• Benchmarking
– Bagaimana kondisi sebuah daerah dibandingkan dengan daerah lainnya, yang kira-kira memiliki karakteristik yang sama atau di dalam suatu negara. – Performance tiap-tiap daerah.
Fiscal Laziness…
PE
CA PP
reformasi pajak; sumber PAD baru
CA PP
Karakteristik pajak ; Negara maju dan berkembang Tax Revenue as a Percentage of GDP by GDP/Capita Category, 1999-2010 35% 30% 25% 20%
23.2%
22.5%
18.3%
PE
15%
29.4%
10%
5% 0%
Low $0 - $4999
Middle $5000 - $19999
High $20000 +
Total
CA PP
Belanja publik; beberapa prinsip dasar
PE
– Belanja Publik akan kurang efisien jika melemahkan pengeluaran swasta. e.g. monopoli, BUMN sektor tertentu. – Pengeluaran publik hendaknya mengintervensi barang atau jasa yang tidak dihasilkan oleh pasar secara baik, dan harus yang mendukung pertumbuhan. – Equity dapat juga dilakukan dengan menargetkan grup tertentu (marginal) tetapi dengan mekanisme dan sistem yang baik, dlm kurun waktu tertentu.
CA PP
Penilaian terhadap efisiensi belanja secara umum akan mencakup; Review terhadap belanja publik dasar; • Klasifikasi fungsi;
– Pendidkan, kesehatan, infrastruktur, etc
• Klasifikasi ekonomi;
– Gaji personnel atau non gaji. – Belanja rutin atau belanja investasi. • Inputs, programs; – Pendidkan: Guru, buku pelajaran, etc – Kesehatan; jumlah perawat, program preventive, etc.
PE
• Pemerintah Pusat atau Pemda atau Kementrian. • Anggaran dan Realisasi, perkapita • Porsi belanja swasta, NGO atau donor.
90
District Province Central
80 70 60
47 50
40 40 30
9
4
20
9
15 28
32
9
PE
Trillion Rp.
CA PP
Siapa yang melakukan belanja; dan ke sektor apa ?
23
10
4
11
9
0
Education
Gov.Apparatus Infrastructure and Superv.
Defense and Security
Health
5 2
5
Agriculture
50.0
CA PP
Belanja Pegawai; any ideas ?
46.5
46.3
44.0
43.5
40.7
39.8 40.0
32.0 %
30.0
20.0
18.4
9.8 10.0
29.6
27.6
22.9
19.2
19.2
10.6
22.5 19.2
21.0
11.7
9.8
23.2
20.7
12.2
9.8
PE
Dalam Jutaan Rupiah
0.0
2007
B. Pegawai
2008
B. Modal
2009
2010
B. Barang&Jasa
2011 B. Lainnya
2012
Proporsi terbesar belanja daerah adalah belanja pegawai, dengan proporsi diatas 40% dan terus meningkat hingga tahun 2011, baru tahun 2012 belanja pegawai mengalami penurunan secara proporsi terhadap belanja total. Proporsi belanja modal mengalami peningkatan di tahun 2011 dan 2012, dimana belanja modal mempunyai proporsi diatas 20%
Data berdasarkan Perda APBD * Data Konsolidasi non reciprocal account
29
CA PP
Catatan tentang data • Analisis Belanja Publik adalah data driven • Data terkadang problematic; • Beberapa sumber data; yang berbeda dengan berbagai kekuatan dan kelemahan. • Data-data ini bisa tidak kompatibel ataupun komparable. • “What you see is not necessary what you get” Sehingga;
PE
• Gali lebih dalam dan konsultasi yang intens dengan pakar. • Pemahaman yang dalam terhadap data dan deskripsi data. • Konsistensi.
CA PP
PE
TERIMA KASIH
CA PP
Siklus Pengelolaan Keuangan Publik Expenditure Review
Dokumen Perencanaan Jangka Menengah dan Tahunan
Perencanaan
Alokasi Sumber Daya
Anggaran Tahunan (APBD): (1) Pendapatan (2) Belanja (3) Pembiayaan
Kajian Pengeluaran Publik (PEA) Akuntabilitas
Manajemen Liquiditas
Prosedur Pengeluaran Uang
PE
Sistem Audit
Post Event Review
Laporan dan Neraca Keuangan
Monitoring & Controlling
Proses Akunting Penerimaan dan Belanja
Diadaptasi dari Sumber : Integrated Financial Management. Michael Parry, International Management Consultants Limited. Training Workshop on Government Budgeting in Developing Countries. THE UNITED NATIONS. December 1997
32
Monitor Pengeluaran
CA PP
Inter-sectoral and Intra-sectoral expenditure allocation
PE
• limited public budget resources (because of the shallow revenue base) in the supply side, • the demand for public goods and services are high (because of the spreading poverty).
CA PP
expenditure allocation • The need to develop local priorities is important due to the following reasons :
PE
• prioritization is essential to ensure that the available resources are well used; • if the Local Government does not prioritize, the allocation of expenditures will be determined in an ad hoc manner by the fragmented priorities of others; • prioritization is a political process, which needs to be informed by and to interact with the national development strategy at the broader level, and sound technical inputs and guidance are required for budget decision-making.
CA PP
Sectoral efficiency analysis: measuring efficiency • Basic idea: measuring distance from the best-practice frontier • Regression analysis – Corrected ordinary least squares (COLS)
• Evans et al (2000), WHO (2000): Efficiency of national health systems
– Alternative: Greene (2004): Stochastic frontier analysis
• Nonparametric analysis:
– Free disposal hull analysis (FDH)
• Gupta and Verhoeven (2004) (Chapter 11): Efficiency of health and education spending in 85 countries, 1984-95
PE
– Data envelopment analysis (DEA)
• Herrera and Pang (2005): Efficiency of health and education spending in 140 countries, 1996-2002 • Affonso and St. Aubyn (2004): Efficiency of health and education spending in OECD countries
CA PP
Tanpa Otsus; Ruang Fiscal Belanja Provinsi sangat terbatas.
PE
Dengan Otsus, Belanja Pegawai hanya 16%
Tanpa Otsus, Belanja Pegawai hampir 50%
Tantangan Ruang Fiscal- Kab/Kota;
CA PP
Belanja Personel, terhitung sebesar 70% tahun 2010.
PE
90% belanja di Sektor Pendidikan Kabupaten / Kota terserap untuk belanja pegawai 70% belanja di sektor Kesehatan, Kab/Kota juga untuk belanja pegawai.
