BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Wilayah pesisir merupakan kawasan yang memiliki potensi memadai untuk dikembangkan menjadi lebih baik, wilayah pesisir yang memiliki sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui tentunya sangat patut untuk kita jaga kelestariannya agar generasi penerus bangsa tetap dapat menikmati lingkungan hidup yang layak. Hal tersebut merupakan suatu hak asasi bagi manusia. Wilayah pesisir dan lautan beserta sumber daya yang terkandung didalamnya merupakan tumpuan harapan bagi bangsa Indonesia dimasa depan. Didalamnya terkandung kekayaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya dan beragam.Wilayah pesisir dan laut merupakan sebuah ekosistem yang terpadu dan saling berkolerasi secara timbal balik.Masing-masing elemen dalam ekosistem memiliki peran dan fungsi yang saling mendukung.Kerusakan salah satu komponen ekosistem dari salah satunya (daratan dan lautan) secara langsung berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem keseluruhan. Pembangunan wilayah pesisir dan lautan selama ini menunjukkan hasil yang kurang optimal. Dibeberapa kawasan pesisir dan lautan yang padat penduduk dan tinggi intensitas pembangunannya terdapat berbagai gejala kerusakan lingkungan termasuk pencemaran, degradasi fisik habitat utama pesisir (mangrove, terumbu karang, dll) dan abrasi pantai telah mencapai suatu tingkat yang mengancam kapasitas keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan.
Pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan pesisir dan laut untuk kegiatan perikanan, pertambangan, perhubungan, industri, konservasi habitat, pariwisata, dan permukiman, telah menimbulkan berbagai permasalahan yang berpotensi besar memicu konflik kepentingan antar pihak, sehingga berdampak pada kelestarian fungsi dan kerusakan sumberdaya alam. Kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam dibeberapa wilayah pesisir dan lautan akibat kegiatan antropogenik1 telah mencapai tingkat yang membahayakan daya dukung lingkungan wilayah pesisir. Selain akibat kegiatan antropogenik , beberapa wilayah pesisir di Indonesia juga rawan terhadap bencana alam seperti tsunami, gelombang pasang, badai maupun terjadinya gempa bumi. Oleh karena itu, untuk mensejahterakan bangsa, maka dibutuhkan kebijakan dan strategi. Pembangunan kelautan harus mampu menggunakan berbagai potensi yang ada secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. Pantai Kabupaten Cirebon berperan penting bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon, baik secara ekologis, ekonomis, maupun sosial. Secara ekologis, pantai Kabupaten Cirebon merupakan ekosistem yang dapat memberikan jaminan terhadap keberlangsungan daur makanan, terutama pada fungsi pantai sebagai nursery ground2 bagi berbagai bentuk kehidupan laut, seperti ikan, udang, kepiting dan sebagainya. Secara ekonomi, pantai Kabupaten Cirebon memiliki peranan yang sangat penting, baik dalam menunjang mata pencaharian penduduk (sebagai nelayan dan petani tambak), tempat perdagangan, maupun sebagai sumber pendapatan asli daerah. Pemanfaatan terhadap potensi-potensi yang ada untuk kegiatan-kegiatan manusia telah menimbulkan berbagai permasalahan. Pemanfaatan potensi pesisir untuk kegiatan perikanan, perhubungan, industri, permukiman, dan lain-lain, selain menimbulkan 1 2
http://id.termwiki.com/ID:anthropogenic/2013/02/11/17.09WIB/antropogenik http://ojanmaul.wordpress.com/2013/02/11/17.37WIB/DAFTARISTILAH
dampak posisitf bagi kesejahteraan masyarakat, dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi kelestarian lingkungan fisik. Pemanfaatan potensi-potensi pesisir untuk pengembangan wilayah memang sangat potensial dan menjanjikan bila dilakukan secara optimal. Pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Cirebon berorientasi pada isu lingkungan diharapkan mampu menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. Hal ini cukup beralasan mengingat potensi kekayaan alam Kabupaten Cirebon berikut limitasinya dapat menjadi dasar bagi sebuah pembangunan wilayah yang relevan dengan kebutuhan daerah, apalagi dengan adanya kerusakan lingkungan baik ekosistem mangrove maupun dengan adanya abrasi pantai. Hutan mangrove merupakan elemen yang paling banyak berperan dalam menyeimbangkan kualitas lingkungan dan menetralisir bahan-bahan pencemar. Mangrove mempunyai peranan ekologis, ekonomis, dan sosial yang sangat penting dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir. Kegiatan rehabilitasi menjadi sangat prioritas sebelum dampak negatif dari hilangnya mangrove ini meluas dan tidak dapat diatasi (tsunami, abrasi, intrusi, pencemaran, dan penyebaran penyakit). Tetapi hutan mangrove di pantai utara (pantura) Cirebon, Jawa Barat, terjadi kerusakan yang semakin luas. Saat ini pantai di Kabupaten Cirebon tidak seluruhmya tempat yang telah ditanami mangrove tumbuh dengan baik, hanya beberapa daerah saja yang ditumbuhi mangrove dengan baik. Selebihnya mengalami pendangkalan yang antara lain disebabkan tumpukan sampah serta abrasi bagi tanman mangrove yang baru ditanam. Hutan mangrove yang kini sudah rusak harus segera dikembalikan ke fungsi semula, sebagai hutan mangrove sebagaimana mestinya. Hutan mangrove itu sebagai sabuk hijau (green belt) yang bisa menjadi benteng tangguh agar daratan tidak tergerus ganasnya gelombang laut. Jika hutan bakau terus
dirusak, bencana ekologis, seperti abrasi pantai dan banjir, menjadi hal yang tak terelakkan. Bahkan dapat memakan korban jiwa dan kerugian materil sangat besar. Perusakan hutan bakau juga akan menghancurkan tata hidup ekosistem. Dengan timbulnya kerusakan lingkungan yang semakin meningkat maka perlu diketahui bagaimana peran kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebondalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitarnya dalam aspek pembangunan nasional yang sedang gencar-gencarnya dikembangkan. Mengingat pentingnya kesadaran hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan maka penulis membuat penelitian dengan judul “KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH PESISIR PANTAI KECAMATAN MUNDU ( Studi Kasus : Penanaman Mangrove)”
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengindentifikasikan masalah sebagai berikut : 1.
Bagaimanakah upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah pesisir pantai Kecamatan Mundu ?
2.
Bagaimanakah hambatan-hambatan dari upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah pesisir pantai Kecamatan Mundu ?
C. Maksud dan Tujuan Penelitian Sejalan dengan identifikasi masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
1.
Untuk mengetahui bagaimanakah upaya Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah
pesisir pantai Kecamatan
Mundu. 2.
Untuk mengetahui apa saja hambatan dari upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah pesisir pantai Kecamatan Mundu.
D. Kegunaan Penelitian 1. KegunaanPraktik Kegunaan secara praktis diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak yang terlibat didalamnya agar dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup juga berguna bagi pembaca pada umumnya dan tentunya juga berguna bagi penulis. 2. Kegunaan Teoritik Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan akan memiliki kegunaan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya wilayah pesisir bagi pemerintah daerah setempat dalam mengupayakan peran sertanya sebagai pemerintah daerah.
E. Kerangka Pemikiran Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk
hidup lain. Perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup dari kerusakan lingkungan salah satunya bertujuan untuk membantu perkembangan pembangunan berkelanjutan. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup di daerah pesisir ini perlu ditanggulangi dengan cara perlindungan dan pengelolaan yang baik terhadap lingkungan hidup tersebut. Dengan hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Upaya pelestarian lingkungan hidup di daerah pesisir dapat dilakukan dengan melakukan konservasi3 sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Bentuk konservasi4 diantaranya adalah penanaman mangrove, penanaman mangrove ini merupakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi daerah pesisir pantai. Untuk penanaman mangrove yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup tersebut diperlukan peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat. Mengingatdalam Konferensi Nairobi dan WCED (World Commision on Environtment and Development)5 bahwa pembangunan berkelanjutan perlu juga memperhatikan faktor lingkungan.
3
Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 152 4 Ibid, hlm.149 5 Ibid, hlm.171
Dalam Undang-Undang No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Penanaman mangrove di wilayah pesisir ini akan menjadi suatu ekosistem6. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. Penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut perlu dilakukan secara hati-hati agar tujuan dari upaya dapat dicapai. Mengingat bahwa subjek dan objek penanggulangan ini terkait erat dengan keberadaan masyarakat pesisir, dimana mereka juga mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi terhadap ketersediaan sumberdaya di sekitar, seperti ikan, udang, kepiting, kayu mangrove, dan sebagainya, maka penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut yang berbasis masyarakat menjadi pilihan yang bijaksana untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, diperlukan peran serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.Peran serta Pemerintah Daerah ini dapat diwujudkan dengan menggunakan hak otonomi daerahnya sebagai salah satu langkah atau upaya untuk kegiatan yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
F. Metode Penelitian
6
Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm.3
Metode dalam penelitian ini berfungsi untuk menerangkan bagaimana data dikumpulkan, dan bagaimana data tersebut dianalisis serta bagaimana hasil analisis tersebut akan dituliskan. a. Metode Pendekatan Untuk mengetahui permasalahan tentang lingkungan hidup maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).7 b. Spesifikasi Penelitian
Guna memperjelas konsep operasional diperlukan keterangan mengenai spesifikasi penelitian yang dipilih, agar sasaran dan metode pendekatan penelitian yang digunakan menjadi jelas. Penulisan ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan kualitatif yang umumnya berbentuk studi dokumen atau kepustakaan. Penelitian deskriptif, adalah jika penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dan fakta-fakta (individu kelompok atau keadaan), dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi.Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang seteliti mungkin tentang sesuatu keadaan. Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian deskriptif analisis, yaitu dengan maksud memberikan data seteliti mungkin dan menggambarkan sesuatu hal upaya lebih jelas dan mantap melalui peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang
7
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 115.
berlaku dikaitkan dengan hukum positif yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini. c. Jenis dan Sumber Data Dalam penyusunan proposalini penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder, yaitu : 1. Data Primer Data primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi iniadalah dengan menggunakan peratuan perundang-undangan yaitu
Undang-undang Nomor 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UndangUndang Nomor. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan PulauPulau Kecil, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Hutan Manngrove dan Hutan Pantai, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 (RTRW), Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan, Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir (RSWP) di Kabupaten Cirebon
2. Data Sekunder
Yaitu data yang didapat oleh penulis dari hasil pengamatan langsung atau observasi di lapangan. Dalam hal ini, observasi dilakukan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon dan observasi di masyarakat pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
d. Teknik Pengumpulan Data Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih, maka teknik pengumpulan data penelitian ini dengan cara wawancara atau observasi serta penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data yang terdiri dari data sekunder yang berasal dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer yang berasal dari buku-buku, jurnaljurnal, bahan-bahan seminar, pendapat para pakar dan sebagainya, serta bahan hukum tertier yang berasal dari kamus, ensiklopedia dan sebagainya.
e. Analisis Data Konsep-konsep analisis yang disebutkan diatas, dilakukan dalam tahapantahapan anilisis yang meliputi tahap pengumpulan data, tahap identifikasi data dan pengelompokan data, tahapan analisis data dan tahapan penyimpulan atas data yang dianalisis.
G. Lokasi Penelitian Untuk memperoleh data-data yang akurat dalam penulisan penelitian skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon dan di
wilayah pesisir pantai di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, karena di Kecamatan ini merupakan salah satu tempat penanaman mangrove di Kabupaten Cirebon.
H. Sistematika Penulisan Agar Skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub bab ini Penulis akan membuat sistematika sebagai berikut : BAB I :PENDAHULUAN dimana Bab ini Penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA yang menguraikan Gambaran Umum tentang Lingkungan Hidup dan Konservasi dalam Hukum Lingkungan di Indonesia, Kedudukan Hukum Lingkungan dalam Sistem Hukum Indonesia, Implementasi Pemerintah Daerah dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Dikaitkan dengan Hukum Lingkungan dan Otonomi Daerah. BAB III : TINJAUAN LAPANGAN yang di dalamnya menguraikan tentang Gambaran Umum Kondisi Pesisir Pantai di Kecamatan Mundu, Kerusakan Pantai di Kecamatan Mundu, Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang menguraikan tentang Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup di Wilayah Pesisir Pantai Kecamatan Mundu, Hambatan-hambatan dari Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup di Wilayah Pesisir Pantai Kecamatan Mundu BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR PUSTAKA
