BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Dalam
menjalankan
pemerintahan
dan
pembangunan,
pemerintah
membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai unsur penerimaan negara disamping penerimaan dalam negeri lainnya, penerimaan negara dari sektor pajak dirasakan semakin penting. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara dan dengan adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan pemerintahan melalui partisipasi aktif masyarakat berupa pajak. Keinginan pemerintah Indonesia adalah tepat sebagaimana halnya yang terjadi pada pemerintahan di negara lain. Sumber utama penerimaan di negaranegara lain tersebut berasal dari penerimaan pajak. Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah karena semenjak tahun fiskal 1984 pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem self assessment dalam pemungutan pajak. Berbeda dengan sistem perpajakan terdahulu, yaitu official assessment. Sistem self assessment memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang
1
menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, Wajib Pajaklah yang menentukan sendiri besarnya pajak sesuai dengan keadaan yang ada. Sistem self assessment menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self assessment. Wajib Pajak bertanggung jawab menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak terutang tersebut. Mengingat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum dapat memonitor banyaknya transaksi keuangan Wajib Pajak sehingga kurang dapat mengecek kebenaran pengisian SPT, maka banyak Wajib Pajak yang dengan leluasa tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib Pajak masih banyak yang bersembunyi dan tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau mereka telah memiliki NPWP tetapi tidak menyampaikan SPT. Kemungkinan lainnya adalah mereka telah mempunyai NPWP dan telah menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, tidak lengkap, dan tidak jelas. Upaya utama yang ditempuh oleh DJP selaku unit operasional untuk meminimalisir masalah-masalah tersebut adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Intensifikasi difokuskan pada upaya pemeriksaan pajak (tax audit). Sedangkan fokus ekstensifikasi dilakukan melalui canvassing atau penyisiran kawasan perumahan mewah, mobil mewah, tempat keramaian seperti di mall dan pusat perdagangan.
2
Latar belakang dilaksanakannya kegiatan ekstensifikasi wajib pajak ini adalah karena masih sangat rendahnya jumlah Wajib Pajak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta orang, yaitu belum mencapai 10% dari jumlah kepala keluarga. Padahal di negara maju, rasio jumlah Wajib Pajak dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga relatif lebih besar bahkan ada yang mencapai di atas 30%. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh tingkat pendapatan perkapita dan tingkat pendidikan penduduk yang cukup tinggi, (Suara Merdeka, 2007). Data di atas menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak di Indonesia masih terlalu rendah sehingga perlu upaya untuk meningkatkannya. Kendala yang dihadapi dalam melakukan ekstensifikasi secara umum dilatar belakangi oleh kondisi bangsa Indonesia. Salah satu kendalanya yaitu sikap calon Wajib Pajak yang belum sepenuhnya sadar pajak. Walaupun merasa dirinya sudah memenuhi syarat, namun berupaya menghindari kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Keadaan umum di masyarakat pun kurang mendukung peningkatan kesadaran membayar pajak. Sikap maupun persepsi masyarakat masih belum berubah terhadap pajak, baik dalam pemungutan maupun penggunaannya. Berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak, antara lain dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui media massa, seminar, maupun penataran tentang tata cara perpajakan dan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan bangsa. Selain itu, dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga seperti perbankan, dalam hal persyaratan memiliki NPWP dalam mengajukan kredit dengan jumlah tertentu.
3
Secara umum pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak diatur antara lain dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 dan Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep-178/PJ/2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang Cetak Biru Kebijakan DJP Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2010, (Berita Pajak, 2006:16). Tujuan utama dari ekstensifikasi ini adalah untuk
menambah
jumlah
Wajib
Pajak
(WP).
Sedangkan
pelaksanaan
ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : 16/PJ/2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak orang
pribadi
yang
berstatus
sebagai
pengurus,
komisaris,
pemegang
saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-175/PJ/2006 tentang tata cara pemutakhiran data objek pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan. Latar belakang dibuatnya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : 16/PJ/2007 tentang pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui
pemberi
kerja/bendaharawan
pemerintah
yaitu
dalam
upaya
meningkatkan pelayanan kepada orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas PTKP, maka dalam rangka ektensifikasi Wajib Pajak orang pribadi perlu kiranya diberikan NPWP melalui pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah dengan sistem yang sederhana. Hal-hal lain yang melatar belakangi terbitnya peraturan tersebut antara lain untuk mempercepat proses pemberian NPWP
4
kepada orang pribadi (OP) dengan sistem yang sederhana, masih kecilnya jumlah WP OP terdaftar dibandingkan dengan jumlah penduduk/kepala keluarga, serta masih adanya WP yang telah dipotong pajak/membayar pajak belum memiliki NPWP, sehingga hak dan kewajibannya sulit dilaksanakan karena tidak memiliki sarana/tanda pengenal/identitas dalam administrasi perpajakan.
Maksud dan
tujuan diberlakukannya Per-16/PJ/2007 antara lain untuk menciptakan tertib administrasi dibidang perpajakan, meningkatkan jumlah WP OP terdaftar sehingga
bermuara
pada
peningkatan
penerimaan
pajak,
Wajib
Pajak
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan untuk memenuhi ketersediaan data jumlah WP OP yang riil. Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak ini dirasakan semakin penting untuk dilaksanakan, mengingat semakin tingginya target penerimaan pajak yang harus dicapai. Prioritas utama dari kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak ini adalah untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak. Dengan adanya penambahan jumlah Wajib Pajak ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dikaitkan dengan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak tersebut, dalam rangka membantu tugas DJP menyelenggarakan tugas operasionalnya di bidang perpajakan, terutama dalam hal ekstensifikasi Wajib Pajak yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan khususnya penerimaan Pajak Penghasilan, maka dibentuklah suatu unit yang dinamakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). KPP Pratama Denpasar Timur merupakan salah satu KPP
5
yang terdapat di Bali. Hingga akhir tahun 2007, KPP Pratama Denpasar Timur tercatat memiliki 32.013 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 9.066 Wajib Pajak Badan. Dari tahun 2003 hingga tahun 2007, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Timur terus mengalami pertumbuhan. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2007, yaitu sebesar 12,33%, sedangkan pertumbuhan Wajib Pajak Badan yang terbesar terjadi pula pada tahun 2007, yaitu sebesar 9,86%. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Timur tahun 2003-2007 dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut: Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur Tahun 2003-2007 TAHUN
WAJIB PERTUMBUHAN WAJIB PERTUMBUHAN PAJAK (%) PAJAK (%) ORANG BADAN PRIBADI 2003 20.717 6.504 2004 23.107 11,54 7.023 7,98 2005 25.918 12,17 7.572 7,82 2006 28.500 9,96 8.252 8,98 2007 32.013 12,33 9.066 9,86 Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, 2008 Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur dari tahun 2003 sampai dengan 2006 terus mengalami peningkatan seiring dengan adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi. Peningkatan terendah terjadi pada tahun 2006, yaitu sebesar 4,89% dan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2004, yaitu sebesar 46,48%. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tertinggi terjadi pada tahun 2007, yaitu sebesar
6
Rp.6.469.980.631,-. Walaupun pada tahun 2007 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun hal ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan pula terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi lebih banyak berstatus karyawan baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun karyawan swasta. PNS dan karyawan swasta tersebut sudah dipotong PPh 21 dan tidak memiliki kewajiban PPh Orang Pribadi (PPh 25/29). Hal inilah yang menyebabkab penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2007 tidak mengalami peningkatan yang besar. Sedangkan untuk penerimaan pajak penghasilan badan peningkatan terjadi dari tahun 2003 sampai tahun 2004, dimana peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2004, yaitu sebesar 37,14%. Namun, pada periode 2006-2007, penerimaan pajak penghasilan badan mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena dibentuknya satu KPP baru yang bernama KPP Madya pada bulan Juli tahun 2006. KPP Madya ini merupakan KPP yang dibentuk oleh DJP untuk melayani dan menerima pembayaran dari wajib pajak besar, yaitu Wajib Pajak yang melakukan
pembayaran
pajak
minimal
Rp.200.000.000,-
per
tahun.
Pembentukkan KPP Madya ini menyebabkan wajib pajak besar yang ada pada KPP yang lain termasuk KPP Pratama Denpasar Timur dipindahkan ke KPP Madya. Hal inilah yang menyebabkan penurunan penerimaan yang sangat tajam pada KPP Pratama Denpasar Timur. Walaupun sudah ada tambahan penghasilan dari Wajib Pajak Badan yang baru, namun hal tersebut tidak mampu menutupi besarnya penghasilan dari wajib pajak besar yang telah pindah ke KPP Madya. Penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2007, yaitu sebesar 79,35%.
7
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan Tahun 2003-2007 dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut: Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur Tahun 20032007 TAHUN
PPH PERTUMBUHAN PPH BADAN ORANG (%) (Rp) PRIBADI (Rp) 2003 2.823.744.189 53.039.205.124 2004 4.136.264.900 46,48 72.735.601.352 2005 5.845.158.945 41,31 81.420.627.411 2006 6.130.882.283 4,89 43.601.538.665 2007 6.469.980.631 5,53 9.003.896.274 Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, 2008
PERTUMBUHAN (%)
37,14 11,94 (46,45) (79,35)
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Berapakah besarnya penerimaan Pajak Penghasilan sebelum dilakukan ekstensifikasi dan sesudah dilakukan ekstensifikasi Wajib Pajak? 2) Berapakah besarnya rata-rata peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah dilakukan ekstensifikasi Wajib Pajak dan berapakah besarnya peningkatan penerimaan tersebut? 3) Upaya apa saja yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur tahun pajak 2003-2007 selain dengan ekstensifikasi wajib pajak?
8
1.2
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.2.1
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah:
1) Untuk mengetahui penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur sebelum dilakukan ekstensifikasi dan sesudah dilakukan ekstensifikasi wajib pajak. 2) Untuk mengetahui berapakah rata-rata peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur setelah dilakukan ekstensifikasi wajib pajak dan berapa besarnya penambahan penerimaan tersebut. 3) Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur tahun pajak 2003-2007 selain dengan ekstensifikasi wajib pajak.
1.2.2
Kegunaan Penelitian
1) Kegunaan Teoritis Penelitian yang dilakukan dapat memberikan gambaran dan meningkatkan pemahaman serta untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dalam perkuliahan pada kondisi sebenarnya, khususnya mengenai ekstensifikasi wajib pajak.
9
2) Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi khususnya mengenai pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan.
1.3
Sistematika Penulisan Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisannya
terbagi atas lima bab secara terinci dan sistematis. Sistematika dari masingmasing bab adalah sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.
Bab II
Tinjauan Pustaka Pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang akan digunakan sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, meliputi: pengertian pajak, fungsi pajak, dasar hukum pajak, pengelompokkan pajak, tata cara pemungutan pajak, pengertian pajak penghasilan, pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), fungsi NPWP, pendaftaran NPWP, pengertian ekstensifikasi wajib pajak, maksud dan tujuan ekstensifikasi wajib pajak, ruang lingkup kegiatan ekstensifikasi wajib pajak, serta persiapan dan pelaksanaan kegiatan
10
ekstensifikasi pajak. Pada bab ini juga dibahas penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Bab III
Metode Penelitian Bab ini menguraikan mengenai lokasi penelitian, obyek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis data dan sumber data, metode penelitian, teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif yang bersifat deskriptif dan teknik analisis statistik deskriptif komparatif.
Bab IV
Hasil dan Pembahasan Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan meliputi: gambaran umum perusahaan, deskripsi hasil penelitian, serta pengolahan data yang memuat perhitungan-perhitungan tertentu yang dilakukan sesuai dengan teknik analisis data yang digunakan.
Bab V
Simpulan dan Saran Bab ini menguraikan tentang simpulan dari hasil pembahasan dan saran yang diberikan berdasarkan simpulan dari hasil penelitian.
11
