PBL Kalsel Monitoring Kegiatan Kota Hijau Wujudkan Penatausahaan Rumah Negara Golongan III

Cipta Karya Tangani Kawasan Kumuh Oesapa

20

Edisi 05/Tahun XIV/Mei 2016

PBL Kalsel Monitoring Kegiatan Kota Hijau 2016

21

Satker PKPP Provinsi Aceh Gelar Konsolidasi Tingkat Provinsi

23

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

SIMPONI

Wujudkan Penatausahaan Rumah Negara Golongan III LENSA CK • Cipta Karya dan IDB Bangun Infrastruktur dari, oleh dan untuk Masyarakat • Seluruh Karyawan Kementerian PUPR Peringati Hari Kebangkitan Nasional

daftar isi

Edisi 054Tahun XIV4Mei 2016

Berita Utama

4 SIMPONI Wujudkan Penatausahaan

Rumah Negara Golongan III

liputan khusus Karya Dukung 10 Cipta Terwujudnya World Heritage City

PUPR 12 Kementerian Siap Dukung

Kota Banda Aceh Menjadi Kota Pusaka

4

PUPR 14 Kementerian Dukung Pengembangan

14

SPAM Regional di Provinsi Jawa Tengah

Karya 16 Cipta Kerjasama dengan

Australia Bangun Pipa Limbah Raksasa Senilai Rp 1,9 Triliun

info baru Cipta Karya 18 Ditjen Targetkan 10 Juta Sambungan Rumah

12 19

Duta Sanitasi Provinsi DIY 19 Enam Siap Bertarung di Jakarta Bupati Bantul Launching Hasil Program PLPBK

Karya 20 Cipta Tangani Kawasan Kumuh Oesapa Kalsel 21 PBL Monitoring Kegiatan Kota Hijau

23

2016

22

Dirjen Cipta Karya : 43 Kabupaten Siap Komitmen Lestarikan Kota Pusaka

PKPP Provinsi Aceh Gelar 23 Satker Konsolidasi Tingkat Provinsi

inovasi Antar Pemangku 24 Sinergitas Kepentingan dalam Sistem Pengelolaan Sampah

100 Persen 27 Menuju Akses Aman Air Minum melalui Program Kota Binaan

2

24

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Andreas Suhono Penanggung Jawab Penanggung Jawab Antonius Budiono Rina Agustin Indriani Dewan Redaksi Susmono, Danny Sutjiono, Dewan Redaksi M. Sjukrul Amin, Amwazi Dwityo A. Soeranto, AdjarIdrus, Prajudi, Rina Farida, Guratno Hartono, Tamin MZ. Amin, Dodi Krispatmadi, Mochammad Natsir Nugroho Tri Utomo Pemimpin Redaksi Pemimpin Redaksi Ilham Muhargiady Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah Penyunting Redaksi T.M. Hasan, Bukhori Ardhani P, Indah Raftiarty ER, Astaf Aji Pranaya Bagian Produksi Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Ari Iswanti, Bramanti Nawang Sari, Diana Kusumastuti, Bernardi Rizqiah Darmawiasih, BukhoriHeryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Bagian Administrasi & Distribusi Sri Murni Edi K, Desrah, Fajar Drestha Birawa, Harniati Ulfah Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Kontributor Indah Raftiarty, Danang Pidekso Sri Murni Edi K, Sudarwanto, Taufan Madiasworo, Edward Abdurrahman, Tanozisochi Lase, Bagian Administrasi & Distribusi Diana Kusumastuti, Dian Irawati, Luargo, JoniPasaribu, Santoso,Didiet Nurfathiah Marsaulina A. Akhdiat, Nieke Nindyaputri, Prasetyo, M. Sundoro, Kontributor Oloan Sandhi Eko Bramono, DwityoMS, A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Ade Syaiful Rachman, Kusumawardhani, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Indah Widyahapsari, Bhima Dhananjaya, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Meinar RG. EkoManurung Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Alamat Redaksi Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Telp/Fax. 021-72796578 Rudi A. Arifin, Endang Setyaningrum, Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Hilwan, Kun Hidayat S, Oloan M. Simatupang, website Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, http://ciptakarya.pu.go.id Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Agus Achyar, twitter Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, @ditjenck Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, instagram Putri Intan Suri, @ditjenck Siti Aliyah Junaedi Alamat Redaksi facebook Jl. PatimuraDitjen Cipta Karya Baru 12110 No. 20, Kebayoran Telp/Fax. 021-72796578 Email youtube [email protected] Ditjen Cipta Karya

e-mail [email protected] Cover : RNG III di Komplek Perumahan Dosen Universitas Tanjung Pura, Pontianak

Dilema Hak dan Status Rumah Negara Bila mendengar istilah “Rumah Negara”, opini yang terbentuk umumnya mengacu kepada rumah yang secara khusus diperuntukkan bagi pejabat negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Opini tersebut berkembang menjadi pertanyaan, diperuntukkan pejabat negara dan/atau PNS, atau diperuntukkan secara khusus bagi pejabat negara? Pengertian Rumah Negara itu sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, yaitu bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau PNS. Dari pengertian tersebut yang perlu digarisbawahi terletak pada fungsinya dalam menunjang pelaksanaan tugas, yang berarti rumah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal oleh pejabat dan/atau PNS hanya selama menjalankan tugas. Dari sinilah timbul berbagai permasalahan menyangkut hak dan status Rumah Negara, mulai dari pengaturan penghuniannya, persyaratan pengalihannya, hingga sengketa hukum. Terdapat tiga golongan Rumah Negara, yaitu Golongan I dimanfaatkan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya mengharuskan bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. Golongan II bersifat tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh PNS, dan apabila telah berhenti atau pensiun wajib dikembalikan kepada negara. Terakhir, Golongan III merupakan Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan II yang bisa dimiliki penghuninya melalui proses jual beli. Kriteria Rumah Negara Golongan III inilah yang menjadi bermasalah saat pihak tertentu tanpa memperhatikan aspek hukum menjadikannya sebagai sasaran perolehan kepemilikan. Rumah Negara yang dulunya sering dikenal dengan rumah dinas, dapat dika tegorikan Barang Milik Negara (BMN). Disebut BMN karena sumber dana penga daannya diperoleh dari APBN atau dari sumber pendanaan negara lainnya, namun saat ini proses pengadaan sudah ditiadakan. Terlebih lagi selaku BMN, perlu pendataan secara rinci dan harus ditatausahakan dengan baik. Jika tidak dikelola dengan benar dapat menimbulkan sengketa, contohnya dimana Rumah Negara yang seharusnya kembali ke negara setelah penghuninya sudah di luar atau selesai kedinasannya, tetapi masih berkeinginan menempatinya bahkan memilikinya. Dalam penyelesaian sengketa Rumah Negara bisa menempuh jalur pengadilan ataupun melalui jalur di luar pengadilan, yakni dengan mediasi. Selain itu, terkait pengalihan status Rumah Negara perlu mendasarinya dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara. Sekarang bagaimana sebaiknya pengelolaan Rumah Negara ini agar tidak terjadi lagi sengketa yang berkepanjangan seperti yang telah terjadi? Salah satunya perlu diperketat persyaratan pengalihan hak dan status Rumah Negara khususnya Golongan III, bisa melalui penegasan kebijakan, pengawasan kepengurusan, sampai penertiban di lapangan. Di luar itu, mari kita bersama-sama secara dewasa dengan akal sehat menyetarakan diri sekaligus melihatnya baik dari sudut pandang internal maupun eksternal, Rumah Negara itu sebenarnya untuk siapa? (Teks : Redaksi)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id


3

berita utama

SIMPONI

Wujudkan Penatausahaan Rumah Negara Golongan III Pembangunan nasional yang dilakukan selama ini untuk meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4

P

erumahan yang layak, sehat, aman, serasi, dan ter atur merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan Pegawai Negeri dan Pejabat Pe merintah atau Pejabat Negara. Untuk membangkitkan semangat dan kegairahan kerja bagi Pegawai Negeri, disamping gaji dan tunjangan lainnya Pemerintah memberikan fasilitas berupa rumah. Rumah ini diberikan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Pemerintah dan Pejabat Negara selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara dalam menunjang tugas pokok dan fungsi. Apabila Pegawai Negeri, Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara sudah tidak berstatus atau tidak lagi menjabat Pegawai Negeri, Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara maka Rumah Negara harus dikembalikan kepada negara. Pengelolaan rumah negara berawal dari Pemerintahan Hin dia Belanda dengan terbitnya Burgerlijke Woning Regeling (BWR) Staatsblad 1934 Nomor 147 sebagaimana telah bebera pa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1949 Nomor 338 yang

berita utama mengatur tentang perumahan bagi pegawai negeri, dan UndangUndang Nomor 72 Tahun 1957 Tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang. Rumah negara merupakan bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan atau pegawai negeri. Rumah Negara Golongan I adalah rumah negara yang di pergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. Contoh Rumah

Negara Golongan I antara lain, Rumah Jabatan Menteri, Rumah Jabatan Kapolri, Rumah Penjaga Pintu Kereta Api, Rumah Penjaga Sekolah, Rumah Penjaga Pintu Air, Rumah Perawat di lingkungan Rumah Sakit. Rumah Negara Golongan II adalah rumah negara yang mem punyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara, seperti Komplek Setneg di Pondok Kacang Tangerang, Komplek Kementerian Hukum dan HAM di Tangerang. Sementara, Rumah Negara Golongan III yaitu rumah negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya, seperti Komplek Setneg di Cisauk Tangerang, Komplek BMKG di Pondok Aren, Tangerang. Penetapan status Golongan Rumah Negara Untuk menentukan golongan Rumah Negara dilakukan penetapan status Rumah Negara sebagai Rumah Negara Golongan I, Go longan II dan Golongan III. Pimpinan Instansi bersangkutan menetapkan status Rumah Negara dengan surat keputusan kedalam Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II. Menteri PUPR dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya menetapkan status Rumah Negara Golongan III berdasarkan usul pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dari Pimpinan Instansi yang bersangkutan. Rumah Negara Golongan II dapat ditetapkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan I untuk memenuhi rumah jabatan. Rumah Negara yang mempunyai fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu kantor instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan udara, pe labuhan laut dan laboratorium/balai penelitian ditetapkan men jadi Rumah Negara Golongan I. Penetapan status Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II yang berupa Satuan Rumah Susun dilakukan untuk satu Blok Rumah Susun. Penghunian Rumah Negara Penghunian Rumah Negara hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri. Untuk dapat menghuni Rumah Negara bagi Pejabat atau Pegawai Negeri harus memiliki Surat Izin Penghunian (SIP). Penunjukan penghuni Rumah Negara Golongan II berpedoman kepada kriteria penilaian faktor kedinasan dan faktor sosial pejabat atau pegawai negeri yang bersangkutan (masa kerja, pangkat, jabatan, pendidikan, DP3). Hak penghunian Rumah Negara mulai berlaku tanggal dite tapkannya sebagaimana tercantum dalam keputusan penunjukan penghunian Rumah Negara dan berakhir pada waktu penghuni yang bersangkutan tidak berhak lagi menempati Rumah Negara. Penghuni Rumah Negara Golongan II yang berhenti karena pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat tanpa menerima hak pensiun, meninggal dunia, dan mutasi ke daerah, izin penghuniannya dicabut dan yang bersangkutan wajib mengosongkan Rumah Negara yang dihuninya selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterima keputusan pencabutan izin penghunian. Penghuni Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II wajib membayar sewa Rumah Negara, penetapan be sar sewa berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan


5

berita utama pengalihan hak rumah negara paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak rumah tersebut menjadi Rumah Negara Go longan III dengan ketentuan, karena kelalaian mengajukan permohonan tersebut, kepada penghuni dikenakan sanksi membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 7. Untuk rumah negara yang berbentuk rumah susun, sudah mempunyai perhimpunan penghuni yang ditetapkan pim pinan instansi.

Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara. Pengalihan Status Rumah Negara Rumah Negara yang dapat dialihkan statusnya hanya Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III. Rumah Negara Golongan II yang tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai Mess/Asrama Sipil dan ABRI, Rumah Negara yang mempunyai fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu kantor instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan laboratorium/balai penelitian, Rumah Negara Golongan II dapat ditetapkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan I untuk memenuhi kebutuhan Rumah Jabatan, Rumah Negara Golongan I dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negara Golongan II karena adanya perubahan organisasi dan/atau sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana yang diitetapkan semula. Persyaratan pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Golongan III 1. Umur Rumah Negara paling singkat 10 tahun sejak dimiliki oleh negara atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya seba gai Rumah Negara. 2. Status hak atas tanahnya sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. 3. Rumah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa berdasarkan surat pernyataan dari instansi yang bersangkutan. 4. Penghuninya telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Ne geri paling singkat 10 (sepuluh) tahun. 5. Penghuni rumah memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah dan suami atau istri yang bersangkutan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. 6. Penghuni menyatakan bersedia mengajukan permohonan

6

Tata Cara Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Golongan III Pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dilakukan berdasarkan permohonan peng huni. Penghuni mengajukan usul pengalihan status Rumah Nega ra kepada Pejabat Eselon I atau Pejabat yang ditunjuk. Pejabat Eselon I atau Pejabat yang ditunjuk melakukan kajian terhadap usul pengalihan status Rumah Negara dengan memperhatikan statistik Rumah Negara yang ada, jumlah Rumah Negara, analisis kebutuhan Rumah Negara. Selain itu, Pejabat Eselon I atau Pejabat yang ditunjuk me nyampaikan hasil kajian kepada Pimpinan Instansi dengan me lampirkan dokumen salinan keputusan Penetapan Status Rumah Negara Golongan II, salinan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan II, surat Keterangan Status Kepegawaian terakhir pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Golongan II dari instansi yang bersangkutan, gambar legger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi. Pimpinan Instansi memberikan persetujuan secara tertulis atas usul pengalihan status Rumah Negara. Dalam hal Pimpinan Instansi menolak usul pengalihan status Rumah Negara, maka penolakan tersebut disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dengan disertai alasan penolakan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) cq. Dirjen Cipta Karya melakukan kajian sesuai dengan persyaratan. Apabila ditolak maka Menteri PUPR cq. Dirjen Cipta Karya menyampaikan penolakan kepada Pimpinan Instansi dengan disertai alasan pe nolakan. Sedangkan jika disetujui maka Menteri PURP cq. Dirjen Cipta Karya menetapkan status Rumah Negara Golongan II men jadi Rumah Negara Golongan III. Menteri PUPR cq. Dirjen. Cipta Karya menyampaikan daftar Rumah Negara Golongan III sebagai Barang Milik Negara yang berada dalam lingkup wewenangnya kepada Menteri Keuangan. Pimpinan Instansi yang bersangkutan menerbitkan keputusan penghapusan dari daftar pengguna barang untuk disampaikan kepada Menteri PUPR dan Menteri Keuangan. Pengalihan Hak Rumah Negara Rumah Negara yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Negara Golongan III. Penghuni Rumah Negara yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak harus memenuhi syarat-syarat: 1. Pegawai Negeri 2. Pensiunan Pegawai Negeri 3. Janda/Duda Pegawai Negeri 4. Janda/Duda Pahlawan, yang suami/isterinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku 5. Pejabat Negara atau Janda/Duda Pejabat Negara

berita utama 6. Apabila penghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud ter sebut diatas meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan. Pengalihan hak Rumah Negara Golongan III dilakukan dengan cara sewa beli dengan harga jual sebesar 50 % dari nilai bangunan dan tanah, pembayaran dilaksanakan secara angsuran dengan uang muka sebesar 5 %, dan sisanya diangsur dalam jangka waktu paling cepat 5 tahun dan paling lambat 20 tahun sejak perjanjian sewa beli ditandatangani. Pembinaan dan Pengawasan Teknis Rumah Negara Pembinaan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilakukan oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan dan Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh Menteri PUPR cq. Direktur Jenderal Cipta Karya dan berdasarkan Pedoman Kriteria dan Standar Teknis yang ditetapkan oleh Menteri PUPR. Pengawasan teknis dilaksanakan dengan melakukan penga wasan terhadap penerapan pedoman teknis ini untuk terwujudnya ketertiban dan daya guna pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, dan pengalihan hak atas Rumah Negara dapat terlaksana dengan baik. Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan Ru mah Negara dilaksanakan Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR untuk tingkat nasional dan wilayah DKI Jakarta, Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi Rumah Negara untuk wilayah provinsi, di luar DKI Jakarta. Menteri Keuangan selaku pengelola barang menetapkan kebijakan umum penge lolaan barang milik negara. Sampai dengan saat ini bersama-sama dengan Kementerian Keuangan masih mengupayakan Penetapan Status Penggunaan dan izin Penjualan/Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan III terhadap 602 unit rumah (saat ini sudah berkembang menjadi 633 unit) yang telah diajukan serta melakukan rekonsiliasi data dengan berbagai kementerian untuk memenuhi persyaratan data sesuai dengan PMK 138 dan PMK 246 termasuk dengan satminkal untuk internal Kementerian PUPR. Di sisi lain, masalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rumah Negara Golongan III, perubahan sistem pembayaran sewa atau sewa-beli, dan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) memerlukan langkah-langkah yang efisien agar PNBP tersebut dapat ditatausahakan secara optimal. Perkembangan peraturan yang melimpahkan penatausahaan piutang Rumah Negara Golongan III dari semula Kementerian PUPR cq. Direktorat Jenderal Cipta Karya belum disertai dengan penyesuaian mekanisme untuk menjangkau dokumen sumber. Hal ini menyebabkan laporan keuangan Kementerian PUPR tidak balance. Dalam penerbitan SKTL, proses konfirmasi kebenaran setoran piutang ke KPPN memerlukan waktu lama serta banyaknya berkas dengan usia dokumen yang sudah tua. Direktorat Bina Penataan Bangunan menempuh beberapa upaya untuk menatausahakan piutang Rumah Negara Golongan III, antara lain bekerjasama dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dalam rangka memfasilitasi pengelolaan PNBP melalui Sistem Pembayaran PBNP Online (Simponi) untuk angsuran sewa atau sewa beli Rumah Negara Golongan III, dan bekerjasama dengan Perbankan dalam rangka implementasi SIMPONI tersebut.

Rumah Negara telah menjadi perhatian utama BPK terkait pencatatan Rumah Negara Golongan III dan PNBP yang me nyertainya. Sampai saat ini banyak Rumah Negara Golongan III yang pencatatannya masih berada di Kementerian/Lembaga yang seharusnya tercatat di Kementerian PUPR cq. Ditjen Cipta Karya. Selain itu, pencatatan Rumah Negara Golongan III masih belum disertai dengan pencatatan status tanahnya. Direktorat Bina Penataan Bangunan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal pena tausahaan BMN berupa Rumah Negara Golongan III berkaitan dengan serah terima aset serta pencatatannya dalam SIMAK BMN. Pada saat ini perlu dilakukan upaya pengawasan dan penertiban pendataan Rumah Negara Golongan III, beberapa contoh masalah yang ditemui di lapangan antara lain: 1. Banyak penghuni yang sudah melewati batas waktu 20 tahun yang belum melunasi sewa beli Rumah Negara Golongan III; 2. Penghuni belum melakukan perjanjian jual beli walaupun sudah menempati lebih dari 20 tahun bahkan ada yang lebih dari 30 tahun, sementara rumah tersebut telah dihuni oleh ahli waris mereka; 3. Rumah sudah dialihkan ke pihak lain (walaupun belum ada pelepasan hak); 4. Rumah beralih fungsi, direnovasi tanpa izin dll; 5. Ada PNS yang memiliki Rumah Negara Golongan III lebih dari 1 unit. Sesuai amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Direktur Jenderal Cipta Karya sebagai pelaksanaan tugas pembantuan menunjuk seluruh Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara, untuk melakukan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III masing-masing untuk rumah yang berada dalam lingkungan wewenangnya, dengan ketentuan bahwa setiap pengalihan hak yang dilakukan harus terlebih dahulu memperoleh pertimbangan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (sekarang Direktorat Bina Penataan Bangunan). Pada saat ini, ada beberapa provinsi yang telah menunjuk


7

berita utama tim dan ada pula yang belum menunjuk pejabat/staf yang ber tanggungjawab dalam penatausahaan Rumah Negara Golo ngan III. Oleh karena itu, mempertimbangkan banyaknya proses administrasi dan permasalahan yang semakin kompleks, akan dibentuk Tim Penatausahaan Rumah Negara Golongan III pada masing-masing Provinsi yang bertugas membantu dan ber koordinasi dengan Dinas PU/Dinas Teknis Provinsi untuk Pe ngelolaan Rumah Negara Golongan III. Tim terdiri dari Ketua Tim, Unit Operasional, Unit Administrasi, dan Unit Pembukuan. Sementara, kegiatan pencatatan/inventarisasi rumah negara baik yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan rumah susun beserta atau tidak beserta tanahnya yang dilaksanakan untuk tertib administrasi kekayaan negara. Pimpinan Instansi wajib melaksanakan pendaftaran rumah negara kepada Menteri PUPR dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya dengan tujuan untuk mengetahui status dan penggunaan rumah Negara, mengetahui jumlah secara tepat dan rinci jumlah aset berupa rumah Negara, menyusun program kebutuhan pembangunan rumah Negara, mengetahui besarnya pemasukan keuangan kepada negara dari hasil sewa dan pengalihan hak rumah negara, menyusun rencana biaya pemeliharaan dan perawatan. Setiap pimpinan instansi wajib menetapkan status rumah negara yang berada di bawah kewenangannya menjadi Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II. Penetapan status Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum, rumah negara yang mempunyai fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu kantor instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan laboratorium/balai penelitian dite tapkan menjadi Rumah Negara Golongan I. Dinamika pengaturan nasional yang mengatur rumah ne gara semakin berkembang. Hal tersebut ditandai dengan pem berlakuan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Per bendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dinamika tersebut mengharuskan dilakukannya penyesuai an terhadap dua hal, yaitu peraturan pelaksanaan pengelolaan, dan juga penyesuaian pada aspek kelembagaan dan organisasi pengelolaan. Peningkatan kualitas pembinaan penatausahaan dan pengelolaan rumah negara menjadi sangat penting dan mendesak, bukan hanya karena adanya dinamika perubahan pengaturan, tetapi terlebih karena terkait dengan layanan yang harus diberikan kepada masyarakat, dalam hal ini adalah para penghuni Rumah Negara Golongan III. Beberapa permasalahan yang sering dijumpai akhir-akhir ini dalam proses Pengelolaan Rumah Negara Golongan III di seluruh Indonesia yakni, pertama, kurangnya koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Dinas Pekerjaan Umum/Teknis Provinsi yang membidangi pengelolaan Rumah Negara Golongan III dikarenakan belum dipahaminya tugas dan fungsi secara baik oleh aparat yang me laksanakannya. Kedua, belum lancarnya proses kegiatan pengelolaan rumah negara yang dialihkan status dan haknya, terutama di daerah, akibat adanya berbagai perubahan peraturan, ketiga, ketidakselarasan persepsi mengenai teknis administrasi pengelolaan rumah negara yang mempengaruhi mutu layanan rumah Negara. Keempat, tidak tersedianya pencatatan arsip yang tertib, bah

8

kan sebagian tidak tercatat, kelima, adanya sistem pembayaran untuk sewa maupun sewa beli Rumah Negara Golongan III secara digital atau online dengan sistem SIMPONI yang akan diterapkan mulai awal tahun 2016. Keenam, belum tertibnya pencatatan PNBP, karena adanya pelimpahan pengelolaan PNBP Rumah Negara Golongan III dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian PUPR, ketujuh, banyak Rumah Negara Golongan III telah “jatuh tempo” atau melewati batas waktu pembelian (5 – 20 tahun) belum melunasi, mengalihkan ke pihak lain maupun berubah fungsinya menjadi bengkel dan lain-lain. Dapat menyerap pengetahuan yang baik sehingga perma salahan-permasalahan di atas dapat segera terselesaikan dengan cara peningkatan kualitas pembinaan penatausahaan dan pe ngelolaan Rumah Negara, peningkatan pemahaman, kesadaran dan kemampuan petugas pelaksana pengelolaan Rumah Negara untuk meningkatkan kompetensi dalam menunjang layanan yang akan diberikan. Sistem Informasi Rumah Negara (SIMPONI) Untuk membangkitkan semangat dan kegairahan kerja bagi Pegawai Negeri, disamping gaji dan tunjangan lainnya Pemerintah memberikan fasilitas berupa rumah. Rumah ini diberikan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Pemerintah dan Pejabat Negara selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Pemerintah, atau Pejabat Negara dalam menunjang tugas pokok dan fungsi. Dan apabila Pegawai Negeri, Pejabat Pe merintah atau Pejabat Negara sudah tidak berstatus atau tidak lagi menjabat Pegawai Negeri, Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara maka Rumah Negara harus dikembalikan kepada Negara. SIMPONI merupakan sebuah sistem pengelolaan PNBP ber

berita utama basis online yang dikelola oleh Direktrat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Mulai tahun 2016, segala penyetoran PNBP termasuk penyetoran sewa dan sewa beli Rumah Negara Golongan III diharuskan menggunakan SIMPONI dan tidak lagi menggunakan sistem manual dimana penghuni melakukan penyetoran melalui teller bank atau pos persepsi menggunakan SSBP (Surat Setoran Bukan pajak), melainkan menggunakan kode billing yang diperoleh dari SIMPONI. Terdapat beberapa perbedaan antara penyetoran PNBP mengunakan sistem manual dengan sistem online, diantaranya penghuni tidak lagi melakukan pembayaran menggunakan SSBP, melainkan menggunakan kode billing yang diperoleh dari sistem SIMPONI (selanjutnya akan dijelaskan di belakang). Untuk lokasi penyetorannya sendiri, penghuni hanya dapat melakukan penyetoran melalui teller bank/pos persepsi. Dengan adanya Simponi penyetoran dapat dilakukan secara lebih fleksibel, karena selain melalui teller, pembayaran juga dapat dilakukan melalui ATM, mesin EDC, maupun internet banking. Sistem online ini tentunya memeiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan sistem manual. Selain memberikan kemu dahan dan fleksibilitas melalui beberapa alternatif saluran pem bayaran dan penyetoran PNBP, SIMPONI juga dapat menghindari tau meminimalisir kemungkinan terjadinya human error dalam perekaman data terkait pembayaran dan penyetoran PNBP.

Status dan realisasi pembayaran dan penyetoran PNBP juga dapat dengan mudah dipantau melalui SIMPONI, karena segala transaksi yang dilakukan akan terekam dan tersimpan. Bagaimana cara pembayaran sewa dan sewa beli Rumah Negara melalui SIMPONI? Penghuni Rumah Negara cukup datang ke Loket Rumah Negara yang ada di kantor PIP2B atau Kantor Dinas PU (untuk penghuni di luar wilayah Jabodetabek) dan Loket Rumah Negara yang ada di Direktorat Bina Penataan Bangunan (untuk penghuni di wilayah Jabodetabek). Disana penghuni da pat meminta kode billing pada petugas loket, untuk kemudian melakukan penyetoran melalui teller bank/ pos persepsi, ATM, mesin EDC, maupun Internet Banking. Ketika penyetoran berhasil dilakukan, bank/pos persepsi akan menerbitkan BPN (bukti pe neriman Negara) yang didalamnya tercantum NTPN (nomor transaksi penerimaan neraga) dan NTB (nomor transaksi bank) atau NTP (nomor transaksi pos). Bukti Penerimaan Negara tersebut kemudian disampaikan kembali ke petugas rumah Negara untuk disimpan. Dengan adanya SIMPONI diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembinaan penatausahaan dan pengelolaan Rumah Negara, peningkatan pemahaman, kesadaran dan kemampuan petugas pelaksana pengelolaan Rumah Negara untuk mening katkan kompetensi dalam menunjang layanan yang akan dibe rikan. (Teks : desi/bns)


9

liputan khusus

Cipta Karya Dukung Terwujudnya World Heritage City Indonesia memiliki banyak aset pusaka berharga yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Perlindungan dan konservasi aset tersebut membutuhkan dukungan penuh tidak hanya dari pemangku kepentingan, tetapi juga peran aktif masyarakat.

10

D

alam rangka memaksimalkan potensi pusaka di Indonesia, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggagas Program Penataan dan Peles tarian Kota Pusaka (P3KP).Program ini merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam melaksanakan amanat No.11 hukum / 2010 tentang Heritage dan UU No.28 / 2002 tentang Bangunan. Program ini dilaksanakan dengan menghimpun kota pusaka yang ada di Indonesia, yaitu kota yang memiliki bangunan cagar budaya dengan nilai yang signifikan untuk kota tersebut. Saat ini, terdapat 45 kota yang sudah menjadi anggota P3KP dan dibagi menjadi empat kelompok regional di seluruh Indonesia. Sebagai upaya pengembangan kota pusaka potensial secara fisik, sosial, dan ekonomi terintegratif, maka diselenggarakanlah Heritage International Workshop di Werdhapura, Denpasar, mulai dari tanggal 9 sampai 13 Mei 2016.

liputan khusus

Acara ini digelar atas kerjasama Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan Institut Internasional untuk Studi Asia (IIAS), Leiden University, yang bertujuan untuk mendukung kota pusaka di Indonesia sebagai calon daftar Warisan Dunia UNESCO. Agenda lokakarya mencakup berbagai isu menarik yang berkaitan dengan aset warisan berwujud dan tidak berwujud yang nantinya dapat dicantumkan ke dalam daftar UNESCO tersebut. Kota Pusaka di Indonesia baik yang berasal dari peninggalan kolonial maupun warisan asli, merupakan identitas bangsa di mata dunia. “Melalui program P3KP ini, kami berusaha menjaga keber lanjutan pengelolaan dan pendayagunaan kota pusaka le wat penyusunan action plan dan master plan, demi meraih world heritage city,” tutur Dwityo A. Soeranto selaku Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya saat membuka acara Heritage International Workshop. Sementara, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta, berkesem patan hadir dan memberikan sambutan dalam acara ini. Ketut menjelaskan, saat ini aset warisan budaya yang diakui oleh UNESCO di Provinsi Bali adalah sistem Subak yang berada di Jatiluwih, Tabanan. “Kami berharap dengan menjadi bagian daftar Warisan Dunia UNESCO dapat mengangkat sektor budaya, sosial, dan terutama ekonomi daerah,” ungkapnya. Mengelola sebuah kota pusaka memerlukan komitmen yang kuat, kolaborasi antar pemangku kepentingan pusat dan daerah di Indonesia. Saat ini, ada beberapa pusaka di Indonesia telah terdaftar sebagai warisan UNESCO, yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, Hutan Tropis di Pulau Sumatera, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Komodo, serta sistem Subak di Bali.

Namun, ada banyak warisan yang unik dan berharga lainnya yang berpotensi dipromosikan dalam daftar Warisan Dunia UNESCO. Materi yang disampaikan dalam acara ini meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan kota pusaka baik dari nasional maupun internasional, sekaligus berbagi wawasan dan pelatihan oleh narasumber yang berasal dari beberapa negara, antara lain Cor Dijkgraaf (AIM, Belanda), Ester van Steekelenburg (Urban Discovery), Laurence Loh (Arkitel LLA, Malaysia), Bernards Allens Zako (UNESCO), Paul Rabe (IIAS) dan Laretna T. Adisakti (UGM). Salah satu narasumber Cor Dijkgraaf menambahkan, Kota pusaka ini memiliki fungsi budaya dan sosial sebagai bentuk keunikan dari suatu kota, sekaligus fungsi ekonomi sebagai bentuk acuan pengembangan ekonomi. Kegiatan ini juga turut mengundang peserta dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Bappeda dari 11 Kabupaten/Kota, serta para ahli di bidang permukiman. (Teks : Randal Bali/Kompuck)


11

liputan khusus

Kementerian PUPR Siap Dukung Kota Banda Aceh Menjadi Kota Pusaka

Sebagai salah satu rangkaian kegiatan memperingati hari jadi Kota Banda Aceh yang ke-811, Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) melaksanakan Seminar Internasional dalam rangka mewujudkan “Kutaraja Menuju Kota Pusaka Warisan Dunia” di Kota Banda Aceh, Selasa (10/05/2016).

M

enteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengatakan, Kota Pusaka adalah kota yang di dalamnya terdapat kawasan cagar budaya dan/atau bangunan cagar budaya yang memiliki nilai-nilai penting bagi kota, menempatkan penerapan kegiatan penataan dan pelestarian pusaka sebagai strategi utama pengembangan kotanya. “Kementerian PUPR siap mendukung Kota Banda Aceh dalam membangun berbagai infrastruktur yang diperlukan, diantaranya membangun kembali situs cagar budaya Gampong Pande sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan Kesultanan Aceh,” ungkap Taufik. Sementara itu, Walikota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menjelaskan dengan memiliki sejarah yang bernilai, kekuatan nilai pusaka alam serta pusaka budaya yang terpelihara akan mampu mengantarkan Kota Banda Aceh menjadi kota pusaka warisan dunia dengan pengakuan badan dunia UNESCO. “Pemerintah telah menunjukkan keseriusan itu dengan telah melakukan pengembangan dan penataan kawasan kota tua yang terintegrasi dengan wisata pinggiran sungai, dan revitalisasi kawasan strategis untuk melestarikan peninggalan cagar budaya,” tutur Illiza.

12

Masih dalam seminar internasional JKPI menghadirkan dua pemateri internasional yaitu Sekjen Union of Municipality of Turkey, Hayrettin Gunngor dan Wakil Wali Kota Higashimatsushima, Morio Furuyama. Gunngor berbicara mengenai hubungan Aceh dan Turki, sedangkan Furuyama berbicara mengenai tsunami dan mitigasi bencana di Jepang. Selain itu, seminar juga menghadirkan Sekjen Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Taufik Widjoyono. “Dengan segala pusaka alam dan budaya yang dimiliki Banda Aceh, kami yakin mengantarkan Kota Banda Aceh sebagai kota pusaka warisan dunia dan mendapat pengakuan dari Unesco,” sebut Illiza. Sementara itu, dari ajang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) JKPI yang berlangsung, Selasa (10/5) siang di Museum Rumoh Aceh, Banda Aceh. Forum JKPI memutuskan Halmahera Barat, Siak, Sabang dan Pasarawan sebagai anggota baru JKPI, yang ditandai penyerahan Surat keterangan (SK) anggota. Rakernas itu menghasil sejumlah rekomendasi, diantaranya meningkatkan kerjasama antar anggota dalam mempromosikan pelestarian pusaka Indoensia, serta mendata aset pusaka di Indonesia.

liputan khusus Peserta juga merekomendasikan agar adanya Master Plan penataan kawasan cagar budaya/pusaka. Serta tersedia Dana Alokasi Khusus Cagar Budaya yang diperuntukkan untuk pemu garan dan pemeliharaan situs-situs cagar Budaya. Lestarikan Kota Pusaka, Ditjen Cipta Karya Dukung JKPI ke-5 di Aceh Kota Banda Aceh atau yang pernah dikenal dengan sebutan Koetaraja terpilih sebagai kota untuk melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) yang ke-5. Pelaksanaan Rakernas ditandai dengan dibukanya kegiatan Pameran JKPI di lapangan Blangpadang, Banda Aceh. Pameran JKPI ke-5 yang dilaksanakan pada Sabtu (7/05/2016) diramaikan oleh kehadiran stand pameran dari berbagai provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia, Kementerian, pusat layanan publik, investasi dan promosi daerah, industri kreatif, pro duksi unggulan, pariwisata dan budaya dari seluruh kabupaten/ kota. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat me lalui Ditjen Cipta Karya turut berpartisipasi dengan mendirikan stand pameran yang berisi tentang program-program Kota Pusaka yang telah dilaksanakan. Kegiatan pameran ini juga dimeriahkan dengan kegiatan pentas seni JKPI, seminar internasional, Rakernas JKPI serta jelajah kota pusaka. Pameran JKPI dibuka oleh Walikota Banda Aceh, Illiza Sa’dudin Jamal dan turut dihadiri oleh Direktur Eksekutif JKPI Nanang Asparinal. Pameran yang mengambil tema Koetaraja Menuju Kota Warisan Budaya merupakan langkah mewujudkan dan meles tarikan Koetaraja untuk menuju kota yang akan diakui oleh dunia sebagai salah satu Kota Pusaka. Illiza mengatakan, terpilihnya Kota Banda Aceh sebagai Ketua Presidium JKPI sekaligus melaksanakan rangkaian Rakernas, meru pakan kado terindah bagi warga Kota Banda Aceh yang sedang memeriahkan hari jadi Kota Banda Aceh yang ke-811. Banda Aceh yang menjadi pusat peradaban, penyebaran agama Islam, dan memiliki hubungan dagang internasional dinilai layak menjadi

kota pusaka. Kota pusaka dapat digambarkan dengan kepemilikan sejarah yang bernilai, pusaka alam serta pusaka budaya. “JKPI adalah organisasi yang beranggotakan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki keanekaragaman pusaka alam dan pusaka budaya. Kota Banda Aceh yang sudah dideklarasikan sebagai Smart City, bukan hanya sebagai sebuah kota yang modern yang berbasis Information and Communicatin Center (ICT), tetapi Banda Aceh juga merupakan kota yang menghargai dan melestarikan peninggalan sejarah masa lalu,” tutur Illiza. JKPI didirikan pada tanggal 25 Oktober 2008 di Kota Solo, saat didirikan JKPI hanya beranggotakan 12 Pemerintah Kota termasuk Kota Banda Aceh. Saat ini JKPI sudah berjumlah 59 Pemerintah Kabupaten/Kota. Tujuan didirikan JPKI adalah untuk bersamasama melestarikan pusaka alam dan budaya sebagai modal dasar membangun masa depan, mengembangkan kerjasama diantara kota-kota yang memiliki pusaka alam dan pusaka budaya yang bernilai penting. (Teks : fb-dsm/randalaceh/bns/ari)


13

liputan khusus

Kementerian PUPR Dukung Pengembangan SPAM Regional di Provinsi Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melakukan Kesepakatan Bersama (KSB) untuk Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Regional Keburejo (Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo), SPAM Regional Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan), dan SPAM Regional Wosusokas (Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, dan Kabupaten Karanganyar) bersama Gubernur Jawa Tengah dan sembilan Bupati/Walikota terkait di Semarang, Jumat (20/05/2016).

S

esuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah me ningkatnya akses penduduk terhadap air minum layak sebesar 100% pada tingkat kebutuhan dasar di tahun 2019. Dorongan untuk percepatan pencapaian target tersebut menjadi tantangan besar yang dihadapi Indonesia, artinya pada tahun tersebut, seluruh masyarakat Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun kawasan perdesaan sudah memiliki akses 100% terhadap sumber air minum yang layak, baik yang diperoleh melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan. Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono mengungkapkan, pela yanan akses aman air minum nasional hingga tahun 2015 baru mencapai 70,97% sehingga masih terdapat gap sebesar 30% untuk mencapai target universal access pada tahun 2019, serta capaian pelayanan perkotaan sebesar 81,3% dan perdesaan sebesar 60,58%. Untuk mencapai target tersebut diperlukan sinergi yang kuat dari semua pihak termasuk dari sisi pendanaan. Kebutuhan pendanaan sektor air minum 2015-2019 adalah

14

sebesar Rp. 253,85 Triliun. Pemerintah pusat diharapkan dapat mengalokasikan dana APBN sebesar Rp. 52,09 Triliun dan selisih kebutuhan investasi diharapkan bersumber dari danaPemerintah Daerah (APBD) sebesar Rp. 119,29 Triliun serta di luar dana APBN dan APBD sebesar Rp. 82,46 Triliun. Menurut Andreas, salah satu kendala dalam penyediaan air minum adalah tidak meratanya ketersediaan air baku yang cukup di kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan di daerahnya sendiri beberapa tahun mendatang. Sementara di beberapa wila yah lain memiliki potensi air baku yang cukup. Oleh karenanya, diperlukan kerjasama antardaerah untuk membangun sistem air minum yang memanfaatkan sumber air baku dan digunakan secara bersama. Salah satu program prioritas

liputan khusus

nasional bidang air minum saat ini adalah pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, yaitu terbangunnya 31 SPAM Regional di seluruh Indonesia pada tahun 2019. Sehingga pelaksanaan SPAM Regional memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan pioneer dalam pengembangan SPAM regional. Sejak tahun 2011, Provinsi Jawa Tengah telah mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk mem bangun 8 (delapan) SPAM regional di wilayahnya. “Alokasi dana APBN untuk SPAM Regional Keburejo adalah sebesar Rp. 229 Miliar untuk unit air baku dan Rp. 443 Miliar untuk unit produksi. SPAM Regional Petanglong membutuhkan Rp. 57 Miliar untuk pembangunan unit air baku dan Rp. 413 Miliar untuk unit produksi. Sedangkan kebutuhan pendanaan APBN untuk SPAM Regional Wosusokas adalah sebesar Rp. 218 Miliar untuk unit air baku dan Rp. 546 Miliar untuk unit produksi. SPAM Regional Keburejo dan Petanglong diharapkan dapat mulai beroperasi pada

tahun 2018, dengan penerima manfaat SPAM Regional Keburejo sebanyak 240.000 jiwa dan SPAM Regional Petanglong 340.000 jiwa. Sedangkan SPAM Regional Wosusokas direncanakan dapat beroperasi pada tahun 2019, dengan penerima manfaat sebanyak 580.000 jiwa,” jelas Andreas. Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meng harapkan, kerjasama ini dapat menyelesaikan masalah air minum di Provinsi Jawa Tengah dan mengedepankan kepentingan ber sama sehingga dapat berkolaborasi untuk mencapai kualitas yang lebih baik. “Setelah KSB ini, kita dapat melakukan Perjanjian Kerjasama lebih detail sehingga dapat cepat melayani kebutuhan masyarakat akan air minum,” tutur Ganjar. Usai penandatanganan KSB, Dirjen Cipta Karya didampi ngi Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Dwityo A. Soeranto berkesempatan mengunjungi Rumah Pompa dan Kolam Re tensi serta Penataan Kawasan Wisata Waduk Jatibarang di Semarang. (Teks : tata-Randal Jateng/bns)


15

liputan khusus

Cipta Karya Kerjasama dengan Australia Bangun Pipa Limbah Raksasa Senilai Rp 1,9 Triliun Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan serah terima Dokumen DED Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Jaringan Air Limbah Kota Makassar, Palembang, dan Cimahi senilai US$ 146,47 atau Rp 1,904 triliun, Selasa( 24/05/2016) di Gedung Cipta Karya Kementerian PUPR. Dimana penyusunan dokumen tersebut didanai oleh Pemerintah Australia melalui Progam Indonesia Infrastruktur Initiative atau yang biasa dikenal dengan IndII.

16

K

ementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun jaringan pipa sanitasi raksasa di sejumlah kota di Indonesia. Dalam waktu dekat, dua kota yakni Makassar dan Palembang bakal jadi pertama yang ditangani. “Program ini adalah untuk membangun saluran limbah dan instalasi pengolahan limbah skala kota. Jadi nanti akan dibangun pipa-pipa raksasa di bawah tanah untuk saluran limbah,” ujar Direktur Pengembangan PLP Dodi Krispratmadi. Menurut Dodi, pembangunan jaringan saluran limbah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Palembang dan Makassar tersebut biaya tidak sepenuhnya disediakan oleh Pemerintah. Dodi menyebutkan, untuk yang di Palembang se besar US$ 70,77 juta (Rp 920 miliar) akan dipenuhi dari kombinasi sejumlah US$ 28,97 juta dari hibah Pemerintah Autralia, US$ 23,5 juta dari APBN dan US$ 18,3 juta dari APBD. Dana sebesar itu akan dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi pembangunan saluran air limbah dan IPAL termasuk pematangan lahan. “Pelaksanaan konstruksi IPAL dan Jaringan Air Limbah Kota

liputan khusus Palembang akan dimulai triwulan pertama tahun 2017,” jelas Dodi. Lewat program ini, Pemerintah ingin meningkatkan akses ma syarakat terhadap sanitasi yang merupakan salah satu komponen utama dalam rangka penyediaan lingkungan pemukiman sehat dan layak bagi masyarakat. Dodi mengatakan, program ini sejalan dengan program 100-0-100 yang salah satunya adalah menyediakan 100% akses masyarakat terhadap sanitasi. “Programnya akan dikerjakan mulai tahun 2017 dimulai dengan pematangan lahan, barus disambung dengan pemasangan jaringan air limbah dan IPAL-nya,” sambung dia. Lanjut Dodi, untuk kota Makassar akan menggunakan sumber pendanaan dari kombinasi Pinjaman Asian Development Bank (ADB), APBN dan APBD. Total kebutuhan dana adalah US$ 75,7 juta (Rp 984,1 miliar) yang akan didanai sejumlah US$ 40,6 juta dari Pinjaman ADB, US$ 22,5 juta dari APBN dan US$ 12,6 juta dari APBD.

Pada 2012, tiga dari delapan kota tersebut dipilih untuk dilanjutkan dengan penyusunan Detail Engineering Design (DEd) IPAL dan Jaringan serta pendampingan penyusunan dokumen AMDAL yaitu, Makassar, Palembang, dan Cimahi.

Dodi menambahkan, pelaksanaan konstruksi IPAL dan jaringan air limbah Kota Makassar, akan dimulai pada triwulan ke dua tahun 2017. Sementara pekerjaan pematangan lahan yang merupakan bagian dari kontribusi Pemerintah Makassar akan dilaksanakan mulai triwulan ketiga tahun 2016. Perlu diketahui, pembangunan jaingan saluran limbah raksasa dan IPAL ini merupakan tindak lanjut atas kerjasama Indonesia dan Australia yang sudah terjalin sebelumnya dalam rangka menyusun masterplan pengolahan air limbah untuk 8 kota di Indonesia yang telah dimulai pada tahun 2010. Delapan kota tersebut meliputi Batam, Palembang, Pekanbaru, Bandar Lampung, Cimahi, Bogor, Surabaya, dan Makassar. Pada 2012, tiga dari delapan kota tersebut dipilih untuk dilan jutkan dengan penyusunan Detail Engineering Design (DEd) IPAL dan Jaringan serta pendampingan penyusunan dokumen AMDAL yaitu, Makassar, Palembang, dan Cimahi. Sementara itu, Minister Counsellor for Economic, Infrastructure and governance, Department of Foreign Affairs and trade (DFAT) Australia, Steven Barraclough mengungkapkan, tujuan Pemerintah Australia memberikan dukungan ini adalah untuk membangun fasilitas yang memadai dan sehat serta untuk membuka lapangan kerja dan lapangan usaha yang lebih baik. Ini salah satu contoh program yang bisa dibilang konkret.

“Diharapkan kedepannya kerjasama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya dan pemerintah Australia melalui Indii dapat terus terjalin terutama dalam mendukung upaya pencapaian universal access di tahun 2019 dimana ditargetkan agar 100% masyarakat indonesia memiliki akses terhadap prasarana air limbah di akhir Tahun 2019. Khusus untuk pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota dimana saat ini baru ada 16 kabupaten/kota yang terlayani dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Skala Kota tersebut diharapkan kerjasama dengan IndII dapat menambah jumlah kab/kota yang terlayani dengan sistem terpusat skala kota,” tutup Dodi. (Teks : Kompuck)


17

info baru

Ditjen Cipta Karya Targetkan 10 Juta Sambungan Rumah Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ikut berpartisipasi dalam Pameran dan Konferensi Forum Air Minum dan Air Limbah (Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum/IWWEF) 2016, di Jakarta, Selasa (3/05/2016).

W

akil Presiden Jusuf Kalla yang didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumala hadir membuka acara tersebut. Pameran dan forum dilaksanakan oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) diikuti lebih dari 50 perusahaan di bidang Water utility yang akan memamerkan teknologi terkini. Bagi Perpamsi, IWWEF memiliki arti strategis menuju capaian yang lebih baik di sektor air minum dan air limbah terutama dalam mengejar target RPJMN 2015-2019 bidang Cipta Karya Kementerian PUPR, yaitu 100 % akses aman air minum, 0% permukiman kumuh dan 100 % akses sanitasi layak. IWWEF yang dilaksanakan untuk ke enam kalinya itu digelar selama tiga hari hingga 5 Mei 2016 di Jakarta Convention Center (JCC) dan mengangkat tema mengenai Watertech (teknologi air). Untuk konferensi akan digelar beberapa seminar seperti lokakarya program 10 juta Sambungan Rumah (SR), lokakarya air limbah, seminar teknologi air minum dan efisiensi energi, seminar teknologi informasi PDAM, seminar manajemen aset dan penurunan kehilangan air serta berbagai acara lomba foto dan lomba baca meter. Dalam lokarya program 10 juta SR, Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono mengungkapkan, dalam rangka percepatan pemenuhan target 100% akses aman air minum bagi masyarakat, Wakil Presiden RI memberikan arahan yang lebih konkrit, yaitu memperluas pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan dengan menyediakan kurang lebih 10 juta SR hingga tahun 2019. “Dalam rangka mewujudkan akselerasi pengembangan 10 Juta SR tersebut, Pemerintah Pusat akan mendukung penuh stakeholder terkait, khususnya Pemerintah Daerah serta operator penyedia layanan air minum, diantaranya PDAM,” tutur Andreas. Andreas menambahkan, untuk itu tantangan-tantangan pe ngem bangan SPAM seperti belum memadainya kapasitas kelem bagaan terkait penyelenggaraan SPAM dan belum opti

18

malnya potensi masyarakat dan dunia usaha tentunya perlu dihadapi bersama antara Pemerintah Daerah dan PDAM dengan dukungan Perpamsi. Salah satunya adalah meningkatkan dan mempertahankan kondisi PDAM yang sehat dengan kemampuan keuangan yang baik sehingga dapat secara mandiri memberikan pelayanan air minum yang andal kepada masyarakat. Sebagai dukungan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan PDAM, Pemerintah Pusat telah melaksanakan perce patan penyelesaian utang PDAM yang besarnya mencapai Rp. 4,24 Triliun. Program ini dilakukan melalui dua cara yaitu, hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimana selanjutnya menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dan pelunasan kewajiban pokok dan penghapusan kewajiban non pokok sampai dengan Rp. 10 Miliar. Sementara itu, Ketua Umum Perpamsi Rudie Kusmayadi mengatakan, IWWEF menjadi ajang mengkomunikasikan tentang pembebasan utang dan sosialisasi target 10 juta sambungan. “Target yang ditetapkan dalam RPJMN 2019 cukup berat, namun hal itu bukan sebuah kemustahilan untuk dapat dicapai,” katanya. (Teks : ari)

info baru

Enam Duta Sanitasi Provinsi DIY Siap Bertarung di Jakarta Pemilihan Duta Sanitasi Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) pada Sabtu, (30/04/2016) telah dilaksanakan.

T

erpilih enam Duta Sanitasi tahun 2016 Provinsi DIY yang siap mewakili daerahnya untuk bersaing dalam pemilihan Duta Sanitasi tingkat nasional di Jakarta, pada Agustus 2016 mendatang. Mereka terbagi dalam dua kategori yaitu, kategori pemenang karya tulis, dan lomba poster. Mereka yang terpilih untuk mewakili DIY dari kategori karya tulis yaitu, juara pertama dimenangkan Zahira Shofa dari SMP Negeri 5 Yogyakarta, juara kedua Audy Aziza Rahma Alya dari SMP Negeri 5 Yogyakarta dan juara ketiga Intan Putri Utami dari SMP Negeri 1 Wates.

menjadi Duta Sanitasi, namun tugas dari Duta Sanitasi adalah keberlanjutan dari kegiatan Duta Sanitasi tersebut. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan Duta Sanitasi, seluruh peserta dapat menularkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti seleksi Duta Sanitasi, kepada teman-teman di sekolah, maupun di lingkungan keluarga, sehingga dapat terwujud lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman. Perlu di ingat ya anak-anak, bahwa tugas kalian sebagai duta sanitasi, tidak sekedar menjadi juara terus selesai, namun tugas kalian adalah melanjutkan misi Duta Sanitasi sebagai media mengkampanyekan tentang sanitasi kepada sekolah, keluarga, dan masyarakat,” tutup Mansur. (Teks : Randal DIY/ari)

Dari kategori poster, juara pertama dimenangkan Faiz Fadhilah Jalu Rozan dari SMP Negeri 1 Wonosari, juara kedua Yashinta Maulida Az’Zahra dari SMP Negeri 1 Ponjong dan juara ketiga Puspita Dwi Aisah dari SMP Negeri 1Semanu. Dalam sambutanya, Muh. Mansur Kepala Bidang Cipta Karya Provinsi DIY menyampaikan, bahwa kegiatan Duta Sanitasi merupakan salah satu kegiatan yang mendukung program 100-0-100, yakni 100% akses air minum, 0% kumuh dan 100% akses sanitasi yang layak. Dimana program 100-0-100 tersebut ditargetkan dapat terselesaikan pada tahun 2019. “Tugas dari Duta Sanitasi tidak selesai ketika telah dinobatkan


19

info baru

Cipta Karya Tangani Kawasan Kumuh Oesapa Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Ditjen Cipta Karya Rina Farida mengunjungi kawasan permukiman kumuh Kelurahan Oesapa Kupang, Selasa (03/04/2016). Bersama rombongan hadir pula Walikota Kupang Yohanes Salean serta Komisi V DPR RI.

K

omitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menuntaskan kawasan kumuh untuk memenuhi target Gerakan 100-0-100 yang mana pemerintah berkomitmen untuk 0% kawasan kumuh di tahun 2019. Ketua Komisi V DPR RI Fahry Francis mengatakan, dalam mena ngani kawasan kumuh perlu dibarengi dengan penanganan rumah layak huni sehingga bukan peningkatan kawasan kumuh saja, namun masyarakat juga memiliki rumah yang layak huni dan berkelanjutan. Pada kesempatan ini, Rina Farida menjelaskan, Kota Kupang

20

memiliki 11 titik kawasan kumuh dengan luas 44,84 Ha. Salah satu kawasan kumuh yang ada di Kota Kupang adalah kawasan kumuh Oesapa yang termasuk dalam ketegori kumuh berat dengan luasan 11,05 Ha, untuk tahun 2015 Satker PKP Provinsi NTT sudah menangani 7,43 Ha. “Kawasan kumuh yang akan ditangani seperti peningkatan jalan lingkungan, paving block drainase, rabat beton, pedestrian ways, penerangan jalan umum dan air bersih. Saya harap Pe merintah Daerah dan masyarakat dapat bekerjasama untuk me wujudkan Kota Kupang menjadi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). (Teks : sadria_randal NTT/bns)

info baru

PBL Kalsel Monitoring Kegiatan Kota Hijau 2016 Dalam rangka monitoring pelaksanaan Kegiatan Fisik Kota Hijau pada tahun berjalan (TA 2016), Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu melakukan kunjungan ke kabupaten/kota yaitu, Tabalong Tanah Bumbu dan Barito Kuala untuk melihat persiapan pada lokasi existing kegiatan.

K

asatker PBL Provinsi Kalimantan Selatan Syamsul Bahri saat ditemui di Gedung PIP2B Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin (09/05/2016) menga takan, untuk Penataan Kawasan Pengembangan Kota Hijau Tanjung Kecamatan Mabuun Kabupaten Tabalong merupakan kawasan lokasi P2KH 2014 yang seharusnya dilaksanakan tahun 2015. Ditempat tersebut telah dibangun prasarana dengan dana APBD di tahun ini dan diperuntukkan sebagai taman aktif terletak di Kecamatan Mabuun berdampingan dengan terminal. “Pada lokasi pekerjaan terdapat hasil kegiatan fisik dari APBD Kabupaten Tabalong TA 2015 dan CSR (PT. Adaro Indonesia) TA 2015, dan pada tahun 2016 ini Satker PBL akan bekerja bersamaan dengan CSR (PT. Adaro Indonesia) TA 2016 untuk pengerjaan Green Open Space, Green Transportation, Green Water, Green Waste, Green Energy dan Green Building,” jelas Syamsul.

Syamsul menjelaskan, untuk Penataan Bangunan Kawasan Hijau Jembatan Rumpiang Kecamatan Marabahan Kota Kabupaten Barito Kuala, Satker PBL Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penataan pada lahan kosong ujung oprit Jembatan Rumpiang seluas 0,5 Ha terbagi sebanyak empat segmen dengan pekerjaan paving block, vegetasi, drainase, lettering, tribun panggung dan gazebo. “Selain itu, kita juga akan menata Bangunan Kawasan Hijau Mandala Krida di Kabupaten Tanah Bumbu yang berada di Desa Manunggal dengan lahan seluas 19.071 m2, yang merupakan area lapangan olahraga khususnya sepak bola, dan area ini sering dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pertandingan serta event publik,” ujar Syamsul. (Teks : HRD randal & HD PBL Kalsel/bns)


21

info baru

Dirjen Cipta Karya : 43 Kabupaten Siap Komitmen Lestarikan Kota Pusaka Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia bekerjasama dengan Dutch Culture the Netherlands and the International Institute of Asian Studies (IIAS) dalam menyelenggarakan kegiatan Heritage International Workshop di Werdhapura, Denpasar, Bali.

A

da 53 kabupaten/kota yang telah berkomitmen untuk bekerja bersama-sama dalam melestarikan dan mengembangkan warisan urban (Kota Pusaka) yang ada di wilayah daerah masing-masing. “Saya mengapreasi Pemerintah Belanda, yang telah mendukung acara penting ini”, tutur Direktur Jenderal Cipta Karya Andreas Suhono saat menutup acara tersebut, Sabtu (13/05/2016). Andreas mengungkapkan, dalam rangka memenuhi amanat

22

undang-undang, Ditjen Cipta Karya sebagai bagian dari pemerintah telah melakukan upaya konkrit terkait dengan pelestarian warisan perkotaan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya adalah untuk melaksanakan perencanaan Urban Heritage dan melestarikan (Program Penataan dan Pelestarian Kota PusakaP3KP) yang dimulai pada tahun 2012. “Saat ini, ada 53 kabupaten/ kota yang berkomitmen untuk bekerjasama dalam melestarikan dan mengembangkan warisan urban yang ada di wilayah masingmasing,” seru Andreas. Program ini bertujuan untuk membangun warisan perkotaan yang berkelanjutan dengan karakter yang kuat dan menjadi bagian dari jaringan kota warisan dunia yang berkelanjutan yang diakui oleh UNESCO. Ditjen Cipta Karya melaksanakan peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pelestarian warisan, dan re vitalisasi kabupaten/kota yang bersejarah. “Program ini terdiri dari beberapa tahap pembangunan. Mulai dari tahap persiapan kemudian dilanjutkan dengan perencanaan, pengembangan dan pengendalian, proses serah aset dan pemanfaatan dan pe meliharaan. Semua kegiatan ini diharapkan dapat mendukung upaya kami dalam mengelola dan melestarikan kota warisan di Indonesia,” tegas Andreas. Andreas berharap setiap distrik bersejarah di kabupaten/kota akan terdaftar sebagai salah satu Kota Warisan Dunia UNESCO. Andreas menambahkan, tujuan dari workshop ini adalah un tuk meningkatkan kapasitas pemerintah baik pusat dan daerah untuk melestarikan dan mengembangkan warisan perkotaan. “Melalui workshop ini, para peserta diharapkan dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan dan keterampilan dalam menangani masalah yang berkaitan dengan warisan kota,” tutup Andreas. (Teks : Randal_Bali/ari)

info baru

Satker PKPP Provinsi Aceh Gelar Konsolidasi Tingkat Provinsi

Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi (PKPP) Provinsi Aceh mengadakan acara Konsolidasi Tingkat Provinsi Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) di Banda Aceh, Selasa (03/05/2016).

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk menyamakan pemahaman terhadap proses penyusunan dan keluaran yang dihasilkan dari penyusunan RP2KPKP, serta menyeragamkan waktu pelaksanaan penyusunan RP2KPKP antara kabupaten/kota di dalam provinsi yang sama.

A

cara dibuka oleh Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi Aceh, Zulkifli. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini un tuk menyamakan pemahaman terhadap proses penyusunan dan keluaran yang dihasilkan dari pe nyusunan RP2KPKP, serta menyeragamkan waktu pelaksanaan penyusunan RP2KPKP antara kabupaten/kota di da lam provinsi yang sama. Keluaran yang diharapkan dari hasil kegiatan RP2KPKP yang akan dilaksanakan selama enam bulan tersebut antara lain, tersusunya dokumen RP2KPKP, rencana aksi penanganan

permukiman kumuh (action plan), terbentuknya profil per mukiman kumuh perkotaan, terbentuknya dokumentasi kon disi eksisting, konsep desain penanganan kawasan, berita acara hasil kesepakatan/memorandum program dan kegiatan, peta perencanaan, dokumentasi visual dokumen perencanaan seperti film, clip/documenter, dokumentasi kertas kerja proses kegiatan KSM/BKM bersama tenaga ahli dan tim teknis kabupaten/kota, menghasilkan DED penataan kawasan permukiman kumuh dengan desain/rancangan rinci tiap komponen infrastruktur, spe sifikasi teknis serta RAB untuk kegiatan yang siap dilelangkan pada tahun pertama setelah kegiatan ini selesai dikerjakan. “Kepedulian dan keseriusan pokjanis dan TAP dalam proses pendampingan ini akan menghasilkan dokumen yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Kasatker PKPP ProvinsiAceh Syafriel Tansier. (Teks : dsm/randalaceh/ari)


23

inovasi

Sinergitas Antar Pemangku Kepentingan dalam Sistem Pengelolaan Sampah Dian Ariyani S dan Kadir*)

Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, telah memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam hal pengelolaan sampah.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Cilowong, Kota Serang

H

al ini membawa konsekuensi hukum bahwa pe merintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah, meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu, organisasi pengelola sampah dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan, dapat juga diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Pembagian Peran dan Tugas dalam Pengelolaan Sampah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, telah secara tegas telah membagi tugas dan wewenang pemerintahan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana pada intinya diupayakan agar terselenggara pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tugas ber sama, diantaranya untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, serta mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah. Selain itu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga me miliki tugas bersama untuk melakukan koordinasi antar lem baga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat ke terpaduan dalam pengelolaan sampah. Adapun wewenang Pemerintah Pusat dalam pengelolaan sam pah lebih ditekankan pada peran Turbinwas (pengaturan, pem binaan dan pengawasan), yaitu pada penetapan kebijakan dan

24

strategi nasional pengelolaan sampah, penetapan NSPK (normastandar-prosedur-kriteria) pengelolaan sampah, serta fasilitasi dan pengembangan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Pusat juga mempunyai wewenang dalam menetapkan kebijakan penyelesaian perse lisihan antar daerah terkait pengelolaan sampah. Sedangkan wewenang Pemerintah Provinsi adalah memfa silitasi kerjasama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah, serta menye lenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Provinsi juga mempunyai wewenang dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan pe ngelolaan sampah antar kabupaten/antar kota dalam 1 provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewenangan dalam mene tapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan NSPK yang dite tapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain. Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga wajib menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan, memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan, memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang, serta memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Berdasarkan pembagian wewenang tersebut, sebagaimana di amanahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, dapat dili hat bahwasanya terdapat kebijakan desentralisasi dalam pe nge lolaan sampah, dikarenakan pengelolaan sampah harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang menentukan serta me nyelenggarakan sistem pengelolaan sampah yang dinilai sesuai dengan keadaan wilayah mereka, tentunya dengan tetap me ngacu pada kerangka kebijakan nasional dan provinsi. Melalui desentralisasi, selain memudahkan pengelolaan, juga diharapkan dapat lebih mengefektifkan pemantauan serta evaluasi terhadap sistem pengelolaan sampah di daerah. Bentuk Sinergitas Pemerintah wajib mengkoordinasikan pengelolaan sampah se cara nasional, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar Kementerian/Lembaga. Terkait keterbatasan kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan sarana dan prasana pengelolaan sampah, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat mengalokasikan dana sti mulan guna membantu penyelenggaraan sarana dan prasarana pengolahan sampah seperti TPA sampah, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R), sebagai bentuk sinergitas antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, sinergitas terkait pengurangan sampah dari sum bernya, melalui kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), yang misalnya telah bersepakat untuk menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar, untuk membatasi penggunaan plastik yang dianggap

merusak lingkungan. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk sinergi pengelolaan sampah antara pemerintah dengan badan usaha. Salah satu bentuk lain sinergi pengelolaan sampah antara pe merintah dengan badan usaha adalah pemanfaatan hasil pe ngelolaan sampah menjadi energi listrik. Misalnya, upaya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik hasil dari pe ngelolaan sampah. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga dapat bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) untuk mengintegrasikan bank sampah dengan kampung UKM (Usaha Kecil dan Menengah) digital. Selain kerjasama tersebut, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga dapat bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal pemasaran hasil olahan sampah pada TPS 3R. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pe ngelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Oleh karenanya, sinergitas peran dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan, dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan pembagian kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Provinsi-Pemerintah Kabupaten/Kota, serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. *) Penulis adalah staf Seksi Wilayah I, Subdirektorat Pengelolaan Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: [email protected]

Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar


25

inovasi

Menuju 100 Persen Akses Aman Air Minum melalui Program Kota Binaan Fajar*)

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

26

K

etersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan ma sya rakat dan dapat mendorong peningkatan pro duktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan per tumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah. Berdasarkan data BPS, secara nasional akses air minum sampai dengan Tahun 2015 telah mencapai 70,97% dari total penduduk

inovasi MULAI Sosialisasi Program Kab/Kota Binaan Tidak

Minat menjadi Kab/Kota Binaan? Ya

STOP Tidak Tidak

STOP

Memenuhi Kriteria Teknis Kab/Kota Binaan?

Masuk dalam Kebijakan Khusus

Ya

Ya Menyiapkan Dokumen Sesuai Persyaratan : Surat Minat Proposal Teknis

Ekpose Proposal Tidak Proposal Disepakati? Ya

Revisi Proposal

Pemkab/Pemkot menyiapkan DED terhadap usulan yang disepakati

Dokumen DED sesuai syarat Teknis?

Tidak

Ya DED disampaikan kepada Unit Pelaksana

Lolos Verifikasi?

Revisi DED

Tidak

Ya Lelang Paket

SELESAI

Diagram Proses Kota Binaan

Indonesia. Namun demikian, tantangan ke depan kita harus mampu mencapai akses 100% akses aman air minum pada Tahun 2019 sesuai dengan target Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 di bidang permukiman yaitu salah satunya adalah penyediaan 100% akses aman air minum pada tahun 2019. Dalam rangka mendukung pencapaian target penyediaan 100% akses aman air minum pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Pengembangan Sistem Pengem

bangan Air Minum melaksanakan Program Kabupaten/Kota Binaan 100% Akses Aman Air Minum. Kabupaten/Kota Binaan diharapkan mampu mencapai target penyediaan 100% akses aman air minum sebelum tahun 2019, sehingga dapat menjadi best practice sekaligus mendorong kabupaten/kota lainnya untuk dapat mencapai 100% akses aman air minum pada tahun 2019. Program Kota Binaan 100% akses aman air minum terdiri dari 18 kabupaten/kota dari 13 provinsi, yang dipilih dengan kriteria sebagai berikut:


27

inovasi

1. Cakupan akses aman air minum lebih dari atau mendekati 70%; 2. Mampu membuat rencana program untuk mencapai target penyediaan 100% akses aman air minum pada tahun 2019; 3. Tingkat kebocoran air mendekati 20%; 4. Idle Capacity yang ada dapat dimanfaatkan; 5. Pemda dan PDAM memiliki komitmen tinggi untuk pencapaian 100% akses aman air minum, termasuk komitmen dalam mengalokasikan Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB); dan 6. Memiliki atau sedang menyusun RI-SPAM. Sasaran percepatan yang dilakukan dalam Program Kota Binaan 100% Akses Aman Air Minum yaitu a. Akses aman air minum 100 % baik melalui SPAM Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan b. Perbaikan manajemen dan peningkatan pelayanan pada PDAM c. Penurunan kebocoran air menjadi maksimal 20% Penyusunan rencana program dilakukan untuk 3 tahun (20162018) yang harus sesuai dengan RI-SPAM atau sekaligus mereview RI-SPAM yang sudah ada. Rencana program tersebut juga memuat

28

roadmap dan perencanaan teknis sasaran 100% akses kabupaten/ kota, termasuk Detail Engineering Design (DED). Dalam penyusunan rencana program juga memuat pembagian kewenangan dan sumber pembiayaan, dari APBN, PDAM, APBD, serta sumber lain seperti pinjaman perbankan, swasta, CSR, dan sebagainya. Pada tahap pertama (2016-2017) Program Kota Binaan 100% Akses Aman Air Minum ini akan dilaksanakan pada 9 kota, yaitu: Pematangsiantar, Payakumbuh, Palembang, Bogor, Cirebon, Pon tianak, Badung, Malang dan Surabaya. Sembilan kota tersebut merupakan kota yang telah memenuhi kriteria serta telah siap di segala aspek yang diperlukan yaitu surat minat dari pemerintah daerah, proposal pencapaian 100% akses aman air minum 2019, ekspose dan konsultasi dengan Dit. PSPAM. Kota Bogor merupakan salah satu kota yang masuk dalam Program Kota Binaan 100% Akses Aman Air Minum. Kota Bogor terpilih karena selain telah memenuhi kriteria awal (Cakupan pelayanan +78%, kebocoran <20%, sudah memiliki RI SPAM, Pemda dan PDAM memiliki memiliki komitmen tinggi untuk pencapaian 100% akses aman air minum), Kota Bogor juga telah memenuhi syarat berupa surat minat dari pemerintah kota yang disertai dengan komitmen Pemerintah Kota Bogor dalam program

inovasi

Persebaran Kota Binaan 100% Akses Aman Air Minum

investasi, proposal yang berisi strategi pengembangan SPAM untuk mencapai 100% Akses Aman Air Minum yang telah disetujui oleh Dit. PSPAM DJCK. Skenario memenuhi layanan 100% akses air minum tahun 2019 PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor yaitu penambahan 45.000 SR Baru adalah sebagai berikut 1. Membangun beberapa SPAM Baru, antara lain Pembangunan IPA Katulampa 2x300 l/dt, IPA Cikereteg 100 l/dt, IPA Palasari 50 l/dt dan SPAM Zone 6 sebesar 180 l/dt 2. Pemanfaatan Kapasitas 106 l/detik akan dilakukan kegiatan pengembangan jaringan pipa distribusi dan retikulasi, me nambah pelanggan baru, memperbaiki sistem distribusi dan lain-lain sekitar 106 l/detik

3. Penurunan NRW dari 29% menjadi 20% sebesar 207 l/detik akan dilakukan kegiatan penggantian pipa, penggantian meter secara periodik dan tera meter serta membangun District Meter Area (DMA) dibeberapa wilayah Kota Bogor. 4. Kegiatan-kegiatan lainnya akan dilakukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan SPAM Baru, pemanfaatan idle dan penurunan NRW. Dengan adanya Program Kota Binaan 100% Akses Aman Air Minum ini dapat merangsang kota/kabupaten lain untuk berlomba-lomba meningkatkan pelayanan penyediaan air minum untuk masyarakat sehingga dapat tercapai 100 % akses aman air minum. *) Rentek Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum


29

sebaiknya anda tahu

PERSYARATAN PENGURUSAN RUMAH NEGARA

Surat Keterangan Tanda Lunas Sewa

Surat Keterangan Tanda Lunas Sewa Beli

1. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa; 2. Foto Kopi Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan III (SIP); 3. Fotokopi SK Alih Status Golongan II ke Golongan III; 4. Fotokopi Bukti Pembayaran Uang muka 5%; 5. Fotokopi PBB; 6. Fotokopi Bukti Pembayaran Sewa (jika ada); 7. Fotokopi KTP yang masih berlaku; 8. Fotokopi SK Pensiun/SK masih aktif.

1. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Beli; 2. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) Sewa Rumah dari KPPN yang dilegalisir atau yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR; 3. Bukti Pembayaran Uang Muka 5% ; 4. SSBP Asli jika dibawah tahun 2001; 5. Fotokkpi 2 (Dua) rangkap SSBP di atas tahun 2001; 6. Fotokopi KTP yang masih berlaku; 7. Fotokopi SK Pensiun/SK Masih Aktif.

30

sebaiknya anda tahu

Hak Milik Rumah Negara 1. Surat Perjanjian Sewa Beli ASLI (untuk wilayah JABODETABEK) 2. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Beli 3. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Tanda Lunas Sewa Rumah dari KPPN/ dari Kementerian PUPR 4. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Tanda Lunas Sewa Beli dari KPPN/ dari Kementerian PUPR 5. Fotokopi SK Pangkat Terakhir/ SK Pensiun/ SK Janda/ SK Duda 6. Fotokopi Surat Kematian dari Kelurahan 7. Surat Keterangan Janda/ Duda Tidak Menikah Lagi dari Kelurahan setempat 8. Surat Keterangan Waris (Asli) yang dikeluarkan oleh RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dengan Nomor dan Tanggal Register 9. Surat Kuasa Waris (Asli) yang dikeluarkan oleh RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dengan Nomor dan Tanggal Register 10. Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP yang bersangkutan yang masih berlaku 11. Surat Keputusan Pengadilan Agama/ Negeri (jika diperlukan) 12. Surat Perbedaan Nama dari Kelurahan jika nama di SK Pensiun, Kartu Keluarga, dan KTP berbeda 13. Surat Keterangan Alamat dari Kelurahan jika alamat di Kontrak Perjanjian Sewa Beli dengan KTP dan Kartu Keluarga berbeda 14. Surat Pernyataan bermaterai dari yang bersangkutan jika pengurusan Rumah Negara melebihi jatuh tempo 20 tahun

Permohonan Alih Status

Persyaratan Berkas Pengajuan Proses Legalisir dan Duplikat Surat Rumah Negara Golongan III 1. Fotokopi berkas (untuk proses legalisir, dokumen asli harus dilampirkan, sementara untuk duplikat cukup fotokopi berkas saja); 2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian yang ASLI (untuk mengurus duplikat); 3. Fotokopi Kartu Keluarga, KTP, dan SK Pensiun terakhir; 4. Surat Kematian, Surat Keterangan Waris, dan KTP Ahli Waris (bila penghuni yang bersangkutan telah meninggal dunia); 5. Surat Permohonan bermaterai yang dibuat oleh pemohon atau ahli waris; 6. Fotokopi KTP yang masih berlaku; 7. Fotokopi SK Pensiun/SK Masih Aktif; 8. Dalam hal diwakili oleh kuasanya, harus menyertakan surat kuasa yang ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima Kuasa bermaterai Rp. 6000 untuk penyerahan berkas maupun untuk pengambilan berkas (surat kuasa dipisah antara penyerahan dengan pengambilan).

PROSES RUMAH NEGARA

Penetapan Status Golongan

Perjanjian Sewa Beli

SK Gol III

1

2

3

RN Gol II

4

5

6

SK Hak Milik

7

8

SIP Gol III

Surat Pernyataan Bersedia Menerima RNG II menjadi RNG III dari Menteri PUPR

Surat Persetujuan Pengalihan Hak dari Menteri Keuangan

SK Penetapan harga dari Menteri PUPR

Pembayaran cicilan sewa beli 5-20 tahun

Surat Persetujuan Alih Status Penggunaan RNG II ke RNG III dari Menteri Keuangan

RNG III menjadi ASET SATKER BINA PENATAAN BANGUNAN DJCK, KEM PUPERA

RNG II ASET K/L BA-ST ASET RNG


31

lensa ck

Cipta Karya dan IDB Bangun Infrastruktur dari, oleh dan untuk Masyarakat

32

lensa ck

Seluruh Karyawan Kementerian PUPR Peringati Hari Kebangkitan Nasional


33

seputar kita

DWP Cipta Karya Silaturahim Sambut Ramadhan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ditjen Cipta Karya meggelar Silaturahim Keluarga DWP Cipta Karya dengan tema Mensucikan Hari Menyambut Ramadhan di Ruang Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta, Rabu (25/05/2016). Ketua DWP Cipta Karya yang diwakili oleh Titien Adjar Prajudi mengungkapkan, ajang ini bertujuan untuk bersilaturahim antara anggota dan pengurus DWP Cipta Karya. Untuk umat Muslim, datangnya bulan suci Ramadhan memiliki arti tersendiri karena bulan tersebut penuh dengan rahmat dan berkah serta ampunan. Oleh karena itu bulan Ramadhan selalu dinantikan kehadirannya. (bns)

Direktur KIP Tinjau Kegiatan Program Hibah Air Minum di Kota Semarang Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya, Dwityo A Soeranto melakukan peninjauan lapangan kegiatan Hibah Air Minum di Kota Semarang, Selasa, (17/05/ 2016). Pelaksanaan Program Hibah Air Minum di Kota Semarang telah dilaksanakan sejak tahun 2012 melalui bantuan Pemerintah Australia. Pada Kesempatan kali ini Direktur KIP meninjau Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat yang merupakan salah satu daerah yang mendapatkan Program Hibah Air Minum.

Direktur PKP Melakukan Kunjungan Kerja Ke Morotai Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Rina Farida melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pulau Morotai untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kamis,(26/05/2016). Ditemani oleh Kadis PU Kabupaten Pulau Morotai, Kadis Tata Kota Kabupaten Pulau Morotai dan Kepala Satker PKP Provinsi Maluku Utara Iksan Marsaoly melakukan kunjungan ke tempat-tempat wisata yang masuk dalam wilayah KSPN.

34

PBL Kalsel Monitoring Kegiatan Kota Hijau Wujudkan Penatausahaan Rumah Negara Golongan III

Recommend Documents