,rl
WALIKOTA METRO PBAVUIS"I LAilFITilC PERATT'RAII DAERAII KOTA UE,TRO
ilouoR ol TAInnY 2Ot4
TINTAIYG NAWASA$ TAISPA ROITOII DEISGAIT RAIIUAT TUIIAIT YAISG TAUA TSA
.
VALIITETA ![ETB9, Menimbang
: a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Metro diperlukan lrcngetahuan, kesadaran, kemauan dan kemanpuan masyarakat
b.
c.
untuk senantiasa membiasakan hidup s€haq
batrwa merokok adalah kebiasaan ya$g dapat mengakibatkan bahaya bagt kesehatan individu, masyarakat dan lingln:ngan baik secara langsung nlaupuri tidak langstrng, sehingga diperlukan upaya
pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan; bahwa sebagai pelaksanaan ketenttran Pasat 11S ayat (21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOg tentring
Kesehatan, maka Pemerintatr Daeratr wqiib
d. Mengingat
: 1. 2.
3.
4.
mewujudkan Kawasan Tanpa Bokok; bahwa berdasarkan pe*imbangan sebagaiurana seperti dimaksud dalam huruf a, hurrf b dan huruf c diatas, perlu membentrrk Peraturan Daeratr tentang Kawasan Tanpa Rokok. undang-undan€ Nsmor g ratrun lg.Bl trlpltarte Huksrn Acara Pidana (krnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambatran tcmbaran Negara Republik Iadonesia Nomor 32O91', Undang-Undang unoang-uncr€rng Nomor Nomor A 8 Tahun Tahr:n L999 L999 tentang Perlindungar,r Konsumen (kmbaran Negara Repubtik Indonesia-Tahun L999 Nomor 42, Tarr,rbafian teirrbarar,r Negara Republik tndonesia Nomor 3821h undang-Undang Nomor LZ Tahun lggg tsnta$g Pembentukan Kabupaten Dati II Way l(anan, I(abupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun lggg Nomor 46, Tambatran Iembaran Negara lteptrblik Indonesia Nomor 3825); Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor lW, T.ambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2SSl;
)
5. Undang-Und*g Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L25, Tambahan
6.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OO8 (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aSaa\ Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2OO5 tentang Pengesaharr International Couenant on Eonomic, Socio,l, and
Aifitral
Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-
hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Lembaran Negara
8,
Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a55711 Undang-Und.ang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang (Irmbaran Negara Republik Indonesia Penataan R Tahun 2OO7"ng Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251; Undang-Undang Nomor l+ Tahun 2Ag8' tentang
9.
Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor a8a6l; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
7.
Keterbukaan Informasi RrbUk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO8 Nomor 61, Tambahan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
11
,
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO9 Nomor L44, Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 tentang Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan
1
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan kmba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\ 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (kmbaran Negari. Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 86, Tambatrart 1--... lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); Nomor 1O9 Tatrun 2Ol2 tentang Pengamanan I 13.)Rpraturan '\Ang \. Mengandung Zat Adit
J I
t
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tatrun 2Ol4
tentang Pembentukan Produft Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 32); 17, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2QO8 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daeratr Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2OOg Nomor O6,
Tambahan Lembaran Daeratr Kota Metro Nomor 106); 18.
1 t
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tatrun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (kmbaran Daeratr Kota Metro Tahun 2008 Nomor Q7, Tambahan Lernbaran Daerah Kota Metro Nomor LOTI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nom@ Tahun dOtO)tl*mbaran Daerah Kota Metro Tatrun(20L2) Nomor V(i*rrbahan Lembaran Daerah Kota ME6 Nomor Ol); Dengan Persetujuan Bersatla
DEWAIV PERITAIrILAil RAITYAT DAIRAH
K( TA UETRO
dan UIALIKOTA MEIRO MEIIIUTUSI(AIY;
Menetapkan
:
PERATIIRAIY DATRAII TEIITAIIG KAIIASAII TAIIPA ROKOK. BAB
I
KETTNTUAIT T'UTIU
Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Metro sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Ralqyat Daeratr
selartjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralyat Daerah
4. 5.
Kota Metro. Walikota adalah Walikota Metro. Badan adalah Sekumpulan orang danlatat modal, baik yang melakukan usaha maupun yang tidaf< melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, persero€Ln komanditer, perseroan lainaya, Badaa Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan cara dan dalam benhrk apaplrn, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perselarttran, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi tainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan benhrk usaha tetap.
6. 7. 8.
Orang adalah setiap orarlg pribadi. Kesehatan adalah Keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosid dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cemtrr atau
bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nientiana
Tobaa.tm,
Nicotiana htstica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan g. Merokok adalah kegiatan membakar dxr/ataumengisap rokok. 10. Perokok Aktif adalah setiap orang yarg secara langsung menghisap asap rokok dari rokokny, yang sedang dibakar. 11. Perokok Pasif adalah setiap ora.ng yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif. L2, Kawasan Tanpa Rokok adalah n;errgiart atau area yang dtnyatal<arr dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, merliual, mengiklankan, dan f atau mempromosikam produksi tembakau. 13. Tempat atau Ruangan adalah bagian dari suahr bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat unttrk melakukan kegiatan dan/atau usaha. 14. Tempat sarana kesehatan adalah tempat yang di.gunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, puskesmas, poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan Iainnya. 15. Tempat proses belajar mengqjar adalah tempat berlangsungnya kegiatart belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti Sekolah/ Madrasah, Perguruan Tinggi, Pendidikan non formal dan informal, Taman Pendidikan A1 Qur'an/Taman Pendidikan Seni Al Qur'an/Madrasah Diniyah Awaliyah, Perpustakaan, Ruang Praktek atau Laboratorium, Museum dan sejenisnya.
16. Tempat kegiatan anak-anak adalah tempat yang diperuntukan untuk
kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak:kan-ak dan tempat bermain anak-anak lainnya, 17. Tempat ibadah adatah sarana uqtuk melaksanakan ritsal keagamaart seperti Masjid termasuk musholla, Gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk Kapel, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat ibadah lainnya. 18. Angkutan umum adalah alat angkutan bagr masyarakat seperti bus ltmum, angkutan kota, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, mobil angkutan karlrawan. 19. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersamasama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. 20. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan terfutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga keda untuk keperluan suatu usaha dan dimana terd.apat sumber atau sumber-sumber bahaya, 21. Tempat olah raga adalah lapangan olah raga atau tempat terbuka dan/atau tertutup yang dipergtrnakan untrrk kegiatan olah raga. 22. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-s€una untuk kegiatan masyarakat.
a{alah Pejablt T*: pegawai l{egeri Sipit dilinglhrngjan Pemerintah Daerah dan/atau anggota
23. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut dengan
masyarakat yang ditunjuk oleh Walikota yang mempunyai tugas unhrk membina dan mengawasi pelaksanaan kegatAn perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
EAB II
TUWAT{ Bagian Kesatu
ASAS DAN
Asas
:
'
'','
:' 2 i Penetapan Kawasan Tanpa Rokok Berasaskart' '",'' ' a. kepentingan kualitas kesehatan manusia; b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;.,*P. '
Pasal
c. kemanfaatan umum; d. keterpaduan; e. keserasian; t. kelestarian dan berkelanjutan; g. partisipatif; h. keadilan; i. transparansidanakuntabilitas;
i
Bagian Kedun Tujuan Pasal 3 Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk: a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagr perokok alrtif dan perokok pasif; b. memberikan ruang dan lingkungan yanrg bersih dan sehat bagi masyarakat;
c. Melindungi
kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tldak langsung; menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok; untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d. e. f. untuk mencegah
perokok pemula. EAB UI IIAK DAIT ITSWA.'IBAN
Baglan Kesatu Perorangan Pasal 4
(1) (2)
(3)
Setiap orarlg berhak atas udara bersih dan menikrnati udara yang bebas dari asap rokok. Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan. Setiap orarlg berhak mendapatkan informasi mengenai kawasan tanpa rokok.
,l
,
Pasal 5
Setiap orang dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok. Bagiaa Kedua Badan Pasat 6
(1) Pimpinan badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telatr ditetapkart sebagai kawasan tanpa rokok mempunyai tanggungiawab dan
(21
,t/' (3)
berkewajiban: a. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai dengan persyaratart di semua pintu masuk utama dan tempat yang rtipandang perlu dan mudah dibaca dan/atau didengar atau bempa pengumurnan yang dapat berupa pamllet atau audio visual; b. dilarang menyediakan tempat merokok; c. melakukan pengawasarr internal pada tempat/lokasi yang menjadi tanggungiawabnya. Pimpinan badan pada kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan sslagai
Kawasan Tanpa Rokok berhak melarang semua orang untrrk tidak
merokok. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan persyaratan tandatanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur qllkqta.. d e n gan lgf-"" t +-f,ef r_"-wBAB tV I(AWASAN TAITPA ROKIOK Bagian Kesatu Umum Pasal 7
(1) (2t
Walikota menetapkan Kawasan_Tanpa Rokol< deng4p.Kqputulq! Walikota, (ri*.fiprti,* Kawasan Tanpa nor."fiGuagai;ana dimaksud pada "y"i a. tempat sarana kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat kegiatan anak-anak; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; ' t, tempat kerja; g. tempat umum; h. tempat sarelna olah raga; i. tempat lainnya yang ditetapkan. (3) Untuk tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, g dan h dapat disediakan tempat khusus bagi para perokok. (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan: a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik; b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
,7 c. d.
dan iaufr dari pintu masuk dan keluar; jauh dari tempat orang berlalu-lalang'
Bagian Kedus TemPat Elarana Kesehatan Panal
(1)
(2) \-' (3)
I
Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dlalam paiat 7 ayat (2) huruf a yang meliputi Rumatr Sakit, Puskesmas, Poliklinik Kesehatan, Pusat/Balai Pgng.obatan, Rumah Dolrter, tempat fiAar Kesehatan Ibu dan Anak, tempat Bersalin,'BiJan, Posyandu, Toko obat atau Apotek, Laboratorlum dan praktek tempat kesehatan lainnYa. Setiap orang atau badan dilarang mempro[]osikarr, mengiklankan, menjlal, a#l.i"r, membeli produk rokok di tempat sarana kesehatan sebigaimana .li*rk"rd dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a. Sarana sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area sarana kesehatart. Bagian KetigP TemPat Proses Befajar Me-gqJar Pasal 9
dilarang merokok di tempat proses -b-elajar mengajar (1) Setiap orang -hi*.t *rd dal*m Pasal 7 ayat (2) huruf -b yang meliputi sebagiman.
Sekolah, perguruan Tinggi, tempat Kursus, Taman Pendidikan, Al Qur'an (TpA)/Tamari Pendidikan Seni A1 Qur'an (TPSQ), termasuk ruang ire.pustakaan, ruang Praktek atau Laboratorium, Museum dan sejenisnya'
(2\ (3) '
Setiap orang atau badan dilarang memproJnosikan, mengiklanlq', men3ua1, J#/"t", membeli produ[ rokok di tempat proses belajar
mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b. Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksrrd pada ayat (1) dan pagar ayat (21.a*"fr di tempat atau gedung tertutup sampai batas terluar area proses belaj ar mengajar. Daglan KeeuaDst
Tempat Kegiatan Alrak-Arak Pasal 1() (1)
(2)
(3)
setiap orang dilarang merokok di tempat kegiatan anak-anak sebagimana dimaksud datam paJa 7 ayat (2) huruf c yang meliputi t9mq1t penitipltl anak, tempat pengasuhan anai<, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-K"rr"t dan tempat bermain anak-anak lainnya' Setiap orang atau badan dilarang mempromosikan, mengiklank"l, membeli produk iokok di tempat kegiatan anak-anak -..rjuat, dan-/atau dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c. ""u"s"i*ana (1) dart Tempat kegiatan anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat uyui (Z) ad-afah di tempat atau g"-drrg terhrttrp da,/atau areal sampai batas pagar terluar.
I Baglan Kellma Tempat Ibadah Pasat 11 (1)
(21
(3)
Setiap orang dilarang merokok di tempat ibadah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d yang meliputi Masjid termasuk Musholla, Gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk Kapel, Rlra, Wihara, Klenteng dan tempat ibadah lainnya. Setiap orang atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d. Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 adalah sampai dengan batas terluar pagar area tempat peribadatan. Bagian Keenam Angktilarr Umum Pa$sI
(1)
(2)
(3)
fa
Setiap orang dilarang merokok di tempat angkutan umum sebagaimana dimaksud datam Pasal 7 ayat l2l huruf e, yang meliputi bus umum, angkutan kota, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, mobil angkutan kar5rawan. Setiap orang atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) hurrf e. Larangan merokok sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 adalah di dalam kendaraan angkutan umum. Bagian Ketqiuh Tempat KerJa
(1)
hsst 13 merokok di tempat kerja sebagaimana
dimalcsud Setiap orang dilarang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f yang msliputi perkantoran pemerintah baik
sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (TNl)/Kepolisian
(2)
(3)
Negara
Republik Indonesia (POLRI), dan perkantoran swasta. Setiap orarlg atav badan dilarang mempromosikan, mcngiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f. Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da-n ayat (2) ad^alah tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar terhadap tempat dan/atau gedung tertutup. Baglaa Kedelapan
Tempet Umum Pasal 14 (1)
(21
(3)
Setiap or€u-lg dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) hun.f g seperti pasar, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, taman kota, tempat rekreasi, termind. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar. Tidak termasuk larangan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta lembaga dan/atau badan untuk menjual, dan/atau membeli rokok di dalam tempat atau gedung terhrtup sebagairnarra r{irnaksud pada ayat (2).
(41 Bagi badan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyai izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Baglan Kesembllan Sarana Otah Raga Pasal (1)
(2)
(3)
l5
Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana olatr raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h, yang meliputi sanana oLah ra{!a dan tempat olah raga. Setiap orang atau badan dilarang Erempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat sar'ana olatr raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huntf h. Sarana olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dan ayat {21adalatr ditempat atau gedung-tertutup sampai bdtas luar pagar area sarErna olah raga. Baenan Kesepulub
Tempat Latnnya Yang Dltetapkan Pagal 16 (1)
{2)
(3)
(4)
v
(s)
Setiap orzLng dilarang merokok di tempa! lainnya yang ditetapkarr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21 hunrf i, ImB meliputi tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sarna unhrk kegiatan masyarakat. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk unhrk kegiatan menjual dan/atau membeli, mempromosikan dan mengiklankan produk rokok. Setiap orang dan/atau badan yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyat izin sesuai dengan peratrrran perundangundangan Xang berlaku. Tempat lainnya yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat terbuka sampai batas terhrar pagar. Ketentuan mengenai tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perahrran Walikota. BAB V PEMBITAAIU DAIY PETTGAITASAIT
Badan Keeatu Pembinaan Pasat 17 (1)
(2J
Walikota melakukan pembinaan atas: a, perlindungan terhadap warga nrasyarakat dari bahaya rakak; b. terwujudnya kawasan tanpa rokok. Pembinaan sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik; b. koordinasi dengan selunrh instansi, elernen orgarrisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
10
c. d. e.
f.
memotivasi dan membangun partisipasi serta pralrarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye kawasan tanpa rokok; menf,muskan kebdakan-kebijakan yang tsrkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; bekerja sarna dengan badan-badan lembaga-tembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok. pembenan pen$argaao kepada perqrangan/kelpmpqk naasysakat yang telah melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok. Bagiau Kedua Pengawasan
'\\ (1)
Pasal 18
$alikota membentuk Tim.."untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana di-maksud dalam Pasal 16.
(2)
(3)
(4)
Tim mempunyai kewenangan untuk memasuki Kawasan Tanpa Rokok baik siang maupun malam atau selama jam kerja maupun diluar jam kerja untuk melakukan supenrisi pe-le$gggei! Egre$f+p Da95a$. Tim dalam melakukan supervisi sebagaimarra dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan maksud dan tqiuannya kepada pimpinan badan, kecuali inspeksi mendadak. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, lif lSqe-o-g{lnqsi d-eegqq pimprnan badan. Fasat 19
(
1) Walikota menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah
(2) (3)
(SKPD) yang
Elgpu1ryg1 lugqs-Bokok .dan -fungsi pengawasari Kawasan Tanpa Rokok. OZtam melaksanakan pengawasan dan pengend.alian, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lgEgrje Se{na dengan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). Hasil pengawasan dan pengendalian sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota. Pasal 2(t
Setiap pimpinan badan wajib dan bertanggungiawab melaksanakan pengawasan di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan kewenangannya. BAB VI PEBAN SEBTA IIASYABAIIAT Pasal 2l
(1)
Masyarakat memiliki
hak dan kewajiban untuk berperan
dalarrr pembentukan Kawasan Tanpa Rokok. (21 Hak masyarakat sebagairnarta dimaksud pada ayat (U antara lain: a. berperan serta dalam pembentukan Kawasan Tanpa Rokok; b. mengetahui secara terbuka Kawasan Ta:rpa Rokok; (3) Kewajiban masyarakat sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. berperan serta dalam memelihara Kawasan Tanpa Rokok; b. berlaku tertib dan mematuhi ketentuan dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok.
l1
t,
(41 Peran serta masyarakat a. perorangan; b. kelompok; c. badan hukum; d. badan usaha; e. lembaga; f. organisasi
dapat dilakukan secara:
P$rl22 Peran masyarakat diarahkan untuk: a. menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindung dari paparan asap rokok orang lain.
b. ikut memfasilitasi dan membantrr pejabat yang
benrrenang dalam
mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok. Pasal 2O
Peran masyarakat dilaksanakan melalui: a. saran, pendapat, pemikiraJx, uslllan dan perlimbangan berlren€ran dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok; b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam pen3nrluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang l(awasan Tanpa Rokok; c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasart Tanpa Rokok; d. memberitahu pemilik, pengelola dan penangungiawab Kswasan TanPa Rokok jika tedadi pelanggaran; e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
848 VII SANKSI ADUIITISfRATIF
Bagian Kesatu Perorangaa Pasal 24 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 1O ayat [2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat(21, Pasal 13 ayat (2) dikenakan denda administrasi paling banyak sebesar Rp. 15O.OOO, - (seratus lima puluh ribu rupiah).
Bagian Kedua Bedaa Pasal 25
(1)
Setiap pimpinan badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 1O ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal L2 ayat (2), Pasal 13 ayat (2') dikenakan sanksi admirristrasi dengan tata cara sebagai berikut: a- teguran tertulis pertama; b. apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran terhrlis pertama tidak ditanggapi, diberikan teguran tertulis kedua;
', c.
(2)
12
apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis kedua tidak ditanggapi, diberikan teguran tertulis ketiga; d. dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis ketiga tidak juga ditanggapi, pimpinan badan dikenakan denda administrasi ' danlatau penyegelan. e. denda adminiskasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf d dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 1.OOO.O0O, - (sahr juta rupiah). Setiap pimpinan badan yang telah melakukan pelanggaran sebarryak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi administrasi berrrpa pencabutan izin tempat usaha dan penutupan tempat usatranya. BAB
VIII
SA.I.{IESI DAG,I APABAT
Pasal 26
Aparat yang berwenang yang tidak mengawasi Kawasan Tanpa Rokqk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21 dapat dikenakan sanksi admini strasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. BAB IX
PEIIrIDII(A$ Parsal2T
(1) Penyidik Pegawar Negeri Sipil (PPNS) tertentu (2)
(3)
dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang penyidik untrrk melalnrkan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tatrun 1981 tentang Hukum Aca-ra Pidana. Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima laporan pengaduan dari sesearang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itr.r di ternpat kejadian dan melakukan pemeriksaan ; c. menSruruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengEnal dan tersal.lgka; d. melakukan penyitaan benda dan/atau sr:rat; e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orErrlg ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat pehr4iuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penun&rt Umum, tersangfta atau keluarganya; i. melakukan tindakan lam menurut hukrJm yalag dapat dipertanggungi awabkan. PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana.
13
(41
PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (lf memberitahukan dimulainya nyidikannya dan meny€unpaikan hasil penyidikannya kepada Penuntrrt
pe
Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketenttran yang diatur
dalam Undang-Undang Hukrrm Acara Pidana. BAB
X
I(ETEITTUAIT PIDAITA
Pesal 28
(1) (2) (3)
Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 dianca.rrr dengan pidana kumngan paling larna 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 2OO.OOO, - (dua ratus ribu rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (L) adalah pelanggaran. Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (U, baik berupa tindakan pidana kejahatan dan/atau tindakan yang rrengakibatlan kerugian $agi Pernerintah Daerah, orang pribadi, badan atam pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancarn dengan
hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-
undangan. BAB
IrI
PEI{UTUP
Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlakr: pada tanegal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahl
..,
ft{e tanssal Lq Aftt
Diundangkan di Metro pada tanggal zf (qdt 2014 SEI(R TARIS D. KOTA METRO,
LEMBARAIT DAENAII KOTA MEIBO
TAHIIil
2OT+
ilOUOB
.9J
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI IAMPUNG; {3/MTR/2O14}
20t4
t4 PEIY.'EI"ASAIT
ATAS PERATURAN DAIRATI KOTA UBTRO
NoMoR o{ ternrn 2ot4 TENTAIVG
KAtrIASAN TAI{PA ROKOK
I.
UMUM
Bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paParan asaP rokok. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan dan peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalarn Negeri Nomor dan Nomor 7 Tatrun 2011 tentang Pedoman 188/MENKES/PB/llz}Ll ' Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membuat regulasi/aturan mengenai kawasan tanpa rokok di daerahnya. Untuk meniadaklanjuti hal tersebut, Pemeriata-h Kota Metro membuat Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, guna meningkatkan derajat kesehatan, kesada-ran, kemanran dan kemamPuan masyarakat untuk hidup sehat dan terhindar dari dampak paparan asap rokok yang dapat membayakan kesehatan. Peraturan Daerah ini mengatur lokasi/tempat yang mqnjadi Kawasan Tanpa Rokok, penerapan sanksi administrasi dan denda bagi orang badan yang melanggar/tidak memenuhi kew4iiban dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pimpinan badan di tempat kerjarrya sebagai
daerih kawasan tanpa rokok, sanksi bagr aparatur yang tidak
melaksanakan tugasnya dalam mengawasi kawasan tanpa rokok dan juga diatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang merokok di kawasart tanpa rokok.
[I,
PASAL DEMI PA.SAL
Pasal 1 Cukup jplas. Pasal 2 Hurrf a
Kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata unttrk
meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat. Huruf b Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti batrwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan. Huruf c Kemanfatan umum, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok hanrs memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.
,.
ls ,
Huruf d Keterpadrlan, berarti bahwa dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen ter.kait. Huruf e
Kesqrasian, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rgksk ha,rus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonorni, sosial, budaya dan kesehatan.
Huruf
f
Kelestarian dan berkelanjutan, berarti batrwa setiap orang memikul kqwajiban dan tanggung ja.wab terha.da.p gqngr4qi
mendatang dan terhadap ses€rm€rnya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok, dan pencegahan terhadap perokok pemula. Huruf g Partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarahat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambil keputtrsan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Huruf h Keadilan, berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencerrninkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara, baik lintas generasi maupun lintas gender. Huruf i
Transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap wal'ga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasa] 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8
Ayat
(1)
Tempat kesehatan lainnya adalah tempat yang digunakan/ dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan. Ayat
(2)
Cukup jelas.
Ayat
(3)
Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas.
l6 1t
Pasal 1O Cukup jelas. Pasal L 1 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cuk-up jelas. Pasal 2O Cukup jelas. Pasal 2 1 Ayat (l) Cukup jelas. Ayat (21 Culnrp jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) a. Yang dimaksud dengan perseorangan adalah orang pribadi. b. Yang dimaksud dengan kelompok ada-lah kumpulan marrusia yang mempakan kesatuan beridentitas dengan adat istiadat dan sistem nonna yang mengatur pola-pola interaksi antara manusia
iflr. c. Yang dimaksud dengan badan hukum adalah suatu badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hulflrm diakui sebagai subjek hukum (perseroan, yayasan, dart sebagainya). d. Yang dimaksud dengan badan usaha adatah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis ya-rrg berhrjuan mencari laba atau keuntungan. e. Yarg dimaksud dengan lembaga adalah suahr badan dengan tujuan melakukan suatu penyelidikan keilmuan dan melalrukart
f.
srratu usaha. Yang dimaksud dengan organisasi adalah kelompok kerjasama antara ora.ng-orang yang diadakan untuk tujuan bersama.
Pasd.22 Cukup jelas.
o u-,i '
t
, '
t7 l
Pasal 23 Cukup Pasal 24 Cukup Pasal 25 Cukup Pasal 26 Culmp Pasal 27 Cukup Pasal 28 Cukup Pasal 29 Cukup
jelas. jelas.
jelas. jelas. jelas. jelas. jelas.
TAilBAHATV I,EIIBANAIV DAEBAII KATA IIETRg UgIIOR
,?,1,
r \ \
