Pasca MDGs Mencari Terobosan. Tahun 2019, Sanitasi Terlayani 100% 7. Palembang Siap Bangun Sistem Drainase Kota 19

Tahun 2019, Sanitasi Terlayani 100%

Palembang Siap Bangun Sistem Drainase Kota

7

19

Edisi 04/Tahun XII/April 2014

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Mencari Terobosan

Pasca MDGs 2015

LENSA CK • Pelantikan Pejabat Eselon IV di lingkungan Ditjen Cipta Karya

daftar isi

Edisi 044Tahun XII4April 2014

Berita Utama Forum 4 ofStakeholder’s Indonesia International Water Week 2014 Mencari Terobosan Pasca MDGs 2015

liputan khusus 2019, 7 Tahun Sanitasi Terlayani 100%

5

9 Pemenuhan Akses Air Minum

Butuh Rp 274,8 T

14

info baru Entikong dan 12 IPA Jagoibabang

Dukung Kawasan Perbatasan Kalbar

Bengkulu 14 Pemprov Tindak Lanjuti Kesepakatan Pembangunan SPAM Regional

Seleksi 15 Semarak Duta Sanitasi Provinsi

9

2014

24

Siap Bangun 19 Palembang Sistem Drainase Kota Konferensi 20 Menuju Habitat III :

Agenda Perkotaan Baru

Ikuti World 24 Indonesia Urban Forum ke-7

20

di Medellin Colombia

inovasi Arsitektur 26 Pelestarian Tradisional Jabar 31 Gubernur Luncurkan Pengelolaan

Sampah Regional Legok Nangka

PLUS! lensa ck • Pelantikan Pejabat Eselon IV di lingkungan Ditjen Cipta Karya

2

31

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Imam S. Ernawi Penanggung Jawab Antonius Budiono Penanggung Jawab Dewan Redaksi Antonius Budiono Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, GuratnoRedaksi Hartono, Tamin MZ. Amin, Dewan Nugroho Tri UtomoDanny Sutjiono, Djoko Dadan Krisnandar, Mursito, M.Redaksi Maliki Moersid, Adjar Prajudi, Tamin Pemimpin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan,Redaksi Bukhori Pemimpin Sri Murni Edi K, Sudarwanto Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, Penyunting dan Penyelaras Naskah M. Sundoro, ChandraBuchori RP. Situmorang, Bhima Dhananjaya, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bagian Produksi Bhima Dhananjaya, Waluyo Widodo, Elkana Catur H., DjatiDjati Waluyo Widodo, Dian Indah Raftiarty, Danang Pidekso Ariani Bagian Administrasi & Distribusi Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Joni Santoso Santoso, Nurfathiah Luargo, Kontributor Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Kontributor Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Hadi Mulana MP. Sibuea, AdjarSucahyono, Prajudi, RinaR.Farida, Didiet A. Akhdiat, Dwityo Soeranto, Sundoro, Irawati, RG. Eko A. Djuli S, DedyM. Permadi, ThDian Srimulyatini Nieke Nindyaputri, Prasetyo, Oloan MS.,Hadi, Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Diana Kusumastuti, Aswin G. Sukahar, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, TM Hasan, Kusumawardhani, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Ade Syaiful Rachman, Aryananda Sihombing, Rudi A. Arifin, Endang Setyaningrum, Dian Suci Hastuti. Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Alamat Redaksi Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M.Kebayoran Aulawi DzinBaru Nun, Jl. Patimura No. 20, 12110 Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Telp/Fax. 021-72796578 Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Email Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, [email protected] Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi website http://ciptakarya.pu.go.id Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 twitter Telp/Fax. 021-72796578 @ditjenck Email [email protected]

Forum Stakeholder IIWW 2014 Himpun Solusi Kreatif Pasca MDGs 2015 Millennium Development Goals (MDGs) 2015 sudah di ujung masa. Komitmen internasional Indonesia untuk memenuhi pelayanan air minum bagi 68,87% penduduk dan sanitasi bagi 62,41% penduduk Indonesia sudah hampir dipenuhi. Tahun 2013, Indonesia sudah mencatat pelayanan air minum di angka 67,73%, dan sanitasi mencapai 59,71%. Artinya, Indonesia sudah on the track dalam mencapai target MDGs 2015. Tidak puas dengan capaian tersebut, Indonesia mentargetkan 100% pelayanan air minum dan sanitasi pada 2020. Target tersebut sudah tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sebuah tugas berat bagi pemerintah pasca Kabinet Indonesia Bersatu I dan II untuk memenuhi akses paling dasar manusia yang erat kaitannya dengan peningkatan drajat kesehatan masyararakat. Untuk menunaikan kewajiban tersebut diperlukan terobosan yang kreatif, diantaranya mencakup solusi mengatasi langkanya air baku, pendanaan, dan manajemen yang out of the box. Manajamen pelayanan air minum dan sanitasi perlu dilakukan tidak lagi dengan cara konvensional. Indonesia perlu mengambil pelajaran berharga perihal praktikpraktik terbaik (best practices) dalam pembangunan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan. Untuk itu Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bersama kementerian terkait menggelar Forum Stakeholder Indonesia International Water Week (IIWW) 2014 yang akan dilaksanakan di Surabaya pada 21-23 Mei 2014. Forum ini juga menjadi persiapan penting untuk pagelaran IIWW 2015 di Jakarta. Acara tersebut akan dihadiri para pemangku kepentingan sektor air minum dan sanitasi, termasuk para pengambil keputusan dari kalangan pemerintahan, pakar/ akademisi, praktisi, sektor swasta dan kalangan lembaga donor internasional. Peserta forum berasal dari Australia, Amerika, dan negara-negara di Asia dan Eropa. Tujuan penyelenggaraan acara itu adalah untuk mengelaborasi isu-isu air minum dan sanitasi di kawasan Asia-Pasifik, meningkatkan kompetensi SDM melalui pertukaran ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam pelayanan air minum dan sanitasi, serta pengembangan teknologi, dan menawarkan berbagai masukan terkait isu-isu global tentang air minum dan sanitasi. Selamat membaca dan berkarya. (Teks : Buchori)

Cover : Sumber Air Baku untuk SPAM IKK Teluk Sebong Kabupaten Bintan Kepulauan Riau (Foto : Buchori)

Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus paper)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 04 4Tahun XII4April 2014

3

berita utama

Stakeholder’s Forum of Indonesia International Water Week 2014

Mencari Terobosan Pasca MDGs 2015

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan kementerian terkait akan menyelenggarakan pertemuan awal untuk pelaku air minum dan penyehatan lingkungan yang disebut dengan Stakeholder’s Forum (SF) pada tanggal 21 - 23 Mei 2014 di Grand City Convex, Surabaya, Indonesia. Acara ini bersamaan dengan penyelenggaraan Indowater Expo & Forum 2014 yang akan dihadiri oleh 180 peserta dari 17 negara.

I

mam S. Ernawi, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum mengatakan, “Pertemuan ini merupakan langkah awal pemerintah untuk mempersiapkan pelaksanaan Indonesia International Water Week yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2015 sekaligus menghimpun isuisu dan berbagai solusi kreatif dalam menghadapi target post MDGs 2015.” Menurut catatan BPS pada Tahun 2013, persentase akses air minum aman telah mancapai 67,73% (sasaran MDGs 2015 68,87%) dan akses sanitasi 59,71% (sasaran MDGs 2015 62,41%). Namun dengan adanya dorongan untuk percepatan pelayanan air minum dan sanitasi layak mencapai akses 100% pada RPJMN 2014-2019 maka hal ini menjadi tantangan besar yang dihadapi Indonesia. Peningkatan selama 6 tahun ke depan yaitu mencapai 32% untuk air minum dan 40% untuk sanitasi, sedangkan selama 20 tahun sebelumnya capaian air minum dan sanitasi hanya 29,97% dan 34,9%. “Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan, penguatan kelembagaan, keberlanjutan penyediaan air baku, peran serta swasta dan masyarakat, serta penerapan

4

inovasi teknologi. Komitmen baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemda mutlak diperlukan. Disamping itu, keberhasilan pencapaian target memerlukan komunikasi dan kerjasama baik dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri,” Jelas Imam. Ia menambahkan, sebagai negara besar, Indonesia dituntut lebih berperan untuk memberikan masukan dalam forum-forum di ASEAN maupun forum internasional antara lain Asia Pacific (Habitat) 2015, UN Habitat 2016, Post MDGs 2015. Danny Soetjiono, Direktur Pengembangan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan, “Stakeholder’s Forum (SF) 2014 bertujuan untuk mengelaborasi isu-isu air dan sanitasi khususnya di Asia-Pasifik, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pertukaran ilmu dan pengalaman dalam pelayanan air dan sanitasi serta pengembangan teknologi, memberi berbagai masukan terkait isu-isu global tentang air dan sanitasi khususnya di kawasan Asia-Pasifik maupun dalam forum internasional.” “Secara teknis, SF-2014 akan dikemas dengan cara yang lebih praktis dan high-tech agar seluruh peserta bisa lebih aktif dan saling terhubung dengan kelas/meja diskusi lain,” Ujar Danny.

berita utama

IPA Pramuka Banjarmasin

Menurut catatan BPS pada Tahun 2013, persentase akses air minum aman telah mancapai 67,73% (sasaran MDGs 2015 68,87%) dan akses sanitasi 59,71% (sasaran MDGs 2015 62,41%).

Tema besar yang diusung dalam acara Stakeholder’s Forum ini adalah Creative Solutions on Water and Sanitation Development towards Sustainable Human Settlements. Sesuai dengan maksud dan tujuan dari acara ini, tema besar tersebut dikembangkan dalam beberapa sub tema yang berbeda dalam setiap sesinya. Sub tema yang dipilih merupakan pengembangan isu–isu yang menarik dengan pendekatan dari hulu ke hilir, yang meliputi: 1. Water Scarcity or Water Security Threat. Perubahan iklim membawa pengaruh yang signifikan terhadap daerah aliran sungai, khususnya terhadap sumber air baku. Selain itu, perilaku manusia juga mempengaruhi ketersediaan air baku, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Lingkup pembahasan dalam sesi ini terdiri dari konservasi air dan

perubahan iklim; penyediaan sumber air baku yang handal; dan inovasi teknologi dalam penyediaan sumber air baku bagi pulau-pulau kecil. 2. Water Availability Ketersediaan air merupakan faktor utama bagi penyelenggara penyediaan air minum dalam melakukan pengelolaan air mulai dari unit transmisi, unit pengolahan, unit distribusi, hingga unit pelayanan. Pertanyaannya adalah bagaimana manajemen penyediaan air terbaik? Manajemen penyediaan air yang baik dapat dikembangkan dengan memanfaatkan pengalaman dan best practice yang diterapkan di negara lain. Lingkup pembahasan dalam sesi ini terdiri dari best

Edisi Edisi04064Tahun 4TahunXII4April XI4Juni 2013 2014

5

berita utama practice manajemen penyediaan air; pengendalian kehilangan air (NRW), energi efisiensi; dan teknologi informasi untuk pengembangan pelayanan air minum. 3. ‘‘Out Of the Box” Management Dalam pengembangan air minum dan sanitasi memerlukan berbagai inovasi antara lain dengan pendekatan pemikiran “Out Of the Box” yang tentunya dapat diaplikasikan. Lingkup pembahasan dalam sesi ini terdiri dari tantangan dan peluang sektor air minum dan sanitasi; pengembangan

sarana penyediaan air dengan pemikiran “Out Of the Box”; dan penyediaan air dan sanitasi berbasis masyarakat/komunitas. 4. Sustainable Financing Bebagai alternatif skema pembiayaan dikembangkan untuk membiayai sektor air minum dan sanitasi. Namun, hanya sebagian yang berhasil diterapkan. Lingkup pembahasan dalam sesi ini terdiri dari pembentukan lembaga pengelola untuk pembiayaan yang lebih baik; dan penerapan pembiayaan yang berlaku secara internasional. (Teks: Buchori)

Peningkatan selama 6 tahun ke depan yaitu mencapai 32% untuk air minum dan 40% untuk sanitasi, sedangkan selama 20 tahun sebelumnya capaian air minum dan sanitasi hanya 29,97% dan 34,9%.

6

liputan khusus

Tahun 2019, Sanitasi Terlayani 100% Pelayanan sanitasi tahun 2019 ditargetkan melayani 100 % masyarakat, dengan dana sebesar Rp.385,3 T. Kemampuan APBN untuk membiayai target tersebut hanya Rp. 200,2 T (52 %).

H

al itu diungkapkan Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Ditjen Cipta Karya Djoko Mursito saat bertemu dengan beberapa wartawan di Kementerian PU Jakarta, Jumat (11/04). Djoko menjelaskan saat ini pelayanan sanitasi baru mencapai 58%,untuk tahun 2015 target rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan berkelanjutan menjadi

62,41%. Sedangkan untuk mencapai 100%, harus dipersiapkan perencanaannya mulai tahun ini, salah satunya melalui penyusunan program percepatan pembangunan sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK). “Setiap kabupaten/kota harus menyusun SSK, dari 520 kabupaten/kota, yang sudah punya SSK baru 349 kabupaten/kota. Dengan adanya SSK, mereka sudah mengetahui kebutuhannya


7

liputan khusus

masing-masing, sehingga harus mencari sendiri alokasi dananya, baru ada 224 kabupaten/kota yang sudah mendeklarasikan peduli sanitasi dan akan mengalokasikan dananya sebesar 2%, ” kata Djoko. Selain itu, ada tahapan-tahapan untuk mempercepat pencapaian target sanitasi, yaitu pengolahan air limbah secara perpipaan terpusat (offsite), pengolahan air limbah untuk satu kawasan lingkungan permukiman (komunal), dan adanya sistem penyedotan secara berkala (in site). Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi sungai atau kali yang tercemar. Disamping kegiatan pengelolaan sanitasi, Djoko juga menyinggung tentang The National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Selain pembuatan tanggul, program itu juga meliputi reklamasi pantai, pengembangan pelabuhan, pengerukan sungai, dan pembuatan waduk. Program NCICD merupakan upaya yang terintegrasi di berbagai bidang dalam rangka menangani permasalahan banjir Jakarta. Sebagaimana diketahui, persoalan sanitasi masih menjadi permasalahan yang kerap ditemui di sejumlah daerah seperti di Tanah Air, misalnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, mencatat sebesar 50 persen warga daerah itu belum memperhatikan sanitasi yang baik sehingga rentan terserang berbagai penyakit. Ia menjelaskan, buruknya sanitasi warga karena belum memiliki toilet atau WC di rumah masing-masing sehingga memilih buang air kecil dan besar di sungai, kolong dan dalam hutan. Untuk mendapat perhatian dari masyarakat, pada umumnya caleg lebih memfokuskan pada isu pendidikan dan kesehatan gratis. Khusus mengenai kesehatan, belum menyentuh pada persoalan mendasar dalam kehidupan, yaitu sanitasi, air minum dan kesehatan lingkungan. Sementara itu, Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan Belanda dalam bidang sumber daya air. Kerjasama tersebut juga memberikan beberapa peralatanan bermanfaat

8

seperti sistem peringatan banjir, mikro zonasi untuk dataran rendah, panduan, dan rekomentasi. Tujuan kerjasama bilateral tersebut saat ini memasuki fase III periode 2012 – 2014. Fase III ini fokus pada keselamatan air, pengamanan terhadap banjir, dan pengelolaan sumber daya air terpadu, air untuk ketahanan pangan dan ekosistem, ketersediaan air dan sanitasi, air dan iklim serta tata kelola air dan peningkatan kapasitas. Hal ini penting mengingat fase III adalah melanjutkan dan meningkatkan kerja sama di bidang sumber daya air yang menjadi fokus tadi serta peraturan di bidang sumber daya air. Kerja sama bilateral 4P – MOU antara Indonesia-Belanda bidang pengelolaan air masih menggunakan skema hibah, seperti pengiriman tenaga ahli, studi tim, dan pelatihan. Kerja sama ini tidak melibatkan sektor swasta atau BUMN dalam pembiayaan untuk kegiatan infrastruktur ke-PU-an dan pemukiman. Ke depan, sektor swasta akan dilibatkan dalam kerja sama 4P-MOU dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Beberapa kegiatan 4P-MOU yaitu Strategi Pertahanan Pesisir Jakarta (Jakarta Coastal Defense Strategy/JCDS) atau Kapital Pembangunan Pesisir Terpadu Nasional (National Capitan Integrated Coastal Development/NCICD), air untuk ketahanan pangan, Jakarta Flood Management, information and progress joint cooperations program antara BMKG dan Royal Netherlands Meterological Institude (KNMI) Belanda, Semarang Banger Polder Pilot Project, serta program baru yaitu Young Water Professionals Development. Satu poin penting dalam MoU berikutnya yang diusulkan adalah untuk mendorong kerjasama dalam pengembangan dataran rendah, terutama di daerah rawa serta wilayah pesisir. Dataran rendah menjadi lebih penting bagi Indonesia dan ke depan untuk pengembangan potensi pertanian di masa yang akan datang, terutama di Jawa. (bns)

liputan khusus

Pemenuhan Akses Air Minum Butuh Rp 274,8 T Kebutuhan dana untuk memenuhi cakupan air minum sebesar 100 % di Indonesia pada tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp. 274,8 T. kemampuan APBN hanya 33 % atau sekitar Rp. 90,7 T. Selebihnya diharapkan dari APBD, PDAM, Corporate Social Responsibility (CSR), dan swasta melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

P

emerintah terus mendorong penyehatan PDAM sebagai operator pelayanan air minum untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan. Sayangnya sebagian besar PDAM masih menyandang status sakit. Ketua Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian PU, Tamin M. Zakaria Amin, menjelaskan berdasarkan hasil audit terhadap 350 PDAM, pada tahun 2013 terdapat 176 PDAM dalam keadaan sehat, 104 PDAM dalam keadaan kurang sehat dan 70 PDAM dalam keadaan sakit. “Penyebabnya bermacam-macam, umumnya kurangnya dukungan Pemda setempat dan tarif PDAM yang masih rendah, tantangan ke depan adalah membenahi peraturan di dalam PDAM,” kata Tamin. Untuk meningkatkan kinerja PDAM dalam mengelola SPAM dibutuhkan antara lain adanya dukungan dari Kepala Daerah seperti yang terjadi di Palembang, Malang dan Banjarmasin. Selain itu, diperlukan inovasi lokal, pemahaman teoritis pertumbuhan dan pengembangan perusahaan, hubungan baik antara PDAM


9

liputan khusus

Untuk meningkatkan kinerja PDAM dalam mengelola SPAM dibutuhkan antara lain adanya dukungan dari Kepala Daerah seperti yang terjadi di Palembang, Malang dan Banjarmasin.

dengan pelanggan mereka, perbaikan sistem penagihan dan penggantian yang teratur untuk meter air pelanggan. Perbaikan sistem penagihan, penggantian yang teratur meter air pelanggan, reklasifikasi pelanggan dan capacity building dari Kementerian PU melalui BPPSPAM. Tamin mengungkapkan alokasi dana tersebut berasal dari Pemerintah Pusat senilai Rp 90 triliun dan Rp 180 triliun dari

10

Pemerintah daerah, Perusahaan Daerah Air Minum Daerah (PDAM), kredit perbankan dan Public Private Partnership (PPP). “Cakupan air pada 2013 sudah mencapai 67,73% dan 2015 kami menargetkan mencapai 68,87% agar 2019 terpenuhi,” ujarnya, Kamis (17/4) di Jakarta. Adapun sumber dana berasal dari internal PDAM. Daerah pelayanan nantinya mencakup daerah di belakang Lippo, daerah

liputan khusus

Cisauk, daerah Cijeruk dan daerah Curug. Pembangunan saat ini masih terkendala lahan. Untuk itu PDAM saat ini sedang berupaya mendapatkan lahan lokasi IPA. Menurut Tamin BPPSPAM terus berupaya mendorong peningkatan kinerja pelayanan penyelenggaraan SPAM, mem berikan masukan dalam penyusunan kebijakan dan strategi, serta mengembangkan sistem pembiayaan dan pola investasi pengembangan SPAM. “Kami mendukung dan memfasilitasi agar PDAM pelayannya berkesinambungan serta PDAM dapat me ngembangkan cakupan dan kualitas pelayanannya dalam me layani kebutuhan air minum masyarakat,” terang Tamin. Ia mengungkapkan, proses pemenuhan air bersih ini sangat tergantung dukungan dari Pemerintah Daerah. Sebab, Pemerintah Daerahlah yang menentukan tarif terhadap PDAM-PDAM yang ada di daerah mereka. Jika diberikan tarif terlalu murah, menurut Tamin, PDAM akan merugi dan perusahaan tidak akan sehat. Dengan demikian, akan semakin banyak penyimpangan-penyimpangan dan penye lewengan yang akan terjadi. Selain itu, ia juga menekankan dibutuhkannya jiwa entrepreneurship di pemimpin PDAM-PDAM ini. Sebab, tanpa jiwa enterpreneur ini PDAM hanya akan menunggu kehancuran. Hal ini, kata Tamin, sudah terjadi di beberapa kota yang saat ini PDAM-nya maju seperti Banjarmasin dan Palembang. Di Kedua kota tersebut, cakupan air bersih sudah di atas 90 persen, termasuk yang tertinggi di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Tamin menambahkan, saat ini tengah direncanakan pem

bangunan PDAM Tirta Kencana Raharja di Cisauk, Tangerang. PDAM berkapasitas 500l/dtk dengan sumber air baku berasal dari Sungai Cisadane. (Teks: Buchori)


11

info baru

IPA Entikong dan Jagoibabang Dukung Kawasan Perbatasan Kalbar Komitmen pemerintah untuk membangun kawasan perbatasan dibuktikan dengan selesainya pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia. SPAM Entikong di Kabupaten Sanggau, dan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) di Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, telah selesai dibangun dan dilakukan uji coba (commissioning).

P

embangunan SPAM Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, diharapkan dapat mengatasi kebutuhan air minum bagi masyarakat di Kecamatan Entikong yang berbatasan dengan wilayah Malaysia. Hal itu dikemukakan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (PKPAM) Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Ali Tasrief, pada acara commisioning (Uji Coba) Instalasi Pengelolaan Air (IPA) yang dibangun di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, 8/04/2014. “Pembangunan IPA Entikong diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Entikong, dan Pemerintah Daerah setempat dapat mengoptimalkan kapasitasnya secara maksimal, termasuk melakukan pemeliharaan dengan sebaikbaiknya,” kata Tasrief. Pemerintah Kabupaten Sanggau menyambut baik pembangunan SPAM Entikong berkapasitas 30 liter/detik ini, sehingga dapat membantu penyediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat Entikong yang berada di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. “Selama ini masyarakat disini memperoleh air bersih melalui sistem gravitasi atau Broncaptering, sehingga tidak mencukupi kebutuhan air untuk penduduk di Ibu Kota Kecamatan Entikong,” kata Kepala Dinas PU Kabupaten Sanggau Syafaruddin. Ia berharap IPA Entikong segera berioperasi dan mampu memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat Entikong dan sekitarnya. Kepala PDAM Kabupaten Sanggau, Lukas, menambahkan, selama tiga tahun ini, penduduk Entikong hanya memanfaatkan air menggunakan sistem gravitasi, dan itu pun tidak cukup. “Selama

12

ini, hanya musim hujan saja masyarakat di sini mendapatkan air, sedangkan di musim kemarau tidak ada air sama sekali,” katanya. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau AB Syafaruddin, Kepala PDAM Kabupaten Sanggau Lukas, Camat Entikong, dan Kepala Desa Entikong. SPAM IKK Jagoi Babang Setelah uji coba dilukan terhadap SPAM Entikong, Satker PKPAM Provinsi Kalimantan Barat melakukan comisioning/uji coba Ins talasi Pengelolaan Air (IPA) di Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, pada Selasa (15/4/2014). Jagoi Babang merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Indonesia. Wilayah ini terletak di perbatasan Kalbar-Serawak (batas sebelah timur, kurang lebih 1 jam ke Kota Serawak). Sebelah utara Kecamatan ini berbatasan dengan Lundu, Sarawak Malaysia, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Seluas dan kecamatan Siding, sebelah timur berbatasan dengan Serikin, Sarawak Malaysia. Di kecamatan ini terdapat enam desa, yaitu Desa Jagoi, Desa Sekida, Desa Sinar Baru, Desa Semunying Jaya, Desa Kumba, Desa Gersik. Jagoi Babang berjarak 115 km dari Kabupaten Bengkayang atau sekitar 2 jam dari Kantor Pemda Bengkayang. Kecamatan ini terdiri atas 6 Desa dan 14 dusun dengan jumlah KK 1679 dan 6948 jiwa. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Satker Pe ngembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (PKPAM) Provinsi Kalimantan Barat yang didampingi Kepala PDAM Kabupaten Bengkayang, perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten

info baru

Pemerintah Kabupaten Sanggau menyambut baik pembangunan SPAM Entikong berkapasitas 30 liter/detik ini, sehingga dapat membantu penyediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat Entikong yang berada di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Bengkayang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Beng kayang beserta jajarannya, serta Camat Jagoi Babang untuk melakukan uji coba IPA ke lokasi pembangunan SPAM IKK Jagoi Babang yang berkapasitas 30 liter/detik. Kepala Dinas Kabupaten Bengkayang, Aleksius, mengatakan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sangat menyambut baik dengan dibangunnya SPAM yang berkapasitas 30 liter/detik ini. Karena dengan terbangunnya IPA ini bisa membantu masyarakat perbatasan dalam masalah penanggulangan kebutuhan air mi

num di Jagoi Babang yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Aleksius menambahkan, dengan terbangunnya IPA Jagoi, agar pengoperasiannya dapat disosialisasikan kepada masyarakat Desa Jagoi dan sekitarnya, khususnya masyarakat yang tinggal di Kecamatan Jagoi Babang yang saat ini belum mendapatkan pelayanan air minum. Selain itu, Kepala PDAM Kabupaten Bengkayang Barudi mengungkapkan, pembangunan SPAM di kawasan perbatasan adalah upaya mengatasi kesenjangan wilayah. “Karena perma salahan utama di daerah perbatasan adalah pelayanan air bersih, supaya ada tindak lanjut kedepannya nanti mengenai operasional pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air, SPAM IKK Jagoi Babang ini,” lanjut Barudin. Sementara, Kepala Satker PKPAM Mohammad Ali Tasrief Provinsi Kalimantan Barat mengharapkan supaya pembangunan ini bisa dimanfaatkan kepada masyarakat Jagoi Babang. “Mengenai pengoperasiannya, diharapkan PDAM Bengkayang bisa segera mempersiapkan untuk bisa dikelola dengan baik, sehingga apa yang sudah dibangun bisa tepat sasaran,” tambah Ali Tasrief. (Marsel KB Randal Kalbar/ari)


13

info baru

Pemprov Bengkulu Tindak Lanjuti Kesepakatan Pembangunan SPAM Regional

S

alah satunya adalah pembangunan SPAM Regional Propinsi Bengkulu yang melayani Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma. Dalam rangka mempercepat pembangunan SPAM Regional Provinsi Bengkulu, Pemerintah Propinsi Bengkulu melalui Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu Husni Mulyadi, dan Kepala Bidang Cipta Karya Anuwar Yasin, beserta Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (PKPAM) mengadakan pembahasan pradesain SPAM Regional Bengkulu di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII di Palembang, beberapa waktu lalu. Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat.

14

Untuk meningkatkan pelayanan air minum masyarakat Bengkulu dalam upaya pemenuhan target post MDGs 2015 sebesar 100%, maka perlu dilakukan kegiatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan memanfaatkan sumber air baku yang lebih layak dan lebih murah.

Acara dipimpin oleh Kepala BBWS Sumatera VIII Sumatera Selatan, Bistok Simanjuntak yang dihadiri oleh Bidang Perencanaan BBWS Sumatera VIII Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Kabid Cipta Karya Provinsi Bengkulu, Kasi Penyehatan Lingkungan dan Staf Satker PKPAM Bengkulu. Kepala Biro Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu Husni Mahyudin mengatakan, hasil kesepakatan untuk tahap pertama pembangunan SPAM Regional Provinsi Bengkulu dengan debit 400 l/dt dimana pembangunan sarana dan prasarana air baku akan dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak. “BBWS Sumatera VIII mendukung dan akan memprogramkan kegiatan-kegiatan berdasarkan kewenangannya yaitu mulai dari Intake ke IPA dan pipa transmisi untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum, khususnya di daerah kabupaten/kota yang tidak memiliki air baku yang memadai. Selanjutnya proses dilanjutkan pada tahapan penyusunan Detail Engineering Design (DED),” tambah Husni. (Tri Lidya-Randal Bengkulu/bns).

info baru

Semarak Seleksi Duta Sanitasi Provinsi 2014 Seleski Duta Sanitasi 2014 tingkat provinsi sudah mulai marak digelar melalui berbagai lomba poster dan karya tulis. Kegiatan yang sudah menjadi agenda tahunan dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya ini, akan diikuti oleh seluruh perwakilan dari 33 Provinsi se-Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dll.

L

omba yang dilakukan setiap provinsi di Indonesia ini diikuti pelajar tingkat SMP. Anak merupakan masa depan bangsa, anak adalah kelompok yang memiliki potensi dan mampu menjadi ”agen perubahan” dalam masalah persampahan dan sanitasi. Sehingga perlu dilakukan kampanye dan edukasi dengan bertitik pusat pada anak, untuk membentuk generasi baru yang peduli terhadap sanitasi dan lingkungan. Pada pemilihan Duta Sanitasi bertujun untuk menyiapkan Duta Sanitasi yang berkualitas dan mampu menyampaikan pesan sanitasi. Mereka diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan kesehatan demi terciptanya Indonesia yang Bersih, Sehat, Ramah Lingkungan, Rapi dan Indah. Lomba ini digelar antara lain di Provinsi Jawa timur. Senin (21/4/2014) Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Provinsi Jawa Timur menyelesaikan dan


15

info baru

mengumumkan pemenang dari rangkaian kegiatan Pemilihan Duta Sanitasi tingkat Provinsi tahun 2014. Kegiatan Pemilihan Duta Sanitasi ini diikuti oleh 143 pelajar tingkat SLTP dari 36 kabupaten/kota yang terdiri dari 72 peserta lomba poster dan 71 peserta lomba karya tulis yang kesemuanya adalah pemenang Lomba Pemilihan Duta Sanitasi tingkat kabupaten/kota. Penjurian lomba inipun tidak sembarangan, sebab melibatkan unsur dari media Jawa Pos, JTV, Universitas Negeri Surabaya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dan Satker PPLP Provinsi Jawa Timur. Kepala UPT Informasi Teknologi Perumahan dan Permukiman Nuraini yang mewakili Kadis PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur mengatakan setelah melalui penjurian yang bertahap, maka telah ditetapkan para pemenang yang akan mewakili Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Duta Sanitasi di tingkat Nasional pada acara Jambore Sanitasi nanti. Sebagai pemenang juara 1 Lomba karya tulis yaitu Nabila Maya Faisa dari SMPN 1 Sumenep, Juara 2 Mochammad Ivan Adhyaksa P dari SMPN 1 Ponorogo dan Juara 3 Bening Kalimasada dari SMPN 1 Lumajang. Selanjutnya sebagai pemenang Lomba poster yaitu juara 1 Akmal Dzakarida Putra dari SMPN 1 Ponorogo, juara 2 Carena Learns Prasetya dan juara 3 Elvira Nur Cholida dari SMPN 1 Batu. “Selamat kepada para pemenang, selanjutnya harus menyiapkan diri agar mampu berkompetisi pada tingkat Nasional dan mampu menjadi pionir dan agen perubahan di daerahnya masing-masing terkait kesadaran sanitasi, mampu menyampaikan

16

pentingnya Stop BABS dan pengelolaan sanitasi yang baik,” imbau Nuraini. Kegiatan ini dihadiri oleh Jajaran Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, tim penilai, guru pendamping, para orangtua siswa serta peserta lomba Duta Sanitasi siswa dan siswi SLTP sederajat di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, di Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum melalui Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Satker PPLP) Provinsi Jawa Barat, menyelenggarakan kampanye dan edukasi sektor penyehatan lingkungan permukiman, antara lain dengan Pemilihan Duta Sanitasi Provinsi melalui lomba karya poster, karya tulis dan penyuluhan sanitasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Acara yang berlangsung di Bandung dari tanggal 14-17 April 2014 ini dibuka oleh Netty Heryawan, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat. Dalam sambutannya Netty mengatakan bahwa makna penting dari pemilihan Duta Sanitasi adalah kepedulian terhadap lingkungan dan sasaran dalam ajang perlombaan ini untuk menanamkan kepedulian terhadap sanitasi dari kecil. “Jadikan lomba ini sebagai ajang bertukar wawasan, pengalaman yang bisa diaplikasikan di sekolah masing-masing,” katanya. Lomba Duta Sanitasi dihadiri oleh peserta lomba sebanyak 54 orang, terdiri 27 orang peserta lomba karya poster dan penyuluhan sanitasi serta 27 orang peserta lomba karya tulis dan penyuluhan sanitasi, meliputi 9 kota dan 18 kabupaten di Jawa Barat. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Kepala Satker PPLP Provinsi

info baru

Jawa Barat, serta perwakilan dari Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB). “Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian PU, Diskimrum Provinsi Jabar serta berbagai pihak yang sudah mendukung acara ini, semoga menjadi investasi di masa yang akan datang dan kita bisa mencintai lingkungan untuk kita dan generasi yang akan datang,” imbau Netty. Selama empat hari, peserta diberikan berbagai materi seputar sanitasi sekolah dan permukiman serta Studi Banding Penanganan Sanitasi di Sekolah yaitu di SMPN 1 Ciparay Kabupaten Bandung. Sementara, Minggu (27/4) Satuan Kerja Pengembangan Pe nyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menetapkan 6 Duta Sanitasi DIY 2014 yang akan ditugaskan mewakili DIY pada pemilihan Duta Sanitasi Ting kat Nasional Juni mendatang di Jakarta. Setelah melalui proses karantina selama 4 hari dan penjurian secara bertahap, dari 100 peserta lomba duta sanitasi DIY terpilih 20 finalis duta sanitasi, masing-masing 10 finalis dari lomba poster dan 10 finalis lomba karya tulis. Ke-20 finalis tersebut melakukan presentasi hasil karya mereka di hadapan para juri untuk memperebutkan tiket menuju pemilihan Duta Sanitasi tingkat Nasional. Juri lomba tahun ini melibatkan unsur dari media Kedaulatan Rakyat, Dinas Kesehatan DIY, Balai IPAL DIY, Dinas PUPESDM DIY, dan Satker PPLP DIY.

Dari hasil final penjurian Duta Sanitasi DIY, terpilih 6 Duta yaitu, juara 1 lomba karya tulis Vicentia Ivanka Ameliani F dari SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta, juara 2 lomba karya tulis Vicentia Elvina Diana Limartha dari SMP Stella Duce 1 Yogyakarta dan juara 3 lomba karya tulis Aulia Rahmawati dari SMP Negeri 1 Playen Gunung Kidul. Untuk juara lomba Poster, juara 1 Patricia Lintang Mareta dari SMPN 2 Piyungan Bantul, juara 2 Ahmad Permadi dari SMPN 1 Sanden Bantul, dan juara 3 Yuni Kelana Sari dari SMPN 1 Nglipar Gunungkidul. “Selamat kepada wakil Duta Sanitasi DIY yang telah terpilih menjadi wakil DIY, semoga kalian nanti juga dapat berprestasi dalam lomba Duta Sanitasi tingkat Nasional. Bagi anak-anakku yang belum dapat mewakili DIY janganlah berkecil hati, karena bagaimanapun kalian telah menjadi Duta Sanitasi bagi sekolah dan daerah masing-masing. Tetap semangat dan jangan menyerah untuk meneruskan perjuangan sebagai agen perubahan sanitasi di Indonesia,” imbau Muh. Mansur Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUP-ESDM DIY saat menutup acara lomba Duta Sanitasi DIY 2014. Sedangkan, Dradjat Widjunarso Kepala Satker DIY menyampaikan bahwa setelah terpilihnya Duta Sanitasi DIY ini maka tugas PPLP akan semakin berat yakni secepatnya melakukan pembinaan dan memberikan materi tentang sanitasi yang lebih mendalam kepada Duta Sanitasi yang terpilih agar nantinya ketika mengikuti lomba Duta Sanitasi tingkat Nasional mereka dapat bersaing dengan Duta Sanitasi dari wilayah lain di tingkat Nasional. Hal serupa juga dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Kegiatan yang berupa lomba karya tulis dan poster bertema Air Bagi Kehidupan ini diikuti oleh 50 peserta untuk masing-masing kategori. Setelah melalui proses karantina selama 4 hari dan penjurian secara bertahap, pada Sabtu (26/4) terpilih 14 finalis Duta Sanitasi, yaitu 7 finalis dari lomba poster dan 7 finalis lomba karya tulis. Keempat belas finalis tersebut melakukan presentasi hasil karyanya di hadapan para juri untuk memperebutkan tiket menuju pemilihan Duta Sanitasi ke tingkat nasional. Hasil karya tulis dan poster para peserta ini langsung dinilai oleh para dewan juri yang berasal dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu. Hasil final penjurian Duta Sanitasi Kalimantan Tengah terpilih 6 Duta Sanitasi, yaitu untuk lomba karya tulis juara pertama dimenangkan oleh Sabrina Salwa Sabila dari SMPN 1 Sampit, juara kedua oleh Chika Anastasya Hartanto dari SMP Meranti Mustika Sampit dan juara ketiga oleh Arifah Masruroh Lestari dari SMP Astra Agro Lestari Pangkalan Bun.


17

info baru

Setelah melalui proses karantina selama 4 hari dan penjurian secara bertahap, dari 100 peserta lomba duta sanitasi DIY terpilih 20 finalis duta sanitasi, masing-masing 10 finalis dari lomba poster dan 10 finalis lomba karya tulis.

Sedangkan lomba poster, juara pertama diraih oleh Ahmad Rizali dari MTsN Model 1 Palangkaraya, juara kedua oleh Yolanda Tasya Amalia dari MTsN 1 Model Palangkaraya dan juara ketiga oleh Christin Leonard dari SMPN 5 Katingan Hilir. Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakilkan oleh Staf Ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan, Berlin Sawal mengatakan, anak-anak yang ada di sini merupakan juara Duta Sanitasi Kalimantan Tengah. Hanya saja kita harus menentukan pemenang lomba poster dan karya tulis sebagai Duta Sanitasi Kalimantan Tengah 2014. Mereka akan mewakili Provinsi Kalteng pada Jambore Sanitasi Tingkat Nasional di Jakarta di bulan Juni nanti. “Saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang

18

telah dikukuhkan sebagai Duta Sanitasi Kalimantan Tengah tahun 2014,” kata Berlin. Kasatker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kalteng Irbar P Senoboa mengharapkan, para finalis Duta Sanitasi Provinsi Kalteng tahun 2014 ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. “Saya sangat bangga dengan semangat peserta Jambore Duta Sanitasi 2014 ini. Meski agenda kegiatan terbilang sangat padat, peserta yang merupakan siswa-siswi tingkat SLTP dari 14 Kabupaten/Kota se-Kalteng tetap bersemangat,” ungkap Irbar. Selama mengikuti Jambore Duta Sanitasi ini, peserta juga mendapatkan berbagai materi tambahan seperti tarian kreasi dan drama yang mengusung tema 3R (reduce, reuse, recycle). (Randal Jabar/Randal Jatim/Randal DIY/Randal Kalteng-bns)

info baru

Palembang Siap Bangun Sistem Drainase Kota Penyiapan rancangan (master plan) pembangunan sistem drainase di Kota Palembang bantuan Korea Selatan harus terintegrasi dengan sistem pengendalian banjir. Saat ini masterplan dari 19 area penanganan akan disusun dan akan mengerucut pada 10 area prioritas yang akan disusun studi kelayakan (Feasibility Study) dan rancangan dasarnya (Basic Design).

D

irektorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memfasilitasi pertemuan antara KOICA yang diwakili oleh Hyun Kwon Kim, dan konsultan dari K-Water yang diwakili oleh Kim Dong Giyu, dan Dohwa Engineering Consultant yang diwakili oleh Heo Yang Go dengan Pemerintah Kota Palembang yang diwakili oleh Wakil Walikota Harnojoyo didampingi Sekretaris Daerah Kota Palembang Ucok Hidayat. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Kerja Wakil Walikota Palembang, Selasa (29/4/2014) dan dihadiri perwakilan Ditjen Cipta Karya, Dwityo A. Soeranto selaku Kasubdit Kerjasama Luar Negeri. “Dalam perencanaan drainase di Palembang yang akan dilakukan oleh KOICA, koordinasi dan keikutsertaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU melalui BBWS Sumatera VIII sangat mutlak untuk mengintegrasikan sistem drainase dengan sistem pengendalian banjir, mengingat saat ini master plan-nya sudah ada dan sebagian sudah diimplementasikan pembangunannya,” jelas Dwityo. Setelah pertemuan tersebut diselenggarakan Inception Meeting di Ruang Parameswara, Pemkot Palembang dalam rangka penyusunan Master Plan, Feasibility Study and Basic Design untuk meningkatkan Sistem Drainase Kota Palembang. Kegiatan tersebut didanai oleh hibah Korea Selatan melalui KOICA sebesar USD 2,6 juta, dan akan dilaksanakan selama 24 bulan.

Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut Kick off Meeting yang telah diselenggarakan di Jakarta pada Senin (21/04/2014). Bantuan hibah tersebut bertujuan untuk meningkatkan sistem drainase perkotaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Palembang melalui pengurangan jumlah genangan air, meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar area pembangunan rumah pompa dan kolam retensi, serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah yang berperan langsung dalam pengelolaan drainase perkotaan melaui penyampaian ilmu pengetahuan dan pelatihan bersama tenaga ahli Korea. Dwityo menambahkan, pada 9 Oktober 2012 lalu telah dilakukan penandatanganan dokumen Record of Discussions (RoD) antara Resident Representative, KOICA Indonesia Office dan Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU untuk kegiatan Master Plan, Feasibility Study and Basic Design for Drainase in Palembang City Project. Pada kesempatan tersebut disepakati ruang lingkup kegiatan seperti melakukan penyusunan Master Plan untuk 19 area di Kota Palembang, Penyusunan Studi Kelayakan dan Rancang Dasar untuk 10 area prioritas di Kota Palembang, serta Capacity Building berupa program kerja sama dengan perguruan tinggi dan masyarakat, serta pelatihan untuk aparat pemerintah terkait. (Ayx-Randal Sumsel/bcr)


19

info baru

Menuju Konferensi Habitat III :

Agenda Perkotaan Baru Kota-kota di dunia menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks. Lebih kurang 50% penduduk dunia saat ini tinggal di perkotaan. Tantangan utama yang dihadapi kota-kota di seluruh dunia adalah pesatnya perkembangan kota yang belum didukung dengan kesiapan pemangku kepentingan terkait. Dampaknya adalah urbanisasi, permukiman liar dan kumuh, kemiskinan, kesenjangan sosial dan pengangguran.

U

N Habitat sebagai bagian dari Perserikatan BangsaBangsa (PBB) yang terdiri dari berbagai negara yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap permasalahan permukiman dan perkotaan mene kankan kepada dunia akan tanggung jawab bersama terhadap masa depan habitat (tempat bermukim manusia). Melalui Konferensi Habitat I yang diselenggarakan di Vancouver, Canada pada tahun 1976 dengan tema “Hunian

20

Instagram : @worldurbanforum

Anastasia Carolina *)

Layak Bagi Semua’ (Adequate Shelter For All), dihasilkan Deklarasi Vancouver yang menghimbau negara-negara dunia agar melihat permukiman sebagai instrumen dan objek pembangunan.

info baru

Asia Pacific High Level Regional Expert Group Meeting Juni 2014

Asia Pacific Regional Preparatory Meeting for Habitat III Agust 2015

Sebagai implementasi dari Deklarasi Vancouver, banyak negara berkembang termasuk Indonesia, melaksanakan berbagai program pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat kurang mampu di perkotaan. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan Konferensi Habitat II di Istanbul, Turki, pada tahun 1996 dengan tema “Permukiman yang Berkelanjutan dalam Dunia yang Semakin Mengkota” (Sustainable Human Settlements in an Urbanizing World). Konferensi Habitat II menghasilkan Agenda Habitat II yang merupakan rencana aksi global dan kerangka kerja yang diharapkan dapat mendorong masyarakat dunia untuk bertanggung-jawab dalam mempromosikan dan menciptakan permukiman yang ber kelanjutan.

HABITAT III 2016

Tema dalam Konferensi Habitat II tidak hanya mengangkat upaya pembangunan perumahan dan permukiman di perkotaan, tetapi bagaimana melihat permasalahan perkotaan secara lebih luas dengan pelibatan masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Salah satu poin penting yang diangkat dalam Agenda Habitat II adalah pemberdayaan pemangku kepentingan bidang permukiman termasuk perempuan dan pemuda (isu gender and youth) serta keterlibatan organisasi masyarakat dan perubahan paradigma peran Pemerintah dari penyedia (provider) menjadi pemberdaya (enabler). Sesuai dengan periode 20 tahunan, maka pada tahun 2016 akan diselenggarakan Konferensi Habitat III dengan tema yang mengadopsi permasalahan perkotaan yang semakin meluas yaitu


21

Prosiding HHD 2011

info baru

Urbanisasi menjadi isu yang saat ini dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya.

“Urbanisasi Berkelanjutan” (Sustainable Urbanization). Tujuan dari Konferensi Habitat III adalah mengkaji kembali komitmen negaranegara anggota PBB untuk menindaklanjuti Agenda Habitat II, serta memperbaharui komitmen global untuk menghadapi tantangan urbanisasi berkelanjutan. Konferensi Habitat III memberikan peluang bagi negaranegara anggota untuk membahas Agenda Perkotaan Baru yang akan menekankan pada kebijakan dan strategi yang dapat mendorong secara efektif berbagai peluang di balik urbanisasi, dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni. Urbanisasi menjadi isu yang saat ini dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Urbanisasi dapat menimbulkan dampak negatif bagi perkotaan apabila tidak

22

dikelola dengan baik, namun di sisi lain urbanisasi juga dapat menjadi modal penggerak perekonomian dan mendorong pengembangan perkotaan ke arah yang lebih baik. Dalam rangka menuju Konferensi Habitat III, Indonesia telah berpartisipasi dalam beberapa rangkaian kegiatan yang diselenggarakan UN Habitat pada tahun 2014 yaitu Rapat Biro APMCHUD dan World Urban Forum pada bulan April di Colombia. Dalam WUF, Indonesia membawakan best practise penanganan permukiman, khususnya permukiman kumuh, dalam side event (talkshow) dengan tema “Improving the Lives of The Urban Poor and Marginalized”. Best practise tersebut mengangkat berbagai program Pemerintah dengan pendekatan berbasis masyarakat yang diinisiasi sejak tahun 1969 melalui Kampung Improvement Program

info baru

Prosiding HHD 2011

Regional Expert Group Meeting. (KIP), P3KT, Co-BILD, PNPM Mengingat pentingnya Perkotaan, dan lainnya. kepedulian, tanggung jawab, Belajar dari pengalaman Urbanisasi dapat menimbulkan dampak negatif dan upaya dari Pemerintah tersebut dan peran aktif bagi perkotaan apabila tidak dikelola dengan Indonesia dalam penanganan Indonesia pada forum permasalahan dan tantangan Negara-Negara Asia Pasifik, baik, namun di sisi lain urbanisasi juga dapat perkotaan yang lebih luas, telah mendorong UN Habitat menjadi modal penggerak perekonomian dan serta persiapan dalam Nairobi untuk meminta penyelenggaraan seluruh Indonesia menjadi mitra kerja mendorong pengembangan perkotaan ke arah agenda kegiatan menuju UN Habitat dan menjadi tuan yang lebih baik. Konferensi Habitat III, diper rumah dalam Asia Pacific lukan koordinasi dari berbagai Regional Preparatory Meeting pihak terkait. for Habitat III tahun 2015 Agenda Habitat perlu yang merupakan agenda dimanfaatkan sebaik mungkin pertemuan dalam rangka bagi seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap isu persiapan menuju Konferensi Habitat III tahun 2016. Asia Pacific Regional Preparatory Meeting for Habitat III yang perkotaan sebagai forum bersama untuk berbagi pemikiran, akan diselenggarakan pada Agustus 2015 membahas 6 tema pengalaman serta inovasi dalam penanganan permasalahan perkotaan terkait Habitat III yaitu Urban Demographic, Land and perkotaan karena masa depan perkotaan ada di tangan kita Urban Planning, Environment and Urbanization, Urban Governance bersama. and Legislation, Urban Economy, serta Housing and Basic Services. Sebagai langkah awal menuju penyelenggaraan kegiatan *) Staf Subdit Pengembangan Permukiman Baru, Direktorat tersebut, pada Juni 2014 Indonesia akan melaksanakan pertemuan Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, persiapan (pre-preparatory meeting) yaitu Asia Pacific High Level Kementerian Pekerjaan Umum


23

info baru

Indonesia Ikuti World Urban Forum ke-7 di Medellin Colombia

Yuke Ratnawulan *)

Indonesia sedang aktif mengikuti Forum Perkotaan Dunia (World Urban Forum/ WUF) ke-7 di Medellin, Colombia yang mengangkat tema Urban Equity in Development, Cities for Life, yang diselenggarakan pada 5-11 April 2014.

W

UF ke-7 diisi dengan berbagai acara antara lain Ministerial Roundtable Meeting, Urban Dialogues, Special Sessions, Urban Talks, Plenary Sessions, Networking, Side, and Training Events, yang diikuti oleh lebih dari 150 negara. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Imam S. Ernawi, bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Colombia, Trie Edi Mulyani. Acara resmi dibuka oleh Presiden Republik Colombia, Juan Manuel Santos pada tanggal 7 April 2014. Pada sambutannya, Santos menyampaikan bahwa Medellín adalah kota dari Area Metropolitan Medellín, Provinsi Antioquia, Colombia. Medellin adalah kota kedua terbesar dan kota tempat tinggal populer setelah Bogotá di Colombia. Kota Medellín memiliki populasi sebesar 3,75 juta penduduk. “Medellin ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan WUF ke-7 karena telah berhasil sebagai kota pemenang peng hargaan lansekap perkotaan. Sebagai contoh internasional transformasi perkotaan melalui urbanisme sosial, Medellin men jadi laboratorium perkotaan selama World Urban Forum ke-7. Baik secara fisik maupun kelembagaan, Medellin telah menjadi contoh perkotaan yang berhasil mengembangkan pemulihan ruang pub lik dan area hijau di seluruh penjuru kota, serta berhasil menekan angka kriminalitas,” ungkap Santos. Juan Manuel Santos Calderon, menyatakan pentingnya pen dekatan ‘people first’ sebagai kunci pembangunan. Pada sesi pem bukaan, beberapa kepala negara ikut memberikan sambutan diantaranya Presiden Ghana, Wakil Presiden Kiribati, Gubernur Antioquia, Walikota Medellin, Menteri Perumahan, Perkotaan dan wilayah Republik Colombia, Menteri Perumahan dan Pengem bangan Perkotaan Amerika Serikat dan Direktur Eksekutif UNHabitat. Pada sesi pembukaan, Executive Director UN-Habitat, Dr. Joan

24

Cloas, mengingatkan bahwa pembangunan kota harus bersifat inklusif, dengan memberikan kesempatan dan pelayanan yang sama pada setiap warga kota. Dengan demikian, diharapkan disparitas masyarakat perkotaan dapat berkurang, antara lain disparitas kesempatan, pendapatan, konsumsi, informasi dan teknologi, serta infrastruktur. Dalam konteks ini, tingginya tingkat urbanisasi telah memberikan tantangan tersendiri bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengatasi permasalahan terkait permukiman. Sementara Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, dalam sam butan yang telah direkam sebelumnya menyampaikan bahwa pembangunan perkotaan perlu memperhatikan pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta pena nganan lingkungan yang baik. Ban Ki-moon juga mengingatkan bahwa saat ini perhatian kita harus fokus pada penyusunan Agenda Pembangunan Pasca 2015 serta persiapan Konferensi Habitat III pada tahun 2016 yang akan datang. Sedangkan Direktur Eksekutif UN-Habitat, Joan Clos, mengingatkan mengenai konsep pembangunan perkotaan yang ideal. “Pembangunan kota harus bersifat inklusif, dengan mem berikan kesempatan dan pelayanan yang sama pada setiap warga kota. Dengan demikian, diharapkan disparitas masyarakat perkotaan dapat berkurang, antara lain disparitas kesempatan, pendapatan, konsumsi, informasi dan teknologi, serta infrastruk tur,” kata Joan Clos. WUF merupakan acara dua tahunan yang diselenggarakan oleh United Nations Human Settlements Programme (UN Habitat), yang telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali. WUF pertama kali diselenggarakan di Nairobi, Kenya pada tahun 2002, kemudian di Barcelona, Spanyol pada 2004, Vancouver, Canada pada 2006. Adapun WUF ke-4 diselenggarakan di Nanjing, China, pada tahun 2008, dilanjutkan di Rio de Janeiro, Brazil, pada 2010, serta Naples, Italy pada tahun 2012. WUF7 tidak menghasilkan dokumen yang mengikat, melainkan berupa key message yang dimuat dalam Deklarasi Medellin seba gai salah satu acuan, komitmen pembangunan perkotaan di dunia,

info baru

serta masukan bagi agenda pembangunan perkotaan baru (new urban agenda) untuk menetapkan kesetaraan (equity) sebagai dasar pembangunan perkotaan berkelanjutan. Adapun hal-hal penting muatan Deklarasi Medellin adalah sebagai berikut, pertama prinsip kesetaraan (equity) harus ter integrasi ke dalam agenda pambangunan, dan pembangunan perkotaan harus dipastikan berjalan secara inklusif, aman, se jahtera, dan harmonis untuk semua pihak, kedua mendorong agenda pembangunan perkotaan baru (new urban agenda) yang dapat mengatasi berbagai permasalahan di wilayah perkotaan. Ketiga, mendorong pengembangan kebijakan nasional pem bangunan perkotaan melalui prinsip dasar kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia, keempat mendorong kesetaraan sosial, antara lain melalui pemberdayaan semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan masyarakat adat, kelima mendorong keterlibatan Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan. Keenam mempromosikan pembangunan perkotaan ber kelanjutan yang mendukung partisipasi pemuda, kesetaraan gender, pengembangan wilayah, ketahanan (resilience) terhadap perubahan iklim dan bencana alam, penanganan kawasan kumuh, penyediaan perumahan yang terjangkau beserta pelayanan da sarnya, akses terhadap transportasi umum yang aman dan terjangkau, serta akses terhadap RTH, dan ketujuh mendorong partisipasi dan kerjasama aktif antara pemerintah dengan swasta, masyarakat madani, serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi. Pada Jumat, 11 April 2014, Delegasi Republik Indonesia me nyelenggarakan side event dengan tema Improving the Lives of Urban Poor and Marginalized, yang memaparkan pengalaman Pemerintah Indonesia dalam pembangunan perkotaan, khususnya

dalam program-program pemberdayaan masyarakat, termasuk pengarusutamaan gender dan pengentasan kemiskinan. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, dan dihadiri oleh peserta dari berbagai negara antara lain India, Nigeria, New Zealand, Colombia, Peru, serta perwakilan UN Habitat. Dalam pertemuan ini dihasilkan beberapa hal yaitu, pertama Indonesia menargetkan pada tahun 2019 yang akan datang pelayanan air minum dan sanitasi akan mencapai 100%, serta luasan permukiman kumuh dan liar akan berkurang menjadi 0%. Untuk mencapai hal itu, berbagai upaya tengah dilakukan, antara lain melalui penyusunan kebijakan nasional pengembangan perkotaan, pembangunan infrastruktur sesuai dengan standar pelayanan perkotaan, serta mengembangkan konsep green and livable city, serta smart and sustainable city pada jangka panjang. Kedua beberapa pengalaman Indonesia yang dipaparkan pada kesempatan ini adalah pengembangan Kampung Improvement Program (KIP), Urban Poverty Project (UPP), Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP), Community Based Initiative for Housing and Local Development (CO-BILD), Urban Poor Livelihood Improvement Program, Community-Based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project (CSSRP), Water and Sanitation for Low Income Community (WSLIC), Community Based on Water and Sanitation (Pamsimas), Community-based Sanitation (Sanimas), serta Green City Development Program. Ketiga Indonesia juga menginformasikan dan mengundang peserta untuk dapat hadir pada Indonesia International Water Week (IIWW) yang akan diselenggarakan pada tahun 2015, dan didahului oleh penyelenggaraan stakeholders forum of IIWW yang akan diselenggarakan di Surabaya, 21-23 Mei 2014. Adapun tema yang akan dibahas pada stakeholders forum antara lain adalah kelangkaan air, ketersediaan air, out of the box management, serta pembiayaan. Keempat pada pertemuan side event dan pertemuan Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Development (APMCHUD), telah disampaikan bahwa Indonesia mengundang negara di kawasan Asia Pasifik untuk menghadiri Asia Pacific Regional Preparatory Meeting for Habitat III pada Agustus 2015 di Indonesia. Adapun tema yang akan diangkat pada pertemuan ini adalah kependudukan, perencanaan kota dan pertanahan, lingkungan dan urbanisasi, tata kelola dan legislasi perkotaan, ekonomi perkotaan, serta perumahan dan pelayanan dasar, sesuai dengan arahan UN Habitat untuk National Report pada Konferensi Habitat III. *) Kasi Rencana dan Kebijakan, Subdit Kebijakan dan Strategi, Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya


25

inovasi

Pelestarian Arsitektur Tradisional Dian Prasetyawati *)

Pelestarian arsitektur tradisional merupakan bagian dari upaya konservasi living culture baik arsitektur sebagai perwujudan nilai luhur masyarakat setempat yang tampak dari ekspresi kepercayaan lokal, hingga manifestasi kebendaan akan identitas suatu kelompok manusia yang tinggal di suatu wilayah Indonesia. Pelestarian Arsitektur Tradisional di Permukiman Tradisional Way Rebo, Manggarai

26

H

al ini terungkap dalam sesi diskusi dengan pelaku dan penggagas pelestarian permukiman Way Rebo di di Manggarai, Yori Antar (Juli, 2013). Ungkapan ini nampaknya sejalan dengan kesepakatan yang diamini oleh lembaga dunia UNESCO (diterjemahkan dari laman: http://www.unesco.org) dalam The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. UNESCO mendefinisikan bahwa warisan budaya yang tak ternilai mencakup praktik-praktik kehidupan, representasi, dan ekspresi. Termasuk juga di dalamnya adalah ilmu pengetahuan dan keahlian (termasuk peralatan, obyek, artefak, ruang budaya) yang diakui oleh kelompok individu, kelompok, dan masyarakat sebagai bagian dari warisan budayanya. Warisan budaya tersebut disebut living cultural heritage dan dimanifestasikan ke dalam beberapa hal antara lain, Tradisi dan

inovasi

Ekspresi Lisan (termasuk bahasa sebagai sarana menyampaikan warisan budaya yang tak ternilai), Seni Pertunjukan, Praktikpraktik Sosial, ritual dan perayaan-perayaan, Ilmu Pengetahuan dan Praktik-praktik yang menyangkut lingkungan alam dan alam semesta, serta Kerajinan Tradisional. Sebagai sebuah living culture, praktik kehidupan sosial yang dilakukan oleh masyarakat adat tradisional akan melekat dan meruang pada fisik bangunan dan ekspresi arsitektural yang terbangun. Konsekuensi akan hal tersebut mengakibatkan pendekatan perencanaan hingga pelaksanaan yang berbeda dengan pelestarian bangunan cagar budaya. Contohnya seperti bangunan bersejarah yang difungsikan sebagai balaikota, museum atau stasiun kereta api. Praktik pemugaran atau restorasi yang dilakukan pada bangunan cagar budaya, seperti bangunan-bangunan pening galan jaman colonial, umumnya muncul karena timbulnya kebutuhan untuk menjembatani antara kekinian dan kebutuhan eksistensi bangunan gedung agar tetap lestari (lihat tahapan pelestarian bangunan cagar budaya pada diagram 1). Jika pada masa lalu bangunan bersejarah digunakan oleh para pejabat kolonial, di masa kini tak terelakkan akan terjadi

Penentuan Kriteria dan parameter BG yang dilestarikan/ BCB

Inventaris BG dilestarikan/ Bangunan Cagar Budaya

Penetapan BG yang dilestarikan/ Bangunan Cagar Budaya

pergeseran pemanfaatan dan fungsi bangunan gedung. Pada beberapa kasus seperti pada bangunan Istana Negara, beberapa bagian dan fungsi bagian bangunan bersejarah akan dianggap sebagai artefak, sedangkan beberapa bagian dari bangunan bersejarah tersebut disesuaikan untuk dinikmati dalam fungsinya yang baru. Selain peralihan fungsi bangunan gedung, dalam skala kota, gedung-gedung bersejarah tersebut umumnya menjadi tetenger atau landmark kawasan, karena jumlahnya yang sedikit dan terletak menonjol di tengah-tengah bentang pemandangan bangunan gedung modern di perkotaan. Permukiman tradisional/bersejarah seringkali terletak pada area yang remote/terpencil dan seringkali berada di daerah rawan konflik, khususnya ketika lahan yang ditinggali oleh masyarakat adat memiliki potensi galian tambang. Pemerintah menjamin eksistensi dan hak masyarakat adat serta hak atas tanah adat atau hak ulayat melalui Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 dan UU Pokok Kehutanan No.41 Tahun 1999. Namun pada pelaksanaannya, tidak seluruh tanah masyarakat adat dapat didaftarkan kepemilikannya, terutama jika tanah yang mereka tinggali berada pada lahan yang diincar dan disanggah hak kepemilikannya oleh pihak yang berlawanan. Tidak dapat dihindari, hak masyarakat adat untuk mendapat perlindungan kepemilikan tanah adat atau hak ulayat oleh negara akan termarjinalisasi dan dikalahkan oleh permintaan pasar tambang nikel, batubara, dan emas dunia yang menjadi andalan pendapatan daerah maupun korporasi internasional. Ketidakjelasan status lahan tersebut juga mengakibatkan program pelestarian arsitektur pada permukiman tradisional/bersejarah tidak dapat dilaksanakan melalui skema APBN reguler. Pelestarian arsitektur tradisional dalam konteks permukiman tradisional/bersejarah memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan bangunan bersejarah yang berdiri sendiri atau dibangun dalam bentang lansekap perkotaan. Yori mengungkapkan bahwa di Way Rebo karya arsitektur di permukiman tradisional tidak pernah beralih fungsi, kecuali masyarakat tradisional tersebut punah. Lokasinya terletak dan menyatu dengan alam, tanpa akses jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dan menggunakan teknologi yang dalam ilmu arsitektur barat dikategorikan sebagai non-engineered buildings akibat ketidaktahuan ilmu arsitektur barat menjangkau

• Restorasi, • Rehabilitasi • Adaptive Reuse (pemanfaatan terbatas)

Penyelidikan Material/Tanah/ Sejarah

Pembongkaran

Penyusunan dokumen Perencanaan

Pengelolaan BG yang Dilestarikan/ Cagar Budaya

• Rekonstruksi BG • Replikasi BG

Inventarisasi/ Dokumentasi Artefak

Diagram 1. Tahapan Pelestarian Bangunan Gedung Bersejarah/Cagar Budaya


27

inovasi jiwa dan semangat teknik tradisional yang tidak didokumentasikan secara tertulis. Namun status lahan telah diakui pemerintah, tak berarti pula program pelestarian dapat dilakukan dengan skema yang diterima oleh masyarakat adat sebagai pelaku dan pengelola hasil pelestarian arsitektur tradisional. Tampaknya hal ini disebakan para pelaku konstruksi masih belum sepakat dalam beberapa hal mengenai program pelestarian arsitektur tradisional. Terdapat setidaknya dua miskonsepsi yang umum dipahami. Kesalahpahaman pertama yaitu adanya stigma kehidupan masyarakat adat yang terbelakang. Hal ini muncul karena permukiman tradisional/bersejarah jauh dari akses sarana dan prasarana kehidupan modern seperti saluran drainase kota, listrik, serta sarana sanitasi lingkungan seperti toilet dan TPA. Hal itu mengakibatkan beberapa program di lokasi permukiman tradisional/bersejarah fokus pada menyediaan sarana dan prasarana lingkungan ketimbang berkonsentrasi pada aktifitas pelestarian itu sendiri. Klaim ini diperjelas ketika ditinjau ke belakang, dimana pengembangan program peningkatan kualitas lingkungan permukiman tradisional/bersejarah umunya disarikan dalam program pengembangan masterplan wisata kawasan. Dalam masterplan berupa kegiatan peningkatan ekonomi lokal dengan penyediaan fasilitas workshop/kerajinan, maupun program sanitasi lingkungan dengan kegiatan fisik berujung pada penyediaan jalan lingkungan, saluran, penyediaan pengelolaan sarana prasarana persampahan, hingga penyediaan penerangan yang merusak keaslian dan tata cara kehidupan sosial masyarakat tradisional setempat.

28

Kesalahpahaman kedua adalah anggapan bahwa pelaksanaan kegiatan perencanaan hingga pengelolaan lingkungan per mukiman tradisional/bersejarah dalam konteks pelestarian dapat disamakan dengan skema pelestarian bangunan cagar budaya. Dalam upaya menggali dan melakukan upaya pelestarian arsitektur tradisional, Yori menyampaikan bahwa kekayaan arsitektur tradisional terletak pada kehidupan sosial masyarakat adat sehingga upaya pelestarian akan berhasil dan diterima dengan baik jika memperhatikan dan mengutamakan praktikpraktik kehidupan tradisional masyarakat tersebut. Bung Karno menyebut esensi atas nilai-nilai tradisional ini sebagai semangat gotong-royong, sedangkan dalam bahasa yang lebih kini, semangat yang sama diterjemahkan dalam skema pemberdayaan. Kuatnya kemauan dan jiwa gotong-royong untuk mandiri dan menjadi tuan di tanah sukunya sendiri, perlu dipahami dalam pemberian skema bantuan pemerintah, baik melalui dana APBN maupun APBD. Pada kasus pelestarian rumah adat di Way Rebo, bantuan pemerintah melalui Kementerian Pariwisata hanya dapat di salurkan melalui skema bantuan sosial mengingat tingginya kesadaran masyarakat adat untuk berswadaya sekaligus me mastikan status kepemilikan atas rumah adat yang terbangun tetap menjadi milik mereka. Bukan tanpa sebab, upaya pelestarian Way Rebo dapat dijadikan tolak ukur pelajaran bagaimana skema keterlibatan masyarakat adat telah menjamin keberlangsungan upaya peles tarian living culture dalam arti yang luas. Selain dinominasikan untuk memperoleh Aga Khan Architecture Award tahun 2013,

inovasi

Pada akhirnya, ujung tombak upaya pelestarian permukiman tradisional/bersejarah terletak di tangan pelaku hidup masyarakat adat yang masih melestarikan warisan budayanya.

upaya ini telah memperoleh penghargaan Awards of Excellence dari UNESCO Asia-Pacific Heritage Awards for Cultural Heritage Conservation pada tahun 2011. Pada akhirnya, ujung tombak upaya pelestarian permukiman tradisional/bersejarah terletak di tangan pelaku hidup masyarakat adat yang masih melestarikan warisan budayanya. Para pengusul dan pelaksana menjadi semacam fasilitator dan bekerja dalam bentuk pengabdian sosial untuk menggalang kesadaran akan kekayaan budaya bangsa. Untuk menerapkan teknik pelestarian yang baik pada kawasan permukiman bersejarah/tradisional yang masih aktif dihuni oleh masyarakat adat, dibutuhkan kepekaan pelaku pelestari arsitektur tradisional dalam memahami bahasa, lisan maupun tak tertulis

dalam gesture, gerak tubuh dan tari, dan bahkan dalam ujaran dan tuntutan yang berlawanan dengan kepercayaan pribadi nonmonotheisme. Sebagai konsekuensi atas tuntutan tersebut, tidak jarang para pelaku konstruksi, perencana dan penyedia jasa kontraktor akan mundur teratur ketika menghadapi tuntutan tradisi setempat. Belum lagi ketika teknik pembangunan dan pengajaran akan seni membangun yang berada di luar urutan perencanaan dan kaidah peraturan K3 yang menjadi standar baku operasional suatu perusahaan penyedia jasa konstruksi. Mengingat praktik pelestarian arsitektur tradisional penuh dengan uji coba dan berada di luar pakem teknik konstruksi konvensional, maka jika dilakukan upaya ini merupakan upaya


29

inovasi

Penentuan Kriteria dan Parameter Permukiman Tradisional/ Bersejarah

Penetapan Kawasan Permukiman Tradisional/ Bersejarah

• Ijin Adat/ritual • Menggali budaya lisan • Menggali sejarah arsitektur lokal Pembongkaran Bangunan Knock-Down

Dokumentasi Pembongkaran oleh masyarakat dan fasilitator

Upacara Adat Proses Belajar Membangun kembali Dokumentasi Pembangunan Kembali oleh masyarakat dan fasilitator

Upacara Adat

Upacara Adat Bangunan Baru

Konstruksi Bangunan Baru dengan kaidah teknik arsitektur tradisional Dokumentasi Pembangunan Baru oleh masyarakat dan fasilitator

Pendataan Tenaga Ahli Pelestarian Arsitektur tradisional

Pengelolaan oleh Masyarakat Adat Studi dan Sosialisasi Replikasi Bangunan Tradisional

Diagram 2. Tahapan Pelestarian Arsitektur Tradisional di Permukiman Tradisional/Bersejarah yang dilakukan di Way Rebo, Manggarai

‘jemput bola’ untuk memberikan pelajaran bagi masyarakat lokal. Ini sekaligus peluang mempelajari kearifan lokal masyarakat setempat dan menyusun dokumentasi rinci sebagai arahan perencanaan arsitektur tradisional di masa mendatang. Tanpa arahan dokumentasi yang baik maupun payung hukum yang jelas, ketika para pelaksana dan pewaris budaya telah semakin sedikit dan punah, upaya pelestarian di masa mendatang tentunya tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik (lihat diagram 2). Belajar dari pengalaman di Way Rebo, Yori menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat adat sebagai penjaga warisan budaya menempati peran yang sangat vital dalam suksesnya upaya pelestarian arsitektur tradisional sebagai living culture. Walaupun Undang Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan mengenai bangunan cagar budaya serta Undang Undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung memberikan penjelasan mengenai pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilestarikan, aturan yang lebih operasional mengenai pelestarian arsitektur tradisional belum menjelaskan upaya pelestarian arsitektur tradisional dalam konteks living

Pada kasus pelestarian rumah adat di Way Rebo, bantuan pemerintah melalui Kementerian Pariwisata hanya dapat disalurkan melalui skema bantuan sosial mengingat tingginya kesadaran masyarakat adat untuk berswadaya sekaligus memastikan status kepemilikan atas rumah adat yang terbangun tetap menjadi milik mereka.

30

culture maupun pendataan dan penyebarluasan pengetahuan local genius. Jika akan dilaksanakan dalam skala yang lebih luas dan diangkat sebagai program nasional, maka strategi pelestarian arsitektur tradisional haruslah merupakan kegiatan lintas sektoral, dilaksanakan bersama dengan kelompok peduli dan masyarakat adat, berbentuk insentif atau hibah sesuai kebutuhan masyarakat adat, berfokus pada pembinaan kesadaran akan kekayaan warisan budaya tak ternilai dan berujung pada kegiatan pencatatan dokumentasi arsitektur tradisional sebagai produk bangunan, serta pengukuhan para ahli local genius sebagai ahli arsitektur tradisional. Pada akhirnya, hasil yang dapat direplikasi secara sistematis sebagai bagian dari studi arsitektur tradisional akan menjadi aset yang tidak ternilai. Hasilnya mampu memberikan wawasan kebangsaan dan ciri identitas dari tiap anak suku bangsa Indonesia. *) Kepala Seksi Pengaturan, Subdit Pengaturan dan Kelembagaan, Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya

inovasi

Gubernur Jabar Luncurkan Pengelolaan Sampah Regional Legok Nangka

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait pengelolaan sampah sistem incinerator di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka. Dengan teknologi tersebut diharapkan umur TPPAS Legok Nangka mencapai 25 tahun.

P

enandatanganan PKS dilakukan bersama dua Walikota dan tiga Bupati di Gedung Sate, di Kota Bandung, Selasa (8/4). Nota kesepahaman ini juga terkait pembangunan monorel di kawasan Bandung Raya. Pejabat kabupaten/kota yang hadir menandatangani PKS itu antara lain Walikota Bandung Ridwan Kamil, Walikota Cimahi Atty Suharti, Bupati Bandung Dadang Nasser, Bupati Garut Rudi Gunawan, Wakil Bupati Bandung Barat Yayat Soemitra mewakili Bupati Bandung Barat, dan Sekda Sumedang, Zaenal Alimin, mewakili Bupati Sumedang. Pembangunan TPPAS Legok Nangka yang lokasinya berada di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut telah disepakati


31

inovasi menjadi Tempat Pembuangan Akhir Sampah bagi dua kota dan empat kabupaten yang termasuk dalam PKS tersebut. Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Jabar Bambang Riyanto mengatakan, pihaknya akan mengembangkan berbagai teknologi pengolahan di Legok Nangka. Selain membangun sanitary landfill, akan dibangun pula Intermediate Treatment Facility (ITF). Teknologi ini menghasilkan Refuse Derived Fuel (RDF). “Teknologi pengolahan ITF ini yang kita tawarkan,” ujarnya. Bambang Riyanto menjelaskan, teknologi ini akan meng hasilkan bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Selain itu dihasilkan pula kompos dan bahan baku untuk industri semen. Sementara sisa residu terakhir, akan dibuang ke sanitary landfill. Dengan demikian, umur TPPAS ini diharapkan bisa panjang hingga 25 tahun. Bambang menambahkan, teknologi RDF sudah diterapkan di TPPAS Nambo yang melayani Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Bambang menargetkan proses lelang untuk TPPAS Legok Nangka dapat tuntas pada tahun 2014 ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap kabupaten/kota di wilayah Bandung Raya berkomitmen mendukung pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka. Gubernur Jawa Barat meminta Pemerintah kabupaten/kota di kawasan tersebut mau membuang limbah perkotaannya ke TPPAS tersebut. Menurutnya, pembangunan TPPAS tersebut penting untuk meningkatkan pelayanan umum di Jabar. Terlebih, sampah menjadi persoalan utama dalam kehidupan perkotaan. Apalagi tingginya volume sampah tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan pembuangan. Karena itu, pihaknya percaya bahwa dengan pengolahan sampah berteknologi insenerator, bisa menekan kapasitas sampah hingga 90 persen. Dia mengatakan, tempat pengolahan sampah yang terletak di Kabupaten Bandung itu cukup menarik minat pemodal asing. Bahkan, tiga investor dari luar negeri siap membangun pengolahan sampah berteknologi insenerator itu. “Ada dari Hongkong, Jepang dan Cina. Mereka siap mengembangkan teknologi itu,” terangnya. Dia menjelaskan, total investasi yang diperlukan untuk pembangunan pengolahan sampah tersebut mencapai Rp 2 triliun. Untuk itu, pihaknya meminta Pemkot Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang, dan Garut

Pembangunan TPPAS Legok Nangka yang lokasinya berada di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut telah disepakati menjadi Tempat Pembuangan Akhir Sampah bagi dua kota dan empat kabupaten yang termasuk dalam PKS tersebut.

mau membuang sampah perkotaannya ke TPPAS Legok Nangka. “Penandatanganan tadi perlu ada penegasan lagi. Kabupaten/ kota harus mau buang sampah ke situ, bahaya juga kalau investor masuk tapi sampah tidak dibuang ke situ,” jelasnya. Pada prosesnya nanti, setiap kabupaten/kota yang membuang sampah ke TPPAS Legok Nangka harus membayar upah pungut. Menurutnya, pembayaran tersebut jangan dijadikan persoalan mengingat pentingnya pengolahan sampah secara baik dan terpadu. Terlebih sampah sangat berpengaruh pada kesehatan. “Di luar negeri pun biaya pembayaran sampah itu memang mahal,” katanya. Kemudian kaitannya dengan tingginya emisi yang dihasilkan pengolahan sampah berteknologi insenerator, pihaknya menilai bahwa seiring perkembangan teknologi, polusi yang dihasilkan akan semakin berkurang. Sehingga pihaknya meyakinkan agar pemerintah kabupaten/ kota di kawasan Bandung Raya tidak ragu untuk mendukung pembangunan TPPAS tersebut. (Randal Jabar/ari)

32

lensa ck

Pelantikan Pejabat Eselon IV di lingkungan Ditjen Cipta Karya

Foto-foto : Buchori


33

seputar kita

Delapan Perusahaan di Sulut Minati Kerjasama CSR bidang Cipta Karya

236 Kabupaten/Kota Susun Rencana Induk SPAM

Sedikitnya delapan perusahaan swasta dan BUMN di Provinsi Sulawesi Utara menyatakan minatnya untuk bekerjasama dengan Pemda setempat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) bidang Cipta Karya. Kegiatan ini akan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Delapan perusahaan tersebut hadir diundang dalam workshop Sinkronisasi Program Tahun 2015 Bidang Cipta Karya yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sulut, 15-17 April 2015. Perusahaan yang hadir antara lain PT. PLN (Persero), PT. Newmont Minahasa Raya, PT. Meares Soputan Mining (MSM), Bank Indonesia Sulut, BNI, Bank Mandiri, Pertamina Manado, dan PT. J. Resources Bolaang Mongondow.

Sebanyak 236 kabupaten/kota di seluruh Indonesia sedang melakukan penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI SPAM) sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI (Permen PU) No.18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM. Demikian disampaikan Direktur Pengembangan Air Minum (PAM), Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU Danny Sutjiono ketika memberikan arahan pada pembukaan Workshop I Fasilitasi Pembinaan Penyusunan RI SPAM TA 2014 di Jakarta, Senin (21/4/2013). “Rencana Induk Pengembangan SPAM merupakan suatu rencana komprehensif jangka panjang antara 15 sampai 20 tahun yang muatannya mencakup perencanaan air minum jaringan perpipaan atau bukan jaringan perpipaan, sehingga wajib bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun RI SPAM,” kata Danny Sutjiono.

Kementerian PU Siap Dukung Infrastruktur untuk Pengembangan Pariwisata Bali Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merespon dengan baik permintaan dukungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf ) untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di kawasan Sanur, Kuta, dan Nusa Dua. Desa Serangan di Kota Denpasar dan Pantai Pandawa di Kabupaten Badung dijadikan percontohan oleh Kementerian PU untuk mendukung KSPN. Permintaan Menteri Parekraf Mari Elka Pangestu kepada Menteri PU Djoko Kirmanto dilontarkan di Ruang Rapat Gubernur Wiswa Sabha Pratama Kantor Gubernur Bali, Senin (21/4/2014). Mari mengatakan ada 11 kawasan KSPN di Bali yang perlu dukungan infrastruktur dari Kementerian PU. “Dalam lima tahun ke depan akan difokuskan pada kawasan Sanur, Kuta, dan Nusa Dua. Kami mengharapkan support dari Kementerian PU untuk mendukung infrastruktur di kawasan tersebut,” ujar Mari. (Teks : Hery PBL)

34

Kunjungi Kami di : website :

http://ciptakarya.pu.go.id

twitter :

@ditjenck

Pasca MDGs Mencari Terobosan. Tahun 2019, Sanitasi Terlayani 100% 7. Palembang Siap Bangun Sistem Drainase Kota 19

Recommend Documents