PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BAHARI PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI T E S I S OLEH

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BAHARI PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

TESIS

OLEH NARUDDIN DALIMUNTHE 057024039/SP

SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007

Naruddin Dalimunthe : Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Potensi Wisata Bahari Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. USU e-Repository © 2008.


TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Studi Pembangunan Program Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

OLEH NARUDDIN DALIMUNTHE 057024039/SP

SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007


PERNYATAAN


TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepentahuan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, September 2007

Naruddin Dalimunthe 057024039


ABSTRACT Lately, Maritime Tourism a lot of signalized by regency governments in Indonesia. This matter is understandable because it is true a lot of regency region owning seaboard. Beside that unanswerable that Maritime Tourism have the potency to be source PAD and resource of stock-exchange of State estimated will very big. Implication into effect of system decentralize have opened opportunity for every area to be optimal every existing resource. Area will be pushed to dig every potency in order to improving original earnings of its area ( PAD). So that, in this time a lot of local government owning area in the form of seaboard, coping to develop Maritime Tourism in its region. This matter conducted by Serdang Bedagei Government triedly lift Maritime Tourism potency exist in its area. The Maritime Tourism Location is Coastal region of Mirror matching with result survey conducted by World Tourism Organization (WTO), Maritime Tourism Object of Mirror Coast can be made as ancol in Jakarta or Nusa Dua Bali Deity Island, thereby Maritime Tourism Object of Pantai Cermin by Serdang Bedagai represent very potential experienced resource to be developed. Pursuant to this matter why the writer interested to check how participation socialize in Maritime Tourism potency development of policy and Pantai Cermin any kind of which have been conducted by local government of Serdang Bedagai for tourism development, specially Coastal object Tourism of Pantai Cermin. Type of Study used in this research have the character of descriptive with approach qualitative where this research cope to depict participation socialize to development potency of Maritime Tourism Pantai Cermin and how governmental policy in development potency of Maritime Tourism Pantai Cermin. To deepen analysis of data related to policy development of Maritime Tourism Pantai Cermin, hence will be conducted by an interview exhaustively with Informan of key with use of appliance of research verbal, to get data that is needed in this research become complete. Data obtained from field, data of secunder and also primary will be compiled and presented and analysed by using approach qualitative in the form of later explain in analysis as according to research problem. Result of research show that society caring to take care of and got mixed up with the effort tourism service hence the mentioned have shall be deemed to have participated. In line with from participation that is create condition which condusif or equally that participation socialize in Maritime development Tourism of Serdang Bedagai. From research also can be concluded by a several things that is, maritime potency of Serdang Bedagai represent remarkable asset to development especially in maritime development Tourism have made policy about tourism. In developing area Tourism hence the Serdang Bedagai have released some policy which contents tourism development in Serdang Bedagai. Some object Tourism developed by Serdang Bedagai of Pantai Cermin, Pulau Berhala, Bali Kampong, and others. Follow the example of the Perda Number 12, 2006 about Pulau Berhala management as Area Eco Marine Tourism (Maritime Tourism Base on Environment). Keywords : Maritime Tourism, Ecotourism, Maritime Culture, People Participation, Sustainable Development

i


ABSTRAK Belakangan ini Wisata Bahari banyak ditonjolkan oleh pemerintah-pemerintah kabupaten / kota di Indonesia. Hal ini dapat dimengerti karena memang banyak wilayah kabupaten / kota yang memiliki daerah pesisir. Implikasi diberlakukannya sistem desentralisasi telah membuka peluang bagi setiap daerah untuk mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada. Daerah akan didorong untuk menggali setiap potensi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD). Hal inilah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagei dengan mencoba mengangkat potensi Wisata Bahari yang ada di daerahnya. Lokasi Wisata Bahari tersebut adalah wilayah Pantai Cermin yang sesuai dengan hasil survey yang dilakukan oleh World Tourism Organization (WTO), Objek Wisata Bahari Pantai Cermin dapat dijadikan sebagai ancolnya Jakarta atau Nusa Duanya Pulau Dewata Bali, dengan demikian Objek Wisata Bahari Pantai Cermin yang dimiliki Kabupaten Serdang Bedagai merupakan sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan. Jenis studi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini berupaya menggambarkan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan potensi Wisata Bahari Pantai Cermin dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengembangan potensi Wisata Bahari Pantai Cermin. Untuk memperdalam analisis data yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan Pariwisata Bahari Pantai Cermin, maka akan dilakukan wawancara secara mendalam dengan Informan kunci dengan penggunaan alat penelitian verbal (tape recording), untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menjadi lengkap. Data yang diperoleh dari lapangan, baik data sekunder maupun primer akan disusun dan disajikan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa pemaparan yang kemudian di analisis dan di narasikan sesuai dengan masalah penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kepedulian masyarakat untuk menjaga dan terlibat dalam usaha jasa pariwisata maka hal tersebut sudah bisa dianggap telah berpartisipasi. Sesuai dengan tujuan dari partisipasi yaitu menciptakan kondisi yang kondusif atau dengan kata lain bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata Bahari Serdang Bedagai memang sangat dilibatkan.Dari penelitian ini juga bisa disimpulkan beberapa hal yaitu, potensi bahari Serdang Bedagai merupakan aset yang luar biasa terhadap pembangunan Kabupten khususnya dalam pengembangan wisata bahari telah membuat perda tentang pariwisata. Dalam mengembangkan daerah wisata maka Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang memang isinya sangat konsen terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Serdang Bedagai. Beberapa objek wisata yang dikembangkan oleh Pemkab Serdang Bedagai seperti Pengembangan Pantai Cermin, Pulau Berhala, Kampung Bali, dan lainlain. Contoh Perda tersebut adalah Perda Nomor 12 Tahun 2006 tentang pengelolaan pulau Berhala Serdang Bedagai Sebagai Kawasan Eco Marine Tourism (Wisata Bahari Berbasis Lingkungan). Keywords : Wisata Bahari, Eko Tourism, Budaya Maritim, Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan pariwisata berkelanjutan.

ii


KATA PENGANTAR

Assalamu’allaikum Wr.Wb, Sembah dan Syukur yang tak terhingga dari penulis kepada Allah SWT-Penguasa alam semesta dan Pemberi kehidupan, yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan kebahagiaan serta kelapangan hati kepada penulis sehingga tesis yang berjudul ”Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Potensi Wisata Bahari Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai” dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Isteri dan anak-anak atas semua pemberian dukungan dan cinta kasih yang tulus kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga besar saya atas dukungan dan kebersamaannya. Tulisan ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dorongan yang besar dari banyak pihak. Penulis menghatur terima kasih dan penghargaan kepada Drs. Agus Suriadi,M.Si dan Drs. Gustanto, M.Hum selaku pembimbing yang sabar dalam memberikan banyak arahan kepada penulis sejak dari tahapan proposal sampai penyelesaian tesis ini dan selalu memberikan motivasi, filosofi dan dukungan agar penulis selalu bersemangat menyelesaikan tesis ini. Penghargaan dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Badaruddin dan Drs. Ermansyah, M.Hum selaku Tim Penguji atas kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

iii


Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan juga disampaikan kepada : 1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof.Dr.Chairuddin P. Lubis, DTM&H, SpA(K) atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk ikut serta dalam studi di Sekolah Pascasarjana USU. 2. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Prof.Dr.Ir.T.Chairunnisa B,M.Sc. 3. Ketua Program Studi Pembangunan, Bapak Dr.Subhilhar, MA yang telah memberikan kesempatan untuk penulis bisa menimba ilmu di Program Studi Pembangunan serta diskusi-diskusinya yang sangat bermanfaat. 4. Seluruh Dosen-Dosen pada Program Studi Pembangunan USU atas perhatian dan bimbingan selama perkuliahan. 5. Bapak Gubernur Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. 6. Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan dan ijin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. 7. Teman-teman kuliah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, khususnya mahasiswa Program Studi Pembangunan Angkatan 2005 yang telah memberikan dorongan, semangat sekaligus teman diskusi, saling membantu dan berbagi rasa. 8. Para Staf dan Pegawai Program Studi Pembangunan yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan hingga selesai.

iv


Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu pada kesempatan ini yang telah memberikan dukungan untuk bisa segera menyelesaikan kuliah ini. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Amiin. Wassalam.Wr.Wb

Medan, September 2007 Penulis

Naruddin Dalimunthe

v


DAFTAR ISI ABSTRACT ……………………………………………………………………….

vi

ABSTRAK …………………………………………………………………………

vi

KATA PENGANTAR …………………………………………………………….

vi

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………

vi

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………...

vi

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………...

vi

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ……………………………………………………

1

1.1. Latar Belakang …………………………………………………...

1

1.2. Rumusan Masalah ………………………………………………...

8

1.3. Tujuan Penelitian ……………………………………………….....

8

1.4. Manfaat Penelitian …………………………………………….......

9

TINJAUAN PUSTAKA ……………………………………………...

10

2.1. Pariwisata ………………………………………….…...................

10

2.2. Kebijaksanaan Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata …...

13

2.3 Industri Parawisata ..........................................................................

18

2.4. Sosiologis Kepariwisataan ..............................................................

19

2.5. Pariwisata dan Ekonomi Daerah .....................................................

21

2.6 Konsep Pariwisata Bahari …………………………………………

27

2.7. Konsep Ruang dan Pengembangan Kepariwisataan .......................

30

2.8. Filosofi Pariwisata Bahari berkelanjutan berbasis Masyarakat ......

32

2.9. Strategi Kebijakan Pengembangan Wisata Bahari Sebagai Sumber Pendapatan .................................................................................... 2.10. Konsep Pembangunan dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan..

39 44

2.11. Partisipasi Masyarakat ...................................................................

50

2.12. Objek Bahari Wisata Pantai Cermin .............................................

54

2.13. Kawasan Pariwisata .......................................................................

56

vi


BAB III

2.14. Bentuk Kepariwisataan ..................................................................

58

2.15. Pendekatan Pariwisata ...................................................................

60

2.16. Ruang Lingkup Objek dan Daya Tarik Wisata ………………….

64

METODOLOGI PENELITIAN …………………………………….

66

3.1 Jenis Penelitian ................................................................................

66

3.2. Definisi Konsep ..............................................................................

66

3.3. Lokasi Penelitian .............................................................................. 67

BAB IV

3.4. Informan Kunci ……………………………………………………

67

3. 5. Teknik Pengumpulan Data ………………………………………

68

3.6. Teknik Analisis Data ......................................................................

69

HASIL DAN PEMBAHASAN ...........................................................

70

4.1. Kondisi Geografis ..........................................................................

70

4.2. Aspek Kepariwisataan ....................................................................

74

4.3. Pengunjung Objek Wisata Pantai Cermin ......................................

77

4.4. Faktor-faktor Penggunaan Lahan ....................................................

81

4.5. Perhotelan beserta Penunjangnya ………………………………...

82

4.6. Pertumbuhan dan Perkembangan Kepariwisataan ..........................

82

4.7. Sarana dan Prasarana ……………………………………………..

89

4.8. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Potensi Wisata Bahari Kawasan Objek Wisata Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai ............................................................................ 4.9.Kebijakan

Pemerintah

Daerah

Serdang

Bedagai

dalam

Pengembangan Potensi Wisata Bahari di Serdang Bedagai ............ BAB V

98

110

KESIMPULAN ……………………………………………………… 125 SARAN .................................................................................................. 128 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 130

vii


DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1

Skema konsep ecotourism Bahari …………………………………

28

Gambar 2.2

Komponen Fungsi dari Sisi Persediaan .........................................

37

Gambar 2.3.

Pengaruh luar sistem Pariwisata ....................................................

37

Gambar 2.4

Tipe Pariwisata & Ragamnya ……………………………………

46

Gambar 4.2.

Peta tata guna lahan di kawasan objek wisata Pantai Cermin .......

75

Gambar 4.3.

Grafik kunjungan wisatawan ke objek wisata Pantai Cermin........

85

Gambar 4.4.

Grafik perbandingan kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara dan Pantai Cermin.........................................................................

86

DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Jumlah pengunjung wisatawan ke objek wisata Pantai Cermin…

Tabel 4.1.

Jarak dari Kandor Desa ke Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai …………………

Tabel 4.2. Tabel 4.3. Tabel 4.4. Tabel 4.5. Tabel 4.6. Tabel 4.7. Tabel 4.8. Tabel 4.9. Tabel 4.10. Tabel 4.11.

Luas Desa dan persentasenya terhadap luas Kecamatan Pantai Cermin........................................................................................... Jumlah Dusun, RT dan RW tiap desa di Kecamatan Pantai Cermin .......................................................................................... Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan ...............................

55

71 72 73 74

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Pantai Cermin............................................................................................ Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara....

77 83

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara melalui pintu masuk ………………..…………………………… Jumlah kunjungan wisatawan ke objek Wisata Pantai Cermin…..

83 84

Perbandingan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara dan ke objek Wisata Pantai Cermin..................... 85 Tanggapan responden tentang penataan lahan pantai.................... 103 Tanggapan masyarakat tentang dampak positif perkembangan pariwisata ....................................................................................... 120

viii


BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Pariwisata merupakan salah satu fenomena sosial, ekonomi, politik,

budaya, dan teknologi, sehingga keadaan ini menjadi perhatian besar dari para ahli dan perencana pembangunan. Penafsiran yang multi dimensional atas fenomena ini menjadikan pariwisata didefenisikan dengan luas dan rumit. Konsep-konsep baru ditawarkan dengan penonjolan perspektif tertentu. Demikianlah misalnya pariwisata sering disamakan sebagai suatu industri karena fenomena ini terkait dengan proses-proses produksi barang dan jasa dengan menggunakan tehnologi tertentu. Dalam perspektif geografi pariwisata terkait dengan fenomena mobilitas pnduduk secara spasial yang terjadi karena perbedaan fungsi-fungsi ruang (dan isinya) bagi kehidupan komunitas masyarakat (Opperman:1980). Keterkaitan antara berbagai fenomena kehidupan masyarakat dalam pariwisata menyebabkan pariwisata ini hanya dapat dipahami dengan baik apabila didasarkan pada pendekatan inter disiplin dan transdisiplin. Menurut Chadwick (1994) ada tiga konsep penting yang digunakan secara simultan untuk mendefenisikan pariwisata, yakni, pertama, pergerakan (spasial) penduduk; kedua, sektor ekonomi atau aktivitas yang memproduksi dan mereproduksi barang dan jasa; ketiga, suatu sitem yang menjalin interaksi manusia, kebutuhannya untuk bepergian keluar komunitasnya dan jasa-jasa dalam produk intangible dan tangible yang muncul sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut.


Ketiga konsep dasar ini harus terpadu untuk menciptakan fenomena pariwisata (Stephen, 1998). Dengan demikian pariwisata mencakup baik aktivitas wisata yang dilakukan oleh manusia maupun kegiatan yang memfasilitasi kegiatan itu dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Bisnis pariwisata sudah menjadi sektor andalan di banyak negara. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Naisbitt (1997) yang menyatakan pariwisata merupakan penghasil uang terbesar dan sektor terkuat dalam perekonomian global. Pariwisata telah mampu mempekerjakan sebanyak 204 juta orang di seluruh dunia menghasilkan 10,6 persen Produk Nasional Bruto dunia; memberikan kontribusi pajak sebesar 655 juta dollar, sehingga tidak mengherankan apabila banyak negara berlomba-lomba menjadikan negaranya sebagai objek yang kaya akan daya tarik kepariwisataan. Seperti di Indonesia, sebelum terjadinya lembaran hitam dalam sejarah dunia kepariwisataan di Indonesia, berupa peristiwa buruk dengan peledakan bom yang dilakukan oleh teroris di Legian Kuta Bali, 12 oktober 2002 yang lalu, Pariwisata merupakan penghasil devisa terbesar ke tiga setelah tekstil dan migas. Ini meng-isyaratkan bahwa industri jasa bidang pariwisata memilik potensi yang cukup besar untuk menjadi tulang punggung perekonomian nasional di masa mendatang (Sutowo, 2002). Sejarah membuktikan bahwa kemajuan teknologi ikut mengakselerasi pergerakan manusia secara spasial. Modal struktur yang mengakomodasi gerakan tersebut juga berkembang lebih cepat. Penggunaan pesawat terbang berbadan lebar yang mampu mengangkut ratusan penumpang sekaligus, yang kemudian diikuti oleh penurunan tarif yang sangat drastis, mendorong jutaan penduduk 2


mulai masuk ke dalam pasar wisatawan, baik lokal, nasional, maupun internasional. Hal itulah sesungguhnya yang terjadi apabila kita mengamati peningkatan jumlah wisatawan internasional dari sekitar 25 juta pada tahun 1950 menjadi sekitar 676 juta pada tahun 2002 yang lalu. Menjelang dasawarsa pertama abad-21 ini diperkirakan jumlah wisatawan global akan mencapai satu millyar. Peningkatan yang drastis ini diikuti pula oleh kenaikan sumbangannya pada PDB dunia dari hanya 1,2 persen menjadi sekitar 12,1 persen pada periode yang sama (WTO, 2004). Bahkan sebelumnya Naisbitt (1997) sudah memprediksi bahwa dengan kontribusi ekonominya (dalam bentuk pajak, kesempatan kerja, belanja negara, dan investasi modal) yang amat besar, pariwisata merupakan industri terbesar pada abad ini. Apabila diamati lebih dekat tampak bahwa arus utama wacana perkembangan pariwisata ini lebih terfokus pada pariwisata internasional, dalam arti berbagai indikator pertumbuhan arus perjalanan wisata yang melampaui batasbatas teritorial suatu negara. Apabila merujuk pada data kepariwisataan secara global, maka hampir semuanya menunjukkan indikator perkembangan pariwisata internasional tadi. Padahal, sebenarnya perkembangan pariwisata internasional tidak terlepas dari perkembangan pariwisata domestik (Schlenke dan Stewig, dikutip Damanik, 2001). Banyak ahli, termasuk dari kalangan badan pariwisata internasional mengakui bahwa jumlah wisatawan domestik ini tidak dapat diabaikan dalam spektrum perkembangan pariwisata di setiap negara. Artinya secara umum dapat dikatakan bahwa pariwisata domestik menjadi salah satu basis perkembangan pariwisata yang sangat penting disetiap negara. 3


Pembangunan pariwisata di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan pariwisata dunia yang berlangsung sangat pesat sekali pada tahuntahun terakhir ini. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi yang saling berhubungan dengan sedemikian cepatnya, disertai dengan peningkatan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat yang lebih mendukung kemampuan akan pemenuhan kebutuhan untuk berlibur dengan melakukan kunjungan wisata. Perkembangan arus wisata yang semakin pesat merupakan salah satu bagian utama dalam pertumbuhan kepariwisataan, sehingga pengembangan periwisata perlu lebih mendapat perhatian khusus, untuk dikemas dan di manage se-sempurna mungkin dalam menjawab tantangan dari laju arus kunjungan wisatawan yang akan datang, yang akan membutuhkan dan menggunakan sarana dan prasarana wisata, yang merupakan fasilitas dari Industri jasa Pariwisata yang tersedia. Dengan kata lain bahwa, perkembangan pariwisata tersebut sangat ditentukan oleh baik atau tidak baiknya keadaan sarana dan prasarana yang merupakan faktor penunjang kepariwisataan. Daya tarik Wisata Bahari di kawasan pesisir dan lautan Indonesia, merupakan anugrah yang dimiliki Bangsa Indonesia yang tidak semua negara di dunia memiliki kekayaan alam yang indah seperti ini, demikian keragaman flora dan fauna dengan potensi yang demikian sempurna. Dengan demikian agar pengembangan Pariwisata, termasuk Wisata Bahari dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan strategi yang terencana dan sistematis bagi masyarakat lokal. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat lokal menjadi penting pula termasuk dalam kaitannya 4


dengan upaya keberlanjutan pariwisata itu sendiri yang mencakup perlindungan terhadap lingkungan maupun manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menjadi faktor utama dalam perspektif pengembangan pariwisata daerah. Pengembangan pariwisata ini sudah tentu mempunyai kaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial budaya. Apabila dilihat dari segi ekonomi bahwa pariwisata sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain berupa pajak, retribusi dan sumber Devisa bagi Negara. Disamping itu Industri Pariwisata sebagai Industri padat karya akan membuka lapangan kerja yang begitu besar bagi penduduk dimana obyek wisata itu berada, sekaligus akan membuka peluang bagi Home Industri bagi masyarakat sekitar dalam bentuk karya seni kerajinan tangan, Souvenier, Snack khas daerah, jasa Guide, Jasa transportasi darat dan laut, Restaurant dll. Yang akan menambah pendapatan bagi masyarakat setempat. Belakangan ini Wisata Bahari banyak ditonjolkan oleh pemerintahpemerintah

kabupaten / kota di Indonesia. Hal ini dapat dimengerti karena

memang banyak wilayah kabupaten / kota yang memiliki daerah pesisir. Disamping itu tidak dapat disangkal bahwa Wisata Bahari sangat berpotensi untuk dijadikan sebgai sumber PAD dan sumber Devisa Negara yang diperkirakan akan sangat besar. Wisata bahari pada hakekatnya adalah mengembangkan dan memanfaatkan obyek serta daya. Soekarno dari LIPI menyebutkan bahwa apabila kondisi sosial politik Indonesia berada dalam keadaan aman, jumlah wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke Indonesia diprediksi akan mencapai 5


sekitar 5,1 juta orang / tahun. Dengan jumlah pengeluaran sekitar US.$ 5 milyar, dengan asumsi mereka menginap (Long Stay) selama 10 hari dengan pengeluaran rata-rata US.$ 958 / hari. (Soekarno, 2001). Melihat arus mobilitas manusia saat ini dan kedepan, apalagi dalam memasuki abad 21, sejalan dengan kemajuan teknologi, kebutuhan kepariwisataan bagi penduduk dunia menjadi sangat penting, bahkan telah ber-evolusi menjadi kebutuhan Primier, sehingga tidak terpisahkan dari kebutuhan kehidupan manusia. Dengan demikian Industri Pariwisata ditinjau dari aspek ekonomi merupakan potensi yang sangat prospektif dan menjanjikan. Akan tetapi harus dikemas, digali dikembangkan dan dipublikasikan melalui proses promosi kepada dunia. Potensi pariwisata dari sisi industri yang mengandalkan setiap atraksi, dan merupakan modal untuk menarik dan menahan setiap wisatawan yang datang. Sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap berbagai aspek, baik kepada masyarakat lokal, maupun sumbangsihnya terhadap peningkatan ekonomi daerah. Namun sehebat apapun perkembangan suatu objek wisata tidaklah ada artinya bagi masyarakat jika masyarakat tidak ikut menikmati hasil dari aktivitas pariwisata yang ada. Hal ini akan sangat penting dan merupakan faktor penentu karena masyarakat terutama penduduk lokal, adalah salah satu komponen penting dalam pengembangan pariwisata, apalagi jika pariwisata diposisikan pula sebagai program dalam upaya untuk mengembangkan dan memakmurkan masyarakat. Implikasi diberlakukannya sistem desentralisasi telah membuka peluang bagi setiap daerah untuk mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada. Daerah 6


akan didorong untuk menggali setiap potensi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD). Sehingga saat ini banyak pemerintah daerah yang memiliki kawasan berupa daerah pesisir, berupaya mengembangkan Wisata Bahari di wilayahnya. Hal inilah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagei dengan mencoba mengangkat potensi Wisata Bahari yang ada di daerahnya. Lokasi Wisata Bahari tersebut adalah wilayah Pantai Cermin yang sesuai dengan hasil survey yang dilakukan oleh World Tourism Organization (WTO), Objek Wisata Bahari Pantai Cermin dapat dijadikan sebagai ancolnya Jakarta atau Nusa Duanya Pulau Dewata Bali, dengan demikian Objek Wisata Bahari Pantai Cermin yang dimiliki Kabupaten Serdang Bedagai merupakan sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan. Kawasan Pantai Cermin terkenal dengan keindahan pantai dengan pasir putih yang landai, potensi laut yang baik untuk pemandian dan diving (melihat panorama keindahan alam dibawah air), makanan laut (Sea Food) yang melimpah, adanya beberapa pantai dan pulau sebagai objek Wisata Bahari

yang

berdampingan seperti Pantai Putri, Pantai Kelang dan Pantai Sialang buah, Namun objek wisata ini belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dikelola secara professional sebagai objek wisata bagi wisatawan mancanegara, maupun wisatawan domestik. Sebab sesungguhnya yang disebut dengan objek wisata adalah “perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, sejarah bangsa dan tempat serta keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk kunjungan wisata”. (Undang-undang RI No.9 Thn 1990). Agar

pembangunan

Wisata Bahari terlaksana secara optimal, berkelanjutan dan handal, maka salah 7


satu aspek yang sangat penting adalah aspek sosial, ekonomi dan budaya. Aspek ini mensyaratkan bahwa, masyarakat sekitar yang akan bertindak sebagai pelaku dan sekaligus tujuan pembangunan wisata bahari harus mendapatkan manfaat terbesar dari kegiatan pembangunan tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan peran pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan yang tepat dan efektif guna meningkatkan manfaat potensi tersebut bagi masyarakat sekitar, pendapatan daerah (PAD) dan juga sebagai sumber Devisa bagi negara.

1.2 Perumusan masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi Wisata Bahari Pantai Cermin? 2. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Serdang Bedagai dalam pengembangan potensi wisata bahari di Serdang Bedagai?

1.3. Tujuan penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi Wisata Bahari Pantai Cermin. 2. Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Serdang Bedagai dalam pengembangan potensi Wisata Pantai Cermin.

8


1.4. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan dalam pengembangan potensi pariwisata. b. Bagi Program Studi Magister Studi Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, akan melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dan referensi bahan bacaan dari suatu karya ilmiah.

9


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pariwisata Perkataan pariwisata berasal dari bahasa sansekerta dengan rangkaian suku kata “pari”= banyak, ditambah dengan “ wis” = melihat, dan “ ata” = tempat. Jadi, Pariwisata merupakan terjemahan dari “melihat banyak tempat” . Indonesia pada awalnya mengenal pariwisata dengan mempergunakan bahasa asing yaitu “ tourism”. Perubahan istilah “tourism” menjadi “pariwisata” dipopulerkan ketika dilangsungkan Musyawarah Nasional. Pengertian pariwisata secara lengkap dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan dalam Pasal 1 menyatakan

:

¾ Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. ¾ Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. ¾ Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. ¾ Kepariwisataan

adalah

segala

sesuatu

yang

berhubungan

dengan

penyelenggaraan pariwisata.

10


¾ Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. ¾ Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. ¾ Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Menurut pandangan ahli, pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorang atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagian dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial budaya, alam dan ilmu (Kodhyat dalam Spillane, 1994:21). Sedangkan menurut Wahab dalam Pemasaran Pariwisata (1992:5) berpendapat : dari definisi yang dikemukakan para pakar tersebut dapat diambil unsur-unsur dari pariwisata adalah: 1. Adanya kegiatan mengunjungi suatu tempat 2. Bersifat sementara 3. Ada sesuatu yang ingin dilihat atau dinikmati 4. Dilakukan perseorangan atau sekelompok orang 5. Mencari kesenangan/ kebahagiaan 6. Adanya fasilitas ditempat wisata

11


Menurut Oka A. Yoeti (1997) industri pariwisata akan menyumbangkan devisa melalui: 1) Penerimaan visa-fee sewaktu wisatawan akan berangkat ke Indonesia pada kedutaan/perwakilan Indonesia di luar negeri; 2) Hasil penjualan tiket pesawat udara atau kapal laut (bila pesawat udara atau kapal laut yang digunakan adalah pesawat atau kapal yang merupakan milik bangsa Indonesia) 3) Biaya taxi/coach bus untuk transfer dari lapangan udara ke hotel dan sebaliknya 4) Sewa kamar hotel selama menginap pada beberapa kota yang dikunjungi; 5) Biaya makanan dan minuman pada Bar dan Restoran, dalam maupun di luar hotel; 6) Biaya tours dan sight seeing serta excursion pada kota-kota yang dikunjungi; 7) Biaya taxi untuk transportasi lokal untuk keperluan berbelanja (shopping) dan keperluan pribadi lainnya 8) Pengeluaran untuk membeli barang-barang souvenir serta barang-barang lainnya, yang dibeli pada beberapa kota yang dikunjunginya 9) Fee perpanjangan visa di tempat atau kota yang dikunjunginya (bila diperlukan).

12


2.2 Kebijaksanaan Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata Pariwisata Indonesia berkembang dengan pesat dapat dijadikan andalan atau penyumbang paling tinggi untuk peningkatan perekonomian masyarakat suatru daerah, hal ini sesuai dengan GBHN 1993, Bab IV yang merumuskan halhal sebagai berikut, antara lain : a. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, daerah dan negara serta penerimaan devisa meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan potensi kepariwisataan nasional. b. Dalam pembangunan kepariwisataan harus dijaga tetap terpeliharanya kepribadian serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Kepariwisataan perlu ditata secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan sektor yang terkait dalam suatu keutuhan usaha kepariwisataan yang saling menunjang dan saling menguntungkan baik yang berskala kecil, menengah maupun besar. c. Pengembangan pariwisata nusantara dilakukan sejalan dengan upaya memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta menanamkan jiwa semangat

dan

nilai-nilai

memperkokoh persatuan

luhur

bangsa

dalam

rangka

lebih

dan kesatuan nasional, terutama dalam

bentuk penggalakan

13


pariwisata remaja dan pemuda dengan lebih meningkatkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kepariwisataan. Daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan wisata mancanegara perlu ditingkatkan melalui upaya

pemeliharaan

benda

dan

khazanah

bersejarah

yang

menggambarkan ketinggian budaya dan kebesaran bangsa serta didukung dengan promosi memikat. d. Upaya pengembangan objek dan daya tarik wisata serta kegiatan promosi dan pemasarannya, baik di dalam maupun di luar negeri terus ditingkatkan secara terencana, terarah, terpadu dan efektif, antara lain dengan memanfaatkan secara optimal kerjasama kepariwisataan regional dan global guna meningkatkan hubungan antar bangsa. Pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan sebagai pemandu dalam setiap perencanaan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan khususnya pada Pasal 2, Pasal 3 huruf (d), dan Pasal 30. 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; khususnya pada Pasal 2, 105, 106, dan 107.

14


4. Keputusan

Menteri

Pariwisata,

Pos,

dan

Telekomunikasi

Nomor

KM.5/UM.209/MPPT-89 Tanggal 18 Januari 1989 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sapta Pesona; khususnya pada Pasal 3, 4, 5, dan 7. 5. Keputusan

Menteri

Pariwisata,

Pos,

dan

Telekomunikasi

Nomor

KM.98/PW.102/MPPT-87 Tanggal 23 Desember 1987 Tentang Ketentuan Usaha Obyek Wisata. 6. Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor KEP-18/U/II/88 Tanggal 25 Pebruari 1990 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha Objek Wisata. 7. Instruksi

Menteri

Pariwisata,

Pos,

dan

Telekomunikasi

Nomor

IM.16/KS.001/MPPT-88 Tanggal 17 September 1988 Tentang Peningkatan Kerjasama Antar Instansi Pusat di Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Wisata Alam dan Objek Wi ata Budaya. 8. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pariwisata dan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Nomor 07/Edr/II/88 dan Nomor SE.02/M/BP/88 Tanggal 26 Pebruari 1988 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di Bidang Usaha Hotel, Restoren, Usaha Perjalanan, Wisata Tirta, dan Objek Wisata. 9. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Pariwisata dan Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi Nomor KEP.67/U/VI/88 dan Nomor 205/SKB/BUK/VII/88 Tanggal 27 Juli 1988 Tentang Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang Usaha Biro Perjalanan Umum dan Agen Perjalanan.

15


10. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1987 Tanggal 23 Desember 1987 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata. 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1987 Tanggal 23 Desember 1987 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata. 12. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI Nomor 177/DAGRI/VII/86 Tanggal 15 Juli 1986 Perihal Pembebasan Memiliki SIUP Bagi Usaha Jasa Pelayanan di Bidang Pariwisata. 13. Keputusan

Menteri

pariwisata,

Pos,

dan

Telekomunikasi

Nomor

KM.52/HM.601/MPPT-89 Tanggal 17 April 1989 Tentang Penyelenggaraan Kampanye Nasional Sadar Wisata. 14. Keputusan

Menteri

Pariwisata.

Pos,

dan

Telekomunikasi

Nomor

KM.59/PW.002/MPPT-85 Tanggal 23 Juli 1985 Tentang Peraturan Kawasan Pariwisata. 15. Keputusan

Menteri

Pariwisata.

Pos,

dan

Telekomunikasi

Nomor

KM.70/PW.105/MPPT-85 Tanggal 30 Agustus 1985 Tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum. 16. Keputusan

Menteri

Pariwisata.

Pos,

dan

Telekomunikasi

Nomor

KM.71/PW.105/MPPT-85 Tanggal 30 Agustus 1985 Tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Perkemahan.

16


17. Keputusan

Menteri

Pariwisata.

Pos,

dan

Telekomunikasi

Nomor

KM.72/PW.105/MPPT-85 Tanggal 30 Agustus 1985 Tentang Mandala Wisata. 18. Keputusan

Menteri

Pariwisata.

Pos,

dan

Telekomunikasi

Nomor

KM.73/PW.105/MPPT-85 Tanggal 30 Agustus 1985 Tentang Peraturan Usaha Rumah Makan. 19. Keputusan

Menteri

Pariwisata.

Pos,

dan

Telekomunikasi

Nomor

KM.74/PW.105/MPPT-85 Tanggal 30 Agustus 1985 Tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata. Di dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Sumatera Utara tahun 2001 – 2005, dijelaskan bahwa salah satu arah kebijaksanaan pembangunan

di

bidang

ekonomi

adalah

mengembangkan

kebijakan

pembangunan pariwisata sebagai saktor produktif untuk meningkatkan daya saing global dan memberdayakan masyarakat khususnya kelompok bawah agar mampu berperan sebagai pelaku utama. Selanjutnya pada bidang sumber daya alam, arah kebijaksanaan dalam Pola Dasar Pembangunan adalah mengelola sumberdaya alam dan memelihara sesuai daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Demikian juga halnya dalam Arah dan Kebijakan Umum (AKU) Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2005, kebijaksanaan pembangunan di bidang pariwisata adalah :

17


a. Mewujudkan objek wisata di Kabupaten Serdang Bedagai menjadi kawasan wisata berskala nasional maupun internasional. b. Meningkatkan pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata termasuk pemberdayaan seni dan budaya sebagai penunjang dan daya tarik. c. Mengembangkan kegiatan berbagai pariwisata melalui pemanfaatan potensi budaya lokal, wisata iman, wisata agro dan wisata eko (eco tourism).

2.3 Industri Parawisata Pariwisata

merupakan

kegiatan

yang

sifatnya

dinamik,

banyak

memerlukan prasarana dan sarana untuk kemudahan. Karena sifatnya sementara, maka tiap waktu kemungkinan besar sering berganti pengunjung yang berbeda atau mungkin saja orang / kelompok yang sama untuk menikmati kembali suasana wisata ditempat tersebut. Citra baik dari objek wisata adalah membuat rasa puas orang lain sehingga orang tersebut merasa ingin kembali pada objek wisata tersebut pada kesempatan lain. Bahkan terkadang suka mem-promosikan kepada orang lain atau kerabatnya untuk berkunjung ketempat wisata tersebut, agar dapat menikmati kesenangan yang sama ditempat tersebut. Dengan demikian secara tidak langsung mereka telah bertindak sebagai agent of promotion dengan menyampaikan pengalaman yang menarik dalam kunjungan wisata yang mereka lakukan kepada orang lain di daerah atau negaranya. Bahkan terkadang pengalaman mereka akan mereka tulis pada media cetak yang ada di negerinya. Suasana demikian akan dapat menumbuh kembangkan citra wisata daerah dan 18


akan sangat membawa dampak positif terhadap kemajuan dan perkembangan Pariwisata. Sehingga dalam proses modernisasi, dinamika Industri Pariwisataan akan berkembang dalam suatu konsep pendekatan dalam kegiatan ke pariwisataan yang dikatagorikan menjadi salah satu kegiatan Industri jasa Pariwisata, dengan jangkauan ruang lingkup yang lebih luas untuk memperkaya output dari pariwisata, pembangunan Pariwisata perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga akan menimbulkan manfaat : 1. Memperbesar penerimaan devisa. 2. Memperluas dan membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja. 3. Mendorong pembangunan daerah. 4. Meningkatkan kesejateraan masyarkat. 5. Memperkaya kebudayaan nasional, tanpa menghilangkan ciri kepribadian bangsa, dan terpeliharanya nilai-nilai agama. 6. Memupuk persaudaraan antar bangsa. 7. Memupuk dan melestarikan kecintaan terhadap tanah air dan Lingkungan hidup.

2.4. Sosiologis Kepariwisataan Dari sudut pandang sosiologis, kegiatan pariwisata sekurang-kurangnya mencakup tiga dimensi interaksi, yaitu: cultural, politik dan bisnis. Dalam dimensi interaksi culutural, kegiatan pariwisata membangun suatu ruang interaksi akulturasi budaya dari berbagai macam etnis dan bangsa. Melalui pariwisata, kebudayaan masyarakat tradisional agraris sedemikian rupa bertemu dan berpadu 19


dengan kebudayaan masyarakat modern industrial. Kebudayaan-kebudayaan itu saling menyapa, saling bersentuhan, saling beradaptasi dan tidak jarang kemudian menciptakan produk-produk kebudayaan baru. Dalam dimensi interaksi politik, kegiatan pariwisata dapat menciptakan dua kemungkinan ekstrem, yaitu pertama, persahabatan antar etnis dan antar bangsa, dan kedua, bentuk-bentuk penindasan, eksploitasi dan neokolonialisme. Disatu pihak, melalui pariwisata, masing-masing etnis dan bangsa dapat mengetahui atau mengenal tabiat, kemauan dan kepentingan etnis dan bangsa lain. Pengetahuan demikian dapat memudahkan pembinaan persahabatan atau memupuk rasa satu sepenanggungan. Tetapi di lain pihak, melalui pariwisata pula, dapat tercipta bentuk ketergantungan suatu etnis atau bangsa kepada etnis atau bangsa lain. Misalnya, meningkatnya ketergantungan pendapatan negara sedang berkembang kepada wisatawan dari negara maju. Sedangkan dalam dimensi interaksi bisnis, kegiatan pariwisata terlihat menawarkan bertemunya unit-unit usaha yang menyajikan bermacam-macam keperluan wisatawan. Bentuk yang disajikan oleh unit-unit usaha ini dapar berupa barang ataupun jasa. Adapun rentangnya dapat berskala lokal, nasional, atau internasional. Tanpa mengabaikan pentingnya dimensi interaksi cultural dan interaksi politik, pokok bahasan tulisan ini terletak pada interaksi bisnis dan difokuskan pada rentangan skala lokal. Pokok bahasan interaksi bisnis dipilih dengan pertimbangan bahwa pembangunan industri pariwisata Nasional sampai sekarang masih ditujukan untuk kepentingan ekonomi, seperti menambah kesempatan 20


kerja, meningkatkan devisa negara dan income perkapita, serta menghasilkan ketergantungan pada sektor Migas. Dan sengaja difokuskan pada rentangan skala lokal karena pada saat ini masalah-masalah krusial dalam kaitannya dengan pembangunan industri pariwisata lebih banyak terjadi di tingkat lokal (propinsi dan kabupaten).

2.5. Pariwisata dan Ekonomi Daerah Semangat otonomi daerah telah mewarnai pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Hal ini cukup dimaklumi, karena asumsinya daerah otonom yang memiliki potensi ekonomi yang kuat, mempunyai peluang yang besar dalam menggali dan mengembangkan perekonomian daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya daerah otonom mempunyai kemampuan lebih dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan. Realita yang ada menunjukkan, bahwa banyak daerah otonom yang kebijakan pembangunan ekonominya didasarkan pada keunggulan komparatif dengan kompetensi dan keunggulan di setiap daerah, misal perekonomian daerah yang berbasis pada hasil: tambang, hutan, pertanian, perikanan dan laut; industri, perdagangan serta jasa dan lain-lain. Pengembangan ekonomi daerah berdasarkan prinsip otonomi dan potensi daerah yang dilakukan pelaku ekonomi daerah (pemerintah, swasta dan masyarakat), pada dasarnya berkaitan erat dengan pengembangan berbagai jenis dan bidang serta sektor usaha. Pengembangan ekonomi daerah berupaya untuk 21


menciptakan iklim usaha daerah yang mampu menggali potensi daerah, mendorong peluang dan kemampuan kompetitif atau daya saing atas dasar keunggulan komparatif daerahnya (letak geografis, SDM professional, akses informasi dan teknologi, kompetensi kelembagaan dan manajeman, kemampuan permodalan dan akses pasar dll.) Untuk lebih mengoptimalkan upaya pengembangan perekonomian daerah, diperlukan innovasi atau prakarsa, kreatifitas, serta strategi pengembangan ekonomi masing-masing daerah. Dengan demikian di era kompetisi ini, daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dibanding daerah lain, akan lebih berhasil memanfaatkan potensi daerah secara lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan otonomi daerah memberi kewenangan dan keleluasaan lebih luas bagi Kabupaten/Kota dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah. Hal ini terbukti banyak daerah otonom berkreasi dan berinisiatif dengan kiatkiatnya untuk memajukan daerahnya, misalnya antara lain: berbagai cara dilakukan untuk peningkatan PAD, mendorong laju penanaman modal melalui promosi dan peningkatan pelayanan perijinan, membangun dan meningkatkan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan investasi, mengembangkan sentrasentra produksi potensial, melakukan berbagai inovasi manajemen pembangunan dan meningkatkan kualitas SDM. Dalam konteks desentralisasi ekonomi, pendayagunaan potensi daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal, hal ini dapat dilakukan melalui strategi kombinasi yaitu kewenangan daerah untuk dapat berdiri sendiri, dengan 22


basis sumber daya yang dimiliki dengan kemampuan menciptakan interaksi dan keterkaitan secara ekonomi dengan daerah sekitarnya, atau dengan wilayah ekonomi yang lebih luas (Bappenas, 2003). Dengan demikian ada dua aspek yang perlu mendapat perhatian yakni pengembangan ekonomi lokal dan kemitraan. Pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang mendasarkan pada pendayagunaan sumber daya lokal yang ada pada suatu masyarakat, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya kelembagaan. Pendayagunaan sumberdaya tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri bersama pemerintah lokal maupun kelompok-kelompok kelembagaan berbasis masyarakat yang ada. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif dalam pengembangan ekonomi local yang dapat dilakukan melalui suatu forum kemitraan. Sedangkan kemitraan itu sendiri mempunyain makna bahwa dalam tataran proses perencanaan , pelaksanaan dan evaluasi program ada kebersamaan yang sinergis antara pemerintah, dunia usaha dan mayarakat. Dengan demikian diharapkan kemitraan ini dapat menjadi katalis bagi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) melalui berbagai proses pengambilan keputusan yang terkait dengan pengembangan ekonomi lokal. Perhatian terhadap pariwisata sudah sangat mulus tersebar karena sadar akan manfaat-manfaat yang didatangkan bagi negara-negara penerima wisatawan: ¾ Bahwa pariwisata menjadi sumber pendapatan valuta asing dengan menjual jasa-jasa dan barang-barang yang berkaitan dengan pariwisata. 23


¾ Bahwa pendapatan ini mengalir cepat dan langsung terbagi-bagi secara meluas kepariwisataan dalam perekonomian nasional, sehingga mampu membagibagi laju pendapatan secara meluas, bertambah banyak dan berputar-putar ke segala lapisan pedagang besar dan pengecer, transportasi, beragam komponen sektor pariwisata, kebutuhan-kebutuhan dan usaha yang berdasarkan tingkat pengeluaran konsumen. ¾ Bahwa pariwisata adalah suatu pasaran lanjutan searah dengan meningkatnya yang begitu pesat tingkat pendapatan keluarga yang tidak habis terpakai, khusunya pada negara-negara yang industrinya sudah maju. ¾ Bahwa industri pariwisata jika dibanding dengan industri lain termasuk industri yang investasi modalnya kecil sebanding dengan arus pendapatan yang mungkin. ¾ Bahwa pariwisata menyediakan suatu pasaran ekspor tempat konsumen datang untuk meneliti produk-produk tersebut. ¾ Bahwa produk yang dijual terutama berupa jasa-jasa dan tidak dapat dijamah karena udara yang sejuk, alam yang indah terdapat tempat-tempat yang bersejarah, yang kelihatannya secaar potensial tidak akn habis-habisnya, dan hanya tunduk pada keterbatasan upaya promosi dan penjualan. ¾ Bahwa pariwisata adalah sarana yang ampuh dan efektif

bagi kebijakan

umum untuk menciptakan perpaduan social dan budaya pada tingkat nasional maupun internasional, untuk mengembangkan industri-industri lain dan sarana pemupukan tenggang rasa dan saling pengertian dengan negara-negara tetangga dan dunia umumnya. 24


Jika pemikiran tersebut pada dasarnya membuktikan tentang perluasan akibat pariwisata pada ekonomi negara penerima dan apakah ada dasarnya atau tidak untuk memberi sektor pariwisata prioritas utama dalam perencanaan pengembangan ekonomi negara itu, maka hal-hal ini akan berbeda pada suatu negara dengan negara lainnya. Hal ini sangat bergantung pada keadilan ekonomi negara itu. Apakah ada pilihan-pilihan untuk pengembangan, juga pada tingkat perkembangan negara itu dalam bidang prasarana dan pada bobot atraksi wisata yang dimiliki negara itu. Unsur lain seperti jarak dan pasaran sumber wisatawan dan biaya fasilitas wisata memainkan peranan yang penting juga. Karena itu dalam perekonomian tidak ada pengkotak-kotakan, melainkan yang ada adalah ketergantungan pada berbagai bagian ekonomi yang menciptakan masalah-masalah konseptual dan tolak ukurnya dalam analisa ekonomi. Karena pariwisata mempengarui dan sekaligus juga dipengaruhi oleh sektor-sektor produksi ekonomi daerah, maka banyaknya kekuatan penghambat yang terjadi didalam ekonomi akan lebih mempersulit pengukuran kerugian yang timbul dan perhitungan dalam rangka mendapatkan keuntungan Sektor kepariwisataan menunjukkan perkembangan dan kontribusi ekonomi yang cukup menarik dibandingkan dengan sektor lain di saat Indonesia menghadapi masa krisis yang berkepanjangan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 4.606.416 (rata-rata hari kunjungan 9.18 hari/ orang) di tahun 1998 meningkat menjadi 5.064.217 orang dengan jumlah hari kunjungan 12.26/orang pada tahun 2000. Besarnya devisa yang diperoleh sektor pariwisata pada tahun 2000 sebesar 5.75 milyar US$. Hal ini 25


menunjukkan bahwa kepariwisataan sangat potensial untuk dikembangkan di masa krisis. Salah satu sumberdaya

wisata yang sangat

potensial yakni

wilayah pesisir mempunyai kekayaan dan keragaman yang tinggi dalam berbagai bentuk alam, struktur historis, adat, budaya dan berbagai sumberdaya yang lain yang terkait dengan pengembangan kepariwisataan. Hal ini merupakan karunia dan anugerah Tuhan untuk dapat dikembangkan bagi kesejahteraan manusia. Karena sebagai mahluk yang termulia di beri kuasa untuk memanfaatkan alam serta segala isinya dengan penuh tanggung jawab. Alam dan sekitarnya dengan berbagai keragaman yang tinggi seperti wilayah atraktif

dan turistik

pesisir mempunyai

nilai

wajib dikelola dan dikembangkan bagi kesejahteraan

melalui pariwisata bahari. Keragaman daerah pesisir untuk pariwisata bahari berupa bentuk alamnya dan juga keterkaitan ekologisnya dapat menarik minat wisatawan baik untuk bermain, bersantai atau sekedar menikmati pemandangan. Wisata bahari merupakan suatu bentuk wisata potensial termasuk di dalam kegiatan “Clean industry”. Pelaksanaan wisata bahari yang berhasil apabila memenuhi berbagai komponen yakni terkaitnya dengan kelestarian lingkungan alami,

kesejahteraan

penduduk yang mendiami wilayah tersebut, kepuasan

pengunjung yang menikmatinya dan keterpaduan

komunitas dengan area

pengembangannya (Siti Nurisyah, 1998). Dengan memperhatikan komponen tersebut

maka wisata bahari

akan memberikan kontribusi nyata bagi

perekonomian masyarakat.

26


2.6 Konsep Pariwisata Bahari Pembangunan pariwisata di arahkan untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Wisata bahari dengan kesan penuh makna mata

bukan semata-

memperoleh hiburan dari berbagai suguhan atraksi dan suguhan alami

lingkungan pesisir dan lautan

tetapi juga diharapkan

wisatawan dapat

berpartisipasi langsung untuk mengembangkan konservasi lingkungan sekaligus pemahaman yang mendalam tentang seluk beluk ekosistem pesisir

sehingga

membentuk kesadaran bagaimana harus bersikap untuk melestarikan wilayah pesisir dan dimasa kini

dan masa yang akan datang. Jenis wisata yang

memanfaatkan wilayah pesisir dan lautan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan langsung diantaranya berperahu, berenang, snorkeling, diving, pancing. Kegiatan tidak langsung seperti kegiatan olahraga pantai, piknik menikmati atmosfer laut (Siti Nurisyah, 1998). Konsep wisata bahari di dasarkan pada view, keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni budaya dan karaktersitik masyarakat sebagai kekuatan dasar

yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Wheat (1994) berpendapat

bahwa wisata bahari adalah pasar khusus untuk orang yang sadar akan lingkungan dan tertarik

untuk mengamati alam. Steele (1993) menggambarkan kegiatan

ecotourism bahari

sebagai proses ekonomi yang memasarkan ekosistem yang

menarik dan langka. Low Choy dan Heillbronn (1996), merumuskan lima faktor batasan yang mendasar dalam penentuan prinsip utama ekowisata, yaitu : 1. Lingkungan; ecotourism bertumpu pada lingkungan alam, budaya yang relatif belum tercemar atau terganggu 27


2. Masyarakat; ecotourism harus memberikan manfaat ekologi, social dan ekonomi langsung kepada masyarakat. 3. Pendidikan dan Pengalaman; pemahaman

Ecotourism

harus dapat meningkatkan

akan lingkungan alam dan budaya dengan adanya

pengalaman yang dimiliki 4. Berkelanjutan; Ecotourism dapat memberikan sumbangan positip

bagi

keberlanjutan ekologi lingkungan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 5. Manajemen; ecotourism harus dikelola secara baik dan menjamin sustainability lingkungan alam, budaya yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan sekarang maupun generasai mendatang. Kelima prinsip utama ini merupakan dasar untuk pelaksanaan kegiatan ecotourism yang berkelanjutan. Skema Konsep wisata bahari terlihat pada gambar 1. Alam Out put tak langsunng

Manusia

Input

Input

Output langsung Konservasi alam

Ekotourisme bahari

Out put langsung (Hiburan, Pengetahuan

Gambar. 2.1. Skema konsep ecotourism Bahari (DKP,2002) 28


Dari Gambar 1. terlihat bahwa output langsung yang di peroleh berupa hiburan dan pengetahuan sedangkan output langsung bagi alam yakni adanya insentif yang dikembalikan untuk mengelola kegiatan konsevasi alam. Output tidak langsung

yaitu berupa tumbuhnya kesadaran dalam diri setiap orang

(wisatawan) untuk memperhatikan sikap hidup sehari-hari agar kegiatan yang dilakukan tidak berdampak buruk pada alam. Kesadaran ini tumbuh sebagai akibat dari kesan yang mendalam yang diperoleh wisatawan selama berinteraksi secara langsung dengan lingkungan bahari. Orientasi pemanfaatan utama pesisir dan lautan serta berbagai elemen pendukung lingkungannya merupakan suatu bentuk perencanaan dan pengelolaan kawasan secara terpadu dalam usaha mengembangkan kawasan wisata. Cultural dan physical aspect merupakan

suatu kesatuan yang terintegrasi yang saling

mendukung sebagai suatu kawasan wisata bahari. Gunn (1993) mengemukakan bahwa suatu kawasan wisata

yang baik dan berhasil

bila secara optimal

didasarkan kepada empat aspek yaitu : 1) mempertahankan kelestarian lingkungannya 2)

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut

3) menjamin kepuasan pengunjung 4)

meningkatkan keterpaduan dan unity pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zone pengembangannya. Disamping keempat aspek di atas kemampuan daya dukung untuk setiap

kawasan berbeda-beda sehingga perencanaan secara spatial akan bermakna. Secara umum ragam daya dukung wisata bahari meliputi : 29


1. Daya dukung ekologis; Pigram (1983) dalam Nurisyah, S dkk (2001) mengemukakan bahwa daya dukung ekologis sebagai tingkat maksimal penggunaan suatu kawasan. 2. Daya dukung

fisik. Suatu kawasan wiasata merupakan jumlah

maksimum penggunaan atau kegiatan yang diakomodasikan dalam areal tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas. 3. daya dukung sosial. Suatu kawasan wisata dinyatakan sebagai batas tingkat maksimum dalam jumlah dan tingkat penggunaan

dimana

melampauinya akan menimbulkan penurunanan dalam tingkat kualitas pengalaman atau kepuasan. 4. daya dukung reakreasi merupakan suatu konsep pengelolaan yang menempatkan kegiatan rekreasi dalam berbagai objek yang terkait dengan kemampuan kawasan.

2.7. Konsep Ruang dan Pengembangan Kepariwisataan Manusia dapat bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain karena adanya dorongan serta keinginan untuk mengetahui sesuatu ataupula ada sesuatu yang dirasakan membosankan/tidak menyenangkan sehingga mengarahkan perhatiannya untuk mememperoleh sesuatu yang dinginkannya. Oleh karena itu perencanaan kawasan wisata bahari didasarkan pada konsep ruang dan sirkulasi serta tapak yang ideal dapat memberikan kenyamanan dan kesenangan bagi pengunjung untuk merasakan sesuatu yang ingin diperolehnnya. Untuk maksud tersebut maka suatu kawasan wisata bahari perlu mempertimbangkan : 30


1.

Jarak atau rute yang praktis dimana semua objek dan elemen sepanjang rute terfasilitasi dan tergambarkan.

Ruang sebagai tempat pergerakan

manusia hendaknya menunjukkan keharmonisan dan terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. 2. Kondisi Lingkungan merupakan objek dalam pergerakan harus sesuai dengan persepsi pengunjung. Dengan demikian kawasan wisata bahari yang dibuat bukan hanya mempertimbangkan objek dengan ruang saja tetapi juga objek dengan pengunjung. 3. Rangkaian unsur–unsur dalam ruang harus tertata dengan baik dan dalam suatu rangkaian yang dapat diintepretasikan oleh pengunjung. Kaitannya dengan tapak yang ideal dari suatu kawasan wisata bahari maka fungsi suatu tapak harus serasi dengan kondisi dari tapak itu sendiri. Ada 3 aspek utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan tapak wisata bahari yaitu : 1) Keterpaduan

rencana

profesionalisme pengembang,

dan

dalam bank,

desain;

aspek

pengembangan

industri,

partisipasi

ini

kawasan

mencakup pemilik,

masyarakat

dan

sebagainya. 2) criteria desain yang digunakan mencakup criteria fungsional, keterpaduan dengan perencanaan lannya, pengalaman pengunjung, otentik, kepuasan, estetika

31


3) Sustainability dari tapak; aspek ini mencakup eco desaign ethics, tempat–tempat kultural, proteksi sumberdaya alam, peraturan pemerintah dan sebagainya.

2.8. Filosofi Pariwisata Bahari berkelanjutan berbasis Masyarakat Pembangunan

berkelanjutan

pada

umumnya

mempunyai

sasaran

memberikan manfaat bagi generasi sekarang tanpa mengurangi manfaat bagi generasi mendatang. Charles Birch dalam Erari K,Ph (1999) membandingkan dunia sekarang ibarat kapal titanic dengan gunung es yang terlihat sebanyak 5 pucuk yang merupakan ancaman bagi kehidupan manusia antara lain : 1) ledakan penduduk, 2) krisis pangan 3) terkurasnya sumberdaya alam diperbaharui 4) pengrusakan lingkungan hidup dan 5) perang. Selanjutnya disebutkan bahwa suatu tuntutan

akan perlunya masyarakat yang berkelanjutan, dan panggilan

kemanusiaan untuk bertindak sedemikian rupa agar kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya menikmati hidup berkelanjutan di tengah keterbatasan dunia. Hal ini menunjukkan walaupun dunia yang diibaratkan tersebut maka peranan masyarakat untuk memelihara lingkungan demi kehidupan masa mendatang. Dengan demikian bahwa pariwisata berkelanjutan harus bertitik tolak dari kepentingan dan partisipatif

masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan

wisatawan/pengunjung sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kata lain bahwa pengelolaan sumberdaya wisata bahari dilakukan sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, social dan estetika dapat terpenuhi dengan 32


memelihara integritas cultural, proses ekologi yang esensial, keanekaragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan. World Taurism Organization (1999) menyarankan prinsip pokok pariwisata berkelanjutan yang sebaiknya diperhatikan dalam pengembangan pariwisata altrnatif yakni : 1. Tourism planning, development and operation should be part of conservation or sustainable depelopment strategies for a region, a province (state) or nation. Tourism planning, development and operation shouldbe crossectoral and intergrated, involving government agencies, private corporations, citizens groups and individual thus providing the widest possible benefits. 2. Tourism should be planned and managed in a sustainable manner, with due regard for the protection and appropriate economic uses of the natural and human environment in host areas. 3. Tourism should be undertaken with equity in mind to distribute fairly benefits and costs among tourism promoters and host people and areas. 4. Good information, research and communication on the nature of tourism and its effects on the human and cultural environment should be available prior to and during development, especially for the local people, so that they can participate in and influence the direction of development and its effects as much as possible, in the individual and collective interest. 5. Local people should be encouraged and expected to undertake leadership roles in planning, and development with the assistance of government, bussines, financial and other interests. 6. Intergrated environmental, social and economic planning analysis should be undertaken prior to the commencement of any mayor projects, with careful

33


consideration given to different types of tourism development and the ways in which they might link with existing uses, ways of life and environmental considerations. 7. Throughout all stages of tourism development and operation, a careful assessment monitoring and mediation program should be conducted in order to allow local people and others to take advantage of opportunities or to respond to changes.

Adapun prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam Sustainable Tourism Development ini menurut Burns & Holden terdiri dari : 1. Lingkungan memiliki nilai hakiki yang juga bisa sebagai asset pariwisata. Pemanfaatannya bukan hanya untuk kepentingan pendek, namun juga untuk kenpentingan generasi mendatang. 2. Pariwisata harus diperkenalkan sebagai aktifitas yang positif dengan memberikan keuntungan bersama kepada masyarakat, lingkungan dan wisatawan itu sendiri. 3. Hubungan antara pariwisata dan lingkungan harus dikelola sehingga lingkungan tersebut berkelanjutan untuk jangka panjang. Pariwisata harus tidak merusak sumberdaya, masih dapat dinikmati oleh generasi mendatang atau membawa dampak yang dapat diterima. 4. Aktifitas pariwisata dan pembangunan harus peduli terhadap skala/ ukuran alam dan karakter tempat kegiatan tersebut dilakukan. 5. Pada lokasi lainnya, keharmonisan harus dibangun antara kebutuhankebutuhan wisatawan, tempat/ lingkungan , dan masyarakat lokal. 6. Dalam dunia yang dinamis dan penuh dengan perubahan, dapat selalu memberikan keuntungan . Adaptasi terhadap perubahan, bagaimanapun juga, jangan sampai keluar dari prinsip-prinsip ini. 34


7. Industri pariwisata, pemerintah lokal dan lembaga swadaya masyarakat, pemerhati lingkungan, semuanya memiliki tugas untuk peduli pada prinsipprinsip tersebut di atas dan kekerja bersama untuk merealisasikannya. Agar supaya wisata bahari dapat berkelanjutan maka produk pariwisata bahari yang ditampilkan harus harmonis dengan lingkungan

lokal spesifik.

Dengan demikian masyarakat akan peduli terhadap sumberadaya wisata karena memberikan manfaat sehingga masyarakat merasakan kegiatan wisata sebagai suatu kesatuan dalam kehidupannya. Cernea ( 1991) dalam Lindberg K and D E, Hawkins (1995) mengemukakan bahwa partisipasi lokal memberikan banyak peluang secara efektif dalam kegiatan pembangunan dimana hal ini berarti bahwa memberi wewenang atau kekuasaan pada masyarakat sebagai pemeran social dan bukan subjek pasif untuk mengelola sumberdaya membuat keputusan

dan

melakukan control terhadap kegiatan–kegiatan yang mempengaruh kehidupan sesuai dengan kemampuan mereka.

Adanya kegiatan wisata bahari haruslah

menjamin kelestarian lingkungannya terutama yang terkait dengan sumberdaya hayati renewable maupun non renewable sehingga dapat menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Di Kawasan wisata Nusa Dua Bali, Kawasan rekreasi Mangrove sungai Buloh di Singapore, Kawasan Pantai Copacabana di Rio de Jeneiro (Brasil), Kawasan Historik Puerto Madero Buenos aires (Argentina) dan Pantai Wisata di Hawaii merupakan contoh bagi pengembangan wisata bahari yng cukup terkenal di Dunia. Selain di Bali di wilayah pesisir di beberapa daerah di Indonesia sangat potensial bagi pengembangan wisata bahari karena berbagai ekosistem dan 35


ekologis setempat disamping budaya yang khas serta sejarah masa lampau sebagai bangsa bahari dapat di racik sebagai aktraksi wisata bahari. Seperti halnya di beberapa kawasan poensial pengembangan wiasata bahari antara lain di Kepulauan Raja Ampat Sorong yang memiliki ekosistem terumbu karang yang terlengkap dan terbaik di dunia (ekosistem), dari segi budaya masyakat setempat dengan pola hidup, adat dan budaya yang khas merupakan modal bagi pengembangan wisat bahari berbasis masyarakat. Jenis wisata bahari dengan memanfaatkan diantaranya berperahu, snorkeling, diving, berenang serta kegiatan di bagian daratatnya berupa piknik olahraga pantai serta menikmati atmosfer laut dsbnya. Contoh lainnya Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan Bandar bahari 4 Zaman yakni Zaman Hindu, Islam, Kolonial dan Zaman Kemerdekaan. Sangat potensial untuk dikembangkan untuk tujuan wisata budaya bahari. Selain sumberdaya fisik dan alami maka sumberdaya lain seperti aspek budaya, sejarah menjadi salah satu atraksi yang dapat mendukung pengembangan kawasan wisata bahari hal ini didukung oleh keterkaitan etnik, yang tinggi yang dimiliki oleh wilayah pesisir. Walaupun mempunyai potensi untuk dikembangkan tanpa dukungan sarana prasarana transportasi, atraksi yang menarik, pelayanan yang baik serta informasi dan promosi maka kurang dikenal. Oleh karena itu sumberdaya pesisir dan lautan untuk wisata bahari dapat dikembangkan menjadi suatu pariwisata yang marketable jika memenuhi persayaratan sebagaimana gambar 2 dan 3.

36


Atraksi

Service

Transportasi

Promosi

Informasi

Gambar 2.2. Komponen Fungsi dari Sisi Persediaan (Gunn, 1993)

Finance Oragnisation leadership

Labor

Entreprenneurship

Functioning tourism system

Cultural resource

Natural Resources

Community

Govermental policy

Competition

Gambar 2.3. Pengaruh luar sistem Pariwisata (Gunn,1993)

37


Dari Gambar 3 bahwa faktor luar sangat berperanan bagi keberhasilan pengembangan wisata bahari.

Pendekatan pengembangan wisata

Bahari

berkelanjutan sesuai tujuan tidak mengurangi kesejahteraan generasi masa yang akan datang. Dengan demikian dengan

adanya

ukuran

sumberdaya pariwisata bahari akan berhasil

keberhasilan

mencakup

kepuasan

pengunjung,

kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Secara harfiah pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Bahwa pembangunan pariwisata bahari berkelanjutan tidak boleh membahayakan sistem alam yang mendukung Pembangunan pariwisata berbasis

semua aspek kehidupan.

masyarakat mengacu kepada

upaya

pemeliharaan sistem alam yang bertujuan untuk kesejateraan masyarakat. Wilayah pesisir di Indonesia sangat potensial untuk di manfaatkan untuk kegiatan wisata Bahari baik secara langsung

maupun tidak langsung.

Pengembangan wisata bahari di dasarkan kepada kondisi lokal spesifik dengan melibatkan masyarakat sekitarnya akan berkelanjutan. Perencanaan dan Pengembangan wisata bahari

harus dilakukan secara terpadu sesuai dengan

kondisi lokal spesifik, ekologis, bentang alam, adat dan budaya dimanfaatkan sebaik mungkin .

38


2.9. Strategi Kebijakan Pengembangan Wisata Bahari Sebagai Sumber Pendapatan Dalam kacamata ekonomi wilayah, berbagai lokasi wisata bahari yang memiliki posisi strategis di dalam struktur alokasi dan distribusi sumberdaya ekonomi disebut memiliki locational rent yang tinggi. Nilai ekonomi kawasan yang berada pada daerah pesisir, selain ditentukan oleh rent lokasi (locational rent), setidak-tidaknya juga mengandung tiga unsur economic rent lainnya, yakni ricardian rent, environmental rent dan social rent. Ricardian rent adalah rent berdasarkan kekayaan dan kesesuaian sumberdaya yang dimiliki untuk berbagai potensi penggunaan aktivitas ekonomi, seperti kesesuaiannya (suitability) untuk berbagai aktivitas budi daya (tambak), kesesuaian fisik untuk pengembangan pelabuhan, dan sebagainya. Environmental rent kawasan kawasan pesisir adalah nilai atau fungsi kawasan yang didasarkan atas fungsinya di dalam keseimbangan lingkungan, sedangkan social rent menyangkut manfaat kawasan untuk berbagai fungsi sosial.Berbagai nilai-nilai budaya masyarakat banyak yang menempatkan kawasan pesisir sebagai kawasan dengan fungsi-fungsi sosial tertentu (Rustiadi, 2001). Di dalam mekanisme pasar, pada umumnya hanya locational dan ricardian rent yang telah terinternalisasi di dalam struktur nilai pasar, akibatnya berbagai fungsi lingkungan dan sosial kawasan wisata banyak mengalami degradasi dan tidak mendapat penilaian yang semestinya.

39


Terkait dengan perubahan fungsi lahan bahwa sebenarnya perencanaan tata guna lahan serta penentuan kebijakan penggunaan lahan saling berhubungan antara perencanaan dan kebijakan penggunaan lahan yang melengkapi dasar penentuan fungsi yang layak untuk suatu lahan. Pola penggunaan lahan menunjukkan keterkaitan antara aktivitas manusia dengan sebidang lahan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak manusia yang bermukim pada suatu wilayah, maka semakin besarlah intervensi manusia dalam mengubah penggunaan lahan untuk berbagai macam bentuk kegiatan. Sutikno dan Malingreau (dalam Ahmad, 1997) menyebutkan bahwa pola penggunaan lahan adalah segala macam campur tangan manusia baik secara permanen ataupun secara siklus terhadap sekumpulan sumberdaya lahan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dari lahan, guna mencukupi kebutuhan hidupnya, baik berupa kebendaan maupun sprituil ataupun keduanya.

Hal yang

sama juga dijelaskan oleh Mangunsukardjo (dalam Ahmad, 1997) bahwa pola penggunaan lahan merupakan bentuk penggunaan oleh manusia terhadap lahan, termasuk keadaan yang belum terpenuhi untuk mencukupi kebutuhan manusia. Best dan Sinaga (dalam Ahmad, 1997) memberikan pengertian pola penggunaan lahan ke dalam aspek keruangan dari semua aktivitas manusia atas lahannya dan secara adaptasi atau yang dapat diadaptasikan terhadap permukaan lahan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Dalam membicarakan penggunaan lahan ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu keadaan penggunaan lahan yang aktual dan penggunaan lahan potensial. Pola penggunaan lahan sekarang 40


pada dasarnya merupakan hasil dari berbagai faktor penyebab, sebagian besar berkaitan dengan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Penggunaan lahan potensial tidak selalu sama dengan penggunaan lahan sekarang, bahkan sering berbeda dengan penggunaan lahan yang disesuaikan dengan kemampuannya. Tata guna lahan adalah pengaturan penggunaan lahan. Rencana tata guna lahan merupakan kerangka kerja yang menetapkan keputusan-keputusan terkait dengan fungsi-fungsi perkotaan seperti lokasi, kapasitas dan jadwal pembuatan jalan, saluran air bersih dan air limbah, gedung sekolah, pusat kesehatan, taman dan pusat pelayanan serta fasilitas umum lainnya. Rencana tata guna lahan juga memberi kesempatan untuk pembangunan perumahan, daerah perbelanjaan dan pembangunan ekonomi yang memadai disamping memberikan perlindungan bagi daerah-daerah serta sumber daya lingkungan yang menentukan. Rencana penggunaan lahan dimaksudkan sebagai suatu sarana penting untuk mencapai tujuan-tujuan fisik, ekonomi dan sosial suatu daerah. Ada beberapa pertimbangan sebagai langkah dalam merencanakan penggunaan lahan yang dibagi 5 bagian (Urban Pattern, Simon Eisner, Arthur Gallioan, Stanley Eisner, 266). 1. Mengidentifikasi tujuan dan prinsip penggunaan perumahan, perdagangan, rekreasi, pendidikan dan industri serta menurut standar bagi pengguna seperti itu. 2. Memfokuskan pada sifat dan pola perkembangan didalam batas wilayah yang ada, apa yang diperlukan dalam pola penggunaan lahan dan pertumbuhan

41


sebesar apa yang dapat diakomodasikan di wilayah perkembangan kota saat ini. 3. Melihat secara terinci pada kawasan yang masih belum berkembang disekitar daerah itu, “wilayah pengaruh’’ daerah yang bersangkutan. Penggunaan lahan yang ada diidentifikasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian tanah untuk perkembangan di masa depan dibahas,

standar untuk

pembangunan baru diusulkan. 4. Mempersatukan analisis dan hasil dari bagian-bagian sebelumnya dan mengusulkan suatu rencana penggunaan lahan yang komprehensif dan terpadu, baik bagi kota itu maupun wilayah pengaruhnya, termasuk semua kebutuhan, fasilitas-fasilitas dan kenikmatan yang diperlukan untuk melayani penduduk.

Rencana ini adalah unsur penting dalam upaya untuk mengelola

pertumbuhan dan didasarkan pada perkiraan pertumbuhan masa depan, pola perkembangan saat ini dan keinginan daerah tentang seberapa besar pertumbuhan yang dapat di akomodasikan baik secara fisik maupun finansial. 5. Menganalisa dan mengidentifikasi saran-saran yang dapat digunakan untuk melaksanakan rencana yang diusulkan. Hal yang menentukan nilai tanah secara sosial dapat diterangkan dalam proses ekologi yang berhubungan dengan sifat tanah, dan dengan proses organisasi yang berhubungan dengan masyarakat, yang semuanya mempunyai kaitan dengan tingkah laku dan perbuatan kelompok masyarakat (Jayadinata, J.T. 1986).

42


Beberapa pedoman dalam pola penggunaan lahan di wilayah pesisir, secara terpadu (Duhari et al. 2001) khususnya daerah Pariwisata bahwa perencanaan pengembangan pariwisata di daerah pesisir hendaknya dilakukan secara menyeluruh, termasuk inventarisasi sumber daya dan dampaknya terhadap lingkungan. Pembangunan tempat berlabuh (marina) dan fasilitas lainnya (toko, hotel dan pemukiman) direncanakan dengan cermat. Oleh karena itu peranan strategis wilayah wisata bahari hanya tercapai jika memenuhi persyaratan-persyaratan berikut: (1) Basis ekonomi (economic base) wilayah yang bertumbuh atas sumberdaya-sumberdaya domestik yang terbaharui (domesticrenewable resources), (2) Memiliki keterkaitan ke belakang (backward lingkage)dan ke depan (forward lingkage) terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya didaerah yang bersangkutan secara signifikan sehingga perkembangan sektor basisdapat menimbulkan efek ganda (multiplier effect) terhadap perkembangan sektorsektorlainnya di daerah yang bersangkutan, (3) Efek ganda (multiplier effect) yang signifikan dari sektor basis dan sektor-sektor turunan dan penunjangnya denganpen ciptaan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat (sektor rumah tangga), sektor pemerintah lokal/daerah (sektor pajak/retribusi) dan PDRB wilayah, (4) Keterkaitan lintas regional di dalam maupun antar wilayah yang tinggi (interand inter-regional interaction) akan lebih menjamin aliran alokasi dan distribusi sumberdaya yang efisien dan stabil sehingga menurunkan ketidakpastian(uncertainty), dan (5) Terjadinya learning process secara berkelanjutan yangmendorong terjadinya koreksi dan peningkatan secara terus menerus secara berkelanjutan. 43


Untuk mencapai pembangunan wisata bahari secara optimal, berkelanjutan dan andal, salah satu aspek yang sangat penting adalah aspek sosial, ekonomi dan budaya. Aspek ini mensyaratkan bahwa masyarakat disekitar sebagai pelaku dan sekaligus tujuan pembangunan wisata bahari harus mendapatkan manfaat terbesar dari kegiatan pembangunan tersebut. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa sebagian besar keuntungan yang didapatkan justru dinikmati oleh penduduk di luar wilayah pesisir. Oleh karena itu kebijakan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir yang harus diterapkan adalah (Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, 1998): 1) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. 2) Meningkatkan peran serta masyarakat pesisir dalam pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan. 3) Memasyarakatkan pembangunan masyarakat pesisir yang berwawasan lingkungan yang diikuti oleh peningkatan pendapatan.

2.10. Konsep Pembangunan dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang meliputi perubahan-perubahan struktur social, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. (Todaro, 1989).

Sehingga sesuai konsep

dasar dari pembangunan melahirkan beberapa arti dari pembangunan yaitu : 44


1. Capacity : menyangkut aspek kemampuan meningkatkan produk tivitas atau income. 2. Equity : Menyangkut aspek pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah. 3. Empowermen : Pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya. 4. Sustainable : Menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian Pembangunan. Paradigma pembangunan nasional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berbasis People Centre Development, perlu digandeng dengan pembangunan berkelanjutan

(sustainable

development).

Pembangunan

berkelanjutan

didefinisikan oleh World Commission on Environment and Development, adalah “pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya”. Konsep pembangunan yang berkelanjutan telah menjadi kesepakatan hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia sejak KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992. Perbedaan antara pariwisata lama dan pariwisata baru seperti yang dinyatakan oleh Poon dlm. Faulkner, 1997. terletak pada karakteristik konsumennya, cara pengelolaanya saat ini, teknologi yang diterapkan, dan proses produksi yang membuat pariwisata lama menjadi bentuk yang dikemas secara baku dan kaku, sementara pariwisata baru mengarah ke kelompok yang lebih kecil, lebih luwes dan lebih mandiri. Perubahan pariwisata yang lain ialah pola ruangnya, arus wisatawan ke Negara berkembang maningkat lebih pesat dari sebelumnya dan juga lebih cepat 45


dari perubahan arus wisatawan ke negara maju. Arus dari negara maju ke negara maju telah menurun secara proporsional pada sepuluh tahun terakhir ini, karena semakin kuatnya minat wisatawan akan budaya asli daa alam yang murni. Perubahan bentuk pariwisata yang dimksud adalah munculnya pariwisata alternatif yang oleh Edington dan Smith diberi batasan sebagai ”Bentuk pariwisata yang

konsisten

dengan

nilai-nilai

alam,

sosial

dan

masyarakat

yang

memungkinkan baik tuan rumah maupun pengunjung untuk menikmati interaksi yang positif dan berarti dan saling membagikan pengalamannya” (Gunawan, 1997). Pariwisata

alternatif

merupakan

bentuk

oposisi

dari

pariwisata

konvensional/ masal. Menurut Wearing dan Neil (2000) pariwisata alternatif didefenisikan sebagai bentuk-bentuk pariwisata yang menaruh perhatian dan konsisten terhadap alam, sosial dan nilai-nilai kemasyarakatan, dan memberikan kesempatan wisatawan dan penduduk lokal untuk berinteraksi dan menikmatinya secara positif dan saling tukar pengalaman.

Gambar 2.4: Tipe Pariwisata & Ragamnya (Wearing dan Neil , 2000 ) 46


Dari karakteristik yang digambarkan di atas dapat dilihat bahwa ekowisata adalah salah satu bentuk dari pariwisata alternatif. Dalam istilah yang paling sederhana, ekowisata dapat digambarkan sebagai kegiatan wisata dengan dampak yang minimal, koservasi, bertanggung jawab dan apresiatif terhadap lingkungan dan budaya masyarakat yang dikunjungi. Sementara itu para pemerhati/pakar lingkungan mulai menyadari bahwa upaya-upaya menjaga kelestarian lingkungan tidak akan efektif jika tidak didukung oleh masyarakat luas, khususnya penduduk setempat, dan penduduk setempat akan mendukungnya jika mereka juga dapat memperoleh manfaat dari lingkungan yang lestari tadi, sehingga kesejahteraan hidup mereka bisa meningkat. Sehubungan dengan itu pada tahun 1993, The Ecotourism Society memberi rumusan defenisi yang bersifat pro-aktif tentang pengertian ecotourism, yaitu ecotourism is responsible travel to natural areas which conserves the environment and improves the welfare of local people. Selanjutnya The Ecotourism Society menetapkan delapan prinsip pengembangan ekowisata, yaitu: 1. Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap alam dan budaya, pencegahan dan penamggulangan disesuaikan dengan sifat karakter alam dan budaya setempat. 2. Pendidikan konservasi lingkungan. Mendidik wisatawan dan masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi. Proses pendidikan ini dapat dilakukan langsung di alam.

47


3. Pendapatan langsung untuk kawasan. Mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelolaan kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan. Retribusi dan conservation tax dapat dipergunakan secara langsung untuk membina, melestarikan dan meningkatkan kualitas kawasan pelestarian alam. 4. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Masyarakat diajak dalam merencanakan pengembangan ekowisata. Demikian pula didalam pengawasan, peran masyarakat diharapkan ikut secara aktif. 5. Penghasilan masyarakat. Keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat dari kegiatan ekowisata mendorong masyarakat menjaga kelestarian kawasan alam. 6. Menjaga keharmonisan dengan alam. Semua upaya pengembangan, termasuk pengembangan fasilitas dan ulititas harus tetap menjaga keharmonisan dengan alam, mengkonservasi flora dan fauna serta menjaga keaslian budaya masyarakat. 7. Daya dukung lingkungan. Pada umumnya lingkungan alam mempunyai daya dukung yang lebih rendah dengan daya dukung kawasan buatan. Meskipun mungkin permintaan sangat banyak, tetapi daya dukunganlah yang membatasi. 8. Peluang penghasilan pada porsi yang besar terhadap negara. Apabila suatu kawasan pelestarian dikembangkan untuk ekowisata, maka devisa dan

48


belanja wisatawan didorong sebesar-besranya, dan dinikmati oleh Negara atau Negara bagian atau pemerintah daerah setempat. Dalam pekembangannya bentuk ekowisata ini berkembang karena banyak digemari oleh wisatawan.Wisatawan ingin berkunjung ke area yang alami, yang dapat menyiptakan kegiatan bisnis. Ekowisata kemudian didefinisikan sebagai bentuk baru dari perjalanan bertanggung jawab dan berpetualang ke area alami, yang dapat menciptakan industri pariwisata (Eplerwood, 1999). Sementara itu Kodhyat , (1997) mengatakan bahwa : “Ekowisata merupakan salah satu bentuk wisata alternatif yang mencakup perjalan ke daerah alami yang masih belum cemar dengan tujuan khusus hendak mempelajari, mengagumi, dan menikmati pemandangan alam serta flora, fauna dan hidupan lainnya. Ekowisata dikembangkan berdasarkan prisip hendak melestarikan lingkungan alam dan budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tuan rumahnya”

Dengan demikian, secara ekologis terdapat empat persyaratan utama yang dapat menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan: ¾ keharmonisan spasial, ¾ pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan, ¾ membuang limbah sesuai dengan kapasitas asimilasi lingkungan, dan ¾ mendesain dan membangun prasarana dan sarana sesuai dengan karakteristik ¾ serta dinamika ekosistem pesisir dan lautan (Dahuri,2003).

49


2.11. Partisipasi Masyarakat Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan; Bab II Azas dan Tujuan, serta Bab V, Peran Serta Masyarakat yang menyatakan: “Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, asli dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, dan kepercayaan pada diri sendiri. Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan: a) memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan objek dan daya tarik wisata; b) memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa; c) memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja; d) meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; dan e) mendorong pendayagunaan produksi nasional. --Peran Serta Masyarakat-- yakni: 1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan. 2) Dalam rangka proses pengambilan keputusan, Pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) melalui penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan. Pariwisata secara universal harus mampu menghadapi kompetisi global serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Oleh karena itu peran Pemerintah sebagai pelaku dan sekaligus fasilitator sangatlah besar dan sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan, dengan mengikutsertakan dan mengoptimalisasikan para pelaku pembangunan di sektor pariwisata, yakni: Pemerintah/Pemda, masyarakat lokal, swasta/investor. Peran tersebut dapat diwujudkan dalam Kebijaksanaan Umum Pengembangan Pariwisata, yaitu kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara peran serta Pemerintah, swasta, dan masyarakat” (Suwantoro, 1997).

50


Dalam melaksanankan program atau proyek pembangunan, diperlukan adanya peran serta atau partisipasi masyarakat, sehingga proyek ataupun program pembangunan tersebut tepat sasaran yang mencapai target sebagimana yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Raharjo (1985), partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam program-program pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk fisik, material, dan sumbangan pikiran dalam proses pembangunan nasional, dan telah disadari bersama bahwa partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam setiap bentuk dan proses pembangunan. Dari mulai perencanaan yang di era reformasi ini, yang mengemuka adalah Bottom up Planning atau perencanaan dari masyarakat pada level bawah (Grass root), perencanaan demokratis dan perencanaan partisipatif. Alasan pentingnya partisipasi masyarakat menurut Conyers(1991) adalah: 1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh suatu kundisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya, program atau proyek pembangunan akan gagal. 2. Masyarakat akan lebih mempercayai progam atau proyek pembangunan jika mereka merasa dilibatkan Merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Perencanaan dan pengembangan harus melibatkan masyarakat secara optimal

melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat. Partisipasi

Masyarakat memiliki enam kriteria, yakni : 1. Melibatkan masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait lain dalam proses perencanaan dan pengembangan ekowisata 51


2. Membuka

kesempatan

dan

mengoptimalkan

peluang

bagi

masyarakat untuk mendapat keuntungan dan berperan aktif dalam kegiatan ekowisata. 3. Membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan. 4. Meningkatkan ketrampilan masyarakat setempat dalam bidangbidang yang berkaitan dan menunjang pengembangan ekowisata. 5. Mengutamakan peningkatan ekonomi lokal dan menekan tingkat kebocoran pendapatan (leakage) serendah-rendahnya. 6. Meningkatan pendapatan masyarakat. Sementara itu, menurut Dr. Lastaire White dalam tulisannya : Introduction To Community Participation”, yang dikutip oleh Sastropoetro 1988 mengemukakan 10 alasan tentang pentingnya partisipasi dalam setiap kegiatan, yaitu sebagai berikut : 1. Dengan partisipasi lebih banyak hasil kerja yang dicapai 2. Dengan partisipasi pelayanan atau service dapat diberikan dengan biaya yang murah disebabkan : ¾ Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, karena menyangkut kepada harga dirinya. ¾ Partisipasi merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya ¾ Partisipasi mendorong timbulnya rasa tanggung jawab. ¾ Partisipasi menjamin, bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh 52


masyarakat telah dilibatkan. ¾ Partisipasi menjamin, bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan arah yang benar. ¾ Partisipasi menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang terdapat didalam masyarakat, sehingga terjadi perpaduan berbagai keahlian. ¾ Partisipasi membebaskan orang dari ketergantungan kepada keahlian orang lain. ¾ Partisipasi lebih menyadarkan manusia terhadap penyebab kemiskinan, sehingga menimbulkan kesadaran terhadap usaha untuk mengatasinya. Sedangkan Cohen dan Uphoff (1977) membedakan partisipasi berdasarkan tahapannya: 1) Partisipasi dalam pembuatan keputusan, kebijaksanaan, dan perencanaan program pembanguan (dalam bentuk aspirasi). 2) Partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. 3) Partisipasi dalam memanfaatkan atau mengguanakan hasil hasil pembanguan. 4) Partisipasi dalam mengevaluasi dan mengawasi pembangunan.

53


2.12. Objek Bahari Wisata Pantai Cermin Kawasan objek wisata bahari pantai cermin terletak di desa Pantai Cermin kanan kecamatan Pantai Cermin, memiliki lokasi yang Sangat strategis dengan jarak tempuh hanya 30 menit dengan kedaraan roda empat dari kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Pantai Cermin sebelumnya merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah kabupaten Deli serdang sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten di Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara . Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Sedang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara, Kecamatan Pantai Cermin menjadi salah satu Kecamatan yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Serdang Bedagai beserta dua belas kecamatan lainnya. Perlu diketahui bahwa secara umum selama ini kegiatan wisatawan yang berkunjung ke kawasan objek wisata pantai cermin, dibagi dalam 3 kegiatan yaitu ¾ Kegiatan Hiburan ¾ Kegiatan menikmati suasana/ alam pantai dan laut ¾ Menikmati makanan khas pantan berupa Seafood (Wisata Kuliner) Dari ketiga kegiatan utama wisatawan yang berkunjung ke kawasan objek wisata Pantai cermin, di dalamnya termasuk kegiatan, antar lain: 1). makan dengan menimati suasana pantai 2).merasakan makanan laut (Sea Food) 3) mandi, berenang, menikmati panorama alam bawah air laut (Diving) 4) memancing 54


5) bersampan 6) membawa tamu 7) dan lain-lain Ada beberapa jenis sifat kunjungan wisatawan ke objek wisata pantai cermin, yaitu : -

Pada hari-hari biasa pengunjung yang datang ke pantai cermin hanya sebagai transit (bukan kunjungan utama) misalnya untuk makan siang bersama rekan sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat lain.

-

Pada akhir pekan, hari minggu atau hari-hari besar, objek wisata pantai cermin menjadi tujuan utama, baik perorangan, keluarga maupun rombongan.

Aktivitas pengunjung mulai dirasakan ramai pada jam 10.00 (hari minggu dan hari-hari besar), jam 12.00 (hari biasa) yang berakhir pada jam 18.00 atau 19.00.Di kawasan objek wisata pantai cermin banyak tersedia makanan laut, minuman atau makanan kecil (jajanan), namun banyak juga pengunjung sengaja membawa makanan sendiri dari rumah dan mereka hanya menyewa pondok saja. Berikut adalah jumlah wisatawan yang pernah hadir di Kabupaten Sergei Tabel 2.1. Jumlah pengunjung wisatawan ke objek wisata Pantai Cermin No

Tahun

Wisman

Wisnus

Jumlah

1

1999

3.172

24.631

27.803

2

2000

3.586

26.250

29.836

3

2001

3.723

25.244

28.967

4

2002

3945

31.582

35.527

5

2003

4208

21.502

25.710

18.634

12.209

147.843

Jumlah

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Infokom kabupaten Serdang Bedagai

55


2.13 Kawasan Pariwisata Kawasan pariwisata adalah merupakan salah satu bagian dari kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, manusia, warisan budaya dan sumber daya buatan. Kreterian kawasan pariwisata, adalah : a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata, tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan. b. Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pariwisata, secara ruang dapat memberikan manfaat, antara lain : •

Meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi yang ada di sekitarnya.

•

Mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya.

c. Memiliki

kemampuan

untuk

mendorong

dan

meningkatkan

perkembangan kehidupan ekonomi (multiplier effect) dan sosial budaya. d. Memiliki kemampuan untuk tetap melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam. e. Memiliki kemampuan berkembang sesuai segmen pasar (mancanegara atau domestik). Sandy

(1982)

menyatakan

bahwa

pengembangan

kawasan

pada

hakekatnya adalah pelaksanaan pembangunan kawasan di suatu region tersebut serta tetap menghormati perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Glasson (1977) mengemukakan bahwa perencanaan kawasan adalah wilayah geografis 56


yang cocok untuk perencanaan dan pelaksanaan rencana-rencana pembangunan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pembangunan kawasan tersebut. Sinaga (1994) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu daerah berkembang menjadi suatu daerah tujuan wisata sangat tergantung kepada empat faktor, yaitu : a. Adanya objek wisata dan daya tarik pariwisata. Objek dan daya tarik ini biasanya berupa site attraction maupun event attraction. Site attraction berupa tempat yang memiliki pemandangan indah, iklim yang bagus, potensi budaya dan sejarah. Sedang event attraction berupa kejadian atau peristiwa pariwisata seperti atraksi dan pagelaran budaya, kesenian, upacara keagamaan, kongres, pameran, festival pariwisata, peristiwa olahraga dan lain-lain. b. Aksesibilitas dalam arti mudah dicapai serta tersedianya sarana transportasi ke daerah tersebut secara teratur, aman, nyaman dan murah.

Hal ini akan dapat dicapai kalau tersedia kenderaan baik

malaui darat, laut maupun melalui udara serta tersedianya jalan, rel, terminal, penyeberangan atau pelabuhan laut dan pelabuhan udara. c. Amenities (prasarana dan sarana), antara lain tersedianya akomodasi hotel, restoran, taman rekreasi, toko cendramata, pramuwisata, sarana hiburan dan olah raga, pelayanan jasa informasi misalnya kantor pos, wartel, bank, money changer, biro perjalanan dan rumah sakit. d. Tourist Organisation yang berfungsi untuk menyusun suatu kerangka pengembangan pariwisata, mengatur usaha-usaha yang bergerak pada 57


bidang pariwisata serta mempromosikan daerah tersebut sehingga dikenal masyarakat luas, baik di dalam maupun luar negeri.

2.14. Bentuk Kepariwisataan Di dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1969 tanggal 6 Agustus 1969, menyatakan bahwa Usaha Pengembangan Pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan

industri

pariwisata

dan

merupakan

bagian

dari

usaha

pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara. Di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, menyatakan bahwa : •

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

•

Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.

•

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

•

Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

•

Usaha Pariwisata adalah kegiatan bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan dan mengusahakan objek serta daya tarik wisata, usaha barang pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. 58


Soekadijo (1996) mengutip pendapat A. J. Burkart dan S. Madlik memberikan pengertian bahwa pariwisata berarti perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu yang pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja. Wisatawan mendatangi suatu tempat atau suatu objek wisata mempunyai tujuan yang berbeda-beda dan bila dari segi kebutuhan dan kepentingan orang yang mengadakan perjalanan atau berwisata, maka dapat digolongkan menjadi beberapa jenis pariwisata, yaitu : •

Pleasure Tourism, yaitu orang yang mengadakan perjalanan untuk berlibur.

•

Recreation Tourism, tujuan utama orang yang berwisata untuk beristirahat guna memulihkan kesehatan jasmani dan rohani.

•

Cultural Tourism, tujuan orang yang berwisata adalah untuk belajar di pusat pengajaran, penelitian dan kebudayaan.

•

Sport Tourism, dimaksudkan adalah orang yang berwisata dengan tujuan untuk mengadakan atau mengikuti kegiatan olagraga.

•

Bussines Tourism, orang melakukan wisata yang berorientasi pada bisnis, misalnya kunjungan eksibisi atau pameran.

•

Convention Tourism, maksudnya adalah untuk mengikuti simposium, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya.

59


2.15. Pendekatan Pariwisata Pendekatan pariwisata dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu terdiri dari : a. Pendekatan Advocacy, pendekatan yang mendukung pariwisata dan menekankan keuntungan ekonomis pariwisata. Potensi pariwisata bisa dipakai

untuk

mendukung

macam-macam

kegiatan

ekonomi,

menciptakan lapangan kerja baru, memperoleh devisa asing yang dibutuhkan bagi pembangunan. Pendekatan ini mencapai puncaknya pada tahun 1960-an dan menarik perhatian baru dalam dunia pariwisata internasional maupun nasional.

Pendekatan ini hanya

memandang satu sisi saja, maka mendorong untuk memunculkan pendekatan lain yang dikenal dengan Pendekatan Cautionary. b. Pendekatan Cauntionary, pendekatan yang lahir pada tahun 1970 menekankan bahwa pariwisata dapat mengakibatkan banyak kerugian dalam berbagai aspek sosio-ekonomi, seperti menimbulkan lapangan kerja musiman dan pekerjaan kasar, kebocoran devisa, komersialisasi budaya dan menyebabkan berbagai macam konflik. Karena kedua pendekatan tersebut di atas bertolak belakang, maka muncul pendekatan baru yang menyadari bahwa pariwisata mempunyai unsur positif maupun negatif. c. Pendekatan Adaptacy, menyatakan bahwa pengaruh negatif dapat dikontrol dengan mencari bentuk lain perkembangan pariwisata dari yang sudah ada. Pendekatan ini berdasar bahwa alam dan budaya 60


dapat digabungkan dalam suatu konteks, artinya pendekatan ini mengusulkan strategi seperti pembangunan pada skala kecil, pariwisata yang dapat bertahan lama (sustainable) adalah pariwisata dengan cara menikmati kehidupan masyarakat setempat dan pariwisata yang berkaitan dengan ekologi (eco-tourism). d. Pendekatan Developmental, menganggap bahwa pariwisata dapat disesuaikan dengan keadaan masyarakat tuan rumah tersebut. Diharapkan

bahwa

perkembangan

sebetulnya

mempengaruhi

kebutuhan wisatawan terhadap daerah tujuan wisatanya dan demikian juga cara kehidupan mereka di daerah tujuan wisata atau bentuk alternatif pariwisata ini mengurangi perbedaan antara hak dan tanggung jawab dan wisatawan, tuan rumah dan perantaranya. Pengaruh pariwisata dalam kehidupan masyarakat dan negara antara lain peranan ekonomi, sosial dan budaya. Dengan perkembangan pariwisata yang pesat, maka pengaruhnyapun semakin luas di masyarakat. Secara garis besar pengaruh dari pariwisata konteks kajian (Mathieson, 1986) yaitu pengaruh terhadap aspek ekonomi, sosial dan aspek fisik. Yang disoroti dalam hal ini adalah pengaruh ekonomi baik yang berdampak negatif maupun dampak positif yang

ditimbulkan

akibat

adanya

kegiatan

pariwisata.

Dampak

positif

perkembangan pariwisata bila ditinjau dari aspek ekonomi antara lain peningkatan devisa negara, peningkatan pendapatan masyarakat, penigkatan lapangan kerja/berusaha, perbaikan struktur ekonomi dan penigkatan aktivitas wiraswasta. Sedangkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat perkembangan 61


pariwisata antara lain meningkatkan harga tanah, menambah keinginan untuk import, menimbulkan adanya external cost. Kegiatan pariwisata akan melibatkan banyak orang, maka wajar bila dalam perkembangannya unsur manusia menjadi sentral perhatian baik sebagai subjek maupun objek pariwisata. Dengan demikian maka manusia dan sosial budayanya tidak dapat dipisahkan tetapi secara utuh merupakan satu kesatuan untuk dinikmati wisatawan di daerah wisata.

Dengan datangnya wisatawan dari

berbagai daerah atau negara, memungkinkan terjadinya kontak antara budaya yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan pengaruh yang umumnya terhadap budaya tuan rumah baik yang bersifat negatif maupun pengaruh yang bersifat positif.

Pengaruh negatif antara lain terjadinya perubahan dalam nilai-nilai

budaya, sedangkan aspek positif antara lain tumbuhnya kesadaran dalam menghargai budaya sendiri, misalnya dengan melestarikan hasil budaya asli serta menumbuhkan keinginan untuk meningkatkan ketrampilan dalam mebuat kerajinan tradisionil. Lundberg (1980) mengatakan bagaimanapun juga kegiatan pariwisata merupakan pariwisata sosial budaya yang banyak melibatkan manusia di dalamnya, maka sangat wajar bila dalam pengembangan pariwisata unsur manusia menjadi sentral perhatian baik sebagai objek maupun subjek. Bila pariwisata menampilkan suatu kehidupan masyarakat, maka yang dijual adalah manusia dengan segala aspek kehidupan dan alam lingkungannya. Karena motivasi wisatawan melakukan perjalanan wisata adalah untuk mencari perbedaan yang ada dalam kehidupan dan tempat tinggalnya sehari-hari, dengan menjual budaya 62


manusia untuk mempertahankan eksistensinya, termasuk cara bertani, berkebun, beternak, menari selalu dapat menarik siapapun asalkan coraknya berbeda dengan yang mereka alami setiap harinya (Murphy, 1985). Pengaruh fisik dalam pembangunan dan perkembangan pariwisata suatu daerah antara lain kuatnya daya tarik suatu objek wisata ditentukan besar kecilnya potensi fisik daerah itu, misalnya keindahan alam, udara yang sejuk/segar, kekayaan budaya, daya dukung objek dan jenis pembangunannya. Suatu objek wisata yang menjual keindahan alamnya haruslah dapat mempertahankan dan menambah keindahan alam lokasi tersebut agar dapat tetap menarik sebagai daerah tujuan wisata. Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu kawasan yang sehat dan menarik wisatawan untuk lebih selektif dalam menentukan tujuan wisata memenuhi syarat yang sehat. Dari hasil penelitian Hutabarat (1992) di daerah Samosir, didapat bahwa sektor pariwisata merupakan sektor basis perekonomian dan telah memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat yang berlipat ganda serta mengakibatkan pertumbuhan kesempatan kerja. Selain itu hasil penelitian Malem (1995) yang melakukan penelitian di Parapat dan sekitarnya, menyimpulkan bahwa kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kegiatan industri kecil, khususnya industri hasil kerajinan yang dapat dibeli oleh wisatawan mancanegara sebesar 54 % dan wisatawan nusantara sebesar 46 %.

63


2.16. Ruang Lingkup Objek dan Daya Tarik Wisata Dari Bab III Pasal 4 Undang-Undang No.9 Tahun 1990, tentang Kepariwisataan, dijelaskan bahwa objek dan daya tarik wisata terdiri atas objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan dan Hasil karya manusia. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan adalah yang berwujud keadaan alam, flora dan fauna yaitu merupakan suatu lahan yang diusahai atau dikelola maupun dimanfaatkan untuk kegiatan wisata, dapat dikelompokkan menjadi : •

Objek wisata Kawasan Hutan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Agro Wisata).

•

Objek wisata Laut (Marine Tourism)

•

Pantai, Danau dan Sungai (Tirta Tourism)

•

Objek wisata Gua, Gunung dan Lembah

Sedangkan objek dan daya tarik wisata berupa Hasil Karya Manusia, merupakan pemanfaatan berbagai kegiatan manusia hasil kreasinya yang diciptakan dari pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dijadikan menjadi sasaran wisata. Pemanfaatan

atraksi

manusia

dengan

budayanya

memiliki

keanekaragaman antara lain Museum, Peninggalan sejarah dan Kepurbakalaan, Aneka ragam budaya (seni tari, musik, drama, upacara keagamaan, acara perkawinan dan tata cara/tata krama kehidupan tradisional) serta hasil kerajinan tangan dan karya arsitektur. Pemanfaatan kreasi yang diciptakan manusia yang memiliki daya tarik bagi wisatawan, antara lain : 64


•

Kreasi manusia yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungannya yaitu wisata petualangan alam, wisata arung jeram, wisata tirta, wisata agro dan wisata buru.

•

Kreasi manusia yang bersumber dari sumber daya manusia berupa Tempat hiburan, Pameran, Shopping, Konprensi, Upacara peristiwa penting dan lain-lain. Dengan kata lain, bahwa daerah wisata sangat tergantung pada kreativitas

dan kreasi manusia untuk memanfaatkan kondisi alam. Namun demikian, jangan sampai kreasi tersebut justru merusak ekosistem yang luar biasa kerusakannya atau bahkan tidak sesuai dengan kondisi khas daerah tersebut.

65


BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Jenis studi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana penelitian ini berupaya menggambarkan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan potensi Wisata Bahari Pantai Cermin dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengembangan potensi Wisata Bahari Pantai Cermin.

3.2. Definisi Konsep. 1. Masyarakat, dimaksudkan sebagai komunitas Penduduk dalam kehidupan social budaya masyarakat lokal yang berdomisili secara tetap di wilayah Pantai cermin Serdang Bedagai. 2. Partisipasi Masayarakat adalah berupa keikut sertaan masyarakat dalam program-program Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk Fisik, material, ataupun berupa sumbangan-sumbangan pikiran dalam proses pengembangan potensi Wisata Bahari Pantai Cermin. 3. Objek Wisata Bahari adalah, Potensi wisata alam yang berada dalam air, di atas air dan di pantai, yang kemudian objek wisata ini juga disebut sebagai Objek wisata maritim (Marina). Pantai Cermin.

66


4. Kebijakan Pemerintah adalah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten serdang Bedagai dalam Pengembangan Potensi wisata Bahari Pantai Cermin.

3.3. Lokasi Penelitian 1. Lokasi penelitian terletak di obyek Wisata Bahari Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. 2. Pantai Cermin merupakan Objek Wisata Bahari yang berpotensi untuk di Kembangkan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh World Tourism. Organization. 3. Jarak tempuh dari Ibu Kota Propinsi hanya ½ Perjalanan dari pusat Ibu kota Propinsi Sumatera Utara.

3. 4. Informan Kunci Untuk memperdalam analisis data yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan Pariwisata Bahari Pantai Cermin, maka akan dilakukan wawancara secara mendalam dengan Informan kunci dan informan yang berfungsi untuk dilakukan cross check. a. Informan Kunci 1. Bupati Serdang Bedagai 2. Kepala Dinas Perhubungan, Parawisata dan Penanaman Modal Kabupaten Serdang Bedagei 3. Badan Perencana Pembangunan Daerah 67


b. Informan berfungsi sebagai cross check - Unsur Pemerintah 1. Lurah 2. Kepala Lingkungan -

Unsur Masyarakat

1. Tokoh Masyarakat 3. Tokoh Pemuda 4. Tokoh Agama 5. Masyarakat Pantai Cermin yang memanfaatkan wisata pantai cermin. Seperti pengusaha restoran, pengusaha souvenir

3. 5. Teknik Pengumpulan Data a. Data sekunder diperoleh melalui: studi kepustakaan yang bersumber pada literatur

dokumen-dokumen

atau

tulisan-tulisan

serta

study-study

penelitian sejenis yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian. b. Data primer diperoleh melalui: Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan penggunaan alat penelitian verbal (tape recording), untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menjadi lengkap.

68


3. 6. Teknik Analisis Data Data yang diperoleh dari lapangan, baik data sekunder maupun primer akan disusun dan disajikan dan dianalissis dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa pemaparan yang kemudian di analisis dan di narasikan sesuai dengan masalah penelitian.

69


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Geografis Kawasan Objek Wisata Pantai Cermin terletak di Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin sebelumnya merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten di lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara, Kecamatan Pantai Cermin menjadi salah satu kecamatan yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Serdang Bedagai beserta dua belas kecamatan lainnya.

4.1.1. Letak Geografis Objek Wisata Pantai Cermin terletak pada posisi 2o 57” Lintang Utara, 3o 16” Lintang Selatan, 98o 33” Bujur Timur, 99o 27” Bujur Barat, ketinggian berkisar 0-3 m dari permukaan laut dengan luas daerah 362,6 Ha, secara administratif berbatasan dengan : •

Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka

•

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kota Pari dan Desa Celawan

•

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Besar II Terjun

•

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pantai Cermin Kiri 70


Kawasan Objek wisata Pantai Cermin secara administratrif berada di bawah wilayah pemerintahan Desa Pantai Cermin Kanan, dengan luas yang dipergunakan sebagai objek wisata pantai pada saat ini lebih kurang 15 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut : •

Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka

•

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kota Pari dan Tambak Udang

•

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik perorangan, bakau

•

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik pribadi, bakau

Tabel 4.1. Jarak dari Kandor Desa ke Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai.

Nama

Kawasan Objek Wisata Pantai Cermin

Ke Ibu Kota Kecamatan

0,5

Jarak (Km) Ke Ibu Kota Kabupaten Deli Serdang Serdang Bedagai 19,4

37,4

Propinsi

50

Sumber: Profil Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2003, Kantor Camat Kecamatan Pantai Cermin

71


Gambar 4.1. Kawasan Objek Wisata Pantai Cermin.

Tabel 4.2. Luas Desa dan persentasenya terhadap luas Kecamatan Pantai Cermin.

Desa/Kelurahan

Pantai Cermin Kanan

Luas (Km2)

Persentase Terhadap Luas Kecamatan

4.000

5,18

Sumber: Profil Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2003 Kantor Camat Kecamatan Pantai Cermin.

72


Tabel 4.3. Jumlah Dusun, RT dan RW tiap desa di Kecamatan Pantai Cermin.

Desa/Kelurahan

Jumlah Dusun

Jumlah RW

Jumlah RT

Pantai Cermin Kanan

4

8

19

Sumber: Profil Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2003 Kantor Camat Kecamatan Pantai Cermin.

4.1.2.Karakteristik Kependudukan Penduduk Kecamatan Pantai cermin saat ini berjumlah 39.414 jiwa yang mendiami 7.927 rumah tangga, terdiri dari berbagai macam suku bangsa, yaitu : Jawa Melayu Mandailing Simalungun Karo Batak Toba Padang Aceh Banjar Cina India

: 14.689 jiwa : 16.347 jiwa : 32 jiwa : 7 jiwa : 450 jiwa : 1.968 jiwa : 5 jiwa : 7 jiwa : 3.616 jiwa : 2.271 jiwa : 25 jiwa

Adapun mata pencaharian penduduk Kecamatan Pantai Cermin pada umumnya di bidang pertanian tanaman pangan sekitar 16.473 orang, Perkebunan 1.789

orang,

Peternakan

2.486

orang,

Perikanan/Nelayan

590

orang,

Pertambangan Galian C 51 orang, Industri Kecil/Kerajinan 233 orang, Industri Besar/Sedang 1.724 orang dan Jasa/Perdagangan sebanyak 1.663 orang. Sedangkan jumlah penduduk di Desa Pantai Cermin Kanan dimana Kawasan Objek Wisata Pantai Cermin berada, adalah : 73


Tabel 4.4. Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan.

Desa/Kelurahan

Pantai Cermin Kanan

WNI Pribumi

WNI Turunan Cina/India/ Pakistan/Dll

2.143

1.383

WNA

Jumlah

-

3.526

Sumber: Profil Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2003 Kantor Camat Kecamatan Pantai Cermin

4.2. Aspek Kepariwisataan Secara umum kegiatan wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Objek wisata Pantai Cermin, dibagi dalam 2 (dua) kegiatan yaitu : a. Kegiatan hiburan b. Kegiatan menikmati suasana/alam (pantai dan laut) Dari kedua kegiatan utama wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Objek wisata Pantai Cermin, di dalamnya termasuk kegiatan, antara lain : • • • • • • •

Makan dengan menikmati suasana pantai Merasakan makanan laut (sea foad) Mandi, berenang di laut Memancing Bersampan Membawa tamu Dan lain-lain

Kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan yang umum dilakukan oleh wisatawan yang berkunjung baik perorangan, berpasangan, berkelompok maupun keluarga. Kawasan Objek Wisata Pantai Cermin secara umum beriklim sedang dengan musim hujan dan musim kemarau. Kondisi curah hujan sepanjang tahun

74


dengan dua bulan maksimum pada bulan September/Oktober dan bulan Mei, serta dua bulan minimum pada bulan Januari/Pebruari dan bulan Juni. Dilihat dari penggunaan lahan makro, Kawasan objek wisata Pantai Cermin terdiri dari beberapa pola penggunaan lahan, yaitu meliputi : • • • • • •

Penggunaan lahan bangunan kios makanan, sebanyak 70 buah Penggunaan lahan kios kerajinan tangan, sebanyak 30 buah. Penggunaan lahan tempat permainan anak-anak/play ground Penggunaan lahan terbuka untuk pentas terbuka Penggunaan lahan lapangan parkir untuk mobil dan bus Penggunaan lahan untuk umum antara lain kamar mandi, kamar ganti pakaian, pembangunan surau (langgar). • Penggunaan lahan tempat kolam renang, tempat permainan air atau water theme park • Penggunaan lahan untuk resort atau hotel • Penggunaan lahan untuk tempat kediaman yaitu bungalow dan apartemen

Gambar 4.2. Peta tata guna lahan di kawasan objek wisata Pantai Cermin.

75


4.2.1. Hotel, Penginapan dan Restauran Hotel/penginapan di Kecamatan Pantai Cermin khususnya di Kawasan Objek wisata Patai Cermin telah tersedia. Restoran di Kawasan Objek wisata Pantai Cermin baik yang besar maupun yang kecil juga telah dibangun

4.2.2. Sarana Transportasi Sistem transportasi yang baik akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari pengguna sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, yang selanjutnya akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Oeh sebeb itu suatu sistem transportasi yang baik akan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pelaksanaan program pengembangan kawasan yang diukur dengan parameter perkembangan ekonominya. Sarana transportasi angkutan umum yang ada saat ini adalah angkutan bus/bus mini yang menghubungkan Pantai Cermin dengan Terminal Amplas di Medan, sedangkan angkutan umum yang menghubungkan desa-desa dan Kawasan objek wisata Pantai Cermin di Pantai Cermin adalah becak bermotor dan ojek yang dikolola oleh masyarakat. Tipologi penggunaan lahan di kawasan objek wisata Pantai Cermin adalah secara linier, hal ini dapat terlihat dari tumbuhnya atau ditempatkannya pusatpusat kegiatan di kiri kanan sepanjang poros jalan utama.

76


4.3. Pengunjung Objek Wisata Pantai Cermin 4.3.1. Arus Pengunjung Kunjungan wisatawan ke objek wisata Pantai Cermin masih sangat besar, hal ini terlihat dari data tabel di bawah ini : Tabel 4.5. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Pantai Cermin. No.

Tahun

Wisatawan Nusantara

Wisatawan Mancanegara

Jumlah

1.

2000

26.250

3.586

29.836

2.

2001

25.244

3.723

28.967

3.

2002

31.582

3.945

35.527

4.

2003

21.502

4.208

25.710

104.578

15.462

120.040

Jumlah

Sumber: Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Infokom Kabupaten Serdang Bedagai.

Pengunjung objek wisata Pantai Cermin didominasi wisatawan lokal Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, wisatawan regional Propinsi Sumatera Utara dan sekitarnya mencapai 98 %, sedangkan wisatawan mancanegara masih sangat sedikit atau sekitar 2 %.

4.3.2. Karakteristik Pengunjung Berdasarkan Golongan Sosial dan Ekonomi Pengunjung Pengunjung objek wisata Pantai Cermin terdiri dari bermacam tingkat ekonomi, mulai dari ekonomi lemah, menengah dan atas, begitu juga dengan usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa dan golongan manula.

77


Golongan sosial di atas dapat dibedakan dari jenis dan model kenderaan yang dipakai ke objek wisata, begitu juga dengan tingkat golongan sosial lainnya, dengan pola kunjungan yang digunakan antara lain : • Perorangan, biasanya terdiri dari satu atau dua orang dan kebanyakan menggunakan sepeda motor. • Keluarga kecil, biasanya terdiri dari empat atau lima orang dengan menggunakan mobil sedan. • Keluarga besar atau rombongan sedang, biasanya terdiri dari sembilan sampai lima belas orang dengan menggunakan kenderaan mini van, van sedang atau pickup. • Rombongan besar, biasanya terdiri dari dua puluh, tiga puluh atau empat puluh orang dengan menggunakan kenderaan bis atau truk bak terbuka.

4.3.3. Sifat Kunjungan Ada beberapa jenis sifat kunjungan wisatawan ke objek wisata Pantai Cermin, antara lain pada hari-hari biasa pengunjung yang datang ke Pantai Cermin hanya sebagai transit (bukan kunjungan utama), misalnya untuk makan siang bersama rekan sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat lain, kebanyakan perorangan. Kemudian, pada akhir pekan, hari minggu atau hari-hari besar, objek wisata Pantai Cermin menjadi tujuan utama baik perorangan, keluarga maupun rombongan.

78


4.3.4. Aktivitas Pengunjung Aktivitas pengunjung di objek wisata Pantai Cermin, dibagi dalam beberapa bagian, yaitu : • • • • • •

Ingin menikmati pemandangan dan suasana pantai Ingin makan dengan suasana pantai Ingin merasakan makanan laut Memancing Ingin mandi di laut Membawa tamu atau teman

Aktifitas pengunjung mulai dirasakan ramai pada jam 10.00 (hari minggu dan hari-hari besar), jam 12.00 (hari-hari biasa) yang berakhir pada jam 18.00 atau 19.00.

4.3.5. Konsumsi Pengunjung Di kawasan objek wisata Pantai Cermin sudah tersedia makanan laut, minuman atau makanan kecil (jajanan), namun beberapa pengunjung sengaja membawa sendiri makanan dan lauk pauk dari rumah, mereka hanya menyewa pondok saja. Makanan laut dan minuman ringan yang dijual oleh pedagang merupakan konsumsi utama pengunjung (wisatawan) yang datang ke objek wisata Pantai Cermin. Pola penggunaan lahan pada suatu daerah merupakan struktur ruang yang ada. Dengan adanya pola penggunaan lahan akan terdapat gambaran mengenai kegiatan yang membentuk struktur suatu daerah dan seberapa besar intensitas penggunaan lahan masing-masing kegiatan tersebut dalam suatu kawasan. 79


Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas perhubungan, pariwisata dan infokom bahwa di Kecamatan Pantai Cermin penggunaan lahannya yang terbesar adalah berupa lahan Pertanian sawah seluas 3.388 Ha (56,15%), sedang penggunaan lahan lainnya seperti untuk Perkebunan seluas 1.270 Ha (8,35%), Perikanan Darat/Air Tawar seluas 927 (8,80%), Ladang tegalan seluas 606 Ha (9,21%), Permukiman/Pekarangan seluas 569 Ha (9,26%), Rekreasi dan Olah raga seluas 376,6 Ha (9,51%), Rawa seluas 325 Ha (9,57%), bangunan seluas 117 Ha (9,84%),

hutan

seluas

35

Ha

(9,95%),

Padang

Rumput/Stepal/Ladang

Pengembalaan/ Pangonan seluas 25 Ha (9,96%) dan lain-lain seluas 89 Ha (9,88%). Implikasi spasial dari pertumbuhan kawasan objek wisata Pantai Cermin adalah tumbuhnya pusat-pusat perekonomian dan pemukiman di sepanjang poros jalan utama yang linier. Dari keadaan yang ada menunjukkan kemungkinan arahan pengembangan penggunaan lahan di Kecamatan Pantai Cermin, antara lain adalah : • Untuk lahan perumahan, berikut prasarana dan sarana penunjangnya. • Untuk lahan kegiatan perdagangan dan jasa. • Untuk lahan pengembangan kegiatan pelayanan umum. • Untuk lahan peningkatan prasarana, terutama sistem transportasi serta pendukung kegiatan lainnya. • Untuk lahan perkantoran. • Untuk lahan pengembangan sektor strategis berupa arahan lokasi perumahan dan industri kecil serta rekreasi/pariwisata.

80


Dari keadaan yang ada menunjukkan kemungkinan arahan pengembangan penggunaan lahan di Desa Pantai Cermin Kanan, antara lain adalah : • Untuk lahan pengembangan sektor pariwisata pantai. • Untuk lahan pengembangan kegiatan pelayanan umum. • Untuk lahan peningkatan prasarana, terutama sistem transportasi serta pendukung lainnya. • Untuk lahan perkantoran. • Untuk lahan perumahan, berikut prasarana dan sarana penunjangnya. • Untuk lahan kegiatan perdagangan dan jasa.

4.4. Faktor-faktor Penggunaan Lahan Keadaan bangunan fisik di objek wisata Pantai Cermin pada saat ini adalah mendekati garis pantai, sehingga di beberapa bagian pantai mempunyai lebar pantai bebas antara 15-20 m, kondisi ini tentunya mengganggu kenyamanan pengunjung mengingat kemiringan pantai antara 1-3% saja, terutama sangat mengganggu view pengunjung ke arah laut. Dalam upaya pengembangan kawasan objek wisata pantai harus memperhatikan faktor-faktor penggunaan lahan secara optimal, antara lain : • Untuk lahan sempadan pantai • Untuk lahan pengamanan pantai atau daerah penyangga sekaligus bembatas lahan pantai bebas. • Untuk lahan jalan utama pantai/kolektor. • Untuk perhotelan beserta penunjangnya. • Untuk lahan parkir. • Untuk lahan restoran, pondok dan warung. • Untuk lahan perdagangan dan jasa.

81


4.5. Perhotelan beserta penunjangnya Charles E. Steadom and Michael L. Kasavana, Managing Front Office Operation, AHMA (American Hotel and Motel Association), hotel suatu bangunan yang dikelola secara komersial dengan memberikan fasilitas penginapan untuk umum dengan fasilitas pelayanan makan, minum, kamar, pelayanan barang bawaan, pencucian pakaian dan dapat menggunakan fasilitas perabot serta menikmati hiasan yang ada di dalamnya. Kawasan objek wisata pantai cermin hotel yang cocok diadakan adalah Resort Hotel (Beach Hotel) yaitu hotel yang terletak di kawasan wisata pinggir pantai. Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian, sebaikan penempatan lahan perhotelan ini ditempatkan di belakang jalan kolektor dan beberap blok hotel terdapat jalan arteri sehingga dapat dengan mudah dijangkau oleh pengunjung dan aman dari pantai untuk tidak merusak keindahan pantai.

4.6. Pertumbuhan dan Perkembangan Kepariwisataan 4.6.1. Kunjungan Wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara melalui bandar udara Polonia Medan, pelabuhan laut Belawan dan lain-lainnya sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 meningkat setiap tahunnya rata-rata antara 3-5 % pertahun. Wisatawan tersebut yang paling banyak ke Sumatera Utara pada tahun 2002 adalah dari negara ASEAN sebanyak 75.959 orang (44,40 %) dari total wisatawan yang datang ke Sumatera Utara sebanyak 136.632 orang.

82


Selanjutnya setelah dari negara ASEAN berikutnya adalah dari negara Eropa berkisar 38,83 % dan ASIA PASIFIK berkisar 16,75 % sedangkan selebihnya dari negara Amerika dan lain-lain dengan rata-rata lama tinggal 5-7 hari. Tabel 4.6. Jumlah kunjungan wisatawan macanegara ke Sumatera Utara. No.

Tahun

Jumlah

Pertumbuhan (%)

1.

2000

115.929

30

2.

2001

128.687

11

3.

2002

136.632

6,17

4.

2003

98.374

- 28

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sumatera Utara.

Pintu masuk wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara, melalui tiga pintu utama, yaitu pelabuhan udara Polonia Medan, pelabuhan laut Belawan dan Teluk Nibung, dengan jumlah kunjungan sebagai berikut :

Tabel 4.7. Jumlah kunjungan wisatawan macanegara ke Sumatera Utara melalui pintu masuk. Pintu Masuk No.

Tahun

1.

Jumlah

Polonia

Belawan

T. Nibung

2000

74.203

27.137

14.589

115.929

2.

2001

84.223

29.666

14.798

128.687

3.

2002

88.485

32.526

15.621

136.632

4.

2003

76.389

18.285

3.700

98.374

379.428

129.245

60.220

568.893

Jumlah

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.

83


Kalau dilihat dari tabel tersebut di atas, ternyata bahwa pada tahun 2003 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara mengalami penurunan sebanyak 38.258 orang atau turun sekitar -28 % bila dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada tahun 2002. Hal ini disebabkan karena, antara lain : a. Terhentinya jalur penerbangan langsung dari negara eropa ke Medan. b. Kondisi keamanan yang kurang menguntungkan c. Adanya isu-isu negatif yang beredar di luar negeri tentang Sumatera Utara Dari ketiga pintu masuk utama tersebut wisatawan mancanegara menyebar ke daerah tujuan wisata di Sumatera Utara, antara lain Parapat, Karo, Nias, Bukit Lawang, Medan dan lain-lain. Dari jumlah kunjungan wisatawan tersebut, dapat diketahui jumlah wisatawan yang mengunjungi Objek Wisata Pantai Cermin, sebagai tertera dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.8. Jumlah kunjungan wisatawan ke objek Wisata Pantai Cermin. Kunjungan No.

Tahun Wisman

Wisnus

Jumlah

1.

1999

3.172

24.631

27.803

2.

2000

3.586

26.250

29.836

3.

2001

3.723

25.244

28.967

4.

2002

3.945

31.582

35.527

5.

2003

4.208

21.502

25.710

18.634

129.209

147.843

Jumlah

Sumber: Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Infokom Kabupaten Serdang Bedagai

84


Grafik wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Pantai Cermin

Wis atawan Nus antara

T ot al

20 03

20 02

Wis atawan Mancanegara Ju m l a h

20 01

20 00

140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

Gambar 4.3. Grafik kunjungan wisatawan ke objek wisata Pantai Cermin. Kalau dibangdingkan jumlah kunjungan wisatawan asing ke objek wisata Pantai Cermin dengan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Utara jauh lebih sedikit hanya berkisar 0,96 %, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.9. Perbandingan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Sumatera Utara dan ke objek Wisata Pantai Cermin.

ke

Kunjungan Wisman No.

Tahun

Sumatera Utara

Pantai Cermin

Persentase (%)

1.

2000

115.929

3.586

0,97

2.

2001

128.687

3.723

0,97

3.

2002

136.632

3.945

0,97

4.

2003

98.374

4.208

0,95

568.893

18.634

0,96

Jumlah

Sumber: Dinas Peruhubungan, Pariwisata dan infokom Kabupaten Serdang Bedagai.

85


Grafik kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara dan Pantai Cermin 200000 100000 0

1

2

3

4

5

Sumatera Utara 89271 11592 12868 13663 98374 Pantai Cermin

3172 3586 3723 3945 4208

persen

0.96

0.97

0.97

0.97

0.96

Gambar 4.4. Grafik perbandingan kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara dan Pantai Cermin.

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke objek wisata Pantai Cermin setiap tahunnya meningkat rata-rata 5,5% pertahun, tetapi tanpa menginap hanya satu atau setengah hari saja. Hal ini disebabkan karena tidak adanya tempat penginapan yang refresentatif atau memenuhi persyaratan dan ditambah lagi tidak adanya acara ataupun kegiatan yang membuat wisatawan tersebut untuk tinggal di objek itu pada malam hari.

4.6.2. Karakteristik Wisatawan Dari pengamatan di lapangan diperoleh bahwa kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara dapat dibedakan, yaitu golongan sosial dan ekonomi penunjang. Pengunjung objek wisata Pantai Cermin terdiri dari bermacam tingkat ekonomi, mulai dari ekonomi lemah, menengah dan atas, begitu juga dengan usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa dan golongan manula. 86


Golongan sosial di atas dapat dibedakan dari jenis dan model kenderaan yang dipakai ke objek wisata, begitu juga dengan tingkat golongan sosial lainnya, dengan pola kunjungan yang digunakan antara lain : • Perorangan, biasanya terdiri dari satu atau dua orang dan kebanyakan menggunakan sepeda motor. • Keluarga kecil, biasanya terdiri dari empat atau lima orang dengan menggunakan mobil sedan. • Keluarga besar atau rombongan sedang, biasanya terdiri dari sembilan sampai lima belas orang dengan menggunakan kenderaan mini van, van sedang atau pickup. • Rombongan besar, biasanya terdiri dari dua puluh, tiga puluh atau empat puluh orang dengan menggunakan kenderaan bis atau truk bak terbuka. Ada beberapa jenis sifat kunjungan wisatawan ke objek wisata Pantai Cermin, antara lain : • Pada hari-hari biasa pengunjung yang datang ke Pantai Cermin hanya sebagai transit (bukan kunjungan utama), misalnya untuk makan siang bersama rekan sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat lain, kebanyakan perorangan. • Pada akhir pekan, hari minggu atau hari-hari besar, objek wisata Pantai Cermin menjadi tujuan utama baik perorangan, keluarga maupun rombongan.

87


Aktivitas pengunjung di objek wisata Pantai Cermin, dibagi dalam beberapa bagian, yaitu : • Ingin menikmati pemandangan dan suasana pantai • Ingin makan dengan suasana pantai • Ingin merasakan makanan laut • Memancing • Ingin mandi di laut • Membawa tamu atau teman Aktivitas pengunjung mulai dirasakan ramai pada jam 10.00 (hari minggu dan hari-hari besar), jam 12.00 (hari-hari biasa) yang berakhir pada jam 18.00 atau 19.00. Di kawasan objek wisata Pantai Cermin sudah tersedia makanan laut, minuman atau makanan kecil (jajanan), namun beberapa pengunjung sengaja membawa sendiri makanan dan lauk pauk dari rumah, mereka hanya menyewa pondok saja. Makanan laut dan minuman ringan yang dijual oleh pedagang merupakan konsumsi utama pengunjung (wisatawan) yang datang ke objek wisata Pantai Cermin.

Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh informasi bahwa untuk pengembangan kawasan wisata, preferensi yang dimiliki oleh wisatawan harus diketahui dengan pasti. Hal ini berkaitan dengan pola perencanaan dan pengembangan kawasan di masa mendatang. Kalau dilihat dari cara kedatangan wisatawan tersebut ada yang datang secara individu artinya tidak melalui paket wisata yang ada, dimana wisatawan dapat meninggalkan kawasan wisata sesuka hatinya. Hal ini merupakan sisi yang 88


lemah karena upaya untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan tersebut kurang dapat dilakukan secara optimal. Berbeda dengan kedatangan wisatawan secara paket (group) yang telah terprogram jadwal perjalanan dan lama tinggalnya di suatu daerah tujuan wisata. Dengan pola kunjungan dengan sistim ini lebih teratur, maka lama tinggal dan jumlah pengeluarannya di suatu kawasan objek wisata akan dapat lebih ditingkatkan.

4.7. Sarana dan Prasarana Sesuai dengan potensi yang terdapat di kawasan objek wisata Pantai Cermin dan melihat semakin berkembangnya daerah ini, maka pemerintah dan masyarakat berupaya menyediakan sarana dan prasarana, antara lain : Perdagangan, restoran dan jasa, pada saat ini di kawasan objek wisata Pantai Cermin, terdapat berbagai usaha di sektor perdagangan, restoran dan jasa dengan jenis usaha menjual makanan/minuman, sea foad, menyewakan pondok/tikar, ban, home stay dan lain-lain. Hotel/penginapan di Kecamatan Pantai Cermin khususnya di Kawasan Objek wisata Patai Cermin belum ada, tetapi ada beberapa penduduk yang bersedia menjadikan rumahnya sebagai tempat penginapan (home stay). Di sepanjang pinggir pantai masyarakat mendirikan gubuk-gubuk untuk disewakan kepada wisatawan sebagai tempat berteduh dengan beralaskan tikar dan juga menyewakan ban untuk mandi di pinggir pantai. Pemerintah Daerah telah membangun jalan baik jalan propinsi, kabupaten maupun jalan desa menuju kawasan objek wisata Pantai Cermin dimana 89


kondisinya pada saat cukup memadai yang dapat dilalui oleh bus pariwisata, di samping itu juga telah dibangun jalan setapak sepanjang 1500 m lebar 1 meter dari beton di lingkungan kawasan objek wisata Pantai Cermin, namun jalan ini kurang terpelihara dan masih kurang.

Demikian juga Mandi Cuci Kakus

(MCK)/tempat ganti, bangunan tempat memandang/berteduh dan tempat pengambilan air bersih telah dibangun oleh Pemerintah, tetapi tidak terurus, kotor dan masih kurang bila dibandingkan dengan jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata ini pada hari minggu atau hari-hari libur. Penerangan listrik dan telekomunikasi pada umumnya telah mencapai sebahagian besar Kecamatan Pantai Cermin termasuk di Kawasan Objek wisata Pantai Cermin. Berbagai sarana dan prasarana yang tersedia pada suatu kawasan wisata

merupakan

salah

satu

unsur

penting

atau

pendukung

dalam

pembangunan/pengembangan suatu daerah wisata. Selain sarana dan prasarana seperti tersebut di atas, di Kecamatan Pantai Cermin juga telah ada yaitu Puskesmas, Rumah Ibadah, Pendidikan, Bank, Kantor Pos, Pasar, tetapi khusus di kawasan objek wisata Pantai Cermin sarana tersebut belum ada ditambah lagi sarana pendukung kepariwisataan lainnya seperti travel biro, money changer, lapangan olah raga, kolam renang dan lain-lain belum ada. Infrastruktur juga merupakan persyaratan utama bagi kawasan objek wisata Pantai Cermin, dimana dari hasil pengamatan yang diperoleh di lapangan menggambarkan bahwa di kawasan tersebut sudah tersedia air bersih, listrik, telepon dan sanitasi lingkungan, tetapi masih terbatas.

90


Di samping menikmati udara laut yang segar di objek wisata ini dapat juga dinikmati bermacam makanan laut (Sea foad) yang baru sampai dibawa para nelayan dari laut. Di kawasan tersebut juga terdapat pusat kerajian industri kecil, yang merupakan tempat masyarakat setempat untuk memajangkan hasil-hasil kerajinan (home industri) sebagai souvenir bagi wisatawan yang berkunjung kesana, tetapi sarana ini terlihat kosong tidak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Selain itu di kawasan ini dapat dijumpai pola kehidupan masyarakat pesisir (nelayan) dengan rumah panggungnya, apabila tidak melaut memanfaatkan waktunya untuk memperbaiki sampan dan jaring (alat penangkap ikan) yang rusak sewaktu bekerja di laut. Di samping itu sebelum sampai ke objek wisata Pantai Cermin, di kiri kanan jalan menuju objek ini terdapat perkebunan kelapa sawit sebagai objek wisata agro yang dapat dijadikan sebagai penunjang objek wisata Pantai Cermin. Dari data-data tersebut di atas, bahwa aspek pengelolaan kawasan dalam kaitannya dengan perencanaan dan pengembangan kawasan objek wisata Pantai Cermin, meliputi : • Pantai • Udara laut yang segar • Makanan laut (Sea foad) • Kerajinan industri kecil • Kehidupan masyarakat pesisir • Perkebunan (Agro wisata)

91


Untuk menunjang dan mendukung pengembangan pariwisata di kawasan objek wisata Pantai Cermin, diperlukan beberapa kebutuhan, yaitu kebutuhan ruang, sarana wisata, prasarana dan kebutuhan pengelolaan. Prediksi kegiatan wisatawan didasarkan dengan kondisi dan potensi kawasan objek wisata Pantai Cermin. Adapun kegiatan wisatawan yang kemungkinan akan terjadi di kawasan objek wisata Pantai Cermin, adalah sebagai berikut : Kegiatan wisata pantai (bahari) adalah berbagai kegiatan yang berkaitan dengan preferensi wisatawan dan potensi lingkungan Pantai Cermin, seperti kegiatan olah raga air maupun keindahan pantainya. Kegiatan wisata budaya adalah kegiatan yang berkaitan dengan preferensi wisatawan pada lingkungan Pantai Cermin, seperti kegiatan wisata desa, wisata sejarah dan wisata untuk belajar kehidupan penduduk lokal. Kegiatan lain mendukung wisata budaya di Pantai Cermin adalah kegiatan wisata dengan sajian atrksi seni budaya dan kerajinan. Untuk jenis semacam ini maka pengembangan sarana atraksi kultural dan penyediaan penginapan akan merupakan sarana yang dibutuhkan. Kegiatan wisata minat khusus adalah berbagai kegiatan yang berkaitan dengan preferensi wisatawan dan potensi lingkungan Pantai Cermin, seperti kegiatan olah raga pantai, wisata pertanian (agro wisata), taman bermain, sea food, souvenir, bumi perkemahan dan sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, maka upaya pemenuhan lahan bagi kegiatan wisata pantai, wisata budaya dan wisata minat khusus sangat diperlukan bagi 92


tujuan pengembangan kawasan objek wisata Pantai Cermin. Di samping itu untuk lebih mendekatkan wisatawan kepada lingkungan di sekitar objek wisata Pantai Cermin mereka perlu untuk lebih lama tinggal, maka diperlukan tempat penginapan yang baik dan bersih. Ada dua hal penting yang menjadi dasar pertimbangan bagi lahan pengembangan kawasan objek wisata Pantai Cermin, yaitu : a. Upaya Pendekatan Lingkungan yang perlu diperhatikan, yaitu : • Menekankan kepada kelestarian lingkungan alami dan lansekap yang spesifik. • Memberikan nilai manfaat yang utama pada masyarakat lokal. • Tidak menimbulkan dampak negatif yang terlalu besar. • Proses pengembangannya bertahap dan berkelanjutan. b. Pemenuhan yang didasarkan pada produk wisatanya, dalam hal ini merupakan komponen-komponen kebutuhan pengembangan pariwisata, antara lain : • Infrastruktur • Transportasi • Atraksi-atraksi budaya dan wisata • Akomodasi • Berbagai fasilitas dan jasa pelayanan wisata (biro perjalanan, hotel, restoran, dan lain-lain) • Kelengkapan institusional (Pemerintah, swasta, pengelola, keamanan, pemuda dan sebagainya).

93


2. Kebutuhan Sarana Wisata Kebutuhan sarana kepariwisataan di kawasan objek wisata Pantai Cermin, didasarkan atas potensi lokal dan preferensi wisatawan, meliputi : a. Kebutuhan sarana wisata pantai : • Sarana olah raga air, termasuk ruang ganti pakaian, bilas, tempat santai atau berteduh. • Sarana olah raga pantai. • Sarana menikmati pemandangan laut, seperti gardu pandang dan tempat-tempat istirahat sejenak. • Sarana menikmati kegiatan wisata perahu, seperti dermaga. • Sarana memancing, seperti dermaga atau tempat yang menjorok ke laut. b. Kebutuhan sarana wisata budaya : • Sarana informasi wisata pantai, tourist information. • Sarana kerajinan, seperti workshop, tempat pameran barang kerajinan dan penjualan produk kerajinan. c. Kebutuhan sarana wisata minat khusus/pendukung lainnya : • Penginapan (hotel, cottages, challet, home stay, dan lain-lain). • Rumah makan (restoran) • Sarana bermain anak-anak • Bumi perkemahan • Souvenir shop • Ruang terbuka dan taman

3. Kebutuhan Prasarana Kebutuhan akan prasarana dalam upaya pengembangan pariwisata di kawasan objek wisata Pantai Cermin dibutuhkan prasarana, antara lain adalah :

94


a. Transportasi Kebutuhan akan pengembangan sarana dan prasarana transportasi harus mendapat prioritas yang tinggi, tanpa dukungan sarana/prasarana transportasi yang memadai, maka kawasan objek wisata Pantai Cermin akan sulit dikunjungi wisatawan, untuk itu perlu ditingkatkan pelayanan transpotasi terutama jaringan jalan angkutan umum yang menuju ke dan dari Pantai Cermin. b. Air Bersih Jaringan air bersih hendaknya dapat melayani seluruh kawasan objek wisata Pantai Cermin. Kebutuhan air bersih tidak hanya untuk minum, namun sebagai kebutuhan pokok bagi keperluan lain yaitu mandi, cuci, kakus, bilas dan sebagainya. Debit air bersih diharapkan dapat lebih besar dari saat ini, sehingga tidak ada kesulitan supplay dan distribusi air hingga ke masing-masing konsumen. c. Drainase Air hujan yang jatuh di kawasan objek wisata Pantai Cermin harus segera dialirkan ke selokan/saluran atau sumur peresapan air hujan. Jaringan drainase disarankan dibuat lebar dan dalam, sehingga aliran air buangan lancer dan tidak macet, yang mengakibatkan kotoran mengendap dan membuat bau di lingkungan tersebut. Jaringan drainase posisinya harus berada di sepanjang tepi jalan dengan konstruksi beton dan harus sampai ke pembuangan akhir dapat berupa sungai, laut atau rawa-rawa.

95


d. Limbah Limbah terdiri dari dua macam yaitu limbah cair dan limbah padat (sampah). Limbah cair biasanya berasal dari buangan rumah tangga dan hotel. Di kawasan objek wisata Pantai Cermin tidak terdapat industri yang mengeluarkan limbah kimiawi berbahaya, maka limbah tersebut dapat diatasi dengan pembuatan septic tank dan sumur peresapan air kotor yang dibangun pada setiap fasilitas yang ada di kawasan objek wisata Pantai Cermin, seperti rumah tangga, kantor, hotel, resoran dan lain-lain. Sampah padat (limbah padat) dilayani oleh bak-bak penampungan sementara di dekat fasilitas-fasilitas kawasan objek wisata Pantai Cermin dan seterusnya gerobak-gerobak sampah mengangkut sampah tersebut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan selanjutnya dengan menggunakan truk pengangkut sampah dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang jauh dari kawasan objek wisata Pantai Cermin.

4. Kebutuhan Pengelolaan Sektor pariwisata secara umum berkaitan dengan sektor-sektor lainnya, seperti skctor pertanian, ekonomi, industri dan lainnya.

Oleh karena itu

pengelolaan kepariwisataan harus melibatkan berbagai unsur yang didukung dengan pengelolaan baik pemerintah maupun swasta. a. Lembaga Pemerintah Fasilitas kelembagaan sangat penting dibangun untuk mendukung segala kegiatan wisata di kawasan objek wisata Pantai Cermin yang akan 96


mengkoordinasikan terhadap kelembagaan tingkat yang lebih tinggi. Pemerintah diharapkan dapat menjamin kepastian berusaha bagi pedagang lokal dan investor nasional/asing untuk menanamkan modalnya dengan mengeluarkan produkproduk hukum yang pasti tentang investasi dan kepariwisataan. b. Lembaga Swasta Lembaga swasta penting pula diperhatikan dalam kegiatan kepariwisataan. Beberapa elemen lembaga yang perlu dipersiapkan, adalah organisasi penginapan, rumah makan/restoran, pemandu wisata, penjual cendramata dan sebagainya. Oleh karena itu usaha-usaha kerjasama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berbagai kepentingan pelayanan wisata harus dilakukan secara seksama dan berkesinambungan agar tidak menjadi hambatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalamm pengembangan kawasan objek wisata Pantai Cermin. c. Lembaga Independen Melalui kesepakatan bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, untuk mengelola kawasan objek wisata Pantai Cermin diperlukan sebuah lembaga yang sifatnya independent dan diberi wewenang penuh oleh pemerintah, namun menyerap semua kepentingan di dalamnya. Hal ini perlu dilakukan mengingat agar tidak terjadi distorsi informasi yang langsung dapat ditindak lanjuti di lapangan, sehingga tidak memerlukan jalur birokrasi yang panjang dan memakan waktu yang lama.

Lembaga ini dapat berupa Badan

Pengelola, Badan Otorita yang dapat memberikan kepastian hukum dan berusaha kepada

pengusaha

dan

investor

yang

berada

di

dalam

wilayah

pengelolaan/otoritanya. 97


4.8. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Potensi Wisata Bahari Kawasan Objek Wisata Pantai Cermin Wacana tentang partisipasi publik dalam perencanaan dan pengelolaan sektor publik sebenarnya telah lama mendapat perhatian. Di Amerika wacana ini muncul sejak akhir tahun 1950-an, sementara di Inggris sejak awal tahun 1960-an, dan Australia menyusul pada tahun 1970-an. Wacana ini berkembang sejalan dengan perubahan struktur politik yang mengarah kepada sistem yang disebut sebagai demokrasi. Proses demokratisasi ini pada suatu saat akan mendorong terbentuknya suatu tatanan masyarakat madani yang didalamnya memberi ruang yang cukup luas bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan publik. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan perlunya peran civil society organization yang di dalamnya termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mendorong proses pembangunan yang bersifat partisipatif. Peran tersebut terutama

dalam

hal

mengintroduksi

dan

mempraktekkan

pendekatan

pembangunan yang bersifat partisipatif kepada masyarakat. Di samping itu LSMLSM ini juga berperan dalam upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik serta melakukan advokasi untuk mereformasi kebijakan agar lebih kondusif terhadap partisipasi masyarakat tersebut. Perencanaan

dengan

pendekatan

partisipatif

sebagai

strategi

pembangunan dan proses penentuan keputusan publik sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri dalam proses pembangunan. 98


Namun demikian sebelumnya perlu diketahui mengapa masyarakat begitu esensial dalam proses penentu keputusan publik itu sendiri. Hal ini sebenarnya sangat terkait erat dengan posisi negara dan masyarakat dalam kelangsungan unsur-unsur publik yang akhirnya juga terkait dengan kelangsungan negara berikut tatanan bermasyarkat yang ada di dalamnya. Masyarakat sebagai elemen terbesar dalam suatu sistem publik atau sistem kehidupan dalam suatu negara seringkali terbentur ketika berhadapan dengan pemerintah yang dianggap sebagai perwujudan negara itu sendiri. Negara dalam hal ini pemerintah, dengan legitimasi berikut dengan sistem birokrasi yang dimilikinya seringkali menjadi penerjemah dominan dalam proses pembangunan. Artinya segala bentuk perkembangan dalam tatanan masyarakat di negara tersebut sepenuhnya tergantung pada kebijakan negara atau pemerintah. Akibatnya seringkali terjadi suatu proses pembangunan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran atau tidak mampu menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat. Dalam suatu sistem publik kepentingan yang bekembang akan sangat beragam. Keberagaman kepentingan ini pada akhirnya akan melahirkan sistem nilai yang beragam pula. Oleh karenanya satu sudut pandang atau satu sistem nilai saja yang digunakan untuk menerjemahkan kepentingan publik tidak akan cukup untuk menjawab persoalan publik yang berkembang. Atas dasar tersebutlah mengapa sudut pandang pemerintah saja dianggap tidak cukup untuk menerjemahkan proses pembangunan suatu negara dimana masyarakat juga berada di dalamnya.

99


Pengikutsertaan publik dalam proses penentuan kebijakan publik dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam tadi. Dengan kata lain, upaya pengikutsertaan publik yang terwujud melalui perencanaan partisipatif dapat membawa keuntungan substantif dimana keputusan publik yang diambil akan lebih efektif disamping akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan publik yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan. Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik yang memberikan nilai strategis bagi masyarakat itu sendiri menjadi salah satu syarat penting dalam upaya pembangunan yang dilaksanakan. Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat (Webster,1976).

Partisipasi merupakan

keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theodorson, 1969). Partisipasi yang diharapkan : keterlibatan atau keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan intrinsik maupun ekstrinsik. Mengapa Partisipasi (khususnya dalam pembangunan) Dibutuhkan?. Ada beberapa hal penyebab dibutuhkannya partisipasi dalam pembangunan yaitu pertama, Partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan (dalam semua sektor). Kedua, alah satu indikator suksesnya otonomi daerah : partisipasi masyarakat. Ketiga, Partisipasi dibutuhkan untuk mengembangkan 100


sinergi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat maupun sinergi dalam ”jejaring komunitas” (community network). Synergy: “The potentials ability of individual organizations or groups to be more successful or productive as a result of the merger” (Collins English Dictionary) Kegiatan yang menunjukkan Partisipasi (dalam pembangunan) dapat diwujudkan dalam pertama, Pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal. Kedua, Pelaksanaan kegiatan. Memperhatikan semua bentuk partisipasi, baik dalam bentuk tenaga, uang, dan bentuk lainnya. Perlu adanya kegiatan yang terorganisir di masyarakat untuk memelihara hasilhasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati (tanpa penurunan kualitasnya) dalam jangka panjang. Partisipasi mensyaratkan adanya proses pemberdayaan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan pemberdayaan berkenaan dengan transformasi hubungan kekuasaan (power). Pada awal gerakannya (awal 1970-an), konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Proses pemberdayaan hakekatnya dapat dipandang sebagai depowerment dari sistem kekuasaan yang mutlak absolut (intelektual, religius, politik, ekonomi dan militer).

Konsep ini digantikan oleh sistem baru yang

berlandaskan idiil manusia dan kemanusiaan (humanisme). Inti memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. 101


Tujuan Pemberdayaan masyarakat adalah pertama, meningkatkan kekuasaan

(power)

Pemberdayaan

orang-orang

mengamanatkan

yang penting

tidak dan

menekankan keberpihakan kepada the powerless.

beruntung perlunya

(disadvantage).

power

dan

juga

Ife menggolongkan atas 3

kelompok yang disebut sebagai disadvantage yaitu primary structural disadvantage (kelas, gender, ras), other disadvantage group (umur, cacat fisik/ mental, masyarakat yang terisolasi, homoseks/ lesbian) dan personal disadvantage (orang yang berduka cita, mengalami masalah dalam hubungan keluarga, krisis identitas, masalah seks, kesepian, malu, dan masalah pribadi lainnya yang dapat membuat orang tidak berdaya) (Ife, 1995). Kedua, pemberdayaan merupakan proses “pematahan” hubungan atau relasi subyek dengan obyek. Ketiga, hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu atau kelompok yang semula sebagai obyek menjadi subyek (yang baru), sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antara “subyek” dengan “subyek” yang lain. Dengan demikian, proses pemberdayaan mengubah pola relasi lama subyek-obyek menjadi subyeksubyek (Tonny,2002). Keempat, Pemberdayaan merupakan proses memanusiakan manusia, sebagai makhluk yang memiliki hak untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi diri dan masa depannya. Kelima, dalam kaitan upaya memberdayakan masyarakat, Kartasasmita (1996) ber-pendapat bahwa pendekatannya harus dimulai dengan menciptakan iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa setiap manusia, masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Dengan kata lain, tidak ada 102


masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya tersebut, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran

akan

potensi

yang

dimilikinya

serta

berupaya

untuk

mengembangkannya. Keenam, penciptaan iklim yang kondusif tersebut selanjutnya harus diikuti dengan upaya memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat dengan menyusun langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) dan membuka akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Ketujuh, langkah selanjutnya memberi perlindungan melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan partisipasi masyarakat Serdang Bedagai dalam pengembangan pariwisata bahari? Data yang diperoleh peneliti dari dinas perhubungan, pariwisata dan infokom kabupaten Sergei adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10. Tanggapan responden tentang penataan lahan pantai. Jawaban Responden

Frekuensi

Persen

Persen Kumulatif

Sesuai dengan bidang usaha

21

21.0

21.0

berbasis masyarakat

68

68.0

89.0

Tidak perlu ditata

7

7.0

96.0

Tidak tahu

4

4.0

100.0

100

100.0

Total

Sumber: dinas perhubungan, pariwisata dan infokom kabupaten Sergei.

103


Dari tabel di atas menunjukkan bahwa yang paling dominan menjawab penataan lahan pantai sangat diperlukan adalah 68,0% yaitu strategi penataan terpadu, berkelanjutan dan berbasis pada partisipasi masyarakat, sedangkan 21% menjawab penataan lahan ditata masing-masing pengguna lahan sesuai dengan bidang usahanya. Yang menjawab tidak perlu ditata adalah 7,0% dan sisanya menjawab tidak tahu. Data inilah yang kemudian menjadi landasan berpikir bagi Pemkab Sergei untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Sergei. Dan dari data inilah penulis mulai berangkat untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan partisipasi masyarakat. Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan infokom menjelaskan bahwa tingkat

partisipasi

masyarakat

sangat

baik.

Masyarakat

yang

dulu

menggantungkan mata pencaharian sebagai nelayan kini sudah beralih ikut serta dalam memajukan pariwisata di Sergei. Kalau dulu, ketika mata pencaharian keluarga adalah sebagai nelayan, maka hal tersebut tidak bisa berlangsung lama karena ketika musim air pasang, maka nelayan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan kondisi ini akan sangat mempengaruhi perekonomian dalam keluarga. Kepedulian masyarakat untuk menjaga dan terlibat dalam usaha jasa pariwisata maka hal tersebut sudah bisa dianggap telah berpartisipasi. Sesuai dengan tujuan dari partisipasi yaitu menciptakan kondisi yang kondusif.

Dengan kata lain bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata Bahari Serdang Bedagai memang sangat dilibatkan. Hal ini bisa terlihat 104


dalam perencanaan dan pengembangan daerah wisata Bahari. Artinya bahwa pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sangat menginginkan peran serta masyarakat dalam pengembangan wisata Bahari Sergei. Oleh karena masyarakat sangat dilibatkan dalam perencanaan wisata di Serdang Bedagai maka kemudian sangat berdampak positif terhadap perkembangan daerah tersebut. Artinya bahwa masyarakat kemudian tidak menghalangi pengembangan wisata oleh karena masyarakat memang merasa penting terhadap pengembangan wisata Bahari Sergei tersebut.

Secara umum beberapa contoh partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wisata bahari Pantai Cermin adalah 1. Peran Serta Masyarakat Terhadap pencanangan Pemkab Sergei Untuk Menjadikan Pantai Cermin Sebagai Wisata Bahari Bertaraf Nasional dan bahkan Internasional Peran serta masyarakat terhadap pencanangan Pemkab Sergei memang sudah merupakan bagian dari partisipasi masyarakat. Oleh karena tanpa partisipasi masyarakat tentu saja pengembangan wisata Bahari Pantai Cermin tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Conyers menyatakan bahwa masyarakat akan lebih mempercayai progam atau proyek pembangunan jika mereka merasa dilibatkan. Itulah yang sekarang terjadi pada masyarakat di sekitar Pantai Cermin. Keberadaan wisata Bahari Pantai Cermin seolah telah membuka pandangan mereka selama ini bahwa mencari nafkah bisa dilakukan dengan menjadikan Pantai Cermin sebagai daerah wisata. Sehingga masyarakat Pantai Cermin mulai melakukan pembenahan diri. Mulai dari sikap dan penampilan hingga cara mereka memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan. Hal ini 105


dilakukan sebagai upaya penarik wisatawan untuk terus hadir di Pantai Cermin. Ketika wisatawan semakin bertambah banyak maka akan mempengaruhi pendapatan masyarakat di Pantai Cermin. Secara sosiologis kepariwisataan menjelaskan bahwa ketika pariwisata terjadi maka akan muncul apa yang disebut dengan transformasi kultural. Hal ini bisa kita lihat jelas pada peruahan yang terjadi pada masyarakat di daerah Pantai Cermin. Oleh karena transformasi kultural tersebut maka masyarakat Pantai Cermin yang dulu tidak memperhatikan penampilan maka saat ini mereka sudah memperhatikan penampilan mereka denga baik. Oleh karena penampilan yang baik akan bisa mengundang banyak pengunjung wistawan untuk terus hadir ke wisata bahari Pantai Cermin. Selain itu, hal yang terjadi perubahan adalah anak-anak dari keluarga di daerah wisata Pantai Cermin juga telah terlibat dalam mensukseskan wisata Bahari Pantai Cermin. Kalau dulu, tulang punggung keluarga hanyak sang ayah, namun sejak dijadikannya wisata bahari Pantai Cermin, maka anak-anak mereka juga bisa membantu orang tua mereka dengan terlibat dalam mensukseskan wisata Bahari Pantai Cermin. Hasil wawancara dengan salah seorang dari masyarakat pantai bernama Surya (35 tahun) berdomisili di Pantai Cermin, berprofesi sebagai nelayan menjelaskan bahwa mereka sangat senang atas pengembangan Pantai Cermin sebagai objek wisata. Para nelayan kini tidak hanya menggantungkan kehidupan pada ikan saja melainkan telah memiliki usaha lain yaitu usaha jasa pariwisata. Dia menegaskan bahwa khususnya dihari libur, dia menyewakan ban untuk para 106


wisatawan yang mau menikmati suasana laut Pantai Cermin. Tidak hanya sampai disitu saja, kini keluarganya telah mendapatkan usaha lain untuk menambah pendapatan guna memenuhi kebutuhan keluarga. Selain menyewakan ban, keluarganya juga menjual suvenir-suvenir khas wisata Pantai Cermin. Suvenir itu didapatkan dari agen untuk kemudian dijual kembali kepada para pengunjung.

2. Masyarakat secara sadar dan sukarela secara bersama-sama menjaga lingkungan hidup di daerah wisata. Wisata Bahari Pantai Cermin juga berdampak kepada karakter masyarakat Pantai Cermin. Artinya bahwa ketika Pantai Cermin telah baik dan wisatawan semakin banyak hadir ke Pantai Cermin maka secara sukarela dan secara bersamasama masyarakat mulai menjaga kelestarian lingkungan hidup di daerah wisata Pantai Cermin. Masyarakat melindungi kawasan bahari Pantai Cermin dari limbah dan sampah yang kemungkinan akan bisa merusak lingkungan hidup di Pantai Cermin. Dan pada akhirnya kerusakan tersebut akan menimbulkan kerugian baik dari segi kerugian terhadap ekosistem maupun kerugian dari segi pendapatan masyarakat Pantai Cermin. Oleh karena ketika lingkungan di Pantai Cermin telah rusak maka akan mengurangi minat wisatawan untuk hadir kembali ke daerah wisata Pantai Cermin. Sehingga masyarakat secara sukarela dan bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan hidup di daerah wisata Pantai Cermin. Kepedulian masyarakat ini memang telah dijelaskan oleh salah seorang masyarakat tepi pantai bernama Ali (usia 25 tahun) berdomisili di Pantai Cermin. Dia menjelaskan bahwa masyarakat tepi pantai telah memiliki kepedulian 107


terhadap lingkungan hidup. Oleh karena masyarakat mulai sadar bahwa kebersihan lingkungan wisata akan menambah semakin banyaknya wisatawan yang akan datang. Kebersihan lingkungan wisata Pantai Cermin ini merupakan hal yang penting untuk dijaga bersama-sama oleh masyarakat.

3. Masyarakat secara sadar dan sukarela, bersama-sama menjaga keamanan daerah wisata bahari. Hal terpenting lainnya adalah masyarakat di daerah Wisata Pantai Cermin juga turut menjaga keamanan daerah Wisata Bahari Pantai Cermin. Masyarakat khususnya kaum pemuda membuat karang taruna dan bertanggungjawab terhadap kenyamanan pengunjung wisata Pantai Cermin. Perlu diketahui bahwa tindakan pemuda ini bukanlah atas perintah pihak berwajib dalam hal ini kepolisian melainkan memang kerelaan dari masyarakat untuk menjaga daerah wisata. Dan ini perlu disambut baik. Dan tindakan masyarakat ini tentu saja sudah termasuk dalam partisipasi masyarakat. Oleh karena masyarakat telah sadar dan sukarela untuk bersama-sama menjaga keamanan Wisata Bahari Pantai Cermin. Kepedulian masyarakat untuk menjaga keamanan daerah wisata memang telah dijelaskan oleh Putra (usia 28 tahun) berdomisili di Pantai Cermin. Dia menjelaskan bahwa masyarakat khususnya para pemuda telah memiliki kesepakatan bersama untuk menjaga keamanan wisata Pantai Cermin

108


4. Masyarakat sepakat membentuk koperasi bersama yang berfungsi untuk melakukan pengendalian harga pelayanan wisata agar terjadi stabilitas harga. Hal lain yang dilakukan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi adalah membentuk koperasi bersama. Koperasi ini bertujuan untuk mengendalikan harga-harga yang dijual di wisata Bahari Pantai Cermin. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk tetap menjaga stabilitas harga di Pantai Cermin. Stabilitas harga merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Terkadang gara-gara harga yang terlalu mahal akan berdampak terhadap menurunnya jumlah wisatawan. Tentu saja harga-harga yang ada didaerah pantai cermin harus terjangkau. Oleh karena itulah maka masyarakat membentuk koperasi sebagai upaya pengendalian harga. Hasil wawancara dengan pengunjung wisata Pantai Cermin menjelaskan bahwa memang ada beberapa harga-harga barang yang memang mahal. Padahal harga yang terlalu mahal ini akan berdampak negatif terhadap turunnya jumlah wisatawan yang hadir. Namun secara keseluruhan memang pengelolaan wisata bahari Pantai Cermin memang sudah sangat baik.

5. Masyarakat juga terlibat dalam rangka penyusunan RPJM dan RPJP. Hal terpenting lainnya sebagai wujud dari partisipasi masyarakat adalah bahwa masyarakat juga terlibat dalam penyusunan RPJM dan RPJP. Keterlibatan masyarakat ini memang sangat signifikan. Dan hasilnya memang sangat dirasakan bermanfaat. Dimana Perda-Perda yang dihasilkan tidak menemukan banyak masalah pada tataran implementasinya. Masyarakat sangat patuh terhadap perda 109


yang dibuat terlebih lagi perda yang menjelaskan tentang wisata. Masyarakat memang sangat terbantukan dengan adanya wisata bahari Pantai Cermin. Oleh karena wisata Bahari tersebut bisa menambah mata pencaharian masyarakat Pantai Cermin.

4.9

Kebijakan Pemerintah Daerah Serdang Bedagai dalam Pengembangan Potensi Wisata Bahari di Serdang Bedagai Pembangunan kepariwisataan daerah merupakan bagian integral dari

pembangunan daerah secara keseluruhan mengingat berwisata sudah menjadi kebutuhan dan tidak lagi dipandang oleh masyarakat sebagai fenomena yang mewah, akan tetapi juga memiliki potensi dan keunggulan dalam sektor perekonomian daerah. Untuk kabupaten Serdang Bedagai potensi wisata di daerah sekitar Pantai Cermin, Pantai Sialang Buah, Pemandian Alam Batu Nongol, dll merupakan objek wisata yang bagus di Serdang Bedagai. Pada tahun 2004 jumlah kunjungan lokal sebanyak 106.724 orang, domestik 395 orang dan wisatawan mancanegara 123 orang. (Sumber : data dinas Perhubungan , Pariwisata dan Infokom Sergei). Konsentrasi pengembangan pariwisata Sergei telah jelas terdapat dalam RPJM Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2006 – 2010. Sasaran yang diinginkan Pemkab Sergei terhadap daerah wisata adalah meningkatkan promosi budaya dan pariwisata, meningkatkan aksesbilitas menuju daerah tujuan wisata, mengembangkan potensi bahari, mengembangkan sistem informasi pariwisata

110


yang handal, mengembangkan kerjasama luar negeri, dan mendukung pelaksanaan even-even dan hiburan wisata. Arah

kebijakan

dari

pengembangan

kepariwisataan

dalam

upaya

peningkatan kunjungan wisatawan dengan pelaksanaan pada upaya meningkatkan promosi, melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan terhadap objek wisata, mendorong pembangunan prasarana dan sarana dasar pendukung wisatawan, pemasaran industri pariwisata dengan penekanan pada keterpaduan antar produk dan pasar pariwisata. Mengembangkan potensi wisata bahari dengan penekanan pada upaya peningkatan promosi dan pengembangan pariwisata bahari melalui kerjasama para Camat Se Kabupaten Sergei. Sementara itu program pembangunan pemasaran pariwisata telah banyak disosialisasikan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan lokal dan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Sergei dan meningkatkan minat investor untuk membangun objek wisata sergei. Sasaran progam ini adalah tersedianya informasi kepada masyarakat baik lokal maupun mancanegara tentang kondisi dan potensi kepariwisataan di Kabupaten Sergei. Program peningkatan kerjasama budaya dan pariwisata juga merupakan konsentrasi pengembangan pariwisata Sergei. Sebagai Kabupaten Baru di Sumatera Utara, namun bukan berarti Kabupaten Serdang Bedagai tidak melakukan pembenahan secara dini. Hal itu bisa kita lihat dari begitu banyaknya Perda yang dihasilkan oleh Pemkab Serdang Bedagai dalam rangka penataan kabupaten Serdang Bedagai. Perlu diketahui pula bahwa pengembangan wisata Pantai Cermin merupakan konsentrasi utama bagi 111


Pemkab Serdang Bedagai. Hal ini bisa kita maklumi karena Pantai Cermin merupakan centre dari wisata di Pantai Cermin. Artinya bahwa Pantai Cermin secara geografis berada diantara daerah wisata lainnya. Kesiapan tersebut merupakan konsentrasi pembangunan Serdang Bedagai yang memiliki visi dan misi sebagai berikut.

VISI “Menjadikan Serdang Bedagai sebagai salah satu kabupaten yang terbaik di Indonesia dengan masyarakatnya yang Pancasilais, Religius, Modern dan Kompetitif” MISI Untuk mencapai visi disusun misi Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut: 1. Mendayagunakan potensi SDM dan SDA secara optimal dalam konsep otonomi daerah dengan tetap berada dalam bingkai wawasan nasional dan wawasan kebangsaan. 2. Menegakkan supremasi hukum guna terciptanya iklim yang kondusif bagi pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kegairahan perekonomian dan berkembangnya kehidupan social kemasyarakatan. 3. Memanfaatkan dinamika kemajemukan masyarakat Serdang Bedagai sebagai faktor pendukung terbinanya masyarakat yang komperatif dan kompetitif. Terkait dengan visi dan misi Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, khususnya dalam pengembangan wisata bahari maka ada dua hal kegiatan yang

112


dilakukan oleh Pemkab Sergei yaitu pertama, pembuatan perda tentang pariwisata dan kedua, melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

1. Peraturan Daerah tentang Pengembangan Daerah Wisata. Dalam mengembangkan daerah wisata maka Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang memang isinya sangat konsen terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Serdang Bedagai. Beberapa objek wisata yang dikembangkan oleh Pemkab Serdang Bedagai seperti Pengembangan Pantai Cermin, Pulau Berhala, Kampung Bali, dan lain-lain. Contoh Perda tersebut adalah Perda Nomor 12 Tahun 2006 tentang pengelolaan pulau Berhala Serdang Bedagai Sebagai Kawasan Eco Marine Tourism (Wisata Bahari Berbasis Lingkungan). Beberapa perda yang melibatkan partisipasi masyarakat tercermin dalam beberapa pasal dari Perda Nomor 12 tahun 2006. yaitu Pasal 3 Pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai dilakukan dengan tujuan : 1. Menjaga keutuhan wilayah NKRI, keamanan nasional, pertahanan Negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan 2. Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, mengoptimalkan potensi perikanan, parawisata dan sumberdaya alam lainnya yang terdapat di Pulau Berhala Serdang Bedagai sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah daerah;

3. Mengusahakan terwujudnya konservasi sumberdaya alam di Pulau Berhala Serdang Bedagai dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada secara berkelanjutan, melindungi jenis ikan dan terumbu karang yang mengalami kepunahan, menjaga kemurnian genetik, memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem dan

113


menjamin pemanfaatan plasma nutfah dalam rangka pelestarian sumberdaya ikan dan terumbu karang; 4. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.

Pasal 4 Prinsip pengelolaan Pulau Berhala Serdang Bedagai adalah : a. Wawasan Nusantara b. Berkelanjutan c. Berbasis masyarakat

Dengan

prinsip

pengelolaan

berdasarkan

Wawasan

Nusantara,

berkelanjutan dan berbasis masyarakat, serta mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Pengelolaan harus dilakukan terpadu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada bidang-bidang sumberdaya alam dan lingkungan, infrastruktur dan perhubungan, pembinaan wilayah, pertahanan dan keamanan, serta ekonomi, sosial dan budaya. Dari pasal-pasal diatas kita bisa lihat bahwa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai memang mempedulikan tentang partisipasi

masyarakat.

Sehingga pengembangan partisipasi masyarakat tidak hanya sampai pada perda saja melainkan pada tataran implementasi di lapangan. Hal itu terbukti dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP)

2. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

Ketika berbicara tentang partisipasi masyarakat maka jangan dilupakan tentang pemberdayaan masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dilaksanakan di 114


Indonesia sejak tahun 2001 dan telah terbentuk lebih 300 lembaga ekonomi pengembangan pesisir. Kegiatan ini mendapat respon yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Pengembangan pasca proyek tetap berjalan melalui pembinaan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dengan mitra kerja, seperti perbankan. Program PEMP secara umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan lembaga keuangan mikro, penggalangan pertisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan. Pada awalnya program PEMP diawali untuk memberdayakan masyarakat pesisir sekaligus mengatasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) terhadap perekonomian masyarakat pesisir yang difokuskan pada penguatan modal. Di kabupaten Sergai PEMP dimulai pada tahun 2006 dengan lokasi dan pusat kegiatan di Kecamatan Teluk Mengkudu.

Tujuan PEMP secara umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan kelembagaan, penggalangan partisipasi masyarakat serta diversifikasi usaha yang berbasis pada sumberdaya lokal dan berkelanjutan. Sasaran program PEMP adalah masyarakat pesisir skala usaha mikro yang dibagi ke dalam 2 tahap sasaran yaitu koperasi mina bersatu sebagai sasaran antara dan sasaran akhir yaitu masyarakat pesisir dengan usaha skala mikro yang berorientasi pada sektor usaha kelautan dan perikanan seperti kegiatan penangkapan, budidaya, perniagaan hasil perikanan, pengolahan ikan, usaha jasa perikanan serta pengelolaan wisata bahari, yang berlokasi di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. 115


Lokasi kegiatan PEMP di Kabupaten Serdang Bedagai di pusatkan di Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu dengan Koperasi Mina Bersatu sebagai pengelola. Kegiatan pokok PEMP di Kab. Sergai adalah pelayanan simpan pinjam kepada anggota koperasi dan masyarakat lainnya dan pengelolaan kedai pesisir.

Dalam pelaksanaannya PEMP dikelola oleh organisasi yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan dengan susunan, tugas dan fungsi sebagai berikut pertama, Pemerintah pusat. Pemerintah pusat adalah Departemen Kelautan dan Perikanan yang bertindak sebagai penanggungjawab dan pembina program di tingkat nasional, yang bertugas menyusun pedoman umum, melaksanakan sosilasasi regional, monitoring dan evaluasi pelaporan

Kedua, pemerintah daerah. Pemerintah propinsi dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sumatera Utara berfungsi untuk melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Sedangkan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Sergai sebagai penanggungjawab operasional program bertugas menetapkan konsultan pelaksana, koperasi pelaksana, sosialisasi dan publikasi tingkat kabupaten, fasilitasi pembentukan LKM, rekruitmen tenaga pendamping desa (TPD), pelatihan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Koperasi berfungsi sebagai komponen utama pelaksanaan program PEMP di daerah. Koperasi Mina Bersatu berkordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Sergai sebagai penanggungjawab PEMP di Kab. Sergai. Dan juga dengan lembaga Bank Rakyat Indonesia Cabang Tebing Tinggi sebagai Bank pelaksana. 116


Ketiga, tenaga pendamping desa. Tenaga pendamping desa terdiri dari dua orang yang terdiri dari satu orang sarjana perikanan dan satu orang lain sarjana ekonomi. Tenaga pendamping ini bertugas untuk melakukan pembinaan kepada koperasi, kedai pesisir dan masyarakat nelayan serta masyarakat pesisir lainnya

Dana ekonomi produksi (DEP) di kabupaten Sergai pada tahap pertama ini terbatas pada dua kategori yaitu penggunaan penjaminan tunai dan kedai pesisir. Kegiatan ini merupakan kegiatan koperasi pada unit simpan pinjam yaitu koperasi sebagai perantara nelayanan melakukan peminjaman terhadap dan PEMP yang disalurkan oleh pemerintah melalui bank penjamin dalam hal ini BRI cabang Tebing Tinggi. Saat ini sejak baru dibuka pada tanggal 10 Desember 2006 yang lalu jumlah peminjam telah mencapai 100 orang lebih dengan program harian dan bulanan. Program harian adalah bagi mereka yang meminjam uang sampai dengan Rp. 1.000.000 sedangkan program bulanan bagi nelayan atau masyarakat yang meminjam dengan besaran diatas Rp. 1.000.000 – Rp. 10.000.000. (sumber :serdangbedagaikab.go.id)

Program kedai pesisir merupakan program yang bertujuan untuk membantu para nelayan mendapatkan bahan-bahan kebutuhan melaut dan kebutuhan sehari-hari masyarakat pesisir. Kedai pesisir kab. Sergai ditempatkan di desa Pekan Sialang Buah bersumber dari dana APBN 2006 dengan pengelola atau cabang usaha Koperasi Mina Bersatu.

117


3. Pemkab Sergei membuat Kalender even sebagai upaya penarik wisatawan.

Sebagai daya tarik wisatawan untuk terus hadir di Pantai Cermin adalah adanya beragam suguhan acara yang menarik. Oleh karena itu, Pemkab Sergei selalu membuat kalender even yang bisa diisi oleh masyarakat Sergei. Sehingga masyarakat Sergei bisa pula berpartisipasi dalam mensukseskan wisata Bahari Pantai Cermin. Perlu diketahui pula bahwa acara-acara yang digelar mengambil tempat berpindah-pindah dari satu lokasi wisata ke lokasi wisata lainnya. Hal ini dilakukan sebagai strategi Pemkab Sergei untuk mensosialisasikan daerah wisata Sergei ke wisatawan lokal dan wisatawan internasional.

Beberapa contoh kalender even tentang kegiatan kepariwisataan di Serdang Bedagai untuk tahun 2007 ini adalah

4 Maret

: Pantai Gudang Garam, acara pertunjukkan artis asing dari luar negeri

22 April

: Theme Park, acara Kejuaraan Tinju

29 April

: Pemandian Alam Ancol, acara lomba memancing

20 Mei

: Pantai Klang Indah, acara Sepeda Cross

27 Mei

: Pantai Merdeka Tj. Beringin, acara Lomba sampan hias

10 Juni

: Pantai Pondok Permai,acara lomba gebuk bantal

17 Juni

: Theme Park, acara Pemilihan Putra/i pariwisata

12 Agustus : Theme Park, acara Perlombaan tarian Melayu 26 Agustus : Pantai Sialang Buah, acara Pagelaran budaya Simalungun 9 September : Pantai Gudang Garam, acara Lomba Memancing 30 September : Theme Park, acara Lomba layang-layang tradisional 118


7 Oktober

: Theme Park, acara Pagelaran Budaya Melayu

25 November : Pantai Mutiara Indah, acara Pelajar Melukis sepanjang 100 m 4 Desember

: Theme Park, acara Festival Keyboard

11 Desember : Pantai Klang Indah, acara Lomba mematung dari pasir.

4. Sosialisasi Pemkab Sergei terhadap masyarakat

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah peranan Pemkab Sergei untuk mendukung wisata Bahari sangat intens sekali. Hal ini bisa dilihat betapa sosialisasi tentang pariwisata terus dilakukan terhadap masyarakat di sekitar Pantai Cermin. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat semakin sadar atas peranannya untuk mendukung wisata bahari Pantai Cermin agar lebih baik. Sosialisasi tidak hanya sampai pada usaha agar masyarakat selalu mendukung dan menjagai wisata Bahari Pantai Cermin, namun ada hal penting lainnya bahwa Pemkab Sergei juga memberikan bantuan kepada masyarakat Pantai Cermin untuk melakukan kewirausahaan dengan memanfaatkan wisata bahari Pantai Cermin. Hal ini dirasakan sangat penting, karena dengan wirausaha pada usaha wisata bahari Pantai Cermin maka paling tidak masyarakat Pantai Cermin bisa melirik usaha lainnya untuk dijadikan pegangan dalam mencari ataupun menambah pendapatan.

Hal yang tidak kalah pentingnya dari perkembangan pariwisata tersebut adalah dampak positifnya terhadap perbaikan masyarakat Serdang Bedagai. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. 119


Tabel 4.11. Tanggapan masyarakat tentang dampak positif perkembangan pariwisata. Jawaban Responden

Frekuensi

Persen

Persen Kumulatif

83

83.0

83.0

Tidak Setuju

11

11.0

94.0

Tidak Tahu

6

6.0

100.0

100

100.0

Setuju

Total

Sumber: Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Infokom Kabupaten Serdang Bedagai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa yang paling dominan menjawab tentang dampak positif perkembangan pariwisata bila ditinjau dari aspek ekonomi antara lain peningkatan devisa Negara, pendapatan masyarakat, menambah lapangan kerja/berusaha, perbaikan struktur ekonomi dan peningkatan aktivitas wiraswasta adalah sebesar 83,0% yang menjawab setuju, sedangkan 11,0% menjawab tidak setuju. Hasil cross check ke lapangan bahwa 11% yang tidak setuju ini bukan berarti mereka tidak merasa manfaat dari wisata bahari Pantai Cermin. Orangorang ini ternyata lebih kepada orang-orang yang merasa dirugikan dengan pembelian lahan-lahan mereka untuk dijadikan pengembangan daerah wisata. Tapi sekali lagi ditegaskan bahwa mereka ternyata turut serta dalam memanfaatkan pantai Cermin sebagai daerah wisata. Peneliti melihat bahwa ada kecendrungan orang-orang yang 11% ini hanya memanfaatkan kondisi semata. Atau dengan kata lain mereka memanfaatkan ”aji mumpung” setelah melihat kondisi bahwa lahan pantai Cermin merupakan kesempatan emas untuk mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, masyarakat ini menaikkan harga tanah diluar kewajaran atau diluar pasaran harga tanah.

120


Namun demikian, secara keseluruhan masyarakat Pantai Cermin memang merasakan manfaat yang sangat baik dari pengembangan wisata bahari Pantai Cermin. Selain itu beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah berdampak positif terhadap perkembangan masyarakat. Beberapa pengaruh positif dari perkembangan daerah wisata di Pantai Cermin adalah pertama, memperbaiki sistem perekonomian masyarakat tepi pantai. Kedua, terjadinya perubahan karakter masyarakat.

1. Memperbaiki sistem perekonomian masyarakat tepi pantai. Dampak yang dirasakan positif oleh masyarakat terhadap perkembangan pariwisata di Serdang Bedagai adalah semakin menyerap tenaga kerja. Kini masyarakat tidak lagi hanya menggantungkan pencaharian dari hasil laut saja melainkan telah beralih ke usaha jasa dengan memberikan pelayanan terbaik buat pengunjung. Beralihnya profesi dari nelayan menjadi usaha jasa sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Serdang Bedagai. Artinya bahwa tingkat kemiskinan semakin berkurang dan persoalan pengangguran bisa diselesaikan secara baik. Oleh karena, daerah wisata yang banyak terdapat di Sergei akan sangat membutuhkan orang-orang dalam jumlah yang besar.

121


2. Terjadinya Perubahan karakter masyarakat Hasil wawancara dengan kepala dinas pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai bahwa pengaruh positif yang tidak kalah pentingnya adalah terjadi perubahan kultur yang sangat mendasar. Budaya “kojo tak kojo” semakin lama telah terkikis dengan budaya kerja keras melalui usaha jasa melalui pariwisata. Budaya “kojo tak kojo” atau “biar rumah condong asal gule lomak” tersebut seolah telah menjadi trade mark bagi masyarakat pesisir pantai. Namun ketika daerah wisata semakin bertambah dan membutuhkan banyak orang maka masyarakat tepi pantai kemudian beralih profesi dengan memanfaatkan pariwisata tersebut. Dulu masyarakat tepi pantai tidak mempedulikan penampilan seharihari. Namun saat ini, ketika masyarakat tepi pantai telah merasakan manfaat dari pariwisata maka masyarakat mulai berpakain rapi dan bagus sehingga semakin banyak wisatawan yang datang. Oleh karena wisatawan tersebut mendapatkan tempat dan pelayanan wisata yang memuaskan. Budaya Kojo tak Kojo bisa diartikan sebagai anekdot yang menggambarkan karakter masyarakat asli tepi Pantai Cermin yang beretnis Melayu. Budaya kojo tak kojo tersebut merupakan gambaran bahwa orang tidak perlu kerja banyak untuk mendapatkan hasil yang besar. Kojo tak kojo itu adalah sebuah cerita bahwa kalau kerja mendapat gaji Rp.1000 dan tak kerja Rp.500. Kemudian pilihannya jatuh pada lebih baik kerja tak kerja mendapatkan upah Rp.1500. Akibat anekdot ini yang kemudian menjadi simbol bagi karakter masyarakat asli tepi Pantai Cermin yang beretnis Melayu.maka yang kemudian muncul adalah sebuah keterpinggiran bagi orang Melayu. Anekdot ini bukan 122


hanya sebuah anekdot belaka melainkan kondisi yang terjadi di lapangan memanglah demikian. Terlebih lagi melihat kondisi orang melayu yang berada di tepi pantai sangat dekat dengan kemiskinan. Kemiskinan ini merupakan akibat dari kemalasan. Kondisi orang Melayu yang malas bekerja maka yang terjadi kemudian adalah terjadinya transformasi kultural. Anekdot orang Melayu ini sangat berbeda dengan orang batak atau orang Jawa yang sangat identik dengan pekerja keras. Yang terjadi kemudian adalah ketika orang Batak dan orang Jawa itu hadir ke tepi Pantai maka terjadi pergeseran dimana orang Melayu kemudian menjual harta bendanya kepada orang Batak dan Jawa. Dan akhirnya orang Melayu semakin terpinggirkan. Hal ini telah dilakukan cross check kelapangan bahwa peneliti menemukan bahwasanya masyarakat yang bermukim di Pantai dan sekitarnya adalah orang Batak dan orang Jawa. Pertanyaan selanjutnya adalah dimana orang Melayu. Yang terjadi bahwa orang Melayu berada pada tempat tinggal yang semakin terpinggirkan. Dengan adanya dukungan pemerintah daerah terhadap pemanfaatan lahan pantai Cermin sebagai daerah wisata maka kultur kojo tak kojo semakin terkikis. Terkikisnya budaya “kojo tak kojo” tersebut menjadi suatu kewajaran dimana menurut sosiologis kepariwisataan bahwa pariwisata akan menimbulkan pengaruh terhadap terjadinya transformasi kultural. Artinya bahwa kultur yang selama ini melekat pada satu komunitas tertentu pada akhirnya akan terpengaruh dengan budaya asing yang masuk mempengaruhi kultur lokal. Perubahan yang 123


mendasar ini juga bisa disebabkan banyak hal, salah satunya adalah persoalan kepentingan. Ketika wisatawan asing hadir ke Pantai Cermin dengan membawa kultur yang berbeda-beda maka yang terjadi kemudian adalah transformasi kultural. Masyarakat lokal dalam hal ini adalah masyarakat Pantai Cermin merasa harus mengikuti transformasi kultural tersebut disebabkan ada harapan dibalik transformasi kultural tersebut yaitu harapan penambahan taraf hidup. Dan pada akhirnya masyarakat lokal yaitu masyarakat Pantai Cermin kemudian beralih profesi untuk begerak dalam jasa wirausaha yaitu mendukung keberlangsungan wisata Bahari Pantai Cermin. Dengan kata lain, hasil penelitian tentang potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Serdang Bedagai memang sangat baik. Jumlah wisatawan baik lokal maupun internasional semakin bertambah. Dan hal ini bisa menjadi peluang besar bagi pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai.

124


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Dari penelitian ini bisa disimpulkan beberapa hal yaitu pertama, potensi bahari Serdang Bedagai merupakan aset yang luar biasa terhadap pembangunan Kabupten Serdang Bedagai. Kedua, Kabupaten Serdang Bedagai khususnya dalam pengembangan wisata bahari telah membuat perda tentang pariwisata. Dalam mengembangkan daerah wisata maka Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang memang isinya sangat konsen terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Serdang Bedagai. Beberapa objek wisata yang dikembangkan oleh Pemkab Serdang Bedagai seperti Pengembangan Pantai Cermin, Pulau Berhala, Kampung Bali, dan lain-lain. Contoh Perda tersebut adalah Perda Nomor 12 Tahun 2006 tentang pengelolaan pulau Berhala Serdang Bedagai Sebagai Kawasan Eco Marine Tourism (Wisata Bahari Berbasis Lingkungan). Ketiga, melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir yang bernama Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Program tersebut dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2001 dan telah terbentuk lebih 300 lembaga ekonomi pengembangan pesisir. Kegiatan ini mendapat respon yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Pengembangan pasca proyek tetap berjalan melalui pembinaan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dengan mitra kerja, seperti perbankan. Program PEMP secara umum bertujuan meningkatkan

125


kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan lembaga keuangan mikro, penggalangan pertisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan. Pada awalnya program PEMP diawali untuk memberdayakan masyarakat pesisir sekaligus mengatasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) terhadap perekonomian masyarakat pesisir yang difokuskan pada penguatan modal. Di kabupaten Sergai PEMP dimulai pada tahun 2006 dengan lokasi dan pusat kegiatan di Kecamatan Teluk Mengkudu. Keempat, pengaruh positif dari perkembangan daerah wisata di Pantai Cermin adalah memperbaiki sistem perekonomian masyarakat tepi pantai. Dampak yang dirasakan positif oleh masyarakat terhadap perkembangan pariwisata di Serdang Bedagai adalah semakin menyerap tenaga kerja. Kini masyarakat tidak lagi hanya menggantungkan pencaharian dari hasil laut saja melainkan telah beralih ke usaha jasa dengan memberikan pelayanan terbaik buat pengunjung. Kelima, selain berdampak terhadap perbaikan ekonomi masyarakat nelayan, pengembangan pariwisata Pantai Cermin telah merubah karakter masyarakat Pantai Cermin. Budaya “kojo tak kojo” semakin lama telah terkikis dengan budaya kerja keras melalui usaha jasa melalui pariwisata. Keenam, tidak adanya penolakan dari masyarakat terhadap pencanangan Pemkab Sergei terhadap Pantai Cermin untuk dijadikan wisata bahari bertaraf nasional dan bahkan internasional. Ketiadaan penolakan masyarakat terhadap pencanangan Pemkab Sergei memang sudah merupakan bagian dari partisipasi 126


masyarakat. Oleh karena tanpa partisipasi masyarakat tentu saja pengembangan wisata Bahari Pantai Cermin tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Ketujuh, masyarakat secara sadar dan sukarela secara bersama-sama menjaga lingkungan hidup di daerah wisata. Artinya bahwa ketika Pantai Cermin telah baik dan wisatawan semakin banyak hadir ke Pantai Cermin maka secara sukarela dan secara bersama-sama masyarakat mulai menjaga kelestarian lingkungan hidup di daerah wisata Pantai Cermin. Masyarakat melindungi kawasan bahari Pantai Cermin dari limbah dan sampah yang kemungkinan akan bisa merusak lingkungan hidup di Pantai Cermin. Dan pada akhirnya kerusakan tersebut akan menimbulkan kerugian baik dari segi kerugian terhadap ekosistem maupun kerugian dari segi pendapatan masyarakat Pantai Cermin. Kedelapan , masyarakat secara sadar dan sukarela, bersama-sama menjaga keamanan daerah wisata bahari. Masyarakat khususnya kaum pemuda membuat karang taruna dan bertanggungjawab terhadap kenyamanan pengunjung wisata Pantai Cermin. Kesembilan, masyarakat sepakat membentuk koperasi bersama yang berfungsi untuk melakukan pengendalian harga pelayanan wisata agar terjadi stabilitas harga. Hal lain yang dilakukan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi adalah membentuk koperasi bersama. Koperasi ini bertujuan untuk mengendalikan harga-harga yang dijual di wisata Bahari Pantai Cermin. Kesepuluh, masyarakat juga terlibat dalam rangka penyusunan RPJM dan RPJP. Keterlibatan masyarakat ini memang sangat signifikan. Dan hasilnya memang sangat dirasakan bermanfaat. Dimana Perda-Perda yang dihasilkan tidak 127


menemukan banyak masalah pada tataran implementasinya. Masyarakat sangat patuh terhadap perda yang dibuat terlebih lagi perda yang menjelaskan tentang wisata. Masyarakat memang sangat terbantukan dengan adanya wisata bahari Pantai Cermin. Oleh karena wisata Bahari tersebut bisa menambah mata pencaharian masyarakat Pantai Cermin.

Saran Saran yang bisa disampaikan melalui tulisan ini adalah wisata bahari Serdang Bedagai merupakan aset daerah dan bahkan aset nasional. Oleh karena dapat mendatangkan peningkatan PAD dan devisa negara. Oleh karena itu wisata Bahari di Serdang Bedagai khususnya Pantai Cermin harus tetap dijaga dan dilestarikan dengan baik. Perlu ditegaskan kembali bahwa pengembangan wisata Pantai Cermin hendaknya berlandaskan pada pola pembangunan partisipatif. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif atau biasa disebut sebagai participatory planning ini, jika dikaitkan dengan pendapat Friedmann, sebenarnya merupakan suatu proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama (collective agreement) melalui aktivitas negosiasi antar seluruh pelaku pembangunan (stakeholders). Proses politik ini dilakukan secara transparan dan aksesibel sehingga masyarakat memperoleh kemudahan setiap proses pembangunan yang dilakukan serta setiap tahap perkembangannya. Dalam hal ini perencanaan partisipatif lebih sebagai sebuah alat pengambilan keputusan yang diharapkan dapat meminimalkan konflik antar stakeholder. Perencanaan partisipatif juga dapat dipandang sebagai 128


instrumen pembelajaran masyarakat (social learning) secara kolektif melalui interaksi antar seluruh pelaku pembangunan atau stakeholders tersebut. Pembelajaran

ini

pada

akhirnya

akan

meningkatkan

kapasitas

seluruh

stakeholders dalam upaya memobilisasi sumberdaya yang dimilikinya secara luas.

129


DAFTAR PUSTAKA

Ardika, I Gde, “ kebijakan pembangunan Parawisata Indonesia : Peluang dan Tantangan: Makalah disampaikan pada kuliah perdana Program Studi Parawisata Pasca sarjana UGM tanggal 23 September 2003 BPS, Analisis pasar wisatawan Nusantara 1987, jakarta BPS, Statistik Wisatawan Nusantara, 2001 Cadwick, Robin A, “ The Consept, Defenition, and Measures Used in Travel and Tourist Research”, dalam Ritchi, J.R. Brent dan Goeldner, Charles, Travel, Tourism, and Hospitality Research: A Handbook for Managers and Researches, New York, Jhon Wiley & Sons, 1994 Conyers, Diana. 1991. “ An Introduction To Social Planning In The Third World ”. By Jhon Wiley & sons Ltd, 1994, Terjemahan Drs. Susetiawan. SU : “ Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga : Suatu Pengantar”. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. (xi, 335 hal.) Cohen and Uphoff. 1977. Rural Development Participation. New York: Cornel University. Dahuri, R. 2003. Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2003 Damanik, Janianton, 2003, Masyarakat Desa Menyongsong Parawisata, makalah disampaikan dalam Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Parawisata Daerah Provinsi DIY di Yogyakarta, tanggal 17 Juni 2003 Naisbitt, Jhon, Global Paradox, Jakarta, Binarupa Aksara (terj) 1997 Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990. Opperman, Martin dan Key-Sung, Chon, 1980, Tourist Area cycle of Evolution : Implication for Management of Resource, canaadian Geographer, vol .XXIV, No.1. Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, (2002), Pola dasar pembangunan Daerah kabupaten Deli Serdang. Sastropoetro, Santoso R.A. (1988). Partisipasi, Komunikasi, Disiplin Dalam Pembangunan Nasional, Bandung : Alumni.

Persuasi dan 130


Stephen, W, Tourism Geography, London, Routledge, 1988 Sutowo, Ponco. 2002, tantangan Industri Parawisata Daerah. Jawa Pos. Undang-undang Nomor 9 tahun 1990 tantang Kepariwisataan

131


PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BAHARI PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI T E S I S OLEH

Recommend Documents