PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2013 Candra Agustin Khoiriah Universitas Negeri Malang E-mail:
[email protected] ABSTRAK:Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2013, (2) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Tulungagung; (3) upaya yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pilkada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tulungagung tahun 2013. Data dikumpulkan dengan observasi, dokumentasi, wawancara, dan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah: (1) Partisipasi masyarakat kabupaten Tulungagung pada pilkada tahun 2013 cukup baik, hal ini terlihat dari jumlah golput menurun. (2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2013 yang utama yaitu kurang adanya antusias dari masyarakat. (3) Upaya yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pilkada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tulungagung tahun 2013 yaitu KPUD sudah melakukan sosialisasi secara maksimal hal ini terlihat dari bermacam-macamnya sosialisasi yang diberikan seperti sosialisasi dengan tatap muka, dibuatnya alat peraga, sosialisasi melalui media masa seperti media cetak, elektronik. Kata kunci: partisipasi masyarakat, pemilihan kepala daerah, Kabupaten Tulungagung
COMMUNITY’S PARTICIPATION IN THE GENERAL ELECTION OF HEAD OF REGION 2013 IN KABUPATEN TULUNGAGUNG Candra Agustin Khoiriah State University of Malang E-mail:
[email protected] ABSTRACT:The goals of this research are (1) community’s participation in the general election of head of region 2013 in Kabupaten Tulungagung, (2) the obstacle faced in the general election in Kabupaten Tulungagung, (3) the efforts from KPU to increase community’s participation in the general election in 2013 in Kabupaten Tulungagung. This research uses descriptive-qualitative research design by using an interview technique, documentation study and observation. The result of data analysis are (1) Community’s participation in general election 2013 in Kabupaten Tulungagung is good enough. (2) The obstacle when the socialiszation is undertaken is a limit donation and the lack of community’s anthusiasm. (3) The effort from from KPU to increase the community’s partisipation is doing the best in socialiszation. It was conformed by many socialiszation that was held, such as direct socialiszation, simulation fabrication, and socialiszation on electronic and mass media. Keywods: community’s partisipation, election of head of religion Kabupaten Tuluingagung.
Sistem pemerintahan di Indonesia telah mengalami pasang surut yang berdampak terhadap pendewasaan pola pikir masyarakat. Hal itu merupakan kelaziman yang sepatutnya dapat dipahami semua lapisan masyarakat. Keinginan masyarakat untuk adaptif dan responsif terhadap perubahan sistem pemerintahan terus berkembang. Masyarakat adaptif adalah masyarakat yang bisa beradaptasi dengan baik terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem pemerintahan, sedangkan makna dari masyarakat responsif adalah masyarakat yang tidak hanya mengerti dan paham dengan sistem pemerintahan yang bergantiganti, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam melaksanakan sistem pemerintahan. Pemilihan kepala daerah secara langsung juga telah diatur didalam Undangundang No. 12 Tahun 2008 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 Ayat 1 yang mengatur “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur telah mengimplementasikan sistem pemilihan umum sesuai Undang-undang No. 12 Tahun 2008 sebagai perubahan kedua atas UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Seperti pada tahun 2013 ini, telah berlangsung pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ke-3 yang pemilihannya dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2013 ini terdapat empat calon kepala daerah dan wakilnya yang masing-masing calon diusung oleh beberapa partai politik. Masyarakat Tulungagung sendiri mempunyai tingkat kesadaran dan toleransi yang baik. METODE Penelitian ini dilakukan selama satu minggu di Kabupaten Tulungagung. Penelitian observasi dilakukan dengan cara mengamati respon dari masyarakat pada saat dilakukannya sosialisasi dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Selain itu juga dengan pengumpulan data meliputi: a) data pemilih tetap; b) jumlah yang memilih; dan c) jumlah yang tidak memilih. Wawancara secara langsung yang meliputi: a) anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung; b) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Tulungagung; c) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Tulungagung; d) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kabupaten Tulungagung; e) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tulungagung dan f) masyarakat Kabupaten Tulungagung. Dokumentasi dalam penelitian yaitu berupa foto-foto pada saat pelantikan panitia, sosialisasi, pada saat calon kepala daerah serta wakilnya melakukan kampanye, dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung, pada saat penghitungan suara, dan penetapan kepala daerah yang baru. Analisis data yang digunakan yaitu dengan pengumpulan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, penelitian data dengan memperhatikan prinsip validitas, objektifitas dan reliabilitas untuk memenuhi prinsip tersebut ditempuh prosedur, interpretasi data, dengan melakukan analisis melalui data dan informasi yang telah dikumpulkan dan disusun, penyimpulan, dengan penarikan kesimpulan atas semua hasil dari iterpretasi dan análisis data yang ada. Pengecekan keabsahan temuan ini menggunakan teknik triangulasi.
Peneliti menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber dengan meminta informasi dari beberapa pihak dan juga menganalisis data yang sesuai serta mengecek benaran temuan, sehingga hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya. Tahap-tahap penelitian, peneliti melakukan tahap persiapan penelitian yaitu dengan penyusunan proposal, permohonan ijin, serta pedoman wawancara serta alat pengumpul data. Tahap pelaksanaan yaitu dengan cara mengambil data dari lapangan, mengidentifikasi data, analisis data dan menarik kesimpulan. Tahap terakhir yaitu tahap pelaporan penulis menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian (skripsi). HASIL Gambaran Kabupaten Tulungagung Kabupaten Tulungagung adalah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia, dan terletak 154 km barat daya Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung adalah 1.181.919 jiwa. Usia produktif dan lansia lebih banyak dibandingkan dengan usia anak-anak. Jumlah kategori usia produktif laki-laki dan jumlah kategori usia produktif perempuan hampir sama atau seimbang. Jumlah masyarakat Kabupaten Tulungagung pada pemilihan kepala daerah tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan dengan pada tahun 2008. Pada tahun 2013 daftar pemilih tetap yaitu mencapai angka 843.111 (Jiwa) sedangkan pada tahun 2008 yaitu 820.566 (Jiwa). Jumlah golongan putih pada saat pilkada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2008. Persentase penurunan yaitu 1%. Pada tahun 2008 jumlah golput 282.887 (jiwa) dengan prosentase 34,5% dan jumlah golput pada tahun 2013 yaitu 282.527 (jiwa) dengan prosentase 33,55%. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Berdasarkan data yang ada dapat dikatakan masyarakat Kabupaten Tulungagung menyambut secara antusias pemilihan kepala daerah pada tahun 2013. Hal ini terlihat dari jumlah masyarakat golput pada tahun 2013 yang menurun dibandingkan dengan pada tahun 2008. Data tersebut sebagaimana tertera pada Tabel 1. Tabel 1 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008 dan 2013 dalam Angka NO. 1. 2. 3. 4.
URAIAN Jumlah penduduk Jumlah DPT Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih (Suara sah dan Tidak sah) % Hadir % Tidak Hadir
PILKADA 2008 Kabupaten Tulungagung Suara sah Suara tidak sah Total 1.105.275 820.566 518.451 19.228 537.679 65,5 % 34,5 %
NO. 1. 2. 3.
URAIAN
Jumlah penduduk Jumlah DPT Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih (Suara sah dan Tidak sah) 4. % Hadir % Tidak Hadir Sumber KPUD Tulungagung
PILKADA 2013 Kabupaten Tulungagung Suara sah Suara tidak sah Total 1.181.919 843.111 519.666 40.918 560.584 66,5% 33,5%
Semua ini tidak terlepas dari peran KPUD, panitia penyelenggara seperti (PPK, PPS dan KPPS) dan masyarakat sendiri yang mulai sadar tentang pentingnya mengeluarkan pendapat. Menurut panitia dalam pilkada tahun 2013 mempunyai alasan yang berbeda-beda mengapa mau menjadi panitia dan mensukseskan pilkada tahun 2013. Masyarakat memberikan respon yang cukup baik pada pilkada tahun 2013 yaitu dengan bentuk partisipasi yang diberikan di antaranya: a) masyarakat mau menjadi panitia pilkada, seperti menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS; b) masyarakat mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh panitia KPU dan jajaran di bawahnya; c) masyarakat menjadi tim sukses salah satu kandidat kepala daerah; d) masyarakat menghadiri kampanye calon kepala daerah; dan e) masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan cara bersedia datang untuk memilih. Masyarakat memberikan respon yang positif terhadap proses berjalannya pilkada, di antaranya dengan: a) masyarakat menghadiri sosialisasi; b) masyarakat mau bertanya pada saat panitia memberikan sosialisasi; c) masyarakat menghadiri kampanye kandidat kepala daerah; d) masyarakat menjadi panitia penyelenggara; dan e) masyarakat hadir ke TPS untuk memilih. Masyarakat terlihat masih bersikap pasif terhadap proses pilkada. Hal ini ditunjukkan dengan sikap di antaranya; a) masyarakat bersikap acuh terhadap sosialisasi yang diberikan oleh KPU dan jajaran dibawahnya; b) masyarakat tidak bersedia untuk menjadi panitia penyelenggara; c) tidak menghadiri sosialisasi maupun kampanye yang diberikan; d) tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pilkada berlangsung. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat memilih menjadi golput dan tidak ikut menyukseskan pilkada, di antaranya: a) malas; b) tidak ada uang untuk “transport” (money politik); c) tidak bisa meninggalkan pekerjaan; d) masyarakat berpikir bahwa meluangkan waktu untuk memilih tidak mendatangkan keuntungan untuknya; e) masyarakat tidak mengetahui latar belakang kandidat kepala daerah; f) masyarakat beranggapan bahwa memilih atau tidak sama saja karena tidak berpengaruh terhadap kehidupannya; g) warga yang sudah lansia tidak dapat datang ke TPS dan tidak ada sanak saudara yang mengantar; dan h) masyarakat sudah tidak punya rasa percaya terhadap kandidat kepala daerah. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Pada saat akan dilangsungkannya pilkada tahun 2013 KPUD, panitia penyelenggara, panwaslu sudah mempersiapkan segala upaya untuk mendukung kesuksesan pilkada. Segala kemungkinan kendala-kendala yang akan terjadi juga
sudah diantisipasi jauh-jauh hari. Rapat antara KPUD dan panitia juga sering dilakukan demi kerjasama yang baik pada saat pemilu berlangsung. Kendala yang utama dihadapi yaitu partisipasi masyarakat yang kurang seperti: a) kurang adanya kepedulian dari masyarakat seperti kelompok perempuan, khususnya ibuibu, pemilih pemula yang terkadang menolak pada saat akan diberikan sosialisasi; b) sikap acuh yang ditunjukkan masyarakat pada saat pilkada berlangsung; dan c) masyarakat beranggapan memilih maupun tidak sama saja karena tidak akan berdampak pada kehidupannya. Kendala yang dihadapi oleh panitia sebelum melakukan sosialisasi di antaranya; a) waktu yang terlalu singkat untuk mempersiapkan sosialisasi; b) pengadaan sarana dan prasarana yang kurang, seperti gedung pertemuan atau lapangan untuk digunakan sebagai area kampanye; c) kendala teknis pada saat pendaftaran, seperti pemilih pemula; d) kendala logistik, seperti dokumen DPT yang terlambat mengolor waktu untuk pengecekkan di lapangan, pendistribusian kotak suara dan bolpoint yang terlambat; dan e) anggota KPPS yang belum memahami tugasnya. Kendala pada saat melakukan sosialisasi, yaitu: a) keterbatasan dana; b) kurang adanya antusias dari masyarakat, yang menghadiri sosialisasi hanya pihakpihak tertentu, seperti tokoh masyarakat, RT, dan RW; c) pada saat pemberian undangan, calon pemilih tidak berada di rumah; d) tidak hadirnya panitia karena sibuk dengan pekerjaan; dan e) masyarakat lansia sulit untuk diberikan sosialisasi; dan 4) kendala pada saat pilkada berlangsung, yaitu: a) masyarakat tidak terdaftar dalam DPT; dan b) adanya pemilih yang belum terdaftar tetapi ingin memberikan suara. Upaya yang Dilakukan KPUD sebagai Penyelenggara Pilkada untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Penyelenggara pemilihan umum merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu, terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tingkat provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk wilayah kabupaten/kota sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Berdasarkan hasil pengamatan KPUD sudah melakukan sosialisasi semaksimal mungkin hal ini terlihat dari upaya sosialisasi yang dilakukan, yaitu seperti: a) sosialisasi dengan cara tatap muka yang dilakukan pada saat acara pengajian, pertunjukkan wayang, acara ibu-ibu PKK, acara yasinan rutin; b) adanya mobil keliling yang bergambarkan pilkada tahun 2013; c) sosialisasi melalui media masa seperti media cetak, TV, radio dan website; d) dibuatnya edaran ke masjid-masjid untuk disampaikan pada saat khotbah solat jumat; dan e) dibuatnya alat peraga seperti baliho, poster, pamflet, PIN, spanduk, stiker pada mobil/montor/rumah. Kerjasama yang baik antar panitia untuk penyelesaian masalah pada saat proses pilkada berlangsung seperti: a) panitia saling berkoordinasi mulai dari anggota KPU, PPK, PPS, dan KPPS; b) panitia memahami benar tentang
tugasnya; dan c) panitia bersikap jujur, menjaga ketertiban dan keramahan kepada setiap pemilih. Pemberian sosialisasi yang intens kepada masyarakat mulai dari pemilih pemula, pemilih lansia, pemilih disabilitas, dan semua lapisan masyarakat; dan adanya penekanan sasaran yang dilakukan oleh KPUD seperti: a) pemilih pemula dimana siswa SMA diberitahu tahapan mencoblos; dan b) perwakilan panitia mendatangi panti disabilitas. PEMBAHASAN Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Berdasarkan hasil temuan penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2013 cukup baik. Terlihat dari respon masyarakat yang antusias pada saat mengikuti pilkada. Menunjukkan bahwa masyarakat sedikit mulai sadar dengan perannya, tanggung jawabnya, sebagai warga negara untuk memilih secara langsung kepala daerah yang akan memimpin. Hal ini telihat dari jumlah golput yang turun 1% dibandingkan dengan pada saat pilkada tahun 2008. Pada tahun 2008 jumlah masyarakat yang golput yaitu 282.887 jiwa yang dipersentasikan menjadi 34,5%, sedangkan pada tahun 2013 jumlah golput 282.527 jiwa yang dipersentasikan menjadi 33,5%. Kesuksesan suatu pemilihan umum dapat dilihat dari tingkat partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar” mempunyai makna bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Masyarakat dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah tidak hanya dengan cara mencoblos pada saat pilkada berlangsung. Tetapi menunjukkannya dalam bentuk partisipasi yang dilakukan seperti 1) masyarakat mau berperan aktif dalam pilkada seperti menjadi panitia penyelenggara anggota PPK, PPS, dan KPPS; 2) masyarakat mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilihnya; 3) masyarakat juga mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh panitia atu KPU; 4) sebagian masyarakat juga menjadi tim sukses calon kepala daerah; dan 5) menghadiri kampanye yang dilakukan oleh calon kepala daerah. Dibalik bentuk partisipasi yang diberikan, masyarakat mempunyai alasan tersendiri. Alasan yang dilontarkan diantaranya ingin mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara, ingin ikut berpartisipasi menyukseskan pilkada supaya pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik. Temuan sesuai dengan pendapat Gabriel Almond (dalam Handika, 2013) tentang bentuk partisipasi dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk konvensional dan bentuk nonkonvensional. Tetapi pada saat pilkada Kabupaten Tulungagung tahun 2013 lebih masuk ke dalam bentuk partisipasi konvensional. Bentuk konvensional antara lain: 1) dengan pemberian suara (votting); 2) dengan diskusi kelompok; 3)dengan kegiatan kampanye; 4) dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan; 5) dengan komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif; dan 6) dengan pengajuan petisi. Bentuk nonkonvensional
antara lain: 1) dengan berdemonstrasi; 2) dengan konfrontasi; 3) dengan pemogokan; 4) tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman dan pembakaran; 5) tindak kekerasan politik manusia penculikan atau pembunuhan; dan 6) dengan perang gerilya atau revolusi. Banyak alasan yang dilontarkan oleh masyarakat yang memilih untuk menjadi golput pada saat pilkada berlangsung. Alasan yang paling mendasar adalah 1) rasa malas untuk datang ke TPS yang sudah disediakan; 2) tidak ada pengaruh bagi kehidupannya antara memilih dan tidak; 3) tidak adanya uang transport juga menjadi salah satu yang melatarbelakangi masyarakat menjadi golput; 4) alasan tidak dapat meninggalkan pekerjaan; 5) tidak mengetahui latar belakang kandidat; dan 6) tidak adanya pengaruh terhadap kehidupan pemilih sehingga memilih ataupun tidak sama saja. Hal ini menunjukkan, seolah-olah masyarakat hanya memikirkan materi yang didapatkan di awal tetapi tidak memikirkan bagaimana nasib di belakangnya. Resiko yang akan didapatkan apabila tidak menggunakan hak pilihnya seakan dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan pendapat David Moon mengatakan ada dua pendekatan teoritik utama dalam menjelaskan prilaku non-voting yaitu: pertama, menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih dan karakteristik institusional sistem pemilu; dan kedua, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih (dalam Hasanuddin M.Saleh; 2007). Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Berdasarkan hasil temuan penelitian diketahui bahwa pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah panitia mengalami beberapa kendala. Mulai dari kendala pada saat mempersiapkan sosialisasi, saat sosialisasi berlangsung, dan saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah berlangsung. Faktor utama kendala yang dihadapi, yaitu: a) kurang adanya kepedulian dari masyarakat seperti kelompok perempuan, kelompok pemilih pemula yang terkadang pada saat akan diberikan sosialisasi menolak; b) sikap acuh yang ditunjukkan masyarakat pada saat pilkada berlangsung maupun pada saat sosialisasi; c) masyarakat beranggapan memilih maupun tidak sama saja karena tidak akan berdampak pada kehidupannya. Sebagian masyarakat masih bersikap acuh pada saat pilkada berlangsung maupun pada saat sosialisasi. Karena sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa memilih atau tidak sama saja karena tidak ada pengaruhnya terhadapan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sunarti (dalam Suryawan, 2004: 29), menjelaskan tentang hambatan-hambatan yang dapat ditemui dalam pelaksanaan partisipasi oleh masyarakat yang bersangkutan, antara lain adalah sebagai berikut: 1. kemiskinan. hambatan ini dapat merupakan faktor yang mendasar karena dengan kemiskinan seseorang akan berpikir lebih banyak untuk melakukan sesuatu yang mungkin saja tidak menguntungkan bagi diri atau kelompoknya; 2. pola masyarakat yang heterogen. hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya persaingan dan prasangka dalam sistem masyarakat yang ada; 3. sistem birokrasi. faktor ini dapat dijumpai di lingkungan pemerintahan. seringkali birokrasi yang ada melampaui standar serta terpaku pada prosedur formal yang komplek.
Kendala pada saat melakukan sosialisasi antara lain: a) keterbatasan dana yaitu pada saat akan dilakukannya sosialisasi panitia harus pandai mengatur dana yang telah diberikan KPUD kepada panitia seperti untuk membeli konsumsi bagi masyarakat; b) kurang adanya antusias dari masyarakat juga menjadi kendala tersendiri bagi panitia untuk melakukan sosialisasi. Pada saat dilakukannya sosialisasi masyarakat yang mau menghadiri hanyalah pihak-pihak tertentu. Karena sebagaian masyarakat beranggapan sosialisasi tidak ada gunanya dan tidak menghasilkan keuntungan bagi kehidupannya; c) pada saat panitia memberikan undangan pemilih, masyarakat sedang tidak berada di rumah sehingga panitia tidak bisa memberikan sosialisasi; d) sulit untuk meninggalkan pekerjaan; dan e) warga lansia juga sulit diberikan sosialisasi menjadi alasan yang dilontarkan oleh panitia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Thaha (2005: 144) yang menyebutkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan partisipasi warga negara dalam politik. Pertama, kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kedua, sikap dan kepercayaan atau penilaian warga negara terhadap pemerintah. Akan tetapi, keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Bisa jadi faktor tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat di pengaruhi juga oleh faktor lain, misalnya status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. Pada saat pilkada berlangsung panitia juga mengalami kendala. Kendala yang dihadapi yaitu adanya pemilih yang belum terdaftar tetapi ingin memberikan suara. Sebenarnya hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kendala yang berarti karena apabila ada pemilih yang tidak terdaftar tetap bisa mengeluarkan pendapatnya atau mencoblos dengan syarat harus menunjukkan KTP. Selain itu pemilih baru bisa mencoblos di atas jam 12.00 WIB. Hal ini telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009 mengenai hak pilih dalam pemilu yang mengatur tentang: “Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT atau RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya. Khusus untuk yang menggunakan paspor di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) harus mendapat persetujuan dan penunjukkan tempat pemberian suara dari PPLN setempat.” Upaya yang Dilakukan KPUD sebagai Penyelenggara Pilkada untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Upaya yang dilakukan KPU sebagai penyelenggara pilkada dirasa sudah maksimal hal ini terlihat dari persiapan, pelaksanaan, dengan berbagai variasi kegiatan untuk menarik masyarakat supaya mau mengikuti pemilihan kepala daerah. Persiapan yang dilakukan KPU sendiri mulai dari rapat untuk saling berkoordinasi, mempersiapkan tempat untuk dilakukan sosialisasi, dan beraneka macam acara untuk melakukan sosialisasi. Selain itu KPUD memesan alat peraga seperti banner, baliho, pin, stiker pada mobil/montor/ rumah, pamflet yang diharapkan setidaknya walaupun masyarakat tidak mengikuti sosialisasi tetapi mereka mengetahui kapan hari dilaksanakannya pilkada secara langsung.
Upaya utama yang dilakukan yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan suara saat pemilihan. Hal ini terlihat dari semua masyarakat yang menjadi sasaran oleh KPUD dan panitia dalam melakukan sosialisasi. Hal ini sesuai dengan tujuan dilakukannya sosialisasi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Pasal 3 yang berisi: “Tujuan sosialisasi yaitu : a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia; b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program, tahapan, jadwal, dan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; c. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; d. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; e. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.” Penekanan sasaran juga dilakukan oleh KPUD seperti pada pemilih pemula dan disabilitas. Upaya ini dilakukan karena pada tahun 2013 banyak pemilih pemula terutama dari kalangan pelajar. Oleh sebab itu KPUD bekerjasama dengan sekolah menengah atas. Siswa dari berbagai sekolah mendatangi kantor KPUD untuk mendengarkan penjelasan tentang tata cara pilkada. Selain pada pemilih pemula penekanan juga dilakukan kepada masyarakat disabilitas. Sosialisasi dilakukan dengan cara mendatangi panti yang menampung masyarakat disabilitas. Pemberian penekanan sasaran pada pemilih pemula sangat diperlukan karena hal ini sesuai dengan UU No.10 tahun 2008 tentang ketentuan seorang pemilih dalam pemilihan umum. Pemilih merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi menyalurkan suaranya. Temuan ini sesuai syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemilih menurut Undang-undang No. 10 tahun 2008 Pasal 1 Ayat 22 yang berbunyi “pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin”. Hak pilihnya sedang tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdomisili di wilayah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang. PENUTUP Kesimpulan Bertolak dari temuan penelitian dan pembahasan, hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala
daerah di Kabupaten Tulungagung pada tahun cukup baik dibandingkan pada saat pilkada tahun 2008. Walaupun pada tahun 2013 jumlah golput hanya turun 1%, hal ini terlihat dari pada tahun 2008 jumlah golput mencapai 34,5% dan pada tahun 2013 jumlah golput menjadi 33,5%. Masyarakat memberikan respon yang positif terhadap pelaksanaan pilkada tahun 2013 hal ini terlihat dari: a) masyarakat mengikuti segala upaya yang diberikan oleh KPU mulai dari menghadiri sosialisasi, kampanye kandidat, dan mencoblos pada hari pelaksanaan; b) masyarakat berkenan memberikan tanggapan pada saat sosialisasi berlangsung; c) masyarakat bersedia menjadi panitia PPK, PPS, dan KPPS. Tetapi tidak semua masyarakat bersikap aktif, sebagian juga bersikap pasif terhadap pilkada yang akan di gelar seperti: a) sebagian masyarakat masih bersikap acuh terhadap sosialisasi yang diberikan; b) masyarakat tidak datang ke TPS untuk memberikan suara (golput). Banyak alasan yang dilontarkan oleh masyarakat mengenai alasannya tidak mau mengikuti pilkada 2013 yaitu: a) malas untuk mendatangi TPS; b) tidak dapat meninggalkan pekerjaan; c) tidak mendapatkan uang transport; d) tidak mengetahui latar belakang kandidat kepala daerah; e) tidak mendapatkan imbalan apabila memilih; f) masyarakat menganggap pilkada tidak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat ke depannya; g) warga yang lansia sulit untuk mendatangi TPS karena tidak ada sanak saudara yang mengantar. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2013 antara lain: 1) Partisipasi masyarakat yang kurang seperti : a) kurang adanya kepedulian dari masyarakat diantaranya kelompok perempuan khususnya ibu-ibu, pemilih pemula yang terkadang menolak pada saat akan diberikan sosialisasi; b) sikap acuh yang ditunjukkan masyarakat pada saat pilkada berlangsung; dan c) masyarakat beranggapan memilih maupun tidak sama saja karena tidak akan berdampak pada kehidupannya; 2) Kendala yang dihadapi oleh panitia sebelum melakukan sosialisasi di antaranya; a) waktu yang terlalu singkat untuk mempersiapkan sosialisasi; b) pengadaan sarana dan prasarana yang kurang, seperti gedung pertemuan atau lapangan untuk digunakan sebagai area kampanye; c) kendala teknis pada saat pendaftaran, seperti pemilih pemula; d) kendala logistik, seperti dokumen DPT yang terlambat mengolor waktu untuk pengecekkan di lapangan, pendistribusian kotak suara dan bolpoint yang terlambat; dan f) anggota KPPS yang belum memahami tugasnya; 3) Kendala pada saat melakukan sosialisasi, yaitu: a) keterbatasan dana; b) kurang adanya antusias dari masyarakat, yang menghadiri sosialisasi hanya pihak-pihak tertentu, seperti tokoh masyarakat, RT, dan RW; c) pada saat pemberian undangan, calon pemilih tidak berada di rumah; d) tidak hadirnya panitia karena sibuk dengan pekerjaan; dan e) masyarakat lansia sulit untuk diberikan sosialisasi; dan 4) Kendala pada saat pilkada berlangsung, yaitu: a) masyarakat tidak terdaftar dalam DPT; dan b) adanya pemilih yang belum terdaftar tetapi ingin memberikan suara. Upaya yang dilakukan oleh KPUD sebagai penyelenggara pilkada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2013, yaitu: 1) Dilaksanakannya sosialisasi semaksimal mungkin, hal ini terlihat dari upaya sosialisasi yang dilakukan, yaitu seperti: a) sosialisasi dengan cara tatap muka yang dilakukan pada saat acara pengajian, pertunjukkan wayang, acara ibu-ibu PKK, acara yasinan rutin; b) adanya mobil
keliling yang bergambarkan dan bertuliskan tentang pilkada tahun 2013; c) sosialisasi juga dilakukan melalui media masa seperti media cetak, TV, radio dan website; d) adanya edaran ke masjid-masjid untuk disampaikan pada saat khotbah solat jumat; e) dibuatnya alat peraga seperti baliho, poster, pamflet, PIN, spanduk, stiker pada mobil/montor/rumah; 2) Kerjasama yang baik ditunjukkan oleh panitia untuk penyelesaian masalah pada saat proses pelaksanaan pilkada berlangsung, seperti: a) panitia saling berkoordinasi mulai dari anggota KPU, PPK, PPS, dan KPPS; b) panitia memahami benar tentang tugasnya; c) panitia bersikap jujur, menjaga ketertiban dan keramahan kepada setiap pemilih; 3) Pemberian sosialisasi yang intens kepada masyarakat mulai dari pemilih pemula, pemilih lansia, pemilih disabilitas, dan semua lapisan masyarakat; 4) Adanya penekanan sasaran yang dilakukan oleh KPUD seperti: a) pemilih pemula dimana siswa SMA dan pemuda diberitahu tahapan mencoblos di TPS, pentingnya ikut berpartisipasi, dan menyukseskan suatu pemilihan umum; b) masyarakat disabilitas diberikan pemahaman yang lebih tentang pemilu oleh panitia. Saran Berdasarkan simpulan di atas, maka saran/rekomendasi yang diajukan dirumuskan sebagai berikut. Bagi anggota KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih untuk kehidupan ke depannya. Pemberian sosialisasi harus lebih bervariasi, seperti diadakannya pagelaran musik serta pertunjukkan seni budaya. Waktu untuk sosialisasi juga harus dipertimbangkan melihat masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya sosialisasi. Hari untuk melakukan pemilihan umum secara langsung sebaiknya dilakukan pada hari tidak efektif, seperti hari minggu karena banyak masyarakat akan lebih memilih bekerja daripada menyalurkan aspirasinya. Bagi panitia penyelenggara seperti PPK, PPS, KPPS juga kepada panwaslu, tingkat kerja samanya dan pengawasan harus lebih ditingkatkan lagi.. Saling berkoordinasi, saling mengingatkan, menjaga kepercayaan dan kejujuran.. Diharapkan selalu memberikan keramahan kepada masyarakat dalam memberikan sosialisasi sampai pada saat pemilihan berlangsung. Pemakaian seragam yang sama antarpanitia juga bisa digunakan untuk menarik perhatian masyarakat agar bersedia memilih. Bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tulungagung, satu suara saja di dalam suatu pemilihan umum sangat menentukan nasib masyarakat ke depannya. Tidak ada kata “memilih atau tidak sama saja” karena kelangsungan roda pemerintahan di daerah ada ditangan masyarakat pemilih di daerah tersebut. Jadi, diharapkan masyarakat mulai sadar politik dan sadar bahwa perannya dalam pemberian suara suatu pemilihan sangat penting. Masyarakat harus bisa menyukseskan pemilu secara langsung sebagai wujud rasa kepedulian dan rasa cinta tanah air. DAFTAR RUJUKAN Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik). Jakarta: Rineka Cipta. Budiarjo, Miriam, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Budiardjo, Miriam. 1982.Partisipasi dan Partisipasi Politik. Jakarta: PT Gramedia. Bungin, B. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Djalal, Fasli & Supriadi, Dedi (eds). (2001). Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. Echols, M John & Shadily, Hasan. (2000). Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: PT Gramedia. Idris Thaha, 2005. Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amin Rai. Jakarta: Teraju Mizan. J. Prihatmoko. Joko. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Ramlan, Surbakti. 2007. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo Catakan. Salossa, Daniel. S. 2005. Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Media Pressimdo. Sanit, Arbi. 1985. Swadaya Politik Masyarakat. Jakarta: CV Rajawali. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : CV Alfabeta Suharizal. 2011. Pemilukada Regulasi Dinamika, dan Konsep Mendatang. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sumaryadi, Nyoman., 2010. Sosiologi Pemerintahan. Bogor: PT Ghalia Indonesia. Azis, Faizil. 2010. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilu Kada Putaran Kedua di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010.(Online),(http://pasca.unand.ac.id/id/wpcontent/uploads/2011/09/PARTISIPASI-POLITIK-MASYARAKAT-DALAMPELAKSANAAN-PEMILU-KADA.pdf ), diakses 29 Maret 2013. Google.Pengertian Partisipasi Menurut Para Ahli.(Online), (http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-partisipasi-menurut-para.html), diakses 29 Maret 2013. Rahmawan,Tizar.2009.Contoh Proposal Penelitian Kualialitatif.(Online),(http://tizarrahmawan.wordpress.com/2009/12/09/contohproposal-penelitian-kualitatif/), diakses 29 Maret 2013. Turindra,Azis.2009.PengertianPartisipasi.(Online), (http://turindraatp.blogspot.com/2009/06/pengertian-partisipasi.html), diakses 29 Maret 2013 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.2004: Apollo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/ 2009 mengenai hak pilih dalam pemilu.
