TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2013 DI KABUPATEN LUMAJANG PEOPLE POLITICAL PARTICIPATION LEVEL IN REGIONAL LEADER ELECTION IN 2013 AT LUMAJANG REGENCY Nabillah Ayu Damita* Dr. Drs. H. Mohamad Yudhi Batubara, S.H, M.H ** Nurrudin Hady, S.H, MH ** *Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FIS UM E-mail:
[email protected] **Dosen Pembimbing Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FIS UM Jalan Semarang 5 Malang ABSTRAK: Tujuan penelitian ini untuk (1) untuk menjelaskan bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2013 di Kabupaten Lumajang (2) untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Kabupaten Lumajang (3) untuk mengidentifikasi upaya-upaya apa saja yang dilakukan pihak KPUD Kabupaten Lumajang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat (4). Untuk mengidentifikasi apa saja kendala yang dihadapi pihak KPUD dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2013 di Kabupaten Lumajang. Data dikumpulkan dengan analisis dokumen, pengamatan, wawancara, dan dianalisis dengan tehnik deskriptif kualitatif dan Kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: Temuan penelitian dalam penelitian ini antara lain : (1) Tingkat partispasi masyarakat di Kabupaten Lumajang tergolong tinggi dikarenakan jika diakumulasikan sebesar 70,87% (2). Faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah (a) perangsang politik (b) Faktor karakteristik pribadi (c) faktor karakteristik sosial (d) keadaan politik, (3) Upaya yang dilakukan KPUD untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah (a) sosialisasi pemilihan kepala daerah (b) mendatangi pihak percetakan surat suara (c) membentuk RELASI (Relawan Demokrasi) (d) melaksanakan pendidikan pemilih, (4) dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dari pihak KPUD memiliki beberapa kendala yaitu (a) konflik partai (b) letak geografis (c) pola pikir masyarakat.. Kata Kunci: Tingkat Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah, Kabupaten Lumajang ABSTRACT : The objective of this research as follow: (1) to explain about how is people political participation in Regional Leader Election in 2013 at Lumajang Regency; (2) to identify
what’s factor that influence people participation in Lumajang Regency; (3) to identify what’s efforts that been conducted by KPUD (Regional Election Committee) of Lumajang Regency in improving people participation; (4) to identify what’s obstacle that faced by KPUD (Regional Election Committee) in Regional Leader Election implementation in 2013 at Lumajang Regency. Data collected with the analysis of documents, observation, interviews, and analyzed with a qualitative descriptive approach and quantitative. The results of this study are: The findings in this research as follow: (1) level of people participation in Lumajang Regency included into high category because if it is accumulated, the result is 70.87%; (2) factors that influence people political participation are (a) political stimulation, (b) personal characteristic factor, (c) social characteristic factor, (d) political situation; (3) the efforts that been conducted by KPUD to improve people participation as follow: (a) socialization of Regional Leader Election, (b) visiting ballot printing office, (c) creating RELASI (Relawan Demokrasi / Democracy Volunteer), (d) implementing election education; (4) in implementing Regional Leader Election, from KPUD it has many obstacles as follow: (a) party conflict, (b) geography, (c) people thinking pattern. Keyword: Political Participation Level, Regional Leader Election,Lumajang Regency Pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia sejak tahun 1945 senantiasa mengalami dinamika model demokrasi seiring terjadinya perubahan peraturan perundang – undangan tentang pemerintahan daerah yang menyesuaikan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusi bangsa Indonesia. Dinamika tersebut menjadi kebutuhan daerah sebagai konsekuensi adanya tuntutan dan penegasan otonomi daerah dalam hal pembagian kewenangan daerah otonom berdasarkan proses desentralisasi, dan pada sisi lain pengisian jabatan kepala daerah yang di era kini lebih populer kita kenal dengan Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) yang merupakan proses politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung dinilai sebagai sarana dan cermin perwujutan kembali hak dasar kedaulatan rakyat dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam melaksanakan rekruitmen pimpinan daerah untuk mewujudkan demokrasi sampai pada tingkat lokal (Nasution, 2009 : 37). Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum diberlakukannya undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepal. Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun sejak Juni 2005 Indonesia menganut system pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Pada dasarnya daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu pemilihan secara langsung. Menurut Rozali Abdullah (2005 : 45), beberapa alasan mengapa diharuskan pemilihan Kepala
Daerah
dan
Wakil
Kepala
Daerah
secara
langsung
adalah
(1).Mengembalikan kedaulatan rakyat, (2) Legitimasi yang sama antar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan DPRD, (3) Kedudukan yang sejajar antara Kepala Daerah dan wakil daerah dengan DPRD, (4) UU No.22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, (5) Mencegah Politik Uang. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat warga masyarakat di daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari warga masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang mereka juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka, yang hak tersebut dijamin dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, warga masyarakat di daerah, berdasarkan kedaulatan yang mereka punya, diberikan hak untuk menentukan nasib daerahnya masing-masing, antara lain dengan memilih Kepala Daerah secara langsung. Legitimasi yang sama antar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan DPRD sejak Pemilu legislatif 5 april 2004, anggota DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap dipilih oleh DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat, maka tingkat legitimasi yang dimiliki DPRD jauh lebih tinggi dari tingkat legitimasi yang dimiliki oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Kedudukan yang sejajar antara Kepala Daerah dan wakil daerah dengan DPRD Pasal 16 (2) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa DPRD, sebagai Badan Legislatif Daerah, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. Sementara itu, menurut Pasal 34 (1) UU No. 22 Tahun 1999 Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan menurut pasal 32 ayat 2 jo pasal 32 ayat 3 UU No.22 Tahun 1999, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Logikanya apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD maka kedudukan DPRD lebih tinggi daripada Kepala Daerah. Oleh karena itu, untuk memberikan mitra sejajar dan kedudukan sejajar antar Kepala Daerah dan DPRD maka keduanya harus sama-sama dipilih oleh rakyat. UU No.22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam UU diatas, kewenangan DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah dicabut. Mencegah politik uang sering kita mendengar isu politik uang dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh DPRD. Masalah politik uang ini terjadi karena begitu besarnya wewenang yang dimiliki oleh DPRD dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu, apabila dilakukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung kemungkinan terjadinya politik uang bisa dicegah atau setidaknya dikurangi. Salah satu faktor pendukung Pemilukada adalah tingkat partispasi masyarakat, jumlah partisipasi yang banyak akan menunjukkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemilukada. Meskipun jika pada akhirnya tingkat partisipasi masyarakat rendah tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada, namun hal ini dapat menunjukkan kesadaran politik masyarakat dalam memposisikan dirinya sebagai unsur sentral suatu daerah. Partisipasi yang lemah berakibat pada sebuah realitas politik yang kini menggejala di permukaan dan terkait dengan era otonomi daerah yaitu terjadinya kesenjangan politik antara masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan lokal, diman. faktor pelaksana kekuasaan lokal sering melakukan langkah pengambilan dan pelaksanaan kebijakan politik yang tidak selaras dengan aspirasi kolektif masyarakat sipil.
METODE Penelitian tentang tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2013 di Kabupaten Lumajang
menggunakan rancangan
penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk menghitung data tingkat partisipasi politik. Pendekatan kualitatif mengarah pada metode penelitian deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan angka. Pendekatan kualitatif diarahkan pada latar dan individu secara utuh, dan mempunyai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memakai penelitian kualitatif, menggunakan manusia sebagai alat pengumpulan data utama. Pada waktu pengumpulan data kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dalam menunjang pengumpulan data yang valid. Penelitian dilakukan di Kabupaten Lumajang, Sumber data dalam penelitian ini adalah Anggota KPUD, Anggota tim sukses, Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, Masyarakat. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain yaitu sember data primer dan sumber data sekunder. Analisa data dilakukan oleh peneliti sepanjang penelitian dapat dilakukan oleh peneliti sepanjang penelitian dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Dalam proses analisa data peneliti menggunakan langkah-langkah : (1) reduksi data (data reduction), (2) penyajian data (display data), dan (3) kesimpulan (conclution drawing verification).
HASIL DAN PEMBAHASAN Tingkat Partisipasi Politik dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Pada tanggal 29 Mei 2013 masyarakat Lumajang mengadakan Pemilihan Kepala Daerah, dimana ditemukan dimana presentase tingkat partisipasi pemilih mencapai 70,87% dan sisanya 29,13% merupakan suara tidak sah. Dari persentase perolehan suara diatas dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi Kabupaten Lumajang pada saat Pemilihan Kepala Daerah 2013 tergolong cukup tinggi.
Dalam meraih demokrasi, partisipasi politik merupakan unsur penting yang harus ada dalam setiap pemilihan suatu calon ketua atau kepala. Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan memilih suatu calon mutlak harus ada didalam suatu Negara yang bercirikan demokrasi didalamnya, tak terkecuali di Indonesia. Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi tolak ukur untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu Negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Dari hasil temuan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lumajang pada tahun 2013 adalah (1). Faktor Perangsang Politik (2). Faktor Karakteristik Pribadi (3). Faktor Karakteristik Sosial (4). Faktor Keadaan Politik. Pelaksanaan Partisipasi politik masyarakat tentu saja tidak berlangsung tanpa adanya faktor – faktor pendukung, tentu saja banyak hal yang sangat mempengaruhi pelaksanaan partisipasi politik masyarakat. Upaya – upaya KPUD dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat Dari temuan penelitian, peneliti mendapatkan informasi dari beberapa narasumber tentang apa saja upaya KPUD untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung pada tahun 2013. Penjelasannya sebagai berikut : 1. Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Hal yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan proses sosialisasi tentang pentingnya Pemilu dalam sebuah Negara yang demokratis, bukan hanya sosialisasi teknis penyelenggaraan Pemilu. Meskipun dalam ketentuan undangundang menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan terkait
dengan teknis
penyelenggaraan Pemilu, namun sosialisasi segala hal yang melatarbelakangi penyelenggaraan Pemilu perlu untuk dilakukan. 2. Mendatangi pihak percetakan surat suara Terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggara Pemilu, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggaraan, namun juga dalam hal penumbuhan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masayarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga masyarakat bisa memahami partisipasi apa saja yang dapat dilakukan dan apa output dari partisipasi tersebut. Selain upaya
sosialisasi pihak KPUD juga berusaha mempercepat percetakan surat suara agar bisa memenuhi deadline sebelum pilkada dimulai. 3. Membentuk RELASI (Relawan Demokrasi) Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal. 4. Pendidikan bagi pemilih Pendidikan bagi pemilih perlu mendapatkan fokus yang jelas. Ini terkait dengan proses segmentasi pendidikan pemilih. Pemilih pemula merupakan segmentasi penting dalam upaya melakukan pendidikan bagi pemilih dan tentunya pendidikan bagi pemilih pemula ini tidak hanya dilakukan ketika masuk usia pilih. Namun lebih dari itu, pendidikan bagi pemula seyogyanya dilakukan sedini mungkin, sehingga pemahaman tersebut terbangun dan ketika sudah mencapai usia pemilih, para pemilih pemula sudah siap menggunakan hak pilihnya secara cerdas. Kendala – Kendala KPUD Kabupaten Lumajang Pada saat Pemilihan Kepala Daerah kinerja KPUD sudah dinilai baik karena pada saat itu partisipasi masyarakat lumajang relative tinggi, akan tetapi pada saat itu pihak KPUD Kabupaten lumajang juga mengalami kendala yaitu : 1. Konflik Partai Pada masa pencalonan Bupati dan Wakil Bupati terdapat dua calon pasangan yang berasal dari partai yang sama yaitu usman effendi – achmada jauhari dan ali mudhori – samsul huda. Permasalahan dualisme PKB Lumajang bermula dari musyawarah cabang (muscab) ke-3 pada periode 2011-2016 memunculkan keputusan kepengurusan baru yang dipimpin Ali Mudhori, namun kepengurusan lama yang dipimpin Rofik Abidin melayangkan gugatan ke
Pengadilan Negeri Lumajang.
Putusan PN Lumajang tersebut
menilai
kepengurusan Rofik Abidin sah, sehingga pihak pengadilan memenangkan Rofik Abidin, namun pihak Ali Mudhori mengajukan kasasi ke MA dan hingga saat Pilkada Kabupaten Lumajang pada Mei 2013 belum ada keputusan tetap (inkrah), di
sisi
lain
bersadarkan
putusan
MA
diberikan
kewenangan
untuk
menyelenggarakan muscab -III PKB Kab. Lumajang, maka demikian terbitkannya SK nomor : 12762/DPP-03/V/A.1/II/2013 tentang perubahan susunan pengusus PKB. Dan pada akhirnya, keluar keputusan dari pihak KPU Jatim sehari sebelum Pilkada Kabupaten Lumajang, namun karena belum diterima langsung oleh KPU Lumajang, maka pihak KPU Lumajang tetap meloloskan pasangan Ali Mudhori – Samsul Huda. 2. Letak Geografis Lumajang mempunyai 21 kecamatan yang tersebar,dan beberapa diantaranya, daerahnya sangat susah dijangkau dan curam sekali. Jika menuju lokasi harus melewati perkebunan coklat dan jalan berkelok – kelok yang di tepi kanan kirinya terdapat jurang. a. Pendistribusian Surat Suara Tempursari adalah salah satu kecamatan yang memiliki medan yang sulit dijangkau dikarenakan jalan yang berkelok-kelok dan banyak jalan yang belum beraspal pihak KPUD kesulitan untuk menuju lokasi TPS b. Jarak yang kurang terjangkau oleh pemilih Jarak antara TPS dan dan lokasi pemukiman penduduk yang kurang strategis, disebabkan masih banyak rumah penduduk yang belum merata disetiap daerah, terutama daerah pedalaman di pinggiran Kabupaten Lumajang 3. Pola pikir masyarakat Masyarakat Kabupaten Lumajang mempunyai mata pencaharian bertani dan berladang. Tidak semua kesejahteraan masyarakatnya tersebar merata oleh karena itu masih ada saja di beberapa daerah yang tingkat ekonomi dan pendidikannya masih rendah, tidak memperdulikan bahkan acuh terhadap Pemilihan Kepala Daerah yang pada saat itu akan dilaksanakan pada tanggal 29 mei 2013. Oleh sebab itu pihak KPUD turun langsung ke masyarakat dan sangat gencar sekali menyuarakan bahwa mengikuti Pemilihan Kepala Daerah itu sangat penting.
Dengan telaten dan sabar para anggota KPUD memberikan pengertian betapa pentingnya kesadaran dan kepedulian mereka untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lumajang
PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan
penelitian yaitu yang
pertama masyarakat Kabupaten Lumajang telah berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 29 mei 2013 dalam rangka memilih Bupati dan Wakil Bupati dan berdasarkan data-data yang ada jumlah DPT di Kabupaten Lumajang adalah 819.872,dapat dilihat tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Lumajang cukup tinggi presentase jumlah pemilih yaitu 70,87% (581.045) dan sisanya tidak menggunakan hak pilih 29,13% (238.827). Temuan penelitian kedua yaitu dibalik presentase tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi tentu saja ada faktor-faktor
yang
mempengaruhi tingkat
partisipasi politik
masyarakat
Kabupaten Lumajang. Faktor – faktor yang mempengaruhi yaitu adanya (1). rangsangan politik yang berasal dari media massa, karena pada zaman modern seperti ini media massa merupakan
sarana informasi yang sangat mudah sekali diakses oleh
masyarakat, dan dari ini masyarakat dapat mengetahui informasi dan mengenal sapa saja calon Bupati dan Wakil Bupati. . Ada juga (2).Faktor karakteristik pribadi, pendidikan agama yang diberikan sejak dini besar sekali pengaruhnya terhadap masyarakat untuk ikut berpartisipasi politik karena masyarakat lumajang sangat kental dengan pendidikan agamanya maka masyarakat lebih condong untuk memilih pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang dapat menjaga amanah dan dapat bertanggung jawab untuk memipin Kabupaten Lumajang.(3).Faktor Karakteristik sosial, Kabupaten Lumajang yang sebagian besar masyarakatnya pengikut NU (Nadhlatul Ulama) hal ini merupakan salah satu faktor pendukung partisipasi politik. (4). Keadaan politik apabila suatu daerah keadaan politiknya tidak mengalami tekanan dari dalam maupun luar, masyarakat akan lebih merasa bebas dan akan mempunyai keinginan dan kesadaran untuk nmengikuti partisipasi politik.
Hasil penelitian ketiga yaitu, di balik suksesnya Pemilihan Kepala Daerah ada KPUD yang merupakan badan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu KPUD juga mempunyai tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara gencar melakukan sosialisasi Pemilukada baik kepada masyarakat yang didalamnya ada pemilih muda. Dimana pemilih muda membutuhkan pendidikan politik agar mampu menjadi pemilih cerdas di kemudian hari. Hasil temuan ke empat yaitu meskipun kinerja KPUD sudah dianggap maksimal pada saat Pemilukada berlangsung tentu saja masih ada kendala-kendala yang dialami yaitu tentang adanya (1).konflik partai, (2).Letak Geografis, (3). pola pikir masyarakat yaitu kendala yang berasal dari individu yang kurang sadar tentang pentingnya mengikuti Pemilihan Kepala Daerah. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran penulis adalah sebagai berikut: (1) Perkembangan zaman yang sangat cepat ini media massa merupakan salah satu media informasi yang sangat mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Siapapun bisa mengakses informasi apapun tidak terkecuali tentang masalah politik.Pemilu dikatakan dapat berhasil apabila adanya kesadaran masyarakat dan informasi pemilih. Artinya bahwa seorang pemilih wajib mengetahui bagaimana proses, tata cara, dan tahap-tahap Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu media massa harus menyajikan tayangan yang mendidik agar para pemilih dapat menentukan pilihannya benar – benar dari hati nurani, (2)Masyarakat diharapkan untuk lebih sering mengikuti informasi baik dari media massa atau mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPUD dan dibantu juga oleh Relasi (Relawan Demokrasi). Agar tumbuh perasaan sadar akan pentingnya mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (3).Pihak KPUD diharapakan untuk lebih gencar lagi melakukan sosialisasi terutama pada masyarakat pedesaan dan pemilih pemula. Hal ini dilakukan agar berkurangnya angka golput yang sering dilakukan memang oleh masyarakat pedesaan dan pemilih pemula (5).Perlu adanya kerjasama antara lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yaitu KPUD Kabupaten Lumajang, partai politik,serta organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Rozali.2005. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedural Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta Asshidiqie, Jimly, 2002. Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke Empat. Jakarta: Gramedia Budiarjo, Mirriam. 1998. Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai. Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI: Jakarta Budiarjo, Mirriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Hoessein, Benyamin. 2009. Perubahan Model Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah Dari Orde Baru ke Era Reformasi, Jakarta: DIA FISIP UI. Melfa, Wendy. 2013. Pemilukada (Demokrasi dan Otonomi Daerah). Jakarta. BE Press Mc.Closky.Herbert. 1990. Partisipasi Politik. Jakarta: Raja Grafindo Persada Meoleong, J. Lexy . 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. Montesquieu. 1993. Membatasi Kekuasaan Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang, (penerjemah
: Sunaryo J.R), Jakarta: Gramedia.
Sastroatmodjo, Sudjino. 1995. Perilaku Politik. Semarang: IKIP Semarang Sugiyono. 2010.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.Bandung: Alfabeta Sunarno, Siswanto. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Gramedia Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Syarat-syarat pemilih. 2005 Bandung: Fokus Media Undang-undang tentang Politik Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Otonomi Daerah. 2012. Bandung: Fokus Media Undang-undang tentang Politik Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Partai Politik. 2003. Fokus Bandung: Media
Undang-undang no 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 2013. Bandung. Citra Umbara .
