PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow)
Oleh : Rifka Linda Singal
ABSTRAK Dalam pasal 78 UU NO 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarustamaan perdamaian dan keadilan sosial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih jelas bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Ponompiaan, dan Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami masyarakat dalam menyumbangkan partisipasinya untuk pembangunan didesa Ponompiaan. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang menggunakan jenis data kualitatif, sehingga analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Desa Ponompiaan benar-benar telah melakukan kerja sama antar pemerintah dan warga masyarakat untuk kegiatan Pembangunan, ini dilihat dengan adanya musrenbang. Bahkan Sangadi dan aparatnya dengan caranya sendiri bisa mempengaruhi atau membujuk masyarakatnya dalam peningkatan kesejahteraan. Kata Kunci : Pertisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa
Pendahuluan Dalam pembangunan pernah
kenal
merupakan suatu
proses atau rangkaian kegiatan yang tidak
berhenti, untuk terus-menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam
kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu-hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan
yang juga terus-menerus mengalami perubahan-perubahan. Dalam proses
pembangunan yang terjadi, bukanlah sesuatu yang sifatnya alami, melainkan suatu proses yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana. Proses perubahan yang akan dilaksanakan dan ingin dicapai dalam setiap pembangunan, adalah perubahan yang menyeluruh yang mencangkup beragam aspek dan tatahan kehidupan masyarakat yang besangkutan.
Pembangunan, dimaksudkan untuk menghasilkan individu-individu yang senantiasa memiliki kepekaan tentang: keadaan-keadaan yang akan terjadi, masalah-masalah yang sedang dan akan terjadi, alternatif-alternatif yang mungkin dilaksanakan untuk mengatasi atau memecahkan masalah tersebut, dan dengan kemampuan sendiri untuk memilih alternatifalternatif “terbaik yang dapat dilaksanakan” demi perbaikan mutu hidup masyarakat dan keluarganya. Pembangunan adalah sesuatu yang: dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sehingga pembangunan bukanlah kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat. Pengertian merumuskan perencanaan pembangunan itu, tidak berarti bahwa ide-ide yang berkaitan dengan rumusan kegiatan dan cara mencapai tujuan hanya dilakukan sendiri oleh kelompok ini, akan tetapi mereka sekedar merumuskan semua ide-ide atau aspirasi yang dikehendaki oleh seluruh warga masyarakat melalui sesuatu mekanisme yang telah disepakati. Sedang perencanaan pembangunan diarus yang paling bawah disalurkan melalui pertemuan kelompok atau permusyawaratan pada lembaga yang terbawah, secara formal maupun informal. Masyarakat luas yang berpartisispasi dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk: pemberian input (ide, biaya, tenaga, dll.), pelaksanakan kegiatan, pemantauan, dan pengawasan serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Dalam kenyataan, pelaksana kegiatan pembangunan justru terdiri dari kelompok ini: sedang kelompok “elit masyarakat” hanya berfungsi sebagai penerjemah “kebijakan dan
perencanaan pembangunan sekaligus mengorganisir dan
menggerakan parisipasi masyarakat. Dalam pasal 78 UU NO 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarustamaan perdamaian dan keadilan sosial. Dewasa ini, dalam membangun suatu infrastruktur desa harus lebih mengedepankan pada partisipasi masyarakat. Seperti kondisi yang terjadi di desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolang Mongondow. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk melakukan
pembangunan secara bersama, namun pada kondisi yang sebenarnya terjadi masyarakat di desa Ponompiaan masih kurang ikut turut serta dalam mengikuti kegiatan pembangunan desa. Hal ini dilihat seperti yang terjadi didusun empat desa Ponompiaan masyarakat terkesan memiliki banyak alasan untuk tidak ikut serta dalam pelaksanaan kerja bakti bersama masyarakat hanya dengan berargumen saja. Tentu keadaan sangat tidak menguntungkan karena masyarakat didesa Ponompiaan banyak yang bertolak belakang,
masyarakat di Ponompiaan sebenarnya
menginginkan yang terbaik untuk desa Ponompiaan tetapi alasan untuk ikut serta salam pembangunan masih kurang. Jika dilihat dari jumlahnya hanya sebagian kecil masyrakat yang ikut berpartisipasi dalam melakukan pembangunan bersama itupun hanya keluarga dari perangkat desa dan masyarakat yang memiliki pemikiran gotong royong seperti masyarakat yang sudah lanjut usia atau para veteran-veteran saja yang turut langsung membangun. Kondisi seperti itu menjadi masalah dan hambat untuk pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat seperti yang dijelaskan dalam UU No 6 Tahun 2014. Melihat keadaan seperti ini
penulis ingin sekali mendorong
masyarakat agar ikut
tergerak langsung dalam pembangunan desa seperti yang menjadi kewajiban masyarakat desa. Sebenarnya untuk melaksanakan pembangunan masyarakat ini memiliki keinginan ikut serta akan tetapi masyarakat masih banyak mendapatkan pengaruh dari masyarakat desa lain untuk tidak ikut serta. Hal ini mengakibatkan dalam pelaksaan pembangunan terjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah desa. Dengan mengamati kondisi desa Ponompiaan yang seperti tertulis diatas maka penulis ingin mengkajinya lebih dalam untuk melakukan penelitian dengan judul ‘’ Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa’’. Semoga dengan melakukan penelitian bisa memberikan gambaran permasalahan dengan jelas yang terjadi di desa Ponompiaan untuk dapat memberikan solusi penyelesaiaannya.
Metode Penelitian
Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang pada akhirnya akan memberikan gambaran faktual mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Ponompiaan.
Fokus Penelitian Fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut: 1. Partisipasi masyarakat yang dimaksud di sini adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup melalui penguatan kapasitas masyarakat. 2. Partisipasi Masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah desa
dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Informan Adapun Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
Informan kunci, yaitu Sangadi didesa ponompiaan.
Informan utama, yaitu 2 lapisan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda.
Informan pelengkap, yaitu anggota BPD di desa ponompiaan.
Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data dapat menganalisis sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Untuk memperoleh data yang autentik dan relevan peneliti menggunakan: 1. Observasi Ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis , serta dapat dikontrol keandalan (reabilitas) dan kesahiannya (validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. 2. Wawancara Ialah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. 3. Dokumentasi Ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relative murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak, maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya.
Taknik Analisis Data Teknik analisis data dilakukan pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman (1984: 23). Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu: 1. Pengumpulan Data Data yang diperoleh dari hasil wawancara dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis dan di pelajari oleh peneliti.
2. Reduksi Data Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.
3. Penyajian Data Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpencar-pencar dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak dan tidak mendasar.
4. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.
Pembahasan Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai partisipasi masyarakat
dalam
pembangunan desa dan peran tokoh masyarakat dalam pembangunan, tidak terlepas dari berbagai hambatan ataupun tantangan. Hambatan ini seperti partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang belum kesemuanya aktif dalam swadaya pembangunan desa, serta partisipasi masyarakat yang kadang rendah dan kadang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan, juga masih adanya masyarakat yang kurang dalam berpartisipasi serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pembangunan Desa Ponompiaan. Dengan beberapa hambatan tersebut, jelas akan mempengaruhi kinerja aparat pemerintah Desa Ponompiaan dalam pembangunan Desa. Walaupun demikian, terdapat pula beberapa hal yang mendukung Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan. Hal pendukung tersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan, dan juga kerjasama antar aparat pemerintah desa dalam mendukung pembangunan di desa Ponompiaan. penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerintah Desa Ponompiaan benar-benar telah melakukan kerja sama antar pemerintah dan warga masyarakat untuk kegiatan Pembangunan. Bahkan Sangadi dan aparatnya dengan caranya sendiri untuk bisa mempengaruhi atau membujuk masyarakatnya dalam peningkatan kesejahteraan. Sehingga masyarakat memperoleh berbagai manfaat di bidang perekonomian, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Manfaat yang diperoleh antara lain; meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembangunan, penguasaan teknologi, meningkatkan keterampilan dan kreativitas sehingga memberi nilai tambah dalam upaya pembangunan, dan juga memperluas jejaring komunikasi dan silaturrahmi antar warga mengingat kegiatan yang dilaksanakan terpusat di Desa Ponompiaan. Kesemua ini merupakan hal gerakan ke arah kemajuandan kemandirian, dengan demikian erat kaitannya dengan pembangunan. Pemerintah desa yakni sangadi beserta jajaran aparatnya dalam menyikapi hal ini bisa terbantu dengan bantuan dana dari pemerintah. Sangadi pun selalu bersikap transparan baik masalah pambangunan maupun masalah bantuan yang didapatkan, hal ini sesuai dengan prinsip pengelolaan pembangunan desa. Hampir semua bantuan yang masuk itu dikelola secara demokratis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh aparat Desa tentang keterbukaan dengan masyarakat menyikapi pembangunan Desa Ponompiaan bahwa walaupun tidak diadakan rapat
secara formal namun koordinasi antar aparat Desa yakni Kepala Desa, Kepala Dusun, lembaga kemasyarakatan, dan Masyarakat selalu terjalin. Kalau ada hal yang perlu disosialisasikan kepada Masyarakat, itu akan cepat diserap oleh Masyarakat baik itu berita dari telinga yang satu ke telinga yang lain ataupun melalui informasi dan pemberitahuan di pengeras suara yang diupayakan oleh Kepala Desa atau Kepala Dusun. Oleh karena itu dapat diuraikan dua faktor yang berpengaruh dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa ponompiaan yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut: 1. Faktor Pendukung Sebagai pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai pengatur (regulasi) masyarakat, maka sudah selayaknya apabila seseorang aparat desa mengetahui kondisi atau keadaan penduduk desanya yang sebenarnya. Sebab dengan mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya maka dapat diambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab jika pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu kesalahpahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa kondisi kesibukan akan profesi masyarakat desa sangat jarang terlihat adanya partisipasi langsung dalam berbagai kegiatan. Kendati demikian ternyata masih ada warga masyarakat desa ponompiaan yang tetap berpartisipasi dalam berbagai pengadaan fasilitas infrastruktur. Fasilitas seperti ini diadakan karena swadaya atau partisipasi dari warga yang dikordinir oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun setempat. Partisipasi Masyarakat merupakan hal yang tak kalah penting dalam sebuah pembangunan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam pembangunan. Kebutuhan kepentingan dan harapan rakyat menjadi arah setiap kebijakan. Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi merupakan salah satu komponen untuk mencapai pembangunan yang intensif, sebab tanpa dukungan dan partisipasi penduduk maka pembangunan tidak akan berhasil.
Oleh sebab itu untuk kelancaran pembangunan maka
masyarakat harus berpartisipasi di mana dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk memberi ide pemikiran atau gagasan tertentu, menyumbang bantuan baik berupa tenaga maupun dalam bentuk materi seperti uang ataupun barang. Dan hal tersebut bukan sesuatu yang jarang ditemukan di Desa.
Partisipasi secara etimologi mengandung pengertian adanya keterlibatan diri dari seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan. Pernyataan ini didukung oleh definisi yang dikemukakan oleh The Liang Gie dalam kamus administrasi yang menyatakan bahwa partisipasi adalah peserta, setiap orang yang turut serta dalam suatu kegiatan. Dari pernyataan tersebut maka partisipasi adalah hal ikutnya seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan dan merupakan aktivitas dalam organisasinya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sebagai aparat pemerintah Desa harus bisa berupaya membuat masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Hal ini merupakan tantangan besar yang pernah dialami oleh pemerintah desa Ponompiaan karena masyarakat yang cenderung lebih banyak menghabiskan waktu menyelesaikan pekerjaan masing-masing. Sesuai dengan pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menggali informasi dari lokasi desa ponompiaan maka ditemukan bahwa partisipasi masyarakat yang cukup baik ini terlihat dengan adanya berbagai perhatian dari masyarakat terhadap semua perkembangan yang ada di lingkup pemerintahan Desa Ponompiaan, dan masyarakat sangat respon dan antusias dengan hal tersebut. Tentu saja hal ini sangat mendukung pemerintah dalam pembangunan Desa Ponompiaan. Selain itu, salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan organisasi menurut Lijan Poltak Sinambela dalam bukunya reformasi pelayanan publik adalah terletak pada kerjasama yang baik antar aparat organisasi baik secara horizontal maupun secara vertikal. Kerjasama tersebut sangat menunjang pelaksanaan tujuan organisasi dalam hal ini perkembangan ke arah lebih baik. Sesuai dengan pengamatan penulis, ditemukan bahwa kerjasama antar sesama aparat di Desa Ponompiaan ini cukup bagus, ini terlihat dengan adanya suasana keakraban yang luar biasa antar sesama aparat di Kantor Desa, serta terlihat antara Kepala-kepala Dusun dengan Sangadi sebagai tokoh masyarakat yang sangat antusias dalam melaksanakan tugas khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. 2. Faktor Penghambat Dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah desa ponompiaan membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, Kegiatan masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan desa seringkali diperlambat dengan kurangnya koordinasi dari aparat desa dan kurangnya kesadaran masyarakat desa tentang pentingnnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Terkadang jika ada kegiatan dalam hal ini pembangunan sebagian
masyarakat seringkali tidak ikut serta bekerja sama dalam pelaksanaanya karena kurangnya informasi dari pemerintah desa. Oleh karena itu kerjasama dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sangat diharapkan demi perkembangan desa ponompiaan dalam pembangunan. Oleh karena itu, berpartisipasi dalam pembangunan yang seperti ini menjadi harapan dan keinginan pemerintah dan masyarakat desa Ponompiaan. Dan kesemuanya itu dapat terpenuhi lewat musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu asas dasar negara Indonesia. Musyarawah pembangunan yang diadakan oleh Pemerintah Desa disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. Perencanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan yang menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang desa/ kelurahan dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan desa dengan mengacu/ memperhatikan kepada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) yang sudah disusun. Musrenbang yang bermakna, akan membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam desa sendiri maupun dari luar desa. Musrembang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa/ kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah desa/ kelurahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tatapemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian yang aktif dan berpartisipasi dalam tatapemerintahan dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan hakekat pengertian pembangunan desa yaitu perencanaan pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat desa. Desa adalah subjek pembangunan, namun dalam pelaksanaannya masih perlu bimbingan dan bantuan pemerintahan yang lebih tinggi (Marbun, 1988:12). Dengan demikian berarti perencanaan pembangunan harus dilaksanakan oleh desa sendiri, bukan oleh pemerintah yang lebih tinggi. Melalui proses ini
maka keinginan-keinginan dan kebutuhan masyarakat desa dapat disalurkan (Suwignjo,1982 : 25). Dalam hal ini Kepala Desa sebagai pimpinan desa merupakan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk itu Kepala Desa harus mampu menggerakkan seluruh kalangan masyarakat desa untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan oleh musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk menggerakkan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa, diperlukan suatu arahan dalam bentuk rencana kegiatan dari pelaksanaan pembangunan. Rencana tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 3. Masyarakat Desa Dari begitu banyaknya permasalahan dalam pembangunan desa maka diperlukan suatu strategi untuk mengatasinya, strategi dasar dalam pembuatan kebijakannya adalah pembangunan yang diarahkan seminimal mungkin terjadinya kesenjangan antara lain dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat desa tentang bagaimana pentingnya pembangunan. Selain strategi dasar tersebut maka perlu adanya strategi pendukung dalam mengatasi masalah pembanguanan desa yaitu dengan pembangunan infrastruktur lainnya serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera bagi masyarakat. Dan dalam mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena pembangunan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan dengan adanya partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan diharapkan hasil dari pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh desa ponompiaan. Partisipasi masyarakat desa ponompiaan sangatlah penting perannya, seperti kerjasama masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan dalam hal ini Desa Ponompiaan. Selain itu untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus diciptakan perubahan presepsi pemerintah dalam pembangunan serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat diperlukan sikap toleransi dari aparat pemerinta terhadap kritik yang diberikan oleh masyarakat tersebut karena kritik merupakan salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat.
Terkait dengan strategi pendukung untuk mengatasi permasalahan pembangunan desa maka pengembangan paran partisipasi masyarakat sangat diperlukan terutama dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang ada sehingga nantinya pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan kebutuhan dari masyarakat Desa Ponompiaan, ada dua alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa yaitu: 1. Partisipasi masyarakat merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat desa. 2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Strategi pembangunan desa adalah peningkatan kapasitas dan komitmen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan desa, partisipasi masyarakat secara langsung dalam tiap tahap proses pembangunan merupakan ciri utama pembangunan desa yang ideal. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diklasifikasikan menjadi 6 tahap yaitu ; 1. Penerimaan informasi 2. Pemberian tanggapan terhadap informasi 3. Perencanaan 4. Pelaksanaan 5. Penelitian, dan 6. Penerimaan kembali hasil Oleh karena itu diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri sedangkan sebagai output atau keluaran partisipasi merupakan keluaran stimulasi atau motivasi melalui berbagai upaya. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka dapat digunakan langka konsep berikut : 1. Partisipasi dikembangkan dengan pola procedural yaitu masyarakat atau kelompok sasaran diharapkan berperan aktif dalam berbagai tahap dan proses aktifitas pembangunan ekonomi 2. Upaya meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk berpartisipasi guna kelangsungan pembangunan 3. Program-program social ekonomi yang hendak dikembangkan perlu diperhatikan
4. Keterlibatan agen pembantu dari luar komunitas hanya sejauh memberikan dorongan dan membantu memudahkan atau partisipasi warga masyarakat dan bukan berperan sebagai pelaku utama 5. Partisipasi perlu dilakukan melalui lembaga-lembaga yang sudah dikenal atau kelompok yang dibentuk dari prakarsa masyarakat itu sendiri. Apabila kerangka konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa seperti di atas dapat diterapkan maka diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari pembangunan desa, khususnya Desa Ponompiaan, dengan terwujudnya tujuan pembangunan Desa selanjutnya diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kesimpulan Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ; 1. Partisipasi Masyarakat merupakan hal yang tak kalah penting dalam sebuah pembangunan. Masyarakat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam pembangunan. Kebutuhan kepentingan dan harapan masyarakat menjadi arah setiap kebijakan. Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi merupakan salah satu komponen untuk mencapai pembangunan yang intensif, oleh sebab itu tanpa dukungan dan partisipasi penduduk maka pembangunan tidak akan berhasil. 2. Pemerintah Desa Ponompiaan benar-benar telah melakukan kerja sama antar pemerintah dan warga masyarakat untuk kegiatan Pembangunan, ini dilihat dengan adanya musrenbang. Bahkan Sangadi dan aparatnya dengan caranya sendiri bisa mempengaruhi atau membujuk masyarakatnya dalam peningkatan kesejahteraan. 3. Partisipasi masyarakat cukup baik, ini terlihat dengan adanya berbagai perhatian dari masyarakat terhadap semua perkembangan yang ada di lingkup pemerintahan Desa Ponompiaan, dan masyarakat sangat respon dan antusias dengan hal tersebut.
Saran Berdasarkan uraian dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disarankan sebagai berikut ;
1. Pemerintah Desa agar tetap berupaya semaksimal mungkin membuka ruang kepada masyarakat agar tidak segan memberi aspirasinya demi kepentingan bersama yaitu pembangunan di desa ponompiaan. 2. Bagi aparat pemerintah Desa tingkatkan kerjasama yang baik dan hubungan yang harmonis dengan Masyarakat Desa demi terciptanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. 3. Masyarakat seharusnya lebih memahami pentingnya pembangunan di desa dan lebih sadar akan pentingnya tentang pembangunan desa yang kesemuanya itu demi kepentingan bersama.
DAFTAR PUSTAKA
Adams,
N.
(1993). World’s apart: The North/South Divede and Internasional system. London: Zed Books Bisena, I.K.A. 2011 Modal Social Dalam Pembangunan http:?Binesa. Wordpress.com/2011/09/29 Modal-Sosial-Dalam Pembangunan. Bungin B. 2007. Pelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group
Billups, J.O. (1990). Toward Social Development as an Organizing Consep For Social Work and Related SocialProfessions And Movements. Social Development Issue. J2(3), 14-26. Bogdan R.C. & Biklen , S.K. 1984. Qualitative Research for Education: An Introduction to Teory and Methods. Boston:Allyn and Bacon Ltd. Borgstrom, G. (1965), The Hungry Planet: The Modern World at The Edge of Famine. New York: Macmillan. Boucher, J. et al . (1987). Ethnik Conflict: International Perspectives. Newbury Park CA.: Sage Publications. Chetknow-Yanoov, B. (1990). Theree Patterns of estabilishment/ minority-group relations: Implications for conflict resolution. Social Develoment Issues. 12(3), 62-73 Coleman, J. 1990. Fondation of Social Theory. Cambridge Mass. Havard University Press. Cook, R. et. al. (1995). Woment: Progress toward equaliy. London: Internasional Planned Parennthood Federation. Emile Durkheim dalam Djuretnaa Imam Muhni. (1994). Moral dan Religi. Yogyakarta: Kanisius. Emile Durkheim dalam Soleman B. Taneko. (1984). Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi pembangunan. Jakarta: RaJawali. Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. (2001) Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah.Yogyakarta,Adicita. Iver, R. M Mac dan Page, Charles H. 1961. Society an Introductory.Analysis. Macmillan& Co. Ltd. Jurnal Eprints.UNY.ac.id Bab II Kajian Teori Partisipasi/27/11/10.22 am Jurnal Eprints. UNY.ac.id Bab II Kajian Teori Masyarakat/27/11/10.24 am Jurnal Bab II Uraian Teoritis 2.1 Pengertian Pembangunan/27/11/10.44 am Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. Qualitative Data Analysis. London: Sage Publication Soewignjo, Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo. Persada. Rahim (Schramm dan Lerner, 1976) pengertian pembangunanSebejo dan supriyanto. 2005. Kerangka pemberdayaan masyarakat desa pedesaan menuju pembangunan yang berkelanjutan Sumaryadi, I. Nyoman. (2010). Sosiologi pemerintahan. Dari prespektif pelayanan, pemberdayaan, interaksi dan system kepemimpianan pemerintahan. Indonesia. Jakarta Ghalia Indonesia. Tilaar, H. A. R. 1999. Pendidikan, Kebudayaan, dan masyrakat madani Indonesia. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Theresia aprilia et al. 2014. Pembangunan berbasis Masyarakat. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Sumber Lain : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
