Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa pada Program Gerbang Swara

Jurnal POLITEIA|Vol.9|No.1|Januari 2017 Widya Rosa Sihite, Zakaria

ISSN: 0216-9290

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa pada Program Gerbang Swara

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa pada Program Gerbang Swara WIDYA ROSA SIHITE1, ZAKARIA2 1

Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, Jl. Dr. Sofyan No.1 Medan, 20155, Telepon 061-8220760, Email: [email protected] 2 Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, Jl. Dr. Sofyan No.1 Medan, 20155, Telepon: 061-8220760, Email:[email protected]

Diterima tanggal 21 Juli 2016 /Disetujui tanggal 18 November 2016 Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (People Governmental Development Movement) started since the Bupati Instruction in Serdang Bedagai regency. The directive Instruction Number 4 (2005) about the Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (People's Movement of Governmental Development) (Gerbang Swara).With the instruction is expected there are synergies and targeted development in accordance with spatial planning based on community needs, and also increase community participation in development. Community engagement is central to expedite the development process. Without this, the development activities would not run properly. This study explains the low level of community participation in development. This study found there arefour causes of low participation. First, economic background. Second, the lack of property ownership society submission to the government. Third, the less the public response to the program Gerbang Swara; Fourth, lack of socialization.The study used the approach to political development. This study method is descriptive. Collecting data with depth interview. Analysis of data using qualitative analysis. Keywords: Public policy, Community Participation, political development.

Pendahuluan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah suatu langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintah. Otonomi daerah adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau kabupaten/kota. Otonomi daerah tidak hanya sebatas pada pengertian pembagian kekuasaan antara lembaga pemerintahan (institusional) namun yang terpenting dari otonomi daerah adalah suatu konsep

28

pembagian kekuasaan dan kewenangan yang proporsional dan adil antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian di dalam konsep tersebut terdapat pemahaman bahwa otonomi daerah bagi pembangunan adalah hak mengurus rumah tangga sendiri. Hak itu berasal dari pemerintah pusat yang diberikan pada pemerintah daerah sehingga bisa meningkatkan partisipasi aktif antara masyarakat dalam mengelola potensi daerah, mampu menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah serta terciptanya pemerataan dan keadilan.


ISSN: 0216-9290


Kualitas otonomi daerah ditentukan pada keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan di daerahnya sendiri sehingga dengan sendirinya aspirasi masyarakat akan muncul sejak dini.1 Keinginan aspirasi masyarakat tersebut akan mewujudkan pembangunan yang berupaya mengerakkan kondisi masyarakat secara keseluruhan untuk yang lebih baik. Dan keterlibatan aktif masyarakat inilah yang akan membuat pencapaian pembangunan berhasil pada daerahnya. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat secara bersama-sama untuk memecahkan berbagai persoalan. Partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan proses belajar masyarakat, mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang bertanggungjawab, menimbulkan dukungan dan penerimaan dari pemerintah. Partisipasi masyarakat mencakup tiga hal. Pertama, voice (suara): setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pembangunan. Sebaliknya, pemerintah mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis perencanaan pembangunan. Kedua, akses, yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi perencanaan pembangunan desa dan akses terhadap sumber daya lokal. Ketiga, kontrol, yakni setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan (kontrol) terhadap lingkungan kehidupan dan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi sering kali ditentukan dari ba-

nyaknya individu yang dilibatkan. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan programprogram atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tetapi juga mulai dari tahap perencanaan pengambilan keputusan. 2 Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus saling mampu bekerja sama. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan pernah mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri. Tetapi sebaliknya, tanpa peran pemerintah, pembangunan tidak akan berjalan secara teratur dan juga terarah. Dalam upaya mengatasi permasalahan tentang pembangunan infrastruktur di masyarakat yang cukup kompleks, Pemerintah Serdang Bedagai meluncurkan Program Gerakan Pembangunan Daerah Swadaya Rakyat (Gerbang Swara) mulai tahun 2007, program ini diinstruksikan pada 19 Desember 2005 oleh Bupati Serdang Bedagai. Dalam kegiatan ini dirumuskan mengenai mekanisme pelibatan unsur masyarakat dalam pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat dapat ditumbuhkembangkan sehingga masyarakat bukan lagi sebagai objek pembangunan melainkan subjek pembangunan. Dan salah satu daerah yang mendapatkan program ini adalah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai. Tingkat partisipasi masyarakat untuk Desa Bandar Tengah pada tahap sosialisasi hingga pada tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur masih termasuk rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat diindikasikan dengan kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti proses sosialisasi dan kurang memberikan kontribusi terhadap

1

Abe Alexander, Perencanaan Daerah Partisipatif, (Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2005), hal. 18.

2

Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, (Yogyakarta:Graha Ilmu), hal. 38.

29


pelaksanaan pembangunan. Pada kegiatan musyawarah, seluruh kepala dusun yang berada di desa hadir dan beberapa warga desa yang mengikuti sosialisasi, padahal sepatutnya seluruh warga yang ada di desa wajib hadir karena kegiatan pembangunan bukan untuk beberapa kelompok saja tetapi untuk seluruh warga desa, dan tidak menyebabkan ketidaktahuan bagi warga yang membuat mereka tidak terlalu peduli terhadap program yang ada dicanangkan oleh pemerintah. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, ditemukan bahwa masyarakat yang ikut mengerjakan masih menerima upah sesuai dengan harga standard pekerja harian padahal sasaran dari Program Gerbang Swara ialah supaya setiap masyarakat memiliki rasa tanggungjawab dan perduli terhadap Desa/Kelurahan serta adanya semangat gotong royong untuk memelihara dan membantu beberapa fasilitas infrastruktur di pedesaan. Pada saat penelitian, peneliti juga melihat bagaimana keterlibatan masyarakat dalam memberikan sumbangan dana dan juga sumbangan material bangunan (seperti: semen, kayu, pasir, batu-bata, beko, alat-alat tukang, dan sebagainya) yang masih rendah, hal ini masih didominasi oleh intansi pemerintah dan juga sumbangan dari perusahaan swasta kelapa sawit untuk pembangunan infrastruktur di masyarakat. Partisipasi masyarakat di desa ini juga dikatakan masih rendah dalam memberikan kontribusi tanah, gagasan maupun ide dalam proyek pembangunan, seperti lahan pribadi warga yang terkena dengan jalan yang harus diperlebar. Seringkali beberapa warga desa kurang menyetujui adanya pembangunan jalan yang menyentuh lahan pribadi mereka sehingga pembangunan jalan atau irigasi sering juga terhenti dan setelah warga desa melihat bahwa ada kerugian akibat tidak berjalannya proyek pembangunan maka beberapa warga tersebut cepat-cepat memberikan ijin supaya pembangunan dilanjutkan kembali. Warga desa terkadang sulit untuk memberikan lahan pribadi yang terkena proyek pembangunan karena tidak ada ganti rugi yang diberikan, misalnya: jalan menuju persawahan sangat jelek dan supaya bagus dan bisa masuk truk atau kenderaan roda empat, ada lahan pribadi milik warga yang terkena proyek sekitar 2 meter maka warga desa yang memiliki lahan harus mere-

30

ISSN: 0216-9290


lakan tanah mereka untuk dipakai demi keuntungan bersama warga desa. Dan yang menjadi keluhan bagi warga desa ialah bahwa tidak adanya ganti rugi terhadap lahan warga desa yang terkena proyek pembangunan. Tetapi ada juga warga desa yang mengetahui bahwa ketika lahan pribadinya terkena proyek pembangunan, memberikan lahan pribadinya untuk dipakai demi kelancaran pembangunan di dusun mereka dan untuk kepentingan bersama. Uraian mengenai kondisi partisipasi masyarakat diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Bandar Tengah masih rendah. Pada saat penelitian ditulis, kondisi beberapa infrastruktur jalan, jembatan, irigasi/drainase, parit di Desa Bandar Tengah sudah ada yang sudah selesai. Akan tetapi kondisi ini tidak serta merta menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah berhasil sebagaimana tujuan dari program ini. Hasil dari kegiatan program ini masih sangat dominan dari pemerintah. Apabila tingkat partisipasi suatu daerah dikategorikan rendah maka dengan sendirinya tujuan dan manfaat dari kegiatan partisipasi tersebut tidak akan tercapai secara optimal. Beberapa tujuan dan manfaat partisipasi seperti peningkatan proses belajar masyarakat maupun mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang bertanggungjawab adalah bersifat abstrak sehingga tidak mudah untuk diidentifikasi keberhasilan pencapaiannya. Pendekatan dan Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan pembangunan politik. Fokus penelitian ini pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Metode penelitian ini bersifat dekriptif. Pengumpulan data dengan interview (wawancara), dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Implementasi Program Gerbang Swara di Kabupaten Serdang Bedagai dan Partisipasi Masyarakat Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat mulai digalakkan sejak diterbitkannya


ISSN: 0216-9290


Instruksi Bupati Nomor 4 tahun 2005 tentang Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (Gerbang Swara). Dengan adanya instruksi tersebut diharapkan terdapat pembangunan yang sinergi dan terarah sesuai dengan tata ruang yang telah direncanakan di tengahtengah kebutuhan akan pembangunan yang mendesak. Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat yang telah dilaksanakan di Kabupaten Serdang Bedagai pada umumnya bersifat gotong royong baik dari segi dana, tenaga, material, buah pikiran, dan hal lainnya yang diberikan dengan sukarela. Adapun bentuk-bentuk Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat yang telah terlaksana di Kecamatan Bandar Khalipah yaitu kegiatan pembangunan jalan alternative, kegiatan pengeringan areal persawahan dan pinggiran kebun, kegiatan penimbunan jalan alternatif, dan pengerasan jalan sepanjang 1 km dengan jenis sumbangan berupa bahan material serta adanya kegiatan pengadaan sumur bor, pengerasan jalan dengan jenis sumbangan berupa bahan material. Selain kecamatan Bandar Khalippah, kecamatan-kecamatan lainnya juga telah mengimplementasikan Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat seperti halnya Kecamatan Pantai Cermin. Disana ada kegiatan pembangunan SMA Negeri dengan jenis sumbangan berupa tanah seluas 1.000 m2. Di Kecamatan Perbaungan berupa kegiatan pembangunan tapak Kantor Camat Pegajahan dengan jenis sumbangan berupa tanah seluas 1.600 m2. Kegiatan pembangunan Kantor Lurah Tualang dengan jenis sumbangan berupa tanah seluas 420 m2. Kegiatan pembangunan Mesjid, TK dan Kantor Kepala Desa di Desa Jambur Pulau dengan jenis sumbangan berupa tanah seluas 3.200 m2. Di Kecamatan Teluk Mengkudu ada kegiatan pembangunan TK di Desa Pekan Sialang Buah dengan jenis sumbangan berupa tanah seluas 1.600 m2. Kemudian kegiatan pembangunan SMA Negeri 1 Teluk Mengkudu dengan jenis sumbangan berupa tanah seluas 21.322 m2. Di kecamatan Sei Rampah ada kegiatan pembangunan Puskesdes di Desa Cempedak Lobang dengan jenis sumbangan berupa tanah seluas

4.400 m2. Kegiatan pembangunan TK di Desa Simpang Empat dengan jenis sumbangan berupa tanah seluas 1.600 m2. Kegiatan pembangunan jalan Desa Silau Rakyat dengan jenis sumbangan berupa tanah sepanjang 4.000 m. Di Kecamatan Sipispis ada kegiatan pembangunan Kantor Kepala Desa Simalas di Dusun II dengan jenis sumbangan berupa tanah seluas 260 2. Kemudian kegiatan pembangunan TK/RA di Dusun II Serba Nanti dengan jenis sumbangan berupa tanah seluas 4.800 m2. Kegiatan pembangunan SMK Negeri 1 dan pembangunan TK (LOKASI PAUD) di Dusun I Serba Nanti dengan jenis sumbangan berupa tanah seluas 11.200 m2. Kegiatan pembangunan jalan di Desa Meriah Nagur sepanjang 2.500 m dengan jenis bantuan berupa bahan material. Di Kecamatan Dolok Masihul, ada kegiatan pembangunan stadion mini Erry-Soekirman di Desa Dolok Manampang dengan jenis sumbangan berupa bahan bangunan. Kegiatan pembangunan sekolah di Desa Pekan Dolok Masihul dengan jenis sumbangan berupa tanah seluas 8.000 m2. Di Kecamatan Kotarih ada kegiatan pembangunan Gedung SD di Desa Kotarih Pekan dengan jenis sumbangan berupa tanah seluas 2.800 m2. Menurut masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ialah pelibatan masyarakat secara nyata terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di desanya. Masyarakat memberikan bantuan berupa dana, tenaga, buah pikiran/pendapat dalam mengidentifikasi program pembangunan sesuai kebutuhan daerah/desa, potensi keinginan kelompok masyarakat bukan hanya sekadar sebagai daftar keinginan masyarakat tetapi harus disusun dengan menggunakan kriteria terukur. Sebagaimana dikemukakan oleh Davis yang dikutip oleh Sastropoetro, partisipasi masyarakat terdiri atas: partisipasi pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi keahlian, partisipasi barang dan partisipasi uang.Pertama, latar belakang ekonomi. Setiap manusia memiliki kebutuhan masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dari itu setiap manusia harus melakukan kegiatan ekonomi.

31


Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap manusia beranekaragam. Adapun kegiatan ekonomi tersebut dapat berupa kegiatan dalam bidang pertanian, perdagangan, jasa, perindustrian dan lain-lain. Dengan melaksanakan kegiatan ekonomi ini maka masyarakat akan memperoleh suatu imbalan, dan imbalan inilah yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Latar belakang ekonomi menjadi salah satu penghambat dalam mengikutsertakan masyarakat dalam setiap musyawarah di desa. Dari data penduduk berdasarkan pekerjaan yang memperlihatkan bahwa mayoritas penduduknya ialah bertani. Setiap harinya penduduk harus melakukan aktifitasnya di ladang ataupun bertani sehingga saat musyawarah dilaksanakan banyak masyarakat yang tidak bisa hadir karena masyarakat lebih memprioritaskan kegiatannya untuk mencari nafkah di ladang. Seperti penjelasan dari beberapa warga yang mengatakan bahwa adanya keinginan untuk ikut dalam setiap musyawarah namun karena pelaksanaan musyawarah bertepatan dengan jam kerja, maka sebagian masyarakat lebih memilih untuk pergi melaksanakan kegiatan berladang ataupun kegiatan berdagang daripada mengikuti musyawarah. Dengan alasan yang demikian maka pemerintah desa memotivasi masyarakat dengan mengadakan pembagian beras miskin (Raskin) pada saat pelaksanaan musyawarah agar lebih banyak yang hadir. Dengan melakukan ini, maka terbukti jumlah masyarakat yang ikut musyawarah jauh lebih banyak. Seharusnya masyarakat jauh lebih sadar bahwa bukan dengan cara motivasi seperti ini yang harus dilakukan tetapi harus dengan kesadaran sendiri karena program pembangunan tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan yang menikmati hasilnya adalah masyarakat sendiri. Kedua, tidak adanya penyerahan hak milik lahan masyarakat terhadap pemerintah. Pemberian bantuan masyarakat dalam pembangunan yang tidak disertai dengan penyerahan hak milik misalnya ketika dalam pemberian sebidang tanah oleh masyarakat kepada pemerintah. Hak milik atas tanah yang telah dihibahkan sangat diperlukan sebagai dasar hukum kepemilikan tanah untuk pemerintah sehingga tidak menimbulkan tuntutan di ke-

32

ISSN: 0216-9290


mudian hari karena ahli waris sudah mengetahui bahwa tanah tersebut telah dihibahkan kepada pemerintah. Ketiga, respon masyarakat yang kurang terhadap Program Gerbang Swara. Respon masyarakat yang kurang terhadap pelaksanaan kegiatan Program Gerbang Swara di Desa Bandar Tengah karena kebanyakan masyarakat memiliki pola pikir bahwa pembangunan adalah kewajiban pemerintah yang seutuhnya. Sedangkan masyarakat hanya memiliki kewajiban membayar pajak dan melaksanakan peraturan saja. Hal yang demikian harus bisa diatasi dengan sosialisasi yang optimal dari aparat pemerintah kabupaten, pemerintah desa, ataupun dari lembaga swadaya masyarakat sehingga semangat gotong royong untuk membangun diharapkan tumbuh dan berkembang di Desa Bandar Tengah. Keempat, kurangnya sosialisasi. Sosialisasi tentang Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat sendiri dinilai kurang optimal terhadap masyarakat dan Program Gerbang Swara ini mempunyai banyak bagian seperti PNPM dan terjadi perbedaan persepsi diantara masyarakat karena sebagian masyarakat tahu bahwa Program Gerbang Swara bukan bagian dari PNPM padahal yang sebenarnya Program Gerbang Swara ini merupakan satu bagian dengan PNPM. Dan tidak terlalu banyaknya dukungan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung implementasi Program Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Menurut masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ialah pelibatan masyarakat secara nyata terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di desanya. Masyarakat memberikan bantuan berupa dana, tenaga, buah pikiran/pendapat dalam mengidentifikasi program pembangunan sesuai kebutuhan daerah/desa, potensi keinginan kelompok masyarakat bukan hanya sekadar sebagai daftar keinginan masyarakat tetapi harus disusun dengan menggunakan kriteria terukur. Dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh PNPM maka proyek


pembangunan tersebut tidak langsung diputuskan secara sepihak saja oleh tim pelaksana kegiatan atau pemerintah desa saja tetapi juga melakukan penggalian gagasan yang mendalam dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan agar kebutuhan masyarakat semua dapat ditampung. Hal tersebut di kemukakan oleh Kades Bandar Tengah: “Usulan-usulan datangnya dari setiap dusun. Tiap-tiap dusun harus mengetahui apa yang dibutuhkan dari desanya dan kemudian usulan dari dusun tersebut ditampung pada saat musyawarah bersama.”3 Demikian juga yang dikemukakan oleh salah seorang tokoh masyarakat Desa Bandar Tengah: “Pembangunan swadaya masyarakat disini kan lebih mengarah pada proyek PNPM namun juga dibantu dengan adanya program CSR karena program ini adalah pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat memang harus terlibat. Penggalian gagasan disini dilaksanakan mulai tingkat dusun hingga tingkat desa.”4

Informasi tersebut menunjukkan bahwa proyek yang dilaksanakan merupakan proyek yang digali dari masyarakat desa dan telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari proses penggalian gagasan tersebut maka lahirlah beberapa usulan yang akan mewakili kebutuhan masyarakat yang selanjutnya akan dirangking dengan skala kebutuhan masyarakat dan dimusyawarahkan dalam musyawarah tingkat desa serta disosialisasikan kepada masyarakat untuk membahas langkah apa yang sebaiknya dilakukan agar proyek dapat terlaksana dengan baik dan memperlihatkan kualitas dari proyek tersebut. Dalam pelaksanaan proyek secara teknis juga tidak dapat terlepas dari pemanfaatn sumberdaya yang terdapat di Desa Bandar Tengah. Hal ini dikecualikan jika sumberdaya yang dimaksudkan tidak terdapat di desa seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dusun Sei Birong: “Untuk masalah pengerjaan proyek yang sifatnya mebutuhkan keahlian maka dicari pula masyarakat 3

ISSN: 0216-9290


Wawancara dengan Kepala Desa Bandar Tengah di Desa Bandar Tengah Tanggal 11 Juli 2013. 4 Wawancara dengan Bapak Basri (Tokoh Masyarakat Desa Bandar Tengah) di Desa Bandar Tengah Tanggal 11 Juli 2013.

di desa ini yang mempunyai keahlian untuk mengerjakan proyek pembangunan dan semua pekerja proyek adalah warga desa.”5

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan proyek pembangunan memang menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan tentunya hal ini tidak dapat dilepaskan dengan adanya sosialisasi yang telah dilakukan. Dengan adanya sosialisasi yang baik maka informasi yang didapatkan dari sosialisasi akan menjadi pemicu terhadap timbulnya partisipasi. Dari hasil temuan di lapangan ditemukan bahwa di Desa Bandar Tengah memiliki sifat gotong royong yang tinggi jadi pemerintah desa dapat mengarahkannya untuk merawat infrastruktur yang ada. Seperti yang dikemukakan oleh Kaur Sosial: “Semangat gotong royong di desa ini masih kental dan gotong royong dilakukan setiap beberapa bulan sekali, tidak menentu jadwal untuk gotong royongnya, kadang tiga bulan sekali atau 6 sebulan sekali dan biasanya hari yang disepakati untuk bergotong royong adalah hari sabtu.”6

Dari penjelasan diatas maka sebagaimana dikemukakan oleh Davis yang dikutip oleh Sastropoetro, partisipasi masyarakat terdiri atas: partisipasi pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi keahlian, partisipasi barang dan partisipasi uang.7 Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pekerjaan proyek pembangunan bukanlah hal yang mudah. Hal ini karena masyarakat selalu beranggapan bahwa proyek-proyek Gerbang Swara & PNPM-MP merupakan proyek pemerintah yang pada dasarnya mempunyai anggaran yang cukup untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Olehnya, setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan proyek tersebut harus mendapat upah. Pada awalnya, masyarakat Desa 5

Wawancara dengan Kepala Dusun Sei Birong Desa Bandar Tengah di Desa Bandar Tengah Tanggal 11 Juli 2013. 6 Wawancara dengan Kaur Sosial Desa Bandar Tengah di Desa Bandar Tengah Tanggal 11 Juli 2013. 7 Santoso R.A.Sastropoetro, Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional, (Bandung: Alumni, 1988), hal.16.

33


ISSN: 0216-9290


Bandar Tengah cenderung tidak mau berpartisipasi. Namun setelah mendapat pengarahan dari Kepala Desa beserta aparatnya, juga tokoh-tokoh masyarakat maka masyarakat mulai memahami dan sadar akan tugas dan tanggungjawabnya dalam setiap proses pelaksanaan proyek pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dimaksud merupakan wujud kerjasama antara pemerintah desa dengan warga desanya. Dijelaskan oleh Kepala Desa Bandar Tengah bahwa: “Harus diakui bahwa masih terdapat sebagian warga desa kami yang meskipun telah diajak langsung dan telah disosialisasikan untuk ikut berpartisipasi namun mereka tetap lebih memilih untuk bekerja di ladang mereka dan ada juga yang mengatakan bahwa anggaran setiap pembangunan dari pemerintah sudah ada sehingga tidak seharusnya dibuat lagi sumbangan dari tiap warga, mengutip sumbangan berarti pemerintah gak bertanggungjawab.‟‟8

hasil saja, ada yang mau menyumbang dan ada yang tidak kalaupun hasil sosialisasimengatakan perlu ada bantuan dari masyarakat.”9

Penjelasan Kepala Desa dan Kepala Urusan Bagian Umum tersebut menunjukkan masih terdapat warganya yang lebih mementingkan dirinya sendiri dan belum tergerak hatinya untuk memikirkan kepentingan bersama. Mereka belum menyadari bahwa pada dasarnya terpenuhi kepentingan bersama sesungguhnya telah terpenuhi juga kepentingan pribadi mereka. Selanjutnya, Kepala Desa juga menuturkan bahwa: “Ketika dalam sosialisasi ini yaitu dalam Program Gerbang Swara, sesuai dengan prinsipnya, masyarakat harus dilibatkan untuk membicarakan bagaimana suatu proyek pembangunan dapat dilaksanakan. Disinilah dibutuhkan ide dari masyarakat untuk memperlancar jalannya proyek dan bagaimana dengan penggunaan dana yang telah diberikan serta bagaimana jika proyek ini membutuhkan sumbangan-sumbangan kecil, misalnya, proyek pembangunan parit, pada pengorekan dan sampai tahap membangun, apakah masyarakat mau memberi teh-kopi mereka ketika proyek tersebut berada langsung di depan rumah warga atau memberi saluran air dari rumah warga untuk memperlancar pengecoran karena tidak semua daerah ini dekat dengan sungai. Dalam sosialisasi inilah dibicarakan dan bisa dilihat bagaimana pemikiran mereka ketika warga disuruh untuk menyumbang, apakah sukarela atau terpaksa tapi mengeluh serta akan dilihat juga keterbukaan setiap warga dalam mengutarakan keinginan hatinya.”10

Ungkapan Kepala Desa tersebut menunjukkan bahwa masyarakat utamanya lebih memikirkan keinginan mereka sendiri daripada pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kemajuan desa tersebut. Hal senada juga juga diinformasikan oleh Kaur Umum Desa Bandar Tengah, bahwa: “Di desa Bandar Tengah ini, masyarakatnya lebih banyak yang bertani dan mereka sangat bergantung dengan penghasilan dari ladang mereka. Setiap ada proyek pembangunan apa pun, kami selaku sebagai aparat pemerintah desa selalu memberitahu setiap warga disini melalui ajakan langsung, melalui surat pemberitahuan atau mencantumkan di pengumuman dan tiba hari H untuk sosialisasi, yang datang 30 orang atau 40 orang. Dan ini menyulitkan kami karena kami menjelaskan kembali kepada warga yang tidak hadir pada saat sosialisasi, dari seorang kepada seorang ketika ada diantara masyarakat yang datang untuk mengurus urusannya ke kantor kepala desa. Lama-kelamaan, Pak Aruan (Kades) berinisiatif untuk melakukan pembagian beras miskin (raskin) disaat ada sosialisasi pembangunan dan jamnya pun ditentukan. Dan tampaklah hasilnya, banyak yang datang daripada yang lalu. Tetapi tidak semua juga masyarakat yang ikut dan disini, hampir ada kesetaraan antara pria dan wanita yang hadir dalam sosialisasi. Kalau dulu tidak, lebih banyak pria. Jika kita tanya mengapa perempuan lebih sedikit yang hadir, kaum ibu disini lebih suka pergi ke ladang daripada mendengarkan sosialisasi, katanya, terlalu repot. Jadi mereka (perempuan) lebih mau tahu

8

Wawancara dengan Kepala Desa Bandar Tengah di Desa Bandar Tengah Tanggal 11 Juli 2013.

34

Sebagian masyarakat juga memberikan beberapa tanggapan dan masukan pikiran dalam sosialisasi ini seperti tentang penghibahan tanah dimana yang telah disepakati bersama bahwa lahan warga yang terkena dengan proyek pembangunan harus dihibahkan dan menurut warga harus ada surat pernyataan atau suratketerangan tentang penghibahan tanah agar di kemudian hari tidak menimbulkan perselisihan antara warga dengan aparat desa dan tentang tenaga kerja yang akan diperkerjakan untuk proyek pembangunan sebaiknya dari warga desa sepertipemuda yang belum dapat pekerjaan dan tidak dengan tukang-tukang bangunan 9

Wawancara dengan Kaur Umum Desa Tengah di Desa Bandar Tengah Tanggal 2013. 10 Wawancara dengan Kaur Sosial Desa Tengah di Desa Bandar Tengah Tanggal 2013.

Bandar 11 Juli Bandar 11 Juli


ISSN: 0216-9290


dengan alasan supaya para pemuda ini bisa mendapat kerja serta jika memakaitukang bangunan biayanya mahal. Masukan ini selanjutnya diterima oleh Kepala Desa dan dipertimbangkan sesuai dengan dasar bahwa Program Gerbang Swaraini mempunyai prinsip yakni keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi lebih besar. Menurut Kepala Desa bahwa:

Ungkapan ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemikiran sangat kurang. Padahal jika mereka menyadari bahwa ini bukan hanya kepentingan semata dari pemerintah tetapi kepentingan masyarakat desa karena mereka yang sering menikmatinya jadi seharusnya yang lebih aktif adalah warga desa sendiri.

“Pada awalnya, ketika saya menyampaikan sosialisasi tentang hibah tanah ini, ada beberapa warga yang tidak menyetujuinya dengan alasan bahwa harus ada ganti rugi tehadap lahan yang kena proyek. Saya mengatakan bahwa, pembangunan di desa ini kurang memadai dan ada dana yang diberikan oleh pemerintah untuk kita membangunnya tetapi harus ada yang kita korbankan. Saya pun jika ada dipihak tersebut, saya akan memberikannya karena lebih baik saya berikan sedikit tetapi saya menikmati hasil yang besar. Misalnya, areal sawah saya sering banjir jika deras hujan. Ternyata lahan sawah saya harus dipakai untuk pembangunan saluran irigasi. Saya harus memberikannya untuk kelancaran proyek tetapi jika tidak diberikan maka hanya sampai batas tanah tersebut saja yang akan dibangun. Masukan warga tentang surat keterangan penghibahan tanah memang saya setujui dengan alasan agar pihak pemilik tanah dengan pemerintah desa tidak saling bersengketa dengan hibah tanah tersebut, apabila si pemilik tanah meninggal dunia maka ada pihakpihak tertentu seperti keturunan pemilik tanah yang belum mengetahui bahwa tanah yang sudah dibangun untuk infrastruktur tersebut adalah tanah swadaya maka ini akan jadi sengketa. Sehingga saya sangat setuju untuk pembuatan surat keterangan tersebut dan tentang tenaga kerja yang akan di pekerjakan untuk proyek pembangunan ini sebaiknya diadakan terlebih dahulu rekrutmen dengan alasan supaya kita mengetahui cara kerja setiap orang yang bekerja, jangan pula yang asalasalan sehingga belum ada 6 bulan bangunan berdiri, bangunannya sudah ambruk jadi harus ada selektif dan saya mengatakan bahwa pemberitahuan ini hendaknya di buat di papan pengumuman kantor kepala desa dan apabila ada yang berminat, bisa mendaftar di kantor kepala desa dan seperti yang saya katakan bahwa apabila tidak bisa memberikan partisipasi pikiran, uang, barang atau keahlian, bisa menyumbangkan partisipasi tenaga. Apabila masyarakat disini mau menyumbangkan tenaga mereka untuk bekerja maka dana yang seharusnya dipakai untuk pembiayaan tenaga kerja bisa dialihkan kepada penambahan infrastruktur lain yang bisa diperbaiki namun karena tidakada yang menyetujui maka solusinya harus di upah dengan system borongan.”11

Selain partisipasi dalam bentuk pemikiran, tenaga merupakan salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat desa yang sangat potensial diarahkan dalam proses pembangunan desa, khususnya dalam pengerjaan proyek-proyek pisik infrastruktur. Sejarah telah mencatat bahwa masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tinggal di pedesaan dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan atas dasar gotong royong atau swadaya. Dengan dana yang terbatas, mereka mampu dan berhasil menyelesaikan pekerjaan pisik yang mahal seperti mesjid, sekolah, balai desa dan sebagainya. Kenyataan seperti ini menunjukkan bahwa mengarahkan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desanya tidak semata-mata tergantung pada aspek anggaran. Kepemimpinan juga merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan tingkat partisipasi masyarakat desa. Artinya, kepala desa beserta aparatnya harus mampu menjalankan roda pemerintahan desa secara jujur, transparan dan akuntabel. Dengan demikian masyarakat yang dipimpin akan cenderung untuk mengikuti arahan pemerintah desa guna menyumbangkan tenaga mereka dalam pelaksanaan proyek pembangunan di desanya. Seperti yang telah dikemukakan tadi bahwa anggota masyarakat yangterlibat dalam pengerjaan pembangunan seharusnya bekerja atas dasar kesadaran sendiri meskipun tersedia anggaran untuk pembangunan tersebut namun merekatidak berharap untuk dibayar. Di lain pihak, sebagaimana dikemukakan juga oleh salah seorang tokoh masyarakat bahwa pada dasarnya semua masyarakat DesaBandar Tengah ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek terutama dalam bentuk partisipasi tenaga.

Wawancara dengan Kaur Sosial Desa Bandar Tengah di Desa Bandar Tengah Tanggal 11 Juli 2013.

Memang harus diakui pula bahwa banyak diantara warga desa yang harusmencari nafkah untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Demikian antara lain

11

35


ISSN: 0216-9290


dikemukakan oleh seorang Kepala Dusun Sei Birong, bahwa: “Di Desa Bandar Tengah, banyak warga yang tak sempat berpartisipasi karena memang masih banyak warga yang kalau mereka tidak bekerja beberapa hari, maka mereka tak bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan mereka dan mata pencaharian yang paling dominan diantara mereka adalah bertani dan mencari upahan.”12

Informasi tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi seseorang di dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bukanlah merupakan paksaan, akan tetapi kerelaanuntuk terlibat. Kerelaan itu sendiri muncul dari kesadaran bahwa keterlibatan mereka dalam bentuk partisipasi tenaga itu adalah suatu upaya untuk mewujudkan kepentingan bagi orang banyak. Partisipasi lainnya adalah partisipasi keahlian. Menyelesaikan suatu pekerjaan secara efektif dan efisen serta berkualitas sangat ditentukan oleh tingkat keahlian (skill) yang dimiliki oleh para pekerjanya. Keahlian tersebut juga harus ditunjang pula dengan motif dan kondisi kejiwaan dari para pekerja pada saat mereka bekerja. Hal ini penting dikemukakan mengingat partisipasi adalah keterlibatan atas dasar kerelaan yang akan mewujudkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Dikemukakan oleh Tokoh Masyarakat bahwa: “Proyek yang berswadaya ini dilakukan oleh tukang yang terbiasa menangani bangunan dan berasal dari desa ini sehingga kualitasnya lebih baik karena tukang-tukang disini memberikan yang terbaik agar hasilnya memuaskan dan sekaligus juga mereka turut berswadaya. Mereka lebih bertanggungjawab terhadap kualitas pekerjaan yang mereka tangani. Sedangkan dari proyek pemerintah langsung, pekerja-pekerja kurang mengutamakan hasil sehingga hasilnya cepat rusak meski baru beberapa lama siap pengerjaannya.”13

Informasi ini menunjukkan bahwa terdapat partisipasi masyarakat dalam bentuk keahlian dimana disini terlihat bahwa ada tanggungjawab terhadap kualitas hasil yang

lebih tinggi dari proyek swadaya dibanding dengan proyek yang dikerjakan oleh negara atau pemerintah daerah yang ditangani oleh pihak pemerintah sendiri tanpa melibatkan masyarakat Hal senada juga diberitahu oleh Kepala Dusun bahwa: “Semua pekerja proyek swadaya ini berasal dari warga yang memang punya keahlian misalnya seperti tukang kayu silahkan untuk mengerjakan bagian yang berhubungan dengan kayu dan pekerja tetap diberi upah dan upah yang mereka terima agak murah karena untuk dusun mereka sendiri dan untuk kepentingan desa juga. Dan tiap pekerja memang harus ahli dalam membangun apa saja.”14

Kerelaan masyarakat untuk menyumbangkan keahliannya untuk membangun desanya cukup baik walaupun upah yang diterima lebih murah dibanding jika mereka menerima proyek-proyek dari luar desa mereka. Upah bukanlah faktor utama dalam berpartisipasi tetapi kesediaan, kerelaan dankeinginan dari hati untuk memajukan tujuan bersama. Dengan keahlian yang mereka miliki maka dapat dimanfaatkan dan diarahkan secara optimal dan efektif. Partisipasi dalam bentuk barang. Barang yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah barang-barang yang dimiliki oleh warga desa yang secara sukarela disumbangkan kepada desa dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan. Partisipasi barang yang dimaksud disini ialah partisipasi masyarakat untuk dapat menyumbangkan bahan-bahan tertentu yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan pisik infrastruktur jalan. Himbauan ini ternyata mendapat sambutan positif dari beberapa warga dan tokoh masyarakat serta dari perusahaan perkebunan swasta setempat. Sambutan positif yang dimaksud adalah pemberian secara sukarela tanah yang terkena dengan proyek pembangunan. Hal ini dikemukakan oleh Kades Desa Bandar Tengah bahwa: “Partisipasi masyarakat dalam bentuk barang misalnya untuk tahun 2012 yakni perintisan jalan sawah untuk areal irigasi, tanah yang digunakan sebagai lokasinya, itu diswadayakan dan dihibahkan dari masyarakat yang panjangnya 10 m.

12

Wawancara dengan Kepala Dusun Sei Birong Desa Bandar Tengah di Desa Bandar Tengah Tanggal 15 Juli 2013. 13 Wawancara dengan Bapak Basri (Tokoh Masyarakat Desa Bandar Tengah) di Desa Bandar Tengah Tanggal 11 Juli 2013.

36

14

Wawancara dengan Kepala Dusun Baru Desa Bandar Tengah di Desa Bandar Tengah Tanggal 11 Juli 2013.


Contohnya lagi untuk proyek tahun 2009 pembangunan parit, ada tanah yang terkena dengan lahan warga jadi untuk memperlancar proyek tersebut, warga tersebut harus memberikan hibah tanah yang lebarnya 1 m. Tanah hibah tersebut adalah hasil dari swadaya masyarakat dalam bentuk barang.”15

Selanjutnya diinformasikan juga seorang Kadus Sei Birong bahwa:

oleh

“PT.Tambira juga turut ambil andil dalam pembangunan dengan memberikan partisipasinya dalam bentuk barang. Jika masyarakat hanya memberikan hibah tanah, tidak dengan PT. Tambira yang memberikan bantuan barang dalam beberapa proyek infrastruktur seperti sumbangan beko untuk pengendalian banjir, pemberian tanah hibah sebesar 10 m dari tanah perkebunan yang masih ditumbuhi sawit untuk digunakan pelebaran jalan sampai ke kampung warga, jika ada lahan rakyat yang berdampingan dengan tanah kebun maka pihak akan mengganti rugi kepada masyarakat apabila tanah tersebut mau dibangun untuk infrastruktur supaya pembangunan jadi lancar dan hal ini terjadi di dusun hutabagasan serta pemberian bahan-bahan bangunan seperti pasir, batu dan semen untuk jalan yang di cor sepanjang 300 m dimana jalan ini juga menghubungkan pabrik dengan perumahan warga.”16

Informasi ini secara jelas memperlihatkan bahwa masyarakat telah bersepakat untuk memberikan lahan mereka untuk digunakan demi pembangunan walaupun tingkat kesadaran dan kerelaan mereka kurang memadai dalam rangka membangun desa mereka sendiri dan partisipasi barang yang diberikan oleh masyarakat juga kurang memadai. Dikemukakan oleh Tokoh Masyarakat, bahwa: “Di dalam pelaksanaan pembangunan, ada bahanbahan tertentu dari anggota masyarakat yang kebetulan memiliki bahan yang dibutuhkan. Misalnya, si A baru siap membangun jadi berlebih batu bata, pasir, batu kerikil atau semen jadi semua bahan yang ada di rumahnya diberikan kepada aparat desa yang kemudian melimpahkannya kepada tim proyek untuk bisa digunakan. Bahanbahan tersebut diberikan dengan sukarela tanpa paksaan. Dan masyarakat telah bersepakat untuk memberikan bantuan air jika diperlukan sehingga mempermudah pelaksanaan pembangunan.”17 15

ISSN: 0216-9290


Wawancara dengan Kepala Desa Bandar Tengah di Desa Bandar Tengah Tanggal 11 Juli 2013. 16 Wawancara dengan Kepala Dusun Baru Desa Bandar Tengah di Desa Bandar Tengah Tanggal 11 Juli 2013. 17 Wawancara dengan Bapak Basri (Tokoh Masyarakat Desa Bandar Tengah) di Desa Bandar Tengah Tanggal 11 Juli 2013.

Informasi ini menyatakan bahwa masyarakat Desa Bandar Tengah ada yang partisipatif dan ada yang masih kurang untuk berrpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desa. Partisipasi lain ada uang. Diinformasikan oleh semua informan bahwa tidak terdapat partisipasi masyarakat Desa Bandar Tengah dalam bentuk uang pada saat pembangunan. Kalaupun ada, hal itu diwujudkan dalam bentuk rokok dan minuman seperti kopi, sirup dan lainnya untuk konsumsi bagi masyarakat yang turut terlibat dalam pengerjaan proyek. Selain itu juga karena memang proyek PNPM-MP atau proyek Gerbang Swara sudah memiliki anggaran dana yang cukup yang dikelola dengan baik oleh Tim Pelaksana Kegiatannya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan PNPM-MP Desa Bandar Tengah, bahwa: “Untuk partisipasi masyarakat dalam bentuk uang selama ini belum pernah, karena dana yang selalu diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan belum pernah kurang dan selama ini memang kalaupun ada konsumsi, itu paling diberikan oleh masyarakat, sukarela saja.”18

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Bandar Tengah dalam pembangunan dikatakan rendah. Hal ini terlihat dari partisipasi pikiran dimana masyarakat lebih mementingkan pekerjaannya dibanding mengikuti rapat sosialisasi. Begitu juga dengan partisipasi tenaga, masyarakat yang mau ikut bekerja untuk pembangunan proyek harus dibayar dan sangat mengaharapkan insentif padahal seharusnya jikaingin berpartisipasi maka tidak perlu ada pembayaran atau insentif yang harus dibayar penuh seperti tukang bangunan lain dan masyarakat tidak sepenuhnya rela memberikan lahan yang dikenai oleh jalur pembangunan sehingga sering terjadi perdebatan karena tidak adanya ganti rugi terhadap lahan yang akan dipakai serta masyarakat jarang memberikan bantuan untuk pengadaan alat-alat yang akan dipergunakan untuk proyek pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 18

Wawancara dengan Ketua TPK Lia Sinaga di Desa Bandar Tengah Tanggal 15 Juli 2013.

37


sangat penting karena hasil kerja yang dicapai akan lebih banyak dibandingkan pengerjaan pembangunan yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat. Penutup Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Bandar Tengah dalam pelaksanaan pembangunan masih dikatakan rendah. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya antusias masyarakat untuk menghadiri rapatrapat dalam perencanaan pembangunan, masih rendahnya masyarakat dalam menyampaikan ide dan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan, masih kurangnya bentuk sumbangan barang atau peralatan dan bahan-bahan bangunan. Empat faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di Desa Bandar Tengah yaitu latar belakang ekonomi, tidak adanya penyerahan hak milik lahan masyarakat terhadap pemerintah, respon masyarakat yang kurang terhadap Program Gerbang Swara dan kurangnya sosialisasi. Keterlibatan masyarakat merupakan hal yang paling utama dan penting dalam mempercepat dan memperlancar jalannya proses pembangunan. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat, maka kegiatan pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Daftar Pustaka Abe, Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif, Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri. Rahardjo, Adisasmita. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta: Graha Ilmu. Sastropoetro,Santoso R.A.. 1988. Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin dalam PembangunanNasional. Bandung: Alumni. Wawancara dengan Kepala Desa Bandar Tengah di Desa Bandar Tengah Tanggal 11 Juli 2013. Wawancara dengan Bapak Basri (Tokoh Masyarakat Desa Bandar Tengah) di Desa Bandar Tengah Tanggal 11 Juli 2013. Wawancara dengan Kaur Sosial Desa Bandar Tengah di Desa Bandar Tengah Tanggal 11 Juli 2013. Wawancara dengan Kaur Umum Desa Bandar Tengah di Desa Bandar Tengah Tanggal 11 Juli 2013.

38

ISSN: 0216-9290


Wawancara dengan Kepala Dusun Baru Desa Bandar Tengah di Desa Bandar Tengah Tanggal 11 Juli 2013. Wawancara dengan Kepala Dusun Sei Birong Desa Bandar Tengah di Desa Bandar Tengah Tanggal 15 Juli 2013. Wawancara dengan Ketua TPK Lia Sinaga di Desa Bandar Tengah Tanggal 15 Juli 2013.

.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa pada Program Gerbang Swara

Recommend Documents