1
PARTISIPASI DAN DAMPAK PROGRAM CSR PTPN VII TERHADAP TARAF HIDUP MASYARAKAT GUNUNG DEMPO SUMATERA SELATAN
SHOFIYATUL AZIMI
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2013
2
3
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Partisipasi dan Dampak Program CSR PTPN VII terhadap Taraf Hidup Masyarakat Gunung Dempo Sumatera Selatan adalah benar karya saya dengan arahan dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya saya kepada Institut Pertanian Bogor.
Bogor, Juli 2013 Shofiyatul Azimi NIM I34090023
4
ABSTRAK SHOFIYATUL AZIMI. Partisipasi dan Dampak Program CSR PTPN VII terhadap Taraf Hidup Masyarakat Gunung Dempo Sumatera Selatan. Dibimbing oleh FREDIAN TONNY NASDIAN Salah satu bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat, PT Perkebunan Nusantara VII Persero Unit Usaha Pagar Alam memiliki tanggung jawab sosial perusahaan yaitu program Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk pemberdayaan masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan profil komunitas; memaparkan implementasi program CSR PTPN VII UUPA; menganalisis tingkat partisipasi stakeholder dalam implementasi program UMKM; menganalisis dampak partisipasi stakeholder dalam program CSR terhadap taraf hidup masyarakat. Subyek penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Gunung Dempo, termasuk masyarakat lokal, pemerintah kelurahan dan karyawan perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari metode kuantitatif dan didukung dengan penelitian kualitatif menggunakan kuesioner dan panduan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program UMKM, setiap stakeholder memiliki jenis dan tingkat partisipasi yang berbeda. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program, maka semakin tinggi taraf hidup masyarakat yang dihasilkan. Kata kunci : Corporate social responsibility, stakeholder, taraf hidup
ABSTRACT SHOFIYATUL AZIMI. Participation and the Impact of CSR‟s Program in PTPN VII on Community Living Standards in Gunung Dempo, South Sumatra. Supervised by FREDIAN TONNY NASDIAN One of responsibility to local communities, PT PTPN VII Persero has a corporate social responsibility program called UMKM program to empower the local communities. The purpose of this research was to describe the profile communities; describe the CSR program implementation in PTPN VII; analyze the level of stakeholder participation in the implementation of UMKM programs; analyze the impact of stakeholders participation in CSR programs on people's lives. The subject of this study was the Village of Mount Dempo, including local communities, government and corporate employees village. The method used in this research consisted of a quantitative method and supported by qualitative research using questionnaires and in-depth interview guide. The results of this research showed that every stakeholders had different types and degree of participation. The higher the level of participation of the communities involved in the implementation of the program, the higher the standard of living that is generated. Keywords: Corporate social responsibility, stakeholder, standard of living
PARTISIPASI DAN DAMPAK PROGRAM CSR PTPN VII TERHADAP TARAF HIDUP MASYARAKAT GUNUNG DEMPO SUMATERA SELATAN
SHOFIYATUL AZIMI
Skripsi Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2013
6
Judul Skripsi
Partisipasi dan Dampak Program CSR PTPN VII terhadap TarafHidup Masyarakat Gunung Dempo Sumatera Selatan
Nama NIM
Shofiyatul Azimi 134090023
Disetujui oleh
r Fredian Tonn Nasdian MS Pembimbing
O__ Tanggal Pengesahan:_ B
________ v'__ Uf L_2013
7
Judul Skripsi
:
Nama NIM
: :
Partisipasi dan Dampak Program CSR PTPN VII terhadap Taraf Hidup Masyarakat Gunung Dempo Sumatera Selatan Shofiyatul Azimi I34090023
Disetujui oleh
Ir Fredian Tonny Nasdian, MS Pembimbing
Diketahui oleh
Dr Ir Soeryo Adiwibowo, MS Ketua Departemen
Tanggal Pengesahan:_____________________________
8
PRAKATA Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Partisipasi dan Dampak Program CSR PTPN VII terhadap Taraf Hidup Masyarakat Gunung Dempo Sumatera Selatan Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Ir. Fredian Tonny Nasdian, MS sebagai dosen pembimbing, yang telah memberikan inspirasi, motivasi, masukan, dan arahan yang luar biasa serta kesabaran dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada dosen penguji Ibu Sarwititi S. Agung dan Bapak Martua Sihaloho yang telah memberikan masukan dan arahan untuk skripsi saya yang lebih baik. Terima kasih juga diucapkan kepada Bapak Sugianto sebagai staf bagian Sinder Sumber Daya Manusia dan Umum PTPN VII Unit Usaha Pagar Alam yang selalu membantu peneliti dalam mencari dan pengumpulan data. Selanjutnya peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta, Bapak Drs. Bakhrun Suyuti, MM, Ibu Lisnawita dan adik Muhammad Irfan Farulian yang sudah memberikan dukungan, semangat dan selalu mendoakan dalam penyelesaian skripsi. Teman-teman satu bimbingan dan seperjungan Adia Yuniarti, Gressayana Suciari dan juga teman-teman SKPM 46 serta 3RRR yang telah memberikan dukungan dan bersedia bertukar fikiran serta pihak-pihak yang sudah membantu dalam penelitian ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak.
Bogor, Juli 2013 Shofiyatul Azimi
vii
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Penelitian Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian PENDEKATAN TEORETIS Tinjauan Pustaka Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) Taraf Hidup Pemberdayaan Masyarakat Partisipasi Kerangka Pemikiran Hipotesis Penelitian Definisi Operasional METODE PENELITIAN Lokasi dan Waktu Penelitian Pendekatan Kuantitatif Pendekatan Kualitatif Kombinasi Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif PROFIL KOMUNITAS Kondisi Geografis dan Administratif Kependudukan Struktur Sosial dan Kultur Masyarakat Pola-Pola Adaptasi Ekologi Masyarakat Ikhtisar IMPLEMENTASI PROGRAM CSR Profil Perusahaan PT Perkebunan Nusantara VII Persero Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Program Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Ikhtisar TINGKAT PARTISIPASI Tingkat Partisipasi Masyarakat Partisipasi dalam Tahap Perencanaan Partisipasi dalam Tahap Pelaksanaan Partisipasi dalam Tahap Evaluasi Tingkat Partisipasi Stakeholder Ikhtisar DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM Keadaan Fisik dan Fasilitas yang Dimiliki
xi xii xiii 1 1 4 5 6 8 8 8 13 13 16 19 20 20 24 24 25 26 27 30 30 32 34 35 34 38 38 38 39 43 46 46 47 49 50 51 53 56 56
viii
Tingkat Pendapatan Tingkat Pengeluaran Tingkat Tabungan Dampak Pelaksanaan Program Ikhtisar PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP TARAF HIDUP Taraf Hidup Hubungan tingkat partisipasi (tahap perencanaan ) dan Taraf Hidup Hubungan tingkat partisipasi (tahap pelaksanaan ) dan Taraf Hidup Hubungan tingkat partisipasi (tahap evaluasi ) dan Taraf Hidup Hubungan Tingkat Partisipasi dan Taraf Hidup Ikhtisar SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP
58 59 60 61 63 66 66 67 68 69 70 71 72 72 72 73 75 89
xi
DAFTAR TABEL
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13 14
15
16
17
18 19
Karakteristik tahap-tahap kedermawanan sosial Jarak (km) dan waktu tempuh (menit) dari Kelurahan Gunung Dempo ke Pusat Pemerintahan dan fasilitas lainnya Luas Kelurahaan Gunung Dempo berdasarkan penggunaan Karakter ekologi Kelurahan Gunung Dempo Jumlah dan persentase penduduk Kelurahan Gunung Dempo menurut Jenis Kelamin tahun 2013 Jumlah penduduk Kelurahan Gunung Dempo menurut agama yang dianut tahun 2013 Tingkat Pendidikan di Kelurahan Gunung Dempo Jumlah dan persentase penduduk Kelurahan Gunung Dempo menurut jenis mata pencaharian Jumlah dan persentase peserta Program UMKM berdasarkan tingkat partisipasi di Kelurahan Gunung Dempo tahun 2013 Jumlah dan persentase peserta program UMKM berdasarkan tingkat partisipasi dalam tahap perencanaan di Kelurahan Gunung Dempo tahun 2013 Jumlah dan persentase peserta program UMKM berdasarkan tingkat partisipasi dalam tahap pelaksanaan di Kelurahan Gunung Dempo tahun 2013 Jumlah dan persentase peserta program UMKM berdasarkan tingkat partisipasi dalam tahap evaluasi di Kelurahan Gunung Dempo tahun 2013 Stakeholder yang terlibat dalam masing masing tahapan dan bentuk keterlibatannya Jumlah dan persentase peserta program UMKM berdasrkan tingkat keadaan fisik dan fasilitas rumah tangga di Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, tahun 2013 Jumlah dan persentase peserta program UMKM berdasarkan tingkat pendapatan di Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Tahun 2013 Jumlah dan persentase peserta program UMKM berdasarkan tingkat pengeluaran di Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Tahun 2013 Jumlah dan persentase peserta program UMKM berdasarkan tingkat tabungan di Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan Tingkat partisipasi dan taraf hidup anggota kelompok masyarakat penerima UMKM menurut konsep Uphoff Jumlah dan Persentase Berdasarkan Dampak Pelaksanaan Program CSR/PKBL
12 30
31 31 32 32 33 33 46
48
49
50
52 56
58
59
60
61
xii
20 21 22 23
24
25
26
Skor rata-rata dampak pelaksanaan program UMKM terhadap taraf hidup masyarakat Skor taraf hidup masyarakat peserta program CSR dan bukan peserta CSR menurut tingkatannya Jumlah dan presentase masyarakat peserta program CSR menurut taraf hidup tahun 2013 Persentase tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan terhadap taraf hidup masyarakat di Kelurahan Gunung Dempo, Tahun 2013 Persentase tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan terhadap taraf hidup masyarakat di Kelurahan Gunung Dempo, Tahun 2013 Persentase tingkat partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi terhadap taraf hidup masyarakat di Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam tahun 2013 Persentase tingkat partisipasi masyarakat terhadap taraf hidup masyarakat di Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam tahun 2013
63 66 66 67
68
69
70
DAFTAR GAMBAR
1 2 3 4
5
6
7
8
Perkembangan kemiskinan di Indonesia 2004-2012 Hubungan triple bottom line Delapan tingkatan dalam tangga partisipasi masyarakat Arnstein Kerangka pemikiran Partisipasi Stakeholder Program Corporate Social Responsibility dan Dampaknya terhadap Taraf Hidup Kelurahan Gunung Dempo Sumatera Selatan Persentase masyarakat yang menerima program berdasarkan tingkat partisipasi keseluruhan dalam program UMKM PTPN VII UUPA Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan Persentase masyarakat yang menerima program berdasakan tingkat partisipasi dalam tahap perencanaan dalam program UMKM PTPN VII UUPA Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam. Persentase masyarakat yang menerima program berdasakan tingkat partisipasi dalam tahap pelaksanaan dalam program UMKM PTPN VII UUPA Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam. Persentase masyarakat yang menerima program berdasakan tingkat partisipasi dalam tahap evaluasi dalam program
1 9 18 19
47
48
50
51
xiii
9
10
11
12
13
UMKM PTPN VII UUPA Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam. Persentase masyarakat yang menerima program berdasakan dampak ekonomi dalam kategori keadaan fisik dan fasilitas rumah tangga dalam program UMKM PTPN VII UUPA di Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam. Persentase masyarakat yang menerima program berdasakan dampak ekonomi dalam kategori tingkat pendapatan dalam program UMKM PTPN VII UUPA Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam Persentase masyarakat yang menerima program berdasakan taraf hidup dalam kategori tingkat pengeluaran dalam program UMKM PTPN VII UUPA Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam. Persentase masyarakat yang menerima program berdasakan taraf hidup dalam kategori tingkat tabungan dalam program UMKM PTPN VII UUPA Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam. Persentase masyarakat yang menerima program berdasarkan taraf hidup Pelaksanaan Program UMKM PTPN VII UUPA Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam.
57
58
59 56 60
62
DAFTAR LAMPIRAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Peta lokasi Jadwal Penelitian Kerangka sampling Daftar nama informan Tabel frekuensi Tabulasi silang Korelasi rank spearman Wawancara mendalam informan Dokumentasi
75 76 77 79 80 82 83 85 87
1
PENDAHULUAN Latar Belakang Kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan yang cukup serius hingga saat ini. Data BPS September 2012 menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2012 mencapai 28.59 juta orang (11.66%). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2012, maka selama enam bulan tersebut terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0.54 juta orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret-September 2012, baik penduduk miskin di perkotaan maupun pedesaan sama-sama mengalami penurunan, yaitu masing-masing turun sebesar 0.18% (0.14 juta orang) dan 0.42% (0.40 juta orang). Begitu juga dengan tingkat kemiskinan yang ada di provinsi Sumatera Selatan, pada Maret 2012 tingkat kemiskinan sebesar 14.16% dan turun sebesar 0.87% sebesar 13.29%. sedangkan di pedesaan, mengalami kenaikan dari 13.57% menjadi 13.58%. Hal ini dilihat dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) yang diukur dari sisi pengeluaran. Adanya penurunan dan kenaikan yang tidak signifikan dari sebelumnya tersebut tidak lepas dari usaha-usaha pemerintah dalam menanggulangi persoalan kemiskinan, salah satunya dengan berkerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta. Gambar 1 berikut menjelaskan perkembangan angka kemiskinan dari Tahun 2004-2012.
Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional seperti dikutip BPS (2012)
Gambar 1 Perkembangan kemiskinan di Indonesia 2004-2012 Permasalahan diatas menyebabkan strategi pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri, otonom, mampu dan berdaya mengatasi krisis merupakan sesuatu yang sangat tepat dan diperlukan saat ini (Sa‟adah 2010). CSR merupakan salah satu solusi yang tepat yang dapat membantu mengupayakan program pemberdayaan. Pada praktiknya, program CSR bertujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai manfaat dari program CSR yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup mereka baik di desa maupun di kota. Namun pada kenyataannya, dalam
2
pelaksanaan program CSR tidak semudah yang dibayangkan. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan program CSR kurang maksimal. Dalam praktiknya, program CSR dapat meningkatkan taraf hidup, namun seringkali hal ini juga membuat masyarakat mengalami ketergantungan dalam program tersebut. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan UndangUndang No. 40 Tahun 20071 tentang Perseroan Terbatas. Menurut undang-undang tersebut, setiap perusahaan diwajibkan untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Keberhasilan sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya dipengaruhi oleh pihak dalam dan stakeholder internal saja, namun lebih kepada pihak eksternal di sekitar perusahaan, seperti masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan (Wibisono 2007). Selanjutnya Wibisono (2007) menjelaskan bahwa sebuah perusahaan tidak hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, namun harus memperhatikan beberapa aspek lainnya, seperti lingkungan dan masyarakat sekitar. Akibat hal tersebut, saat ini berkembanglah konsep Corporate Social Responsibility (CSR) bagi perusahaan. Pengertian umum mengenai CSR ini sangat beragam dan belum memiliki definisi tunggal. The World Bussiness for Sustainable Development (2000) seperti dikutip Wibisono (2007) mendefinisikan CSR sebagai suatu komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Melo dan Morgado (2011) mengartikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai salah satu kunci dalam memberikan reputasi bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan kompetitif. Terobosan baru mengenai konteks CSR oleh Elkington seperti dikutip Wibisono (2007) melalui konsep 3P (profit, people dan planet), yakni tidak hanya profit yang diburu, namun juga dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (people) dan ikut berperan serta dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Hal ini mensyaratkan bahwa perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab sosial yang berpijak pada single bottom line, berupa aspek ekonomi, namun harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya (Wibisono 2007). Hal ini berarti mengindikasikan bahwa setiap perusahaan wajib menjaga kelestarian lingkungan untuk keberlanjutannya. Selanjutnya Wibisono (2007) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan CSR hendaknya memperhatikan beberapa stakeholder-stakeholder terkait sehingga dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya CSR bagi masyarakat dan perusahaan itu sendiri. Pada perkembangan awal konsep tanggung jawab sosial perusahaan tidak lepas dari konteks waktu yang sangat mempengaruhi perkembangannya (Solihin 2009). Tidak bisa dipungkiri, sejauh ini program CSR yang berkelanjutan sangat diharapkan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan 1
UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 Butir 3
3
mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus membangun dan mencitrakan kesejahteraan dan pada akhirnya akan tercipta kemandirian dari masyarakat yang terlibat dalam program tersebut, sesuai dengan kemampuannya. Kondisi ini dapat diatasi dengan program yang bersifat holistik sehingga dapat membangun tingkat kepercayaan dalam diri masyarakat, untuk itu didukung oleh program CSR yang sustainable (Siregar 2007). Wiwoho (2011) menjelaskan bahwa pemahaman tentang CSR pada umumnya berkisar pada tiga hal pokok, yaitu pertama, CSR merupakan suatu peran yang sifatnya sukarela dimana suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan, oleh karena itu perusahaan mempunyai kehendak bebas untuk melakukan dan tidak melakukan peran. Kedua, disamping sebagai institusi profit, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kedermawanan yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan ekploitasi. Ketiga, CSR sebagai bentuk kewajiban perusahaan untuk peduli dalam mengentaskan krisis kemanusiaan, kemiskinan dan lingkungan yang terus meningkat. Salah satu program dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan menurut Swift dan Levin (1987) seperti dikutip Mardikanto (2010) menunjuk pada kemampuan orang, khususya kelompok rentan dan lemah, untuk: (1) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan (2) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Sa‟adah (2010) menjelaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh perusahaan merupakan program pengembangan aspek sosial ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Hal ini merupakan salah satu wujud kepedulian perusahaan dalam bersinergi dengan pemerintah dalam rangka memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diperlukan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan hingga akhir evaluasi program. Hal ini penting karena dengan adanya partisipasi dalam pelaksanaan program akan mengindikasikan keberhasilan atau tidak dari suatu program. Implementasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan berdampak pada upaya pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang seperti pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pemulihan sosial ekonomi masyarakat akibat konflik, dan sebagainya yang sejauh ini telah dirintis oleh berbagai kalangan tetapi belum membuahkan hasil. Jadi, tak dapat dipungkiri bahwa kegiatan CSR yang bersifat holistik berdasarkan pada konsep 3P seperti yang dijelaskan oleh Elkington (planet, people, profit) dan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat memiliki dampak postif terhadap perubahan taraf hidup. PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang agribisnis perkebunan yang pembentukannya berupa konsolidasi dari PTP X dan PTP XXXI. Wilayah kerja PTPN VII (persero) terdiri dari tiga provinsi di Indonesia yang terdiri dari beberapa unit usaha yaitu 10 unit usaha di provinsi Lampung, 13 unit usaha di provinsi Sumatera Selatan, dan 3 unit
4
usaha di provinsi Bengkulu beberapa. Luas areal PT Perkebunan Nusantara VII Persero seluas 68 105 Ha, areal plasma 47 111 Ha dan areal kemitraan sebesar 18 307 Ha. Komoditas utama dari PTPN VII sangat beragam seperti kelapa sawit, karet, tebu dan teh. Beberapa usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahan PTPN VII dalam program CSR berupa pemberian keterampilan dan bantuan modal melalui program kemitraan, menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran, membentuk kemitraan petani plasma sehingga dapat membina dan meningkatkan kesejahteraan petani, membentuk sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan menyalurkan pinjaman serta memberikan pelatihan dan pengetahuan manajerial khusus sehingga berperan dalam pemberdayaan masyarakat mandiri, dan adanya fasilitas yang memadai untuk pekerja seperti perumahan yang tersebar di beberapa rukun warga di sekitar perusahaan. Tanggung jawab sosial yang sudah dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara VII Persero Unit Usaha Pagar Alam (PTPN VII UUPA) adalah program kemitraan dan bina lingkungan. Program kemitraan terdiri dari bantuan UMKM berupa pinjaman modal untuk meningkatkan usaha masyarakat, pemberian bantuan dalam pembangunan rumah ibadah, pemberian bantuan beasiswa untuk siswa berprestasi yang kurang mampu, mengadakan sunatan massal untuk keluarga yang kurang mampu. Program bina lingkungan yang sudah dilakukan yaitu program penghijauan lingkungan seperti penanaman pohon. Keseluruhan program CSR oleh PTPN VII UUPA tersebar di sebagian besar kelurahan di wilayah Kota Pagar Alam. Salah satu program CSR PTPN VII UUPA di bidang kemitraan dilakukan di Kelurahan Gunung Dempo, yaitu program UMKM. Program tanggung jawab sosial PTPN VII UUPA yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah program kemitraan usaha mikro kecil dan menengah. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan utama yaitu bagaimana partisipasi dan dampak program CSR PTPN VII terhadap taraf hidup masyarakat Gunung Dempo Sumatera Selatan? Masalah Penelitian Langkah awal yang perlu dilakukan sebelum melihat hubungan antara partisipasi masyarakat dan stakeholder dengan taraf hidup masyarakat terhadap program CSR UMKM yaitu mengetahui bagaimana kondisi komunitas yang ada di Kelurahan Gunung Dempo. Oleh karena itu, penting untuk dikaji bagaimana profil komunitas di Kelurahan Gunung Dempo. Dalam pelaksanaan program CSR, terdapat tiga pilar utama yaitu the triple bottom line yang dijelaskan oleh Elkington seperti dikutip Wibisono (2007), yang terdiri dari profit, people, planet. Dijelaskan oleh Wibisono (2007) bahwa jika suatu perusahaan ingin berkelanjutan maka tidak hanya profit yang sebesarbesarnya yang di buru, tetapi juga memperhatikan masyarakat sekitar perusahaan (people), dan terus berkontribusi aktif dalam kelestarian lingkungan (planet). Dalam era modernisasi saat ini, banyak sekali isu-isu yang terkait dengan CSR, salah satunya isu pengembangan masyarakat. Dalam program CSR yang berbasiskan masyarakat hendaknya mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan hingga evaluasi program sehingga masyarakat lebih tahu kegunaan dan manfaat dari program yang dibuat oleh perusahaan. Salah satunya yaitu
5
adanya upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini PTPN VII UUPA dalam mengembangkan masyarakat. Selanjutnya penting untuk dikaji bagaimana implementasi program CSR PTPN VII UUPA. Dalam pelaksanaan CSR yang berbasis masyarakat tidak terlepas dari keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan hingga evaluasi program CSR. Hal ini menjadi sangat penting karena masyarakat menjadi salah satu stakeholder utama dalam pelaksanaan program CSR yang berbasiskan masyarakat. Stakeholder menjadi bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program CSR. Program UMKM merupakan salah satu program CSR PTPN VII UUPA yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan usaha mereka. Penyelenggaraannya program UMKM melibatkan stakeholderstakeholder dalam setiap pelaksanaannya. Adanya partisipasi stakeholder baik itu dari pemerintah, masyarakat, dan swasta akan sangat terasa program yang dilaksanakan untuk kemajuan masyarakat dan keberlanjutan perusahaan sehingga sangat penting membutuhkan partisipasi stakeholder dalam proses penyelenggarannya. Pertanyaannya, sejauh mana tingkat partisipasi stakeholder (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam program UMKM. Pelaksanaan program CSR secara tidak langsung akan berdampak kepada taraf hidup masyarakat. Setelah melihat sejauhmana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program CSR, dampak yang dirasakan masyarakat biasanya berupa dampak fisik dan non-fisik. Untuk itu perlu dirumuskan, sejauhmana dampak pelaksanaan program CSR terhadap taraf hidup masyarakat? Tujuan akhir dari pelaksanaan CSR suatu perusahaan bagi masyarakat yaitu seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan kerjasama stakeholder yang terlibat sehingga pada akhirnya akan memberikan penilaian sendiri bagi masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Program-program CSR perusahaan adalah untuk keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini akan sangat berdampak kepada masyarakat yang berperanserta dalam program CSR. Untuk itu perlu dianalisis, bagaimana dampak partisipasi masyarakat dan stakeholder program CSR terhadap taraf hidup masyarakat.
Tujuan Penelitian Tujuan utama penelitian ini yaitu untuk menganalisis sejauhmana tingkat partisipasi stakeholder program corporate social responsibility dan dampaknya terhadap taraf hidup di Kelurahan Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Selanjutnya tujuan khusus penelitian ini sebagai berikut : 1. memaparkan profil komunitas; 2. memaparkan implementasi program CSR PTPN VII UUPA; 3. menganalisis tingkat partisipasi stakeholder dalam implementasi program UMKM; 4. menganalisis dampak pelaksanaan CSR terhadap taraf hidup masyarakat; 5. mengnalisis dampak partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam program CSR terhadap taraf hidup masyarakat.
6
Kegunaan Penelitian 1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian mengenai implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. 2. Bagi masyarakat, dapat memberikan pemahaman terhadap peran PTPN VII dalam melaksanakan kepedulian kepada masyarakat. 3. Bagi perusahaan, sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan dan untuk bahan masukan terhadap program selanjutnya. 4. Bagi pemerintah, dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan kebijakan pelaksanaan CSR perusahaan.
7
PENDEKATAN TEORITIS
Tinjauan Pustaka Konsep Corporate Social Responsibility Pengembangan konsep tanggung jawab sosial sebagaimana dikatakan oleh H.R. Bowen bahwa kewajiban atau tanggung jawab sosial perusahaan bersandar pada keselarasan dengan tujuan (objectivies) dan nilai nilai (value) dari suatu masyarakat (Watrick dan Cochran 1985 seperti yang dikutip Solihin 2009). Kedua hal tersebut yakni keselarasan dengan tujuan dan nilai nilai masyarakat merupakan dua premis dasar tanggung jawab sosial. Premis pertama, perusahaan bisa mewujudkan dalam suatu masyarakat karena adanya dukungan dari masyarakat. Premis kedua, pelaku bisnis bertindak sebagai agen moral dalam suatu masyarakat yang harus memuat dimensi etika dari tanggung jawab sosial (Solihin 2009). Dalam perkembangannya (Jones 1995 seperti dikutip Solihin 2009) mengklasifikasikan kedalam dua kategori. Kategori tersebut yaitu inside stakeholders dan outside stakeholders. Inside stakeholders yaitu orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan dan berada di dalam organisasi perusahaan seperti manager dan karyawan, sedangkan outside stakehoklders terdiri dari orang orang maupun pihak yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, bukan pula karyawan melainkan orang yang memiliki kepentingan kepada perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, seperti pemasok, pemerintah, masyarakat lokal, dan masyarakat umum. Solihin (2009) juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program CSR juga harus terus dipantau agar pelaksanaan program CSR tidak menyimpang dari rencana awal. Oleh karena adanya konsep pembangunan berkelanjutan, maka perusahaan juga mengumumkan corporate governance-nya beserta dampak yang ditimbulkan melalui sebuah sustainability report. Sebagai contoh, perusahaan UPS dalam UPS Corporate Sustainability Report-nya pada bulan Juli 2006 mempublikasikan dampak ekonomi dari kegiatan perusahaan antara lain dalam bentuk pembayaran pajak, pemberian santunan, dan pembagian deviden Awal terbentuknya CSR merupakan perkembangan setelah terjadinya revolusi industri, dimana sebagian besar perusahaan masih memfokuskan untuk mencari keuntungan belaka tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat, sehingga terjadinya ketimpangan ekonomi antar pelaku usaha dan masyarakat (Wibisono 2007). Konsep dari tanggung jawab sosial perusahaan sebenarnya sudah lama dikenal di kalangan dunia usaha. Konsep ini muncul seiring dengan perkembangan perusahaan-perusahaan yang ada di dunia. Pada hakekatnya, konsep CSR bukan sekedar konsep menejemen belaka, melainkan didalamnya terkandung pemikiran dan ideologi yang mendalam sejalan dengan pemikiran masyarakat (Prayogo 2007 seperti dikutip Wibisono 2007). CSR dilihat sebagai konsep akuntansi yang baru yang yang mementingkan transparansi dalam pengungkapan sosial atas kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dimana transparansi informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi perusahaan juga diharapkan
8
mengungkapkan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan (Wibisono 2007). Selanjutnya Wibisono (2007) menjelaskan bahwa pentingnya CSR disclosure sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap CSR merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan sehingga kinerja lingkungan perusahaan serta karakteristik perusahaan yang disesuaikan dengan size perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, profile, dan leverage di duga berpengaruh terhadap CSR. Menurut Elkington (1997) seperti dikutip Wibisono (2007) yang mendeskripsikan bahwa sebuah perusahaan jika ingin sustain, maka perlu memperhatikan 3P, yakni profit, people, dan planet. Selain profit yang diburu, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat terhadap pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat (people) tetapi juga turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dalam setiap kegiatan usaha sehingga tidak jarang sebuah perusahaan berlomba-lomba mengejar profit yang sebesar-besarnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain untuk meningkatkan profit, suatu perusahaan juga menyadari bahwa masyarakat (people) sekitar perusahaan merupakan salah satu stakeholder penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk memberikan manfaat besar bagi perusahaan. Unsur ketiga yaitu planet, dimana lingkungan menjadi salah satu faktor penting untuk keberhasilan suatu perusahaan. Mendongkrak laba dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi memang penting, namun tak kalah penting jika kita bisa melestarikan lingkungan sekitar. Hubungan ini kemudian dapat diilustrasikan dalam bentuk segitiga, seperti Gambar 2.
Sumber: Wibisono ( 2007)
Gambar 2 Hubungan Triple Bottom Line Gambar tersebut terlihat bahwa setiap perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yang hanya berfokus
9
pada salah satu aspek. Seperti halnya aspek ekonomi, yang direfleksikan dalam kondisi keuntungan saja, namun juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial di sekitar wilayah perusahaan. Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka penyelenggaraan kegiatan CSR. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Good Corporate Governance karena pelaksanaan dari CSR merupakan bagian yang merupakan prinsip dalam GCG (Charolinda 2006). Selanjutnya Wibisono (2007) menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dari GCG yaitu: 1. Tranparency (keterbukaan informasi): perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, tepat waktu kepada semua stakeholdernya; 2. Accountabilty (akuntabilitas): adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila sudah dilaksanakan dengan efektif maka akan ada kejelasan fungsi dan struktur dalam suatu perusahaan; 3. Responsibility (pertanggung jawaban): kepatuhan perusahaan terhadap suatu hal yang berlaku dalam perusahaan; 4. Independency (kemandirian): perusahaan hendaknya dikelola secara professional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; 5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran): Adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi kebutuhan stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penerapan prinsip ini diharapkan dapat membuat perusahaan menyadari bahwa perlu untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat untuk melestarikan lingkungan. Charolinda (2006) menjelaskan mengenai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut: 1. Pengelolaan lingkungan kerja secara baik. Termasuk didalamnya penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, sistem kompensasi yang layak dan perhatian terhadap kesejahteraan keluarga karyawan; 2. Kemitraan antara perusahaan dan masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Wujud yang paling umum adalah program community development untuk membantu peningkatan kesejahteraan umum masyarakat setempat dalam kurun waktu yang cukup panjang. Melalui program ini, diharapkan masyarakat akan menerima manfaat keberadaan perusahaan yang digunakan untuk menopang kemandiriannya bahkan setelah perusahaan berhenti beroperasi; 3. Penanganan kelestarian lingkungan. Dimulai dari lingkungan perusahaan sendiri, termasuk melakukan penghematan penggunaan listrik, air, kertas, dll, sampai penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan, agar tidak mencemari lingkungan sekitar kantor; dan 4. Investasi sosial atau sering diartikan sebagai “kegiatan amal perusahaan”. Makna sesungguhnya adalah memberi dukungan finansial dan non-finansial terhadap kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh kelompok yang pada akhirnya dapat menunjang kegiatan bisnis perusahaan. Selain itu, perusahaan dapat menuai citra baik.
10
Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep penting dalam kegiatan perusahaan untuk senantiasa berhubungan dengan masyarakat dan stakeholder lainnya. Wibisono (2007) menjelaskan perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan CSR menggunakan tahap tahap sebagai berikut: 1. Tahap perencanaan Pada tahap perencanaan terdiri dari tiga langkah utama, yaitu Awareness Building, CSR Assessement, dan CSR Manual Building. Pada tahap Awareness Building, merupakan langkah awal dalam membangun kesadaran dan arti penting CSR dan komitmen manajemen yang dilakukan melalui seminar, lokakarya, diskusi kelompok, dan lain-lain. CSR Assessement yaitu memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif. Selanjutnya CSR Manual, yaitu melakukan bencmarking, menggali dari referensi atau bagi perusahaan yang menginginkan langkah cepat, dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan pola pikir dan pola tindak seluruh elemen perusahaan guna tercapainya pelaksanaan program yang terpadu, efektif, dan efisien. 2. Tahap implementasi Pada tahap ini dirumuskan beberapa pertanyaan, seperti pengorganisasian sumber daya yang diperlukan, penyusunan untuk menempatkan orang yang sesuai dengan tugas, pengarahan terkait dengan melakukan tindakan, pengawasan atau koreksi terhadap pelaksanaan, pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana, dan bagaimana penilaian untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan. 3. Tahap evaluasi Pada tahap ini langkah yang dilakukan setelah CSR yang diimplementasikan. Tahap ini perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauhmana efektivitas penerapan CSR. 4. Pelaporan Pelaporan diperlukan untuk membangun sitem informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan juga sangat erat kaitannya dengan pemangku kepentingan yang ada di setiap bagiannya. Pengertian luas CSR bertujuan berlangsungnya sustainable economic activity, sedangkan dalam pengertian yang sempit merupakan sosial responsibility dan perusahaan dan hubungan perusahaan itu dengan pihak internal dan eksternal (Wiwoho 2008). Stakeholder menjadi saling mempengaruhi di setiap perusahaan untuk keberlanjutan program. Menurut Kasali (2005) seperti dikutip Wibisono (2007) membagi stakeholder menjadi beberapa bagian, sebagai berikut : 1. Stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal yaitu stakeholder yang berada dalam lingkungan organisasi, seperti karyawan, manajer, pemegang saham. Sedangkan stakeholder eksternal yaitu stakeholder yang berada di luar lingkungan organisasi seperti penyalur, pemasok, konsumen, masyarakat, pemerintah.
11
2. Stakeholder primer, sekunder, dan marjinal. Stakeholder primer yaitu stakeholder yang paling penting, sedangkan stakeholder sekunder yaitu yang tidak terlalu penting. Sedangkan stakeholder marjinal adalah stakeholder yang bisa diabaikan. 3. Stakeholder tradisional dan stakeholder masa depan. Stakeholder tradisional yaitu berhubungan dengan organisasi seperti karyawan dan konsumen. Sedangkan stakeholder masa depan yaitu dapat memberikan pengaruhnya pada organisasi, seperti mahasiswa, peneliti dan konsumen potensial. 4. Proponent, opponent, dan uncommitted Dalam stakeholder, ada kelompok yang memihak (proponents), menentang organisasi (opponents), dan ada yang tidak peduli atau abai (uncommitted). 5. Silent majority dan vocal minority Silent majority berarti aktivitas stakeholder yang pasif dalam melakukan complain atau mendukung perusahaan, sedangkan vocal inority yaitu stakeholder yang secara aktif dalam melakukan penentangan atau dukungannya. Dalam aktualisasinya, kontribusi dunia usaha untuk turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus mengalami metamorfosis, dari yang bersifat charity menjadi aktivitas yang menekankan pada penciptaan kemandirian masyarakat yaitu program pemberdayaan. Metamorfosis tersebut pernah diungkapkan oleh Zaidi (2003) dalam Ambadar (2008). Tabel 1 Karakteristik Tahap-Tahap Kedermawanan Sosial Paradigma Charity Philanthropy Good Corporate Citizenship (GCC) Agama, tradisi, Norma, etika Pencerahan diri & Motivasi adaptasi dan hukum rekonsiliasi dengan universal ketertiban sosial Mengatasi Mencari dan Memberikan Misi masalah setempat mengatasi akar kontribusi kepada masalah masyarakat Jangka pendek, Terencana, Terinternalisasi dalam Pengelolaan mengatasi terorganisir, kebijakan perusahaan masalah sesaat terprogram Yayasan / dana Keterlibatan baik Pengorganisasian Kepanitiaan abadi / dana maupun sumber profesionalitas daya lain Orang miskin Masyarakat Masyarakat luas dan Penerima luas perusahaan Manfaat Hibah sosial Hibah Hibah (sosial & Kontribusi pembangunan pembangunan serta keterlibatan sosial) Kewajiban Kepentingan bersama Inspirasi Sumber: Za‟im Zaidi seperti dikutip Ambadar (2008), sumbangan sosial perusahaan (2003), hal 130
12
Berbeda dengan aktivitas charity, terlihat jelas bahwa dalam aktivitas philanthropy, aktivitas lebih didorong oleh norma, etika dan hukum, bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban, inspirasi aktivitas adalah untuk memenuhi kepentingan semua pihak. Tampak bahwa comdev (pemberdayaan masyarakat) merupakan ruh pelaksanaan aktivitas CSR perusahaan. Dengan CSR yang berbasiskan comdev dapat mencapai tujuan strategis perusahaan, selain untuk mencapai profit optimum juga bermanfaat bagi komunitas (Ambadar 2008). Taraf Hidup Owolabi dan Olu-Owolabi (2009) mendeskripsikan kriteria yang digunakan untuk mengukur kualitas taraf hidup manusia yaitu, terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati. Kebutuhan dasar ini bersifat mutlak dan harus dilaksanakan dan dipenuhi sehingga akan mendorong keinginan seluruh manusia dalam menjaga kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup tidak hanya menyangkut dirinya sendiri, tetapi juga masyarakat sekitarnya dan terutama kelangsungan hidupnya bersama keturunannya akan kebutuhan. Kebutuhan dasar ini terdiri atas udara, air yang bersih, pangan, kesempatan untuk mendapatkan keturunan serta perlindungan terhadap serangan penyakit dan sesama manusia. Selanjutnya, kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi. Berbeda dengan makhluk hidup yang lain, manusia sebagai makhluk yang berbudaya tidak cukup hanya sekedar hidup secara hayati, melainkan karena perkembangan kebudayaannya maka manusia harus hidup secara manusiawi. Kebutuhan dasar untuk hidup secara manusiawi, sebagian bersifat material dan sebagian lagi bersifat non-material. Hal inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Pekerjaan bukanlah sekedar sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hayati sebagaimana yang diajarkan oleh induk hewan kepada anaknya, tetapi juga perlu diberikan pengetahuan tentang agama, filsafat, ilmu, seni dan budaya yang membedakan pendidikan manusia dengan hewan. Terakhir yaitu, kebutuhan dasar untuk memilih. Derajat kebebasan untuk memilih dibatasi oleh hukum, baik yang tertulis maupu yang tidak tertulis. Kemampuan memilih merupakam sifat hakiki untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan yaitu memajukan pada setiap aspek kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial budaya maupun aspek kehidupan lain sehingga tercapai kesejahteraan, selain itu juga untuk membangun kehidupan manusia sebagai individu dan sebagai anggota komunitasnya dengan cara mengembangkan pandangan, kemandirian, dedikasi terhadap tujuan komunitas dan kerjasama. Ide utama pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan dari kata empowerment menurut Mardikanto (2010) bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka, sehingga dapat diasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat berubah. Akan tetapi, sesungguhnya kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia dan tercipta dalam relasi sosial sehingga kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Pemahaman kekuasaan yang demikian, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan memiliki konsep yang bermakna.
13
Pemberdayaan menurut Swift dan Levin (1987) seperti yang dikutip Mardikanto (2010) menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk: 1. Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barangbarang dan jasa yang mereka perlukan. 2. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Pengertian yang disebutkan Mardikanto (2010) di atas, pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti: (1) perbaikan ekonomi, terutama kecakupan pangan; (2) perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan); (3) kemerdekaan dari segala bentuk penindasan; (4) terjaminnya keamanan; (5) terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran; (6) dan lain-lain. Perlu diperhatikan, pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ialah masyarakat merupakan subjek dari upaya pembangunnya sendiri bukan merupakan objek. Seperti yang dijelaskan Soesilowati et al. 2011 bahwa beberapa LSM dalam program pemberdayaan masyarakat yang mendorong Yayasan Obor tani melalui program CSR menawarkan konsep “one product one village” dalam rangka mewujudkan program “Mbalik Deso Mbangun Deso” lalu diintegrasikan dengan beberapa program CSR BUMN yang pengintegrasian kegiatan CSR yang diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan produktivitas lahan kering dan mengurangi ketergantungan pada produk impor Perkembangan manusia yang mengalami perubahan-perubahan yang mengakibatkan berubahnya kebutuhan manusia terjadi akibat ulah perilaku manusia sendiri sehingga masyarakat dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mau menunggu perubahan secara alami untuk mencapai keselarasan baru atau bergerak aktif untuk mengimbangi perubahan-perubahan yang terjadi. SDC (1995) seperti yang dikutip Mardikanto (2010) menyatakan bahwa pemberdayaan tidak sekedar merupakan proses perubahan perilaku pada diri seseorang, tetapi merupakan proses perubahan sosial, yang mencakup banyak aspek, termasuk politik dan ekonomi yang dalam jangka panjang secara bertahap mampu diandalkan menciptakan pilihan-pilihan baru untuk memperbaiki kehidupan masyarakatnya. Yentifa (2008) menjelaskan seperti halnya dengan PT. Bogasari yang memiliki program CSR yang terintegrasi dengan program perusahannya, melalui pendampingan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis terigu mampu meningkatkan kualitas produksi, sekaligus menjamin distribusi. Jika program CSR dapat diberdayakan secara optimal akan ada banyak usaha kecil dan menengah yang akan terbantu dan tidak dapat dipungkiri lagi pemberdayaan ekonomi lokal akan menuju kemandirian masyarakat yang akhirnya memperkuat perekonomian nasional. Sa‟adah (2010) menyatakan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Indikator keberdayaan dapat digunakan untuk menunjukkan fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional apakah sudah sesuai dengan aspek-aspek program pemberdayaan dan sasaran program pemberdayaan yang dijalankan.
14
Hashemi dan Riley seperti dikutip Sa‟adah (2010) yang mereka sebut sebagai empowerment index antara lain, yaitu: 1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau keluar wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, kerumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian; 2. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu) kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, shampoo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri; 3. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, point tinggi diberikan individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barangbarang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri; 4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga. Mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami atau istri mengenai keputusan-keputusan keluarga; 5. Kebebasan relative dan dominasi keluarga; 6. Kesadaran hukum dan politik; 7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes misalnya terhadap kekerasan dalam ramah tangga, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah; dan 8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ía memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dan pasangannya. Strategi pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga aras seperti yang dinyatakan Suharto seperti yang dikutip Sa‟adah (2010), yaitu: 1. Aras Mikro: pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (Task Centered Approach); 2. Aras Mezzo: pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Penddikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya; 3. Aras Makro: pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem
15
lingkungan yang lebih luas. Perumasan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orangan yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. Wilson [tahun tidak diketahui] seperti dikutip Sumaryadi (2004) mengemukakan bahwa kegitan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri atas: 1. Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat; 2. Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan; 3. Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan; 4. Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya; 5. Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan; 6. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan; dan 7. Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru. Partisipasi Partisipasi masyarakat adalah ikutsertanya anggota masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan masyarakat. Nasdian (2006) mendeskripsikan partisipasi adalah proses aktif, dimana inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat melakukan kontrol secara efektif. Hal ini dimaksudkan bahwa masyarakat diberi kemampuan untuk mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri. Selanjutnya Nasdian (2006), juga menjelaskan partisipasi komunitas dalam pengembangan masyarakat merupakan proses bertingkat dan pendistribusian kekuasaan pada komunitas sehingga mereka memperoleh kontrol besar pada hidup mereka sendiri. Uphoff et al. (1979) membagi partisipasi menjadi empat tahapan, yaitu: 1. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud disini yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program; 2. Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam
16
bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek; 3. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya; dan 4. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran. Arnsterin (1969) dalam makalahnya yang berjudul “A Ladder of Citizen Participation” dalam Journal of The American Planning Associaton mendeskripsikan delapan tangga atau tingkatan partisipasi. Delapan tingkat tersebut diuraikan sebagai berikut: 1. Manipulasi: masyarakat diikutkan sebagai „stempel karet‟ dalam badan penasihat. Tujuannya adalah untuk dipakai sebagai formalitas semata dan untuk dimanfaatkan dukungannya. Tingkat ini bukanlah tingkat partisipasi masyarakat yang murni, karena telah diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi oleh penguasa; 2. Terapi: pada tingkatan ini, pemegang kekuasaan sama dengan ahli kesehatan jiwa. Mereka menganggap ketidakberdaayan sebagai penyakit mental. Berpura-pura mengikutsertakan masyarakat dalam suatu perencanaan, mereka sebenarnya menganggap masyarakat sebagai sekelompok orang yang memerlukan pengobatan; 3. Menginformasikan: memberi informasi kepada masyarakat akan hak, tanggung jawab, dan pilihan mereka merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Namun seringkali pemberian informasi dari penguasa kepada masyarakat tersebut bersifat satu arah. Masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik dan tidak memiliki kekuatan untuk negosiasi. Apalagi ketika informasi disampaikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi program. Komunikasi satu arah ini biasanya dengan menggunakan media pemberitahuan, pamflet dan poster; 4. Konsultasi: konsultasi dengan masyarakat merupakan suatu langkah logis menuju partisipasi penuh. Namun konsultasi ini masih merupakan partisipasi semu karena tidak ada jaminan bahwa pendapat mereka akan diperhatikan. Cara yang sering digunakan dalam tingkat ini adalah jajak pendapat, pertemuan warga dan dengar pendapat. Jika pemegang kekuasaan membatasi usulan masyarakat, maka kegiatan tersebut hanyalah partisipasi palsu; 5. Menenangkan: pada tingkat ini masyarakat sudah memiliki beberapa pengaruh meskipun dalam beberapa hal pengaruh tersebut tidak memiliki jaminan akan diperhatikan. Masyarakat memang diperbolehkan untuk memberikan masukan atau mengusulkan rencana akan tetapi pemegang kekuasaanlah yang berwenang untuk menentukan. Salah satu strateginya adalah dengan memilih masyarakat miskin yang layak untuk dimasukkan ke dalam suatu lembaga; 6. Kemitraan: pada tingkatan ini kekuasaan disalurkan melalui negosiasi antara pemegang kekuasaan dan masyarakat. Mereka sepakat untuk sama-sama memikul tanggung jawab dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
17
Aturan ditentukan melalui mekanisme take and give, sehingga diharapkan tidak mengalami perubahan secara sepihak. Kemitraan dapat berjalan efektif bila dalam masyarakat ada kekuasaan yang terorganisir, pemimpin bertanggung jawab, masyarakat mampu membayar honor yang cukup bagi pemimpinnya serta adanya sumber dana untuk menyewa teknisi, pengacara dan organisator masyarakat. dengan demikian masyarakat benar-benar memiliki posisi tawar menawar yang tinggi sehingga akan mampu mempengaruhi suatu perencanaan; 7. Kekuasaan didelegasikan: negosiasi antara masyarakat dengan pejabat pemerintah bisa mengakibatkan terjadinya dominasi kewenangan pada masyarakat terhadap rencana atau program tertentu. Pada tingkat ini masyarakat menduduki mayoritas kursi, sehingga memiliki kekuasaan dalam menentukan suatu keputusan. Selain itu masyarakat juga memegang peranan penting dalam menjamin akuntabilitas program tersebut. Untuk mengatasi perbedaan, pemegang kekuasaan tidak perlu meresponnya akan tetapi dengan mengadakan proses tawar menawar; dan 8. Kontrol warga negara: adanya masyarakat yang menginginkan adanya jaminan bahwa kewenangan untuk mengatur program atau kelembagaan diberikan kepada mereka, bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan dan aspek-aspek manajerial dan bisa mengadakan negosiasi apabila ada pihak ketiga yang akan mengadakan perubahan. Dengan demikian, masyarakat dapat berhubungan langsung dengan sumber-sumber dana untuk memperoleh bantuan atau pinjaman tanpa melewati pihak ketiga;
8
Kontrol Warga Negara
7
Delegasi Kewenangan
6
Kemitraan
5
Placation / Menenangkan
4
Konsultasi
3
Informasi
2
Terapi
Kekuatan warga negara (Citizen power)
Tokenisme
Non-Partisipasi 1
Manipulasi
Sumber : Arsntein (1969) Gambar 3 Eight rungs on the ladder of citizen participation
Manipulasi dan Terapi termasuk kedalam level „non-partisipasi‟, inisiatif pembangunan tidak bermaksud untuk memberdayakan masyarakat akan tetapi membuat pemegang kekuasaan untuk “menyembuhkan” atau “mendidik”
18
komunitas. Informasi, Konsultasi, dan Placation termasuk dalam level „Tokenisme‟, komunitas bisa mendapatkan informasi dan menyuarakan pendapat akan tetapi tidak ada jaminan kalau pendapat komunitas akan diakomodasi. Placation sebagai level tertinggi dalam tokenisme, komunitas bisa memberikan saran kepada pemegang kekuasaan, tetapi penentuan tetap berada pada pemegang kekuasaan. Kemitraan, membuat komunitas dapat bernegosiasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendelegasian Kewenangan dan Kontrol, komunitas memegang mayoritas pengambilan keputusan dan kekuatan pengelolaan. Tiga level terakhir termasuk kedalam level Kekuatan Warga Negara (Citizen Power).
Kerangka Pemikiran Kerangka penelitian ini melihat sejauh mana keterlibatan atau partisipasi stakeholder terhadap program CSR, yakni program UMKM. Bagaimana membina hubungan sinergis antara stakeholder-stakeholder yang terlibat merupakan salah satu tolak ukur dalam menilai keberhasilan dalam perlaksanaan program UMKM. Oleh karena itu, stakeholder yang terdiri dari masyarakat, pemerintah dan swasta (perusahaan) memiliki peran dalam keseluruhan tahapan partisipasi dalam pelaksanaan program UMKM Pabrik Teh PTPN VII UUPA. Khasali (2005) seperti dikutip Wibisono (2007) menjelaskan konsep pemangku kepentingan terkategori menjadi dua kategori, yakni stakeholder eksternal terdiri dari pemerintah dan masyarakat. Sedangkan stakeholder internal adalah perusahaan itu sendiri.
Gambar 4 Kerangka pemikiran Partisipasi Stakeholder Program Corporate Social
Responsibility dan Dampaknya terhadap Taraf Hidup di Kelurahan Gunung Dempo, Sumatera Selatan Sejauhmana keterlibatan stakeholder dan bagaimana membina hubungan antar stakeholder terkait juga menjadi tolak ukur dalam setiap proses UMKM di mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi dideskripsikan melalui tingkat partisipasi dari masing-masing stakeholder.
19
Program CSR secara tidak langsung akan memberikan dampak kepada masyarakat pemanfaat program. Tingkatan partisipasi menurut Uphoff et al. (1979) terdiri dari empat kategori, yakni tingkat pengambilan keputusan (perencanaan), tingkat pelaksanaan, tingkat evaluasi, dan tingkat pemanfaatan hasil. Dalam penelitian ini, akan mengukur taraf hidup masyarakat yang melaksanakan program CSR taraf hidup masyarakat dilihat dari keadaan fisik dan fasilitas bangunan (jenis lantai bangunan, jenis dinding terluas, fasilitas buang air besar, sumber penerangan, sumber air minum, bahan bakar untuk memasak, kepemilikan alat transportasi) rumah tangga yang merujuk kepada data BPS dalam SUSENAS, tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, dan tingkat tabungan.
Hipotesis Penelitian Semakin tinggi tingkat partisipasi stakeholder maka semakin tinggi taraf hidup masyarakat.
Definisi Operasional 1. Tingkat partisipasi yaitu keterlibatan anggota masyarakat dan stakeholder lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, program CSR/PKBL sesuai denga tahap-tahap yang berlaku. Fokus penelitian ini hanya sampai pada tiga tahap saja, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program CSR. a. Partisipasi pada tahap perencanaan. Keikutsertaan masyarakat dalam merumuskan, dan merancang program yang bersifat teknis maupun non-teknis, seperti kehadiran, keikutsertaan, dan keaktifan b. Partisipasi pada tahap Pelaksanaan Keikutsertaan dan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan program berupa kehadiran, keikutsertaan dalam pengambilan keputusan. c. Partisipasi pada tahap Evaluasi Keikutseraan dan keterlibatan stakeholder dalam mengevaluasi program yang sudah dilaksanakan, dan pemberian saran , kritik dan ide-ide. Untuk melihat tingkat partisipasi stakeholder, maka nilai setiap indikator (baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) akan dihitung skor dari setiap pertanyaan, dengan kategori: 1. Tingkat Partisipasi sangat rendah (sangat tidak setuju), diberi skor 1 2. Tingkat Partisipasi rendah (tidak setuju), diberi skor 2 3. Tingkat Partisipasi sedang (kurang setuju), diberi skor 3 4. Tingkat Partisipasi tinggi (setuju), diberi skor 4 5. Tingkat Partisipasi sangat tinggi (sangat setuju), diberi skor 5 2. Taraf hidup merupakan terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi yang bersifat mutlak. Taraf hidup diukur berdasarkan
20
keadaan fisik dan fasilitas rumah tangga, tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, dan tingkat tabungan 1. keadaan fisik dan fasilitas bangunan yang mengacu pada data BPS dalam SUSENAS. a. Jenis lantai bangunan, dikategorikan : 1. Tanah, diberi skor 1 2. Bambu, diberi skor 2 3. Kayu murah, diberi skor 3 4. Kayu mahal, diberi skor 4 5. Keramik, diberi skor 5 b. Jenis dinding terluas, dikategorikan: 1. Rumbia, diberi skor 1 2. Bambu, diberi skor 2 3. Kayu kualitas rendah, diberi skor 3 4. Tembok bata, diberi skor 4 5. Tembok beton, diberi skor 5 c. Fasilitas tempat buang air besar, dikategorikan: 1. WC umum, diberi skor 1 2. WC bersama tanah/semen, diberi skor 2 3. WC bersama keramik, diberi skor 3 4. WC pribadi tanah/semen, diberi skor 3 5. WC pribadi keramik, diberi skor 5 d. Sumber penerangan, dikategorikan: 1. Obor, diberi skor 1 2. Senter/petromak, diberi skor 2 3. Listrik non-PLN, diberi skor 3 4. Listrik PLN(bersama tetangga), diberi skor 4 5. Listrik PLN, diberi skor 5 e. Sumber air minum, dikategorikan: 1. Air sungai, air hujan, mata air, diberi skor 1 2. Sumur, Ledeng eceran diberi skor 2 3. Ledeng meteran, diberi skor 3 4. Sumur bor/pompa terlindung, skor 4 5. Air minum dalam kemasan/ isi ulang, skor 5 f. Bahan bakar untuk memasak, dikategorikan: 1. Kayu bakar, diberi skor 1 2. Minyak tanah, diberi skor 2 3. Kayu Bakar dan Gas, diberi skor 3 4. Gas, diberi skor 4 5. Listrik, diberi skor 5 g. Kepemilikan alat transportasi, dikategorikan: 1. Gerobak, diberi skor 1 2. Sepeda, becak, diberi skor 2 3. Becak motor, Sepeda motor, diberi skor 3 4. Mobil untuk angkutan umum, diberi skor 4 5. Mobil untuk pribadi, diberi skor 3
21
2. Tingkat Pendapatan yaitu rata-rata hasil kerja yang didapatkan oleh individu perbulan. Tingkat pendapatan diukur dengan membagi menjadi tiga kategori, yaitu 1. Tinggi, diberi skor 3 2. Sedang, diberi skor 2 3. Rendah, diberi skor 1 3. Tingkat pengeluaran yaitu pengeluaran yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seperti sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Tingkat pengeluaran dikategorikan sebagi berikut : 1. Tinggi, diberi skor 3 2. Sedang, diberi skor 2 3. Rendah, diberi skor 1 4. Tingkat tabungan yaitu pendapatan yang disimpan dalam bentuk uang. Tingkat investasi dikategorikan sebagai berikut : 1. Tinggi, diberi skor 3 2. Sedang, diberi skor 2 3. Rendah, diberi skor 1
22
23
METODE PENELITIAN Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang mengukur partisipasi stakeholder dalam program tanggung jawab sosial perusahaan dan dampaknya terhadap taraf hidup masyarakat di komunitas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara kuantitatif yang di dukung dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan metode survei kepada responden dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner dijadikan sebagai instrumen dalam mengumpulkan data dan informasi dari responden. Metode survei digunakan untuk memperoleh data tingkat partisipasi stakeholder dan taraf hidup masyarakat dalam program kemitraan UMKM PTPN VII UUPA. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus kepada informan menggunakan teknik bola salju. Pendekatan kualitatif dilakukan karena mampu memberikan informasi mendalam, lebih jelas, dan terperinci yang berupa studi kasus. Dalam penelitian kualitatif analisis yang digunakan yaitu mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sitorus 1998). Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam kepada informan serta pengamatan.
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan di Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam (Lampiran 1). Kelurahan ini di pilih karena merupakan kelurahan yang menjadi binaan dari PTPN VII Unit Usaha Pagar Alam dan sebagai partisipan dalam program CSR atau dalam hal ini disebut dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PTPN VII UUPA. Sebelum memilih lokasi penelitian, peneliti melakukan telaah data sekunder dan observasi. Data sekunder dilakukan dengan telaah dokumen. Observasi dilakukan untuk melihat kelurahan mana yang menjadi binaan dari Pabrik The PTPN VII UUPA dan kondisi lapangan. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive). Berdasarkan informasi yang didapat, PTPN VII merupakan perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak di bidang agribisnis perkebunan yang mempunyai komoditas utama seperti teh, karet, sawit, dan tebu. Dalam perjalanannya, PTPN VII Persero memiliki tiga unit pusat yang tersebar di tiga provinsi, yakni Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Penelitian ini dilakukan di unit usaha Pagar Alam, Sumatera Selatan yang mempunyai komoditas utama yaitu teh. PTPN VII Unit Usaha Pagar Alam telah menerapkan CSR/PKBL sebagai tanggung jawab perusahaan dalam mengembangkan masyarakat sekitar pabrik sehingga sangat relevan untuk mengkaji lebih dalam dampak pelaksanaan program CSR/PKBL dalam hal ini Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Fokus penelitian ini yaitu pada program kemitraan yang memberikan pinjaman bantuan modal dan pelatihan kepada masyarakat, yaitu program UMKM. Pelaksanaan program kemitraan ini hampir mencakup seluruh kelurahan di Kota Pagar Alam, namun penelitian ini difokuskan ke Kelurahan Gunung Dempo. Kelurahan Gunung Dempo dipilih menjadi lokasi penelitian karena jumlah warga masyarakatnya yang paling banyak menjadi partisipan program kemitraan UMKM. Selain itu juga, sebagian besar
24
partisipan di kelurahan ini berkesempatan untuk meminjam lebih dari satu putaran. Penelitian ini juga difokuskan untuk melihat sejauhmana partisipasi masyarakat yang mendapatkan program Kemitraan dan sejauhmana peran stakeholder dalam pelaksaannya serta hubungannya dengan dampak ekonomi dalam hal taraf hidup masyarakat yang mendapatkan program Kemitraan. Penjajagan lokasi penelitian dilakukan pada bulan Januari 2013 dan penelitian dilaksanakan pada bulan April 2013 ( Lampiran 2).
Pendekatan Kuantitatif Penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode survei dan penyebaran kuesioner. Metode survei digunakan untuk memperoleh data tingkat partisipasi stakeholder dan taraf hidup masyarakat dalam program kemitraan UMKM PTPN VII UUPA. Populasi atau universe didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga (Singarimbun dan Effendi 1989). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga masyarakat Kelurahan Gunung Dempo yang menjadi partisipan Program Kemitraan, yang berjumlah 55 orang. Dari keseluruhan populasi, dibentuklah kerangka sampling yang berjumlah 55 orang (Lampiran 3) dengan meliputi partisipan Program Kemitraan yang tersebar di 6 RW / dusun, yakni RW 01 Pabrik, RW 02 Talang Darat, RW 03 Gunung Gare, RW 04 Muara Perikan, RW 05 Muara Abadi, RW 06 Janang. Responden didefinisikan sebagai orang atau pihak yang memberikan keterangan tentang identitas diri dan kegiatan yang dilakukannya. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik simple random sampling. Singarimbun dan Effendi (1989) menyampaikan bahwasanya sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, sedangkan pertimbangan yang diambil itu berdasarkan tujuan penelitian dan kerangka sampel. Cara pengambilan sampel seperti ini ialah kita memilih subgrup dari populasi sedemikian rupa sehingga sampel yang dipilih mempunyai sifat yang sesuai dengan sifat-sifat populasi.. Mengingat penelitian ini diarahkan untuk melihat dampak penyelenggaraan program sehingga responden yang dipilih merupakan partisipan program kemitraan yang tergolong aktif dalam kegiatan UMKM. Selanjutnya, dikarenakan dalam penelitian ini akan mengkur dampak, maka di ukur dengan menggunakan with and without project. Pengukuran dampak dengan menggunakan without project dilakukan dengan memilih salah satu desa yang tidak terkena program dan memiliki karakteristik yang sama. Total dari 50 responden yang terdiri dari 30 responden dari rumah tangga pemanfaat program kemitraan simpan pinjam dan 20 responden adalah rumah tangga non-pemanfaat program kemitraan UMKM. Sebanyak 30 orang responden dari kategori pemanfaat program kemitraan simpan pinjam diambil dari kerangka sampling yang berjumlah 55 orang (Lampiran 3). Penentuan jumlah responden yang diambil didasarkan pada pernyataan Singarimbun dan Effendi (2006) bahwasanya bilamana analisa yang dipakai adalah teknik korelasi, maka sampel yang diambil minimal 30 kasus. Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga partisipan program kemitraan simpan pinjam, meskipun dalam hal ini keterlibatan dalam kelompok simpan pinjam diperankan oleh Ibu. Pemilihan unit analisis dengan cakupan rumah tangga
25
didasarkan pada pertimbangan tujuan penelitian, dimana untuk melihat bagaimana dampak terhadap taraf hidup tidak dapat diukur dalam cakupan skala individu. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan penyebaran kuesioner dilakukan kepada 50 responden yang terdiri dari 30 responden yang merupakan non-pemanfaat program dan 20 orang responden yang merupakan pemanfaat program dengan menggunakan daftar pertanyaan. Data sekunder didapatkan dari data perusahaan dan dokumen pihak kelurahan. Data kuantitatif dianalisis dengan mengukur tingkat partisipasi dan dampak dari pelaksanaan program kemitraan terhadap masyarakat akibat adanya program CSR melalui kuesioner. Data kuantitatif diolah dengan menggunakan Microsoft Excel 2010 dan Statistical Product and Service Solution (SPSS) 16.0 for Windows dan dianalisis disesuaikan dengan metode yang digunakan. Analisis tingkat partisipasi stakeholder dan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana partisipasi dari stakeholder dalam setiap tahap penyelenggaraan program, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Analisis dampak pelaksanaan program CSR terhadap taraf hidup masyarakat partisipan program UMKM dalam setiap kategori, seperti atribut tingkat fasilitas rumah tangga, tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, dan tingkat tabungan. Selanjutnya, untuk mengetahui hubungan tingkat partisipasi partisipan program kemitraan simpan pinjam dan taraf hidup masyarakat dari pelaksanaan program CSR/PKBL digunakan uji korelasi Rank Spearman. Uji statistik ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara tingkat partisipasi anggota program CSR dalam setiap tahapan penyelenggaraan program, baik perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dengan dampak ekonomi. Selain itu juga, penelitian ini melihat perbandingan antara masyarakat pemanfaat program kemitraan dan masyarakat non-pemanfaat program kemitraan untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan program PKBL atau CSR. Tabel frekuensi digunakan untuk melihat jumlah dan persentase hasil perhitungan dari setiap variabel yang digunakan sehingga memudahkan dalam membaca dan memahami tabel (Lampiran 5). Tabulasi silang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang digunakan sehingga memudahkan peneliti dalam perhitungan (Lampiran 6). Skor penilaian responden menggunakan skala likert dengan skala 1-5 dan digolongkan berdasarkan nilai yang diperoleh dengan mengalikan besarnya pada kategori tertentu yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ditentukan nilai rata-rata dan standar deviasi untuk menentukan kategori rendah, sedang, tinggi dalam setiap tahapan.
Pendekatan Kualitatif Pendekatan kualitatif dilakukan karena mampu memberikan informasi mendalam, lebih jelas, dan terperinci yang berupa studi kasus. Metode studi kasus pada penelitian kualitatif adalah bersifat explanatory research untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan program CSR oleh PTPN VII Persero Unit Usaha Pagar Alam dalam setiap tahapan, baik perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait dan juga menggali infomasi dampak penyelenggaraan program CSR tersebut terhadap taraf hidup masyarakat pemanfaat program kemitraan.
26
Informan adalah orang atau pihak yang memberikan keterangan tentang diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan menggunakan teknik snowball (teknik bola salju). Informan yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 10 orang (Lampiran 4) yang terdiri dari informan utama yang pihak PTPN VII Unit Usaha Pagar Alam yang bertanggung jawab langsung di bidang CSR, yaitu Sinder Sumber Daya Manusia dan Umum. Selain itu, tokoh masyarakat berserta masyarakat Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam yang mendapat manfaat dari program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Informan selanjutnya yaitu pemerintah setempat, yakni pemerintah Kelurahan Gunung Dempo dan Pemerintah Kecamatan Pagar Alam Selatan. Untuk melengkapi data yang didapatkan dari informan utama, diperlukan data dari informan-informan lainnya yang kemudian akan didiskusikan bersama informan kunci. Pemerintah dipilih sebagai informan didasarkan pada pertimbangan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam setiap kegiatan yang diadakan di wilayahnya. Tokoh masyarakat dalam hal ini dilibatkan sebagai informan kunci sebagai pihak yang dapat memberikan informasi dengan jelas terkait populasi masyarakat, seperti tokoh adat, ketua RT/RW, dan karakteristik karakteristik yang sesuai dengan konteks penelitian. Data primer kualitatif didapatkan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan menggunakan teknik snowball dan yang diarahkan dengan panduan pertanyaan wawancara mendalam kepada beberapa informan. Sedangkan data sekunder merupakan yaitu data pendukung yang di dapat dari literatur baik dokumen ilmiah, jurnal, dokumen yang berhubungan dengan keadaan wilayah, demografi penduduk, karakteristik desa dan lain-lain yang dapat digunakan dalam menunjang penelitian Data kualitatif berupa data primer dan sekunder akan dianalisis secara kualitatif akan diolah melalui tiga tahap analisis data kualitatif, yaitu reduksi data (menggolongkan data sehingga dapat disimpulkan), penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sitorus 1998). Data kualitatif yang diambil dari beberapa informan, baik dari perwakilan perusahaan, perwakilan pemerintahan desa dan kecamatan, dan tokoh yang berpengaruh di masyarakat di kelurahan Gunung Dempo. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk deskriptif maupun tabel dan gambar yang menjelaskan mengenai tingkat partisipasi stakeholder, tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan partisipasi. Kombinasi Pendekatan Kuantitatif dan Pendekatan Kualitatif Kombinasi dari pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang dalam ha ini yaitu partisipan penerima program UMKM dan non-partisipasan program UMKM. Selanjutnya dilakukan FGD (focus group discussion) kepada partisipan program untuk mengetahui permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program UMKM. Metode triangulasi merupakan metode yang dipilih untuk pengumpulan data kualitatif agar diperoleh kombinasi yang akurat berupa wawancara mendalam, pengamatan berperanserta dan penelusuran dokumen. Data yang di dapat dari literatur baik dokumen ilmiah, jurnal, dan lain-lain. Pengumpulan data yang
27
dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan data dan metode pengumpulannya (Sitorus 1998) seperti : 1. Wawancara mendalam Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih kelas dan akurat terhadap informan. Informan dilakukan dengan menggunakan teknik bola salju dan dilakukan secara sengaja (purposive) dengan mengunjungi sinder Sumber Daya Manusia dan Umum yang membantu dalam pengumpulan data di lapang. Wawancara mendalam juga dilakukan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat serta pemerintah kelurahan serta kecamatan Pagar Alam Selatan dengan membuat daftar panduan pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan data. 2. Pengamatan dan observasi Pengamatan dalam penelitian ini bersifat participant as observer yaitu peneliti sebagai pengamat dinamika subyek penelitian. Hal ini dilakukan untuk melihat dan mengamati proses yang terjadi di sekitar informan. Data sekunder diperoleh dengan melakukan kajian pustaka dan menganalisis terhadap berbagai literatur seperti skripsi, jurnal, buku, dan media sosial yang terkait dengan pelaksanaan program kemitraan PTPN VII Unit Usaha Pagar Alam baik dokumen pribadi dan dokumen resmi perusahaan. Selain itu juga, analisis data sekunder juga diperlukan terhadap dokumen yang diperoleh di lokasi penelitian seperti monografi, peta lokasi, peta Kota Pagar Alam, dan statistik.
28
29
PROFIL KOMUNITAS Pada bab ini dipaparkan profil komunitas Kelurahan Gunung Dempo yang menjadi lokasi penelitian. Profil komunitas meliputi kondisi geografis dan administratif, kependudukan, struktur sosial dan kultur, dan pola-pola adaptasi ekologi komunitas.
Kondisi Geografis dan Administratif Kelurahan Gunung Dempo merupakan salah satu kelurahan yang ada di wilayah kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Kelurahan Gunung Dempo merupakan salah satu kelurahan binaan dari PTPN VII UUPA dengan batas wilayahnya sebagai berikut: 1. Sebelah utara : Kelurahan Dempo Makmur 2. Sebelah selatan : Kelurahan Pagar Wangi 3. Sebelah barat : Kelurahan Dempo Makmur 4. Sebelah timur : Kelurahan Dempo Makmur dan Kelurahan Pagar Wangi Kelurahan ini terletak lima km dari kantor Kecamatan Pagar Alam Selatan, empat km dari Kota Pagar Alam, dan 330 km dari ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Kelurahan Gunung Dempo dapat ditempuh dengan segala jenis kendaraan roda dua maupun roda empat. Kondisi jalan sudah cukup baik. Kelurahan Gunung Dempo merupakan kelurahan yang ada di kawasan daerah wisata. Namun untuk alat transportasi menuju kelurahan ini sangat sedikit dan hanya ada pada waktu tertentu. Jumlah kendaraan umum yang tersedia menuju kelurahan ini cukup terbatas (Tabel 2). Tabel 2 Jarak (km) dan waktu tempuh (menit) dari Kelurahan Gunung Dempo ke Pusat Pemerintahan dan fasilitas lainnya No Tujuan (Dari Jarak Waktu tempuh (Jam) Kelurahan Gunung (Km) Kendaraan Jalan Kaki Dempo) Bermotor 1 Ibukota Kecamatan 5 0.25 1.50 2 Ibukota Kabupaten/Kota 4 0.20 3 Ibukota Provinsi 330 8.00 4 Rumah sakit 12 0.60 Sumber: Data Monografi Kelurahan Gunung Dempo 2013
Kelurahan Gunung Dempo memiliki enam rukun warga yaitu RW 1 Pabrik, RW 2 Talang Darat, RW 3 Gunung Gare, RW 4 M. Perikan, RW 5 M. Abadi, dan RW 6 Janang. Selain itu juga Kelurahan Gunung Dempo memiliki 12 RT yang tersebar di enam rukun warga. Kelurahan Gunung Dempo merupakan kelurahan yang sangat dekat dengan kantor PTPN VII Persero Unit Usaha Pagar Alam. Luas wilayah Keluruhan Gunung Dempo adalah sebesar 1975.26 Ha dengan wilayah berbentuk topografi berbukit-bukit dan pegunungan. Lokasi kelurahan ini berada di lereng gunung dengan kemiringan >25° dan memiliki ketinggian 2 000
30
meter di atas permukaan laut. Lokasi ini berada di sekitar wilayah kawasan hutan lindung yang mengelilingi kawasan Kota Pagar Alam. Kondisi iklim mencapai 22°C sehingga sangat cocok dengan corak hidup masyarakat yang bertumpu di sektor pertanian dan perkebunanan, terutama perkebunan teh. Berikut merupakan tabel luas wilayah menurut penggunaannya.
No 1 2 3 4
Tabel 3 Luas Kelurahaan Gunung Dempo berdasarkan penggunaan Penggunaan Luas (Ha) Luas Permukiman dan Perkantoran 31.48 Luas Kuburan 0.38 Perkebunan Negara 1 438.00 Hutan Lindung 505.40 Total Luas 1 975.26
Sumber: Data Monografi Kelurahan Gunung Dempo (2012)
Kelurahan Gunung Dempo yang terdiri dari 6 rukun warga dan 12 RT. Keenam RW tersebut dibagi menjadi tiga karakter ekologi, yaitu perkebunan, pemukiman, dan hutan.
No 1
2
3
Tabel 4 Karakter ekologi Kelurahan Gunung Dempo Karakter Kampung Keterangan Ekologi Perkebunan RW 1 Pabrik, RW 2 RW 1 Pabrik berada di sekitar Talang Darat, RW pabrik. Dominan perkebunan teh 04 Muara Perikan yang mengelilingi wilayah. Sebagian kecil terdapat perumahan, kantor desa, kuburan, dan kantor pabrik. Pemukiman RW 03 Gunung Gare RW 03 Gunung Gare sebagian besar pemukiman, perkantoran Kota Pagar Alam, dan Perkebunan Salak disekitar rumah penduduk. Hutan RW 05 Muara Abadi 1. Sebagian wilayah merupakan hutan lindung. 2. Sedikit permukiman warga
Sumber: Potensi Desa 2012
Secara umum, kondisi dan kualitas lingkungan Kelurahan Gunung Dempo tergolong bersih dan hijau. Namun, karena adanya perkantoran dan dijadikannnya Gunung Dempo sebagai salah satu daerah wisata sehingga saat ini tergolong kotor. Berdasarkan data demografi Kelurahan Gunung Dempo 2013 Jumlah penduduk kelurahan Gunung Dempo per januari 2013 mencapai 2 294 jiwa yang tersebar di enam wilayah rukun warga kelurahan Gunung Dempo. Jumlah penduduk laki laki berjumlah 1 187 dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 1 107 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6. Total jumlah penduduk ini terbagi dalam 682 KK. Berdasarkan data Podes 2011 jumlah keluarga
31
pertanian berjumlah 825 jiwa dan keluarga yang beranggotakan buruh tani berjumlah 484 jiwa. Tabel 5 No 1 2
Jumlah dan persentase penduduk Kelurahan Gunung Dempo menurut jenis kelamin tahun 2013 Jenis Kelamin Σ % Laki-Laki 1 187 51.75 Perempuan 1 107 48.25 Total 2 294 100.00
Sumber: Data Demografi Kelurahan 2013
Kependudukan Latar belakang etnis kelurahan Gunung Dempo yaitu etnis jawa dengan mayoritas agama memeluk agama Islam. Berdasarkan data demografi kelurahan Gunung Dempo 99.34% masyarakat memeluk agama islam dan hanya 0.66% masyarakat yang memeluk agama Kristen. Di kelurahan ini juga terdapat lebih kurang 8 masjid dan 2 langgar yang tersebar di wilayah kelurahan Gunung Dempo. Berikut dapat dijelaskan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat kelurahan Gunung Dempo dalam tabel dibawah ini: Tabel 6 Jumlah dan persentase penduduk Kelurahan Gunung Dempo menurut agama yang dianut tahun 2013 No Agama Σ % 1 Islam 2 279 99.34 2 Kristen 15 0.66 Total 2 294 100.00 Sumber: Data Demografi Kelurahan Gunung Dempo 2013
Ditinjau dari segi potensi sumber daya alam, Kelurahan Gunung Dempo memiliki sumber daya alam berupa pegunungan Gunung Dempo yang menjadi lokasi wisata yang ada di Kota Pagar Alam. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai buruh pemetik teh pabrik PTPN VII. Dan sebagian lagi bekerja di nonsektor pertanian. Komoditas utama kelurahan ini yaitu teh, salak, kol, dan kopi. Kondisi pendidikan di kelurahan Gunung Dempo sudah cukup memadai. Hal ini dilihat dari adanya sekolah bertaraf internasional yang didirikan di kelurahan tersebut. Namun, masih kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang yang tidak sama dan biaya yang tinggi sehingga sulit dirasakan oleh masyarakat asli di kelurahan tersebut. Status sekolah dan gedung sekolah yang ada di Kelurahan Gunung Dempo umumnya merupakan sekolah negeri. Berdasarkan keterangan dari pihak kelurahan di Kelurahan Gunung Dempo terdapat 5 SD Negeri dan 1 SMP Negeri di Kelurahan Gunung Dempo. Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Gunung Dempo bersekolah di wilayah Kelurahan Gunung Dempo, namun ada juga masyarakat yang bersekolah di luar Kelurahan Gunung Dempo. Jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan atau tidak tamat SD masih sangat tinggi, dapat dilihat dari Tabel 7.
32
No 1 2 3 4 5 6 7 8
Tabel 7 Tingkat Pendidikan di Kelurahan Gunung Dempo Tingkat Pendidikan Jumlah Tidak tamat SD 238 Tamat SD 714 Tamat SMP 823 Tamat SMA 201 D1 3 D2 3 D3 3 S1 67 Jumlah 2 052
Sumber: Data Demografi Desa 2012
Kehidupan masyarakat di Kelurahan Gunung Dempo adalah sebagai karyawan dan buruh lepas di PTPN VII Unit Usaha Pagar Alam. Keberhasilan ekonomi yang terjadi sangat berkaitan erat dengan bidang infrastruktur dan daerah wisata. Mata pencaharian terbesar masyarakat adalah sebagai karyawan dan buruh lepas di pabrik. Wilayah Gunung dempo yang dijadikan daerah wisata secara tidak langsung akan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya. Penghasilan utama sebagian besar penduduk yaitu pertanian dengan komoditi utama di bidang perkebunan. Sebagian kecil masyarakat bekerja sebagai pedagang rumahan, PNS, dan lain sebagainnya. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai buruh pabrik PTPN VII Nusantara Persero yaitu sebagian karyawan pabrik. Namun ada beberapa masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. Berikut Tabel 8 data penduduk Kelurahan Gunung Dempo berdasarkan mata pencaharian pada tahun 2013: Tabel 8 Jumlah dan persentase penduduk Kelurahan Gunung Dempo menurut jenis mata pencaharian No Mata Pencaharian Σ (%) 1 Belum bekerja 244 13.45 2 Bidan 15 0.83 3 Karyawan 1485 81.86 4 PNS 22 1.21 5 Tukang Jahit 3 0.16 6 Dukun Bayi 6 0.33 7 Peternak 16 0.88 8 Dagang 10 0.55 9 Industri kecil 3 0.16 10 Pengrajin 1 0.05 11 Kios 1 0.05 12 Warung 8 0.51 Total 1 814 100.00 Sumber: Data Demografi Kelurahan Gunung Dempo 2013
33
Struktur Sosial dan Kultur Masyarakat Struktur sosial masyarakat di Kelurahan Gunung Dempo yaitu suku Jawa. Suku Jawa menjadi suku yang paling banyak di Kelurahan Gunung Dempo. Hampir 90% masyarakat yang tinggal di wilayah ini ber suku Jawa. Selain lurah yang di segani di wilayah ini, sebagian masyarakat masih mematuhi ajaran ajaran jawa, yakni patuh dan segan kepada tokoh agama dan tokoh adat di Kelurahan Gunung Dempo. Di kelurahan ini juga banyak pendatang yang berasal dari luar daerah yang ditugaskan di PTPN VII Unit Usaha Pagar Alam. Adanya pelapisan sosial dalam masyarakat di golongkan menjadi tiga lapisan. Hal ini didasarkan atas jumlah kekayaan yang dimiliki dan juga luas lahan pekarangan mereka. Pada lapisan atas, biasanya mereka yang mempunyai lahan yang luas, dalam hal ini yaitu memiliki kebun kopi yang mempekerjakan orang lain dalam perawatannya. Selain itu juga, lapisan atas adalah mereka yang mempunyai jabatan tinggi baik di perusahaan pabrik, ataupun di tingkat kelurahan. Lapisan menengah yaitu orang yang dikategorikan sebagai pedagang dan karyawan bawahan pabrik. Sedangkan lapisan ketiga, yaitu lapisan bawah adalah orang yang menjadi buruh lepas di pabrik. Tingkat pendidikan di Kelurahan Gunung Dempo masih dikatakan masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang tidak menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya dan lebih memilih untuk bekerja dibandingkan bersekolah. Akses menuju Kelurahan Gunung Dempo sudah cukup baik. Jalan menuju ke kelurahan ini sudah menggunakan aspal. Hal ini dikarenakan kelurahan ini berada di wilayah Gunung Dempo yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk dijadikan daerah pariwisata. Selain itu juga, pengalihan pusat pemerintahan ke wilayah Gunung Dempo membuat seluruh aktifitas dan fasilitas di kelurahan ini sangat baik. Adanya pusat peribadatan (masjid), Islamic center dan perkantoran pemerintahan membuat kompleks atau kawasan ini menarik minat pengunjung dan wisatawan. Namun, untuk angkutan umum untuk menuju ke Gunung Dempo sedikit terhambat. Hal ini dikarenakan angkutan umum yang melewati hanyak pada jam-jam tertentu saja. Masyarakat kelurahan Gunung Dempo menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Besemah yaitu bahasa daerah Pagar Alam sebagai bahasa komunikasi mereka. Prilaku masyarakat di wilayah Gunung Dempo sudah cukup modern dan sederhana. Kelembagaan adat yang ada di wilayah Kelurahan Gunung Dempo terdiri dari beberapa, yakni kelembagaan adat kelurahan yang berada di bawah lurah. Selain itu juga terdapat beberapa kelembagaan bagi pemuda di sekitar wilayah Kelurahan Gunung Dempo berupa karang taruna yang telah terkoordinasi dengan baik, LKMK, OKP, rukun kematian, dasa wisma, arisan, dan lain lain. Namun, untuk beberpa tahun terakhir kelembagaan adat di rasa menjadi tidak berfungsi dikarenakan kesibukan dari masing-masing pengurus sehingga membuat kelembagaan adat di wilayah Gunung Dempo mati suri.
34
Pola-Pola Adaptasi Ekologi Keberadaan PTPN VII di dalam Kelurahan Gunung Dempo tentu saja memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Pada awalnya masyarakat Kelurahan Gunung Dempo pada awalnya bekerja sebagai petani kopi yang jauh dari tempat tinggal mereka. Namun, sejak adanya PTPN VII UUPA masyarakat diberi kesempatan untuk bisa bekerja di pabrik sebagai karyawan. Ada juga masyarakat yang bekerja sebagai buruh harian di PTPN VII UUPA. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai karyawan dari PTPN VII UUPA. Kebutuhan masyarakat desa juga cukup terpenuhi dengan adanya PTPN VII yang sering membantu dan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelurahan. Untuk kaum perempuan sebagian juga bekerja di pabrik sebagai karyawan pabrik. Sejak dijadikannya daerah wisata, salah satu objek wisata Gunung Dempo yaitu perkebunan Teh milik PTPN VII UUPA secara tidak langsung juga memberikan dampak terhadap penghasilan masyarakat. Hal ini terlihat apabila di hari libur meningkatnya wisatawan yang berkunjung ke wilayah ini akan membuka peluang usaha sampingan bagi masyarakat seperti, membuka warung disepanjang jalan dengan berbagai macam barang jualan. Selain itu juga, masyarakat Kelurahan Gunung Dempo saat ini mengembangkan usaha baru di sekitar wilayah pabrik yaitu dengan penanaman salak di areal perumaha mereka. Hal ini secara tidak langsung dapat menjadi mata pencaharian sampingan dan mata pencahaian baru bagi masyarakat Kelurahan Gunung Dempo. Penjualan salak berbentuk kedai yang terlihat disepanjang jalan menuju daerah wisata dan menjadi salah satu makanan khas di objek wisata Gunung Dempo.
Ikhtisar Kelurahan Gunung Dempo merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kota Pagar Alam yang menjadi binaan dari PTPN VII Unit Usaha Kota Pagar Alam. Luas wilayah kelurahan ini yaitu 1 975.64 Ha yang cenderung berada pada wilayah berbentuk topografi berbukit-bukit dan pegunungan. Lokasi kelurahan ini berada di lereng gunung dengan kemiringan >25° dan memiliki ketinggian 2 000 meter di atas permukaan laut. Lokasi ini berada di sekitar wilayah kawasan hutan lindung yang mengelilingi kawasan kota Pagar Alam. Kondisi iklim mencapai 22°C. Kelurahan Gunung Dempo terdiri dari 6 RW dan 12 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 2 294 jiwa yang tersebar di enam wilayah rukun warga kelurahan Gunung Dempo. Jumlah penduduk laki laki berjumlah 1 187 dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 1 107 jiwa dengan total jumlah penduduk ini terbagi dalam 682 KK. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Kelurahan Gunung Dempo adalah sebagai karyawan, baik tetap maupun tidak tetap di PTPN VII Unit Usaha Pagar Alam. Namun terdapat mata pencaharian baru yaitu setelah dijadikannya kelurah Gunung Dempo sebagai salah satu objek wisata di Kota Pagar Alam. Sebagian besar beragama islam. Islam menjadi agama mayoritas kepercayaan masyarakat di kelurahan Gunung Dempo yakni lebih dari 90%.
35
Struktur sosial masyarakat di Kelurahan Gunung Dempo terdiri dari suku Jawa. Suku Jawa menjadi suku yang paling banyak di kelurahan Gunung Dempo. Hampir 90% masyarakat yang tinggal di wilayah ini ber-suku Jawa. Status sekolah dan gedung sekolah yang ada di Kelurahan Gunung Dempo umumnya merupakan sekolah negeri. Berdasarkan keterangan dari pihak kelurahan di Kelurahan Gunung Dempo terdapat 5 SD Negeri dan 1 SMP Negeri di Kelurahan Gunung Dempo. Jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan atau tidak tamat SD masih sangat tinggi. Adanya pelapisan sosial dalam masyarakat digolongkan menjadi tiga lapisan. Hal ini di dasarkan atas jumlah kekayaan yang dimiliki dan juga luas lahan pekarangan mereka. Pada lapisan atas, biasanya mereka yang mempunyai lahan yang luas, dalam hal ini yaitu memiliki kebun kopi yang mempekerjakan orang lain dalam perawatannya. Selain itu juga, lapisan atas adalah mereka yang mempunyai jabatan tinggi baik di perusahaan pabrik, ataupun di tingkat kelurahan. Lapisan menengah yaitu orang yang dikategorikan sebagai pedagang dan karyawan bawahan pabrik. Sedangkan lapisan ketiga, yaitu lapisan bawah adalah orang yang menjadi buruh lepas di pabrik. Fasilitas dan akses menuju kelurahan Gunung Dempo sudah cukup baik. Jalan menuju kelurahan ini sudah menggunakan aspal. Hal ini dikarenakan kelurahan ini berada di wilayah Gunung Dempo yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk dijadikan daerah pariwisata. Selain itu juga, pengalihan pusat pemerintahan ke wilayah Gunung Dempo membuat seluruh aktifitas dan fasilitas di kelurahan ini sangat baik. Adanya pusat peribadata (masjid,), Islamic center dan perkantoran pemerintahan membuat kompleks atau kawasan ini menarik minat pengunjung dan wisatawan. Namun, untuk angkutan umum untuk menuju ke Gunung Dempo sedikit terhambat. Hal ini dikarenakan angkutan umum yang melewati hanyak pada jam-jam tertentu saja. Keberadaan PTPN VII di dalam Kelurahan Gunung Dempo sangat memberikan dampak kepada masyarakat. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai karyawan dari PTPN VII. Kebutuhan masyarakat desa juga cukup terpenuhi dengan adanya PTPN VII yang sering membantu dan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa.
37
IMPLEMENTASI PROGRAM CSR Profil Perusahaan PT Perkebunan Nusantara VII Persero Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 2 Mei 1929 dan dikelola oleh perusahaan Belanda yang bernama NV. Landbouw Maata Chapij. Tahun 1942-1945, yaitu pada masa perang dunia II dikuasai oleh Jepang. Tahun 19451949 dikelola dibawah Departemen Pertanian, kemudian semasa clash ke-2 dengan Belanda, kebun dan Pabrik Teh Gunung Dempo dibumihanguskan. Perkebunan dan pabrik kemudian dibangun kembali oleh perusahaan Belanda yaitu Kultur NV Soerabaia pada tahun 1951-1958. Perusahaan kemudian dinasionalisasikan dan dikelola oleh PN Baru Sumatera Selatan selama tahun 1958-1963. Antara tahun 1963-1968 perusahaan dikelola oleh PPN Antan VII Bandung, lalu dikelola dibawah PNP X Bandar Lampung antara tahun 1968-1980. Perusahaan lalu dikelola oleh PT Perkebunan X Persero pada tahun 1980-1996, kemudian dari tahun 1996-sekarang dikelola oleh perusahaan perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII Persero yang merupakan konsolidasi PTP XI, XXIII, dan XXXI (Persero) dengan wilayah meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung. Komoditas utama dari PTPN VII Persero sangat beragam yang disesuaikan dengan kondisi lahan di masing masing wilayahnya, seperti teh, sawit, tebu, dan karet. PTPN VII Unit usaha Pagar Alam memiliki visi yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII menjadi perusahaan agribisnis dan agroindustry yang tangguh, terus tumbuh dan berkembang serta berkarakter. Sedangan misi dari PTPN VII Unit usaha Pagar Alam yaitu menjalankan usaha agribisnis perkebunan dengan komoditas karet, kelapa sawit, tebu, dan teh yang profitable; mengembangkan usaha berbasis bisnis inti yang mengarah ke integritasi vertical secara efisien; menggunakan teknologi budi daya dan proses yang efisien dan akrab dengan lingkungan untuk menghasilkan produk berstandar, baik untuk pasar domestik maupun internasional; memperhatikan kepentingan stakeholder, khususnya pekerja, mitra petani, pemasok dan mitra usaha untuk bersama-sama mewujudkan daya saing guna menumbuhkembangkan perusahaan. PTPN VII Unit usaha Pagar Alam memiliki bagian khusus yang bertanggung jawab terhadap program CSR. Sinder SDM dan Umum yang dibentuk pada tahun 2006 dan memiliki dua orang staf. Sinder SDM dan umum mengawali kerja mereka dengan melakukan survei ke beberapa tempat di wilayah Kota Pagar Alam. Dalam pelaksanaan survei lokasi, para peminjam atau pemanfaat program PKBL akan merekomendasikan orang-orang yang terpercaya untuk bisa diajak menjadi anggota. Setelah dinilai cocok maka akan ditawarkan untuk menjadi anggota kelompok mereka.
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Sebagai salah satu perusahaan perkebunan yang ada di Indonesia, PTPN VII menjadi perusahaan yang turut serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah kawasan pabrik. Program CSR atau dalam hal ini yaitu Program
38
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) memberikan dukungan perusahaan untuk turut serta dalam melestarikan lingkungan sekitar dan mensejahterakan masyarakat sekitar. Program PKBL tersebar di hampir seluruh kelurahan yang ada di Kota Pagar Alam, yaitu Kelurahan Gunung Dempo, Kelurahan Dempo Makmur, Kelurahan Nendagung, Kelurahan Besemah Serasan, Kelurahan Ulu Rurah, Kelurahan Muara Siban, Kelurahan Pagar Wangi, Kelurahan Atung Bungsu, Kelurahan Tebat Giri Indah, dan Kelurahan Bangun Rejo. Program ini terdiri dari program Kemitraan, Program Bina lingkungan, Program Pendidikan, Sosialbudaya-agama. Penjelasan singkat mengenai program tersebut adalah sebagai berikut: 1. Program kemitraan Membedayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan usaha dan lapangan pekerjaan bagi komunitas sekitar wilayah Kota Pagar Alam. Program bantuan yang telah dilaksanakan yaitu bantuan modal kepada pengusaha kecil dan menengah, penyerapan tenaga kerja (buruh harian/ lepas). 2. Program bina lingkungan Membantu meningkatkan dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan salah satunya yaitu penanaman pohon, dan bantuan opsional ketika ada bencana alam. 3. Program Pendidikan Mendukung program pemerintah dalam mencerdaskan bangsa dengan mewujudkan dan mensukseskan wajib belajar sembilan tahun. Contohnya adalah dengan memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu sehingga dapat melanjutkan sekolah. 4. Program sosial-budaya-agama Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana terkait dengan bidang sosial dan agama. Seperti halnya dengan mengadakan sunatan masal bagi anak-anak kurang mampu, membantu dalam memperbaiki sarana ibadah (masjid dan gereja), serta acara tahunan seperti 17 agustus dengan berbagai kegiatan.
Program Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu program dari PTPN VII Unit usaha Pagar Alam dari program kemitraan. Pembahasan selanjutnya akan menjelaskan bagaimana program tersebut berlangsung mulai dari pelaksanaan, implementasi dan hasil program. Program kemitraan UMKM merupakan salah satu program kemitraan yang dibentuk sebagai wujud penyelenggaraan program CSR oleh PTPN VII UUPA dalam hal pengembangan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Inisiasi penyelenggaraan program kemitraan UMKM untuk Unit usaha Pagar Alam dimulai sejak tahun tahun 2006. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan PKBL atau CSR dari PTPN VII. Setiap tahunnya perusahaan menyisihkan laba
39
sebesar 2% dari laba perusahaan yang terdiri dari tiga wilayah yakni, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung yang dipergunakan untuk pelaksanaan program PKBL. Tujuan dari program ini adalah memberikan bantuan modal kepada masyarakat menengah ke bawah untuk bisa melanjutkan usaha sehingga dapat berkembang secara mandiri. Hal ini dipertegas lagi oleh SGT, staf PKBL Pabrik: “…ya dari perusahaan sendiri kita bantu untuk modal usaha. Biar usahanya maju dan berkembang dan untuk dana-nya sendiri itu kan PTPN VII terdiri dari tiga wilayah, yakni Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu dan dicadangkan 2 % dari keuntungan tersebut untuk program CSR…” - SGT
Pihak PTPN VII menginformasikan program UMKM dan Bina Lingkungan kepada perwakilan masyarakat, baik itu pemerintah desa, tokoh masyarakat,mitra binaan yang sudah lama bergabung, serta RT /RW yang tersebar di kota Pagar Alam. Seperti yang dijelaskan oleh SGT berikut ini: “…biasanya kita kasih tau pihak-pihaknya kayak pemerintah kelurahan, dan juga mitra kita sebelumnya untuk mengetahui kondisi calon mitra kita, biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (macet bayar)…”- SGT
Selanjutnya program tersebut diajukan pada masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang berminat akan mangajukan langsung ke pihak PTPN untuk di data dan di beri penjelasan terkait pengajuan dana dalam bentuk proposal permohonan dana. Dalam hal ini calon mitra binaan diwajibkan untuk mentaati segala peraturan dan persyaratan yang berlaku, seperti 1. Proposal calon mitra binaan 2. Fotocopy KTP suami atau istri 3. Fotocopy karti keluarga (KK) 4. Fotocopy surat keterangan usaha dari Lurah / Kepala Desa 5. Fotocopy catatan perkembangan usaha 6. Fotocopy Agunan 7. Foto lokasi usaha 8. Denah lokasi usaha Hal ini dipertegas lagi oleh bapak SGT, sebagai staf dari sinder bagian Sumber daya Manusia dan Umum : “…kalo untuk jadi mitra biasanya mereka kesini (pabrik). Terus kita suruh buat proposal dan kita jelaskan aturan dan syarat-syaratnya serta ketentuannya…” -SGT
Setelah semua persyaratan terpenuhi, pihak perusahaan (PTPN VII) akan menghimpun proposal yang masuk dan mengecek persyaratan yang diajukan oleh calon mitra binaan. Di wilayah unit usaha merupakan wilayah terkecil dari PTPN VII, dan sekarang masih di sentralisasi di kantor pusat, sehingga setiap unit usaha maupun distrik yang akan mengajukan proposal usaha harus mengajukan ke kantor pusat. Kemudian dari kantor pusat diproses lebih lanjut dan penyaringan selanjutnya akan diberitahukan ke unit usaha dan distrik. Setelah itu dari distrik
40
dan unit usaha akan memproses keputusan dari pihak pusat baru diberikan ke yang bersangkutan. Seperti yang dijelaskan oleh SGT berikut: “…ini kan di unit usaha, jadi kita ini masih [sic] sentralisasi/[sic] pemusatan wewenang di kantor pusat di Lampung, kita hanya mengajukan dan mengusulkan saja, selebihnya itu urusan orang-orang pusat, nanti kita tinggal terima hasilnya saja…” – SGT
Setelah dinyatakan lengkap maka akan dievaluasi dan dilakukan persiapan survei lokasi oleh unit usaha. Pelaksanaan survei adalah tindak lanjut dari adanya permohonan proposal dari calon mitra binaan untk menjadi mitra PTPN VII (Persero) yang menjalankan PKBL. Proposal yang dapat disurvei telah memenuhi persyaratan administrasi, evaluasi, dan kelayakan. Seperti yang dijelaskan oleh DMD dan STB berikut : “…kemaren kita ngajukan proposal, abis itu nanti ada orang PTPN yang datang buat survei dan tanya-tanya tentang usaha kita kayak apa, sejauh apa usaha kita, dan bagaimana perkembangannya…” – DMD “…aoh biasenye jeme pabrik ndek kesini ame syarat kite lah lengkap, die kah nginak usaha kite lokmane, kire-kire nyelah dide ape ndek kite buat di proposal itu..(.. iya biasanya orang pabrik yang kesini kalo syarat kita sudah lengkap, dia akan melihat usaha kita seperti apa, dan sesuai tidak dengan apa yang kita buat di proposal itu…)” – STB
Setelah dilakukan survei, tahap selanjutnya yaitu dari pihak distrik akan menerima usulan dari unit usaha dan meneruskan ke direksi untuk mendapatkan persetujuan dan di proses. Pihak distrik akan memberikan memo tentang kelayakan usaha dengan mencantumkan nilai pinjaman yang diberikan dan memberikan surat persetujuan, surat persetujuan tersebut disampaikan kepada calon mitra binaan sesuai dengan Undang-Undang yang bersangkutan dan ditandatangani oleh calon mitra binaan dan perwakilan dari PTPN VII. Tahapan selanjutnya yaitu menandatangani kontrak final dan menyiapkan cek yang telah disetujui oleh Direksi selanjutnya akan ditransfer ke rekening unit usaha. Pihak perusahaan di unit usaha akan mencairkan dana melalui dua pilihan, yaitu mencairkan dana melalui bank atau menyerahkan langsung kepada mitra binaan. Perbankan yang menjadi mitra PTPN VII Unit usaha Pagar Alam yaitu Bank BRI. Program UMKM merupakan program bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha kecil dan menengah. Implementasi program kemitraan ini dilakukan sendiri oleh masyarakat. Modal usaha yang ditawarkan perusahaan sangat beragam yakni Rp 5 juta sampai Rp 50 juta yang disesuaikan dengan jenis usaha dan lama pinjaman tiga tahun. Setelah tiga tahun dan tidak ada kendala yang signifikan maka perusahaan akan menawarkan kembali bantuan modal kepada mitra dengan bantuan modal yang lebih besar dari awal peminjamannya. Program kemitraan UMKM PTPN VII Unit Usaha Pagar Alam juga bekerja sama dengan Bank BRI. Setelah mendapat persetujuan dari pihak perusahaan, mitra binaan dianjurkan untuk membuka rekening di Bank BRI dan selanjutnya
41
pembayaran angsuran melalui Bank tersebut. Berikut pernyataan dari RND sebagai mitra PTPN UUPA. “… ada yang lewat bank ada yang langsung bayar ke pabrik kalo bayar angsurannya. karena males kalo mau ke pabrik ya aku lewat bank aja” – RND
Ada juga pembayaran yang dilakukan dengan mendatangi PTPN VII langsung, namun tak jarang pihak PTPN VII UUPA yang datang langsung menemui mitra untuk menagih pembayarannya. Seperti dijelaskan oleh STW dan DDS berikut. “…kalo bayar biasanya bapak petugasnya yang kesini, sekalian liat-liat kondisi usahanya seperti apa. Setiap tanggal 28 biasanya kesini bapaknya. Sebelumnya dia nelpon kita dulu, baru dateng ke rumah …” – STW “ …pembayaran per bulan e biasenye kite datang langsung ke pabrik e, jadi mangke langsung bae..(…pembayaran perbulannya biasanya datang langsung ke pabriknya, jadi biar lebih gampang…)” – DDS
Jumlah bantuan modal yang diberikan beragam, disesuaikan dengan jenis usaha yang dimiliki oleh mitra binaan (penerima program). Berikut pernyataan dari FID yang memiliki usaha bengkel motor dan memperoleh pinjaman modal sebesar 15 juta. “Saya dapetnya cuma 15 juta dek. Tapi kalo buat usaha seperti ini masih sangat kurang sebenarnya. Liat saja ini, masih keliatan sepi isi toko nya. Kalo diitung-itung paling cuma dapet ban 15 biji. Belum untuk beli lainlainnya… “ – FID
Pengembalian pinjaman bantuan dilaksanakan setiap satu bulan sekali, yang disepakati antara pihak pabrik PTPN dan mitra binaan. Jumlah pengembalian pinjaman disesuaikan dengan besarnya peminjaman. Bunga pinjaman yang ditawarkan PTPN VII UUPA tidak terlalu besar, yaitu hanya 0.3%. Seperti yang dijelaskan oleh EDS: “… kalo di bank pinjemannya gede banget dek, tapi kalo di PTPN bunganya kecil, cuma 0.3%, terus kalo gak bisa bayar bulan ini, yah kita ngomong aja kepabriknya, dan mereka mengerti…” – EDS
Selain diberi bantuan pinjaman modal, mitra binaan dari PTPN VII UUPA juga diberi pelatihan terkait dengan membangun usaha, pelatihan manajemen keuangan dan pelatihan usaha bisnis. Pelatihan dilakukan di distrik masingmasing, yakni ditentukan dari banyaknya mitra tiap tahunnnya. Pelatih sendiri didatangkan langsung dari ahli ekonomi Universitas Sriwijaya dan Universitas Lampung. Hal ini dipertegas oleh penjelasan STD “…enaknya itu pas pelatihan kita gratis semua, dari transportasi, penginapan, makan, hotel itu semuanya ditanggung semua sama PTPN, terus lagi banyak pelatihan-pelatihan dari pakar ekonomi dari Universitas
42
Sriwijaya dan Universitas Lampung, kita banyak dapet ilmu jadinya. Seperti diajarin cara menabung yang benar. Terus pulangnya dapet uang lagi dek. Kan lumayan itu dek… “ – STD
Program kemitraan PTPN VII UUPA sangat memahami kebutuhan masyarakat. Tidak hanya diberi pelatihan kepada seluruh mitra binaannya, namun PTPN VII juga memberikan studi banding bagi mitra binaannya. Di studi banding dilakukan untuk melihat apa kekurangannya sehingga dalam usahanya dapat diperbaiki dan mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut penuturan dari SGT, staf Sinder SDM dan Umum sebagai berikut: “ Jika mereka butuh studi banding, ya kita studibandingkan, misalnya ke Jawa Barat, Jepara, Jogja, supaya mereka tau apa kekurangannya dan supaya mereka lebih semangat untuk membuat usaha yang berguna” – SGT
Pemantauan usaha dilakukan setiap triwulan. Pihak perusahaan di unit usaha dan distrik biasanya melakukan pemantauan ke semua mitra binaan. Mereka datang ke rumah-rumah mitra untuk melihat seberapa jauh perkembangan usahanya. Seperti yang dijelaskan oleh SNM berikut. “biasanya orang pabrik yang dating kesini, sama orang dari Lampung , nanyain gimana perkembangan usahanya, terus ada nanya kendala usaha kita apa. Mereka juga nyatet gitu dek, kita dikasih kertas buat isi” – Bapak SNM
Selain itu juga pihak pabrik memantau angsuran pinjaman dan berkonsultasi terkait kendala serta ide keberlanjutan dari usaha mitra tersebut. Hadirnya program kemitraan UMKM sangat membantu menyediakan tambahan usaha dan jasa baru yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Seperti hal nya yang dijelaskan oleh SWY yang pada awalnya hanya memiliki usaha gerabatan yang kecil, namun dengan adanya bantuan dari PKBL saat ini usahanya sudah semakin besar. “awalnya warung saya kecil banget mbak, Alhamdulillah berkat PTPN bisa nambah-nambahin isi warung dan sekarang sudah lumayan gede dan banyak isinya “ – SWY
Ikhtisar Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 2 Mei 1929 dan kemudian dikelola oleh perusahaan dengan wilayah meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung. Komoditas utama dari PTPN VII Persero sangat beragam yang disesuaikan dengan kondisi lahan di masing masing wilayahnya, seperti Teh, sawit, dan karet. PTPN VII Unit usaha Pagar Alam memiliki visi yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII menjadi perusahaan agribisnis dan agroindustri yang tangguh, terus tumbuh dan berkembang serta berkarakter. Misi PTPN VII Unit usaha Pagar Alam yaitu (1) menjalankan usaha agribisnis perkebunan dengan komoditas karet, kelapa sawit,
43
tebu, dan teh yang profit; (2) mengembangkan usaha berbasis bisnis inti yang mengarah ke integritasi vertikal secara efisien; (3) menggunakan teknologi budi daya dan proses yang efisien dan akrab dengan lingkungan untuk menghasilkan produk berstandar, baik untuk pasar domestik maupun internasional; (4) memperhatikan kepentingan stakeholder, khususnya pekerja, mitra petani, pemasok dan mitra usaha untuk bersama-sama mewujudkan daya saing guna menumbuhkembangkan perusahaan. PTPN VII Unit usaha Pagar Alam memiliki bagian khusus yang bertanggung jawab terhadap program CSR yaitu Sinder SDM dan Umum yang dibentuk pada tahun 2006 dan memiliki dua orang staf. Sinder SDM dan umum mengawali kerja mereka dengan melakukan survei ke beberapa tempat di wilayah Kota Pagar Alam. Dalam pelaksanaan survei lokasi, para peminjam atau pemanfaat program PKBL akan merekomendasikan orang-orang yang terpercaya untuk bisa diajak menjadi anggota. Setelah dinilai cocok maka akan ditawarkan untuk menjadi anggota kelompok mereka. Program PKBL tersebar di hampir seluruh kelurahan yang ada di Kota Pagar Alam, yaitu Kelurahan Gunung Dempo, Kelurahan Dempo Makmur, Kelurahan Nendagung, Kelurahan Besemah Serasan, Kelurahan Ulu Rurah, Kelurahan Muara Siban, Kelurahan Pagar Wangi, Kelurahan Atung Bungsu, Kelurahan Tebat Giri Indah, dan Kelurahan Bangun Rejo. Program ini terdiri dari program Kemitraan, Program Bina lingkungan, Program Pendidikan, Sosialbudaya-agama. Program kemitraan UMKM merupakan salah satu program dari PKBL PTPN VII Unit usaha Pagar Alam. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan modal kepada masyarakat menengah kebawah untuk bisa melanjutkan usaha sehingga dapat berkembang secara mandiri. Program ini disosialisasikan ke RW setempat dan dari mulut ke mulut. Masyarakat yang berminat untuk mengikuti program ini mengajukan proposal terkait UMKM kepada pihak perusahaan. Proposal tersebut kemudian diajukan ke pihak direksi atau kantor pusat yang berada di Lampung untuk dipelajari. Setelah dipelajari dilakukan survei kelayakan usaha oleh pihak distrik dan unit usaha. Setelah dilakukan survei, dibuatkan memo dan surat persetujuan yang ditandatangani oleh calon mitra serta pihak Perusahaan. Pinjaman modal usaha sangat bervariasi dan disesuaikan dengan jenis usaha dari masing masing mitra. Besarnya bantuan modal dari Rp 5 juta-Rp 50 juta dengan besar bunga 0.3%. Pengembalian pinjaman dilakukan setiap bulannya, baik melalui Bank yang sudah ditentukan ataupun pembayaran ke pabrik secara langsung. Mitra PTPN juga diberi pelatihan terkait managerial keuangan dan ekonomi dan juga studi banding untuk melihat sejauhmana kekurangan dari usahanya. Manfaat program sangat dirasakan oleh masyarakat. Karena dengan adanya program ini sangat membantu masyarakat menengah kebawah untuk membuka usaha dengan bunga yang cukup terjangkau.
45
TINGKAT PARTISIPASI Pada bagian ini dianalisis tingkat partisipasi stakeholder, yang meliputi tingkat partisipasi peserta program kemitraan UMKM, dan partisipasi perusahaan serta pemerintah lokal dalam implementasi program tersebut. Tingkat partisipasi dianalisis berdasarkan konsep Uphoff et al. (1979) pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan dibandingkan dengan menggunakan tingkatan partisipasi Arnstein (1969).
Tingkat Partisipasi Masyarakat Sumarto (2009) menjelaskan bahwa partisipasi warga merupakan proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Seperti halnya dengan tingkat partisipasi partisipan program kemitraan dalam pelaksanaaan program UMKM di kelurahan Gunung Dempo, didasarkan pada tahapan partisipasi menurut Uphoff et al. (1979). Menurut pelaksanaannya, terdapat berbagai jenjang partisipasi dari penerima program UMKM, dimana seluruh jenjang ini ditentukan dari seberapa jauh masyarakat berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Pengukuran partisipasi didasarkan pada keterlibatan anggota mitra binaan PTPN VII, khususnya Unit Usaha Pagar Alam terhadap kegiatan dalam tahapan pelaksanaan program yang dilaksanakan, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada setiap tahap pelaksanaan program dilihat sejauhmana keterlibatan anggota dalam hal: tingkat kehadiran, keterlibatan masyarakat penerima program dalam pelaksanaan program UMKM dan dalam pengambilan keputusan. Kategori masyarakat yang menerima program dibagi menjadi tiga tingkatan yakni, partisipasi tinggi, partisipasi sedang, dan partisipasi rendah (Tabel 9). Tabel 9 No 1 2 3
Jumlah dan persentase peserta Program UMKM berdasarkan tingkat partisipasi di Kelurahan Gunung Dempo tahun 2013 Tingkat Partisipasi Σ % Tinggi 3 10.00 Sedang 25 83.30 Rendah 2 6.70 Total 30 100.00
Dari tabel diatas, memperlihatkan sebaran masyarakat yang menerima program berdasarkan tingkat partisipasinya. Sebanyak 3 orang yang dikategorikan sebagai anggota dengan partipasi tinggi dari total 30 masyarakat yang menerima program yang dalam hal ini mengikuti seluruh kegiatan yang dibuat oleh PTPN VII UUPA dan bisa mengembangkan lebih baik usahanya. 25 orang terlibat dalam partisipasi sedang dari total 30 masyarakat yang menerima program dan 2 orang anggota mempunyai partisipasi rendah dari total 30 masyarakat yang menerima program. Meskipun tingkat partisipasi anggota kelompok UMKM bergradasi, namun kecenderungan partisipasi anggota masyarakat UMKM belum memiliki
46
tingkatan tertinggi karena masih berada pada tingkatan sedang. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat hanya mengikuti perintah dari perusahaan. Berikut adalah grafik yang menunjukkan skor tingkat partisipasi dan taraf hidup anggota mitra binaan UMKM :
Gambar 5 Persentase masyarakat yang menerima program berdasarkan tingkat partisipasi keseluruhan dalam program UMKM PTPN VII UUPA Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan
Gambar 5 menjelaskan persentase klasifikasi tingkat partisipasi total anggota binaan UMKM berdasarkan derajat tinggi, rendah, dan sedang. Pengklasifikasian tersebut, didasarkan pada skor yang diperoleh dari hasil kuesioner dan menunjukkan bahwasanya sebagian besar anggota binaan UMKM berada pada level partisipasi sedang, yakni sebesar 83.33%. Sedangkan untuk tingkat partisipasi rendah sebesar 6.67% dan untuk tingkat partisipasi pada kategori tinggi sebesar 10% dari total 30 masyarakat yang menerima program. Berdasarkan konsep Arnstein (1969), tingkat partisipasi masyarakat berada pada kategori partisipasi pada tingkatan tokenism, yaitu berada pada kisaran tipe informasi, tipe konsultasi, dan tipe placation/menenangkan. Hal ini berarti dalam pelaksanaan program CSR tersebut, mitra binaan atau pemanfaat program PKBL masih berposisi sebagai objek dari pemberdayaan. Pemanfaat program belum sepenuhnya memiliki kebebasan dalam menyampaikan saran dan pendapatnya. Saran dan pendapat dapat disampaikan, namun belum sepenuhnya dilaksanakan dan pemanfaat program masih berada di bawah kontrol dari pihak perusahaan (PTPN VII). Partisipasi dalam Tahap Perencanaan Berdasarkan tahapan partisipasi Uphoff et al. (1979), tahap perencanaan dalam program adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang merencanakan program. Berikut jumlah dan persentase masyarakat yang menerima program berdasarkan tingkat partisipasi dalam tahap perencanaan program UMKM PTPN VII UUPA.
47
Tabel 10 Jumlah dan persentase peserta program UMKM berdasarkan tingkat partisipasi dalam tahap perencanaan di Kelurahan Gunung Dempo tahun 2013 No Kategori Tahap Σ % Perencanaan 1 Tinggi 6 20.00 2 Sedang 20 66.67 3 Rendah 4 13.33 Total 30 100.00 Tabel tersebut pemperlihatkan sebaran masyarakat yang menerima program berdasarkan tingkat partisipasinya dalam tahap perencanaan. Sebanyak 20% dari total masyarakat yang menerima program mempunyai tingkat partisipasi tinggi, sementara 66.7% mempunyai tingkat partisipasi sedang, dan sebanyak 13.3% mempunyai partisipasi yang rendah dalam tahap perencanaan. Hal ini berarti partisipasi masyarakat sudah cukup baik dalam tahap perencanaan seperti dengan memberikan ide-ide kepada perusahaan dalam merekrut anggota baru. Dibandingkan dengan konsep partisipasi Arnstein (1969), terlihat bahwa tingkat partisipasi pada tahap perencanaan berada pada tingkatan tokenism pada tipe konsultasi dan placation, dimana masyarakat diberi kebebasan dalam berpendapat, namun pengambilan keputusan tetap berada di pemegang kekuasaan atau dalam hal ini pihak PTPN VII UUPA. Persentase sebaran masyarakat yang menerima program pada tahap perencanaan secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6 Persentase masyarakat yang menerima program berdasakan tingkat partisipasi dalam tahap perencanaan dalam program UMKM PTPN VII UUPA Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam
48
Tingkat Partisipasi dalam Tahap Pelaksanaan Berdasarkan tahapan partisipasi Uphoff et al. (1979), tahap pelaksanaan merupakan tahap terpenting dalam pemberdayaan. Wujud nyata partisipasi digolongkan berdasarkan partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk seumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota mitra itu sendiri. Dalam penelitian ini, pelaksanaan program dilakukan di lokasi usaha tersebut didirikan. Tabel 11 Jumlah dan persentase peserta program UMKM berdasarkan tingkat partisipasi dalam tahap pelaksanaan di Kelurahan Gunung Dempo tahun 2013 No Kategori Tingkat Σ % Pelaksanaan 1 Tinggi 9 30.00 2 Sedang 15 50.00 3 Rendah 6 20.00 Total 30 100.00
Tabel 11 menjelaskan sebaran masyarakat yang menerima program UMKM berdasarkan tingkat partisipasi pada tahap perencanaan. Hasil perhitungan tingkat partisipasi pada tahap pelaksanaan terhadap masyarakat penerima program menunjukkan bahwa sebanyak 30% masyarakat yang menerima program yang berada dalam kategori tinggi, sebanyak 50% masyarakat yang menerima program yang berada pada kategori sedang, dan sebanyak 20% masyarakat yang menerima program yang berada pada kategori rendah. Persentase terbesar berada pada kategori sedang, hal ini terlihat dari mitra binaan PTPN VII UUPA sebagian besar sudah melaksanakan program UMKM sesuai dengan aturannya, seperti membayar angsuran tiap bulannya, mengikuti pelatihan dan seminar yang di buat oleh PTPN VII UUPA. Namun, untuk partisipasi tinggi masih sangat kurang. Berikut jumlah dan presentase jumlah masyarakat pemanfaat program pada tahap pelaksanaan program CSR/PKBL dalam Tabel 12. Persentase sebaran partisipasi mayarakat pemanfaat program CSR/PKBL secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 6.
49
Gambar 7 Persentase masyarakat yang menerima program berdasakan tingkat partisipasi dalam tahap pelaksanaan dalam program UMKM PTPN VII UUPA Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam
Gambar 7 menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan pada program UMKM berada pada tingkat sedang. Jika dibandingkan dengan konsep Arnstein (1969) bahwa tingkat partisipasi masyarakat berada pada tingkatan tokenism, dimana masyarakat sudah diberi kebebasan dalam berpendapat dan memberikan kritik, namun keputusan akhir tetap berada di pihak perusahaan. Tingkat Partisipasi dalam Tahap Evaluasi Tahap partisipasi menurut Uphoff et al. (1979) menjelaskan bahwa tahap evalusasi dalam program dianggap penting sebab partisipasi masyarakat dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan dalam pelaksanaan program selanjutnya. Berikut Tabel 13 yang menjelaskan jumlah dan persentase dalam tahap evaluasi dalam program UMKM PTPN VII UUPA. Berdasarakan tabel diatas bahwa tahapan partisipasi terhadap tahap evaluasi masih kurang baik dimana keterlibatan masyarakat masih sangat rendah. Berikut penjelasan lebih lengkap berdasarkan chart sebagai berikut. Tabel 12 Jumlah dan persentase peserta program UMKM berdasarkan tingkat partisipasi dalam tahap evaluasi di Kelurahan Gunung Dempo tahun 2013 No Kategori Tingkat Σ % Evaluasi 1 Tinggi 4 13.30 2 Sedang 23 76.70 3 Rendah 3 10.00 Total 30 100.00
50
Gambar 8 Persentase masyarakat yang menerima program berdasakan tingkat partisipasi dalam tahap evaluasi dalam program UMKM PTPN VII UUPA Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam
Gambar 8 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi di Kelurahan Gunung Dempo Kota Pagar Alam berada pada kategori sedang. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah sudah diberi kebebasan dalam mengevaluasi program UMKM, namun keputusan akhir tetap berada di pihak PTPN VII.
Tingkat Partisipasi Stakeholder Program kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh PTPN VII. Program ini merupakan pengembangan ekonomi masyarakat di desa binaan PTPN di tingkat lokal. Penyelenggaraan UMKM merupakan wujud dari pelaksanaan program CSR/PKBL dalam bidang program kemitraan. Dalam penyelenggaraan program UMKM melibatkan beberapa pihak (stakeholder), yakni pemerintah desa dan kecamatan, mitra perusahaan, dan masyarakat. Stakeholder menjadi saling mempengaruhi di setiap perusahaan untuk keberlanjutan program. Terkait dengan bagaimana dan sejauhmana keterlibatan stakeholder-stakeholder dalam pelaksanaan program UMKM dapat dilihat melalui tabel berikut.
51
Tabel 13 Stakeholder yang terlibat dalam masing masing tahapan dan bentuk keterlibatannya Tahapan Stakeholder yang terlibat dalam masing masing tahapan dan Pelaksanaan bentuk keterlibatannya 1. Masyarakat: Adanya ide untuk melaksanakan program yang Tahap berkelanjutan dengan anggota partisipan lama untuk melihat Perencanaan karakter partisipan masyarakat yang baru ingin bergabung. 2. Perusahaan: Menyusun perencanaan keseluruhan baik bersifat teknis maupun non teknis. 3. Pemerintah Kelurahan: Pemberitahuan secara tidak langsung / secara lisan terkait program UMKM Tahap Pelaksanaan
1. Masyarakat: melaksanakan usaha dan mengikuti segala pelatihan yang diadakan oleh pihak PTPN 2. Mitra perusahaan: bekerja sama dalam pelaksanaan secara teknis, seperti perbankan (Bank BRI) yang menyediakan pelayanan untuk para mitra binaan. 3. Perusahaan: ikut terlibat dalam kegiatan berupa kontrol per triwulan, dan menyelenggarakan pelatihan dan studi banding. 4. Pemerintah Kelurahan: memiliki fungsi perizinan (surat keterangan usaha) tetapi tidak terlibat langsung dalam pelaksanaannya.
Tahap Evaluasi
1. Masyarakat: melakukan evaluasi secara lisa ketika perwakilan PTPN datang. 2. Pemerintah: hanya sebatas mengetahui namun tidak dilibatkan dalam tahap evaluasi. 3. Perusahaan: hanya evaluasi triwulan.
Tabel diatas menjelaskan mengenai sejauhmana keterlibatan/partisipasi stakeholder-stakeholder dalam setiap pelaksanaan program dari mulai tahap perencanaan sampai pada tahapan evaluasi. Berdasarkan tabel di atas bahwa tidak semua stakeholder berpartisipasi dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Menurut Sukada (2007) seperti dikutip Rosyida dan Nasdian (2011) bahwa pelibatan pemangku kepentingan ditentukan berdasarkan derajat relevansinya dengan keberadaan serta program yang akan diselenggarakan pada setiap tahap penyelenggaraan program. bahwa semakin relevan pemangku kepentingan dengan kegiatan maupun aktivitas pengembangan masyarakat perusahaan, maka pelibatannya menjadi. Setiap stakeholder memiliki kecenderungan keterlibatan sesuai dengan kepentingan masing masing. Derajat partisipasi dilihat dari beberapa aspek dan kategori, yaitu intensitas pertemuan, perlakuan, dan peran serta stakeholder dalam setiap tahapan program. PTPN VII UUPA terlibat dalam penyelenggaraan program. Dalam hal ini, PTPN VII memfasilitasi pelaksanaan program mulai dari perencanaan sampai evaluasi program.
52
Masyarakat partisipan program UMKM memiliki tingkat partisipasi yang tidak terlalu tinggi dalam setiap pelaksanaannya. Pada tahap perencanaan, masyarakat terlibat dalam perencanaan program yaitu dengan memberikan ide-ide untuk melaksanakan program yang berkelanjutan dengan anggota partisipan lama untuk melihat karakter partisipan masyarakat yang baru ingin bergabung dengan difasilitasi ketua RW setempat. Selanjutnya, keputusan kembali kepada pihak PTPN VII untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Selanjutnya Pihak perusahaan, dalam hal ini pihak PTPN VII UUPA yang terlibat dalam keseluruhan tahapan program, baik menyusun perencanaan keseluruhan baik secara teknis maupun non-teknis hingga evaluasi baik lisan maupun tertulis. Selanjutnya yaitu Stakeholder yang terakhir adalah pemerintah kelurahan Gunung Dempo, kecamatan Pagar Alam Selatan, yang hanya terlibat dalam pelaksanaan yaitu dengan memeberikan surat izin usaha kepada mereka yang mau menjadi mitra. Dapat dilihat dari tabel di atas, pihak pemerintah kelurahan hanya berposisi sebagai pemberi izin bagi penyelenggaraan program ini karena dalam pelaksanaannya staff PTPN VII UUPA harus secara intensif terjun langsung ke lapangan. Selebihnya, pihak kelurahan dan kecamatan hanya dilibatkan ketika ada acara dan event-event tertentu sebagai tamu undangan, serta memberikan saran dari perkembangan PKBL. Berdasarkan konsep Arnstein (1969) partisipasi stakeholder, dalam hal ini masyarakat, perusahaan, pemerintah, serta mitra perusahaan berada pada tingkatan citizen power, tokenism dan non-partisipasi. Pihak PTPN VII UUPA dan mitranya berada pada tipe kemitraan, dimana keduanya memiliki kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain, akan tetapi memiliki kontrol terhadap program tersebut. Sedangkan, pemerintah Kelurahan Gunung Dempo memiliki keterlibatan tipe terapi dimana stakeholder tidak terlibat secara langsung dalam program CSR.
Ikhtisar Tingkat Partisipasi masyarakat partisipan program UMKM sangat bergradasi dari berbagai tingkatan. Berdasarkan konsep partisisipasi menurut Uphoff et al. (1979), tingkat partisipasi 30 masyarakat partisipan yang merupakan pemanfaat program UMKM digolongkan menjadi tiga tingkatan, yaitu partisipasi tinggi, partisipasi sedang dan partisipasi rendah. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat partisipan memiliki tingkat partisipasi pada kategori sedang dengan persentase sebesar 83%. Tingkat partisipasi pada tahap perencanaan persentasi tertinggi sebesar 66.67%. Tahap pelaksanaan, tingkat partisipasi tertinggi sebanyak 86.67%. Sedangkan pada tahap evaluasi, persentase tertinggi sebesar 76.67%. pelaksanaan program UMKM adalah memberikan tambahan modal kepada masyarakat penerima program untuk bisa mengembangkan usaha secara mandiri dan lebih baik. Proses selanjutnya yaitu pemanfaat program CSR akan diberi pelatihan dan studi banding untuk bisa memahami bagaimana menciptkana suatu usaha yang mandiri. Keseluruhan tahapan dalam partisipasi masyarakat ini berada pada kategori sedang. Hal ini berarti tingkat partisipasi anggota sudah cukup baik namun masih cenderung rendah untuk pengaplikasiannya. Berdasarkan tingkat partisipasi Arnstein (1969)
53
tingkat partisipasi masyarakat baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi berada pada tingkatan tokenism, dimana masyarakat sudah diberikan kebebasan dalam berpendapat dan memberikan kritik namun keputusan akhir berada pada pihak perusahaan, dalam hal ini PTPN VII UUPA. Partisipasi stakeholder dalam hal ini mencakup masyarakat, pemerintah, swasta masih didominasi dari pihak swasta yang dalam hal ini yaitu PTPN VII UUPA. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan tingkatan partisipasi menurut Uphoff (1979) terdiri dari tiga tahapan partisipasi tertinggi berada pada level swasta atau dalam hal ini pihak PTPN VII UUPA. Hal ini dikarenakan stakeholder tersebut terlibat dalam semua tahapan pelaksanaan program kemitraan UMKM. Masyarakat partisipan penerima program dalam hal ini dilibatkan dalam tahap perencanaan, namun hanya sebatas mencari tahu dan sharing ide terkait anggota baru yang akan dijadikan mitra. Selain itu juga, partisipan masyarakat penerima program berpartisipasi pada tahap pelaksanaan dan evaluasi, meskipun sebagian anggota kelompok mampu mencapai tahap evaluasi dengan derajat keterlibatan yang masih tergolong rendah. Stakeholder yang terakhir merupakan pemangku kepentingan dari sisi pemerintah lokal, dimana pemerintah Kelurahan Gunung Dempo dan pihak kecamatan dalam hal ini hanya berpartisipasi pada tahapan evaluasi dengan derajat keterlibatan yang sangat rendah. Sedangkan Berdasarkan konsep Arnstein (1969) partisipasi stakeholder, dalam hal ini masyarakat, perusahaan, pemerintah, serta mitra perusahaan berada pada tingkatan citizen power, tokenism dan non-partisipasi. Pihak PTPN VII UUPA dan mitranya berada pada tipe kemitraan, dimana keduanya memiliki kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain, akan tetapi memiliki kontrol terhadap program tersebut. Sedangkan, pemerintah Kelurahan Gunung Dempo memiliki keterlibatan tipe terapi dimana stakeholder tidak terlibat secara langsung dalam program CSR.
54
55
DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM Dampak pelaksanaan program yaitu timbal balik yang terjadi setelah partisipasi dilakukan. Dampak dari pelaksanaan partisipasi dalam program UMKM diukur dengan beberapa variabel berdasarkan data dari SUSENAS, yaitu variabel tingkat keadaan fisik dan fasilitas rumah tangga yang dimiliki, tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, dan tingkat tabungan. Berdasarkan penelitian di lapang, ditemukan bahwa dampak ekonomi yang terdapat di Kelurahan Gunung Dempo cukup kuat.
Keadaan Fisik dan Fasilitas yang Dimiliki Dampak ekonomi dalam suatu rumah tangga dapat dilihat melalui beberapa kriteria. Mengacu pada data dari BPS dalam SUSENAS menjelaskan bahwa dampak ekonomi masyarakat dalam di ukur melalui keadaan fisik dan fasilitas rumah tangga. Hal ini dapat dijadikan suatu landasan untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya pelaksanaan program bagi masyarakat. Reponden diberikan delapan pertanyaan semi terbuka terkait keadaan fisik rumah tangga. Jumlah dan persentase jumlah masyarakat yang menerima program berdasarkan tingkat fasilitas dan keadaan fisik rumah tangga disajikan dalam Tabel 16. Tabel 16 menjelaskan sebaran masyarakat yang menerima program berdasarkan tingkat fasilitas dan keadaan fisik rumah tangga pemanfaat program CSR/PKBL PTPN VII UUPA. Sebanyak 13.3% masyarakat yang menerima program yang dikategorikan sebagai anggota dengan dampak keadaan fisik dan rumah tangga tinggi dari total 30 masyarakat yang menerima program, 73.3% masyarakat yang menerima program yang dikategorikan mempunyai tingkat fasilitas dan keadaan fisik sedang dari total 30 masyarakat yang menerima program dan 13.3% masyarakat yang menerima program yang dikategorikan mempunyai dampak tehadap tingkat fasilitas dan keadaan fisik rendah dari total 30 masyarakat yang menerima program. Berikut adalah tabel yang menunjukkan skor tingkat partisipasi dan taraf hidup anggota mitra binaan UMKM Tabel 14 Jumlah dan persentase peserta program UMKM berdasarkan tingkat keadaan fisik dan fasilitas rumah tangga di Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, tahun 2013 No Keadaan Fisik dan Fasilitas Σ % Rumah Tangga 1 Tinggi 4 13.30 2 Sedang 22 73.30 3 Rendah 4 13.30 Total 30 100.00
56
Gambar 9 Persentase masyarakat yang menerima program berdasakan taraf hidup dalam kategori keadaan fisik dan fasilitas rumah tangga dalam program UMKM PTPN VII UUPA di Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam. Terlihat bahwa dampak ekonomi dalam hal tingkat fasilitas dan keadaan fisik rumah tangga reponden pemanfaat program cenderung lebih kepada tingkatan sedang. Tidak semua reponden mempunyai dampak terhadap fasilitas rumah tangga yang tinggi setelah adanya program CSR/PKBL. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat pemanfaat program UMKM yang belum melaksanakan kegiatan UMKM untuk sepenuhnya digunakan. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa peserta pemanfaat program UMKM berikut ini. “…lokmane nak maju, ame pinjaman gi semak itu. Lum kah cukupi idup ige. Palingan kandek isi warung. Ini pule maseh gih banyak kurang nah…(..gimana mau maju, kalau pinjaman hanya segitu. Masih belum bisa mencukupi kebutuhan. Hanya untuk isi took saja, dan masih banyak yang kurang…)” – FUZ “…alhamdulillah nian sandi ngikut PKBL ini pacak ngengiluk i ghumah mpok dikit, ade lebih duit sandi ngikut PKBL ditabung ame lah banyak kandek ngiluki ghumah agi mpok dikit, mak ini lah alhamdulilah nian...(..Alhamdulillah dari ikut PKBL bisa memugar rumah walaupun sedikit, ada uang lebih ditabung kalu sudah banyak baru untuk memperbaiki rumah lagi…)” – HRL
Kedua pernyataan tersebut menunjukkan perbedaan pendapat dari peserta pemanfaat program UMKM, sebagian masyarakat mengaku bahwa mempunyai dampak yang cukup besar setelah mengikuti program UMKM dengan menambah usaha yang lebih besar dan membeli dan memperbaiki fasilitas dan keadaan
57
rumah, namun ada juga pemanfaat program yang menyatakan bahwa masih belum mendapatkan dampak dari kegiatan PKBL.
Tingkat Pendapatan Tingkat pendapatan merupakan rata-rata hasil kerja yang didapatkan oleh individu perbulan. Jumlah dan persentase masyarakat yang menerima program berdasarkan tingkat pendapatan di Kelurahan Gunung Dempo (Tabel 16). Tabel 15 Jumlah dan persentase peserta program UMKM berdasarkan tingkat pendapatan di Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Tahun 2013 No Tingkat pendapatan Σ % 1 Tinggi 9 30.00 2 Sedang 18 60.00 3 Rendah 3 10.00 Total 30 100.00
Gambar 10 Persentase masyarakat yang menerima program berdasakan taraf hidup dalam kategori tingkat pendapatan dalam program UMKM PTPN VII UUPA Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam Tabel 16 menjelaskan mengenai sebaran masyarakat yang menerima program berdasarkan tingkat pendapatan. Sebanyak 30% dari total 30 masyarakat yang menerima program memiliki tingkat pendapatan tinggi. Sebanyak 60% dari total 30 masyarakat yang menerima program memilliki tingkat pendapatan sedang dan sebanyak 10% masyarakat yang menerima program memiliki tingkat pendapatan rendah. Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat pendapatan masyarakat
58
yang menerima program paling tinggi berada di kategori sedang. Hal ini dikarenakan karena masih ada beberapa pemanfaat yang belum melaksanakan sepenuhnya uang pinjaman untuk kegiatan usaha, namun untuk dibelikan ke halhal yang lain, seperti mobil, sawah, dan lain-lain. Berikut penuturan SGT dari karyawan PTPN VII. “…Sebenarnya ada beberapa peserta binaan yang tidak sesuai jalurnya. Disuruh buat usaha tapi dibelikan mobil, sawah, dll. Jadinya pendapatannya pun gak tentu, dan susah bayar…“ – SGT
Tingkat Pengeluaran Tingkat pengeluaran yaitu pengeluaran yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seperti sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Tingkat pengeluaran dikategorikan menjadi tiga, yaitu tinggi sedang, dan rendah. Jumlah dan persentase masyarakat yang menerima program berdasarkan tingkat pengeluaran di Kelurahan Gunung Dempo disajikan dalam Tabel 17. Tabel 16 Jumlah dan persentase peserta program UMKM berdasarkan tingkat pengeluaran di Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Tahun 2013 No Tingkat Pengeluaran Σ % 1 Tinggi 4 13.30 2 Rendah 25 83.30 3 Sedang 1 3.30 Total 30 100.00
Gambar 11 Persentase masyarakat yang menerima program berdasakan taraf hidup dalam kategori tingkat pengeluaran dalam program UMKM PTPN VII UUPA Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam
59
Tingkat Tabungan Tingkat tabungan yaitu pendapatan yang disimpan dalam bentuk uang. Tingkat tabungan dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu tinggi, rendah, dan sedang. Jumlah dan persentase masyarakat yang menerima program berdasarkan tingkat tabungan di Kelurahan Gunung Dempo disajikan dalam Tabel 18. Tabel 17 Jumlah dan persentase peserta program UMKM berdasarkan tingkat tabungan di Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan Tahun 2013 No Tingkat Tabungan Σ % 1 Tinggi 3 10.00 2 Rendah 9 30.00 3 Sedang 18 60.00 Total 30 100.00
Gambar 12
Persentase masyarakat yang menerima program berdasakan taraf hidup dalam kategori tingkat tabungan dalam program UMKM PTPN VII UUPA Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam
Dari tabel di bawah terlihat bahwa adanya gradasi tingkat partisipasi dalam pelaksanaan program dari keseluruhan masyarakat yang menerima program yang merupakan anggota mitra binaan UMKM PTPN VII UUPA.
60
Tabel 18 Tingkat partisipasi dan taraf hidup anggota kelompok masyarakat penerima UMKM menurut konsep Uphoff No
1 2 2
Kategori Tingkat Partisipasi Anggota
Tinggi Sedang Rendah
Jumlah Anggota
3 35 2
Persentase Jumlah Anggota
10.00 83.30 6.70
Rata Rata Taraf Hidup Anggota Mitra Binaan UMKM PTPN VII UUPA Rata-rata Rata-rata Rata-rata Tingkat Tingkat Tingkat Pendapatan Pengeluaran Tabungan PTPN VII 4 452 008 5 218 773 1 815 501 2 499 999 2 418 152 500 000 969 421 398 773 2 650
Tingkat partisipasi masyarakat yang menerima program dalam penyelenggaraan diklasifikasikan berdasarkan kategori tinggi, rendah, sedang yang mengacu pada konsep Uphoff et al. (1979) dengan menggunakan tingkatan partisipasi menurut tahapan perencanaan, perencanaan, dan evaluasi. Secara umum tingkatan partisipasi dari 30 masyarakat yang menerima program searah dengan tingkatan taraf hidup masyarakat. Artinya peningkatan partisipasi anggota mitra binaan UMKM diiringi dengan peningkatan taraf hidup.
Dampak Pelaksanaan Program Dampak pelaksanaan program merupakan hal positif maupun negatif yang dirasakan masyarakat setelah adanya program UMKM. Berikut merupakan Tabel 20 yang menjelaskan tentang jumlah dan persentase dampak pelaksanaan program UMKM. Tabel 19 Jumlah dan persentase dampak pelaksanan CSR terhadap taraf hidup No Dampak Pelaksanaan Σ % CSR/PKBL 1 Tinggi 6 20.00 2 Rendah 20 66.70 3 Sedang 4 13.30 Total 30 100.00 Selanjutnya persentase dan sebaran masyarakat yang menerima program berdasarkan dampak dari pelaksanaan program akan digambarkan dalam chart berikut:
61
Gambar 13 Persentase masyarakat yang menerima program berdasarkan Dampak Pelaksanaan Program UMKM PTPN VII UUPA Kelurahan Gunung Dempo, Kota Pagar Alam
Data mengenai dampak ekonomi dalam pelaksanaan program UMKM didapatkan dengan mencari selisih atau delta dari pendapatan penerima program UMKM. Variabel pertama yang dilihat dalam mengukur dampak ekonomi yaitu taraf hidup masyarakat yang dalam hal ini berupa atribut dan fasilitas rumah tangga penerima program UMKM. Berikut adalah tabel yang menunjukkan bagaimana dampak pelaksanaan program UMKM terhadap taraf hidup rumah tangga penerima program UMKM. Berdasarkan hasil perhitungan with and without di bawah, dapat dilihat bahwa tidak semua kategori memiliki dampak yang postif dari keseluruhan responden pemanfaat program dan non-pemanfaat program UMKM PTPN VII UUPA. Seperti halnya dengan kategori atribut dan fasilitas rumah tangga atau taraf hidup yang memiliki delta negatif artinya, kategori atribut dan fasilitas rumah tangga tidak memiliki dampak terhadap taraf hidup masyarakat. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan UMKM belum tentu meningkatkan taraf hidup masyarakat penerima program UMKM. Berdasarkan Tabel 19 di atas, bahwa dari 30 masyarakat penerima program UMKM mempunyai dampak postif terhadap tingkat pendapatannya dalam pelaksanaan program UMKM. Artinya, bahwa keterlibatan masyarakat penerima program dalam pelaksanaan program UMKM dimungkinkan membawa dampak bagi pendapatan rumah tangga per bulannya. Tabel 20 dibawah ini menjelaskan bahwa dari keseluruhan masyarakat penerima program UMKM memiliki delta yang positif, kecuali tingkat atribut dan fasilitas rumah tangga yang memiliki delta yang negatif. Artinya aspek tingkat pendapatan memiliki hubungan yang erat dengan tingkat pengeluaran. dalam rumah tangga, alangkah lebih baik jika tingkat pendapatan rendah, maka tingkat pengeluaran juga rendah.
62
Tabel 20 Skor rata-rata dampak pelaksanaan program UMKM terhadap taraf hidup masyarakat No
Kategori Dampak
1
Atribut dan fasilitas rumah tangga Tingkat pendapatan Tingkat Pengeluaran Tingkat Tabungan
2 3 4
Skor Rata-rata Dampak Pelaksanaan Program UMKM Masyrakat Non-Masyarakat Penerima Penerima Program Program UMKM UMKM 30 31 2 710 714 2 410 000 909 091
2 107 500 1 462 500 736 364
A–B
-1 603 214 947 500 172 727
Tingkat pendapatan dan pengeluaran juga memiliki hubungan yang saling terkait dengan tingkat tabungan. Sejauhmana masyarakat penerima program UMKM dapat mengatur keuangan mereka sebaik mungkin dengan upaya-upaya dari PTPN VII untuk memberika pelatihan kepada mereka untuk bisa menyisihkan pendapatan mereka untuk masa depan. Tabel 21 menjelaskan bahwa untuk tingkat tabungan memiliki delta positif, sehingga tingkat tabungan memiliki dampak terhadap pelaksanaan program UMKM Secara umum, keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program Kemitraan PKBL/ CSR PTPN VII Unit Usaha Pagar Alam melalui kegiatan UMKM memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat tetapi tidak pada semua kategori.
Ikhtisar Dampak pelaksanaan program yaitu timbal balik yang terjadi setelah partisipasi dilakukan. Dalam pelaksanaanya, dampak dari program UMKM kepada masyarakat mengacu pada variabel-variabel kemiskinan menurut data BPS (2005) dan indikator kemiskinan BPS dalam SUSENAS. Perubahan tersebut dilihat dari beberapa aspek, yakni tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, tingkat tabungan, dan tingkat taraf hidup yang mencakup jenis lantai bangunan terluas tempat tinggal, jenis dinding rumah terluas, fasilitas tempat buang air besar/wc, sumber penerangan, sumber air minum, bahan bakar untuk memasak, dan alat transportasi yang dimiliki. Keseluruhan aspek tersebut dinilai cukup untuk menjelaskan sejauhmana taraf hidup masyarakat pemanfaat program CSR UMKM. Variabel selanjutnya yaitu tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, dan tingkat tabungan. Data mengenai dampak yaitu dnegan mencari delta dari kategori keseluruhan di setiap kategorinya. Keadaan fisik dan fasilitas yang dimiliki merupakan salah satu atribut yang digunakan dalam mengukur taraf hidup masyarakat penerima program. Atribut ini mencakup jenis lantai bangunan, jenis dinding rumah, fasilitas buang air besar, sumber penerangan, sumber air minum, bahan bakar untuk memasak, dan alat transportasi yang dimiliki. Begitu juga dengan atribut tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran dan tingkat tabungan. Hasil perhitungan taraf hidup masyarakat berdasarkan atribut diatas menunjukkan bahwa taraf hidup masyarakat berada pada tingkatan kategori sedang. Seperti hal nya dengan atribut dan fasilitas rumah
63
tangga yang mempunyai delta negatif yang artinya tidak mempunyai dampak terhadap taraf hidup masyarakat. Di sisi lain, tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, dan tingkat tabungan memiliki delta positif yang artinya mempunyai dampak terhadap taraf hidup masyarakat dalam pelaksanaan program UMKM. Hal ini disebabkan tidak semua masyarakat menilai program UMKM memiliki dampak terhadap taraf hidup mereka. Namun, masyarakat juga tidak menilai program yang dilaksanakan tidak baik. Hal ini terbukti dari masih adanya masyarakat yang memiliki dampak terhadap taraf hidup yang tinggi dengan adanya program UMKM.
56
65
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP TARAF HIDUP Bagian ini memaparkan hasil analisis dampak implementasin program CSR dengan partisipasi masyarakat terhadap taraf hidup masyarakat. Sehubungan dengan itu, perlu dianalisis taraf hidup masyarakat dengan implementasi program CSR dan tanpa program CSR Taraf Hidup Taraf hidup masyarakat menurut Owolabi dan Owu-owolabi (2009) yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia untuk kelangsungan hidup hayati. Dalam hal ini taraf hidup masyarakat diukur dengan menggunakan beberapa atribut seperti fasilitas yang dimiliki, tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, dan tabungan. Tabel 21 berikut menunjukkan skor taraf hidup masyaarakat program CSR dan bukan peserta CSR menurut tingkatannya. Tabel 21 Skor taraf hidup masyarakat peserta program CSR dan bukan peserta CSR menurut tingkatannya No Tingkatan Skor taraf hidup Pemanfaat program Non-pemanfaat program 1 Tinggi 4 3 2 Sedang 20 16 3 Rendah 6 1 Total 30 20 Berdasarkan Tabel 22, terlihat bahwa taraf hidup masyarakt baik peserta program maupun non-peserta program berada pada tingkatan kategori sedang. Peserta program CSR dalam hal ini masyarakat pemanfaat program sebagian besar berada pada kategori sedang dari keseluruhan responden yaitu sebanyak 20 orang. Begitu juga dengan non-peserta program yang dalam hal ini sebagai pembanding dengan jumlah responden sebesar 20 orang. Berdasarkan Tabel 23 masyarakat non-peserta program tingkatan tertinggi juga berada pada kategori sedang dengan jumlah 16 orang dari total keseluruhan. Tabel 22 Jumlah dan presentase masyarakat peserta program CSR menurut taraf hidup tahun 2013 No Tarah Hidup Σ % 1. Tinggi 4 13.30 2. Sedang 20 66.67 3. Rendah 6 20.00 Total 30 100.00 Tabel 23 memaparkan sebaran peserta program berdasarkan tingkatannya yaitu, tinggi, rendah, dan sedang. Sebanyak 13.30 % peserta program yang berada pada kategori taraf hidup yang tinggi. Sebanyak 66.67 % masyarakat penerima program yang berada pada kategori sedang. Berdasarkan Tabel 23, terlihat bahwa dampak pelaksanaan program dalam taraf hidup masyarakat cenderung berada
66
pada tingkatan kategori sedang. Hal ini disebabkan karena tidak semua anggota masyarakat peserta program CSR mendapatkan dampak taraf hidup secara langsung dari adanya program CSR. selain itu juga, adanya masyarakat penerima program CSR yang hanya mengikuti semua kegiatan dan pelatihan terhadap program CSR namun tidak menginovasi dari usaha yang dimilikinya.
Hubungan tingkat partisipasi (tahap perencanaan ) dan Taraf Hidup Taraf hidup menjadi indikator penting dalam melihat taraf hidup masyarakat dan sejauh mana masyarakat mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan program CSR. Berdasarkan hipotesis, taraf hidup kemudian dihubungkan dengan tingkat partisipasi pada tahap perencanaan dalam pelaksanaan program CSR/PKBL. Tabel 24 merupakan berikut merupakan tabel jumlah dan persentase tingkat partisipasi pada tahap perencanaan dan taraf hidup masyarakat Kelurahan Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Tabel 23 Persentase tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan terhadap taraf hidup masyarakat di Kelurahan Gunung Dempo, Tahun 2013 Taraf Hidup Tingkat Total Partisipasi Rendah Sedang Tinggi (Perencanaan) ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Tinggi 0 0 3 50 3 50 6 100 5 25 14 70 1 5 20 100 Sedang Rendah 1 25 3 75 0 0 4 100 Tabel 24 menjelaskan mengenai persentase dari tingkat partisipasi pada tahap perencanaan terhadap taraf hidup. Persentase terbesar terdapat pada baris tingkat partisipasi pada tahap perencanaan kategori sedang dengan dampak pelaksanaan kategori rendah yaitu sebesar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan dari kedua variabel tersebut. Hubungan ini menggambarkan bahwa dengan tingkat partisipasi pada tahap perencanaan yang rendah, maka dampak yang dirasakan masyarakat pemanfaat program UMKM PTPN VII menjadi sedang. Hubungan ini diperkuat melalui perhitungan menggunakan uji rank spearman dengan menggunakan alat bantu SPSS v 16.0. Hipotesis uji semakin tinggi tingkat partisipasi maka semakin tinggi taraf hidup. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian hipotesis, didapatkan nilai korelasi koofisien rank spearman sebesar 0.419 (Lampiran 7) dengan p-value (0.15) Artinya bahwa besar korelasi antara variabel tingkat partisipasi pada tahap perencanaan terhadap taraf hidup adalah sebesar 0.419 atau cukup nyata. Karena p-value (sig.(1-tailed)) < alpha (0.15 = 15 persen) maka tolak Ho. Hal ini berarti ada korelasi antara tingkat partisipasi dalam tahap perencanaan dengan taraf hidup. Hasil korelasi juga menunjukkan angka yang positif yang menunjukkan hubungan yang searah antara dua variabel yang diuji. Selanjutnya, bahwa tingkat partisipasi pada tahap perencanaan berhubungan cukup kuat dengan taraf hidup p(0.011 < 0.15) dengan tingkat hubungan yang cukup berarti. Kesimpulannya bahwa korelasi antara
67
variabel tingkat partisipasi pada tahap perencanaan dengan taraf hidup berhubungan cukup kuat dan signifikan. Perhitungan uji statistik rank spearman (Lampiran 6).
Hubungan tingkat partisipasi (tahap pelaksanaan ) dan taraf hidup. Tingkat partisipasi pada tahap pelaksanaan merupakan salah satu indikator untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan partisipasi menurut konsep Uphoff et al. (1979). Tabel berikut merupakan tabel jumlah dan persentase tingkat partisipasi pada tahap pelaksanaan dan taraf hidup masyarakat Kelurahan Gunung Dempo tahun 2013. Tabel 24
Persentase tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan terhadap taraf hidup masyarakat di Kelurahan Gunung Dempo, Tahun 2013 Taraf Hidup Tingkat Total Partisipasi Rendah Sedang Tinggi (Pelaksanaan) ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Tinggi 0 0 7 78 2 23 9 100 4 27 9 60 2 13 15 100 Sedang Rendah 2 34 4 67 0 0 6 100
Tabel diatas menjelaskan mengenai persentase hubungan antara tingkat partisipasi dalam tahap pelaksanaan dengan dampak ekonomi (taraf hidup) dalam program UMKM PTPN VII UUPA. Berdasarkan tabel diatas, persentase terbesar terdapat pada baris tingkat partisipasi pada tahap pelaksanaan kategori sedang dengan dampak pelaksanaan kategori tinggi yaitu sebesar 78%. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara kedua hal tersebut. Hubungan ini menggambarkan bahwa dengan tingkat partisipasi dalam tahap pelaksanaan yang tinggi maka dampak yang dirasakan sedang. Hubungan antara tingkat partisipasi dalam tahap pelaksanaan dengan taraf hidup dalam program CSR UMKM PTPN VII UUPA dilihat dari menghitung korelasi dengan menggunakan uji korelasi rank sprearman melalui alat bantu SPSS v. 16 dengan hipotesis uji semakin tinggi tingkat partisipasi maka semakin tinggi taraf hidup. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian hipotesis, didapatkan nilai korelasi koofisien rank spearman sebesar 0.353 dengan p-value (0.028) Artinya bahwa besar korelasi antara variabel tingkat partisipasi pada tahap pelaksanaan terhadap taraf hidup adalah sebesar 0.028 atau cukup kuat. Karena pvalue (sig.(1-tailed))>alpha (0.15 = 15 persen) maka tolak Ho. Hal ini berarti ada korelasi antara tingkat partisipasi dalam tahap pelaksanaan dengan taraf hidup. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaan program UMKM yang dilakukan masyarakat hanya mengikuti langkah-atau anjuran dari pihak PTN VII saja tanpa ada pengembangan lebih lanjut dari masyarakat itu sendiri. Selain itu juga, masih adanya masyarakat yang tidak memanfaatkan secara maksimal dana pinjaman dari PTPN sesuai dengan kebutuhan yang diajukan, seperti untuk pembelian kendaraan, sawah, dan kebun bukan untuk keberlanjutan usaha sehingga pelaksanaan hanya berada di kategori sedang. Hubungan ini yaitu p(0.028 < 0.15)
68
dengan tingkat hubungan yang cukup berarti. Kesimpulannya bahwa korelasi antara variabel tingkat partisipasi pada tahap pelaksanaan dengan taraf hidup cukup kuat dan signifikan. Perhitungan uji statistik rank spearman dapat dilihat pada Lampiran 3.
Hubungan tingkat partisipasi (tahap evaluasi) dan taraf hidup. Tingkat partisipasi pada tahap evaluasi merupakan salah satu indikator untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan partisipasi menurut konsep Uphoff et al. (1979). Tabel berikut merupakan tabel jumlah dan persentase tingkat partisipasi pada tahap evaluasi dan taraf hidup masyarakat Kelurahan Gunung Dempo tahun 2013. Tabel 25 Persentase tingkat partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi terhadap taraf hidup masyarakat di Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam tahun 2013 Taraf Hidup Tingkat Total Partisipasi Rendah Sedang Tinggi (Evaluasi) ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 0 0 1 25 3 75 4 100 Tinggi 4 17 18 78 1 4 23 100 Sedang 2 50 2 50 0 0 3 100 Rendah Persentase terbesar terdapat pada tingkat partisipasi pada tahap evaluasi dalam kategori sedang dan dampak yang dirasakan masyarakat dalam kategori sedang yaitu sebesar 78%. Hal ini menunjukkan adanya hubungan dari kedua variabel tersebut. Hubungan ini menggambarkan bahwa dengan partisipasi dalam tahap evaluasi yang sedang, maka dampak yang dirasakan masyarakat juga sedang. Hubungan antara tingkat partisipasi dalam tahap evaluasi dengan taraf hidup dalam program UMKM PTPN VII UUPA dilihat dari menghitung korelasi dengan menggunakan uji korelasi rank sprearman melalui alat bantu SPSS v. 16. Hipotesis uji yang digunakan yaitu semakin tinggi tingkat partisipasi maka semakin tinggi taraf hidup. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian hipotesis, didapatkan nilai korelasi koofisien rank spearman sebesar 0.606 dengan p-value (0.000) Artinya bahwa besar korelasi antara variabel tingkat partisipasi pada tahap evaluasi terhadap taraf hidup adalah sebesar 0.606 atau cukup kuat. Karena p-value (sig.(1-tailed))< alpha (0.15 = 15 persen) maka tolak Ho. Hal ini berarti ada korelasi antara tingkat partisipasi dalam tahap perencanaan dengan taraf hidup. Hasil korelasi juga menunjukkan angka yang positif yang menunjukkan hubungan yang searah antara dua variabel yang diuji. Selanjutnya, bahwa tingkat partisipasi pada tahap perencanaan berhubungan cukup kuat dengan taraf hidup p(0.000 < 0.15) dengan tingkat hubungan yang cukup berarti. Kesimpulannya bahwa korelasi antara variabel tingkat partisipasi pada tahap perencanaan dengan taraf hidup cukup kuat dan signifikan. Perhitungan uji statistik rank spearman dapat dilihat dalam (Lampiran 7).
69
Hubungan ini juga diperkuat oleh beeberapa argumen yaitu, pertama, masyarakat hanya melakukan evaluasi kepada pihak PTPN VII UUPA selama tiga bulan sekali. Kedua, evaluasi dilakukan terkadang hanya sebatas evaluasi lisan, sehingga masyarakat kurang melaksanakan proses evaluasi terhadap program UMKM PTPN VII Unit Usaha Kota Pagar Alam. Ketiga, bahwa pihak perusahaan kurang melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi. Sehingga masyarakat hanya melakukan evaluasi secara lisan pada saat pihak perusahaan melakukan kontrol terhadap usaha yang sedang berjalan.
Hubungan Tingkat Partisipasi dan Taraf hidup. Tingkat partisipasi total atau keseluruhan merupakan salah satu indikator dalam menentukan keterlibatan masyarakat dalam suatu program. Partisipasi total merupakan gabungan dari beberapa tahapan partisipasi seperti tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Tabel berikut merupakan tabel jumlah dan persentase tingkat partisipasi dan taraf hidup masyarakat Kelurahan Gunung Dempo tahun 2013. Tabel dibawah menjelaskan mengenai persentase hubungan antara tingkat partisipasi dengan taraf hidup (taraf hidup) dalam program UMKM PTPN VII Unit Usaha Pagar Alam. Berdasarkan tabel diatas, persentase terbesar terdapat pada baris tingkat partisipasi pada tahap pelaksanaan kategori sedang dengan dampak pelaksanaan kategori sedang yaitu sebesar 63,34 %. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara kedua hal tersebut. Hubungan ini menggambarkan bahwa dengan tingkat partisipasi total yang sedang maka dampak yang dirasakan masyarakat juga sedang. Tabel 26 Persentase tingkat partisipasi masyarakat terhadap taraf hidup masyarakat di Kelurahan Gunung Dempo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam tahun 2013 Taraf Hidup Total Tingkat Rendah Sedang Tinggi Partisipasi ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 0 0 0 0 3 100 3 100 Tinggi 5 20 19 76 1 4 25 100 Sedang 1 50 1 50 0 0 2 100 Rendah Hubungan antara tingkat partisipasi dengan taraf hidup dalam program UMKM PTPN VII UUPA dilihat dari menghitung korelasi dengan menggunakan uji korelasi rank sprearman melalui alat bantu SPSS v. 16 dengan hipotesis uji semakin tinggi tingkat partisipasi maka semakin tinggi taraf hidup (taraf hidup). Berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian hipotesis, didapatkan nilai korelasi koofisien rank spearman sebesar 0.572 (Lampiran 6) dengan p-value (0.000) Artinya bahwa besar korelasi antara variabel tingkat partisipasi terhadap taraf hidup adalah sebesar 0.572 atau cukup kuat. Karena p-value (sig.(1tailed))>alpha (0.15 = 15 persen) maka tolak Ho. Hal ini berarti ada korelasi antara tingkat partisipasi dengan taraf hidup. Hasil korelasi juga menunjukkan
70
angka yang positif yang menunjukkan hubungan yang searah antara dua variabel yang diuji Selanjutnya, bahwa tingkat partisipasi berhubungan cukup kuat dengan taraf hidup p(0.000 < 0.15) dengan tingkat hubungan yang cukup berarti. Kesimpulannya bahwa korelasi antara variabel tingkat partisipasi dengan taraf hidup cukup kuat dan signifikan. Perhitungan uji statistic rank spearman dapat dilihat pada lampiran berikut. Hubungan ini juga diperkuat dengan beberapa argumentasi, yaitu pertama, pada saat pelaksanaan program masyarakat dilibatkan dalam kegiatan seperti pelatihan, seminar dan kegiatan lainnya sehingga masyarakat mempunyai pemahaman yang lebih dalam terkait program. Kedua, bahwa pemberian dana pinjaman disesuaikan dengan jenis usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat penerima program. Apabila masyarakat penerima program mempunyai usaha yang besar, maka kemungkinan pinajaman yang diperoleh juga besar. Kedua, dengan adanya pelatihan dalam menunjang pengetahuan masyarakat maka akan sangat membantu masyarakat dalam menerapkan keuangan yang sistematis sehingga akan lebih mudah dalam mengontrol pengeluaran dan pemasukan dalam kegiatan usaha. Ketiga, dalam pelaksanaan program masyarakat dituntut untuk bisa mengakomodir segala pengeluaran dan pemasukan sehingga dalam pelatihan dan seminar yang di adakan akan sangat berdampak kepada usaha masyarakat. Keempat, ada beberapa masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan sehingga hasil yang dicapai atau didapat sebanding dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Kelima, apabila masyarakat kesulitan dalam kegiatan usaha , maka pihak PTPN VII UUPA mengajak masyarakat melakukan studi banding ke daerah- daerah ke luar kota, seperti pengrajin kayu diajak studi banding ke Jepara, dan daerah lain seperti Jogjakarta, dan lain sebagainya.
Ikhtisar Hipotesis dari penelitian ini yaitu semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin tinggi taraf hidup. Taraf hidup dipahami sebagai bentuk perubahan yang dirasakan dan diperoleh oleh pemanfaat program CSR UMKM setelah terlibat dalam implementasi kegiatan program CSR. Hasil pengolahan data mengenai hubungan antara tingkat partisipasi dengan taraf hidup dengan kerangka konsep Uphoff (1979) menunjukkan bahwasanya tingkat partisipasi anggota kelompok simpan pinjam memiliki hubungan korelasi yang signifikan terhadap dampak ekonomi. Itu artinya bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi anggota kelompok simpan pinjam, maka semakin tinggi pula taraf hidup masyarakat penerima program CSR. selain itu juga, hasil pengolahan data juga menunjukkan bahwasanya hubungan antara tingkat partisipasi pada setiap tahapan, yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, masing-masing memiliki korelasi positif dengan taraf hidup. Itu artinya, dalam melihat hubungan antara tingkat partisipasi dengan taraf hidup dapat dipisahkan secara parsial tiaptiap tahapan penyelenggaraan program. Dari setiap tahapan (tahap perencanaan, tahap perencanaan, dan tahap evaluasi) maupun keseluruhan memiliki tingkat hubungan yang sedang di setiap variabelnya. Hal ini berarti semakin sedang tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin sedang taraf hidup masyarakat penerima program tersebut.
71
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil deskripsi profil komunitas, profil program CSR PTPN VII UUPA,analisis tingkat partisipasi stakeholder dalam implementasi program CSR UMKM, analisis dampak partisipasi stakeholder dalam program CSR terhadap taraf hidup, maka dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Program CSR UMKM sudah dikatakan cukup efektif dalam pelaksanaan dan penyaluran terhadap masyarakat. Akan tetapi, masih kurangnya partisipasi stakeholder dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. 2. Program CSR UMKM memiliki implementasi dalam kategori sedang. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis partisipasi dari masing-masing atribut, seperti untuk tingkat partisipasi masyarakat dan stakeholder (tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi). Keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat, sebanyak 83.30% menilai implementasi partisipasi terhadap program CSR UMKM berada pada tingkat sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah cukup berpartisipasi dalam penyelenggaraan program UMKM. Akan tetapi, keputusan akhir tetap berada di pihak perusahaan. 3. Dampak pelaksanaan program CSR terhadap taraf hidup masyarakat masih dikatakan cukup efektif dengan persentase 66.70% dengan atribut taraf hidup (atribut fasilitas yang dimiliki, tingkat pendapatan, tingkat pengeluran, dan tingkat tabungan) berada pada kategori sedang. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa masyarakat dalam pencapaian dalam pelaksanaan belum dilaksanakan dengan baik dan tidak sesuai dengan usaha yang dijanjikan. 4. Terdapat hubungan yang signifikan dan cukup kuat antara tingkat partisipasi masyarakat dan dampak terhadap taraf hidup. Hubungan keduanya berada pada kategori sedang sebesar 76%.
Saran Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan masukan atau saran diantaranya sebagai berikut: 1. Perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program CSR sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. 2. Perlu adanya kesempatan yang merata terhadap seluruh warga agar bisa berpartisipasi sepenuhnya dalam Program CSR. 3. Sebaiknya pihak perusahaan dalam hal ini PTPN VII Unit Usaha Pagar Alam melakukan pendekatan partisipatif kepada masyarakat dan pemerintah sehingga terciptanya hubungan yang harmonis dan dapat bekerja sama dengan baik sesuai dengan konsep the triple bottom line. 4. Sebaiknya seluruh stakeholder yang terkait dapat dilibatkan dari awal perencanaan program hingga evaluasi sehingga dapat termonitori dan terberdayakan masyarakat binaannya.
72
73
DAFTAR PUSTAKA
Ambadar J. 2008. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Praktik di Indonesia. Jakarta (ID): Elex Media Komputindo. 150 hal Arnstein S. 1969. A ladder of citizen partisipation. JAIP [internet]. [diunduh 2013 Feb 15]; 35(4): 216-224. Tersedia pada: http://lithgowschmidt.dk/ sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation_en.pdf [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. Profil kemiskinan di Indonesia maret 2010 [berita resmi statistik] [internet]. [diunduh 2012 November 21]; 45(07) 1-7. Tersedia pada: http://www.bps.go.id/getfile.php?news=776 Charolinda. 2006. Pengembangan konsep community development dalam kerangka pelaksanaan corporate social responsibility. Jurnal hukum dan pembangunan. [Internet]. [diunduh 2012 September 30]; 36: (1). 1-21. Tersedia pada: http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/ 3610686106. pdf Data Monografi Kelurahan Gunung Dempo. 2012 Data Monografi Kelurahan Gunung Dempo 2013 Data Potensi Kelurahan Gunung Dempo 2013 Mardikanto T. 2010. Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Lestari E, Anantanyu S, Saddhono K, editor. Surakarta (ID): Fakultas Pertanian UNS. 398 hal. Melo T, Morgado AD. 2011. Corporate reputation : a combination of social responsibility and industri. Jurnal Willeyonlinelibrary. [Internet]. [Diunduh 2012 September 13]; 19(1): 11-31. Dapat di unduh dari: http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/ 10.1002/csr.260/pdf Nasdian FT. 2006. Pengembangan Masyarakat (Community Development). Tidak Diterbitkan. Institut Pertanian Bogor (ID). 144 hal. Owolabi KA, Olu-Owolabi FE. 2009. Corporate social responsibility and the cricis of development in africa. Jurnal. Sustainable in Africa. [Internet]. [diunduh 2012 Oktober 10]; 10:(4). Terdapat pada: http://www.jsdafrica.com/Jsda/V10N4_Spring2009/PDF/Corporate%20Social%20 Responsibility.pdf [PTPN VII] Perusahaan Persero (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII-LPP. 2013. Panduan Program Usaha Mikro Kecil dan Menengah. (ID) Rosyida I, Nasdian FT. 2011. Partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam penyelenggaraan program corporate social responsibility dan dampaknya terhadap komunitas pedesaan. Jurnal Sodality. 50 (01:5773). Bogor. (ID) Institut Pertanian Bogor. Sa‟ adah. 2010. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui program corporate social responsibility. Jurnal Salam. [Internet]. [diunduh 2012 November 5]. 13(2). 1-15. Tersedia pada: http://ejournal.umm.ac.id/ index. php/ salam/article viewFile/462/469 ummscientific_ journal. pdf% 6 embedded=true Singarimbun M, Effendi S. 1989. Metode Penelitian Survai. Masri S, Sofian E. editor. Jakarta (ID): LP3ES. 336 hal. Siregar CN. 2007. Analisis sosiologis terhadap implementasi coorporate social responsibility pada masyarakat Indonesia. Jurnal. Sosioteknologi.
74
[internet]. [diunduh 2012 September 15]; 7(12): 285-288. Tersedia pada: http://fsrd.itb.ac.id/wp-content/ uploads/2007/12/Chairil-3.pdf Sitorus MTF. 1998. Penelitian Kualitatif: suatu perkenalan. Bogor (ID). Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu sosial untuk laboratorium Sosiologi, Antropologi dan Kependudukan Jurusan Ilmu sosial dan Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. 74 hal. Soesilowati E, Indriyani DR, Widyanto. 2011. Model corporate social responsibility dalam program pemberdayaan petani hortikultura. Jurnal. Ekonomi Pembangunan. [internet]. [diunduh 2012 November 5]; 12(1): 102-117. Tersedia pada: http://publikasiilmiah.ums.ac.id/ bitstream/handle/123456789/1311/09-Etty1.pdf?sequence=1 Solihin I. 2009. Corporate social responsibility : from charity to sustainability. Jakarta (ID): Salemba Empat. 198 hal Sumarto HS. 2009. Inovasi Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta (ID): Yayasan Obor Indonesia. 371 hal. Sumaryadi IN. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Citra Utama Uphoff NT, John MC, Goldsmith AA. 1979. Feasibility and Aplication of Rural Development Partisipation: a state of the art paper. Ithaca (US): Cornell University. Wibisono Y. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility. Gresik (ID). Fascho Publising. 165 hal. Wiwoho J. 2008. CSR ditinjau dari aspek sejarah, filsafah, dan keuntungan serta kendalanya. Jurnal MMH. [Internet]. [Diunduh 2012 September 14]; 1 (37). Tersedia pada: http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/372081 09115.pdf Yentifa A. 2008. CSR sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal. Jurnal. Akuntansi dan Manajemen Politeknik Negeri Padang. [internet]. [diunduh 2012 November 5]; 3(1): 41-48. Tersedia pada: http://ojs. polinpdg.ac.id/index.php/JAM/article/viewFile/551/488
75
Lampiran 1. Lokasi Penelitian
*Skala pada peta berubah karena gambar diperkecil
76
Lampiran 2 Jadwal Penelitian Kegiatan 2013 Feb Mar
Apr
2 3 4 1 2 3 4 1 Penyusunan Proposal Kolokium Perbaikan Proposal Pengambilan data lapangan Pengolahan dan Analisis Data Draft Skripsi Sidang Skripsi Perbaikan laporan penelitian
Mei
Jun
2 3 4 1 2 3 4 1 2
Jul 3
4
1
77
Lampiran 3 Kerangka sampling 1. Kerangka sampling mayarakat pemanfaat program UMKM PTPN VII UUPA No Nama Jenis Kelamin RT / RW 1 ESD L RW 01 2 RMZ L RW 01 3 IBM L RW 01 4 STW P RW 01 5 STD L RW 01 6 HRL L RW 01 7 NYL L RW 02 8 EEF P RW 02 9 RND L RW 02 10 ZRW L RW 02 11 DDS L RW 02 12 FSI L RW 02 13 SRN L RW 02 14 FRS L RW 02 15 SDB L RW 03 16 DMD L RW 03 17 UTS L RW 03 18 MJO L RW 03 19 SNM L RW 03 20 ARS L RW 03 21 STB L RW 03 22 KSD P RW 04 23 IDR L RW 04 24 SRF L RW 04 25 SKR L RW 04 26 SPT L RW 05 27 EXL L RW 05 28 YTH L RW 06 29 RDH L RW 06 30 SIW L RW 06 31 ABN L RW 03 32 SRN L RW 03 33 ABR L RW 03 34 NWI L RW 03 35 RSB L RW 03 36 MTB L RW 03 37 SHJ L RW 03
78
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
RST AMR BBI HRN SMP SHR TRS RSH HRJ UJH TRJ YLM MHY ATW BSK RDS HSD RUM
L L L L L L L L L L L L L L L L L L
2. Sampel Pembanding (Without Project) No Nama Jenis Kelamin 1 JMT L 2 MRT L 3 KSS L 4 MRK L 5 MRT L 6 JST L 7 NDS L 8 SNR L 9 SRT L 10 SON L 11 SOR L 12 FRT L 13 IIS P 14 DRP L 15 JOS L 16 IKR L 17 WNT L 18 WGM L 19 ELD P 20 ISM L
RW 03 RW 04 RW 04 RW 04 RW 06 RW 06 RW 06 RW 06 RW 06 RW 06 RW 06 RW 06 RW 06 RW 06 RW 06 RW 06 RW 06 RW 06
Alamat Kelurahan Beringin Jaya Kelurahan Beringin Jaya Kelurahan Beringin Jaya Kelurahan Beringin Jaya Kelurahan Beringin Jaya Kelurahan Beringin Jaya Kelurahan Beringin Jaya Kelurahan Beringin Jaya Kelurahan Beringin Jaya Kelurahan Beringin Jaya Kelurahan Beringin Jaya Kelurahan Beringin Jaya Kelurahan Beringin Jaya Kelurahan Beringin Jaya Kelurahan Beringin Jaya Kelurahan Beringin Jaya Kelurahan Beringin Jaya Kelurahan Beringin Jaya Kelurahan Beringin Jaya Kelurahan Beringin Jaya
79
Lampiran 4 Daftar Informan No
Nama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SQR SGT YDI RTA ADT SNR BKT HRS MRY TMR
Jenis Kelamin L L L P L L L L L L
Alamat Manajer PTPN VII UUPA Staf Sinder SDM dan Umum Staf Kelurahan Gunung Dempo Staf Kelurahan Gunung Dempo Staf Kecamatan Pagar Alam Selatan RW 01 RW 02 RT 01 RW 03 Tokoh adat
80
Lampiran 5 Pengolahan Data Tabulasi frekuensi Tahap Partisipasi (perencanaan)
Valid
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Rendah
4
13.3
13.3
13.3
Sedang
20
66.7
66.7
80.0
Tinggi
6
20.0
20.0
100.0
Total
30
100.0
100.0
Tahap Partisipasi (pelaksanaan) Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Rendah
6
20.0
20.0
20.0
Sedang
15
50.0
50.0
70.0
Tinggi
9
30.0
30.0
100.0
Total
30
100.0
100.0
Tahap Partisipasi (evaluasi)
Valid
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Rendah
3
10.0
10.0
10.0
Sedang
23
76.7
76.7
86.7
Tinggi
4
13.3
13.3
100.0
Total
30
100.0
100.0
Tingkat partisipasi_total Frequency Valid
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Rendah
2
6.7
6.7
6.7
Sedang
25
83.3
83.3
90.0
Tinggi
3
10.0
10.0
100.0
Total
3
100.0
100.0
Taraf hidup (tingkat pendapatan)
Vali d
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Rendah
3
10.0
10.0
10.0
Sedang
18
60.0
60.0
70.0
Tinggi
9
30.0
30.0
100.0
Total
30
100.0
100.0
81
Taraf hidup (tingkat pengeluaran)
Valid
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Rendah
1
3.3
3.3
3.3
Sedang
25
83.3
83.3
86.7
Tinggi
4
13.3
13.3
100.0
Total
30
100.0
100.0
Taraf hidup (tingkat Tabungan)
Valid
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Rendah
9
30.0
30.0
30.0
Sedang
18
60.0
60.0
90.0
Tinggi
3
10.0
10.0
100.0
Total
30
100.0
100.0
Dampak pelaksanaan CSR/ PKBL terhadap taraf hidup
Valid
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Rendah
6
20.0
20.0
20.0
Sedang
20
66.7
66.7
86.7
Tinggi
4
13.3
13.3
100.0
Total
30
100.0
100.0
82
Lampiran 6 Tabulasi silang
Tahap perencanaan * Dampak taraf hidup Crosstabulation Count DampakCSR Rendah Perencanaan
Sedang
Tinggi
Total
Rendah
1
3
0
4
Sedang
5
14
1
20
Tinggi
0
3
3
6
6
20
4
30
Total
Tahap pelaksanaan * Dampak taraf hidup Crosstabulation Count DampakCSR
Pelaksanaa
Rendah
Sedang
Tinggi
Total
Rendah
2
4
0
6
Sedang
4
9
2
15
Tinggi
0
7
2
9
6
20
4
30
Total
Tahap evaluasi * taraf hidup Crosstabulation Count DampakCSR Rendah Evaluasi
Sedang
Tinggi
Total
Rendah
2
1
0
3
Sedang
4
18
1
23
Tinggi
0
1
3
4
6
20
4
30
Total
Tingkat partisipasi total * Dampak taraf hidup Crosstabulation Count DampakCSR
partisipasi_total
Total
Rendah
Sedang
Tinggi
Total
Rendah
1
1
0
2
Sedang
5
19
1
25
Tinggi
0
0
3
3
6
20
4
30
83
Lampiran 7 Korelasi Rank Spearman Correlations
perencanaan Spearman's rho
Perencanaan
Correlation Coefficient
.100
.000
.011
30
30
30
30
Correlation Coefficient
.240
1.000
.287
.353*
Sig. (1-tailed)
.100
.
.062
.028
30
30
30
30
.287
1.000
.606**
.000
.062
.
.000
30
30
30
Correlation Coefficient Sig. (1-tailed)
.609
N DampakCSR
**
*
30
Correlation Coefficient
.419
*
.353
Sig. (1-tailed)
.011
.028
.000
.
30
30
30
30
N
.606
**
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed) Correlations
Spearman's rho
Perencanaan
Correlation Coefficient
perencanaan
DampakCSR
1.000
.419*
.
.011
Sig. (1-tailed) N DampakCSR
30
30 *
Correlation Coefficient
.419
Sig. (1-tailed)
.011
.
30
30
N
1.000
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
Correlations
Spearman's rho
Pelaksanaan_3
Correlation Coefficient Sig. (1-tailed) N
DampakCSR
.419*
.
N
.609
Dampak CSR
**
.240
N
Evaluasi
evaluasi
1.000
Sig. (1-tailed)
Pelaksanaan_3
Pelaksanaan_3
Pelaksanaan_3
DampakCSR
1.000
.353*
.
.028
30
30 *
Correlation Coefficient
.353
Sig. (1-tailed)
.028
.
30
30
N
1.000
1.000
84
Correlations
perencanaan Spearman's rho
Perencanaan
Correlation Coefficient
.100
.000
.011
30
30
30
30
Correlation Coefficient
.240
1.000
.287
.353*
Sig. (1-tailed)
.100
.
.062
.028
30
30
30
30
.287
1.000
.606**
.000
.062
.
.000
30
30
30
Correlation Coefficient Sig. (1-tailed) N
DampakCSR
.419*
.
N
.609
**
.609
Dampak CSR
**
.240
N
Evaluasi
evaluasi
1.000
Sig. (1-tailed)
Pelaksanaan_3
Pelaksanaan_3
Correlation Coefficient
.419
.353
Sig. (1-tailed)
.011
.028
.000
.
30
30
30
30
N
*
30
*
.606
**
1.000
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
Correlations
Spearman's rho
evaluasi
Correlation Coefficient Sig. (1-tailed) N
DampakCSR
Correlation Coefficient Sig. (1-tailed) N
evaluasi
DampakCSR
1.000
.606**
.
.000
30
30
.606**
1.000
.000
.
30
30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
Correlations partisipasi_total Spearman's rho
partisipasi_total
Correlation Coefficient
1.000
.572**
.
.000
30
30
**
1.000
Sig. (1-tailed) N DampakCSR
Correlation Coefficient Sig. (1-tailed) N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
DampakCSR
.572
.000
.
30
30
85
Lampiran 8 Panduan Pertanyaan Wawancara Mendalam Panduan Pertanyaan Wawancara Mendalam Partisipasi stakeholder dalam Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Dampaknya Terhadap Taraf Hidup Masyarakat di Komunitas Kelurahan Gunung Dempo Sumatera Selatan
Tujuan Informan
: Mengetahui dan menggali informasi lebih dalam terkait dengan pelaksanaan program CSR pabrik Teh PTPN VII : Pihak Pabrik Teh PTPN VII Nusantara Persero
Hari/tanggal wawancara : Lokasi : Nama dan umur informan : Jabatan : 1. Bagaimana sejarah awal mula pelaksanaan CSR di Pabrik Teh PTPN VII? Kapan mulai mengimplementasikan CSR? 2. Apakah ada pengaruh terkait UU tentang Perseroan Terbatas dalam melaksanakan CSR? 3. Bagaimana pandangan perusahaan terhadap CSR? 4. Bagaimana kebijakan perusahaan mengenai CSR? Dan apa saja kebijakan perusahaan mengenai CSR? 5. Bagaimana posisi struktural CSR dalam perusahaan? Berada di bawah apa? Dan terdiri dari berapa orang bagian CSR? Mengapa? 6. Berapa persen dana yang dialokasikan? Apakah setiap tahunnya sama ataukah tidak? Mengapa? 7. Bagaimana mekanisme persetujuan dilaksanakan CSR oleh perusahaan? 8. Bagaimana mekanisme survei dalam melaksanakan CSR di suatu tempat? Berapa lama? Dibantu dengan siapa? 9. Cara apa saja yang biasa digunakan dalam mencari kebutuhan masyarakat? Kendala apa saja yang dialami saat hendak melaksanakan CSR di suatu tempat? 10. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam menjalankan CSR? 11. Program apa saja yang pernah dilakukan oleh Pabrik? Kapan? Apa namanya? Apa saja bentuk programnya? Dimana dan siapa sasarannya? 12. Apakah program yang dijalankan telah sesuai dengan tujuan perusahaan sebelumnya? Mengapa? 13. Sektor apa saja yang menjadi prioritas atau sering dilakukan perusahaan dalam menjalankan CSR? Mengapa? 14. Apakah ada pihak yang membantu/bermitra dalam pelaksanaan CSR? Siapa dan mengapa? 15. Apakah masyarakat dilibatkan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan CSR? Sampai sejauh mana? Mengapa? 16. Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi program CSR yang pernah dilaksanakan? Apakah hasil evaluasi dijadikan masukan untuk program berikutnya?
86
17. Apa saja dampak yang dirasakan setelah adanya program tersebut? Mengapa? 18. Bagaimana cara perusahaan menilai tingkat keberhasilan program CSR yang dilakukan? 19. apakah harapan dari pabrik sendiri terhadap program CSR? Panduan Pertanyaan Wawancara Mendalam Partisipasi stakeholder dalam Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Dampaknya Terhadap Taraf Hidup Masyarakat di Komunitas Kelurahan Gunung Dempo Sumatera Selatan Tujuan : Mengetahui dan menggali informasi lebih dalam terkait dengan pelaksanaan program CSR pabrik Teh PTPN VII Informan : Pemerintah Daerah Hari/tanggal wawancara Lokasi Nama dan umur informan Jabatan
: : : :
Bagaimana kondisi geografis dan demografi kelurahan/Kecamatan ini? Bagaimana karakteristik masyarakat daerah ini? Apakah bapak/ibu mengetahui Pabrik Teh PTPN VII? Kapan Pabrik tersebut datang ke daerah ini? Apakah Pabrik Teh PTPN VII mensosialisasikan rencana pelaksanaan program CSR? 6. Apakah bapak tau bagaimana Bagaimana cara Pabrik Teh melakukan survei kebutuhan warga? Apa metode yang digunakan? 7. Apakah pejabat kecamatan/kelurahan dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan CSR Perusahaan? Jika tidak, mengapa? 8. Apakah kebutuhan utama yang diperlukan warga saat itu dan saat ini? 9. Program apa saja yang dilakukan oleh Pabrik Teh saat ini? 10. Apakah program yang dijalankan Pabrik The PTPN VII bermanfaat bagi masyarakat? 11. Sejauhmana pihak keluarah/kecamatan dilibatkan dalam implementasi, pelaksanaan dan evaluasi program? 12. Apakah pelaporan kegiatan dilakukan secara bersama-sama? 13. Apakah harapan bapak/ibu terhadap pabrik Teh PTPN VII?
1. 2. 3. 4. 5.
87
Lampiran 9 Dokumentasi
Perkebunan Teh PTPN VII Unit Usaha Pagar Alam di Pegunungan Dempo Sumatera Selatan
Pabrik Teh PTPN VII Unit Usaha Pagar Alam, Sumatera Selatan
Usaha Rumah Makan pemanfaat Program UMKM PTPN VII UUPA
Stiker PTPN VII Unit Usaha Pagar Alam
Usaha kerajinan rotan pemanfaat program UMKM PTPN VII UUPA
88
Usaha Kerajinan Akar Pohon Teh Pemanfaat Program UMKM PTPN VII UUPA
Usaha manisan pemanfaat program UMKM PTPN VII UUPA
Usaha manisan pemanfaat program UMKM PTPN VII UUPA
Usaha manisan salak pemanfaat program UMKM PTPN VII UUPA
Usaha sparepart pemanfaat program UMKM PTPN VII UUPA
Usaha bengkel motor pemanfaat program UMKM PTPN VII UUPA
89
RIWAYAT HIDUP
Peneliti bernama Shofiyatul Azimi. Dilahirkan di Palembang pada tanggal 16 November 1991. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Drs. Bakhrun Suyuti, MM dan Lisnawita. Peneliti menyelesaikan pendidikan formal Taman Kanak-Kanak di TK Dharma Wanita pada tahun 1995-1996, SD Negeri 7 Pagar Alam pada tahun 1996-2003, SMP Negeri 1 Pagar Alam pada tahun 2003-2006, dan SMA Negeri 1 Pagar Alam pada tahun 20062009. Pada tahun 2009 peneliti melanjutkan studi pendidikan formal di Institut Pertanian Bogor, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia melalui jalur undangan seleksi masuk IPB (USMI). Selama mengikuti pendidikan formal, peneliti juga aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan dan kepanitian. Seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekologi Manusia sebagai staff departemen sosial dan lingkungan pada tahun 2010-2011 dan 2011-2012, SAMISAENA (Bina Desa Fakultas Ekologi Manusia) pada tahun 2010-2011 serta IKAMUSI IPB (Ikatan Keluarga Mahasiswa Sumatera Selatan Institut Pertanian Bogor) pada tahun 2009-2012. Peneliti juga aktif mengikuti kepanitiaan berbagai event yang ada di IPB seperti IKAMUSI in Try Out (2010) sebagai bendahara, tim penilai Fakultas Terbersih IPB perwakilan Fakultas Ekologi Manusia (2011), Masa Perkenalan Mahasiswa Departemen dan Fakultas Ekologi Manusia (2011) sebagai staff divisi acara, Kemah Riset Fakultas Ekologi Manusia (2010) dan (2011) sebagai bendahara, Fema Care and Share (2010) sebagai bendahara, serta Indonesia Ecologi Expo ( 2012) sebagai ketua pelaksana, volunteer riset kementrian Kelautan dan WWF (2013) dan beberapa event di luar IPB. Peneliti memiliki minat yang tinggi dalam bidang keilmuan, sains, sosial dan lingkungan. Selain itu perhatian besar juga diarahkan dalam bidang menulis dan bahasa asing. Diantara semua aktivitas sebagai mahasiswa, menjadi bagian dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia merupakan pengalaman terbaik yang pernah dirasakan.
