PARADIGMA PANCASILA DILINGKUNGAN MASYARAKAT UNTUK MEMENUHI TUGAS AKHIR MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA
Di susun oleh NAMA
: Aji Guruh Prasetyo
NIM
: 11.11.4619
PROGRAM : TI JURUSAN
: Teknik Informatika
KELOMPOK : C DOSEN
: Tahajudin S, Drs
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011
ABSTRAK
Di era reformasi dan era globalisasi ini kita menyaksikan seakan-akan Pancasila begitu hilang dari peredaran padahal sesungguhnya merupakan ideologi bangsa/negara Indonesia yang terwujudkan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tujuan negara/bangsa Indonesia.
Landasan kerohanian dimaksudkan menjadi acuan dan arah kebijakan bagi suatu tujuan yang hendak dicapai serta dilaksanakan oleh suatu negara Indonesia. Telah menjadi kesepakatan dan disetujui bersama sekuruh rakyat serta bangsa. Telah menjiwai makna bagi suatu kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memiliki sifat abstrak serta universal. Tegasnya, kini tidak bisa lagi memahami Pancasila dan UUD 1945 secara mengabaikan nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia, berpikir dan bersikap eksklusif seakan-akan pihak dirinya yang paling benar, dan menutup diri dari pengaruh globalisasi.
Latar Belakang Masalah Sebagian besar generasi muda Indonesia sekarang..kebanyakan waktu dan perhatiannya sudah tersita oleh game internet yang kurang mendidik dan menjadikan malas belajar. Pemakaian warung internet (warnet) yang tersebar dimana-mana saat ini, pemanfaatannya oleh konsumen dirasa masih kurang mencerdaskan pemakainya yang notabene-nya kaum muda.
Yang dilatar belakangi oleh pengetahuan empiris dan objektif dari sejarah nilainilai budaya bangsa Indonesia sejak budaya suku-suku asli sampai dengan saat-saat menjelang tanggal 18 Agustus 1945 ketika Pancasila disahkan oleh PPKI.
Belum lagi mereka yang kecanduan game online. Coba lihat disekitar kita, bahwa warnet dan gamestation sudah ada dimana-mana, anak-anak usia sekolah/mahasiswa, remaja dan orang dewasa menghabiskan waktunya hanya untuk bermain game, sekarang sudah pada tingkat yang sangat memprihatinkan dan para orangtua semakin kebingungan karena anak-anak mereka sudah kecanduan Game Online.
Orangtua sudah dibebani dengan biaya hidup yang tinggi dan Juga Pendidikanyang mahal termasuk buku-buku. Itulah salah satu potret pendidikan yang kurang mendidik terhadap generasi muda kita saat ini .
Rumusan Masalah
1. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan tahap pengusulan sebagai dasar negara Republik Indonesia. 2. Rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesiasebagai dasar filsafat Negara Indonesia yang sangat erat hubungannya dengan Proklamasi Kemerdekaan. 3. Beberapa rumusan dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia selama belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang masalah dan tujuan penulisan makalah, maka rumusan masalahnya adalah : Dengan dijadikannya Pancasila sebagai dasar atau tolak ukur dalam pembangunan, maka hal-hal apa saja yang akan berubah dari sebelumnya pada setiap bidang pembangunan ketika Pancasila digunakan sebagai dasar atau acuan dalam pembangunan tersebut ?
PENDEKATAN HISTORIS Asal mula Pancasila secara materil merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu berupa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila; secara formal merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah pergerakan nasional yang berpuncak pada proklamasi kemerdekaan, yaitu berupa proses perumusan dan pengesahannya sebagai dasar filsafat NKRI.
Secara materil, nilai-nilai pancasila bermula dari tradisi hidup berdampingan antar umat beragama, persamaan haluan politik yang anti penjajahan untuk mencita-citakan kemerdekaan, gerakan nasionalisme dsb. Yang kesemuanya telah hidup dalam adat, kebiasaan kebudayaan,dan agama-agama bangsa indonesia. Secara formal perumusan Pancasila disiapkan oleh BPUPKI (29 Mei s.d 1 Juni 1945) dan disahkan oleh PPKI (18 Agustus 1945) Asal mula Pancasila sebagai dasar filsafat negara dibedakan kedalam : 1. causa materialistis, yaitu berasal dari dan terdapat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan, 2. causa formalis dan finalis, yaitu terdapat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sekitar proklamasi perjuangan. 3. Causa efisien, yaitu terdapat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan.
PEMBAHASAN
Paradigma dikemukakan pertama kali oleh Thomas Khun yang pada awalnya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan, ia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan pada waktu tertentu didominasi oleh paradigma. Paradigma merupakan pandangan dasar para ilmuan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Paradigma mengandung sudut pandang dan kerangka acuan. Pada pengembangan selanjutnya istilah paradigma berkembang tidak hanya pada bidang ilmu pengetahuan tetapi bidang lainnya seperti bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi. Pengertian paradigma juga mengalami perkembangan dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan. pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka-acuan berpikir, pola-acuan berpikir; atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Yang menyandangnya itu di antaranya: 1. pengembangan ilmu pengetahuan. 2. pengembangan hukum. 3. supremasi hukum dalam perspektif pengembangan HAM. 4. pengembangan sosial politik. 5. pengembangan ekonomi. 6. pengembangan kebudayaan bangsa. 7. pembangunan Pertahanan. 8.sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebagai titik tolak memahami asal mula Pancasila.
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
Pancasila sebagai paradigma pembangunan berarti nilai-nilai secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan serta menjadi tolak ukur setiap aspek pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya pengakuan Bangsa Indonesia yang mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Adapun hakekat manusia menurut Pancasila adalah mahluk monopluralis yaitu “mono” yang dimaksud adalah bangsa Indonesia dan “pluralis” adalah masyarakat majemuk atau beraneka ragam seperti agama, suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat dan kebudayaan yang artinya manusia berbangsa satu Indonesia yang didalamnya memiliki berbagai keberagaman. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut : -
Susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga,
-
Sifat kodrat manusia adalah individu dan sosial
-
Kedudukan kodrat manusia adalah sebagai mahluk pribadi dan mahluk Tuhan.
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Politik Setiap individu selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subyek politik yaitu turut serta dalam politik bukan hanya sebagai objek politik yaitu sebagai sasaran politik saja. Jika dilihat Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka diharapkan pembangunan di bidang politik dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia selain itu, dalam sistim pemeritahan di Indonesia harus mampu menempatkan manusia pada kekuasaan tertinggi yaitu kekuasaan pada rakyat di mana yang dimaksud adalah kekuasaan. dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan hal tersebut, sistem politik di Indonesia dimana Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan
otoriter.Berdasarkan pada hal tersebut, sistem politik Indonesia harus dikembangkan berdasarkan pada nilai moral yang terdapat pada Pancasila. Perilaku politik sebagai warga negara maupun penyelenggara negara juga harus dikembangkan sesuai dengan nilai moral tersebut sehingga dapat menghasilkan prilaku berpolitik yang santun dan bermoral dalam pelaksanaannya.
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada Pancasila. Sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dan humanistis akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperikemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk Tuhan. Sistem ekonomi yang berdasar Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa memperhatikan pada individu lainnya. Sistem ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu atau perorangan. Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas atau manusia secara keseluruhan dan manusia sebagai subjek atau penyelenggara. Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem ekonomi dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Sistem ekonomi yang berdasar Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan pada warga negara.
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Sosial Budaya Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusiamanusia biadab, kejam, brutal dan bersifat anarkis jelas sangat bertentangan dengan citacita menjadi manusia adil dan beradab. Manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik, namun juga non fisik yaitu manusia harus mampu meningkatkan derajat kemanusiaannya. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo menjadi human. Berdasar sila Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan metidakadilan sosial.
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Pertahanan Keamanan Salah satu tujuan negara Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1954 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia tidak hanya dilaksanakan oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat ( individu ) memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan telah diterima oleh bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Kesimpulan
Maka berdasarkan kesimpulan saya bahwa dalam pembangunan sumber daya manusia yaitu dalam upaya peningkatan harkat dan martabat manusia melalui berbagai bidang yang melingkupi secara keseluruhan aspek kehidupan manusia tersebut diperlukan adanya suatu kerangka acuan yaitu Pancasila yang bertujuan apa yang menjadi tujuan pembangunan tersebut dapat tercapai dan kegagalan pada masa pemerintahan sebelumnya yang dalam upaya pembangunan tidak terulang kembali. Selain dalam pembangunan pada bidang yang melingkupi aspek kehidupan manusia, pembangunan karakter bangsa juga memerlukan suatu acuan yaitu Pancasila yang bertujuan untuk membentuk karakter Pancasilais. Dimana karakter ini merupakan penjabaaran dari nilai yang terdapat di dalam sila-sila Pancasila dan nilai tersebut digali dari budaya bangsa. Pendidikan Pancasila sangat penting dalam upaya pembangunan karakter seseorang yang mana pembangunan Indonesia harus mengarah pada pembentukan manusia yang seutuhnya yang berarti tidak hanya pada fisiknya saja melainkan juga pada kualitas manusia tersebut.
Referensi
Astrid S. Susanto Sunario, 1999, Masyarakat Indonesia Memasuki Abad ke Duapuluh Satu, Jakarta: Ditjen Dikti Depdikbud. Mubyarto, 2000, Membangun Sistem Ekonomi, Yogyakarta: BPFE. Suwarno, P.J., 1993, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, Yogyakarta: Kanisius.
