PAPUA INGIN MERDEKA
STIMIK AMIKOM YOGYAKARTA Luluk Puspitasari 11.12.5691 S1 - Sistem Informasi Dosen : Muhammad Idris P, Drs., MM
1. Latar Belakang Masalah Mengapa Papua ingin merdeka? Jawabannya karena mereka tidak puas dan ada ketidakadilan. Impian yang dideklarasikan OPM adalah mendirikan “Republik Papua Barat”-gabungan Propinsi Papua dan Papua Barat. “Republik Papua Barat” dideklarasikan setelah Belanda mundur-antara lain akibat tekanan dari negara adidaya Amerika Serikatdari Bumi Cenderawasih, pada 1963. Pada 1 Juli 1971, OPM kembali mencoba memproklamirkan kemerdekaan Republik Papua Barat, namun tak berhasil. Kemudian, 14 Desember 1984, Republik Melanesia Raya diproklamirkan, tapi pemimpinnya ditangkap aparat Indonesia. Papua bagian barat merupakan wilayah bagian barat dari Pulau Papua yang terbagi dalam dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Wilayah ini sering disebut West Papua oleh media internasional. Penyelesaian status Papua Barat berlarut-larut, bahkan tidak selesai hingga 1961, sampai terjadi pertikaian bersenjata pada Desember 1961 antara Indonesia-Belanda, untuk memperebutkan wilayah tersebut. Melalui Perjanjian New York, akhirnya disepakati untuk sementara Papua bagian Barat diserahkan kepada PBB melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), sebelum diberikan sepenuhnya kepada Indonesia, 1 Mei 1963. Kedudukan Papua Barat menjadi lebih pasti setelah diadakan sebuah referandum act of free choice pada 1969, dimana rakyat Papua Barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Adalah Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore yang diangkat Pemerintah RI menjadi Gubernur Pertama Papua 1956-1961, yang kala itu beribukota di Soasiu, Pulau Tidore. Dia dilantik pada 23 September 1956. Setelah berada dibawah penguasaan Indonesia, Papua bagian barat dikenal dengan nama Provinsi Irian Barat sejak 1969-1973.
Nama Irian Barat, kemudian diganti oleh Presiden Soeharto menjadi Irian Jaya, ketika meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport.Nama itu tetap digunakan secara resmi hingga 2002. Kemudian, nama provinsi itu diganti lagi menjadi Papua, sesuai UndangUndang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001. Pada 2004, berbagai aksi protes mewarnai provinsi ini. Papua kemudian dibagi dua provinsi oleh pemerintah. Wilayah bagian timur tetap memakai nama Papua.Sedangkan bagian Barat bernama Provinsi Irian Jaya Barat (kini Papua Barat). Penduduk asli Papua Barat merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan Indonesia, maupun negara asia lain. Perjanjian penyatuan oleh Indonesia-Belanda pada 1969 tak diakui oleh sebagian masyarakat Papua.Alasannya, dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada penjajah lain. Pada 1965, beberapa nasionalis Papua Barat membentuk OPM sebagai sarana perjuangan kemerdekannya.Kini perjuangan mereka itulah yang diteruskan. Bahkan, ratusan orang kini sudah menetap di Belanda untuk memperjuangkan keinginan mereka.Sebuah modal yang juga dilakoni separatis Republik Maluku Selatan (RMS) yang bermukim di Belandadulu pernah disantuni pemerintah Belanda-tapi belakangan dihapus. Singkat cerita, setelah Papua Barat digabungkan dengan Indonesia sebagai Irian Jaya, Indonesia mengambil posisi sebagai berikut. Pertama, Papua Barat telah menjadi daerah Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945.Kedua, Belanda berjanji menyerahkan kepada Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).Ketiga, penggabungan Papua Barat dengan Indonesia adalah tindakan merebut kembali daerah Indonesia yang dikuasai Belanda.Keempat, penggabungan Papua Barat dengan Indonesia adalah kehendak rakyat Papua. Jadi, kalau ada separatis OPM, itu hanya sebagian kecil saja, bukan suara terbanyak masyarakat Papua.
2. Rumusan Masalah
Mengapa rakyat Papua Barat ingin merdeka di luar Indonesia?
Bagaimana pemerintah Indonesia mengatasinya?
3. Pendekatan • Historis Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan separatis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya. OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain. Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM yang lain, Seth Jafeth Raemkorem dan Jacob Hendrik Prai menaikkan bendera Bintang Fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun republik ini berumur pendek karena segera ditumpas oleh militer Indonesia dibawah perintah Presiden Soeharto.(orde baru). Tahun 1982 Dewan Revolusioner OPM didirikan dimana tujuan dewan tersebut adalah untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN.
Kesenjangan sosial yang sangat begitu tajam antara warga pendatang dan warga asli serta eksploitasi alam bumi Papua yang membabi buta semakin menambah deretan alasan pembenaran gerakan separatis ini. Pemerintah pusat mesti serius mengatasi ini, bukan hanya dengan upaya pendekatan militer, akan lebih baik bila dikedepankan upaya diplomatis dan pendekatan perhatian kesejahteraan para warga asili Papua yang masih banyak yang belum tersentuh dari hiruk pikuknya pembangunan Bagaimanakah sisi kehidupan mereka dalam melakukan kegiatannya, berikut kita bisa lihat aktifitas mereka sehari hari di hutan dan pedalaman Papua dalam upaya gerilya mewujudkan keinginan mereka membuat negara sendiri terpisah dari negara kesatuan Republik Indonesia :
• Sosiologis Sejak 1970an, aktivitas Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mengganggu keamanan di bumi cenderawasih tak pernah surut. Tak sedikit orang yang dibunuhnya, baik militer maupun warga sipil. Selain bergerak dihutan-hutan dan gunung-gunung, gerakan OPM juga membaur dengan masyarakat agar bisa memprovokasi dan mengadu domba. Selain gerakan separatis, banyak pula warga asing yang datang secara illegal untuk melakukan misi kejahatan di tanah Papua, termasuk menyelundupkan ganja. Aparat keamanan tak pernah berhenti memburu separatis OPM tersebut. Beberapa tokoh OPM ada yang menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Ada pula yang tertangkap atau tertembak mati oleh aparat keamanan. Tapi, ada juga yang tak mau “turun gunung”, alias tetap pada tuntutan melahirkan sebuah negara yang merdeka dan berdulat penuh. Kalau sudah begini, perang melawan OPM adalah jawabannya. Pergerakan OPM selalu dipantau oleh intelijen kita. Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, pada 21 Januari 2011, mengatakan, berdasarkan analisa intelijen, prioritas pengamanan 2011 belum berubah.Wilayah Papua, Maluku, dan Aceh masih menjadi prioritas. “Wilayah tersebut masih berpotensi terjadi konflik,” kata Panglima. Maka, selain TNI AL yang mengamankan wilayah laut di Selat Malaka, Laut Aru, dan perairan Sulawesi, TNI Angkatan Udara juga telah menambahkan kekuatan pasukan khas (Paskhas) di Biak, Papua Barat, dari tingkat Kompi menjadi Batalyon. “Kita fokuskan dulu pada kesejahteraan rakyat,” ujar Agus kala itu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, menyatakan tak akan mentolerir aksi-aksi yang dilakukan separatis Papua.”Kementerian Pertahanan bersama dengan TNI tidak akan mentolelir gerakan – gerakan sparatis, “ kata Purnomo ketika menjenguk tiga korban penembakan oleh separatis di
RSPAD,Jakarta.
Maka,
pemerintah
akan melakukan
koordinasi
dengan
pemerintah daerah setempat dan aparat –aparat terkait lainnya guna menentukan langkah-langkah selanjutnya.
• Yuridis Masyarakat Papua menggelar unjuk rasa menuntut referendum untuk tanah Papua. Sejak Selasa 2 Agustus 2011 pagi, warga telah berkumpul di Expo, Wamena, Jayapura, Papua Barat. Dari titik itu, mereka akan melakukan longmarch sepanjang 20 kilometer menuju kantor DPRD Papua. Selain melakukan longmarch, warga juga memblokade Jalan Expo, Wamena. Akibatnya, jalan akses Jayapura menuju Bandara Sentani harus dialihkan ke jalan alternatif. Aksi unjuk rasa itu bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi International Lawyer for West Papua (KTT ILWP) di Inggris. Dengan menggunakan pakaian adat, mereka juga membawa poster yang berisikan tuntutat 'Papua Merdeka'. Warga mengklaim, keadilan dan kesejahteraan ekonomi serta keadilan hak azasi manusia tak mereka dapatkan sejak tergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gagasan referendum itu bukanlah yang pertama kali. Gagasan itu muncul setelah beberapa kali terjadi ketidakadilan yang terus mendera warga Papua. Terakhir, kasus bentrokan berdarah dan penembakan makin menguatkan hati warga Papua untuk memerdekakan diri. Melalui KTT ILWP I di Oxford, Inggris, pengacara ingin bersuara. Mereka ingin mengutarakan keinginan hatinya yang telah lama dipendam. Tanpa tedeng aling-aling, ILWP menilai terhentinya pengusutan kasus HAM dan otonomi khusus Papua yang belum terselesaikan merupakan imbas dari penentuan pendapat rakyat (Pepera) pada 1969. Padahal, Pepera merupakan dasar bergabungnya Papua ke NKRI. Lewat KTT itu, ILWP juga ingin memantapkan hati untuk menggugat Indonesia ke Mahkamah International. Dalam rencana gugatan itu, ILWP
diwakili 69 pengacara dan dipimpin Melinda Janki dari Guyana. Namun, Duta Besar Indonesia untuk Inggris Yurie Thamrin menilai langkah itu omong kosong. Pasalnya, menurut Yurie, KTT di Inggris bukan untuk menentukan pendapat referendum, melainkan untuk diskusi.
4. Pembahasan Mengapa rakyat Papua Barat ingin merdeka di luar Indonesia? Ada dua faktor yang mendasari keinginan rakyat Papua Barat untuk Memiliki negara sendiri yang merdeka dan berdaulat di luar penjajahan manapun, yaitu: •
Hak
•
Budaya
1. Hak Kemerdekaan adalah hak berdasarkan Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration on Human Rights) yang menjamin hak-hak individu dan berdasarkan Konvenant Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin hak-hak kolektif di dalam mana hak penentuan nasib sendiri (the right to self-determination) ditetapkan.Jadi, rakyat Papua Barat dapat juga memutuskan untuk berintegrasi ke dalam negara tetangga Papua New Guinea. Internal right to self-determination merupakan hak penentuan nasib sendiri bagi sekelompok etnis atau bangsa untuk memiliki daerah kekuasaan tertentu di dalam batas negara yang telah ada. Suatu kelompok etnis atau suatu bangsa berhak menjalankan pemerintahan sendiri, di dalam batas negara yang ada, berdasarkan agama, bahasa dan budaya yang dimilikinya. Di Indonesia dikenal Daerah Istimewa Jogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh. Pemerintah daerah-daerah semacam ini biasanya dilimpahi kekuasaan otonomi ataupun kekuasaan federal. Sayangnya, Jogyakarta dan Aceh belum pernah menikmati otonomi yang adalah haknya.
2. Budaya Rakyat Papua Barat, per definisi, merupakan bagian dari rumpun bangsa atau ras Melanesia yang berada di Pasifik, bukan ras Melayu di Asia. Rakyat Papua Barat memiliki budaya Melanesia. Bangsa Melanesia mendiami kepulauan Papua (Papua
Barat dan Papua New Guinea), Bougainville, Solomons, Vanuatu, Kanaky (nama pribumi untuk Kaledonia Baru) dan Fiji. Timor dan Maluku, menurut antropologi, juga merupakan bagian dari Melanesia. Sedangkan ras Melayu terdiri dari Jawa, Sunda, Batak, Bali, Dayak, Makassar, Bugis, Menado, dan lain-lain. Menggunakan istilah ras di sini sama sekali tidak bermaksud bahwa saya menganjurkan rasisme. Juga, saya tidak bermaksud menganjurkan nasionalisme superior ala Adolf Hitler (diktator Jerman pada Perang Dunia II). Adolf Hitler menganggap bahwa ras Aria (bangsa Germanika) merupakan manusia super yang lebih tinggi derajat dan kemampuan berpikirnya daripada manusia asal ras lain. Rakyat Papua Barat sebagai bagian dari bangsa Melanesia merujuk pada pandangan Roethof sebagaimana terdapat pada ad 1 di atas.
Bagaimana pemerintah Indonesia mengatasinya? Papua Barat membara gara-gara dideklarasikannya Papua Merdeka dan pengibaran bendera Bintang Kejora di Abepura, Jayapura. Dan dengan hal itu sebaiknya Pancasila menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah karena anak-anak pada masa kini dicekoki oleh pandanganpandangan global dan merasa bahwa Pancasila tidak sesuai dengan nilai globalisasi. Dengan dideklarasikannya Papua Merdeka dan pengibaran Bintang Kejora seharusnya pemerintah agar bertindak tegas sesuai UU yang berlaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan di Papua tersebut menyadari perbuatannya dan kembali ke pangkuan NKRI.
Papua Merdeka terjadi karena kurangnya sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia akan tercerai-berai apabila Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika tidak diaplikasikan dalam kehidupan. Karena itu Pancasila harus menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah.Pancasila sebagai ideologi Indonesia adalah mutlak sehingga tidak ada lagi warna-warni bendera lain selain merah dan putih.Pendeklarasian Papua Merdeka terjadi saat diselenggarakannya Kongres Rakyat Papua III di Abepura Jayapura, pada 16-19 Oktober , acara itu kemudian dibubarkan aparat. Ratusan orang pun diamankan.
5. Kesimpulan dan Saran Mengenakan pidana kepada mereka yang berjuang di luar negeri mungkin ada kendala yurisdiksi lantaran tak ada perjanjian ekstradisi dengan negara yang memberikan suaka politik bagi mereka. Sebaiknya jangan membiarkan mereka bebas berekspresi dengan memberikan sejumlah toleransi atas nama HAM dan Demokratisasi, tentu sangat berpotensi merongrong kewibawaan KEDAULATAN NKRI. Sebagaimana dengan Pancasila yang ke 3 yaitu berbunyi “Persatuan Indonesia”, kita sebagai bangsa harus mempertahankan kesatuan dan persatuan kita di Negara ini. Jika mereka mengambil Papua dari Indonesia maka tercorenglah sila ke 3 tersebut, padahal Pancasila adalah dasar Negara Indonesia.
6. Refrensi
Headline News / Nusantara / Selasa, 2 Agustus 2011 12:10 WIB
http://www.minihub.org/siarlist
http://www.pewartakabarindonesia.blogspot.com/
http//www.google.com/mengapapapuaingin merdeka/
