PANDUAN PELAPORAN PENGUKURAN KINERJA MEKANISME MONEV PEMBANGUNAN DAERAH TERKENDALI

PANDUAN PELAPORAN PENGUKURAN KINERJA MEKANISME MONEV PEMBANGUNAN DAERAH TERKENDALI

DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN PENGUKURAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DITERBITKAN OLEH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BULELENG SINGARAJA, TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Pelaporan Pengukuran Kinerja yang selama ini

dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng telah berjalan dengan baik, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Secara operasional, ternyata pelaksanaan pengukuran kinerja yang selama ini dilaksanakan masih menemui beberapa kendala, seperti : (1) adanya perbedaan persepsi perhitungan realisasi keuangan dan fisik antara Bappeda dengan SKPD; (2) lambatnya pengiriman laporan kinerja SKPD kepada Bappeda sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan perancanaan pembangunan daerah, serta

(3)

data

pelaporan/monev

pelaksanaan

pembangunan

daerah

yang

dilaksanakan SKPD belum memiliki standar baku yang dipahami dan disepakati bersama di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) serta mendukung pencapaian rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017, maka Bappeda senantiasa berusaha menyempurnakan mekanisme monev pembangunan daerah yang ada. Bahwa untuk melaksanakan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas pelaporan yang selama ini dilakukan Bappeda, maka perlu adanya sebuah acuan yang menjadi pemahaman dan kesepakatan bersama dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga diharapkan dari pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui SKPD lingkup Pemkab Bulelelng, Program/Kegiatan kegiatan tersebut penggunaan anggarannya dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara profesional kepada stakeholders, sekaligus untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam upaya meningkatkan kinerja. Terdapat 3 (tiga) aspek monitoring dan evaluasi kinerja, yaitu implementasi, manfaat dan konteks. Indikator yang diukur pada evaluasi implementasi adalah penyerapan anggaran, konsistensi perencanaan dan implementasi, pencapaian output, dan efisiensi. Salah satu data capaian dari keempat indikator tersebut yang Panduan Pelaporan Kinerja Monev Terkendali

ii

masih sulit diperoleh secara benar dan tepat waktu adalah pencapaian output. Kesulitan tersebut antara lain disebabkan masih belum disediakannya standar penghitungan capaian output fisik dari suatu kegiatan. Atas pertimbangan tersebut, Bappeda Kabupaten Buleleng menerbitkan Buku Panduan Pelaporan Kinerja untuk Program dan Kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Buleleng. Panduan ini antara lain berisi tentang penghitungan pencapaian output kegiatan yang dilengkapi dengan contoh dan pembobotannya, demi pelaporan kinerja yang lebih baik serta efektivitas penggunaan APBD Kabupaten Buleleng dimasa mendatang. Semoga bermanfaat.

Singaraja, Oktober 2016 Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng,

Ir. Gde Darmaja, MSi Pembina Utama Muda NIP. 196003231990071002

Panduan Pelaporan Kinerja Monev Terkendali

iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Pelaksanaan penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) mensyaratkan perlunya setiap unit kerja untuk memiliki indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, merencanakan program atau kegiatan serta melaksanakan dan mengevaluasi capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut tertuang dalam dokumen Renstra, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Guna menganalisis capaian kinerja tersebut, kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi penting untuk dilakukan. Monitoring dan evaluasi dapat digunakan untuk menilai apakah suatu program atau kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana atau target, mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan di daerah Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangungan dari masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD. Pengukuran kinerja yang selama ini dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan kemudian di analisis oleh Bappeda Kabupaten Bueleng berupaya mengukur sejauh mana pencapaian program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng pada kurun waktu bulanan, triwulanan, dan tahunan. Namun dalam operasionalnya, pemanfaat anggaran (SKPD lingkup Pemkab Buleleng), seringkali menemui kesulitan untuk mengukur perkembangan capaian output. Sedangkan serapan anggaran pada setiap output kegiatan terlaporkan relatif lancar secara bulanan online dari SKPD terkait ke Pemkab Buleleng melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Panduan Pelaporan Kinerja Monev Terkendali

1

Kondisi demikian menyebabkan analisis terhadap capaian implementasi kegiatan tidak dapat dilakukan dengan baik, karena di satu pihak anggaran terserap, namun tidak disertai dengan laporan capaian output fisik yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan melalui formulasi perhitungan yang jelas. Salah satu penyebab tidak sempurnanya pelaporan capaian kinerja adalah kesulitan pemanfaat anggaran ‘menilai’ tingkat capaian output, sementara pelaporan kinerja menjadi kewajiban pelaksana pembangunan daerah yang melaksanakan program/kegiatan pembangunan, sebagai salah satu mekanisme pertanggungjawaban yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada masyarakat, khususnya masyarakat Buleleng. Untuk mengatasi hal itu Bappeda Kabupaten Buleleng berupaya dengan menerbitkan Buku Panduan Pelaporan Kinerja sebagai salah satu Mekanisme Monitoring Evaluasi Pembangunan Daerah yang Terkendali. Panduan ini melengkapi instrumen Sistem Monev, yang telah mengakomodasi instrumen PP Nomor 39 Tahun 2006 sehingga dimungkinkan setiap pemanfaat APBD Kabupaten Buleleng dapat mengukur capaian output terhadap serapan anggarannya, dan selanjutnya melaporkan kinerjanya kepada Kepala Daerah melalui Bappeda Kabupaten Buleleng.

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


2

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan panduan ini dimaksudkan untuk menyediakan acuan dalam pelaporan kinerja, dan sebagai acuan dalam mengukur capaian output fisik pada program dan kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng. Pelaporan kinerja yang tertib dan bermutu sendiri dimaksudkan sebagai salah satu perbaikan dalam mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan daerah terkendali di Kabupaten Buleleng. Tujuan dari panduan pelaporan kinerja ini adalah : 1. Memudahkan para pemanfaat anggaran/pelaksana pembangunan darah di setiap SKPD lingkup Kabupaten Buleleng dalam mengukur perkembangan capaian output fisik setiap program/kegiatan per bulan, triwulan, semester dan tahunan, serta melaporkannya kepada Kepala Daerah melalui Bappeda Kabupaten Buleleng; 2. Memudahkan penanggung jawab kegiatan/Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) serta penanggung jawab laporan memantau perkembangan capaian kinerja penggunaan anggaran per bulan, triwulan, semester dan tahunan; dan 3. Memudahkan penanggung jawab program dan kegiatan dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang sesuai dengan Rencana Kerja SKPD serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) tahun berjalan.

D. Sasaran Sasaran dari panduan pelaporan kinerja mekanisme monev pembangunan daerah terkendali ini adalah : 1. Pejabat yang bertanggung jawab terhadap program/kegiatan dan anggaran yag bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng; 2. Petugas monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan tugasnya melaporkan kinerja program/kegiatan yang dilaksanakannya dan/atau kinerja lembaganya.

E. Output dan Outcome Output dari kegiatan ini adalah laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan yang mengacu pada tata waktu dan tata formulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mencerminkan keadaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang sesungguhnya di Kabupaten Buleleng. Panduan Pelaporan Kinerja Monev Terkendali

3

Sedangkan outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya data pembangunan daerah yang valid, akurat, dan handal sebagai bahan pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang pro poor, pro growth, pro job, dan pro environment dalam mewujudkan masyarakat Buleleng.

E. Ruang Lingkup Ruang lingkup mekanisme monev terkendali melalui pelaporan pengukuran kinerja pelaksanaan pembangunan daerah ini meliputi : 1. Pelaporan program/kegiatan dan sub kegiatan per output; 2. Target dan realisasi sasaran prorgram dan kegiatan; 3. Target dan realisasi anggaran; serta 4. Kendala dan upaya penyelesaiannya. Masing-masing penanggung jawab kegiatan di SKPD bertanggung jawab terhadap hasil monitoring dan evaluasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Buleleng melalui pimpinan lembaganya masing-masing, dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

F. Pengertian dan Istilah 1. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang

dilaksanakan sesuai

dengan rencana yang ditetapkan; 2. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin; 3. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), danhasil (outcome) terhadap rencana dan standar; 4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia 5. Rencana Pembangunan Tahunan SKPD, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun; Panduan Pelaporan Kinerja Monev Terkendali

4

6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disebut RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya; 7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. 8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau

kombinasi dari beberapa

atau

kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

yang

bertanggung

jawab

terhadap

pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota; 10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah provinsi, kabupaten atau kota; 11.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota; 12.Kinerja: adalah hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu; 13. Realisasi Kinerja adalah capaian volume kinerja yang melalui capaian-capaian indikator-indikator sasaran kegiatan (pada tingkat kegiatan) atau melalui indikator-indikator hasil (pada tingkat program);


5

14. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan; 15. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan- kegiatan dalam satu program.


6

BAB II PRINSIP PELAPORAN KINERJA

Beberapa hal dasar yang harus diperhatikan seorang perencana pembangunan daerah/pelaku monev pembangunan daerah di Kabupaten Buleleng adalah prinsipprinsip sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Dalam pelaksanaan kegiatan, maka indikator kinerja pada suatu kegiatan yaitu : 1. Indikator Kinerja Masukan/Input Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan Contoh: a. Jumlah dana yang dibutuhkan; b. Tenaga yang terlibat; c. Peralatan yang digunakan; d. Jumlah Bahan yang digunakan

2. Indikator Kinerja Keluaran/Output Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Contoh: a. Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan 

Jumlah orang yang diimunisasi/vaksinasi



Jumlah permohonan yang diselesaikan


7



Jumlah pelatihan/peserta pelatihan



Jumlah jam latihan dalam sebulan

b. Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan 

Jumlah pupuk/obat/bibit yang dibeli



Jumlah komputer yang dibeli



Jumlah gedung /jembatan yg dibangun meter panjang



jalan yang dibangun/rehab

3. Indikator Kinerja Hasil/Outcome Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran. Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. Contoh: a. Jumlah/persentase (%) hasil langsung dari kegiatan 

Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan



Tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)



Kemenangan tim dalam setiap pertandingan

b. Peningkatan langsung hal-hal yg positif 

Kenaikan prestasi kelulusan siswa



Peningkatan daya tahan bangunan



Penambahan daya tampung siswa

c. Penurunan langsung hal-hal yang negatif  Penurunan tingkat kemacetan  Penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas


8

4.

Indikator Kinerja Benefit Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indicator hasil/outcome. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya

dalam

jangka

menengah

dan

panjang.

Indikator

manfaat

menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, lokasi, dana dll) Contoh: a. Peningkatan hal yg positif dlm jangka menengah dan jangka panjang 

Persentase (%) kenaikan lapangan kerja



Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat

b. Penurunan hal yang negatif dlm jangka panjang

5.



Penurunan tingkat penyakit TBC



Penurunan tingkat kriminalitas



Penurunan tingkat kecelakaan lalulintas

Indikator Kinerja Dampak Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak

menunjukkan

dasar

pemikiran

kenapa

kegiatan

dilaksanakan,

menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. Contoh: a. Peningkatan hal yg positif dalam jangka panjang 

Persentase (%) Kenaikan pendapatan perkapita masyarakat



Peningkatan cadangan pangan



Peningkatan PDRB sektor tertentu

b. Penurunan hal yang negatif dalam jangka panjang 

Penurunan Tingkat kemiskinan



Penurunan Tingkat Kematian

Mengingat bahwa pada pengukuran kinerja bulanan, triwulan, semester dan tahunan bersifat jangka pendek, maka pengukuran kinerja hanya akan dilakukan terhadap 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan saja, yaitu input, output, dan outcome. Panduan Pelaporan Kinerja Monev Terkendali

9

Sedangkan pengukuran terhadap indikator kinerja benefit dan dampak akan diukur pada jangka waktu menengah dan panjang setelah suatu kegiatan dalam mendukung pembangunan daerah dilaksanakan.

B. Persyaratan Indikator Kinerja Indikator kinerja kegiatan yang disusun sebagaimana disebutkan diatas, wajib memenuhi prinsip SMART, yaitu : 1. SPESIFIC – jelas, tidak mengundang multi interpretasi; 2. MEASUREABLE – dapat diukur (“What gets measured gets managed”) 3. ATTAINABLE – dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) 4. RELEVANT – berkaitan/relevan (information needs of the people who will use the data) 5. TIMELY – tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)

Prinsip-prinsip tersebut diatas yang kemudian wajib menjadi acuan seorang perencana pembangunan daerah di masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dikoordinasikan dengan Bappeda Buleleng, dan kemudian diinput pada aplikasi RKPD Online (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Online) dan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) sebagai kelengkapan sebuah RKA/DPA SKPD. Panduan Pelaporan Kinerja Monev Terkendali

10

BAB III PELAPORAN KINERJA SKPD Secara umum pelaporan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah yang dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Buleleng sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan didaerah, dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, baik berupa Belanja Tidak Langsung (BTL) maupun Belanja Langsung (BL). A. Bahan yang Diperlukan Dalam penyusunan laporan pengukuran kinerja SKPD, maka bahan-bahan/ materi yang diperlukan oleh penyusun laporan di SKPD adalah : 1. Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD; 2. Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD); 3. Rencana Kinerja Tahunan SKPD (RKT SKPD); 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD); 5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 6. Laporan Operasional (LO); dan 7. Dokumen lainnya yang diperlukan. B. Pelaporan Kinerja Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Tidak Langsung (BTL) adalah belanja yang tidak secara langsung terkait dengan produktivitas atau tujuan organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari: 1. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 2. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; 3. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluanperusahaan/lembaga penerima subsidi Panduan Pelaporan Kinerja Monev Terkendali

11

dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturanpelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah; 4. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah; 5. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya; 6. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 7. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan; 8. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan

bencana

sosial

yang

tidak

diperkirakan

sebelumnya,

termasuk

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Pelaporan realisasi/pengukuran kinerja terhadap Belanja Tidak Langsung dilakukan per bulan, per triwulan, per semester dan tahunan kepada Penanggung Jawab Program/Kegiatan Kabupaten Buleleng melalui Bappeda Kabupaten Buleleng, dengan menggunakan Format A. Laporan Belanja Tidak Langsung sebagaimana berikut :


12

Format A. Laporan Belanja Tidak Langsung (BTL)

LAPORAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG Dinas/Badan ................ (1) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran ....... (2) Sampai Dengan .......... (3) PAGU (Rp.) REALISASI KEUANGAN (Rp.)/ (%) : REALISASI FISIK (%)

: : :

....................... (4) ..................... (5) / ....................... (7)

........... (6) %

% Realisasi s/d Bulan..............

No 1 I 1 2 3

Program/Kegiatan 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Dst.....

Pagu (Rp) 3 ........................ (8) ........................ (9) ...................... (10)

Bobot (%)

Keuangan Rp 4 5 ....... (11) ........... (14) ....... (12) ........... (15) ....... (13) ........... (16)

% 6 (17) (18) (19)

Fisik (%) 7 (20) (21) (22)

Tertimbang

Keterangan

8 .............. (23) .............. (24) .............. (25)

9 (26) (27) (28)

Singaraja,.................................. (29) KEPALA DINAS/BADAN/KECAMATAN....................... (30) NAMA ..................................... (31) PANGKAT/GOLONGAN RUANG..................... (32) NIP. .................................... (33)


13

Petunjuk Pengisian : (1)

Diisi dengan nama SKPD : Dinas, Badan, Kecamatan lingkup Pemkab Buleleng;

(2)

Diisi dengan Tahun Anggaran saat pelaporan, misalnya : 2016;

(3)

Diisi dengan status tanggal, bulan dan tahun pelaporan, misalnya : 31 Oktober 2016;

(4)

Diisi dengan jumlah Pagu BTL SKPD saat pelaporan (dalam Rupiah), 2 (dua) desimal di belakang koma. Dapat dilihat pada DPA-SKPD);

(5)

Diisi dengan realisasi keuangan BTL yang telah dicapai oleh SKPD saat pelaporan (dalam Rupiah), 2 (dua) desimal di belakang koma. Dapat dilihat pada LRA SKPD;

(6)

Diisi dengan jumlah persentase realisasi keuangan BTL pada saat pelaporan, 2 (dua) desimal di belakang koma. Dapat dilihat pada LRA SKPD, sama dengan angka nomor (17);

(7)

Diisi dengan realisasi fisik BTL pada saat pelaporan, 2 (dua) desimal di belakang koma, sama dengan angka nomor (20);

(8)

Diisi dengan jumlah BTL yang dialokasikan/dikelola oleh SKPD pada saat pelaporan, 2 (dua) desimal di belakang koma, dengan formulasi : (8) = (9) + (10);

(9)

Diisi dengan besaran BTL yang termasuk pada kelompok BTL Gaji dan Tunjangan, 2 (dua) desimal di belakang koma. Dapat dilihat pada DPA SKPD;

(10) Diisi dengan besaran BTL yang termasuk pada kelompok BTL Tambahan Penghasilan PNS, 2 (dua) desimal di belakang koma. Dapat dilihat pada DPA SKPD; (11) Diisi dengan persentase bobot BTL terhadap Pagu, atau sama dengan 100%. Formulasi : (11) = (12) + (13); (12) Diisi dengan persentase bobot BTL Gaji dan Tunjangan terhadap Pagu BTL keseluruhan yang dikelola SKPD pelapor, dengan formulasi : (12) = [(9)/(8)] x 100%; (13) Diisi dengan persentase bobot BTL Tambahan Penghasilan PNS terhadap Pagu BTL keseluruhan yang dikelola SKPD pelapor, dengan formulasi : (13) = [(10)/(8)] x 100%; (14) Diisi dengan realisasi keuangan BTL (jumlah total) pada saat pelaporan, dapat dilihat pada LRA SKPD; (15) Diisi dengan realisasi keuangan BTL Gaji dan Tunjangan (dalam Rupiah) pada saat pelaporan, dapat dilihat pada LRA SKPD;


14

(16) Diisi dengan realisasi keuangan BTL Tambahan Penghasilan PNS (dalam Rupiah) pada saat pelaporan, dapat dilihat pada LRA SKPD; (17) Diisi dengan persentase realisasi keuangan BTL pada saat pelaporan, dengan formulasi : (17) = [(14)/(8)] x 100%; (18) Diisi dengan persentase realisasi keuangan BTL Gaji dan Tunjangan pada saat pelaporan, dengan formulasi : (18) = [(15)/(9)] x 100%; (19) Diisi dengan persentase realisasi keuangan BTL Tambahan Penghasilan PNS pada saat pelaporan, dengan formulasi : (19) = [(16)/(10)] x 100%; (20) Diisi dengan realisasi fisik BTL (jumlah total), dengan formulasi : (20) = [(21)+(22)] / 2; (21) Diisi dengan realisasi fisik BTL Gaji dan Tunjangan,dengan formulasi : (bulan saat pelaporan / 12 bulan) x 100%; (22) Diisi dengan realisasi fisik BTL Tambahan Penghasilan PNS, dengan formulasi : (bulan saat pelaporan / 12 bulan) x 100%; (23) Diisi dengan persentase realisasi fisik BTL (jumlah total) tertimbang dengan bobot BTL, dengan formulasi : (23) = (24) + (25); (24) Diisi dengan persentase realisasi fisik BTL Gaji dan Tunjangan tertimbang dengan bobot, dengan formulasi : (24) = [(21)x(12)] / 100; (25) Diisi dengan persentase realisasi fisik BTL Tambahan Penghasilan PNS tertimbang dengan bobot, dengan formulasi : (25) = [(22)x(11)] / 100; (26) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu; (27) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu; (28) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu; (29) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat penandatanganan pelaporan kinerja BTL; (30) Diisi dengan nama SKPD yang melaporkan; (31) Diisi dengan nama pimpinan SKPD yang melaporkan; (32) Diisi dengan pangkat dan golongan pimpinan SKPD pada saat melaporkan; (33) Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) pimpinan SKPD yang menandatangani laporan. Contoh dari perhitungan dan cara pengisian tersebut diatas dapat dilihat pada lampiran panduan ini. Format contoh dalam bentuk file microsoft excel dapat dilihat/didownload pada laman facebook fanspage Bappeda Kabupaten Buleleng.


15

C. Pelaporan Kinerja Belanja Langsung (BL) Belanja Langsung (BTL) adalah belanja yang terkait langsung dengan produktivitas

kegiatan

atau

terkait

langsung

dengan

tujuan

organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 50, kelompok Belanja Langsung terdiri dari: 

Belanja pegawai, untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;



Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai;



Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan

atau

pembangunan

aset

tetap

berwujud

yang

mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan

atau

pembangunan

aset

tetap

berwujud

yang

dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Pelaporan realisasi/pengukuran kinerja terhadap Belanja Tidak Langsung dilakukan per bulan, per triwulan, per semester dan tahunan kepada Penanggung Jawab Program/Kegiatan Kabupaten Buleleng melalui Bappeda Kabupaten Buleleng, dengan menggunakan Format B. Laporan Belanja Langsung sebagaimana berikut :


16

Format B. Laporan Belanja Langsung (BL)

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 KODE/URAIAN URUSAN : (1) KODE/NAMA SKPD : (2) KEADAAN BULAN : (3) Kegiatan No.

Program/Kegiatan

1

2

1. 1.1.

Program................ (4) Kegiatan................ (5)

Indikator Kinerja 3 1 2 3

Input (6) Dana Output (Keluaran) (7) ............................................. Outcome (Hasil) (8) .............................................

Keterangan Realisasi s/d Bulan ini

Persentase Pencapaian Rencana/ Tingkat Capaian

Permasalahan

Solusi

6

7 = (6/5)*100%

8

9

4

Rencana Tingkat Capaian/Target Capaian 5

Rp.

(11)

(14)

={(14)/(11)}*100%... (17)

........ (9)

(12)

(15)

={(15)/(12)}*100%... (18)

..........(10)

(13)

(16)

={(14)/(11)}*100%... (19) ={(17)+(18)+(19)}/3

Rp.

(11)

(14)

={(14)/(11)}*100%... (17)

........ (9)

(12)

(15)

={(15)/(12)}*100%... (18)

..........(10)

(13)

(16)

={(14)/(11)}*100%... (19) ={(17)+(18)+(19)}/3

Rp.

(11)

(14)

={(14)/(11)}*100%... (17)

........ (9)

(12)

(15)

={(15)/(12)}*100%... (18)

..........(10)

(13)

(16)

={(14)/(11)}*100%... (19) ={(17)+(18)+(19)}/3

Satuan

RATA-RATA NILAI KINERJA KEGIATAN 1.2.

Kegiatan................ (5)

1 2 3


RATA-RATA NILAI KINERJA KEGIATAN 1.3.

Kegiatan................ (5)

1 2 3


RATA-RATA NILAI KINERJA KEGIATAN

Singaraja,..................... (20) Kepala Dinas/Badan/Camat............... (21) Nama....................... (22) Pangkat/Golongan............. (23) NIP. .......................... (24)


17


Diisi dengan Kode dan Nama urusan konkuren yang ditangani oleh SKPD, misalnya : 2.01. Urusan Pertanian;

(2)

Diisi dengan Kode dan nama SKPD pelapor, misalnya : 2.02. 01. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng;

(3)

Diisi dengan status tanggal, bulan dan tahun pelaporan, misalnya : 31 Oktober 2016;

(4)

Diisi dengan nama Program yang dilaksanakan. Dapat dilihat pada DPA-SKPD;

(5)

Diisi dengan nama Kegiatan dalam Program seperti disebutkan pada (4), dapat lebih dari 1 (satu) kegiatan. Dapat dilihat pada DPA-SKPD Form.2.2;

(6)

Diisi dengan input yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan bersangkutan, umumnya adalah jumlah dana yang digunakan. Dapat dilihat pada indikator kinerja di DPA-SKPD yang di crosscheck dengan RKT dan Renja SKPD;

(7)

Diisi dengan output/keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan bersangkutan. Dapat dilihat pada indikator kinerja di DPA-SKPD yang di crosscheck dengan RKT dan Renja SKPD. Misalnya : terlaksananya jasa surat menyurat;

(8)

Diisi dengan outcome/hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan bersangkutan. Dapat dilihat pada indikator kinerja di DPA-SKPD yang di crosscheck dengan RKT dan Renja SKPD. Misalnya : persentase lancarnya administrasi surat menyurat;

(9)

Diisi dengan “satuan” output/keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan bersangkutan. Dapat dilihat pada indikator kinerja di DPA-SKPD yang di crosscheck dengan RKT dan Renja SKPD. Misalnya : pucuk surat;

(10) Diisi dengan “satuan” outcome/hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan bersangkutan. Dapat dilihat pada indikator kinerja di DPA-SKPD yang di crosscheck dengan RKT dan Renja SKPD. Misalnya : 100%; (11) Diisi dengan Jumlah Anggaran yang digunakan (dalam Rupiah) untuk melaksanakan kegiatan bersangkutan. Dapat dilihat pada indikator kinerja di DPA-SKPD yang di crosscheck dengan RKT dan Renja SKPD; (12) Diisi dengan Jumlah pucuk surat sesuai dengan satuan (9) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan bersangkutan. Dapat dilihat pada indikator kinerja di DPASKPD yang di crosscheck dengan RKT dan Renja SKPD. Misalnya : 4.000;


18

(13) Diisi dengan Jumlah/Persentase target outcome sesuai dengan satuan (10) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan bersangkutan. Dapat dilihat pada indikator kinerja di DPA-SKPD yang di crosscheck dengan RKT dan Renja SKPD. Misalnya : 100%; (14) Diisi dengan realisasi anggaran yang telah terlaksana dalam kegiatan bersangkutan sampai dengan saat pelaporan (misalnya: sampai dengan Bulan Oktober). Dapat dilihat pada LRA SKPD (dalam Rupiah); (15) Diisi dengan realisasi output yang telah dihasilkan dibandingkan dengan target kinerja yang telah direncanakan pada Bulan saat pelaporan. Dapat dilihat pada berdasarkan dokumentasi kinerja (output fisik) kegiatan bersangkutan. Misalnya : 3.000; (16) Diisi dengan realisasi persentase/jumlah layanan sesuai dengan target outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan bersangkutan; (17) Diisi dengan persentase pencapaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan bersangkutan pada bulan pelaporan, dengan formulasi : (17) = [(14)/(11)] x 100%; (18) Diisi dengan persentase pencapaian realisasi output dibandingkan dengan output yang ditargetkan untuk melaksanakan kegiatan bersangkutan pada bulan pelaporan, dengan formulasi : (18) = [(15)/(12)] x 100%; (19) Diisi dengan persentase pencapaian realisasi outcome dibandingkan dengan outcome yang ditargetkan untuk melaksanakan kegiatan bersangkutan pada bulan pelaporan, dengan formulasi : (19) = [(16)/(13)] x 100%; (20) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat penandatanganan pelaporan kinerja Belanja Langsung; (21) Diisi dengan nama SKPD yang melaporkan; (22) Diisi dengan nama pimpinan SKPD yang melaporkan; (23) Diisi dengan pangkat dan golongan pimpinan SKPD pada saat melaporkan; (24) Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) pimpinan SKPD yang menandatangani laporan. Contoh dari perhitungan dan cara pengisian tersebut diatas dapat dilihat pada lampiran panduan ini. Format contoh dalam bentuk file microsoft excel dapat dilihat/didownload pada laman facebook fanspage Bappeda Kabupaten Buleleng.


19

D. Rekapitulasi Pelaporan Kinerja SKPD Proses selanjutnya dari pelaporan kinerja pelaksaan pembangunan daerah berdasarkan Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) adalah merekaputilasinya menjadi satu kesatuan utuh yang menggambarkan kinerja sebuah SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng. Rekapitulasi pelaporan kinerja itu sendiri dapat dilaporkan melalui Format C. Laporan Kinerja SKPD seperti format berikut ini :

Format C. Laporan Kinerja SKPD

Laporan Pengukuran Kinerja SKPD Dinas/Badan..................Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 Sampai Dengan ........................ TOTAL PAGU ANGGARAN (BTL dan BL) : REALISASI KEUANGAN (BTL dan BL) : REALISASI FISIK (BTL dan BL) :

(1) (2) (3) % (4) %

BELANJA TIDAK LANGSUNG : REALISASI KEUANGAN (Rp.)/ (%) = REALISASI FISIK (%) =

(5) (6) % (7) %

BELANJA LANGSUNG : REALISASI KEUANGAN (Rp.)/ (%) = REALISASI FISIK (%) =

(8) (9) % (10) %

No 1

Program/Kegiatan 2 BELANJA (TIDAK LANGSUNG DAN LANGSUNG)

Realisasi s/d Bulan Keuangan Fisik Tertimbang (%) Rp % 5 6 7 8

Pagu (Rp)

Bobot (%)

3

4

(11)

(18)

(25)

(32)

(39)

(46)

I

BELANJA TIDAK LANGSUNG

(12)

(19)

(26)

(33)

(40)

(47)

1

Gaji dan Tunjangan

(13)

(20)

(27)

(34)

(41)

(48)

2

Tambahan Penghasilan PNS

(14)

(21)

(28)

(35)

(42)

(49)


20

Ket 9 0

No

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Bobot (%)

1

2

3

4

Realisasi s/d Bulan Keuangan Rp % 5 6

Fisik (%) 7

Tertimbang

Ket

8

9

II

BELANJA LANGSUNG

(15)

(22)

(29)

(36)

(43)

(50)

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(16)

(23)

(30)

(37)

(44)

(51)

1.1

Penyediaan jasa surat menyurat

(17)

(24)

(31)

(38)

(45)

(52)

1.2

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

(17)

(24)

(31)

(38)

(45)

(52)

1.3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

(17)

(24)

(31)

(38)

(45)

(52)

1.4

Dst....................

Singaraja, ......................(53) Kepala Dinas/Badan/Camat..................(54) Kabupaten Buleleng,

Nama.................................(55) Pangkat/Golongan...................(56) NIP..............................................(57)


Diisi dengan total pagu anggaran APBD yang dikelola oleh SKPD (BL dan BTL). Dapat dilihat di DPA SKPD;

(2)

Diisi dengan jumlah realisasi keuangan total (BL dan BTL) pada bulan pelaporan (Rupiah). Dapat dilihat di LRA SKPD;

(3)

Diisi dengan persentase realisasi keuangan (BL dan BTL) pada bulan pelaporan (Rupiah), dengan formulasi = [(2)/(1)] x 100;

(4)

Diisi dengan persentase capaian fisik terhadap realisasi pagu anggaran total (BL dan BTL);

(5)

Diisi dengan jumlah realisasi keuangan Belanja Tidak Langsung pada bulan pelaporan (Rupiah). Dapat dilihat di LRA SKPD;


21

(6)

Diisi dengan persentase realisasi keuangan Belanja Tidak Langsung pada bulan pelaporan (Rupiah), dengan formulasi = [(5)/(12)] x 100;

(7)

Diisi dengan persentase capaian fisik terhadap realisasi pagu Belanja Tidak Langsung;

(8)

Diisi dengan jumlah realisasi keuangan Belanja Langsung pada bulan pelaporan (Rupiah). Dapat dilihat di LRA SKPD;

(9)

Diisi dengan persentase realisasi keuangan Belanja Langsung pada bulan pelaporan (Rupiah), dengan formulasi = [(8)/(15)] x 100;

(10) Diisi dengan persentase capaian fisik terhadap realisasi pagu Belanja Tidak Langsung; (11) Diisi sama dengan nilai pada nomor (1), atau dengan formulasi = (12) + (15); (12) Diisi dengan jumlah BTL yang dialokasikan/dikelola oleh SKPD pada saat pelaporan, 2 (dua) desimal di belakang koma, dengan formulasi = (13) + (14); (13) Diisi dengan besaran BTL yang termasuk pada kelompok BTL Gaji dan Tunjangan, 2 (dua) desimal di belakang koma. Dapat dilihat pada DPA SKPD; (14) Diisi dengan besaran BTL yang termasuk pada kelompok BTL Tambahan Penghasilan PNS, 2 (dua) desimal di belakang koma. Dapat dilihat pada DPA SKPD; (15) Diisi dengan jumlah BL yang dialokasikan/dikelola oleh SKPD pada saat pelaporan, 2 (dua) desimal di belakang koma, dengan formulasi = (16) + (17); (16) Diisi dengan besaran BL yang termasuk pada kelompok BTL Gaji dan Tunjangan, 2 (dua) desimal di belakang koma. Dapat dilihat pada DPA SKPD; (17) Diisi dengan besaran BL yang termasuk pada kelompok BTL Tambahan Penghasilan PNS, 2 (dua) desimal di belakang koma. Dapat dilihat pada DPA SKPD; (18) Diisi dengan bobot keleluruhan Belanja (BTL dan BL) yang dikelola oleh SKPD saat pelaporan dengan formulasi = (19) + (22); (19) Diisi dengan persentase bobot BTL terhadap Pagu, atau sama dengan 100%. Formulasi = [(12)/(11)] x 100%; (20) Diisi dengan persentase bobot BTL Gaji dan Tunjangan terhadap Pagu BTL keseluruhan yang dikelola SKPD pelapor, dengan formulasi = [(13)/(12)] x 100%; (21) Diisi dengan persentase bobot BTL Tambahan Penghasilan PNS terhadap Pagu BTL keseluruhan yang dikelola SKPD pelapor, dengan formulasi = [(14)/(12)] x 100%; Panduan Pelaporan Kinerja Monev Terkendali

22

(22) Diisi dengan persentase bobot BL terhadap Pagu, atau sama dengan 100%. Formulasi = [(15/(11)] x 100%; (23) Diisi dengan persentase bobot BL Program terhadap Pagu BL keseluruhan yang dikelola SKPD pelapor, dengan formulasi = [(16)/(15)] x 100%; (24) Diisi dengan persentase bobot BL kegiatan terhadap Pagu Program yang dikelola SKPD pelapor, dengan formulasi = [(17)/(16)] x 100%; (25) Diisi dengan realisasi keuangan total anggaran secara keseluruhan (BTL dan BTL) pada saat pelaporan, dapat dilihat pada LRA SKPD atau dengan formulasi = (26) + (29); (26) Diisi dengan realisasi keuangan jumlah total BTL pada saat pelaporan, dapat dilihat pada LRA SKPD; (27) Diisi dengan realisasi keuangan BTL Gaji dan Tunjangan (dalam Rupiah) pada saat pelaporan, dapat dilihat pada LRA SKPD; (28) Diisi dengan realisasi keuangan BTL Tambahan Penghasilan PNS (dalam Rupiah) pada saat pelaporan, dapat dilihat pada LRA SKPD; (29) Diisi dengan realisasi keuangan jumlah total BL (jumlah dari masing-masing program) pada saat pelaporan, dapat dilihat pada LRA SKPD; (30) Diisi dengan realisasi keuangan BL pelaksanaan program (dalam Rupiah) pada saat pelaporan, dapat dilihat pada LRA SKPD atau jumlah dari masing-masing realisasi kegiatan pada program berkenaan; (31) Diisi dengan realisasi keuangan BL kegiatan (dalam Rupiah) pada saat pelaporan, dapat dilihat pada LRA SKPD; (32) Rerata jumlah persentase realisasi keuangan secara keseluruhan (BTL dan BL), dengan formulasi = [(25)/(11)] x 100%; (33) Diisi dengan persentase realisasi keuangan BTL pada saat pelaporan, dengan formulasi = [(26)/(12)] x 100%; (34) Diisi dengan persentase realisasi keuangan BTL Gaji dan Tunjangan pada saat pelaporan, dengan formulasi = [(27)/(13)] x 100%; (35) Diisi dengan persentase realisasi keuangan BTL Tambahan Penghasilan PNS pada saat pelaporan, dengan formulasi = [(28)/(14)] x 100%; (36) Diisi dengan persentase realisasi keuangan BL secara total pada saat pelaporan, dengan formulasi = [(29)/(15)] x 100%;


23

(37) Diisi dengan persentase realisasi keuangan Program (dst dilakukan hal yang sama pada setiap program) pada saat pelaporan, dengan formulasi = [(30)/(16)] x 100%; (38) Diisi dengan persentase realisasi keuangan Kegiatan (dst dilakukan hal yang sama pada setiap Kegiatan) pada saat pelaporan, dengan formulasi = [(31)/(17)] x 100%; (39) Diisi dengan persentase realisasi fisik dari penyerapan anggaran BTL dan anggaran BL, dengan formulasi = [(40) + (43)] / 2 (40) Diisi dengan realisasi fisik BTL (jumlah total), dengan formulasi : (20) = [(21)+(22)] / 2; (41) Diisi dengan realisasi fisik BTL Gaji dan Tunjangan,dengan formulasi : (bulan saat pelaporan / 12 bulan) x 100%; (42) Diisi dengan realisasi fisik BTL Tambahan Penghasilan PNS, dengan formulasi : (bulan saat pelaporan / 12 bulan) x 100%; (43) Diisi dengan realisasi fisik BL (jumlah total), dengan formulasi = jumlah realisasi fisik masing-masing program dibagi dengan banyaknya program yang menjadi kewenangan SKPD; (44) Diisi dengan realisasi fisik BL suatu program, dengan formulasi = jumlah realisasi fisik masing-masing kegiatan dibagi dengan banyaknya kegiatan yang menjadi kewenangan SKPD; (45) Diisi dengan realisasi fisik BL suatu kegiatan, dengan dengan mengacu pada dokumen-dokumen pelaksanan fisik yang mendukung; (46) Diisi dengan jumlah antara tertimbang BTL dan BL, dengan formulasi = [(47) + (50)] / 2 (47) Diisi dengan persentase realisasi fisik BTL (jumlah total) tertimbang dengan bobot BTL, dengan formulasi = (48) + (49); (48) Diisi dengan persentase realisasi fisik BTL Gaji dan Tunjangan tertimbang dengan bobot, dengan formulasi = [(41)x(20)] / 100; (49) Diisi dengan persentase realisasi fisik BTL Tambahan Penghasilan PNS tertimbang dengan bobot, dengan formulasi = [(42)x(21)] / 100; (50) Diisi dengan persentase realisasi fisik BL (jumlah total) tertimbang dengan bobot BL, dengan formulasi = menambahkan masing-masing terimbang realisasi fisik setiap program BL;


24

(51) Diisi dengan persentase realisasi fisik BL program dengan bobot, dengan formulasi = [(44)x(23)] / 100. Dilakukan hal yang sama untuk setiap program; (52) Diisi dengan persentase realisasi fisik BL kegiatan dengan bobot, dengan formulasi = [(45)x(24)] / 100. Dilakukan hal yang sama untuk setiap kegiatan dalam program berkenaan; (53) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat penandatanganan pelaporan kinerja SKPD; (54) Diisi dengan nama SKPD yang melaporkan; (55) Diisi dengan nama pimpinan SKPD yang melaporkan; (56) Diisi dengan pangkat dan golongan pimpinan SKPD pada saat melaporkan; (57) Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) pimpinan SKPD yang menandatangani laporan. Contoh dari perhitungan dan cara pengisian tersebut diatas dapat dilihat pada lampiran panduan ini. Format contoh dalam bentuk file microsoft excel dapat dilihat/didownload pada laman facebook fanspage Bappeda Kabupaten Buleleng.


25

BAB IV PROSEDUR PELAPORAN KINERJA

Pelaksanaan sebuah pekerjaan, utamanya dalam sebuah pelaporan tidak hanya dituntut untuk tepat mutu/berkualitas, namun juga penting untuk menyampaikan laporan kinerja sesuai dengan tata waktu yang telah disepakati bersama, yaitu pada tanggal 10 pada bulan berikutnya untuk pelaporan kinerja bulanan. Demikian juga tata waktu yang berlaku untuk pelaporan triwulan, semester, dan tahunan, yaitu Periode pelaporan akhir triwulan pertama adalah 31 Maret, akhir triwulan kedua adalah 30 Juni, akhir triwulan ketiga adalah 30 September, dan akhir triwulan keempat adalah 31 Desember. Prosedur pelaporan kinerja dalam mekanisme monev pembangunan terkendali di Kabupaten buleleng adalah sebagai berikut :


26

SOP PELAPORAN KINERJA MEKANISME MONEV PEMBANGUNAN DAERAH TERKENDALI DI KABUPATEN BULELENG Pelaksana No.

Kegiatan

Kadis/ Sekdis

Penyusun Laporan/KSB Perencanan

Mutu Baku Staff

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Memerintahkan untuk penyusunan laporan kinerja

2

Mengumpulkan bahan laporan

Data pelaksanaan kerjasama, DPA, Lap realisasi

1 hari

Bahan penyusunan laporan kinerja

3

Membuat konsep laporan kinerja dan memerintahkan staff untuk mengetik konsep laporan

Bahan penyusunan laporan kinerja

2 hari

Konsep laporan kinerja

4

Mengetik konsep laporan sesuai format laporan kinerja

Konsep laporan kinerja

120 menit

Draft konsep laporan kinerja yang telah terketik

Draft konseplaporan kinerja yang telah terketik

30 menit

Draft laporan laporan kinerja yang sdh diperiksa

Draft laporan kinerja yang sdh diperiksa

1 menit

Draft laporan kinerja yang sudah diparaf kasubag perencanan

Draft laporan kinerja yang sdh diparaf kasubag pengendalian

60 menit

Draft laporan kinerja yang sudah diperbaiki

Tidak 5

6

Memeriksa draft laporan kinerja jika sudah benar dinaikkan ke Sekretaris Dinas/Badan untuk verifikasi

Ya

Memberi paraf dan menyerahkan ke Kadis

Tidak 7

Memeriksa draft laporan kinerja jika sudah benar ditandatangani bila belum benar dikoreksi kembali

Ya

8

Memberi tandatangan dan memerintahkan untuk menggandakan dan pendistribusian

laporan kinerja yang sdh disetujui dan diparaf

10 menit

laporan kinerja yang sdh ditanda tangani

9

Memerintah staf menggandakan dan mendistribusikan

laporan kinerja yang sdh ditanda tangani

5 menit

Laporan kinerja (hardcopy dan softcopy)

10

menggandakan dan mendistribusikan

Laporan laporan kinerja (hardcopy dan softcopy)


120 menit

Keterangan

Bukti Pengiriman,laporan kinerja

27

BAB IV PENUTUP

Dengan disusunnya Panduan Pelaporan Kinerja sebagai bagian dari Mekanisme

Monitoring

Evaluasi

Pembangunan

Terkendali

ini,

diharapkan

penanggungjawab kegiatan dapat menggunakannya sebagai acuan dalam mengukur capaian realisasi kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan. Adanya perangkat dan panduan ini diharapkan dapat menyamakan pendekatan yang digunakan dalam pengukuran realisasi fisik dan keuangan di SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng. Mengingat keterbatasan sumberdaya/pegawai di masing-masing SKPD, maka penjabaran capaian kinerja diupayakan sedemikian rupa, sederhana, dengan menyediakan template-template format pelaporan yang dapat digunakan secara instan. Besar harapan kami bahwa ke depan proses “offline” ini akan dirintis menuju proses pelaporan kinerja berbasis Teknologi Informasi yang suitable untuk Pemerintah Kabupaten Buleleng, sekaligus memenuhi persyaratan seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Semoga bermanfaat.


28

PANDUAN PELAPORAN PENGUKURAN KINERJA MEKANISME MONEV PEMBANGUNAN DAERAH TERKENDALI

Recommend Documents