PANCASSILA SEBAGAI LANDASAN HUKUM STMIK “ AMIKOM “ YOGYAKARTA
NAMA
: ADE SEPTIAWAN ARDIYANTO
N.I.M
: 11.01.2842
KELOMPOK
:B
PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 JURUSAN
: TEKNIK INFORMATIKA
DOSEN
: IRTON,SE,M.Si
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA 2011
I.
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karuniaNya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan makalah ini. Tidak lupa saya ucapkan kepada dosen pembimbing dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan makalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis angat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dan semoga sengan selesainya makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan teman-teman. Amin...
1
II.
DAFTAR ISI
I.
KATA PENGANTAR
1
II.
DAFTAR ISI
2
III.
ABSTRAKSI
3
IV.
LATAR BELAKANG MASALAH
4
V.
RUMUSAN MASALAH
5
VI.
PENDEKATAN
6
VII.
PEMBAHASAN
10
VIII.
KESIMPULAN
12
IX.
SARAN
13
X.
REFERENSI
14
2
III.
ABSTRAKSI
Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara ini. Dimana disebutkan dalam pancasila yaitu pada sila yang ke 5 yang berbunyi; “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Yang mengandung arti menegakan hukum yang seadiladilnya,sejujur-jujurnya,serta sebijaksana mungkin memberi hukuman terhadap pelaku pelangar hukum tanpa memandang golongan masyarakat,entah itu Presiden,Jendral,Pejabat,orang kaya atau miskin,golongan keturunan raja atau pun hanya rakyat jelata biasa. Bagi siapa pun yang melangar hukum yang berlaku harus dijatuhi hukuman sesuai dengan UUD 1945 dan pasal-pasal yang berlaku secara adil dan bijaksana.
3
IV.
LATAR BELAKANG MASALAH
PujidansyukurkitapanjatkankehadiranTuhan
Yang
MahaEsakarenaataskaruniadanpenyertaan-Nya, makalah yang berjudul “ PancasilaSebagai dasar hukum ” inidapatterselesaikanmeskipunmasihterdapatkekurangan di dalamnya. Sebagai warga negara indonesia kita telah mengetahui dan mengenal bahwa Pancasila adalah lambang negara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum dinegara ini. Dimana dalam pancasila terdapat 5 sila yang melambangkan bangsa Indonesia itu sendiri. Didalam istilah pancasila kita sering mendengar Bhineka Tungal Ika,yang berarti di indonesia terdapat banyak suku bangsa,agama,ras,dan kebudayaan yang berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan yaitu Indonesia. Dalam Pancasila menyebutkan bahwa landasan hukum negara ini adalah berdasarkan atas pancasila yang bertujuan untuk mensejahterakan seluruh warga indonesia. Hukum dinegara ini dibuat berdasarkan atas keputusan bersama yang dilakukan secara mufakat agar semua lapisan masyarakat dapat mematuhi dan menjalankan serta mentaati segala peraturan yang telah dibuat. Kedudukan pancasila sebagai sumber segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum dapat dijabarkannya suatu sistem dalam sturktur fungsi pancasila sebagai: 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. 2. pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam empat pokok pikiran. 3. Mewujudkan cita-cita sebagai dasar hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. 4. Pancasila mengandung norma yang mengharuskan UUD 1945 dengan isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara yang lain termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita rakyat yang bermoral luhur. 5. Pancasila sebagi sumber semangat kebangsaan bagi UUD 1945, penyelenggara negara , pelaksana pemerintah, termasuk penyelenggara parati dan golongan fungsional. Oleh karena itu, dengan semangat kebangsaan yang tinggi dan luhur itu dilandaskanlah suatu konsep kebangsaan yang diberi nama Pancasila. Lima sila yang berarti bangsa Indonesia
4
V. RUMUSAN MASALAH
Permasalahan yang terjadi sekarang adalah hukum di Indonesia saat ini sudah bisa dibalik faktakan,yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Semua itu bisa terjadi karena hukum di negara ini sudah dikuasai oleh orang-orang yang berkuasa atau orang-orang yang mempunyai uang serta jabatan tinggi dinegara ini. Ini menunjukan bahwa hukum dinegara ini sudah tidak bisa ditegakan secara adil dan bijaksana sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam dasar negara yaitu Pancasila dimana hukum itu dibuat agar warga negara dapat mematuhi segala peraturan ataupun norma-norma yang berlaku dinegara ini dan semua itu dibuat agar setiap warga negara bisa hidup dengan damai dan tentram.
5
VI.
PENDEKATAN
Dalam sejarahnya, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung dibalik legitimasi ideologi negara Pancasila.Dengan kata lain, Dalam kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik pengusecara historis perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama dr. Rajiman Widyodiningrat, mengajukan suatu maslah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut.Masalah tersebut adalah tentang calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Proses perumusan Pancasila adalah sebagai berikut : A. Mr.Muhammad Yamin Pada tanggal 29 Mei 1945 tersebut BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada kesempatan in Mr. Muhammad Yamin mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pemikirannya tentang dasar negara di hadapan sidang lengkap Badan Penyelidik. Dalam pidato tersebut merumuskan sebagai berikut 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Peri Kesejahteraan Rakyat
6
Setelah berpidato beliu merumuskan rancangan UUD RI. sebagai berikut : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia 3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
B.Rumusan Soepomo Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo mendapat kesempatan mengemukakan pokok-pokok pikiran seperti berikut: 1. Negara Indonesia merdeka hendaknya merupakan Negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter atau integralistik. Maksudnya Negara Indonesia merdeka tidak akan mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar, akan tetapi yang mengatasi segala golongan, baik golongan besar maupun golongan kecil. 2. Setiap warganegara dianjurkan takluk kepada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan. Dalam Negara nasional yang bersatu urusan agama akan diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan. 3. Mengenai kerakyatan beliau mengusulkan agar dalam pemerintahan Negara Indonesia harus dibentuk sistim Badan Permusyawaratan. Oleh karena itu kepada Negara harus berhubungan erat dengan Badan Permusyawaratan agar mengetahui dan merasakan keadilan dan cita-cita rakyat. 4. Dalam lapangan ekonomi, Prof. Soepomo mengusulkan agar sistim perekonomian Negara nasional yang bersatu itu diatur berdasarkan asas kekeluargaan. Asas ini merupakan sifat dari masyarakat timur, termasuk masyarakat Indonesia. 7
5. Mengenai hubungan antar bangsa mengusulkan supaya Negara Indonesia bersifat Negara Asia Timur Raya yang merupakan anggota dari pada kekeluargaan Asia Timur Raya. Apabila kita analisis pokok-pokok pikiran Dr. Soepomo di atas, maka dapat kita peroleh adanya lima hal untuk dasar Negara Indonesia merdeka. Meskipun tidak dituliskan secara terperinci. Prof. Dr. Soepomo menyarankan Negara Indonesia memilih teori Negara Integralistik yang dinilai lebih sesuai dengan semangat kekeluargaan. Kelima pokok pikiran tersebut sebagai berikut: 1. Paham Negara Persatuan 2. Warga Negara hendaknya tunduk kepada Tuhan supaya ingat kepada Tuhan 3. Sistem Badan Permusyawaratan 4. Ekonomi Negara bersifat Kekeluargaan 5. Hubungan antar bangsa bersifat Asia Timur Raya Jika kita analisis perbandingan dengan rumusan Pancasila yang sekarang (Pembukaan UUD 1945), pokok-pokok pikiran Soepomo itu termasuk dalam rumusan Pancasila. Pokok pikiran pertama termasuk sila ketiga. Pokok pikiran kedua termasuk sila pertama. Pokok pikiran ketiga termasuk sila keempat. Pokok pikiran keempat termasuk sila kelima dan pokok pikiran kelima masuk dalam sila kedua. Hal penting yang disampaikan oleh Soepomo dan diterima adalah paham Negara integralistik-nya.
8
C. Ir. Soekarno Pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut Soekarno mengucapkan pidatonya dihadapan sidang Badan Penyelidik. Dalam pidato tersebut diajukan oleh Soekarno secara lisan usulan lima asas sebagai dasar negara indonesia yang akan dibentuknya, yang rumusannya sebagai berikut : 1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan 3. Mufakat dan Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan Yang Berkebudayaan Beliu mengusulkan rumusan dasar tersebut mengajukan nama Pancasila sebagai dasar negara, istilah tersebut atas saran seorang ahli bahasa.Usul mengenai nama Pancasila bagi dasar negara Republik Indonesia secara bulat disepakati diterima saat ini disebut hari lahirnya Pancasila.sidng BPUPKI dan ditetapkan bahwa tanggal 1 Juni pada asa pada saat itu. Dalam kondisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang sedang dilanda oleh arus krisis dan disintegrasi maka Pancasila tidak terhindar dari berbagai macam gugatan, sinisme, serta pelecehan terhadap kredibilitas dirinya sebagai dasar negara ataupun ideologi, namun demikian perlu segera kita sadari bahwa tanpa suatu platform dalam format dasar negara atau ideologi maka suatu bangsa mustahil akan dapat survive dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.
9
VII.
PEMBAHASAN
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, Pancasila menempati kedudukan tertinggi dalam tata perundang-undangan negara Republik Indonesia. Segala peraturan, undang-undang, hukum positif harus bersumber dan ditujukan demi terlaksananya (sekaligus pengamanan) Pancasila. Sebagaibangsa Indonesia, kitapatutmengertidanmemahamiapaPancasilaitu. Pancasilaberasaldaridua kata yakni1Pancadan2SilamenurutbahasaSanskerta.Sehinggapancasilamengandungartilimabuahpri nsipatauasas. Asas-asasatauprinsip-prinsiptersebutantara lain: a) Ketuhanan Yang MahaEsa b) Kemanusiaan Yang AdildanBeradab c) Persatuan Indonesia d) Kerakyatan
yang
dipimpinolehhikmatkebijaksanaandalampermusyawaratan/
perwakilan e) Keadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia. Dalam asas tersebut yang berkaitan dengan hukum adalah “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “ yang mengandung arti bahwa setiap warga negara harus mendapatkan keadilan yang menyeluruh. Suluruh lapisan masyarakat berhak dan harus mendapatkan keadilan sesuai dengan landasan negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Tetapi yang terjadi sekarang hukum di negara ini sudah tidak sesuai lagi dengan asas pancasila dan sesuai dengan UUD 1945 yang harusnya hukum tersebut harus berjalan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Hukum dinegara ini sekarang bisa ditentukan dan bisa diatur oleh orang-orang yang mempunyai uang dan jabatan tinggi. Orang tersebut memanfaatkan kedudukannya di lembaga negara yang seharusnya untuk melayani masyarakat dan mensejahterakan masyarakat tetapi malah digunakan untuk mensejahterakan diri sendiri serta membuat dirinya bisa kebal hukum. Apabila dia di hukum,dia bisa mengatur kapan dia akan bebas dengan cara membeli hukum tersebut,yaitu dengan menyuap hakim dan orang orang yang terlibat dalam badan hukum.
10
Sedangkan masyarakat atau warga biasa yang tidak mempuyai jabatan tinggi atau uang harus menerima hukuman yang sangat berat tanpa ada keadilan yang melindunginya. Contohya saja; seorang pencuri ayam.Dia ketahuan mencuri ayam oleh warga langsung dihakimi masa dan dipenjara yang cukup lama.Sedangkan seorang koruptor yang jelas jelas sudah banyak merugikan masyarakat hanya mendapatkan hukuman yang cukup ringan. Ini membuktikan bahwa hukum yang berlaku saat ini berjalan tidak adil dan belum sesuai dengan asas pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu penerapan hukum itu harus dibenahi dan dikaji lagi apakah sudah sesuai atau belum. Serta badan hukum harus membenahi sistem dan kualitas hakim yang jujur dan tidak mudah terpengaruh oleh hal apapun yang berkaitan dengan keputusan yang akan ditentukan. Selain bukti yang kuat harus memiliki rasa kemanusiaan yang tidak terlalu berlebih terutama karena adanya suap.
11
VIII.
KESIMPULAN
Kita tau bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, Pancasila menempati kedudukan tertinggi dalam tata perundang-undangan negara Republik Indonesia. Segala peraturan, undang-undang, hukum positif harus bersumber dan ditujukan demi terlaksananya (sekaligus pengamanan) Pancasila. Oleh karena itu hukum harus ditegakan setegak tegaknya dan seadil adilnya tanpa harus merugikan suatu pihak apalagi hukum itu hanya memihak pada salah satu oarang yang berkuasa. Karena tidak ada satupun oarang yang bisa terhindar dari suatu hukuman jika dia yang melanggar hukum dan terbukti secara sah kalau dia bersalah. Maka dia harus menerima hukuman sesuai dengan hukuman yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.
12
IX.
SARAN Demikian makalah yang saya buat dengan judul “ Pancasila Sebagai Landasan
Hukum “ yang saya buat sesuai dengan sumber sumber yang ada dan saya buat menurut hal yang terjadi saat ini. Mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan,maka saya mohon maaf saya mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca makalah ini. Kepada semua pihak yang telah membantu saya terutama kepada dosen pembimbing saya mengucapkan banyak terima kasih. Sekiranya hanya itu yang bisa saya buat semoga bisa bermanfaat bagi siapapun. Demikian yang dapat saya buat dan saya mengucapkan terima kasih.
13
X. REFERENSI
1
Tulisanasli (http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila) pañcayang artinyalima
1
Tulisan asli (http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila) śīla yang artinya prinsip. Syilla: peraturan tingkah laku baik atau batu sendi/ alas/ dasar. (http://anakciremai.blogspot.com/2008/09/makalah-ppkn-tentang-landasan.html
14
