PANCASILA SEBAGAI BUDAYA ORGANISASI Sulistyanto
ABSTRAK Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat, sehingga setiap menyebutkan satu sila mengandung juga nilai-nilai sila yang lainnya. Pancasila seharusnya dijadikan penggerak yang dinamik oleh dan untuk seluruh rakyat dalam seluruh aktivitas kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan Indonesia. Penularan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan di dalam kehidupan organisasi atau birokrasi pemerintah, diharapkan peran aktif dari para penyelenggara negara serta seluruh pimpinan organisasi sektor publik mulai dari Pusat sampai ke Daerah, kemudian selanjutnya para bawahan dalam organisasi dan masyarakat akan mengikutinya. Jika nilai-nilai Pancasila masih dipercaya untuk mempersatukan seluruh komponen bangsa, maka sepatutnya juga nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan budaya organisasi sektor publik untuk melaksanakan fungsinya dalam pengaturan, pelayan-an dan pemberdayaan masyarakat. Pancasila dijadikan sebagai nilai inti yang mengikat seluruh organisasi pemerintah disamping memungkinkan berkembangnya sub-sub budaya di lingkungan organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah yang terdiri dari berbagai latar belakang kehidupan, suku, adat, ras dan agama serta membawa nilai-nilai lain yang beraneka ragam ke dalam organisasi yang turut mewarnai kepribadian organisasi. Budaya berisi nilai-nilai dan nilai-nilai itu adalah kekuatan bagi suatu organisasi. Budaya dalam organisasi yang beraneka ragam itu harus dikelola untuk meningkatkan kebersamaan dan kesatuan seluruh anggota organisasi dalam upaya mencapai tujuan bersama. Kata Kunci : Pancasila, Budaya dan Organisasi.
baik (good governance).
PENDAHULUAN
Tata kelola pemerintahan yang baik (good Organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan
bersama
(tujuan
organisasi
governance) memiliki peranan yang luas yaitu
dan
memperbaiki dan meningkatkan hak-hak warga
anggotannya). Individu-individu yang masuk
nega-ra
dalam suatu organisasi dari berbagai latar
diintegrasikan dengan sektor pemerintah (state),
belakang kehidupan, suku, adat istiadat, ras dan
sektor swasta (private), dan sektor masyarakat
agama.
(society) termasuk lembaga swadaya masyarakat
Budaya dalam organisasi yang beraneka
(standar
pengaturan
meningkatkan
secara keseluruhan.
seluruh
anggota
organisasi
dan
kesatuan
dalam
yang
layak)
(LSM) melalui program-program pelayanan,
ragam itu harus dikelola dengan baik untuk kebersamaan
kehidupan
dan
pemberdayaan masya-rakat
upaya
Peranan pemerintah baik di pusat maupun
mencapai tujuan bersama baik di organisasi
di daerah sangat penting dalam mewujudkan
pemerintah maupun swasta.
cita-cita dan tujuan berne-gara, berbangsa dan
Pemerintah pusat termasuk pemerintah
bermasyarakat, sebagaimana tercantum dalam
daerah di manapun berada melakukan pelayan
pembu-kaan UUD 1945.
(service),
I. Pengertian Organisasi
pengaturan
(regulation)
dan
pemberdayaan (empo-wering), dalam upaya
Organisasi berasal dari kata Yunani
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
“organon” yang berarti alat atau instrument, 43
dengan demikian organisasi bukan tujuan tetapi
f. Adanya pembagian tugas, hubungan antar
sebagai alat untuk mencapai tujuan yang secara
tugas, penentu wewenang dan tanggung jawab
umum sering didefenisikan sebagai sekelompok
masing-masing anggota organisasi.
manusia
yang
bekerjasama
dalam
rangka
g. Adanya
mencapai tujuan bersama. Dari
antar
anggota
organisasi
terse-but
terdapat dua dimensi yaitu sekelompok manusia
1.Macam Organisasi dan Pencapaian Tujuan
dan tujuan bersama yang hendak dicapai. Charrington
(Sobirin,
Organisasi 2007:5)
Ada empat macam organisasi, yaitu:
mengemukakan bahwa organisasi adalah sistem
a. Organisasi sektor private/swasta.
sosial yang mempu-nyai pola kerja yang teratur,
b. Organisasi sektor publik/pemerintah.
beranggotakan
c. Organisasi sosial.
sekelompok
manusia
dalam
rangka untuk mencapai satu tujuan tertentu. Pendapat organisasi
Robbins
adalah
dan
kelompok organisasi.
pengertian
David
kerjasama
(1994:4)
Tujuan organisasi sektor private/ swasta
dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah
lebih berorientasi pada penca-paian keuntungan
batasan
untuk
(profit oriented). Organisasi publik/pemerintah
mencapai tujuan bersama. Agar organisasi dapat
pada umumnya berorientasi pada pelayanan,
mencapai tujuanya, maka organisasi harus
pengaturan dan pemberdayaan masyarakat.
dapat
sosial
bahwa yang
yang
kesatuan
d. Organisasi internasional.
diidentifikasi
digerakkan oleh pemimpin beserta staf dan
Organisasi sosial seperti gereja, yayasan-
karyawan.
yayasan, suku, marga, arisan dan sebagainya
Dari kedua defenisi organisasi tersebut
lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan
tampak bahwa organisasi adalah struktur atau
terutama para anggotanya yang bersifat sosial
kesatuan sosial dimana orang-orang di dalamnya
serta kebersamaan yang strukturnya kurang
diatur, digerakkan dan dikoordinasikan secara
diatur secara resmi atau formal.
formal untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan
defenisinya,
Organisasi internasional seperti PBB, maka
ASEAN, UNI EROPA dsb, lebih berorientasi
karakteristik dari sebuah organisasi sebagai
pada kepentingan bangsa-bangsa di dunia yang
berikut:
strukturnya diatur secara resmi/formal.
a. Adanya suatu tujuan yang ingin dicapai.
Pencapaian
b. Adanya kelompok manusia yang diatur dan
tujuan
organisasi
dapat
diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:
dikoordinasi secara formal.
a. Pencapaian tujuan organisasi.
c. Adanya sejumlah beban tugas atau jabatan
b. Pencapaian tujuan individu sebagai-mana
yang ingin dikerjakan.
anggota organisasi.
d. Adanya sejumlah prasarana dan perangkat
Dalam konteks budaya organisasi, maka
kerja yang dibutuhkan.
pencapaian tujuan organisasi dan tujuan individu
e. Adanya pemimpin organisasi agar organisasi
sebagai
dapatdijalankan.
anggota
organi-
sasi
haruslah
mempunyai nilai-nilai yang sama dan perlakuan 44
adil, sehingga motivasi kerja anggota organisasi
seperti fungsi produksi, pemasaran, personalia,
meningkat dan akhirnya kinerja organisasi
keuangan,
meningkat pula, dalam arti fungsi pelayanan
Dimana masing-masing fungsi saling tergantung
(service),
dan
dan merupakan satu kesatuan yang tidak
(empowering)
terpisahkan. Fungsi koordinasi dalam hal ini
pengaturan
pemberdayaan
(regu-lation),
masyarakat
tercapai dengan efektif dan efisien.
penelitian
dan
pengembangan.
menjadi penting.
Dengan demikian nilai-nilai ber-sama
Bentuk organisasi komisi atau panitia
yang dikenal dalam konsep budaya organisasi
seperti diterapkan dalam organisasi DPR, KPK
baik di dalam serta di antara organisasi
dan lain sebagaianya.
pemerintah
maupun
(menghadapi mengikat
keluar
tuntutan
anggota
lembaga/organi-sasi
organisasi
masyarakat)
organisasi
serta
pemerintah
Organisasi
yang
kompleksitas
yang
tinggi,
penuh
biasanya
dengan
menerapkan
semua
bentuk organisasi matrik seperti rumah sakit,
dalam
perguruan tinggi/universitas.
persatuan, kesa-tuan dan kekompakkan dalam menja-lankan fungsi pemerintah merupakan
II. Pengertian Budaya Organisasi
keharusan.
Organisasi organisasi
itu
dinamis,
termasuk
publik/pemerintah.
Semakin
lingkungan berubah, maka semakin organisasi
2.Bentuk Organisasi
dituntut untuk berubah agar dapat menyesuaikan
Bentuk organisasi didesain ter-gantung pada kompleksitas dan ling-kungan organisasi
atau
beradaptasi
sesuai dengan kebutuhan organisasi.
lingkungannya. Jika organisasi tidak berubah,
Ada lima bentuk organisasi yaitu:
maka organi-sasi akan ketinggalan zaman serta
a. Bentuk organisasi lini atau komando.
ditinggalkan oleh pelanggan/masyarakat. Organisasi
b. Bentuk organisasi lini dan staff.
dengan
harus
lingkungan,
perubahan
mampu
maka
beradaptasi
c. Bentuk organisasi fungsional.
dengan
konsep
budaya
d. Bentuk organisasi komisi atau panitia.
organisasi menjadi penting diperhatikan baik
e. Bentuk organisasi matrik.
pada aspek eksternal maupun aspek internal demi kelangsungan hidup organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Bentuk organisasi lini/komando banyak dijumpai pada organisasi militer atau organisasi
Budaya organisasi memberikan ketegasan
yang masih sederhana, pengambilan keputusan
yang mencerminkan secara khas organisasi,
dalam hal ini lebih cepat dari bentuk lain.
sehingga
dapat
dibeda-kan
budaya
satu
Bentuk organisasi lini dan staf banyak
organisasi dengan budaya organisasi lainnya.
dijumpai pada birokrasi pemerintah yang tingkat
Budaya organisasi meliputi sikap dan prilaku
kompleksitasnya tinggi dan bentuk organisasi ini
seluruh anggota organisasi dan menja-dikan
peng-ambilan keputusanya relatif lama.
pedoman bagi setiap individu dalam melakukan interaksi secara inter-nal maupun interaksi
Bentuk organisasi fungsional dite-rapkan
secara eksternal organisasi.
dalam organisasi niaga berda-sarkan fungsinya 45
Menurut
Mangkunegara
(2005:
113),
melayani
menyimpulkan bahwa budaya organisasi adalah
konsumen
dan
mencapai
tujuan
organisasi.
seperangkat atau asumsi atau sistem keyakinan,
Budaya organisasi pemerintahan sudah
nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam
ada sejak lahirnya Pancasila sebagai moral,
organisasi yang dijadikan pedo-man tingkah
namun dalam implementasinya masing-masing
laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi
anggota
masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal.
masing-masing terhadap Pancasila, sehingga
Budaya
organisasi
sektor
publik
organisasi
membuat
interprestasi
Pancasila sebagai moral dan landasan dari
mengembangkan dua pola budaya yaitu pola
budaya
organisasi
dilupa-kan
budaya internal maupun pola budaya eksternal
terlaksana secara konsis- ten.
dan
tidak
organisasi. Budaya organisasi internal diba-ngun
Tujuan penerapan budaya organisa-si
dengan tujuan agar agar terbentuk alam kerja
adalah agar setiap anggota organisasi mematuhi
dan sikap-sikap, nilai-nilai serta kemauan untuk
dan berpedoman pada sistem nilai, keyakinan
bertindak bagi para anggota organisasi.
dan norma-norma yang berlaku dalam organisasi
Budaya organisasi eksternal dibangun
tersebut.
dalam rangka budaya politik yaitu membangun budaya sosial masyarakat dalam hal proses politik
dan
pelaksana-an
III. Nilai - nilai Pancasila sebagai
operasi-operasi
Budaya Organisasi
pemerintah.
Pelaksanaan tugas-tugas Negara yang
Budaya organisasi yang dibangun oleh
dijalankan oleh pemerintah haruslah berdasarkan
pemerintah agar mampu memadukan sikap dan
nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi bangsa yang
perilaku
tercermin pada alinea IV, yaitu:
para
anggota
organisasi
serta
mendorong sikap dan partisipasi masyarakat dalam
melaksa-nakan
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
aktivitas-aktivitasnya
seluruh tumpah darah Indonesia.
sesuai dengan yang telah direncanakan untuk
b. Memajukan kesejahteraan umum.
mewujudkan
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
kinerja
sektor
publik
secara
keseluruhan.
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
Wirawan (2007:10) mengatakan bahwa
didasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
budaya organisasi sebagai norma, nilai-nilai, asumsi,
kepercayaan,
filsafat,
dan keadilan sosial.
kebiasaan
organisasi yang dikembangkan dalam waktu
Pancasila merupakan satu kesatu-an yang
yang lama oleh pendiri, pemimpin dan anggota
utuh dan bulat, sehingga setiap
organisasi yang disosialisasikan dan diajarkan
menyebutkan satu sila mengandung juga nilai-
kepada anggota baru serta diterapkan dalam
nilai sila yang lain.
aktivitas organisasi sehingga mempengaruhi
Makna Pancasila ditinjau dari delapan
pola pikir, sikap dan pola prilaku anggota
aspek menurut Darmodirhardjo (1978) sebagai
organisasi
berikut:
dalam
memproduksi
produk,
46
a. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia.
dengan Pancasila sebagai kaidah hukum
Bermakna bahwa Pancasila itu sudah ada
konstitusional, pada dasarnya tidak berlaku
sejak dahulu bersamaan dengan
dan harus dicabut.
adanya
Bangsa Indonesia. b. Pancasila
sebagai
e. Pancasila sebagai Sumber dari segala Sumber Kepribadian
Bangsa
Hukum. Bermakna bahwa Pancasila Republik
Indonesia. Bermakna bahwa jiwa Bangsa
Indonesia dan cita-cita hukum serta cita-cita
Indonesia dalam arti statis dan dinamis yang
moral yang meliputi suasana kejiwaan serta
diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku
watak dari bangsa Indonesia. Pancasi- la
dan amal perbuatan mempunyai ciri-ciri khas
sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum
yang dapat dibedakan dengan ciri bangsa lain.
berdasarkan MPRS NO.XX/ MPRS/1966
Ciri-ciri khas bangsa Indonesia inilah yang
(Ketetapan
dimaksud
Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978).
dengan
kepribadian
bangsa
Indonesia adalah Pancasila.
MPRS
NO.V/MPR/1973
dan
f. Pancasila sebagai Perjanjian luhur Bangsa
c. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Indonesia.
Bermakna
bahwa
pada
hari
Indonesia. Bermakna bahwa Pancasila sebagai
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus1945
way of life, pegangan hidup, petunjuk hidup
bangsa Indonesia belum mempunyai Undang-
dan pedoman hidup yang diamalkan dalam
Undang Dasar Negara yang tertulis, baru pada
kehidupan sehari-hari. Dengan perka-taan lain
keesokkan harinya pada tanggal 18 Agustus
bahwa Pancasila digunakan sebagai petunjuk
1945
arah semua kegiatan atau aktivitas kehidupan
Indonesia (PPKI) sebagai wakil-wakil dari
dalam segala bidang. Hal ini berarti bahwa
seluruh
semua tingkah laku dan tindakan perbuatan
perjanjian luhur itu.
Panitia
Persiapan
rakyat
Indonesia
Kemerdekaan
mengesahkan
setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan
g. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan Bangsa
merupakan pancaran dari semua sila Pancasila
Indonesia. Bermakna bahwa pembukaan UUD
sebagai cara hidup.
1945 merupakan penuangan jiwa proklamasi
d. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.
ialah jiwa Pancasila, maka dengan demikian
Bermakna
bahwa
Pancasila
Pancasila juga merupakan cita-cita dan tujuan
dipergunakan
sebagai
dasar
mengatur
bangsa Indonesia.
pemerintahan
Negara
atau
Pancasila
h. Pancasila
sebagai
Falsafah
Hidup
yang
digunakan sebagai dasar untuk mengatur
mempersatukan Bangsa Indone-sia. Bermakna
penyelenggaraan Negara.
bahwa Pancasila merupakan sarana ampuh
Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar Negara
untuk
berdasarkan
MPRS
karena Pancasila sebagai falsafah hidup dan
NO.XX/MPRS/1996. Sebagai dasar Negara,
kepribadian bangsa yang mengandung nilai-
Pancasila mempunyai kekuatan mengikat
nilai dan norma-norma yang oleh bangsa
secara hukum. Seluruh tatanan kehidupan
Indonesia diyakini paling benar, paling adil,
dalam
paling bijaksana dan paling sesuai/tepat bagi
bernegara,
ketetapan
berbangsa
dan
ber-
masyarakat Indonesia, yang berten-tangan
bangsa 47
mempersatukan
Indonesia
bangsa
sehingga
Indonesia
dapat
mempersatukan bangsa Indonesia. Penularan
terhadap
nilai-nilai
kelompok atau organisasi lain.
Pancasila
dalam
kehidupan
masyarakat dan dalam kehidupan organisasi pemerintah
diharapkan
peran
aktif
ling-kungan
maupun
terhadap
b. Fase pertengahan hidup organisasi. Pada fase
dari
ini
budaya
organisasi
berfungsi
sebagai
penyelenggara Negara serta seluruh pimpinan
integrator karena munculnya sub-sub budaya
organisasi sektor publik mulai dari pusat
baru sebagai penyelamat krisis identitas dan
hingga daerah, selanjutnya oleh para bawahan
membuka kesempatan untuk mengarahkan
dalam
perubahan budaya organisasi.
organisasi
dan
masyarakat
akan
mengikuti dengan sebaik-baiknya.
c. Fase dewasa. Pada fase ini, budaya organisasi dapat berfungsi sebagai penghambat dalam berinovasi, karena berorientasi pada kebesaran
1. Fungsi Budaya Organisasi Fungsi
budaya
organisasi
menurut
dan kemapanan masa lalu dan menjadi sumber
Robbins (2006):
nilai untuk berpuas diri.
a. Menetapkan tapal batas, artinya budaya organisasi menciptakan per-bedaan yang jelas
Berdasarkan pendapat di atas, dapat
antara satu organi-sasi dengan organisasi
dikemukakan sejumlah fungsi budaya organisasi
lainnya.
sebagai berikut:
b. Budaya memberikan rasa identitas ke anggota-
a. Sebagai milik bersama. Budaya organisasi
anggota organisasi.
menjadi nilai-nilai bersama yang diterima oleh
c. Budaya mempermudah timbulnya komitmen
seluruh anggota organisasi.
pada sesuatu yang lebih luas daripada
b. Sebagai proses belajar. Budaya orga-nisasi
kepentingan diri seseorang.
dapat
d. Budaya meningkatkan kemantapan sistem
mengalami
perubahan
dan
setiap
anggota organisasi menyesuaikan diri dengan
sosial. Budaya merupakan perekat sosial yang
perubahan budaya organisasi.
membantu mempersatukan organisasi dengan
c. Sebagai
mekanisme
adaptasi
terhadap
cara memberikan standar-standar yang tepat
perubahan. Organisasi berada pada lingkungan
mengenai apa yang harus dikatakan dan
yang terbuka yang meng-alami perubahan.
dilakukan oleh para anggota organisasi.
Organisasi
e. Budaya
organisasi
berfungsi
sebagai
menyesuaikan
diri
dengan
perubahan lingkungnyan agar dapat eksis.
mekanisme pembuat makna dan mekanisme
d. Sebagai
hal
yang
diwariskan.
Budaya
pengendali yang meman-du dan membentuk
organisasi diajarkan dan ditularkan kepada
sikap dan prilaku para anggota organisasi.
orang-orang yang baru masuk sebagai penerus generasi organisasi.
Schein (Tika, 2008:13) mengemu- kakan
e. Menumbuhkan komitmen bersama. Budaya
fungsi budaya organisasi dalam tiga fase yaitu:
organisasi
a. Fase awal merupakan tahap pertum-uhan suatu
anggota organisasi untuk menjalankan visi dan
organisasi. Pada tahap ini, fungsi budaya organisasi
terletak
pada
pembeda,
menumbuhkan
misi organisasi.
baik 48
kemauan
para
f. Sebagai perekat bagi para anggota organisasi.
Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa
Mereka merasa bangga memiliki dan menjadi
dalam organisasi yang kompleksitasnya tinggi,
karyawan dari organisasi.
tidak
g. Sebagai
kekuatan
penggerak.
Budaya
mungkin
dilaku-kan
spesifikasi
penjadwalan waktu perubahan budaya organisasi
organisasi bersifat dinamis menjadi pedoman
tersebut.
dalam bersikap dan bertin-dak bagi para
Perubahan
anggota organisasi.
budaya
organisasi
di
lingkungan Pemerintah sudah pernah dilakukan pada konstitusi UUD 1945 sebagai nilai normative sebanyak empat kali sejak tahun 1999
2. Perubahan Budaya Organisasi Budaya yang kuat dan dinilai sudah mapan
berpotensi
disfungsional,
sampai tahun dengan tahun 2002.
sehingga
Kecuali bagian pembukaan UUD 1945
budaya itu menjadi beban (Robbins, 2006).
dengan kesepakatan rakyat, tidak diamandemen
Mengapa budaya mapan menjadi beban
(direvisi), karena pada pembukaan UUD 1945
organisasi?. Karena meskipun lingkungan sudah
terdapat nilai-nilai inti dan domi-nan yaitu
berubah secara dina-mis namun organisasi tidak
Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan
mau berubah, bahkan budaya organisasi yang
Negara Indonesia.
kuat menghambat terhadap kebhinekaan para
Perubahan budaya organisasi pemerintah
pegawai dari aspek suku, adat, ras, dan agama,
dapat saja dilakukan terutama pada sub-sub
sehinnga budaya yang mapan mengganggu
budaya yang tersebar ke berbagai lembaga
keefektifan organisasi dalam mencapai tujuanya.
pemerintahan. Untuk itu pemerintah harus hati-
Perubahan budaya organisasi dapat juga
hati dalam mengubah budaya organisasinya,
dilakukan berdasarkan lokasi perubahan
apakah
pada
sebab level
bawah,
jika
dilakukan
secara
sembarangan
perubahan budaya tersebut, maka organisasi
menengahatau level atas organisasi, seluruh
pemerintah mungkin dapat kehilangan identitas.
organisasi. Dalam hal ini harus dipertimbangkan dampak terhadap per-ubahan tersebut di level DAFTAR PUSTAKA
mana dan terhadap keseluruhan organisasi. Perubahan budaya organisasi diperhatikan
Darmodiharjo, Dardji, 1978, Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitutional, IKIP, Malang.
dari iklim organisasi, apa-kah perubahan budaya organisasi
terse-but
mempengaruhi
prilaku
individu atau perilaku kelompok/organisasi,
Mangkunegara, 2005, Perilaku dan Budaya Organisasi, Refika Aditama, Bandung.
meningkatkan kinerja atau menurunkan kinerja organisasi. Hal ini patut menjadi pertimbangan
Ndraha, Taliziduhu, 1997, Budaya Organisasi, Rineka Cipta, Jakarta.
bagi penyelenggara organisasi. Perubahan dipertimbangkan
budaya juga
dari
organisasi aspek
Robbins, P. Stephen, 2006, Perilaku Organisasi, Edisi Bahasa Indonesia, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
skala
waktunya, apakah harian, berminggu-minggu, berbulan-bulan atau bertahun-tahun.
Sobirin, Achmad, 2007, Budaya Organisasi, YPKN, Yogyakarta. 49
Tika, Moh. Pabundu, 2008, Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, Bumi Aksara, Jakarta. Wirawan, 2007, Budaya dan Iklim Organisasi, Salemba Empat, Jakarta.
50
