PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Sulistyanto Abstrak Writing this paper aims to determine how institutionalized the noble values of Pancasila through civic education. Writing method using library research. From the results of the discussion can be concluded that the values of Pancasila acculturation among young citizens can now be done through the educational process. Proper education is the education of Pancasila which can be done by Citizenship Education. However, since the charge material Pancasila in Civics yet cover the whole of Pancasila as the basic competencies and idologi nations, the Pancasila as appropriate by education subjects / courses devoted to Pancasila in learning right through subjects / courses in special education Pancasila. Keywords: Pancasila and citizenship education Pancasila sebagai arena yang terbuka terhadap
PENDAHULUAN
pemaknaan politik. Pemaknaan
Latar Belakang
terhadap
Pancasila
terus
Pancasila sebagaimana ditetapkan PPKI
berkembang dan berubah sesuai dengan konteks
sebagai Dasar Negara Republik Indonesia pada
historis pada suatu masa tertentu. Pada masa
18 Agustus 1945 paling tidak memiliki dua
demokrasi
fungsi yaitu pertama sebagai simbol yang
Pancasila merupakan rujukan bagi pelaksanaan
mengukuhkan
praktik sistem pemerintahan liberal. Pada masa
pendirian
negara
modern
parlementer
Indonesia yang merdeka. Ia menjadi tanda
demokrasi terpimpin,
kesepakatan pendirian republik modern dimana
Pancasila
(liberal)
merupakan
misalnya,
landasan
bagi
di dalamnya bernaung berbagai kelompok, suku
praktek politik nasakom, ekonomi termpimpin
agama, dan wilayah.
dan demokrasi terpimpin. Sedangkan pada masa
Di sini Pancasila bersifat pragmatis dalam
Orde Baru, Pancasila dimaknai sebagai dasar
arti ia sengaja dipilih untuk menjamin suatu
bagi pembangunan ekonomi dan stabilitas
kesatuan dan integrasi politik yang bernama
politik
Republik Indonesia. Kedudukan ini secara
antilberal. Artinya Pancasila merupakan musuh
mencolok nampak dalam penetapan kembali
utama dari paham/aliran komunisme dan liberal
sila-sila Pancasila ke dalam Pembukaan UUD
dalam pengertian politik, sementara pada masa
1945. Artinya, Pancasila harus dilihat sebagai
demokrasi terpimpin.
visi bersama bagi pencapaian-pencapaian tujuan
yang
antikomunis
sekaligus
juga
Pancasila adalah pengayom bagi semua
negara yang diperjuangkan.
pemikiran
dan
ideologi
termasuk
agama,
Yang kedua, Pancasila juga dikukuhkan
nasionalisme dan komunisme. Selama masa
sebagai wawasan politik atau ideologi negara.
Indonesia merdeka, Pancasila merupakan empty
Posisi semacam ini tak pelak menjadikan
signifier, penanda tanpa petanda, signified tanpa
42
signifier. Artinya, Pancasila terus menerus
Kemajemukan,
dimaknai, tanpa adanya pemaknaan yang tetap
dianggap tidak sejalan dengan gerak reformasi
dan abadi (fixed).
dan demokratisasi. Bisa-bisa dianggap tidak
kontestasi pemaknaan dan simbolisasi dalam suatu
rentang
waktu.
lain-lain,
karena
bisa
reformis…” (Yudhoyono, 2006).
Pancasila merupakan empty signifier bagi
partikularitas
dan
Apa yang disinyalir oleh Presiden SBY
Tiap
sebagaimana diutarakan di atas, tentu bukan
kekuasaan pada suatu waktu, menggunakan
tanpa argumentasi. Betapa tidak, tatkala euforia
kekuasaannya untuk memaknai Pancasila, dan
reformasi melanda negeri kita, juga diiringi
menjadikannya diskursus hegemonik.
dengan
Seiring runtuhnya kekuasaan suatu rezim, runtuh
pulalah
sistem
pemaknaan
perubahan
lingkungan
strategis
nasional, regional, maupun global yang terjadi
dan
dalam eskalasi yang cepat, ternyata tidak diikuti
simbolisasi terhadap Pancasila, diisi dengan
dengan penyikapan secara proporsional oleh
pemaknaan baru, dan diskursus hegemonik
segenap warga negara dalam memandang
baru, menggantikan yang sebelumnya, dan terus
keberhasilan reformasi tersebut.
menerus.
Sikap dan perilaku tidak proporsional
Sebagai dasar negara, Pancasila yang
tersebut antara lain terejawantahkan melalui
digali dari budaya dan pengalaman kehidupan
tuntutan kebebasan yang tak terbatas. Secara
masyarakat Indonesia didesain sebagai rujukan
akumulatif, sikap dan tindakan aproporsional itu
bagi para penyelenggara negara dan segenap
ternyata
warga negara dalam melaksanakan aktivitas
kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat
kehidupannya dalam berbagai bidang dan
kebangsaan, yang berujung pada keengganan
aspeknya.
komponen bangsa kita; pelajar, mahasiswa,
Namun realitas menunjukkan pemaknaan
generasi
telah
muda,
mampu
menggerus
pengusaha,
rasa
tak terkecuali
nilai-nilai Pancasila semakin jauh dimiliki oleh
kalangan aparatur pemerintah sendiri, untuk
setiap warga negara. Dalam pidato politik
membicarakan Pancasila.
berkaitan
dengan
Lahir
Apa penyebab tindakan aproporsional
Pancasila 1 Juni Tahun 2006 yang lalu, Presiden
tersebut? Menurut Somantri (2006) Pancasila
Susilo
mensinyalir
mempunyai stigma karena sepak terjang rezim
adanya keengganan bangsa kita untuk berbicara
otoriter Orde Lama maupun Orde Baru. Orde
tentang Pancasila, seperti penegasan berikut:
Lama meng-giring Pancasila pada ortodoksi
Bambang
peringatan
Hari
Yudhoyono
“….Kita merasakan, dalam delapan tahun
ideologis
terakhir ini, di tengah-tengah gerak reformasi
Manipol-Usdek
bahkan
konsepsi
simplistik Nasakom.
dan demokratisasi yang berlangsung di negara
Sementara Orde Baru memerosokkan
kita, terkadang kita kurang berani, kita menahan
Pancasila
diri, untuk mengucapkan kata-kata semacam
ideologisasi monologis Pedoman Penghayatan
Pancasila,
UUD
1945,
Bhinneka
dan Pengamalan Pancasila (P4) dan asas
Tunggal
Ika,
Wawasan
Kebangsaan,
tunggal. Sehingga Pancasila yang di awal
Pembangunan,
kelahirannya secara eksistensialis ibarat sebuah
Kebangsaan,
Stabilitas,
NKRI,
43
pada
jeram
mistifikasi
dan
keajaiban yang maujud, kemudian di era
Tujuan Penulisan
reformasi hampir dilupakan dan dianggap
Penulisan makalah ini bertujuan untuk
ideologi kalah, bahkan analog dengan rezim
mengetahui bagaimana pembuda yaan nilai-nilai
Orde Baru itu sendiri.
luhur
Padahal Pancasila bukanlah milik sebuah rezim
tertentu.
Ia
secara
pancasila
melalui
pendidikan
kewarganegaraan.
substansialis
dirumuskan sebagai grundsnorm bagi konsensus
TINJAUAN PUSTAKA
untuk merekatkan aneka ragam kelompok masyarakat kepulauan yang besar jumlahnya,
1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan
berbeda-beda dan hidup di kawasan yang luas,
Pandangan Hidup Bangsa
untuk berdiri tegak di wilayah negara kesatuan bernama Indonesia.
Pancasila sebagaimana dirumus-kan oleh
Kelekatan rezim Orde Baru dengan
penggalinya adalah pandangan hidup yang
mistifikasi dan ideologisasi Pancasila membawa
muncul dalam mengenali realitas sosio-politik
implikasi penistaan Pancasila tatkala rezim
bangsa Indonesia. Pancasila adalah upaya dan
berganti (Somantri, 2006). Pergantian rezim
muara yang paling mungkin untuk disepakati
berimplikasi pada skenario demistifi-kasi dan
dari
pengenyahan
masyarakat Indonesia.
Pancasila
yang
menyertakan
beragamnya
aspek
plural
kehidupan
penanggalan simbol, bahasa, dan instrumen-
Rumusan Pancasila sebagaimana terdapat
instrumen poli-tik rezim Orde Baru. Tidak
dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV,
terkecuali dalam politik pendidikan.
terdiri atas lima sila, asas atau prinsip yaitu:
Pendidikan Pancasila yang sejati-nya
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
menjadi alat untuk proses pembudayaan dan
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
pelembagaan nilai-nilai Pancasila direduksi
3. Persatuan Indonesia.
dengan dalih integrasi ke dalam Pendidikan
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hik-mat
Kewargane- garaan.
kebijaksanaan
Persoalannya kemudian adalah bagaimana
dalam
permusya-
waratan
perwakilan.
memaknai dan menempat- kan Pancasila setelah
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
pemaknaannya oleh Orde Baru runtuh? Bagaimana
dan
Sedangkan secara entitas, Panca-sila itu
dalam
sendiri pada hakekatnya ia adalah nilai (Kaelan,
kehidupan berbangsa dan bernegara di era
2002). Nilai atau value adalah sesuatu yang
reformasi sekarang?
berharga, berguna bagi kehidupan manusia.
melembagakan
pula
membudayakan
nilai-nilai
Tidak dapat
Pancasila
dipungkiri bahwa baik
Nilai memiliki sifat sebagai realitas yang
sebagai sebuah perjanjian yang memateraikan
abstrak,
pendirian republik, dan sebagai ideologi bangsa,
pendorong tindakan manusia. Kelima sila, asas
nilai-nilai
atau
Pancasila
berada
jauh
dengan
implementasinya.
normatif
prinsip
dan
Pancasila
berguna
di
atas
sebagai
dapat
dikristalisasikan ke dalam lima nilai dasar yaitu
44
nilai
KeTuhanan,
kemanusiaan,
persatuan,
Pancasila dijabarkan dalam aturan dasar (hukum
kerakyatan dan keadilan.
dasar) yaitu UUD 1945 dalam bentuk pasal-
Pancasila yang berisi lima nilai dasar itu
pasal yang mencakup berbagai segi kehidupan
ditetapkan oleh bangsa Indo-nesia sebagai dasar
berbangsa dan bernegara Indonesia.
negara dan ideologi nasional Indonesia sejak
Aturan-aturan dasar dalam UUD 1945
tahun 1945 yaitu ketika ditetapkan Pembukaan
selanjutnya dijabarkan lagi dalam undang-
UUD NRI oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan
undang dan peraturan dibawahnya. Hieraki
Indonesia.
hukum Indonesia yang terbentuk ini berbentuk
Kedudukannya sebagai dasar negara dan
piramida yang dapat dilihat dan sejalan dengan
ideologi nasional ini dikuat-kan kembali melalui
Stufenbautheorie (teori jenjang norma) dari
Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998 yang
Hans
menca-but Ketetapan MPR No. II/MPR/1978
Grundsnorm berada di luar sistem hukum,
tentang
bersifat meta yuristic tetapi menjadi tempat
P4
sekaligus
secara
eksplisit
menetapkan Pancasila sebagai dasar negara
dimana
Pancasila
sebagai
bergantungnya norma hukum.
(Yudhoyono, 2006). Pancasila
Kelsen,
Pada posisinya sebagai ideologi nasional,
sebagai
dasar
negara
nilai-nilai Pancasila difungsikan sebagai nilai
berkonotasi yuridis, sedang Pancasila sebagai
bersama yang ideal dan nilai pemersatu. Hal ini
ideologi dikonotasikan sebagai program sosial
sejalan dengan fungsi ideologi di masyarakat
politik (Mahfud MD, 1998 dalam Winarno,
yaitu: Pertama, sebagai tujuan atau cita-cita
2010).
yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu
Pancasila telah menjadi dasar filsafat
masyarakat.
Kedua,
sebagai
pemersatu
negara baik secara yuridis dan politis (Kaelan,
masyarakat dan karenanya sebagai prosedur
200).
penyelesai-an Pancasila sebagai dasar negara dapat
terjadi
di
Winarno, 2010).
aspek filosofis, Pancasila menjadi pijakan bagi bernegara
yang
masyarakat (Ramlan Surbakti, 1999 dalam
ditinjau dari aspek filosofis dan yuridis. Dari
penyelenggaraan
konflik
Dalam kaitannya dengan yang pertama
yang
nilai dalam ideologi itu menjadi cita-cita atau
dikristalisasikan dari nilai-nilainya. Dari apek
tujuan
dari
masyarakat.
yuridis, Pancasila sebagai dasar negara menjadi
bermasyarakat
cita hukum (rechtside) yang harus dijadikan
terwujudnya nilai-nilai dalam ideologi itu.
adalah
Tujuan untuk
hidup
mencapai
dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia.
Sedangkan dalam kaitannya yang kedua,
Politik pemba-ngunan hukum di Indonesia
nilai dalam ideologi itu merupakan nilai yang
dengan kerangka nilai Pancasila memiliki
disepakati
kaidah-kaidah penuntunnya.
mempersatukan masyarakat itu serta nilai
Pancasila sebagai sumber dan kaidah
bersama
bersama
tersebut
sehingga
dijadikan
acuan
dapat
bagi
penuntun hukum itu selanjutnya dituangkan di
penyelesaian suatu masalah yang mungkin
dalam peraturan perun-dang-undangan sebagai
timbul dalam kehidupan masyarakat yang
sumber hukum formal. Jalinan nilai nilai dasar
bersangkutan.
45
Pancasila sebagai ideologi nasio-nal ini
Konferensi Asia-Afrika, Hak dan Kewajiban
dapat dipandang dari sisi filosofis dan politis.
Warga Negara, Manifesto Politik; Laksana
Dari
Malaikat;
aspek
filosofis,
nilai-nilai
Pancasila
dan
lampiran-lampiran
Dekrit
menjadi dasar keyakinan tentang masyarakat
Presiden 5 Juli 1959, Pidato Lahirnya Pancasila,
yang dicitacitakan (fungsi pertama ideologi).
Panca Wardana, dan Declaration of Human
Dari aspek politik, Pancasila merupakan
Rights; serta pidato-pidato lainnya dari Presiden
modus vivendi atau kesepakatan luhur yang
Sukarno
dalam
“Tujuh
Bahan
Pokok
mampu mempersatu-kan masyarakat Indonesia
Indoktrinasi” (Tubapi) (Muchson, 2004: 30).
yang majemuk dalam satu nation state atas
Buku “Civics” dan Tubapi terse-but
dasar prinsip persatuan (fungsi kedua ideologi).
kemudian menjadi sumber utama mata pelajaran
Pancasila menjadi nilai bersama atau nilai
pendidikan
integratif
sekolah, dengan ciri indoktrinasi yang sangat
yang
amat
diperlu-kan
bagi
masyarakat yang plural.
kewargane-garaan
di
sekolah-
dominan. Per-kembangan berikutnya, mata pelajaran “Civics” yang kemudian diganti
2.
Pancasila
dalam
Politik
menja-di “Kewargaan Negara” pada 1962, pada
Pendidikan
Kurikulum
Nasional
1968
ditetapkan
secara
resmi
menjadi “Pendidikan Kewargaan Negara.”
Dalam konteks pendidikan nasional, tidak dapat dipungkiri bahwa Pancasila sebagai
Di dalam kurikulum ini, penjabaran
ideologi bangsa mengalami fluktuasi tafsiran
ideologi Pancasila sebagai pokok bahasan
dari setiap rezim yang berkuasa, bukan hanya
dianggap mengedepankan kajian tata negara dan
masa orde baru yang selama ini kita anggap
sejara
sebagai rezim yang paling getol memberikan
moralnya
tafsir tetapi juga sudah dimulai sejak rezim
1982:11).
pemerintahan presiden Soekarno pada masa
perjuangan bangsa, sedangkan aspek belum
nampak
(Aman,
dkk.,
Pada masa orde baru, tafsir ideologis
orde lama (Samsuri, 2009).
negara
Pada tahun 1959/1960-an ketika gegap
dalam
bidang
menampakkan
pendidikan
kekuatannya
ketika
mulai secara
gempita Demokrasi Terpimpin begitu kuat di
formal, GBHN 1973 menyebut perlunya:
panggung politik ketika itu, telah diperkenalkan
“Kurikulum di
mata pelajaran Civics dalam dunia pendidikan
…berisikan Pendidikan Moral Pancasila….”
Indonesia.
semua
tingkat
pendidikan
Apabila dicermati, nampak jelas bahwa
Hal ini ditandai dengan adanya satu buku
Pancasila ditafsirkan dalam masing-masing
terbitan Departemen Pendi-dikan, Pengajaran
pokok bahasan, sub pokok bahasan, dan bahan
dan
pengajaran, dengan nuansa Civics Kurikulum
Kebudayaan
(PP&K)
yang
berjudul
“Civics: Manusia Indonesia Baru,” karangan
1968.
Mr. Soepardo, dkk.
Materi tafsir ideologi nasional dalam
Materi buku itu berisi tentang Sejarah
PMP makin indoktrinatif ketika MPR telah
Pergerakan Rakyat Indonesia; Pancasila; UUD
menetapkan
Pedoman
1945; Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin;
Pengamalan
Pancasila
46
Penghayatan (P4).
P4
dan ini
mengharuskan setiap warga negara dan aparatur
sakti” dalam segenap kesempatan pejabat dari
negara untuk melaksanakannya.
tingkat pusat hingga lokal dalam forum-forum
Dalam lapangan pendidikan, P4 ini
formal maupun non formal (Samsuri, 2009).
menjadi “roh” dan “mata air” dari mata
Dari gambaran tersebut, nilai-nilai yang
pelajaran PMP sampai dengan diubah namanya
menjadi materi pokok pembelajaran PMP
menjadi
ataupun PPKn berasal dari “atas” (rejim yang
Pendidikan
Pancasila
dan
Kewarganegaraan (PPKn) pada Kurikulum
sedang
1994.
masyarakat pendi-dikan (arus bawah). Istilah
PPKn
ditegaskan
lebih
dengan
dikuatkan
keluarnya
dan
berkuasa),
bukan
dari
kehendak
Konsekuensinya nilai-nilai yang menjadi
keputusan
model
materi
hipokrit
Pendidikan Dasar dan Kurikulum Sekolah
(keilmuan), sehingga PMP ataupun PPKn
Menengah menyebutkan pelajaran
bahwa
yang
jauh
dari
cenderung
Mendikbud No.061/U/1993 tentang Kurikulum
Umum
dan
pembelajaranpun
aspira-si
ilmiah
yang
antara
lain
terkesan tidak jauh beda dengan mata pelajaran
PPKn
adalah
mata
Civics atau pun Kewargaan Negara pada masa
digunakan
untuk
wahana
rejim Soekarno 1960an (Samsuri, 2009).
mengembang- kan dan melestarikan nilai luhur
Dewasa ini, sejalan dengan berlakunya
dan moral yang berakar pada budaya bangsa
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Indonesia.
Pendidikan Nasional, maka mata pelajaran
Selama periode Orde Baru, pendidikan
PPKn
sebagai instrumen pemben-tukan karakter warga negara
menam-pakkan
dengan
Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn).
dalam
Dalam Permendiknas No.22 tahun 2006
standarisasi karakter warga negara. Yang
tentang standar isi, mata pelajaran pendidikan
disajikan dalam mata pelajaran PMP dan atau
kewarganegaraan
PPKn dengan memasukan secara membabi-buta
pelajaran
tafsir Pancasila menurut P4. Pancasila direduksi
pembentukan warga negara yang memahami
menjadi 36 butir tafsir pengamalan nilai-nilai
dan
Pancasila. P4 inilah yang kemudian menjadi
kewajibannya untuk menjadi warga negara
keharusan pedoman atau arah tingkah laku
Indonesia
warga negara.
berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila
Meskipun
wujudnya
diganti
Ketetapan
MPR/1978
Pasal
1
“Pedoman
Penghayatan
yang
mampu
diartikan
memfokuskan
melaksanakan
yang
sebagai
cerdas,
hak-hak
terampil,
Mata pada
dan
dan
MPR
No.II/
dan UUD 1945 (Permendiknas RI No. 22 Tahun
menjelaskan
bahwa
2006).
dan
Pengamal-an
Tujuan PKn ini adalah untuk mewujudkan
Pancasila tidak merupakan tafsir Pancasila
para siswa untuk memiliki kemampuan:
sebagai Dasar Negara sebagaimana tercermin
1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif
dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh
dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
dan Penjelasannya,” tetapi P4 menjadi keli-
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung
hatan lebih penting dari Pancasila itu sendiri.
jawab, dan bertindak secara cerdas dalam
Lebih jauh, P4 dan Pancasila menjadi “kata
47
kegiatan
bermasyarakat,
berbangsa,
dan
Pada jenjang perguruan tinggi, pernah ada
bernegara, serta anti-korupsi.
mata kuliah Manipol dan USDEK, Pancasila
3. Berkembang secara positif dan demokratis
dan UUD 1945 (sekitar tahun 1960-an), Filsafat
untuk membentuk diri berda-sarkan karakter-
Panca-sila (tahun 1970-an sampai sekarang),
karakter masyarakat Indonesia agar dapat
Pendidikan
hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
Pendidikan Kewarganegaraan (2000 sampai
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam
Kewiraan
(1989-1990-an)
dan
sekarang).
percaturan dunia secara langsung atau tidak
Proses
pembelajaran
Pendidikan
langsung dengan memanfaatkan teknologi
Pancasila yang dijadikan rujukan dalam proses
informasi
(Lampiran
pembudayaan nilai-nilai Panca-sila di kalangan
Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006:272,
mahasiswa cenderung bersifat indoktrinatif
280, 287).
yang
dan
komunikasi
hanya
menyentuh
aspek
kognitif
sedangkan aspek sikap dan perilaku belum Untuk mencapai tujuan pembela-jaran
tersentuh (Cipto, at all, 2002).
PKn tersebut, delapan materi pokok standar isi
Substansi mata kuliah Kewiraan sebagai
mata pelajaran PKn di Indonesia untuk satuan
pendidikan bela negara direvisi dan selanjutnya
pendidikan
memuat
namanya diganti menjadi PKn berdasarkan
komponen sebagai berikut: (1) Persatuan dan
Keputusan Dirjen Dikti No. 267/Dikti/2000
Kesatuan Bangsa; (2) Norma, Hukum dan
tentang Penyempurnaan Kurikulum.
Peraturan;
dasar
(3)
dan
Hak
menengah
Asasi
Manusia;
(4)
Substansi
mata
kuliah
Kebutuhan Warga Negara; (5) Konstitusi
Kewarganegaraan
Negara; (6) Kekuasan dan Politik; (7) Pancasila;
dengan keluarnya Surat Keputusan Dirjen Dikti
dan, (8) Globalisasi.
No.38/Dikti/2002 dan Surat Keputusan Dirjen
Menurut Samsuri (2011), jika dipilah-
makin
Pendidikan
disempurnakan
Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu
pilah dari kedelapan materi pokok ke dalam
Pelaksanaan
standar kompetensi dan kompetensi dasarnya,
Kepribadian di Perguruan Tinggi.
maka
dimensi
pembelajarannya
Mata
Kuliah
pengembangan
mencakup
Menurut Pasal 3 Keputusan Dirjen Dikti
aspek kajian (1) Politik Ketatanegaraan; (2)
tersebut, PKn dirancang untuk memberikan
Hukum dan Konstitusi; dan, (3) Nilai Moral
pengertian
Pancasila.
pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan
Sedangkan untuk materi tentang Pancasila menurut
ketentuan
standar
isi
kepada
mahasiswa
tentang
dengan hubungan antar warga negara serta
tersebut
pendidikan pendahuluan bela negara sebagai
dijabarkan ke dalam beberapa sub materi, yaitu:
bekal agar menjadi warga negara yang dapat
(1) Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara
diandalkan oleh bangsa dan negara.
dan ideologi negara, (2) Proses perumusan
Sedangkan dalam Pasal 4 Keputusan
Pancasila sebagai dasar negara, (3) Pengamalan
Dirjen Dikti tersebut menyebutkan bahwa
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-
tujuan PKn di perguruan tinggi adalah sebagai
hari dan (4) Pancasila sebagai ideologi terbuka.
berikut:
48
1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan
Secara
umum
hasil-hasil
penelitian
hak dan kewajiban secara santun, jujur dan
tentang PKn di berbagai negara sesungguhnya
demokratis serta ikhlas sebagai warga negara
menyimpulkan bahwa PKn mengarahkan warga
terdidik dalam kehidupannya selaku warga
negara itu untuk mendalami kembali nilai-nilai
negara republik Indonesia yang ber-tanggung
dasar,
jawab.
bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai paling
2. Menguasai pengetahuan dan pemahaman
sejarah,
dan
masa
depan
bangsa
fundamental yang dianut bangsa bersangkutan.
tentang beragam masalah dasar kehidupan
Dari
perspektif
teori
fungsionalis-me
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang
struktural, sebuah negara bangsa yang majemuk
hendak diatasi dengan penerapan pemikiran
seperti Indonesia membutuhkan nilai bersama
yang
yang dapat dijadikan nilai pengikat integrasi
berlandaskan
Pancasila,
wawasan
nusantara dan ketahanan nasional secara kritis
(integra-tive
value),
titik
temu
(common
dan bertang-gung jawab.
denomi- nator), jati diri bangsa (national iden-
3. Mempupuk sikap dan perilaku yang sesuai
tity) dan sekaligus nilai yang dianggap baik
denan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme
untuk diwujudkan (ideal value). Nilai bersama
yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa
ini tidak hanya diterima tetapi juga dihayati.
dan bangsa.
Dalam
pandangan
teori
kewarga-
negaraan communitarian sebuah komu-nitas Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No.
43/Dikti/2006
obyek
politik bertanggung jawab meme-lihara nilai-
pembahasan
nilai bersama (common values) tersebut dalam
Pendidikan kewarganega- raan adalah: Filsafat
rangka mengarahkan individu (Winarno, 2010).
Pencasila, Identi-tas Nasional, Negara dan
Melalui PKn nilai-nilai bersama yang
Konstitusi, Demokrasi Indonesia, HAM dan
merupakan
Rule of Law, Hak dan Kewajiban Warga
diinternalisasikan
Negara, Geopolitik Indonesia, dan Geo-strategi
penghayatan terhadapnya. Dalam kepustakaan
Indonesia.
asing ada dua istilah teknis yang dapat
Dengan
demikian,
jika
dicermati
komitmen
diterjemahkan
sebuah
komunitas
sehingga
menjadi
tumbuh
pendidikan
pendidikan kewarganearaan di perguruan tinggi
kewarganegaraan yaitu civic education dan
memuat kajian Pancasila yaitu dalam bab
citizenship education.
Filsafat Pancasila yang dikembangkan menjadi
Cogan
(1999:4)
mengartikan
civic
education sebagai “…the foundational course
beberapa sub bab.
work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities
PEMBAHASAN
in their adult lives”, atau suatu mata pelajaran Berdasarkan
kajian
Pancasila
dalam
dasar
di
sekolah
yang
dirancang
untuk
politik pendidikan di atas, kita menemukan
mempersiapkan warga negara muda, agar kelak
bahwa proses pembudayaan nilai-nilai Pancasila
setelah dewasa dapat berperan aktif dalam
dapat dilakukan melalui pembelajaran PKn.
masyarakatnya.
49
Sedangkan citizenship education atau
Untuk konteks di Indonesia, citizenship
education for citizenship oleh Cogan (1999:4)
education atau civic education dalam arti luas
digunakan
memiliki
oleh beberapa pakar diterjemahkan dengan
pengertian yang lebih luas yang mencakup
istilah pendidik-an kewarganegaraan (Somantri,
“…both these in-school experiences as well as
2001; Winataputra, 2001) atau pendidikan
out-of school or nonformal/informal learning
kewargaan (Azra, 2002).
sebagai
istilah
yang
which takes place in the family, the religious
Secara
terminologis,
sebagai
media,etc which help to shape the totality of the
materinya
citizen”.
kehidupan bernegara yang kese-muanya itu sisi
lain,
David
Kerr
politik
diartikan
organization, community organizations, the
Di
pendidikan
PKn
peranan
warga
yang
fokus
negara
dalam
(1999)
diproses dalam rangka untuk membina peranan
mengemukakan bahwa Citizenship or Civics
tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan
Education is construed broadly to encompass
UUD 1945 agar menjadi warga negara yang
the preparation of young people for their roles
dapat diandalkan oleh bangsa dan negara
and responsibil-i ties as citizens and, in
(Cholisin, 2000 dalam Samsuri, 2011).
particular, the role of education (through
Dilihat
secara
yuridis,
kurikulum
schooling, teaching and learning) in that
pendidikan dasar, menengah, dan tinggi wajib
prepara-tory process.
memuat
(Kerr, 1999:2) atau PKn dirumuskan secara
luas
mencakup
proses
PKn
yang
dimaksudkan
untuk
membentuk peserta didik menjadi manusia yang
penyiapan
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air
generasi muda untuk mengambil peran dan
sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam
tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan
pasal 37 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa
secara khusus, peran pendidikan termasuk di
“kurikulum pendidikan dasar dan menengah
dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar
wajib memuat:
dalam proses penyiapan warganegara tersebut.
1. Pendidikan Agama.
Dari pendapat di atas, dapat dike-
2. Pendidikan Kewarganegaraan. 3. Bahasa…” dan “kurikulum pendidikan tinggi.
mukakan bahwa istilah citizenship edu-cation lebih luas cakupan pengertiannya daripada civic education. Dengan cakupan yang luas ini maka
Dengan
demikian,
secara
yuridis,
citizenship education meliputi di dalamnya PKn
pendidikan kewarganegaraan memiliki landasan
dalam arti khusus (civic education).
yang kuat untuk dibelajarkan kepada setiap
Citizenship education sebagai
proses
warga negara. Sekaitan dengan penanaman
pendidikan dalam rangka menyiapkan warga
nilai-nilai
negara muda akan hak-hak, peran dan tanggung
kewarganegaraan,
jawabnya sebagai warga negara, sedang civic
UNESCO untuk Indonesia sekaligus pengamat
education adalah citizenship education yang
pendidikan mengemukakan bahwa penanam-an
dilakukan melalui persekolahan.
ideologi Pancasila saat ini dapat diterapkan
50
Pancasila
melalui
Arief
pendidikan
Rahman,
Duta
Anonym, 2011. “Cukupkan Pendidikan Kewarganegaraan?”Tersedia[Online]http://e dukasi.kompas.com/read/2011/05/06/10495 397/Cukupkah.Pendidikan.Kewarganegaraa n. (11 Mei 2011).
melalui Pendidikan Kewar-ganegaraan (anonim, 2011). Namun lebih lanjut ia mengemu-kakan bahwa agar ideologi tersebut dapat berjalan
Azra, Azyumardi, 2002), “Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi Indo-nesia”. Warta PTM, Edisi 2 Tahun XV p. 8-10.
maksimal, maka perlu diperhatikan proses pembelajarannya.
Dalam
setiap
proses
pembelajaran harus meliputi tiga aspek, yaitu Cipto, B. at all., 2002, Pendidikan kewarganegaraan (Civic Educati-on). Yogyakarta: LP3 UMY.
kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotor (pengalaman). Begitu pula dengan penanaman ideologi Pancasila dalam pelajaran
Cogan, John J., 1999, Developing the Civic Society: The Role of Civic Education, Bandung: CICED.
pendidikan Kewarganegaraan, ketiga aspek tersebut harus dijalankan secara seimbang (anonim, 2011).
Djahiri, A. Kosasih dan Wahab, A. Azis, 1996, Dasar dan Konsep Pendidikan Moral. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen Dikti Proyek Pendi-dikan Tenaga Akademik.
PENUTUP
Pembudayaan nilai-nilai Pancasila di
Kaelan, 2007, Pendidikan Yogyakarta: Paradigma.
kalangan warga negara muda saat ini dapat dilakukan
melalui
proses
Pendidikan
yang tepat adalah
pendidikan.
Kerr, David, 1999, Citizenship Educati-on: an International Comparison. London: National Foundation for Educational Research-NFER.
pendidikan
tentang Pancasila yang dapat dilakukan oleh Pendidikan Kewarganegaraan.
Muchson, 2004, “Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru dan Implementasinya dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi”. Jurnal Civics, Vol. 1, No. 1, Juni, pp. 29-41.
Namun demikian, karena muatan materi Pancasila
dalam
keseluruhan
PKn
kompetensi
belum
mencakup
tentang
Pancasila
sebagai dasar dan ideo-logi bangsa, maka sepantasnya
menurut
pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pancasila
sebagai mata pelajaran/mata kuliah yang khusus
Samsuri, 2009,“Objektivikasi Pancasila Sebagai Modal Sosial Warga Negara Demokratis dalam Pendi-dikan Kewarganegaraan”. Acta Civicus: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 2 (2) April 2009.
membahas Pancasila dibelajarkan lewat mata pelajaran/mata
kuliah
khusus
Pancasila.
Pendidikan
Pancasila.
Samsuri, 2011, “Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Kompetensi Warga Negara”. Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Program Studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Senin, 9 Mei 2011 di Kampus II UAD, Yogyakarta.
DAFTAR PUSTAKA
Aman, Sofyan, dkk., 1982, Pedoman Didaktik Metodik Pendidikan Moral Pancasila untuk para Guru SD, SLTP dan SLTA. Jakarta: PN Balai Pustaka.
51
Somantri, Gumilar Rusliwa, 2006, Pancasila dalam Perubahan Sosial-Politik Indonesia Modern. Dalam Nasution, Irfan dan Agustinus, Rony (ed) Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas. Bogor: Brighten Press. Somantri, M. Nu’man, 2001, Mengga-gas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung Remaja Rosdakarya dan PPs UPI. Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/ Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah pengem-bangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Winarno, 2010, “Implementasi Pancasi-la melalui Pendidikan Kewargane-garaan (civic education)”. Makalah disajikan dalam Seminar di Univer-siti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), 13 April 2010. Winataputra, Udin Saripudin, 2001, Jatidiri Pendidikan Kewarganegara-an sebagai Wahana Sistemik Pendi-dikan Demokrasi (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendi-dikan IPS). Disertasi pada PPS UPI, tidak diterbitkan. Yudhoyono, Soesilo Bambang, 2006, Pidato Peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2006. dalam Nasution, Irfan dan Agustinus, Rony (ed) Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas. Bogor: Brighten Press.
52
