1
P ENETAPAN NOMOR 01/Pdt.P/2013/PA.Msa BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh: PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon I; PEMOHON II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon II; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan
para Pemohon dan saksi-saksi di
persidangan; DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal
30
Januari
2013
di
bawah
Register
Perkara
Nomor
01/Pdt.P/2013/PA.Msa telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal _________ 1996, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kakak kandung Pemohon II, di Kabupaten Pohuwato; 2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah: a. Nama
: _________________
b. Status hubungan wali : ayah kandung Pemohon II dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama: a. __________, umur 70 tahun, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato; b. __________, umur 37 tahun, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato; Dengan mas kawin uang sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tunai; 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 21 tahun orang tua kandung Pemohon I; Ayah
: ___________, (telah meninggal dunia tahun 1994);
2
Ibu
: ____________, (telah meninggal dunia tahun 1997);
Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun orang tua kandung Pemohon II; Ayah
: __________, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat
kediaman di Kabupaten Pohuwato; Ibu
: ____________(telah meninggal dunia pada tahun 1986)
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/ atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kabupaten Pohuwato, selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kabupaten Pohuwato, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak laki-laki yang masing-masing bernama: - Pr. Anak I Pemohon I dan Pemohon II (meninggal dunia); - Lk. Anak II Pemohon I dan Pemohon II (meninggal dunia); - Lk. Anak III Pemohon I dan Pemohon II, umur 4 tahun; 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah; 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Marisa, Kabupaten Pohuwato dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, tidak memasukkan berkas kepada KUA Kecamatan Marisa oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa, untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II; 8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status anak yang bernama Anak III Pemohon I dan Pemohon II, lahir dari perkawinan yang sah maka para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Marisa untuk mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim yang
3
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal ______1996 di Kabupaten Pohuwato; 3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya; Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: -
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor 7504040607680002 berlaku hingga tanggal 6 Juli 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas SKCPM Kabupaten Pohuwato tanggal 27 November 2012, bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
-
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) Nomor 750404507800002 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas SKCPM Kabupaten Pohuwato tanggal 26 November 2012, bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2); Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para
Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan di bawah sumpahnya: 1. Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal Kabupaten Pohuwato memberikan keterangan sebagai berikut: -
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi kakak kandung Pemohon I;
-
Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
-
Bahwa ketika acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi menjadi saksi nikah;
4
-
Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut diadakan di rumah kakak kandung Pemohon II di Kabupaten Pohuwato, pada tanggal ______1996;
-
Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
-
Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan;
-
Bahwa saksi menyaksikan yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ________ yang menyerahkan perwaliannya kepada Imam yang saksi lupa namanya;
-
Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selain saksi sendiri dan _____________;
-
Bahwa saksi menyaksikan mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang yang saksi lupa jumlahnya;
-
Bahwa dalam prosesi pernikahan ada ijab kabul dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;
-
Bahwa saksi menyaksikan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun tinggal serumah dan tidak pernah bercerai;
-
Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
-
Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah padahal pihak keluarga telah membayar sejumlah uang kepada Pak Imam;
2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal Kabupaten Pohuwato, memberikan keterangan sebagai berikut : -
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi saudara ipar Pemohon I;
-
Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
-
Bahwa ketika acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi menjadi saksi nikah;
-
Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut diadakan di rumah kakak kandung Pemohon II di Kabupaten Pohuwato, pada tanggal ______1996;
-
Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
-
Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan;
5
-
Bahwa saksi menyaksikan yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama _____ yang menyerahkan perwaliannya kepada Imam yang saksi lupa namanya;
-
Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selain saksi sendiri dan ___________;
-
Bahwa saksi menyaksikan mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang yang saksi lupa jumlahnya;
-
Bahwa dalam prosesi pernikahan ada ijab kabul dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;
-
Bahwa saksi menyaksikan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun tinggal serumah dan tidak pernah bercerai;
-
Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
-
Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah padahal pihak keluarga telah membayar sejumlah uang kepada Pak Imam; Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, para Pemohon telah
menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapannya; Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dianggap bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menerima Penunjukan Majelis Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Marisa untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama, dan selama itu tidak ada pihak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenangan Pengadilan Agama;
6
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa (P.1), (P.2) menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan apabila dihubungkan satu sama lainnya ternyata tidak bertentangan, oleh karena itu kesaksian saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini (vide Pasal 309 RBg); Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam; Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan pada tanggal ______1996 para Pemohon melangsungkan pernikahan di Kabupaten Pohuwato, secara Islam kedua saksi menyaksikan bahwa pada saat tersebut di atas para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam, sehingga posita permohonan para Pemohon ini terbukti kebenarannya; Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa pada saat pernikahan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama _______, sedangkan saksi nikahnya adalah _____ dan ______, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kedua saksi mengetahui bahwa wali nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ______, saksi nikah adalah ______ dan _______ dengan mas kawin berupa uang, sehingga posita permohonan para Pemohon ini terbukti kebenarannya; Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, kedua saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan para Pemohon ini terbukti; Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa ketika menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan, kedua saksi mengetahui ketika menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/ atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga dalil permohonan para Pemohon ini terbukti kebenarannya; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut: -
Bahwa para Pemohon beragama Islam;
7
-
Bahwa pada tanggal _____ 1996 terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di Kabupaten Pohuwato, secara Islam;
-
Bahwa wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama _______, sedangkan saksi nikahnya adalah _______ dan ________, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
-
Bahwa ketika akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
-
Bahwa ketika menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
-
Bahwa ketika acara pernikahan ada prosesi ijab kabul dan dilaksanakan berdasarkan hukum Islam; Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun
1974, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”; Menimbang, bahwa masalahnya sekarang, apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama (Islam)?; Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syaratsyarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 s.d 38 Kompilasi Hukum Islam terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan lagi pula pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut agama Islam; Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang; Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan II tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat mereka menikah, yaitu di Kantor
8
Urusan
Agama
Kecamatan
Marisa,
Kabupaten
Pohuwato,
sebagaimana
dikehendaki ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
fakta-fakta
sebagaimana
telah
disimpulkan di muka, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan, dan para Pemohon telah membayar sejumlah uang kepada Pak Imam sebagaimana mestinya dan tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, sehingga otomatis perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu kesalahan tersebut tidaklah patut dibebankan kepada para Pemohon dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang didasarkan itikad baik tersebut haruslah dilindungi melalui jalan penetapan itsbat nikah dari pengadilan; Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya akta nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut agama Islam dan dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak keturunan, maka maksud para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kepastian hukum atas sahnya perkawinan mereka, patutlah diterima dan dihargai; Menimbang, bahwa selain itu, maksud para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab Bughyah alMustarsyidin, halaman 298, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu :
فاذا شهدت لها بينة علً وفق الدعىي ثبث الزوجية و االرث
9
Artinya:“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”. Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka petitum permohonan para Pemohon menurut hukum harus dikabulkan; Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuanketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini; MENETAPKAN 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal _____ 1996 di Kabupaten Pohuwato; 3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I. Ketua Majelis, ULFAH, S.Ag., M.H. dan RIFAI, S.Ag., S.H. masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDIN, S.Ag. Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;
10
Ketua Majelis, Hakim-Hakim Anggota,
ttd
ttd
HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I.
ULFAH, S.Ag. M.H.
ttd RIFAI, S.Ag, S.H.
Panitera Pengganti,
ttd FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag. Rincian biaya perkara : 1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000 2. Biaya Proses Rp 50.000 3. Biaya Panggilan Rp 100.000 4. Biaya Redaksi Rp 5.000 5. M e t e r a i Rp 6.000 ___________________________________________ Jumlah Rp 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
