BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PUTUSAN Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Sit

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo,, sebagai Pemohon ; melawan TERMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo,, sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; Setelah mendengar keterangan Pemohon,

Termohon dan para saksi di

persidangan ; DUDUK PERKARA Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Sit. telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan alasan sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 18 Juni 2014, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jangkar,

Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor

182/39/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 dengan status Pemohon jejaka dan Termohon perawan; 2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 4 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, telah melakukan hubungan

PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai 1 orang anak bernama : ANAK KANDUNG, umur 6 bulan; 3. Bahwa sejak setelah Termohon melahirkan yang lalu rumah tangga PemohonTermohon telah terjadi perselisihan dan percekcokan disebabkan : a. Termohon lebih menuruti kehendak orang tuanya dari pada Pemohon sebagai suami karena orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon tidak kerasan ikut Termohon ; b. Termohon kalau dinasehati oleh Pemohon tidak mau menerima, bahkan sering marah dan orang tua Termohon mengusir kepada Pemohon ; 4. Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan setengah dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing; 5. Bahwa percekcokan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon; 6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini; 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan dan dalil dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: Primer : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHONuntuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Situbondo; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; Subsider: Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalahnya melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Drs. Amar Hujantoro, MH.

sebagai mediator, akan tetapi tidak

berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana laporan mediator tertanggal 12 Maret 2015; Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon menjawab secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi: 1. Bahwa Termohon menolak semua alasan-alasan Pemohon dengan maksud yang tidak sesuai Termohon;

2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon pernah menikah di KUA Kecamatan

Jangkar Kabupaten Situbondo, sebagaimana dalam

Akta Nikah No 182/39/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014;: . 3. Bahwa benar alasan No 2 yang manyatakan Termohon dengan Temrohon bertempat tinggal dirumah Termohon dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama : ANAK KANDUNG, umur 6 bulan ; 4.

Bahwa selain hal tersebut di atas semua alasan yang ditulis dan diuraikan dalam gugatan adalah tidak benar dan hanya dikarang oleh Pemohon;

;

Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


5. Bahwa Termohoh menolak dan tidak benar semua alasan-alasah no 3 yang menyatakan antara Termohon dengan Pemohon sering bertengkar dan terjadi percekcokan Termohon lebih menuruti kehendak orang tua dan juga orang tua Termohon selalu mencampuri rumah tangga dan juga Termohon jika dinasehati Pemohon tidak menuruti bahkan sering marah

dan mengusir Pemohon, semua alasan tersebut adalah tidak

benar, dan Pemohon sudah mengarang cerita yang tidak benar karena

yang benar adalah Pemohon selalu melakukan perbuatan yang tidak

baik sebagai suami, sering berlaku kasar kepada istri, sering berkata tidak sopan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak, bahkan Pemohon sering berbuat yang tidak sopan kepada orang tua

Terrnohon, padahal seharusnya itu tidak boleh dilakukan walaupun bukan orang tua Pemohon sendiri tetap harus dihormati;

6. Bahwa memang benar antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, cekcok dan terjadi perselisihan yang dikarenakan kesalahan

Pemohon sendiri yang tidak mau mengerti dan tidak pernah memahami keluarga, seharusnya bisa menunjukan sikap baik kepada istri, anak dan keluarga, akan tetapi justru Pemohon tidak pernah menghargai

keluarga kami dan jika marah selalu Termohon yang menjadi sasaran kekerasan;;

7. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah meja dan ranjang karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Termohon dan kepada anak ;

Bahwa tidak benar pada No 6 yang menyatakan Pemohon menderita lahir bathin, justru yang menderita lahir bathin itu Termohon yang sudah menjadi korban perbuatan suami yang tidak baik, sering marah, berkata kasar dan tidak sopan, tidak menghormai keluarga/orang tua dan walaupun Pemohon bekerja tetapi tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anak; ;



Dalam Rekonvensi:

1.

Bahwa semua pernyataan dalam Konvensi di atas mohon dianggap diulangi lagi dan merurpakan satu kesatuan dengan Rekonpensi ini ;

2. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah menikah, sebagaimana dalam Akte Nikah Nomor :182139N112014 tanggal 18 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo ; 3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan satu orang anak yang bernama : ANAK KANDUNG, 6 bulan, dimana menurut peraturan harus ikur bersama ibunya ; 4. Bahwa Pemohon Rekonvensi selalu berusaha melayani suami dengan baik, namun sebaliknya Termohon Rekonvensi yang tidak bertanggung jawab kepada anak istri, tidak memberi nafkah, sering berbuat kasar dan tidak sopan kepada keluarga sehingga menyebabkan penderitaan lahir bathin kepada istri, bahkan Tergugat Rekonvensi sudah menggadaikan Mas Kawin yang sudah menjadi hak Penggugat Rekonvensi Rp 650.000,- dan juga Tergugat

Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah sama sekali sejak

tanggal 14 Oktober 2014 sampai sekarang ; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, mohon agar Pengadilan Agama Situbondo berkenan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi : 1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon ; 2. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku .

Dalam Rekonvensi : 1.

Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

2.

Menyatakan

perkawinan

Penggugat

Rekonpensi

dengan

Tergugat

Rekonvensi putus karena perceraian;; 3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama : ANAK KANDUNG, 6 bulan,

jatuh kepada Penggugat Rekonvensi

;



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak asuh anak yang bernama ; ANAK KANDUNG, 6 bulan, kepada Penggugat Rekonvensi 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Hadlanah (pemeliharaan anak) sampai dewasa Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) per hari

;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Mut'ah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonpensi; 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) perhari , mulai tanggal 14 Oktober 2014 sampai sekarang yaitu Rp. 50.000,- x 164 hari = Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah ) ;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menebus mas kawin yang sudah digadaikan oleh Tergugat sebesar

Rekonvensi

Rp. 650.000,- dan

berupa gelang seberat 3 gram

mengembalikan kepada Penggugat

Rekonpvensi;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

’;;;

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon menyampaikan Replik dan mengajukan jawaban Rekonvensi secara tertulis tanggal 2 April 2015 sebagai berikut:

Dalam Konvensi 1. Bahwa pada dasarnya kami tetap berpendirian pada Permohonan Pemohon tertanggal 29 Januari 2015 serta dengan tegas menolak seluruh jawaban dari Termohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui sebagai hal yang benar oleh Pemohon. 2. Bahwa adalah sudah diakui dengan tegas oleh Termohon bahwa adalah Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


memang benar Termohon pernah menikah dengan Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo , sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor 182/39/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014, pengakuan tersebut jelas merupakan bukti hukum yang tak terbantahkan bahwa Pemohon dengan Termohon menikah dengan sah serta telah mempunyai anak yang bernama ANAK KANDUNG, umur 6 bulan. 3. Bahwa kami menolak dengan tegas alasan dan dalil jawaban dari Termohon poin nomor 5, bahwa yang benar adalah: Termohon selalu menuruti kehendak orang tuanya serta orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta jika Termohon dinasehati oleh Pemohon selalu membangkang dan tidak menurutinya bahkan Termohon sering mengusir Pemohon. 4. Bahwa perbuatan Termohon yang sering membangkang serta tidak menuruti nasehat Pemohon jelas hal ini Termohon telah berbuat

Nusyus,

kewajiban

sebagai

dalam istri

arti

Termohon

jelas

tidak

perbuatan

memenuhi Ter mohon

b e r t e n t a n g a n d e n g a n ketentuan Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 83 dan 84 dari Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan pasal 83 menyebutkan : 1. Kewajiban utama

bagi

seorang

istri

ialah

berbakti

lahir

bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh islam; 2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga

sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kewajiban-kewajiban tersebut telah diabaikan dengan nyata oleh T e r mo h o n y a n g t e r ja d i a d a l a h T e r m o h o n l e b i h me n u r u t i kehendak orang tuanya dan selalu membangkang ketika dinasehati oleh Pemohon ditambah lagi dengan selalu intervensi yang nyata dari orang tua Termohon yang sering mengatur rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian Termohon telah berbuat Nusyus. Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


5. Bahwa oleh karena dengan nyata Termohon telah berbuat Nusyus, maka jelas Termohon melanggar ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 yang dengan tegas menyebutkan : 1. Istri dapat dianggap Nusyus jika is tidak mau melaksanakan

kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 83

ayat

(1)

kecuali dengan alasan yang sah. 2. Selama istri dalam nusyus, kewajiban suami terhadap istrinya

tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. 3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali

sesudah istri tidak nusyus. 4. Ketentuan tentang ada tidaknya adanya nusyus dari istri harus

didasarkan atas bukti yang sah. 6. Bahwa atas terjadinya nusyus yang dilakukan olehTermohon maka akan kami buktikan dalam proses pembuktian hukum dalam persidangan ini, dengan menghadirkan saksi-saksi yang mendukung dan mengetahui secara pasti dan benar bahwa Termohon telah berbuat nusyus selama menjadi istri Pemohon, dan Pemohon selama menjadi istri Termohon mengalami Pemohon

tekanan

batin

apalagi

Termohon

sering

mengusir

agar meninggalkan rumah Termohon, yang sebenarnya

Pemohon tidak ingin bercerai dengan Termohon akan tetapi akibat perbuatan dan sikap-sikap Termohon yang telah sering membangkang dan

tidak

mau

menuruti

nasehat

Pemohon akhirnya Pemohon

berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon, karena telah dengan nayata Termohon telah berbuat nusyus selama menjadi istri Pemohon. 7 . Bahwa adalah fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon

adalah bermasalah, dalam arti hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini Pemohon sudah bertekad akan mengakhiri hubungan suami istri ini dengan cara bercerai, karena hubungan Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


suami istri adalah tidak bisa dipaksakan Pemohon sudah tidak akan melanjutkan hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon maka jalan yang paling tepat adalah bercerai; Dalam Rekonpensi 1. Bahwa mohon apa yang telah terurai dengan nyata dan jelas dalam

gugatan dan jawaban konpensi tersebut diatas mohon dianggap diulang ke mb ali dan merupa kan sa t u kesatu an yang tida k terpisahkan dalam jawaban Rekonpensi ini. 2. Ba h wa t e l a h d en g a n je l a s d a n te la h de n g a n n ya t a antara

Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah menikah dengan sah menurut ketentuan hukum islam, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Nikah yakni di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo sebagaimana Akta Nikah nomor 182/39/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014. 3. B a h wa adalah memang benar dalam perkawinan

tersebut telah

dilahirkan seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG, umur 6 bulan . 4. Bahwa terhadap keberadaan mas kawin

yang telah digadaikan

adalah benar, akan tetapi waktu menggadaikan tersebut adalah mengadaikan bersama yakni untuk kebutuhan bersama selama dalam rumah tangga, yakni uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

adalah

dibelikan

baju,

yakni

baju

milik

Penggugat Rekonpensi dan baju milik Tergugat Rekonpensi apalagi, h a l tersebut

dilakukan

menjelang

lebaran

sehingga

mengadaikannya adalah merupakan kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi. 5. Bahwa terhadap keberadaan Penggugat Rekonpensi yang meminta agar

Tergugat Rekonpensi

membayar uang mut'ah dan nafkah iddah

kepada Penggugat Rekonpensi adalah tidak tepat dan tidak berdasar, hal ini dikarenakan : " Penggugat Rekonpensi telah

berbuat

dan

atau

bersikap

nusyus atau tidak menuruti nasehat dari Tergugat Rekonpensi Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


sebagaimana ketentuan Pasal 83, Pasal 84 dan149 Kompilasi Hukum Islam (KHI)." 6.

Bahwa terhadap Tergugat Rekonpensi yang diwajibkan membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebanyak Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) adalah hal-hal yang mengada-ada, karena Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan atau tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sehingga nafkah tersebut adalah terlalu besar dan tidak sebanding dengan pekerjaan Tergugat Rekonpensi yang hanya sebagai buruh tani, untuk itu hal yang demikian haruslah ditolak. Bahwa atas Replik dan jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon telah

menyampaikan duplik dan Replik dalam Rekonvensi tanggal 16 April 2015 yang selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ; Bahwa tentang acara jawab menjawab selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang pemeriksaan

perkara ini, dan untuk mempersingkat

putusan ini maka cukuplah kiranya Pengadilan

menunjuk

berita acara

tersebut; Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa : A. Surat: a. Fotokopi

Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Jangkar,

Kabupaten Situbondo Nomor 182/39/VI/2014

Tanggal 18 Juni 2014 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1); B. Saksi-Saksi: 1. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, hubungan saksi

dengan

Pemohon sebagai saudara sepupu; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; −

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;



−

Bahwa saksi tahu dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan cerai Pemohon;

−

Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, telah mempunyai 1 orang anak;

−

Bahwa saksi tidak melihat sendiri adanya pertengkaran tetapi saksi mendapat keterangan dari Pemohon bahwa penyebab pertengkaran karena

Pemohon pernah diusir oleh orang tua Termohon dan juga

Termohon sering tidak menurut kepada Pemohon seperti Termohon diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak mau nurut; −

Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon, sampai sekarang sudah 4 (emapt) bulan;

−

Bahwa saksi tidak tahu Pemohon kerja apa;

−

Bahwa saksi tahu Pemohon ada menjenguk Termohon apa tidak;

−

Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon memberi nafkah apa tidak;

−

Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2.SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai saudara sepupu; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : − Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; − Bahwa saksi tahu dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan cerai Pemohon; − Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, telah mempunyai 1 orang anak; − Bahwa saksi tidak melihat sendiri adanya pertengkaran namun saksi mendapat keterangan dari Pemohon bahwa penyebab pertengkaran Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


karena

Pemohon pernah diusir oleh orang tua Termohon dan juga

Termohon sering tidak menurut kepada Pemohon seperti Termohon diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak mau nurut; − Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon, sampai sekarang sudah 4 (emapt) bulan; − Bahwa saksi tidak tahu Pemohon kerja apa; − Bahwa saksi tahu Pemohon ada menjenguk Termohon apa tidak; − Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon memberi nafkah apa tidak; − Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa Termohon mengajukan saksi bernama: Hamidah binti Kamsun, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di (utara Puskesmas) Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, hubungan saksi dengan Termohon sebagai ibu kandung; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon;

-

Bahwa setelah menikah antara Termohon dan Pemohon tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai satu orang anak;

-

Bahwa setahu saksi antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;

-

Bahwa Pemohon tidak kerasan tinggal di rumah saksi bersama saksi;

-

Bahwa benar saksi pernah mengusir Pemohon sebab setiap bekerja hasil kerjanya tidak pernah diberikan kepada Termohon;

-

Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon ada memberi nafkah kepada anaknya setiap hari selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 10.000,0 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap minggu kurang lebih 10 kali, kemudian selama 2 (dua) bulan terakhir memberi uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);



-

Bahwa saksi tidak tahu Pemohon kerja apa;

-

Bahwa saksi tidak tahu, berapa Pemohon memberi nafkah setiap hari kepada Termohon; Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan

Termohon; Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonan dan jawaban masing-masing serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan; Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil mengajukan permohonan perkara dan sesuai kompetensi relatif maka perkara ini dapat diterima untuk diperiksa dan diputuskan ; Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Jangkar,

Kabupaten

Situbondo, dengan duplikat kutipan akta nikah nomor: 182/39/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohon cerai sebagaimana diatur Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


1 Tahun 1974 Jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undnag-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo; Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara sesuai Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, maka Majelis Hakim telah menempuh proses mediasi melalui surat Penetapan Ketua Majelis tanggal Nomor:

206/Pdt.G/2015/PA.Sit.

telah

menunjuk

26 Februari 2015

seorang

Mediator

dari

Pengadilan Agama Situbondo bernama Drs.Amar Hujantoro, M.H.; Menimbang, bahwa dari proses mediasi tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa setelah mediator melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang diberikan, ternyata mediasi terhadap perkara ini tidak berhasil ; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon

dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina

rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa Penggugat

berdasarkan dalil gugatannya yang

menyatakan: Bahwa sejak setelah Termohon melahirkan yang lalu rumah tangga

PemohonTermohon

telah terjadi perselisihan dan percekcokan

disebabkan : a. Termohon lebih menuruti kehendak orang tuanya dari pada Pemohon sebagai suami karena orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon tidak kerasan ikut Termohon, b. Termohon kalau dinasehati oleh Pemohon tidak mau menerima, bahkan sering marah dan orang tua Termohon mengusir kepada



Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan setelah; Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon memebenarkan adanya pertengkaran namun Termohon menyangkal penyebabnya, dari padanya Majelis Hakim menilai bahwa Termohon pada dasarnya mengakui rumah tangganya dalam keadaan tidak rukun lagi,

dan akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah

rumah selama 3 (tiga) bulan setengah dan bila Pemohon tetap ingin menceraikannya, Termohon menuntut hak – haknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan dalam bagian rekonvensi di bawah ; Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tentang keadaan rumah tangganya tersebut, adalah bukti yang lengkap terhadap Termohon secara pribadi (vide Pasal 174 HIR ), maka dengan pengakuan itu, majelis menilai bahwa dalil permohonan Pemohon tentang keadaan rumah tangganya dengan Termohon yang sudah tidak harmonis, dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini; Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ; Menimnbang, bahwa alat bukti (P-1) berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji,

telah dicocokan

dengan aslinya dan telah dinezegelen pos bermeterai cukup dan isinya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pengakuan Termohon

Pemohon,

serta alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah

Nomor 182/39/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon

(P-1)

harus

dan Termohon telah dan masih

terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Juni 2014 sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jon Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta antara keduanya belum pernah bercerai; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR; Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengan sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan dan dapat diterima

sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena para saksi tersebut merupakan /kerabat dekat dari Pemohon ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, bersesuaian serta berkaitan, yakni kedua saksi

Pemohon

tahu

sekitar 3 (tiga) bulan setengah terakhir ini, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi dan

antara Pemohon dan

Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan setengah ; Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas. Kebenaran dari keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan; Menimbang, bahwa saksi

Termohon Konvensi sudah dewasa dan

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka

3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi penyebab

perselisihan

dan

pertengkaran,

Termohon Konvensi mengenai adalah

fakta

yang

dilihat



sendiiri/didengan sendiri/dialami sendiri dan relevam dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan dan dapat diterima

sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa Termohon

Konvensi menghadirkan saksi-saksi

yang ternyata keterangan yang diberikan saksi di depan persidangan justru bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon Konvensi tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bahkan keterangan saksi tersebut justru bersesuaian dengan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Kopnvensi

bahwa tentang

keadaan rumah tangga kedua belah sudah tidak harmonis lagi, yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal

sampai sekarang

sudah 3 (tiga) bulan setengah lamanya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut : 1. Bahwa, Pemohon

dan Termohon

adalah pasangan suami isteri yang

secara sah telah menikah pada tanggal 18 Juni 2014; 2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah tidak harmonis,

sering terjadi pertengkaran, disebabkan masalah tempat tinggal Pemohon tidak kerasan di rumah orang Termohon demikian juga Termohon tidak mau diajak ke rumah orang tua Pemohon dan juga masalah ekonomi yang kurang terpenuhi dan orang tua Termohon pernah megusir Pemohon; 3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan setengah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya; 4.

Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali sebagai suami isteri ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan

sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Pemohon ;



Menimbang, bahwa terhadap petitum yang pertama , pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ; Menimbang, bahwa Petitum tersebut berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ; Menimbang, bahwa petitum yang kedua, pihak Pemohon memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon ; Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur’an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi : Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,

dan

dijadikan-Nya

di antaramu

rasa

kasih

dan

sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.; Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

dengan

seorang

wanita

sebagai

suami

istri

dengan

tujuan

membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“; Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut : Pasal 2 ; Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ; Pasal 3 ; Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai ; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah begitu besar niatnya untuk menceraikan Termohon, karena pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal Pemohon tidak kerasan di rumahnorang tua Termohon demikian juga Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon dan tidak ada kesepahaman antara Pemohon dan Termohon,

orang tua

Termohon pernah mengusir Pemohon berkenaan dengan hasil kerja Pemohon tidak diberikan Termohon, dan puncaknya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sampai sekarang sekitar 3 (tiga) bulan setengah lamanya

dan tidak

pernah rukun kembali sebagai suami istri ; Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas menunjukkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah nyata mengalami pecah/retak (merriage break down) antara kedua pihak berperkara, dan pada titik sekarang Pemohon Konvensi begitu kuat niatnya untuk menceraikan Termohon Konvensi; Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak. Keadaan itu pula menunjukkan ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia–siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi

Pemohon Konvensi

dan Termohon

Konvensi. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur’an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Kpnvensi dan Termohon Konvensi terbukti telah dilanda perpecahan yang berkepanjangan, dan terlepas dari siapa yang menjadi penyebabnya, alasan Pemohon Konvensi untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan–alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 (dua) dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo ; Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum Pertama haruslah dinyatakan, mengabulkan permohonan Pemohon ; Menimbang, bahwa selain itu untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaiman dimaksud Pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya ( ex officio ) dapat memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkar

dimana pernikahan itu dicatatkan agar mencatat

perceraian tersebut dan untuk itu perlu dimasukkan dalam amar putusan perkara ini ; Dalam Rekonvensi Menimbang, pada bagian ini Pemohon disebut juga sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon disebut juga sebagai Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan, jika terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi supaya dihukum untuk membayar kepadanya berupa : 1.

Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

2.

Menyatakan

perkawinan

Penggugat

Rekonpensi

dengan

Tergugat

Rekonvensi putus karena perceraian;; 3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama : ANAK KANDUNG, 6 bulan,

jatuh kepada Penggugat Rekonvensi

;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak asuh anak yang bernama ; ANAK KANDUNG, 6 bulan, kepada Penggugat Rekonvensi 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Hadlanah (pemeliharaan anak) sampai dewasa Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) per hari

;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Mut'ah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonpensi ; 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) perhari , mulai tanggal 14 Oktober 2014 sampai sekarang yaitu Rp. 50.000,- x 164 hari = Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menebus mas kawin yang sudah digadaikan oleh Tergugat sebesar

Rekonvensi

Rp. 650.000,- dan

berupa gelang seberat 3 gram

mengembalikan kepada Penggugat

Rekonpvensi;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

’;;;



Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang gugatan Rekonvensi yang diajukan dalam permohonan cerai talak, adalah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 132 HIR, dimana prinsip gugatan rekonvensi adalah gugatan untuk mengimbangi gugatan konvensi, serta dapat diperiksa bersama-sama dengan gugatan konvensi. Hal itu akan menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian, serta menghindarkan putusan yang saling bertentangan ; Menimbang, bahwa dalam perkara ini, materi gugatan rekonvensi adalah berkaitan erat dengan materi gugatan konvensi, yakni pemenuhan hak seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya, sehingga penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses perkara dan satu putusan ; Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonvensi tersebut diajukan bersama dengan jawaban dalam konvensi, maka kepada Tergugat Rekonvensi diberikan kesempatan menjawab gugatan rekonvensi bersama dengan Replik dalam konvensi ; Menimbang, bahwa

Tergugat

Rekonvensi telah menyampaikan

jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut di dalam repliknya, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa mohon apa yang telah terurai dengan nyata dan jelas dalam

gugatan dan jawaban konpensi tersebut diatas mohon dianggap diulang ke mb ali dan merupa kan sa t u kesatu an yang tida k terpisahkan dalam jawaban Rekonpensi ini. 2. Ba h wa t e l a h d en g a n je l a s d a n te la h de n g a n n ya t a antara

Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah menikah dengan sah menurut ketentuan hukum islam, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Nikah yakni di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo sebagaimana Akta Nikah nomor 182/39/VI/2014

tanggal

18

Juni

2014. 3. B a h wa adalah memang benar dalam perkawinan

tersebut telah

dilahirkan seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG, umur 6 Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


bulan . 4. Bahwa terhadap keberadaan mas kawin

yang telah digadaikan

adalah benar, akan tetapi waktu menggadaikan tersebut adalah mengadaikan bersama yakni untuk kebutuhan bersama selama dalam rumah tangga, yakni uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

adalah

dibelikan

baju,

yakni

baju

milik

Penggugat Rekonpensi dan baju milik Tergugat Rekonpensi apalagi, h a l tersebut

dilakukan

menjelang

lebaran

sehingga

mengadaikannya adalah merupakan kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi. 5. Bahwa terhadap keberadaan Penggugat Rekonpensi yang meminta agar

Tergugat Rekonpensi

membayar

uang

mut'ah

dan

nafkah

iddah kepada Penggugat Rekonpensi adalah tidak tepat dan tidak berdasar, hal ini dikarenakan : " Penggugat Rekonpensi telah

berbuat

dan

atau

bersikap

nusyus atau tidak menuruti nasehat dari Tergugat Rekonpensi sebagaimana ketentuan Pasal 83, Pasal 84 dan149 Kompilasi Hukum Islam (KHI)." 6.

Bahwa terhadap Tergugat Rekonpensi yang diwajibkan membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebanyak Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) adalah hal-hal yang mengada-ada, karena Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan atau tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sehingga nafkah tersebut adalah terlalu besar dan tidak sebanding dengan pekerjaan Tergugat Rekonpensi yang hanya sebagai buruh tani, untuk itu hal yang demikian haruslah ditolak. Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat Rekonvensi tersebut,

Penggugat Rekonvensi dalam replik Rekonvensi, menyatakan tetap atas tuntutannya tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu gugatan Rekonvensi sebagai berikut: Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah hak Penggugat Rekonvensi yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu tuntutan tersebut dalam pertimbangan berikut; Menimbang, bahwa terhadap petitum yang pertama , pihak Penggugat Rekonvensi

meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan

gugatyan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya; Menimbang, bahwa Petitum tersebut berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ; Menimbang, bahwa petitum yang kedua, pihak Penggugat Rekonvensi mohon diputuskan perkawinannya karena perceraian; Menimbang,

bahwa tentang mohon untuk diputuskan perkawinan

karena perceraian, Majelis berpendapat

bahwa gugatan tersebut telah

dipertimbangkan pada perkara pokok, dan secara formal telah dapat diterima sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka terhadap gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbamg, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat Rekonvensi, memohon hak asuh anak yang bernama ANAK KANDUNG, umur 6 bulan jatuh kepada Penggugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat terhadap hak asuh anak bernama ANAK KANDUNG umur 6 bulan, ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya; Menimbang, bahwa dalam memegang hak hadhanah bukan didasarkan atas kepentingan orang tua, akan tetapi didasarkan atas kepentingan si anak itu sendiri, dan hak hadhanah bukanlah hak kepemilikan, akan tetapi sekedar hak pemeliharaan dan pengawasan terhadap anak yang belum mumayyiz; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan, Dalam hal terjadi perceraian huruf a. “ pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya“; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama

halaman 161 menyebutkan ”bahwa

Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan

jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya, oleh

karenanya ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah umur”; Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Rafa Abi Nadyan tersebut masih berusia 6 bulan dan belum mumayyiz, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya halangan signifikan atas diri Penggugat Rekonvensi untuk menjadi pengasuh atas anak tersebut maka berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas majelis menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak bernama ANAK KANDUNG, umur 6 bulan dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama

ANAK

KANDUNG umur 6 bulan kepada Penggugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK KANDUNG umur 6 bulan saat sekarang berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan bukan berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, maka

majelis menyatakan

gugatan untuk menyerahkan anak tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar supaya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah untuk satu orang anak setiap hari sebesar Rp. 50.000,0 (lima puluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang nafkah anak dipandang cukup beralasan berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 105 huruf

(c) Kompilasi Hukum Islam yang jumlah

nominalnya

akan

dipertimbangkan selanjutnya; Menimbang, bahwa

Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk

seorang anak setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- adalah terlalu tinggi padahal nafkah anak harus disesuaikan kondisi ekonomi dan kemampuan Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekomvensi tidak mempunyai penghasilan tetap, Tergugat Rekonvensi pekerjaannya hanya sebagai buruh tani, dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, maka sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqorah ayat 233 : Artinya

: “…Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga (janganlah) seorang ayah (menderita kesengsaraan) karena anaknya…”;

maka oleh sebab itu Majelis Hakim menetapkan sendiri nafkah untuk seorang anak, yakni minimal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan hinggga anak tersebut dewasa dengan mengingat bahwa anak tersebut memerlukan biaya yang nyata dari orang tua kandungnya/ayahnya untuk kelangsungan biaya hidup dan pendidikannya; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menentukan bahwa Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian tersebut atas kehendak suami. Adapun berdasar ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami; Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan tentang kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, dikaitkan dengan lamanya waktu pernikahan, serta kenyataan lamanya kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sebagaimana tersebut dalam fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, Tergugat Rekonvensi layak dan mampu untuk dibebani kewajiban memberi

mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar

Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madliyah setiap hari sebesar Rp.50.000,- selama 164 hari yang jumlahnya sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) Menimbang, bahwa nafkah madhiyah merupakan kewajiban nafkah suami terhadap isteri yang tidak dilaksanakan, oleh karena itu nafkah madliyah merupakan hutang suami terhadap istri yang tamkin, hal ini sejalan dengan pendapat hukum dalam kitab Al Muhadzzab Juz 2 halaman 175, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi: Artinya : Apabila istri sudah tamkin, maka suami wajib memberi nafkah, dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang bagi suami dan hutang tersebut tidak akan gugur dengan lewatnya waktu; Oleh karena itu berdasarkan pendapat hukum tersebut tuntutan nafkah madliyah

Penggugat

Rekonvensi

patut

dikabulkan

yang

besarnya

disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi yang menuntut nafkah

madliyah

Rp. 50.000,-

selama

164

hari

dan

setiap

hari

sebesar

X 164 hari = Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu

rupiah), adalah terlalu besar bila dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai buruh tani yang tidak mempunyai penghasilan tetap, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan sendiri dengan menyesuaikan penghasilan Tergugat sebagai buruh tani, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan nafkah madliyah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000,perhari, sehingga menjadi Rp.15.000,- X 164 hari = Rp. 2.460.000,- ( dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah); Menimbang,

bahwa

Penggugat

Rekonvensi

menuntut,

agar

Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menebus mas kawin berupa gelang seberat 3 gram yang telah digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa terhadap mas kawin berupa gelang seberat 3 gram tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokonya Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa benar Tergugat Rekonven Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


menggadaikan

mas kawin tersebut dengan persetujuan Penggugat

Rekonvensi sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan bersama membeli baju lebaran Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena menggadaikan kepentingan bersama dan kesepakatan bersama,

mas kawin untuk maka Majelis Hakim

menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menebus mas kawin yang digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah; Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, maka sebagai akibat dari perceraian suami diwajibkan untuk memberi nafkah selama masa iddah untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta Putusan MARI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005; Menimbang, bahwa berdasarkan argumen hukum di atas, tuntutan tersebut cukup beralasan, tetapi tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah

terlalu

besar

bila

Rekonvensi sebagai buruh tani

dikaitkan

dengan

penghasilan

Tergugat

yang tidak mempunyai penghasilan tetap,

oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan sendiri

dengan

meyesuaikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai buruh tani, yakni nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000,- perhari, sehingga menjadi Rp.15.000,- X 30 hari = Rp. 450.000,- X 3 bulan = Rp. 1.350.000,- ( satu juta tiga

ratus lima puluh

ribu rupiah); Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan kesembilan ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak

sebagaimana

pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum Pertama haruslah dinyatakan, mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI

Dalam Konvensi 1.

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2.

Memberi izin kepada Pemohon

( Zeinurahman

bin Sunahwi ) untuk

menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon ( Fina Dwi Nadila

binti

Nadi ) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo; 3.

Memerintahkan

Panitera

Pengadilan

Agama

Situbondo

untuk

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Jangkar yang

wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; Dalam Rekonvensi 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2.

Menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG, umur 6 bulan berada dibawa hadhanah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (ibunya);

3.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK KANDUNG,

umur 6 bulan setiap bulannya minimal

sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hinnga

anak tersebut

dewasa atau berusia 21 tahun; 4.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut’ah sebesar

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

rupiah); Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


5.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyah sebesar Rp. 2.460.000,- ( dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah );

6.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

7.

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Membebankan

untuk

Rp

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada

451.000,-

membayar

biaya

perkara

ini

sebesar

Pemohon; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya’ban 1436 Hijriah, oleh kami Drs. Sayuti, M.H, Hakim Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H dan Drs. Amar Hujantoro, M.H masing – masing Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka umum oleh Ketua, yang didampingi oleh hakim-hakin anggota dan dibantu oleh Djunaidi Ichwantoro, S.H Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd Hirmawan Susilo, S.H

Drs. Sayuti, M.H

Hakim Anggota

ttd Drs. Amar Hujantoro, M.H Panitera Pengganti, Ttd

Djunaidi Ichwantoro, S.H Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e -mail : [email protected]


Perincian biaya perkara : -

Biaya Pendaftaran

Rp.

30.000,-

-

Biaya ATK Perkara Rp.

50.000,-

-

Biaya Panggilan

Rp

360.000,-

-

Redaksi

Rp.

5.000,-

-

Materai

Rp.

6.000,-

Jumlah

Rp.

451.000,-

( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) Untuk salinan yang


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Recommend Documents