BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PUTUSAN Nomor : 48/Pdt.G/2010/PTA. Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, dalam hal ini dikuasakan kepada H.BAHARUDDIN MACHMUD,SH,MH dan KAMARUDDIN, SH, Pengacara / Penasehat Hukum dari Kantor Advokat H. Baharuddin M. ,SH,MH & Rekan beralamat di jalan Soekarno Hatta No. 53 Muara Rapak, Kota Balikpapan, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2009, semula Penggugat / Tergugat Intervensi I sekarang Pembanding / Terbanding; Melawan: TERBANDING I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, semula Tergugat / Tergugat Intervensi II sekarang Terbanding; Dan TERBANDING II, umur 42

tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat

tinggal di KOTA BALIKPAPAN, semula Penggugat Intervensi sekarang Pembanding / Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 636/Pdt.G/2009/PA.Bpp tanggal 3 Juni 2010 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI DALAM EKSEPSI -

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA -

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

-

Menyatakan bahwa : a. Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah semi permanen diatasnya yang terletak di KOTA BALIKPAPAN; b. Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah-toko (Ruko) dua tingkat di atasnya yang terletak di KABUPATEN GOWA; Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat I setelah dikurangi hak Tergugat II Intervensi yang besarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

-

Menyatakan

separoh/setengah

dari

harta

bersama

tersebut

adalah

milik

Penggugat dan separoh/setengahnya lagi adalah milik Tergugat I, setelah dikurangi hak Tergugat II Intervensi yang besarnya sebagaimana tersebut di bawah ini; -

Memerintahkan kedua belah pihak melaksanakan isi amar putusan dalam perkara ini secara sukarela dan kekeluargaan, apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela dan kekeluargaan, maka dilaksanakan penjualan secara lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

-

Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat yang selebihnya;

DALAM INTERVENSI A. DALAM EKSEPSI -

Menolak eksepsi Terlawan I;

B. DALAM KONVENSI INTERVENSI -

Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;

-

Menghukum Terlawan I dan Terlawan II menyerahkan kepada Pelawan atas nilai rehab yang dilakukan oleh Pelawan terhadap bangunan rumah semi permanen yang terletak di KOTA BALIKPAPAN, sebesar Rp 13.575.200,- (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);

-

Menghukum Terlawan I dan Terlawan II menyerahkan kepada pelawan 1/3 (sepertiga) dari nilai bangunan rumah-toko (Ruko) dua tingkat yang terletak di KABUPATEN GOWA;

-

Menolak dan tidak menerima perlawanan pelawan yang selebihnya;

C. DALAM REKONVENSI INTERVENSI -

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA/DALAM INTERVENSI -

Menghukum Penggugat dalam pokok perkara / Terlawan I dalam intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut,

baik Penggugat dalam perkara pokok maupun Penggugat dalam perkara intervensi

keduanya merasa tidak puas dan sama-sama mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Akta Permohonan Banding masing masing dengan Nomor 636/Pdt.G/2009/PA.Bpp Tanggal 14 Juni 2010 dan Nomor 636/Pdt.G/2009/PA Bpp tanggal 16 Juni 2010; Menimbang bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan kepada Penggugat Intervensi / Terbanding pada tanggal 17 Juni 2010, sedangkan permohonan banding Penggugat Intervensi / Pembanding telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 1 Juli 2010 dan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 17 Juni 2010; Menimbang bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 15 Juli 2010, dan Penggugat Intervensi / Pembanding mengajukan memori banding tanggal 26 Juli 2010, selanjutnya Penggugat Intervensi / Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Agustus 2010 sedangkan para Terbanding lainnya tidak mengajukan kontra memori banding; Menimbang bahwa Penggugat Intervensi / Pembanding telah memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 9 Juli 2010, sedangkan para Terbanding lainnya tidak datang memeriksa berkas (inzage) sesuai berita acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 23 Juli 2010; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Undang Undang, maka kedua permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya masing-masing, Majelis Hakim Banding setelah mempelajari berkas perkara secara seksama berpendapat bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyalahi prosedur beracara dalam mengambil suatu putusan, yakni bahwa Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan perkara a quo ternyata bukanlah Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, hal mana terlihat pada putusan yang dijatuhkan pada tanggal 3 Juni 2010 (sidang ke-24) dilakukan oleh Majelis Hakim yang baru ditetapkan dengan PMH (Penetapan Majelis Hakim) tanggal 2 Juni 2010, bukan oleh Majelis Hakim yang ditetapkan dengan PMH (Penetapan Majelis Hakim) tanggal 1 Juli 2009 yang telah bersidang sejak pertama hingga sidang yang ke–23, bahkan pada kaki putusan tersebut tertulis ”Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1431 H ... dan seterusnya”. Menjadi pertanyaan, atas dasar kewenangan apa Majlis Hakim yang baru ditetapkan pada tanggal 2 Juni 2010 sudah bermusyawarah pada tanggal 17 Mei 2010; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor

636/Pdt.G/ 2009/PA.Bpp tanggal 3 Juni 2010 telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang tidak berwenang, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim tingkat Pertama dinyatakan batal demi hukum, maka sesuai maksud pasal 15 Undang Undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Balikpapan tanggal 14 Oktober Tahun 2010, Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri perkara a quo dengan pertimbangan dan amar sebagaimana tersebut di bawah ini; DALAM PERKARA POKOK Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan mendalilkan bahwa ia sekarang tidak lagi bertempat tinggal di Balikpapan, akan tetapi di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Provinsi Sulawesi Selatan, dalil mana telah dibantah oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak menyertakan satupun alat bukti kependudukan; Menimbang, bahwa selain eksepsi tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi mengenai materi pokok gugatan Penggugat, sehingga eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa kedua eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak; Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat atas kedua objek sengketa, yakni tanah-tanah yang berada di KOTA BALIKPAPAN dan yang berada di KABUPATEN GOWA, pengakuan mana telah dikuatkan oleh bukti-bukti surat dan saksi, maka Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa kedua objek sengketa yang berupa tanah adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa sedangkan objek sengketa yang berupa rumah yang terletak diatas tanah-tanah tersebut yang oleh Tergugat didalilkan bahwa pembangunan maupun biaya renovasinya didanai oleh anak tunggal Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, dalil mana telah dibenarkan dan bahkan dituntut oleh ANAK PEMBANDING DAN TERBANDINGsebagai Penggugat Intervensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang,

bahwa

mengenai

keterlibatan

ANAK

PEMBANDING

DAN

TERBANDING(Penggugat Intervensi) dalam renovasi rumah di Jalan RE Martadinata Balikpapan sebagimana tersebut di atas, Majlis Hakim Banding berpendapat bahwa dalil

Tergugat dan dalil Penggugat Intervensi tersebut memang telah terbukti secara hukum, akan tetapi terbukti pula bahwa Penggugat Intervensi sendiri bersama suami dan anaknya yang menempati rumah tersebut, sehingga wajar bila Penggugat Intervensi yang memperbaiki dan merenovasi rumah tersebut untuk dinikmati bersama keluarganya. Dan dalam hal ini justru menjadi tidak wajar jika niat baik Penggugat Intervensi (ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING) yang telah menyatakan terketuk hatinya untuk membantu orang tuanya lalu ia menuntut kembali dana yang dipergunakan untuk merenovasi tersebut sejumlah Rp 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah); Menimbang, bahwa akan halnya obyek sengketa berupa bangunan rumah toko yang berada di Jl. Terminal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Majelis Hakim Banding setelah memeriksa secara seksama atas berita acara perkara a quo mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut memang benar dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi yang mendanai pembangunannya adalah Penggugat Intervensi, sementara itu Penggugat Intervensi sendiri menyatakan bahwa 50% dari bangunan tersebut adalah andilnya, dalil-dalil mana, baik dalil Tergugat maupun dalil Penggugat Intervensi telah dibantah oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa bangunan tersebut adalah hasil kerja keras Penggugat sendiri. Oleh karena dalil Tergugat dan dalil Penggugat Intervensi dibantah oleh Penggugat, maka berdasarkan pasal 283 RBg Tergugat dan Penggugat Intervensi harus membuktikan dalil mereka masing-masing ; ternyata hanya Penggugat Intervensi yang telah mengajukan alat-alat bukti berupa poto copy Akta Hibah dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II ; Menimbang, bahwa oleh karena poto copy Akta Hibah yang telah diajukan oleh Penggugat Intervensi ternyata hanya berkaitan dengan tanah yang tidak disengketakan statusnya sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, bukan berkaitan dengan bangunan diatasnya yang menjadi obyek sengketa, maka alat bukti tersebut tidak relevan dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa saksi SAKSI I meskipun mengaku pernah melihat obyek sengketa dimaksud, akan tetapi ternyata tidak mengetahui seluk beluk bangunan tersebut, seperti kapan dibangun, siapa yang membangun, dari mana dananya dan berapa dana yang dihabiskan sampai selesainya bangunan tersebut, sehingga saksi tersebut tidak berharga sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa saksi SAKSI II yang mengaku bahwa dia dan suaminyalah yang telah menangani pembangunan obyek sengketa tersebut dari tahun 1997 hingga 1999, dimana dananya berasal dari mereka bertiga, yakni Penggugat, Tergugat dan Penggugat Intervensi, yang diterima oleh Saksi secara bertahap hingga mencapai Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain SAKSI II tersebut, Penggugat Intervensi tidak mengajukan saksi lain atau alat bukti lain, sedang pasal 306 RBg menentukan bahwa keterangan seorang saksi tanpa adanya bukti lain yang mendukung tidak dapat dipercaya menurut hukum, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Penggugat Intervensi telah tidak dapat memenuhi pembuktian minimal (unus testis nullus testis=satu orang saksi bukan saksi); Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Intervensi telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atas obyek sengketa tersebut, maka kembali kepada asas hukum harta perkawinan sebagaimana termaktub dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa obyek sengketa yang telah terbukti diperoleh dalam perkawinan tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa kedua obyek gugatan, baik berupa tanah beserta bangunannya di Balikpapan maupun tanah beserta bangunannya di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagai suami isteri, maka berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 97 Kumpilasi Hukum Islam, masing-masing berhak ½ ( seperdua) dari harta bersama tersebut

dan

pihak

yang

menguasai

obyek

sengketa

harus

dihukum

untuk

menyerahkan ½ (seperdua ) bagian tersebut kepada pihak lainnya; Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memerintahkan kedua belah pihak melaksanakan isi amar putusan dalam perkara ini secara sukarela dan kekeluargaan, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa amar tersebut tidak perlu ada karena putusan mengikat pihak-pihak yang bersangkutan, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas ½ (separuh) harta bersama tersebut , cukup membuat amar condemnatoir yang menghukum pihak yang menguasai obyek tersebut (dalam hal ini Tergugat) untuk menyerahkan kepada Penggugat ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut ; Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, tuntutan mana telah tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang Undang ex pasal 191 ayat (1) R.Bg, maka tuntutan tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan selama dalam proses perkara a quo obyek sengketa tidak dapat dikuasai /ditempati

oleh para pihak, serta tuntutan agar Tergugat atau orang lain yang menguasai obyek sengketa dinyatakan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa oleh karena Tergugat mempunyai hak atas

½

(seperdua) obyek sengketa tersebut sedangkan secara in concreto obyek tersebut tidak dapat dibagi dua secara natura maka tuntutan tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang dimohonkan sita jaminan, ternyata tidak ada indikasi jika Tergugat yang kini menguasai obyek tersebut akan memindah tangankan, maka karena itu permohonan sita harus ditolak; DALAM PERKARA INTERVENSI Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap berita acara perkara a quo, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyalahi tertib acara dalam memeriksa gugatan intervensi, yakni bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama begitu menerima gugatan intervensi dari pihak ketiga yang memohon untuk menggabungkan diri dalam perkara a quo, langsung memeriksa materi perkara hingga selesai tahap pembuktian, baru menjatuhkan putusan sela yang mengabulkan permohonan izin tersebut. Padahal seharusnya sebelum memeriksa materi perkaranya, Majelis Hakim Tingkat Pertama harus mengadakan sidang insidentil dengan memeriksa apakah pihak ketiga itu mempunyai hak atau tidak untuk masuk ke dalam perkara yang disidangkan, apakah pihak ketiga itu mempunyai kepentingan hukum yang cukup dalam sengketa tersebut, apakah kepentingan itu berhubungan dengan pokok perkara, dan apakah kepentingan tersebut semata-mata untuk mencegah kerugian atau mempertahankan haknya. Apabila hal-hal tersebut dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka barulah dapat diizinkan masuk bergabung dalam perkara yang sedang disidangkan dan ditetapkan sebagai pihak dalam perkara tersebut yang dituangkan dalam putusan sela (Prof.DR.H.ABDUL MANAN, SH, S.IP, M.Hum: Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama hal.59 dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revis Tahun 2009 hal 83); Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi telah menyangkut pokok perkara, maka akan diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara dan oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak; Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam perkara pokok, maka secara

mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam pokok perkara

Intervensi ini. 1. Dalam Konvensi Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara pokok terhadap kedua obyek gugatan, yang meliputi tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat Intervensi harus ditolak.

2. Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Pengugat dalam perkara pokok serta ditolaknya gugatan intervensi, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi a quo tidak relevan lagi dan karenanya harus ditolak; DALAM PERKARA POKOK DAN DALAM INTERVENSI Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan dan oleh karenanya biaya perkara untuk tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat / Pembanding ; Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI −

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi / Pembanding dapat diterima;

−

Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 636/Pdt.G/2009/PA.Bpp tanggal 3 Juni 2010 H bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1431 Hijiriah yang dimohonkan banding; DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM PERKARA POKOK Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat / Terbanding; Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian; 2. Menyatakan bahwa : 2. 1. Sebidang tanah dan rumah semi permanen diatasnya yang berada di KOTA BALIKPAPAN, berukuran 13 m X 11 m, dengan batas-batas - Sebelah Selatan: rumah WARGA - Sebelah Timur : rumah WARGA - Sebelah Utara : rumah WARGA - Sebelah Barat : rumah WARGA; 2. 2. Sebidang tanah dan rumah-toko (ruko) 2 (dua) tingkat diatasnya yang berada di KABUPATEN GOWA, berukuran tanah 30 m X 5 m dan ruko 20 m X 5 m dengan batas-batas : - Sebelah Utara

: jalan terminal

- Sebelah Timur

: ruko WARGA

- Sebelah Selatan : rumah WARGA - Sebelah Barat

: jalan / gang;

adalah harta bersama antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat/ Terbanding; 3. Menyatakan bahwa setengah (1/2) bagian dari harta bersama tersebut adalah hak Penggugat / Pembanding dan setengah (1/2) bagian lainnya adalah hak Tergugat / Terbanding; 4. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk menyerahkan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut (point 2) kepada Penggugat / Pembanding, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dengan dijual lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara mereka; 5. Menolak gugatan Penggugat / Pembanding selainnya ; DALAM INTERVENSI Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I / Pembanding; Dalam Pokok Perkara 1. Dalam Konvensi Menolak gugatan Penggugat Intervensi / Pembanding; 2. Dalam Rekonvensi Menolak rekonvensi Tergugat Intervensi / Pembanding; DALAM PERKARA POKOK DAN DALAM INTERVENSI −

Membebankan kepada Penggugat / Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebanyak Rp 821.000.- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

−

Membebankan kepada Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1432 H, yang telah

dibacakan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. UMMI SALAM, SH,MH sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs.H.SUUDI AZHARY, Lc,SH dan Drs.ALI RAHMAT, SH masingmasing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2010/PTA.Smd tanggal 30 Agustus 2010 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, didampingi oleh Drs.H.IBRAHIM, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

Drs.H.SUUDI AZHARY, Lc,SH

Dra. Hj. UMMI SALAM, SH,MH Ttd. Drs.ALI RAHMAT, SH Panitera Pengganti Ttd. Drs.H.IBRAHIM Rincian Biaya Perkara : - Biaya proses - Redaksi - Meterai

Rp 139.000,Rp 5.000,Rp 6.000,--------------------Jumlah Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) Samarinda, 28 Desember 1010 Disalin Sesuai Aslinya Wakil Panitera,

Drs.H.Jamaluddin