bismillahirrahmanirrahim

PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO SALINAN

PUTUSAN Nomor 121/ Pdt.G/ 2015/ PA Sit.

bismillahirrahmanirrahim DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : PEMOHON, umur 40 tahun Agama Islam, pekerjaan Instalatir Listrik, Pendidikan Terakhir SLTP, bertempat tinggal Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo.. Selanjutnya disebut Pemohon; Melawan TERMOHON, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Kapongan,

Kabupaten

Situbondo,

Selanjutnya

disebut

sebagai

Termohon ; Pengadilan agama tersebut ; Telah membaca surat – sur at perkara ; Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2015 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Situbondo dengan nomor perkara 121/ Pdt.G/ 2015/ PA Sit. Tanggal 15 Januari 2015, mengemukakan hal – hal sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 7 September 1999, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor 131/ 9/ IX/ 1999 tanggal 7 September 1999 dengan status Pemohon jejaka dan Termohon perawan ; 2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 14 tahun dan Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]

PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon, telah melakukan hubungan layaknya suami istri ( ba'dad dukhul ) dan dikaruniai 1 orang anak masing – masing bernama ANAK KANDUNG umur 13 tahun ; 3. Bahwa, sejak 4 bulan setengah yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : a. Termohon sering curiga dan cemburu kepada Pemohon tanpa dasar bukti dan alasan yang jelas karena Pemohon sering pulang kerja terlambat ; b. Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon

dengan Termohon sehingga Termohon tidak taat kepada

Pemohon ; 4. Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang telah pisah rumah selama 4 bulan, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing – masing ; 5. Bahwa percekcokan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon; 6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini; 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan dan dalil - dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : Primer : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Memberikan ijin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon ( TERMOHON) ; 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]

PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO Subsider : Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya agar bisa rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula dalam perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk, Drs. Ramli, MH, Hakim Pengadilan Agama Situbondo untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun kembali; Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang Pemohon tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ; Menimbang,

bahwa

Termohon

di

depan

persidangan,

telah

menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa, Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon Nomor 1 dan 2 ;

-

Bahwa, Termohon membenarkan tidak membantah rumah tangganya setahun lalu dilanda pertengkaran dan hingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama sekitar 4 bulan, Termohon juga membenarkan bahwa dirinya sering mencemburukan Pemohon, tetapi kecemburuan Termohon sangat beralasan, karena selama ini Pemohon yang Termohon ketahui telah berpacaran dengan 4 orang wanita, masing masing bernama : a.

WANITA 1, berasal dari Desa Kalibagor ;

b.

WANITA 2 dari Desa Kesambirampak ;

c.

WANITA 3, dari Desa Lamongan ;

d.

WANITA 4, dari Desa Gebangan

atas pertengkaran tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, namun kemudian dijemput oleh Pemohon, dan justru kemudian selama 4 bulan terakhir ini Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama ; -

Bahwa, Termohon keberatan untuk bercerai, tetapi bila Pemohon bersikeras untuk bercerai, maka Termohon menuntut hal hal sebagai berikut :

Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]

PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO a.

pembayaran Nafkah madhiyah selama masa 4 bulan pisah tempat tinggal sebesar Rp 30.000,00 ( tiga puluh ribu rupiah ) karena selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi uang nafkah ;

b.

Pembayaran Nafkah iddah sebesar Rp 30.000,00 ( tiga puluh ribu rupiah ) per hari ;

c.

Pembayaran Mut’ah berupa uang sebesar Rp 20.000,000,00 ( dua puluh juta rupiah )

d.

Pembayaran Nafkah 1 orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon sebesar Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa ;

e.

Pembayaran Nafkah Termohon setelah perceraian, hingga Termohon menikah lagi dengan orang lain, karena selama ini Pemohon di rumah telah 3 kali mengucapkan talak terhadap Termohon ;

f.

Harta bersama berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang saat ini ditempati oleh Termohon, sertipikatnya dibalik nama menjadi nama Termohon ;

g.

Usaha sewa mesin diesel, yang selama ini dikelola Pemohon agar hasilnya diberikan semua untuk anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, juga Pemohon membantah telah berpacaran dengan para wanita yang disebutkan oleh Termohon. Sedangkan terhadap gugatan balik dari Termohon, Pemohon menyatakan sebagai berikut : a.

Bahwa, Pemohon membenarkan telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan dirinya tidak memberi nafkah kepada Termohon sejak tanggal 10 Januari 2014, karena Termohon telah menjual harta bersama dan kemudian dibelikannya motor tanpa sepengetahuan Pemohon ;

b.

Bahwa, Pemohon sanggup membayar nafkah iddah seperti yang diminta Termohon ;


PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO c.

Bahwa, Pemohon sanggup memberi mut’ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah )

d.

Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya hidup anak per bulan Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah )

e.

Bahwa, Pemohon tidak sangup membayar biaya hidup Termohon setelah bercerai hingga ia menikah lagi ;

f.

Bahwa, perihal pembagian rumah, Pemohon ingin menyelesaikan di luar persidangan dengan membuat perjanjian perdamaian ;

g.

Bahwa, Pemohon memang mengelola bisnis sewa diesel, dan menyetujui jika hasil sewa diesel tersebut diperuntukkan untuk anak ; Menimbang, bahwa Termohon kemudian menyampaikan dalil duplik

yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 131/ 9/ IX/ 1999 tanggal 7 September 1999 dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya diberi kode P.1; Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan bukti surat sebagai berikut : 1.

Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Herlina tertanggal 24 Maret 2014 yang selanjutnya disebut T. 1/ PR .1

2.

Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 207/ Kapongan/ 2008 tertanggal 1 November 2008 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut T.2 / PR. 2;

3.

Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian, yang ditanda tangani oleh Abdul Karim dan Agus Herlina, yang selanjutnya disebut T. 3 / PR 3;

4.

Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebuah denah rumah, , yang selanjutnya disebut T. 4/ PR 4 ; Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah :


PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO 1.

SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo ; Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan ipar Pemohon ;

-

Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

-

Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah selama sekitar 14 tahun dan saat ini telah dikaruniai 1 orang anak ;

-

Bahwa, yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 4 bulan lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran hingga kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ;

-

Bahwa, pertengkaran tersebut disebabkan Termohon cemburu dan menyangka Pemohon berpacaran dengan wanita lain, bahkan Termohon menyangka Pemohon berpacaran dengan saksi ;

-

Bahwa,

saksi

sudah

berusaha

menyarankan

Pemohon

untuk

mengurungkan niatnya bercerai tetapi tidak berhasil ; 2.

SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon ;

-


-


-

Bahwa, yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis dengan mengambil kediaman bersama di ruma Termohon, namun sejak sekitar 4 setengah bulan lalu, Pemohon dan Termohon bertengkar hingga


PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Hal itu mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan sekitar 4 bulan ; -

Bahwa, pertengkaran tersebut disebabkan Termohon menyangka Pemohon berpacaran dengan wanita lain ;

-

Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil ; Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon sebagai

berikut : 1.

SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tabib, bertempat tinggal di Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo ; Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan ayah kandung Termohon ;

-


-


-

Bahwa, yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis dengan mengambil kediaman bersama di rumah yang Pemohon dan Termohon buat, namun sejak sekitar 4 bulan Termohon pulang ke rumah saksi karena bertengkar dengan Pemohon, kemudian setelah saksi nasehati, Termohon pulang kembali ke rumah mereka, namun kemudian justru Pemohon yang pergi meninggalkan rumah tersebut. Jadi hingga sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama sekitar 4 bulan tersebut ;

-

Bahwa, yang saksi tahu saat itu pertengkaran disebabkan Termohon merasa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;

-

Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi tidak berhasil;


PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO Menimbang,

bahwa

sebelum

menyampaikan

kesimpulannya,

Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencapai kesepakatan perihal harta bersama berupa sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya, karenanya mohon kesepakatan tersebut dimasukkan sebagai bagian dalam putusan ; Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan mohon putusan ; Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya sebagaimana tercantum dalam jawabannya ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; PERTIMBANGAN HUKUM DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula berkaitan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Drs Ramli, M.H., Hakim Pengadilan Agama Situbondo untuk menjalankan fungsi sebagai Mediator, ternyata hasilnya gagal ; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ; Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon

mengajukan pemohonan

cerai talak dengan alasan rumah tangganya sejak sekitar 4 bulan sebelum diajukan permohonan ini, sering dilanda pertengkaran, karena Termohon pencemburu dan selalu mencurigai Pemohon manakala Pemohon pulang lambat dari bekerja. Selain itu juga orang tua Termohon terlalu turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Akibatnya, Termohon


PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO pergi

meninggalkan

kediaman

bersama

yang

hingga

saat

diajukan

permohonan, kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8 dan angka 15, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak adalah wewenang pengadilan agama.. kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon adalah orang yang keduanya tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo ; Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa Termohon tidak membantah rumah tangganya dengan Pemohon sering dilanda pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal seperti yang didalilkan Pemohon ;

-

Bahwa,

Termohon

menyatakan

bahwa

penyebab

pertengkaran

tersebut memang Pemohon berpacaran dengan wanita lain, bahkan hingga 4 orang wanita ; -

Bahwa, Termohon membenarkan dirinya dengan Pemohon telah pisah tempat tinggal, tetapi pisah tempat tinggal tersebut Pemohonlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama ;

-

Bahwa, Termohon keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menceraikannya,

tetapi

tersebut,

Termohon

maka

jika

Pemohon mengajukan

memaksakan gugatan

keinginan

balik

berupa

pemenuhan haknya sebagai istri yang dicerai sebagaimana tersebut di di atas ; Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tersebut, Majelis Hakim menganggap Termohon mengakui rumah tangganya dalam keadaan tidak rukun

seperti yang didalilkan oleh Pemohon, dan pengakuan termohon

tersebut, adalah bukti yang lengkap terhadap termohon secara pribadi (vide pasal 174 HIR ), maka dengan pengakuan itu, Majelis Hakim menilai dalil permohonan pemohon sepanjang yang diakui atau setidak – tidaknya yang


PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO tidak dibantah oleh Termohon dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa terhadap hal hal yang dibantah oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikannya di depan persidangan ; Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ; Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan adalah bukti bukti yang berkaitan dengan

gugatan rekonvensi, sehingga pertimbangan hukum

terhadap bukti tersebut dipertimbangkan dalam bagian Rekonvensi di bawah; Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ; Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah orang dekat dari Pemohon; Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

mulai

pernikahan hingga keadaan rumah tangga yang dilanda pertengkaran karena utang piutang ; sehingga keterangan saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ; Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]

PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan; Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan 1 orang saksi yang ternyata keterangan yang diberikan saksi di depan persidangan justru bersesuaian

dengan

keterangan

saksi

Pemohon

tentang

adanya

ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut : 1.

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 7 September 1999, yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG umur 13 tahun ;

2.

Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun setidak – tidaknya sejak lebih dari 4 bulan lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berkeyakinan Pemohon telah menjalin cinta dengan banyak wanita, sehingga setiap kali pemohon lambat pulang kerja, Termohon selalu marah dan terjadi pertengkaran ;

3.

Bahwa, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang karena itu mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal hingga sekarang telah 4 bulan lamanya ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – keada fakta dalam persidangan

sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Pemohon ; Menimbang, bahwa terhadapu petitum yang pertama , pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ; Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]

PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO Menimbang, terhadap petitum yang kedua, pihak Pemohon memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ; Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur’an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi : Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.; Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut : Pasal 2 ; Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ; Pasal 3 ; Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ; Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terbutki, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang pangkal masalahnya karena rasa cemburu Termohon yang sangat besar sehingga selalu menganggap Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]

PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Puncak pertengkaran tersbut hingga kemudian membuat Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pisah tempat tinggal selama 4 bulan ; Menimbang, bahwa keluarga dari Pemohon dan Termohon telah cukup berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon. Keadaan tersebut menunjukkan Pemohon dan Termohon kehilangan kepercayaannya antara satu dengan lainnya, hubungan keduanya telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri.; Menimbang, bahwa bila salah satu pihak dari suami istri, atau bahkan kedua – duanya sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu bisa menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi

Pemohon dan Termohon. Tujuan

perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur’an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah cukup berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon

tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo ;


PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO Menimbang, bahwa selain itu untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaiman dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya ( ex officio ) dapat memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah dimana pernikahan itu dicatatkan agar mencatat perceraian tersebut dan untuk itu perlu dimasukkan dalam amar putusan perkara ini ; Menimbang, bahwa petitum yang kedua tersebut telah dikabulkan, maka terhadap Petitum

Pertama haruslah dinyatakan mengabulkan

permohonan Pemohon ; DALAM REKONVENSI Menimbang, pada bagian ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan, jika terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi dihukum melakukan hal hal sebagai berikut : a.

pembayaran Nafkah madhiyah selama masa 4 bulan pisah tempat tinggal sebesar Rp 30.000,00 ( tiga puluh ribu rupiah ) karena selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi uang nafkah ;

b.

Pembayaran Nafkah iddah sebesar Rp 30.000,00 ( tiga puluh ribu rupiah ) per hari ;

c.

Pembayaran Mut’ah berupa uang sebesar Rp 20.000,000,00 ( dua puluh juta rupiah )

d.

Pembayaran Nafkah 1 orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon sebesar Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa ;


PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO e.

Pembayaran Nafkah Termohon setelah perceraian, hingga Termohon menikah lagi dengan orang lain, karena selama ini Pemohon di rumah telah 3 kali mengucapkan talak terhadap Termohon ;

f.

Harta bersama berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang saat ini ditempati oleh Termohon, sertipikatnya dibalik nama menjadi nama Termohon ;

g.

Usaha sewa mesin diesel, yang selama ini dikelola Pemohon agar hasilnya diberikan semua untuk anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon ; Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang gugatan

Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam permohonan cerai talak, adalah sejalan dengan ketentuan Pasal ketentuan pasal 132 HIR, dimana secara prinsip gugatan rekonvensi adalah untuk mengimbangi gugatan konvensi yang dapat diperiksa

bersama-sama dengan gugatan konvensi sehingga

akan menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian, serta menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain ; Menimbang, bahwa dalam perkara ini, materi gugatan rekonvensi adalah hal – hal yang berkaitan erat materi gugatan konvensi, yakni berkait erat dengan pemenuhan hak dari istri yang akan diceraikan oleh suaminya, sehingga penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan. berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugat rekonvensi tersebut ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban sebagai berikut : a.

Bahwa, Pemohon membenarkan telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan dirinya tidak memberi nafkah kepada Termohon sejak tanggal 10 Januari 2014, karena Termohon telah menjual harta bersama berupa mobil dan kemudian dibelikannya motor tanpa sepengetahuan Pemohon ;

b.

Bahwa, Pemohon sanggup membayar nafkah iddah seperti yang diminta Termohon ;


PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO c.

Bahwa, Pemohon sanggup memberi mut’ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah )

d.

Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya hidup anak per bulan Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah )

e.

Bahwa, Pemohon tidak sangup membayar biaya hidup Termohon setelah bercerai hingga ia menikah lagi ;

f.

Bahwa, perihal pembagian rumah, Pemohon ingin menyelesaikan di luar persidangan dengan membuat perjanjian perdamaian ;

g.

Bahwa, Pemohon memang mengelola bisnis sewa diesel, dan menyetujui jika hasil sewa diesel tersebut diperuntukkan untuk anak ; Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Penggugat

Rekonvensi

menyampaikan replik yang pada pokoknya tidak membantah bahwa ia telah menjual harta bersama berupa mobil dan kemudian membelikan sebuah motor,

akan

tetapi

Penggugat

Rekonvensi

menyatakan

tetap

pada

gugatannya; Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga menyampaikan dalil duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ; Menimbang,

bahwa

dalam

gugatan

Rekonvesi

ini,

Penggugat

mengajukan bukti bukti surat PR 1 hingga PR 4, yang atas bukti

bukti

tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut : 1.

Bukti PR 1 adalah akta yang menunjukkan identitas kependudukan milik Termohon, yang ternyata sesuai dengan identitas yang tersebut dalam surat permohonan Pemohon ;

2.

Bukti PR 2, adalah akta, yang cukup untuk menunjukkan adanya proses jual beli obyek tanah seperti yang termuat dalam akta tersebut, dimana pembelian tersebut terjadi dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi ;

3.

Bukti PR 3 adalah akta perjanjian di bawah tangan berupa perjanjian yang pernah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi menurut Majelis Hakim, substansi perjanjian tersebut tidak berkait langsung dengan pokok gugatan ini, oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;


PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO 4.

Bukti PR 4, sebuah surat yang tidak bernilai sebagai akta dan tidak mempunyai subtansi yang berhubungan dengan pokok gugatan ini, sehingga harus pula dikesampingkan ; Menimbang, bahwa maupun Tergugat Rekonvensi idak mengajukan

bukti – bukti dalam persidangan berkaitan dengan gugatan rekonvensi ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, serta hal

hal yang telah dibuktikan dalam

pembuktian, maka didapati fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut : 1.

Bahwa, sejak tanggal 10 Januari 2015, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, tetapi Penggugat Rekonvensi dalam masa itu telah menjual sebagian harta bersama berupa sebuah mobil ;

2.

Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat Rekonvensi membeli sebidang tanah, yang identitasnya seperti tersebut dalam bukti surat T.2/ PR 2 ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu gugatan rekonvensi sebagai berikut : 1.

Gugatan Pembayaran Nafkah Madhiyah yang Terutang Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat ( 1 )

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 80 ayat (4 ), ( 5 ) dan ( 7 ) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya tamkin yang sempurna. Kewajiban tersebut juga bisa gugur manakala istri dalam keadaan nusyuz ; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, meski Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai seorang istri yang nusyuz, namun dalam terbukti pula Penggugat Rekonvensi telah menjual sebagian harta bersama berupa sebuah mobil, yang kemudian dibelikannya sebuah motor yang hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, hal itu pula membuat Tergugat Rekonvensi kemudian tidak memberinya nafkah sejak tanggal 10


PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO Januari 2015 karena harta yang dijual tersebut bisa dijadikan ganti nafkah wajib selama pisah tempat tinggal tersebut ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keberatan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi gugatan pembayaran nafkah madhiyah tersebut cukup beralasan hukum, nilai harta yang dijual oleh Penggugat Rekonvensi tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan sebaik

baiknya oleh Penggugat

Rekonvensi sebagai ganti nafkah yang seharusnya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga, tidak terbukti Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya untuk membayar nafkah selama sekitar 4 bulan kedua belah pihak tersebut pisah tempat tinggal ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran nafkah madhiyah tersebut haruslah ditolak ; 2.

Gugatan Pembayaran Nafkah Iddah Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan, agar

jika terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 30.000, 00 ( tiga puluh ribu rupiah ) per hari, selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp 2.700.000,00 ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi gugatan tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, prinsip hukum di dalamnya adalah seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memenuhi hak istri yang yang dicerainya tersebut, salah satunya, wajib memberi nafkah selama istri menjalani masa iddah, kecuali istri yang dicerai tersebut dalam keadaan nusyuz ; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tdak terbukti, Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz, sehingga Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah ; Menimbang, Rekonvensi

bahwa

tersebut,

maka

dengan

menunjuk

gugatan

kesanggupan

Penggugat

Rekonvensi

Tergugat tentang

pembayaran nafkah iddah dapat dikabulkan sebagaimana tertera dalam amar putusan perkara ini ; 3.

Gugatan Pemberian Mut’ah


PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan, agar jika terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) ; Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memenuhi gugatan tersebut sebesar Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah karena memang sebatas itu kemampuan penghasilannya yang sehari hari bekerja sebagai instalatir listrik dan membuka persewaan berbagai peralatan ; Menimbang, bahwa perihal pemberian mut’ah suami terhadap istri, berdasarkan ketentuan pasal 149 ( a ), pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi ; Menimbang, bahwa dengan menunjuk kepada kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap Tegugat Rekonvensi layak untuk dihukum memberi mut’ah terhadap Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat

Rekonvensi

tentang

pemberian

mut’ah

dapat

dikabulkan

sebagaimana tertera dalam amar putusan perkara ini ; 4.

Gugatan Pembayaran Nafkah Anak Menimbang, bahwa selain itu dalam perkawinan Pemohon ini telah

dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK KANDUNG, yang saat ini masih belum dewasa karena masih berusia 13 tahun dan berada dalam asuhan Termohon ; Menimbang,

bahwa

Tergugat

Rekonvensi

menyanggupi

untuk

membayar biaya hidup anak tersebut, setiap bulan sebesar Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah bercerai. Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]

PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO Menimbang, bahwa Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum yang salah satunya adalah, biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya ; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, 1 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dan tidak terdapat sengketa atas hal itu. Oleh karena ada tetapnya keadaan, dimana anak tersebut hingga saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka dapatlah ditetapkan adanya kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk menjamin biaya hidup anak tersebut hingga mandiri atau sekurang - kurangnya berusia berusia 21 tahun, atau belum menikah pada usia tersebut, yang setiap bulan sekurang – kurangnya sebesar Rp 750.000,00 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ; 5.

Gugatan

Pembayaran

Nafkah

Setelah

Perceraian

Hingga

Penggugat Rekonvensi Menikah Lagi Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi keberatan untuk memenuhinya ; Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Tergugat Rekonvensi tersebut, menurut Majelis Hakim, gugatan tersebut tidak cukup mempunyai dasar hukum untuk diajukan sebagai gugatan tentang kewajiban yang timbul akibat adanya perceraian dalam hukum Islam, sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak ; 6.

Gugatan Pembagian Harta Bersama Berupa Tanah dan Rumah

yang Berdiri di Atasnya Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah mencapai kesepatan perdamaian sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian, tertanggal 18 Maret 2015 yang ditanda tangani


PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO pihak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi di depan persidangan untuk dimasukkan sebagai bagian dari putusan ini ; Menimbang, bahwa oleh karena adanya perjanjian perdamaian tersebut, maka perihal pembagian harta berupa tanah dan rumah sebagaimana dimaksud, pihak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi terikat pada isi perjanjian yang telah dibuat tersebut, dan Majelis Hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan ini agar menghukum Penggugat dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut ; 7.

Gugatan Agar Hasil Persewaan Mesin Diesel Diserahkan kepada

Anak

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, subtansi dari gugatan tersebut adalah gugatan tentang pelaksanaan kewajiban seorang ayah untuk memberi biaya hidup bagi anaknya ; Menimbang, bahwa kewajiban pemberian biaya hidup tersebut pada dasarnya memang menjadi kewajiban seorang ayah terhadap anaknya, dari manapun dia melakukan usaha untuk mencari nafkah, yang terhadap hal itu telah

dipertimbangkan

di

atas

tentang

adanya

kewajiban

Tergugat

Rekonvensi untuk memberikan biaya hidup bagi anak hasil perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi adanya kewajiban dengan subtansi yang sama ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

tersebut,

maka

gugatan tersebut haruslah ditolak ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]

PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO DALAM KONVENSI 1.

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2.

Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon

( TERMOHON )

di hadapan sidang

Pengadilan Agama Situbondo; 3.

Memerintahkan

Panitera

Pengadilan

Agama

Situbondo

untuk

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; DALAM REKONVENSI 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;

2.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, Nafkah Iddah sejumlah Rp 2.700.000,00 ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah )

3.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah )

4.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, biaya hidup seorang anak hasil perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK KANDUNG, umur 13 tahun, setiap bulan sekurang kurangnya sebesar Rp 750.000,00 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau belum menikah pada waktu umur tersebut ;

5.

Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menaati dan melaksanakan isi Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak tersebut ;

6.

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391. 000,00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]

PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 Masehi, bertepatan dengan 18 Jumadil Akhir 1436 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Mawardi, S. Ag, M. Hum Hakim Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H dan Drs. Amar Hujantoro, M.H. masing – masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Suria Akbar, S.H Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hirmawan Susilo, S.H

Mawardi, S.Ag, M.Hum

Hakim Anggota ttd Drs. Amar Hujantoro, M.H. Panitera Pengganti, ttd Suria Akbar, S.H Perincian biaya perkara : -

Biaya Pendaftaran

Rp.

30.000,00

-

Biaya ATK Perkara Rp.

50.000,00

-

Biaya Panggilan

Rp

300.000,00

-

Redaksi

Rp.

5.000,00

-

Materai

Rp.

6.000, 00

Rp.

391.000, 00

Jumlah


bismillahirrahmanirrahim

Recommend Documents