PAKET LELANG PL PATUT DIPERTANYAKAN

cmyk

cmyk

Suratkabar Nasional

1

"Investigasi, Hukum & Kriminalitas"

Edisi 708| Th.XV Minggu III| 14-20 Maret 2016|

email:[email protected] P. Jawa Rp. 5.000,- [Luar Jawa Tambah Ongkos Kirim]

email: [email protected]

Menelusuri Pengelolaan Anggaran TPOP di UPT PSDA Sampean Baru Bondowoso (2)

BONDOWOSO,TEROPONG – SEBAGAIMANA ditulis dalam Suratkabar Nasional ini (edisi 707,red), bahwa dalam tahun anggaran (TA) 2015, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sampen Baru mengelola anggaran APBN sebesar Rp.15.412.047.000,-. Adapun bentuk pengelolaan anggaran dilakukan secara swakelola, dan

kontrak. Menyinggung masalah paket pekerjaan kontrak, dari 28 paket pekerjaan konstruksi yang berupa kontrak, terdapat hanya 2 (dua) paket pekerjaan yang pelelangannya dilakukan secara eproc, yaitu : 1). Pekerjaan Pemeliharaan Saluran Induk Sampean Baru (Hilir Cross III) Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten

Situbondo. Untuk paket pekerjaan konstruksi ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp.377.998.500,-. Sedangkan pemenangnya adalah CV. Shalsabila, dengan nilai penawaran Rp.318.983.500,-, nomor kontrak:HK.02.03/1783/BWSTPOP/IV/2015, tanggal kontrak: 17 April 2015, masa pelaksanaan 120 hari kalender. Bersambung ke hal.7

PAKET LELANG PL PATUT DIPERTANYAKAN TIPIKOR Dibalik Kasus Korupsi Embung Pilangbango

Kajari dan Kasi Pidsus Dituding Terima Uang Ratusan Juta Rupiah

Kasi Pidsus (JPU) tampak begitu serius mendengarkan keterangan ahli

Pemeliharaan Jalan Ngabab – Krajan, Pujon, Malang Rp.1 Miliar

Diduga Fiktip, Kejaksan Layak Lakukan Lidik MALANG, TEROPONG – DALAM tahun anggaran (TA) 2015, Pemerintah Kabupaten Malang lewat Dinas Bina Marga telah mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Malang sebesar Rp 1 miliar, untuk paket pekerjaan “ Pemeliharaan Jalan Ngabab – Krajan, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang”. Adapun sebagai pemenang untuk paket pekerjaan konstruksi ini adalah Artha Loka Abadi, dengan harga penawaran Rp.970 juta. Sedangkan penan-

SURABAYA, TEROPONG - SUNGGUH memprihatinkan, bila kita mendengar ada penegak hukum (oknum) yang mau melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Dengan menjual harkat dan martabat sebagai orang yang mempunyai kewenangan yang cukup besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terkait kasus dugaan korupsi Embung Pilangbango yang sedang di sidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bersambung ke hal.10

Peningkatan Jalan Sengguruh-Kemiri Kec Kepanjen, diduga tidak sesuai spek

Pemeliharaan Jalan Nggabab-Krajan Kec Pujon, diduga ada yang fiktip

Bersambung ke hal.6

Kejagung Diminta Periksa Penyelewengan Retret GSJA Satelit Getsemani di Pondok Karista, Pacet Anggaran Proyek Trotoar BusTransjakarta

“Kebersamaan Itu Memang Begitu Indah”

J A K A RTA , TEROPONG - JAKARTA Corruption Watch (JCW) dalam pelibatan dan partisipasinya sebagai salah satu LSM di Ibukota bidang antikorupsi telah pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) dengan dataJuaini Yusuf H.M. Prasetyo, SH data diperoleh/dimiliki tentang proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi DKI Jakarta terhadap program Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta Tahun Anggaran 2013. Proyek bernilai pagu pekerjaan diatas Rp.12 miliar

MOJOKERTO,TEROPONG – RABU 9/3/2016) yang kebetulan merupakan hari libur nasional, yaitu merupakan Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1938), Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Satelit Getsemani melakukan Retreat, bertempat di Pondok Karista, Pacet, Mojokerto. Untuk acara kegiatan rohani ini, Jemaat GSJA Satelit

Bersambung ke hal.10


Jemaat dan hamba Tuhan foto bersama

Proyek Jaringan Irigasi TA 2015 Rp.18 Miliar

Berpotensi Korupsi, Dilidik Kejari Sidoarjo

Ir. Anik Pudji Astuti

cmyk

Suhartono, SH

Pemenang lomba hias

Ketua KPK Sumenep Pertanyakan Aset Yayasan UNIJA Sumenep

SIDOARJO, TEROPONG - DIDUGA ada indikasi korupsi berjamaah, pelaksanaan proyek jaringan irigasi di Dinas Pertanian Sidoarjo Tahun 2015, sekitar Rp 18 miliar di sidak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Dilihat secara kasat mata, pelaksanaan proyek yang diduga berkualitas rendah itu berpotensi merugikan negara. Oleh karena itu, Tim Kejari Sidoarjo yang dipimpin Kasi Intel, Suhartono, SH turun ke lokasi proyek yang tersebar disejumlah desa yang dijadikan wilayah pertanian. Terutama proyek di wilayah Kecamatan Tarik.

SUMENEP, TEROPONG – UNIVERSITAS Wiraraja (UNIJA) Sumenep yang dilahirkan oleh Pemerintah Kabupaten (pemkab) Sumenep 1986 adalah sejarah yang tak terlupakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep. Ini mengingat perjalanannya UNIJA ini adalah semangat pemkab untuk mendirikan Yayasan Universitas Wiraraja, yang tujuannya untuk mengelolah suatu Perguruan Tinggi yaitu Universitas Wiraraja (UNIJA). Hal ini tentunya tidak terlepas dari Pemkab. Sumenep untuk keinginan Pendidikan Tinggi. Menurut Undang-Undang Pemkab memiliki Pendidikan Tinggi, sehingga solusinya Pemkab.

Bersambung ke hal.2

Bersambung ke hal.9

Wawancara Ketua KPKS dengan Pengurus Dewan Pendidikan Sumenep

cmyk

SURABAYA-SIDOARJO

2

Diduga Menukar BPKB, Tanpa Ijin Pemiliknya, Diadili SURABAYA, TEROPONG - Nasib malang menimpa terdakwa yang satu ini. Betapa tidak, maksud hati hendak menukar BPKB sepeda motor milik anaknya yang bekerja pada saksi pelapor H.Basori. Namun apa daya, kini menjadi terdakwa dan harus rela duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kronologisnya, terdakwa Siti Fatchul Jannah, warga desa Cabean, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa-Tengah (Jateng) ini, mendatangi tempat kerja anaknya yakni Ayu Puspita Sari, yang bekerja sebagai karyawan M.Basori. Kedatangannya hendak menukar BPKB mobil Toyota Kijang LF-80 STD warna Silver tahun 2003 nopol L-1461 BB, dengan BPKB sepeda motor Yamaha tahun 2007 warna biru. Ketika terdakwa tiba di kantor tersebut,tidak bertemu dengan anaknya yakni Ayu Puspita Sari,sehingga menunggu di kantor tersebut.

Nurhayati, SH dan Katherine, SH (JPU)

Terdakwa Jannah didampingi Penasihat Hukum

Setelah menunggu di ruang kantor M. Basori inilah terjadi masalah, terdakwa diduga manukar BPKB mobil kijang tersebut dengan BPKB sepeda motor tanpa seijin pemiliknya M. Basori. Alasan terdakwa, setelah sekian lama disuruh menunggu kedatangan anaknya oleh M. Basori,namun tidak datang juga. Kejadian ini diketahui oleh saksi Ahmad Mian Saipul Hadi,yang menurutnya melihat

da mendengarkan keterangan saksi Ahmad.M.Basori serta Ayu puspita sari. Sedangkan JPU Nurhayati SH yang diwakili JPU Katerine SH menjerat terdakwa dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya yakni Lestari SH. Menurutnya bahwa klienya tidak bersalah, karena sebenarnya hal ini masalah hutang- piutang. Namun oleh saksi M.

terdakwa mengeluarkan buku BPKB yang ada di dalam amplop warna coklat. Dan juga keterangan M Basori mengetahui buku tersebut saat akan menukar mobil inventaris, yang dipinjamkan kepada Ayu Puspita Sari. Selanjutnya M.Basori melaporkan pada pihak berwajib dan kini kasusnya disidangkan di PN Surabaya. Sidang yang diketuai majelis hakim Sigit SH ini dengan agen-

Basori keburu di laporkan pada polisi, padahal masalah ini masih dalam perundingan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. “Nanti kita buktikan pada sidang selanjutnya dan pembelaan,” katanya. Masih menurutnya, bahwa sidang ini seharusnya cepat dan efisien,namun entah mengapa jadwal persidangannya selalu molor dan di tunda-tunda hingga beberapa kali. (ifan)

Edisi 708| 14-20 Maret 2016

Pelabuhan Tanjung Perak Salurkan Dana Kemitraan Rp 900 Juta SURABAYA ,TEROPONG - Penandatanganan perjanjian pinjaman dana program kemitraan PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak dengan 45 mitra binaan di Hotel Sahid Surabaya, pekan lalu. Dana pinjaman yang digulirkan sebesar Rp 900 juta untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mengembangkan bisnis yang telag ditekuninya selama ini. Pelaksana Harian (Plh) General Manager (GM) Tanjung Perak, Agus Hermawan menyatakan, pada tahun ini akan menyalurkan dana kemitraan sekitar Rp 4 miliar kepada para UKM. “Mereka yang diberikan bantuan pinjaman dana itu berasal dari Surabaya, Tulungagung, Ponorogo, Malang, Pamekasan dan lainnya,” katanya. Menurutnya, dengan pinjaman dana bergulir itu akan membantu para UKM untuk lebih giat lagi membangun bisnisnya dan bisa lebih maju lagi nantinya. Berbagai macam usaha yang mereka geluti, mulai dari usaha fotokopi, pembuatan jus buah, dan sebagainya. Sementara itu, Manager Keuangan Tanjung Perak, Budi Satriyo mengungkapkan, para UKM yang mendapatkan bantuan pinjaman dana kemitraan bisa mengajak atau merekomendasikan para UKM yang ada di kampung atau di daerahnya untuk mengajukan permohonan dana kemitraan kepada Pelindo III. “Para penerima dana bantuan itu, bisa mengajak dan merekomendasikan tetangganya yang sudah memiliki usaha dan telah berjalan dua tahun lebih untuk mendafatkan diri di Pelindo III cabang Tanjung Perak,” cetus Budi Satriyo. Dia akan melakukan survei para calon penerima dana kemitraan itu, apakah layak menerima bantuan atau tidak. “Untuk penyaluran dananya kami bekerjasama dengan Bank Jatim,” ungkapnya. (omo)

Menpora Harus Cabut SK Pembekuan PSSI Kejaksaan ... SURABAYA, TEROPONGRatusan masyarakat pecinta sepak bola berkumpul di depan Taman Bungkul, Jumat (11/3). Mereka menyuarakan agar Menpora Imam Nahrowi mencabut SK Pembekuan PSSI. Selain itu para pengunjuk rasa yang didukung para elemen masyarakat dan mahasiswa di Surabaya, minta agar Menpora turun dari jabatannya. Menurut Nurdin kordinator aksi, aksi para pecinta sepak bola prihatin terhadap sikap Menpora yang tidak taat terhadap hukum. Menpora telah melawan intruksi Presiden RI, bahwa pembekuan PSSI harus segera dicabut, na-

mun hal itu tidak dilakukan oleh Imam Nahrowi. Para pecinta sepak bola melakukan aksi unjuk rasa dari Taman Bungkul hingga depan gedung Grahadi jalan Pemuda. Dengan berjalan kaki,

mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Menpora Imam Nahrowi segera mencabut SK Pembekuan PSSI. Turunkan Menpora Imam Nahrowi. Nahrowi pembangkang konstitusi”.

ka jalannya tidak normal dan akan mengalami kepincangan, sudah pasti orang tua dan kita semua akan sedih apabila anakanak sudah terserang Polio. Ia menghimbau untuk para orang tua yang sudah membawa anak-anak di imunisasi agar memberitahukan kepada tetangga, keluarga dan saudara yang lain supaya mereka dapat membawa anak/cucu untuk di imunisasi sehingga terhindar dari penyakit Polio, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Ben mengharapkan kepada seluruh jajaran, masyarakat untuk melakukan Sweeping atau melakukan kunjungan ke desadesa memburu anak-anak yang belum diimunisasi ke seluruh Wilayah Kabupaten Kapuas.

“Saya sampaikan secara khusus kepada ibu-ibu yang mempunyai anak kecil, jangan kasihan kepada anaknya kalau disuntik imunisasi, paling hanya nangis sebentar daripada nantinya akan mendapat penyakit yang mematikan. Biasanya ibuibu karena sayang anak jadi tidak mau membawa anak-anaknya untuk disuntik. Yang penting anak kita terbebas dari segala penyakit,” katanya. Selain itu, ia mengungkapkan, tidak hanya Imunisasi Polio yang dilakukan kepada anakanak, banyak imunisasi yang lain bahkan menggunakan suntikan. Diakhir sambutannya, ia menekankan kembali kepada semua orang tua yang memiliki anak

Aksi masyarakat pecinta sepak bola Indonesia

Aksi solidaritas ini didukung puluhan mahasiswa. Usai sholat

Jum’at, mereka bergerak ke depan gedung Grahadi. (yok)

agar membawa anak-anak ke Posyandu, Puskesmas bahkan ke Rumah Sakit untuk melakukan imunisasi. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, Adelina Yunus, dalam laporannya mengatakan, PIN Polio dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 8 Maret sampai dengan 15 Maret 2015. Secara khusus di Kabupaten Kapuas terdapat 535 Pos PIN mencakup Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Posyandu, Rumah Sakit dan Pos PIN lainnya. “Harapan kami mobilisasi sosial bisa digerakkan semaksimal mungkin agar seluruh masyarakat sadar dan mau mem-

bawa bayi balitanya ke Pos PIN terdekat untuk mendapatkan imunisasi Polio gratis. Mari kita sampaikan informasi PIN Polio ini seluas-luasnya kepada keluarga dan tetangga agar anakanak kita terlindungi dari Polio,” himbau dr Adelina Yunus. Nampak hadir dalam kegiatan tersebut, unsur forkopimda, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kapuas, Sekertaris Daerah Kabupaten Kapuas, Rianova SH, beserta isteri, Asisten Setda dan Staf Ahli Bupati Kapuas, Wakil Ketua TP PKK Kapuas Hj Noor Afiati Muhajirin, Camat Selat beserta Ketua TP PKK Kecamatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan para undangan serta orang tua bayi/balita. (nordin)

Bupati Buka ... maka Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio telah dicanangkan. Pecanangan tersebut dibuka secara langsung oleh Bupati Kapuas Ir Ben Brahim S Bahat MM MT didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas Ny Ary Egahni Ben Bahat SH di Posyandu Permata Bunda Jalan Cilik Riwut Kuala Kapuas, Selasa (8/3) Pagi. Untuk Kabupaten Kapuas sendiri sebanyak 32.772 anak menjadi jumlah sasaran PIN Polio dengan target yaitu 95 Persen dari anak yang berusia 0-59 bulan. Bupati Kapuas dalam sambutannya mengatakan Polio adalah penyakit yang membahayakan dan dapat membawa kematian juga membuat kecacatan pada anak. Ia menambahkan, apabila anak terserang Polio ma-

Sambungan dari Hal.8

Penerbit : PT. MEDIA TEROPONGDOR GROUP Akta Notaris : No. 20 Tanggal 14 Juni SK Menkum & HAM No: AHU-17864.40.10.2014, Tanggal 16 Juli 2014 NPWP : 70.453.117.7-615.000 Komisaris Utama : Bachtiar Sitorus, SH Direktur Utama : Johan Faktari Sitorus, SE Penanggung Jawab/Pem. Umum/Pem. Redaksi : Bachtiar Sitrorus, SH Redaktur Pelaksana : Yoyok Kustaryo Redaktur : Yoyok K, Dedy Kusnomo, SH, Beduar Sitinjak, SH Dewan Redaksi : Bachtiar Sitorus, Yoyok Kustaryo, Dedy Kusnomo, Beduar Sitinjak Sekretaris Redaksi : H. Basonta E.M.P Pemasaran/Sirkulasi : Subakir, Siagian Lay Out : Dany S, Nur Hayati WARTAWAN : Surabaya : M. Ifan Zamorano, Oyong Sandra Leo, Salmon Bakanaung, Ardianus FSP, Andre Peatric H., Bhayu Indarto. Sidoarjo: H.M. Shoumu HS. Tuban : Gendut Ashuri. Magetan : M. Kasim. Tulungagung : - Ngawi : Andik Yuliyanto. Kab/ Kota Blitar : Zaenal Arifin, Rosi Muhaimin. Mojokerto : H. Husnan. Banyuwangi : Priyatna Kusumah. Kapuas : Nordin. Bondowoso:Bambang Sulistiono, Edy Junaedi. Kota Probolinggo : Totok Hariyanto. Kab. Probolinggo : Agus Salehuddin. Malang : Renno Tetelepta Bojonegoro: Agus Budiono. Sampang : Mat Pandi. Pamekasan : Nur Halis. Kab. Simalungun/Kota Pematang Siantar : K. Sitorus. BIRO : Situbondo : Suyono (Kepala), Syifaudin, Ervan Wahyono, Heru Sukaryadi, Misyadi. Sumenep : A. Gaffar Rifa’i (Kepala), Gatot Supriyadi, Andy Makki, Achmad Afandi, Koko Andryanto. PERWAKILAN : DKI Jakarta : Muller S (Kepala), Sukardi (Jakarta Utara), Benny Moniaga S (Jakarta Selatan), Norton S. (Bekasi) Kalimantan Selatan : Drs. H. Hariady Mulia (Kepala), Imran A.H (Tanah Bumbu), Jumanti Liany (Kotabaru). TIM INVESTIGASI : Bachtiar Sitorus, SH (Ketua), Beduar Sitinjak, SH, Oyong Sandra Leo. PENASEHAT HUKUM : Muara Harianja, SH, Azam Khan, SH Alamat Redaksi : Jalan Ketapang 2A No.19, Suko, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Telp: 031-8541284. Email: [email protected]. Rekening : Bank BCA KCP Makro Pepelegi No. Rek : 465.003.1097 a/n. Bakhtiar Sitorus, SH. Percetakan : PT. Aksara Grafika Surabaya (isi diluar tanggungjawab percetakan)

Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG dalam menjalankan tugas dilengkapi Surat Tugas / Kartu Pers dan namanya tercantum dalam susunan boks redaksi

Pelayanan ... melakukan hal serupa seperti di wilayah pasar, daerah padat wilayah, daerah kumuh dan daerah padat penduduk. “Pelayanan KB gratis ini dilaksanakan setiap Selasa, Rabu dan Kamis. Setiap pelaksanaan kegiatan selalu menda-

Sambungan dari Hal.5 patkan antusias warga,” ujar Pakruddin. Acong (45) warga Kampung Kandang, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara yang juga salah seorang peserta KB MOP mengaku keinginan untuk ikut KB adalah semata-mata

untuk membesarkan dua anaknya yang saat ini sudah berusia dewasa. “Saya merasa dua anak sudah cukup, dan saya mendengar ada pelayanan ini maka saya datang kesini,” ujar Acong. (kardi)

MUI Meminta agar supaya agama Islam di Indonesia, utamanya di Probolinggo agar tidak dicampuri dengan adanya aliran –aliran agama yang lain. Ketentuan ajaran agama Islam yang sudah ditentukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan syarat ketentuan masuk agama Islam. Seharusnya mereka mengikuti syarat-syarat, seperti rukun Islam ada lima (5). Yakni, membaca dua kalimat sahadat, melaksanakan ibadah sholat lima waktu, melaksanakan puasa di bulan rhomadhon, melaksanakan zakat, dan mengerjakan haji bagi yang mampu. Sedangkan rukun iman ada enam (6). Di antaranya: percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya ke pada kitab-kitab Allah, percaya kepada rosul-rosul Allah, percaya adanya hari ahir (Qiamat), percaya kepada khodok dan kodar. Segala sesuatunya melaksanakan sholat lima waktu bacaan tersebut di wajibkan harus memakai bahasa Arab, dan tidak boleh dicampur-adukkan dengan bahasa Jawa atau bahasa lainnya. Sementara itu, Kajari Kraksaan melakukan mediasi karena ada dugaan penyimpangan komonitas syarat dan rukun Islam, yang di lakukan oleh Sdr: Suradi , warga Desa Sumber Kare, Kecamatan Wonomerto. Kedatangan rombongan penganut agama suci ke gedung Aula kejaksaan kraksaan pukul 10: 20 wib. Yang datang adalah Suradi, sesepuh dari Wonomerto, Probolinggo, Suratman sebagai si sepuh dari Surabaya, Agus dari Wonomerto, Hajir putra suratman dari Surabaya dan didampingi salah satu perangkat desa setempat. Dugaan penyimpangan ajaran Islam tersebut diketahui setelah Ssuratman memperagakan cara melakukan sholat di depan Kajari, anggota MUI, dan pulahan saksi-saksi yang lain di dalam ruangan tersebut. Diketahui adanya do’a- do’a tersebut yang dibacakan oleh Suratman berawal dari ambil wudhu, adzan, khomat, pelaksanaan sholat dan do’a. Sama- sekali tidak memakai bahasa Arab, melainkan bahasa Jawa. Ketentuan ketentuan lain seperti melakukan pemberian zakat sebanyak 5 kate, 3 kilo gram per orang atau di ukur dengan penghasilan sebesar 10 persen dari pendapatan. Terkait rukun Islam yang kelima (5), Suratman menegaskan pelaksanaan jamaah haji ada tiga (3). Di antaranya, jaji besar di laksanakan bagi yang mampu, haji kecil (umroh), dan Haji miskin cukun melakukan sholat jumat selama 40 kali Jumatan, dan tidak putus-putus. Kalau putus satu kali, harus ngulang dari awal lagi. Terkait puasa ada perbedaan kalau ajaran Islam wajib berpuasa satu bulan penuh di bulan suci Rhomadhon. Dalam ajaran agama suci versi Suratman, puasa diganti abuge wajib puasa setiap Sabtu atau Minggu. Menurut Suratman, dia sudah tahu kalau ajaran yang dilakukannya itu dilarang oleh pemerintah. “Saya melakukan hal itu atas dasar keyakinan belaka, “ katanya. Menurut Suratman, yang dituakan di Surabaya, Sdr Suradi yang mendapat keturunan ketiga dari kiyai Ahok alias Ahmad pada TA 1940 yang berasal dari Jember. Dengan adanya mediasi kali ini, Kajari Kraksaan belum bisa memutuskan untuk memastikan kebenarannya. (totok)

Berpotensi ... Hasilnya, telah ditemukan sejumlah proyek yang berkualitas kurang baik. “Tim jaksa sudah turun ke lokasi proyek guna mengetahui langsung kualitas bangunannya,” ujar sumber di kantor kejari Sidoarjo, Selasa (8/3/2016), lalu. Ada pun jenis proyek yang akan di bidik Kejari Sidoarjo itu antara lain, Pembangunan rumah dan pompa (BOR) senilai Rp. 2.139.680.000,-; Pengembangan Jaringan Irigasi senilai Rp. 4.221.200.000,-; Pembangunan/ Rehab Jaringan Irigasi Tersier (Jitut) senilai Rp. 4.221.200.000,; Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp.1.688.480.000,; Pembangunan Rumah dan Pompa (Air Permukaan) senilai Rp. 3.770.000.000,-; Pembangunan jaringan irigasi tersier di 17 (tujuh belas) lokasi senilai


Sambungan dari Hal.1 Rp.3.309.529.250,-. Dari item anggaran proyek tersebut, pengerjaannya dipecah-pecah dengan anggaran dibawah Rp 200 jutaan. Pembagian proyek tersebut, diduga dibagi-bagi sesuai dengan keinginan Pimpinan Dinas Pertanian. Setiap rekanan, mengambil jatah proyek melalui salah satu Kasubag bernama LS. Kepala Dinas Pertanian, Ir. Anik Pudji Astuti dikonfirmasi via selulernya, berkaitan pelaksanaan proyek-proyek fisik tahun 2015 yang tidak berkualitas baik telah diselidiki jaksa turun ke lokasi proyek. Dia mengaku lagi di pesawat. Dia harus mematikan handphone (hp) nya. “Saya lagi di pesawat. Ini mau mematikan hp saya,” ujarnya singkat, Kamis (10/3/2016) lalu. Sementara proyek yang di sidak Suhartono, Kasi Intel Ke-

jaksaan yang berkualitas jelek, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di tengah sawah Desa Klantingsari Kecamatan Tarik. Yang dikerjakan CV Viva Tunggal dan konsultan CV Indrakila, Martono. Dalam papan nama tidak disebutkan nilai anggaran proyek. Pada Selasa (8/3/2016), Suhartono kembali sidak ke lokasi proyek jaringan irigasi di Desa Mergobener, Kecamatan Tarik. Diduga proyek itu juga dikerjakan kontraktor yang mengerjakan pembangunan JUT di Desa Klantingsari. Santernya proyek jaringan irigasi sebesar Rp 18 miliar di Dinas Pertanian diperiksa kejaksaan. Proyek yang dipecah-pecah menjadi proyek PL (Pengadaan Langsung) dibawah Rp 200 jutaan itu, maka seluruh kontraktor yang mengerjakan

Pembangunan/proyek jalan usaha tani Klantingsari, Tarik

terdengar urunan untuk menutup kasus tersebut. “Ada orang dinas yang mengkoordinir rekanan yang mengerjakan untuk urunan menutup kasus tersebut,” ujar sumber dari rekanan. Sementara Kasi Intel Kejari Sidoarjo, Suhartono, SH belum

berhasil untuk dikonfirmasi. Untuk menjaga kasus ini agar tidak berhenti ditengah jalan, diminta kepada masyarakat, khususnya media massa dan LSM untuk memantau penanganan kasus ini di Kejari Sidoarjo. (shoumu ... Bersambung)

Edisi 708| 14-20 Maret 2016

TAPAL KUDA

Maling Sapi Dihakimi Warga Hingga Koma Polisi Beri Hadiah Timah Panas PROBOLINGGO, TEROPONG - Petugas kepolisian bersama warga Desa Bulang Kecamatan Gending, Probolinggo berhasil meringkus tiga pelaku pencurian hewan (Curwan), Selasa (8/3) pukul 05.30. Pelaku mencuri sapi milik Gianto warga Dusun Langai Desa Bulang. Ketiga pelaku tersebut berhasil diringkus setelah di lumpuhkan oleh timah panas dan amukan massa, hingga babak belur. Sementara satu pelaku lagi berhasil kabur ke kebun tebu. Pelaku pencurian tersebut WW ( 29 ) warga Kelurahan Semampir Barat Kecamatan Kraksaan, KM (30) warga Banyuanyar Kecamatan Banyuanyar, Enj (35 ) warga Desa Gunung Geni Kecamatan Banyuanyar, sedangkan satu pelaku lagi berusaha kabur saat itu juga. Petugas kepolisian mengamankan pelaku tersebut ke Puskesmas Gending untuk menjalani perawatan medis. Namun dua pelaku langsung di-

rujuk ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan, karena satu pelaku mengalami koma dan satu pelaku ada sisa timah panas di bagian kaki kiri. Kendaraan pelaku yang dibawa beraksi satu unit Honda Supra dan satu unit Honda Revo Absolut hangus di bakar oleh massa. Kedua unit kenda-raan tersebut di amankan di Polsek Gending. Menurut Dr Anwar Kepala Puskesmas Gending, satu pelaku yang di rujuk ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan kondisinya dalam keadaan koma. “Saya tidak jamin untuk pelaku tersebut bisa bertahan hidup, karena darah yang keluar dari mulut terus mengalir. Sedangkan Nji (35) dirujuk, karena kaki kiri masih adaa sisa timah panas,” tuturnya. Menurut Aiptu Syamsul Arifin Kanit Reskrim Polsek Gending kepada Suratkabar Nasional TEROPONG, satu pelaku sudah diamankan langsung di Polres Probolinggo, sedangkan dua pelaku lainnya masih mengalami

PROBOLINGGO-TEROPONG - Desa Selogudig Kulon, Kecamatan Pajarakan, ada sungai yang dialiri langsung dari sungai Pekalen. Disini, sebagian warga melakukan aktivitas rumah tangga, seperti mencuci baju, piring bahkan mandi dan BAB pun dilakukan di sungai ini. Tak hanya warga dewasa atau ibu rumah tangga yang melakukan kegiatan rumah tangga di situ. Sejumlah bocah juga memanfaatkan sungai ini untuk bermain sambil mandi. Meski terlihat sangat kotor, para bocah tersebut terlihat tidak peduli. Namun, di musim penghujan seperti saat ini, anak kali Pekalen ini sering meluap

Tampak dua pelaku dirujuk ke RSUD Waluyo Jati Kraksaan

perawatan di RSUD Waluyo Jati. “Yang berusaha kabur, kami bersama anggota yang lain akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penangkapan,” ujarnya. Masih kata Kanit Reskrim Polsek Gending, pihak kepolisian selalu

Hendra Wahyu Putra

ke pemukiman warga setempat. Sebagian warga yang tinggal di sekitar sungai ini kesal, karena ketika meluap, bukan hanya air yang masuk dalam rumah mereka, tetapi juga berbagai macam sampah. Menurut Hendra Wahyu Putra, Kepala Desa (Kades), bahwa akan direncanakan pembangunan plengsengan sepanjang 1 kilometer. “Mau ditinggikan plengsengannya, biar kelihatan rapi dan bersih. Juga menjaga supaya tidak meluap ke pemukiman warga. Kalau sudah meluap, banyak membawa sampah. Lagian, sungainya juga kotor dan warga resah,” ucapnya.

bersiaga, karena pernah terjadi Curanmor. Pelakunya berinisial DF warga Desa Karangbong Kecamatan Pajarakan. Mereka berhasil dilumpuh-kan dengan timah panas di Kecamatan Maron hingga menghembuskan nafas terakhirnya. (totok)

Plengsengan yang akan dibangun akan melintasi dua dusun, yaitu dusun Krajan dan dusun Kramat jati. Tapi karena anggarannya minim, proyek ini akan dibangun secara bertahap. “karena dananya tidak hanya untuk itu saja. Banyak infrastruktur lain yang juga akan di bangun tahun ini,” ujarnya. Proyek ini diperkirakan akan dibangun sesuai turunnya dana desa tahap pertama. Mungkin Juli atau Agustus karena dana desa tahap pertama akan turun pada bulan itu. “Yang akan kami bangun sisi sebelah barat dulu, yang sebelah timur masih perlu sosialisasi kepada warga, karena banyak bangunan yang mepet sungai,”

cetusnya. Selain plengsengan tersebut, ada juga rencana membangun plengsengan di saluran irigasi tersier di Dusun Batulumpang. Proyek sepanjang 1 kilometer ini juga akan dilakukan secara bertahap karena minimnya dana. Menurut bapak satu anak ini, ketika musim kemarau datang, warga yang 80 % petani itu masih kesulitan mendapatkan air. Sehingga saluran irigasi ini direncanakan akan segera dibangun. “Yang dibutuhkan itu sumur bor ,namun karena sumur bor biayanya besar, tidak kami rencanakan tahun ini. Mungkin ke depannya,” ungkap Hendra. Selain itu masih ada progres pengaspalan jalan yang sudah di aspal namun kembali rusak. Diantaranya jalan di Dusun Kramat Jati sepanjang 1 kilometer, jalan lingkungan di Desa Kemuning yang lebarnya hanya 2,5 meter yang rencananya akan di perlebar lagi. Masih soal pembangunan di Desa Selogudig wetan, masih ada program membangun taman di depan Balai Desa. Membangun poskamling di dusun Krajan dan Dusun sumberejo. Program rumah tidak layak huni (RTLH) dan Gedung Posyandu. (agus)

Anggota DPR RI Gelar Lomba Mancing Spektakuler PROBOLINGGO, TEROPONG - Minggu (6/3) pagi, anggota Komisi VIII DPR- RI Drs H. Hasan Aminuddin yang sekaligus Mantan Bupati Probolinggo dua periode ini, mengadakan lomba mancing spektakuler bersama ribuan masyarakat di Desa Rangkang Kecamatan Kraksaan. Acara yang diiukti oleh kurang lebih 5000 peserta itu diadakan di sungai Rangkang Timur, Dusun Toroyan. Sekitar 6,5 kwintal ikan lele di sebar di sepanjang aliran sungai tersebut. Semua peserta berjejer di pinggir kanan dan kiri sungai hingga sekitar 1 km. Budidaya ikan lele sendiri di kabupaten Probolinggo terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2015 lalu ada sekitar 4 ton lele di hasilkan oleh pembudidaya pada 24 kecamatan. Menurut Kepala Dinas perikanan dan Kelautan (Diskanla) kabupaten Probolinggo, pembudidaya ikan lele sekarang sudah mulai terkoordinir dengan rapi dalam kelompok kelom-

pok pembudidaya. Setiap kelompok mampu menghasilkan hingga 3 ribu ton ikan lele. Selanjutnya hasil panen tersebut di distribusikan ke luar kota. Acara yang digelar secara kolosal ini merupakan sebuah terobosan untuk merangkul masyarakat utamanya kalangan muda, supaya bisa menjauh dari peredaran narkoba. Suami dari Bupati Probolinggo ini mengaku bahwa kegiatan ini akan diadakan rutin setiap tahunnya guna untuk memerangi peredaran narkoba yang semakin marak ini. “Dengan lomba mancing ini merupakan langkah awal yang kami lakukan,kedepan kami sudah siapkan langkah lain guna untuk memerangi peredaran narkoba,” ucapnya. Hasan juga mengatakan, budidaya ikan lele di kabupaten probolinggo sudah dikembangan sejak ia menjabat sebagai bupati, ia membangun balai benih ikan lele di Desa Klenang Kecamatan banyuanyar. “Kabupaten Probolinggo adalah daerah penghasil ikan lele. Lomba memancing lele ini salah satu wujud keberhasilan sebagai daer-

Suasana lomba mancing spektakuler

ah penghasil lele yang cukup produktif,”katanya. Sementara itu, Yulius Christian, Kabag Kominfo Kabupaten Probolinggo mengatakan, kalau peserta yang ikut mancing melebihi batas. Pasalnya sungai yang lebarnya minim itu dipa-

dati peserta. Pesertanya bukan hanya dari dalam daerah , melainkan dari luar kota juga. “Diperkirakan ada 5000 peserta, dan lele yang ditabur kurang lebih 6,5 kwintal, panjang peserta berjejer sepanjang 1 kilometer,” cetusnya. (agus)

Kejaksaan Panggil Penganut Agama Suci, Diduga Aliran Sesat

Suasana pertemuan di gedung Kejari Kraksaan, Probolinggo

Dua Raperda Inisiatif Dewan Perda Miras Perlu Direvisi

Kantor DPRD Kab. Probolinggo tempat pembahasan Raperda

Bangun Plengsengan Sungai, Utamakan Keselamatan Warga

Kali Selogudig di Desa Selogudig Kulon

3

PROBOLINGGO,TEROPONG - Majelis Ulam’ Indonesia (MUI) menemukan dugaan penyimpangan ajaran Islam di Desa Sumber Kare, Kecamatan Wonomerto. Dengan adanya dugaan tersebut, MUI bersama perwakilan Kejaksaan Krasaan mendatangi tempat penganut aliran tersebut, Jumat (4/3) lalu. Kedatangan rombongan tersebut untuk menanyakan poin-poin kitab yang di baca dalam dugaan penyimpangan agama Islam. Namun Ketua penganut agama suci tersebut tidak bisa menunjukkan kitab yang dimilikinya. MUI tidak berhasil untuk mendapatkan kitab-kitab acarannya, alias tidak sesuai dengan haraapan. MUI

meminta agar dimediasi oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kraksaan memediasi penganut agama suci yang bermarkas di desa Sumber Kare, Dusun Pilang Kerep, Kecamatan Wonomerto dan MUI Kraksaan. Panggilan ini berlangsung Selasa (8/3) sekitar pukul 9: 30 wib, bertempat di gedung Aula Kejaksaan kota Kraksaan, yang dihadiri oleh beberapa anggota MUI Kraksaan, Kanit Intel Polresta kota Probolinggo, perwakilan Polres kabupaten Probolinggo, Pasi Intel Kodim 0820 Probolinggo, kepala komenag Probolinggo, FKUB Probolinggo, Muspika kecamatan Wonomerto, Kepala Desa Sumber Kare. Bersambung ke hal.2

PROBOLINGGO, TEROPONG - Agenda DPRD Kabupaten Probolinggo untuk tahun ini terbilang lebih santai. Sebab, sesuai dengan program legislasi Daerah (Prolegda), Raperda yang akan dibahasa, hanya rutinitas setiap tahun, ditambah dua Raperda inisiatif dari dewan. Nantinya juga akan melakukan peningkatan fungsi pengawasan. Wakil ketua DPRD Kabupaten Probolinggo M. Yasin mengatakan, sesuai dengan Prolegda yg telah dibahas, agenda pembahasan Raperda tahun ini terbilang lebih santai. Raperda yang akan dibahas hanya raperda rutin, seperti halnya raperda P-APBD 2016 dan APBD 2017. “Ya, sifatnya hanya rutinan saja setiap tahun, seperti PAK. Kalau Raperda lainnya belum ada. Hanya ada inisiatif dari kami,” ungkapnya. Menurut Yasin, ada dua Raperda inisiatif, yakni Perda Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) lalu lintas (lalu Lintas) kota Kraksaan, dan revisi perda minuman keras (Miras). “Sementara dari eksekutif tidak ada,” ujarnya. Meski begitu, Yasin mengungkapkan pada tahun ini pihaknya akan memaksimalkan fungsi pengawasan dibanding dengan fungsi legislasi. “Makanya kedepan nanti akan banyak Sidak yang akan dilakukan oleh setiap komisi, karena memang untuk memaksimalkan fungsi pengawasan,” ungkapnya. Ketua badan legislasi (Banleg) H Aan, membenarkan dua Raperda itu, yakni Perda Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (amdal) lalu lintas (lalin) kota Kraksaan, dan Revisi Perda Minuman Keras (Miras). “Raperda inisiatif dewan pada 2016 ya tiga itu. Perda amdal, lalin, kita berupaya merevisi Perda Miras, tapi maish proses usulan,” kata H Aan. Sementara dari eksekutif, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan usulan Raperda. “Dari eksekutif untuk sementara nggak ada,” ungkapnya. Aan menjelaskan, sejatinya dua Raperda tersebut tidak begitu urgent. Tapi hal itu perlu dibahas untuk menunjang kebutuhan masyarakat saat ini dan untuk masa yang akan datang. “Kalau urgent ya tidak, tapi kami pikir perlu dibahas untuk jadi Perda, karena kebutuhan kedepannya,” jelasnya. Ia mencontohkan Raperda Amdal lain. Raperda itu masih berkaitan dengan antisipasi perkembangan kota Kraksaan sendiri. “Pemikiran kami, untuk menata kota Kkraksaan dalam pengaturan lali lintas agar terhindar dari kemacetan dan tertib,” ungkapnya. Sedangkan Raperda revisi Miras, perlu dilakukan pembaharuan, karena desakan dari aparat hukum di Kabupaten Probolinggo. “Untuk Miras selama ini penegak hukum merasa Perda Miras perlu direvisi lebih dalam lagi,” tuturnya. (agus)

Gelar Operasi Simpatik Semeru Polantas Bagikan Cokelat dan Pin PROBOLINGGO, TEROPONG - Operasi simpatik Semeru 2016 dilakukan sejak 1sampai 21 Maret 2016 atau selama 21 hari berturut- turut. Pada hari pertama ops simpatik kali ini, Polantas Probolinggo melibatkan Satpol PP dalam tugasnya. Ini sedikit berbeda dengan operasi biasanya, kali ini Polantas Probolinggo menyediakan Satlantas Polres Probolinggo saat melakukan reward bagi pengendara Operasi Simpatik yang mematuhi peraturan dalam berlalu lintas dan kelengkapan surat kendaraanya. Reward tersebut berupa pemberian sebatang coklat dan sebuah pin. Ops simpatik ini digelar di depan Alun-Alun Kota Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Sasaran kali ini adalah pengendara roda dua (R2) dan roda empat (R4) yang melintas di Kawasan tertib Lalu lintas di Jalan raya Panglima Sudirman kota Kraksaan. Reward yang diberikan kepada pengendara yang patuh akan aturan lalu lintas itu berupa pin bertuliskan “Saya pelopor keselamatan berlalu lintas”. Sebagai bentuk kampanye pihak Polantas bagi pengendara atau pengguna jalan. Upaya tersebut di lakukan untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya. Sasaran pengendara dalam ops kali ini yakni diantaranya; SIM, Helm Sesuai SNI, kelengkapan spion, knalpot sesuai standar, Ban standar, spektek motor yang tidak sesuai aturan, dan lainnya. Kasatlantas Polres Probolinggo AKP Ahmad Hudi Arif menegaskan, semua personil yang terlibat dalam ops kali ini mengedepankan sikap simpatik, mengutamakan senyum, salam dan sapa dalam melakukan tugasnya selama 21 hari ke depan. “Operasi simpatik semeru 2016 ini difokuskan untuk revitalisasi penerapan KTL di Kota Kraksaan, utamanya untuk mencipatakan penggal jalan yang tertib marka, rambu, parkir serta pengguna jalan supaya kamsetibcarlantas di wilayah hukum Polres Probolinggo ini,” ucapnya. Selain itu Hudi mengatakan, bahwa operasi kali ini bertujuan untuk memberikan kesadaran bagi pengguna jalan. “Operasi ini lebih mengedepankan upaya peventif,pre-emtif, dan represif. Tujuannya untuk lebih meningkatkan kesadaran pengguna jalan agar lebih tertib dalam berlalu lintas,” katanya. Masih kata Hudi, kawasan tertib lalu lintas di kabupaten Probolinggo ini terletak di jalan raya panglima sudirman sepanjang 3 kilometer di kota kraksaan. Dan ini akan dilakukan secara rutin selama operasi simpatik selama 21 hari ini. Operasi simpatik perdana kali ini, petugas menilang 38 kendaraan. Bahkan ada 1 motor yang diamankan karena tidak lengkap surat suratnya. “Salah satu pengendara motor tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat kendaraannya, terpaksa kami amankan sampai pemiliknya menunjukkan surat keabsahan kendaraanya,” cetus Hudi. (agus)

MADURA

4

Bupati Berharap Petugas Kesehatan Harus Jemput Bola Kadinkes Optimes PIN Terlaksana 100 Persen SUMENEP, TEROPONG - Puskesmas Batuan menjadi pusat Deklarasi Pekan Imunisasi Nasional (PIN). Ini setelah resmi Bupati Sume-nep DR. KH. Abuya Busyro Karim mendeklarasikan pelaksanaan PIN tahun 2016 di Kabupaten Sumenep, Selasa (8/ 3) bertempat di UPT Puskesmas Batuan. Acara ini dihadiri Wakil Bupati Sumenep Ach. Fauzi, Sekda Kab. Sumenep Drs. Hadi Soetarto, M.Si, Ketua Tim Penggerak PKK, Ny. Nur Firiyana, Busyro Karim, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Ny. Nia Kurnia Fauzi, seluruh SKPD, Anggota Forpimka Kecamatan Batuan, Alim Ulama, Tokoh Masyarakat serta para Ibu dan Bayi. Dalam sambutannya, Bupati Sumenep, DR. KH. Abuya Busyro Karim, M.Si berharap pelaksanaan PIN di Kabupaten Sumenep, untuk memberikan tetes vaksin PIN i sebanyak 71.561 bayi yang dilaksanakan di 30 Puskesmas, 1.541 Posyandu, 296 Polindes, 332 Ponkesdes dan 71 Puskesmas Pembantu diseluruh Pemkab Sumenep. Perlu diketahui, bupati juga berharap kepada semua Petugas Kesehatan harus jemput bola. “Bukannya senang menunggu bola,” kata Bupati

KH. Busyro Karim. Pelayanan PIN ini lebih diutamakan di Posyandu, karena lebih mudah untuk menjangkau masyarakat. Di samping itu, kata Bupati KH. A. Busyro Karim, pelaksanaan PIN di Kabupaten Sumenep tidak hanya dilakukan pada Dinas Kesehatan saja. Akan tetapi dilakukan di lintas sektoral, juga bisa terlibat di dalamnya untuk mensukseskan program ini. Seperti TNI, Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta seluruh masyarakat kabupaten Sumenep harus ikut membantu untuk mensukseskan dalam pelaksanaan PIN. Lebih lebih lanjut Bupati KH. Abuya Busyro Karim yang baru dilantik menjadi Bupati Sumenep yang kedua kalinya ini, meminta kepada seluruh orang tua, tak perlu meragukan lagi untuk membawa anak-anaknya untuk mendapatkan vaksin polio tetes. Sehingga nantinya bisa tercipta generasi yang lebih sehat, berkualitas, bahkan bisa bebas dari cacat tubuh akibat polio. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kab. Sumenep, dr. H. Fatoni, M.Si ketika dimintai komentarnya oleh sejumlah wartawan

terkait pelaksanaan deklarasi PIN. Dia menjelaskan, dalam rangkan mensukseskan PIN tahun 2016 ini di kabupaten Sumenep, Dinas Kesehatan Kab. Sumenep telah mempersiapkan tenaga kesehatan mulai dari Puskesmas hingga Puskesmas Pembantu yang ada di wilayah Kab Sumenep. Oleh sebab itu, dia mengaku optimis pelaksanaan PIN di Kabupaten Sumenep bisa terlaksana dengan sukses, serta bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan semua masyarakat. Dr. Fatoni mengaku akan memaksimalkan kinerja petugas kesehatan yang ada sesuai dengan harapan Bupati, agar pelaksanaan PIN di Kabupaten Sumenep tahun ini nantinya bisa tepat sasaran. Salah satunya untuk menerjunkan petugas untuk jemput bola di 334 desa yang ada di kabupaten Sumenep tercinta ini. Dia optimis dalam jangka satu minggu setelah dideklarasi pelaksanaan PIN di Sumenep bisa selesai dengan target 15 Maret 2016 mendatang. Dengan harapan pelaksanaan PIN di Kabupaten Sumenep bisa terlaksana sedikitnya 90 persen, bahkan bisa lebih dari 100 persen dari sasaran riil dari yang telah dipatok oleh Pusat.

dr. H. Fatoni, M.Si menambahkan, selama pelaksanaan PIN terus akan melakukan pemantauan setiap hari serta akan melakukan evaluasi hingga pelaksanaan PIN di Kabupaten Sumenep bisa berjalan dengan baik. Hal senada juga disampaikan Kepala UPT. Puskesmas Batuan Desi Febriana, pihaknya juga yakin dengan pelaksanaan Deklarasi tahun 2016 secara serentak di seluruh Indonesia. Sementara di Kabupaten Sumenep dipusatkan di Puskesmas Batuan ini, tentunya akan semakin mondorong semua petugas untuk lebih giat lagi untuk menyukseskan pelaksanaan PIN di Kab. Sumenep. Dengan kegiatan deklarasi yang dipusatkan di UPT Puskesmas Batuan ini,a optimis di Puskesmas Batuan yang memiliki sasaran sebanyak 777 bayi untuk mendapatkan vaksin polio tetes akan berjalan dengan lancar. Bahkan, dia mengaku, telah menjadwalkan petugas di Puskesmas hingga ke Posyandu untuk melaksanakan tugas yang merupakan program secara nasional. Sehingga nantinya setiap bayi tak akan luput dari sasaran untuk mendapatkan tetes vaksin polio. (gaffar,gatot)

12 Desa dan Kelurahan di Sampang Terendam Banjir PWI Sampang dan PWI Pamekasan Salurkan Bantuan Sembako

Anggota PWI Sampang dan Pamekasan salurkan bantuan sembako untuk korban banjir di Kampung Rangkemasan, Kelurahan Gunung Sekar Sampang

SAMPANG, TEROPONG Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang tergabung PWI Kabupaten Sampang dan PWI Kabupaten Pamekasan beserta anggotanya ikut peduli terhadap korbang banjir yang terjadi selama 3 (tiga) hari merendam rumah-rumah penduduk di 12 (dua belas) Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sampang. Sabtu (27/ 2) kemarin. Kepedulian PWI kali ini, dengan ikut serta memberikan bantuan kepada pasca korban banjir, yaitu bantuan berupa sembako yang di salurkan ke wilayah yang tak terisolir oleh bantuan Pemerintah yang di karenakan arus banjir kiriman dari urara yang begitu deras dan membahayakan terhadap

Ketua PWI Kabupaten Sampang, Ach Bahri dan Ketua PWI Kabupaten Pamekasan, Abd Azis serahkan bantuan sembako untuk korban banjir Sampang

jiwa yang ingin menyalurkan bantuan saat banjir menenggelamkan rumah warga. Sebanyak 270 bingkisan berupa sembako yang disiapkan oleh PWI Kabupaten Pamekasan dan 100 bingkisan dari PWI Kabupaten Sampang untuk korban bencana banjir. Ketua PWI Kabupaten Sampang, Ach Bahri dan Ketua PWI Kabupaten Pamekasan, Abd Azis bersama anggotanya turun langsung dan mendistribusikan ke wilayah pedalaman yang belum tersentuh oleh bantuan Pemerintah. Salah satunya Kampung Rangkemasan Jalan Aji gunung, Kampung Gelugur Jalan Bahagia, Jalan Melati, Jalan Pemuda baru dan Desa Pasean, Kecamatan Sampang. Ketua PWI

Kabupaten Sampang, Ach Bahri mengatakan bantuan dari PWI Pamekasan dan Sampang sengaja di arahkan ke bagian pedalaman. Karena masih banyak korban banjir yang masih belum tersentuh oleh pemerintah, bantuan yang mengalir masih di wilayah kota saja sedangkan di pelosok banyak yang belum menikmati bantuan. “Bantuan dari teman-teman wartawan ini, kami arahkan ke bagian yang belum tersentuh oleh bantuan Pemerintah, sedangkan bantuan yang ada sekama terjadi banjir masih berputar di wilayah kota saja, sedangkan yang ada di oedakaman kampung masih belum tersentuh,” ungkap Bahri. Ditempat yang sama, Ketua PWI

Kabupaten Pamekasan, Abd Azis mengatakan, bahwa bantuan sembako yang disiapkan tersebut, akan di salurkan kepada korban banjir dengan tujuan untuk meringankan beban warga yang terdampak banjir selama tiga hari, dan untuk mengetahui langsung kondisi warga dilapangan. “Bantuan ini tidak seberapa, namun diharapkan bisa meringankan dan bermanfaat bagi korban banjir, terutama yang berada di pedalaman yang jauh dari jangkauan, apalagi mereka yang tidak yang hingga saat ini belum menadapatkan bantuan dari Pemerintah setempat,” ujar Azis, sambil menyerahkan bantuan kepada korban banjir di Kampung Rangkemasan Jalan Ajigunung Sampang. Sementara Win, warga Kampung Gelugur Jalan Bahagia mengaku hingga Selasa (91/03) belum juga menerima bantuan dari Pemerintah, namun sia mengaku ada petugas yang mendata di Kampung tersebut, akan tetapi keluarganya luput dari pendataan petugas itu, padahal di rumahnya itu banjir hingga mencapai atap teras rumahnya. “Saya ucapkan terima kasih kepada PWI yang sudah peduli terhadap kami, hingga saat ini, kami sekeluarga belum juga menerima bantuan, namun sebagian tetangga kami sudah ada yang menerima berupa mie instan dan aqua gelas tiga bungkus. Bahkan ada petugas yang mendata tapi kami luput dari pendataan petugas tersebut,” tuturnya. (pandi)

Edisi 708| 14-20 Maret 2016

Kapolres Dukung Langkah PWI

Tertibkan Oknum Wartawan Tak Jelas SAMPANG, TEROPONG - Selama ini tindak tanduk wartawan di Sampang cukup meresahkan dinas maupun instansi yang ada dingkungan Kabupaten Sampang. Bahkan ada yang lebih parah lagi, sampai-sampai kalau ada temuan proyek yang tidak sesuai dengan spek dinas di desak agar proyek tersebut di bongkar saja. Oleh sebab itu, PWI Sampang menyinggung Kapolres Sampang AKBP Budi Mulyanto bersama Ketua PWI Sampang, Ach Bahri terkait adanya keluhan dari masing-masing dinas teknis maupun instansi dan rekanan yang selalu di obok-obok oleh oknum wartawan yang tidak jelas. Hal itu disampaikan saat PWI Sampang melakukan pertemuan dengan Kapolres Sampang, Selasa (08/03). Ketua PWI Sampang Ach Bahri di hadapan Kapolres menyampaikan keluhan Dinas maupun instansi yang selama ini selalu diobok-obok oleh oknum wartawan yang tidak jelas dan selalu membuat resah di lingkungan Kabupaten Sampang. “Selama ini banyak keluhan dari dinas maupun instansi yang selalu di obok-obok oleh oknum wartawan yang tidak jelas. Selain tidak mempunyai ijasah, dia juga tidak mempunyai bekal atau pengalaman sebagai jurnalis yang benar,” ujar Bahri di Aula Polres Sampang. Sementara itu, Kapolres Sampang, AKBP Budi Mulyanto mendukung langkah PWI Sampang sebagai wadah wartawan di Sampang. “Sebenarnya saya tidak ada urusan dengan wartawan, dan itu adalah internal wartawan. Tetapi kalau itu memang benar, bisa dipidanakan, dan saya akan mendukung dengan syarat ada saksi ahli dari teman-teman PWI,”katanya. Usai pertemuannya dengan pengurus PWI, Kapolres Sampang yang saat itu di dampingi oleh Kasat Reskrim, AKP Hary Siswo, teman-teman menyempatkan diri melakukan foto bersama dengan Ketua dan anggota PWI Sampang di Aula Polres Sampang. (pan)

Kapolres Sampang foto bersama pengurus dan anggota PWI di Aula Polres Sampang

Kapolres Minta Otak Curwan Menyerahkan Diri Kalau Tidak, Polisi Akan Bertindak Tegas

SAMPANG, TEROPONG - Polres Sampang telah memburu Nahuri, waga Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Sampang, yang ditetapkan sebagai otak curwan dan menjadi buron hingga saat ini. Kapolres Sampang, AKBP Budi Mulyanto, mengimbau kepada seluruh masyarakat Sampang agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian atau Polsek terdekat, apabila melihat ciri-ciri yang mencurigakan atas nama Nahuri, yang selama ini sudah menjadi buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). “Saya minta kepada saudara Nahuri agar segera menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib, dan meminta maaf kepada masyarakat Sampang yang telah dirugikan. Apabila dalam waktu dekat ini belum juga menyerahkan diri, maka kami tidak segan-segan akan melakukan tegas. Apabila tidak menyerahkan diri,” kata Budi Mulyanto, Selasa (09/03). (pan)

BAPPEDA Pamekasan Lakukan Rakor

Tentang Hasil Usulan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan PAMEKASAN, TEROPONG Pemerintah kabupaten (pemkab) Pamekasan melalui satuan kerja Badan Perencanaan Pemerintah Daerah (BAPPEDA) Pamekasan melakukan rapat koordinasi (Rakor) dan evaluasi bersama forum satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) Kabupaten Pamekasan dalam rangka penyusunan rapat koordinasi pemerintah daerah (RKPD) kabupaten Pamekasan tahun 2017. Hal itu untuk membahas tentang hasil musrenbang desa dan Musrenbang kecamatan yang ditempatkan di aula gedung pemkab Pamekasan dan dilaksanakan selama dua hari, yaitu Selasa (8/3) dan Kamis (10/3). Acara pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi itu dibuka langsung oleh Kepala BAPPEDA Pamekasan Ir Zainal Arifin dan dihadiri oleh seluruh perwakilan dari satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) Pamekasan dan seluruh perwakilan dari unsur kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Dalam sambutannya, Kepala BAPPEDA kabupaten Pamekasan Ir Zainal Arifin mengatakan, bahwa se-

cara tekhnis pelaksanaan forum ini menjadi tanggung jawab dari masingmasing bidang yaitu bidang yang menangani langsung sesuai dengan tupoksinya yang ada di kantor Bappeda. Oleh sebab itu, bagi perwakilan SKPD yang telah menghadiri dalam pelaksanaan forum ini supaya semua usulan dari hasil musrenbang kecamatan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu dipadukan dengan rencana kerja dari masing-masing SKPD. Maka dari itu semua hasil usulan yang telah dilaksanakan pada musrenbang kecamatan tersebut supaya dapat di sinkronkan dan dijadikan prioritas serta dapat diloloskan dalam usulan anggaran tahun 2017 nanti. “Tolong saya minta semua usulan hasil musrenbang kecamatan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu supaya dikoordinasikan dan didiskusikan dengan bidang yang bersangkutan,” ucapnya. Ditambahkan pula dalam rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan sekarang ini harus di sesuaikan dengan amanat undang-undang (UU) No 23

tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang ditandaskan bahwa rencana pembangunan daerah ini didekati dengan 4 pendekatan. Yakni, pertama pendekatan tekhnoratif artinya pembangunan ini harus menghasilkan sebuah produk yang bernuansa akademik yang harus disusun secara sistematis sebab kegiatan itu harus betul-betul jelas peruntukannya dan apa yang bisa diharapkan dari kegiatan tersebut. Kedua, pendekatan parsitipatif yang artinya mulai dari tingkat tahapan paling bawah sampai tingkat paling atas supaya harus melibatkan semua steakholder dalam menyusun perencanaan pembangunan ini. Sedangkan ketiga, pendekatan secara politik yang artinya penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus melakukan pendekatan secara politis yang tidak lepas dan tidak boleh menyimpang dari visi misi dan prioritas pembangunan daerah untuk kurun waktu lima tahun. Dan pendekatan secara top down and bottom up yang artinya perencanaan itu harus disusun dan diperte-

Suasana Rakor Musrenbang

mukan antara keinginan yang dari bawah dengan kebijakan yang diatas. Oleh sebab itu dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan yang sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang telah diatur dalam undang-undang No 24

tahun 2005. Yaitu perencanaan pembangunan ini harus benar-benar bersifat integral,artinya antara pemerintah pusat dan propinsi serta pemerintah kabupaten/ kota bahkan pemerintah desa itu harus satu bingkai dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat Indonesia. “Dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan itu harus benarbenar sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku dan disesuaikan dengan tupoksinya,” katanya. (halis)

Edisi 708| 14-20 Maret 2016

JAKARTA

Terkait Dugaan Korupsi Multi Media IAF SMA

Kejari Diminta Bidik Oknum PNS Dikmen JAKARTA, TEROPONG - SEJUMLAH PNS di lingkungan Provinsi DKI Jakarta diprediksi akan menjadi pesakitan pada awal tahun 2016. Kabarnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara diminta berbagai LSM di Jakarta mendalami temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

terkait dugaan mark-up Pengadaan Alat Laboratorium Computer terintegrasi untuk sekolah, Pengadaan Multimedia di Sudin Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2014 Dikmen.Dalam laporan Ketua LSM SISIR kepada Kejari Jakarta Utara merupakan seiring dengan temuan

Kelurahan Kalibaru Satu Minggu Terapkan PSN 3 Kali JAKARTA, TEROPONG - Untuk menekan kasus demam berdarah di wilayah Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, aparatur Pemerintah Kelurahan Kalibaru bersama kader Jumantik, serta mengajak warga untuk melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) tiga kali dalam seminggu. Lurah Kalibaru, Suyono mengatakan, kegiatan pemberantasan sarang nyamuk yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut selama seminggu itu dilaksanakan pada hari Selasa, Jumat dan Minggu. “Kegiatan PSN selama tiga hari tersebut sesuai dengan perintah dari Camat Cilincing. Khusus untuk hari Minggu, kegiatan PSN dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan kerja bakti,” ujar Suyono, Jumat (26/02). Untuk wilayah Kelurahan Kalibaru sendiri jumlah kader jumantik sebanyak 186 kader yang disebar di 172 RT dan 14 RW. Selain melaksanakan kegiatan tersebut, kami juga tidak bosan untuk terus mengingatkan warga untuk rajin-rajin melaksanakan kegiatan PSN, termasuk juga mengirimkan ajakan untuk terus melaksanakan kegiatan PSN yang kami kirimkan lewat layanan Whatsapp jaringan warga Kelurahan Kalibaru. “Untuk jumlah kasus DBD sendiri di wilayah Kalibaru saat ini sebanyak 6 kasus. Untuk memutus mata rantai DBD cara paling efektif adalah dengan PSN,” ujar Suyono. (kardi)

Musrenbang Kelurahan Papanggo Bahas 136 Usulan JAKARTA, TEROPONG - Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menampung sekitar 136 usulan program. Kegiatan difokuskan pada program non fisik seperti pelatihan keterampilan, pengadaan alat, penambahan lampu PJU, serta perbaikan jalan rusak. Musrenbang Kelurahan Papanggo diikuti para Ketua RW, RT, LMK, PKK, FKDM, Karangtaruna, dan tokoh masyarakat, di kantor Kelurahan. Hadir Camat Tanjung Priok, Syamsul Huda beserta Sekcam Tanjung Priok, Didit Mulyadi beserta jajaran dan jajaran 3 pilar dengan narasumber dari Kappenko Jakut. Lurah Papanggo Maryono, mengatakan, musrenbang tingkat Kelurahan merupakan rangkaian lanjutan rembug RW. Menampung sekitar 136 usulan program yang dibahas bersama sebagai rumusan dan input melalui sistem E-Musrenbang. Sistem ini baru diterapkan tahun ini, sehingga terdapat perbedaan yang diharap akan dapat menjawab keluhan dan permasalahan kebutuhan Kelurahan Papanggo. “Usulan dari hasil rembug RW di bawa ke musrenbang di tingkat Kelurahan guna menampung tambahan dan perubahan usulan kebutuhan di wilayah dan disesuaikan dengan sistem E-Musrenbang,” ujar Maryono. Setelah dirumuskan akan dijadikan bahan lanjutan di Musrenbang tingkat Kecamatan dan tingkat Kota. (kardi)

Pekerja PPSU Marunda Disuntik Tetanus JAKARTA, TEROPONG - Para Pekerja Prasarana Sarana Umum (PPSU) rentan terkena kuman dan bakteri. Terutama saat melakukan kegiatan bersih-bersih di saluran, sampah, dan lokasi lainnya. Itu sebabnya, untuk mencegah penyakit puluhan pekerja PPSU, PHL Kebersihan dan PHL Pertamanan di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara diberikan suntikan vaksin tetanus. HildaDamayanti, LurahMarunda menjelaskan, imunisasi tetanus toksoid (vaksin tetanus toksoid) merupakan salah satu upaya pencegahan penyakit tetanus. “Sebab Tetanus adalah penyakit serius yang disebabkan bakteri Bakteri Clostridium yang biasanya berada di tanah, debu, barang berkarat, kotoran hewan, dan lainnya,” ujar Hilda, Selasa (02/02). Imunisasi tetanus toxoid menghadapkan individu untuk sejumlah kecil bakteri yang menyebabkan tubuh untuk mengembangkan kekebalan terhadap penyakit. “Mereka (PPSU) dalam tugasnya selalu berhadapan dengan banyak bakteri dan kotoran. Insya Allah dengan diberikan vaksin ini petugas bebas dari penyakit,” ujarnya. Sementara Drg.Pangondian L. Tobing, Kepala Puskesmas Kelurahan Marunda menjelaskan, pemberian vaksin tetanus ini agar petugas memiliki kekebalan tubuh dari berbagai macam penyakit. “Sebanyak 101 orang yang berasal dari PPSU, PHL Pertamanan dan PHL Kebersihan mendapatkan layanan kesehatan,” ujar Drg.Pangondian L. Tobing. (kardi)

Pelayanan KB Sasaran Warga RBU JAKARTA, TEROPONG - Untuk menekan jumlah angka kelahiran di Jakarta Utara, kantor Keluarga Berencana (KB) Jakarta Utara menggelar pelayanan KB gratis, di halaman kantor Kelurahan Rawa Badak Utara (RBU), Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Kepala Kantor KB Jakarta Utara, Pakruddin mengatakan, kegiatan pelayanan KB gratis yang dilaksanakan pada hari ini kami menargetkan sebanyak 16 orang terlayani KB metode operasipria (MOP). “Sebanyak 40 orang pria mendaftar KB MOP, dari hasil seleksi dan wawancara, hanya 10 orang yang bernilai benar-benar ikut KB MOP,” ujar Pakruddin, Kamis (03/02). Pelayanan KB yang dilaksanakan di Kelurahan Rawa Badak Utara, kata Pakrudin, bukan hanya dilaksanakan di sini saja, namun kami juga Bersambung ke hal.2

BPK tahun anggaran 2014.Ini juga dari pengadaan barang dan jasa sebanyak 24 paket dengan biaya ± Rp.90 miliar. Yang disoroti untuk dilakukan pemeriksaan oleh Kejari Jakarta Utara terhadap PNS (mantan Kasudin Dikmen) Drs.Mustapa Kemal,MM, antara lain Pengadaan Multi Media Interaktif Assesment Fisika (IAF) SMA senilai Rp.2.999.205 oleh PT.

Cemara Mandiri dengan penawaran Rp.2.738.472.000; Pengadaan Alat Laboratorium Computer Terintegrasi untuk sekolah Rp.3.999.215.000 oleh PT.Ditaputri Waranawa dengan penawaran Rp.3.375.000.000; Pengadaan Perangkat Sains Modern SMAN 16 Rp.3 miliar dengan penawaran Rp. 2.815.204.700; Pengadaan Perangkat Sains Modern SMAN 17 Rp.

5 3.000.000.000 dengan penawaran Rp.2.794.023.100; Pengadaan PerangkatsainsModernSMAN19Rp.3.000.000.000 dengan penawaran Rp.2.773.994.300; Pengadaan Prang-kat sains Modern SMAN 23 Rp.3.000.000.000 dengan penawaran Rp.2.786.152.600. Sumber TEROPONG di Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebutkan, bahwa Pengadaan barang dan jasa di Sudin Pendidikan Tinggi (Dikmen) Jakarta Utara TA 2014 rawan korupsi, beda tipis dengan Pengadaan UPS di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Seperti diberitakan sebelumnya oleh Ketua LSM SISIR M.Sitanggang, mempertanyakan tindak lanjut

pengusutan dugaan korupsi pengadaan enam item yang dilaporkan dan temuan BPK sebanyak 24 item pengadaan. M.Sitanggang sebagai Ketua LSM SISIR dengan resmi telah membuat laporan kepada Kejari Jakarta Utara tanggal 15 Februari 2016 dengan No surat 305/KN/LSM SISIR/ II/2016. M.Sitanggang juga mengkritik karena oknum PNS yang diduga bermasalah tersebut Mustapa Kemal menjabat jabatan strategis sebagai Kasudin Pendidikan Wilayah I di Jakarta Utara. Ini sampai sekarang belum disentuh hukum. Penegak Hukum jangan tebang pilih harus diungkap, karena kasus ini mirip dengan UPS. (tim)

63 Bangunan Liar Dibawah Kolong Tol Sungai Bambu Akan Dibongkar

Bangunan liar di bawah kolong Tol Wiyoto Wiyono

JAKARTA, TEROPONG - Puluhan bangunan liar semi permanen di kolong Tol Ir.Wiyoto Wiyono, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara akan dibongkar. Untuk suksesnya pembongkaran tersebut pihak Kelurahan telah mensosialisasikan dan melayangkan surat pemberitahuan kepada para pemilik bangunan untuk mengosongkan bangunannya. Lurah Sungai Bambu, Sumarno mengatakan, pembersihan bangunan liar di sepanjang kolong Tol Ir.Wiyoto Wiyono, menindaklanjuti perintah Gubernur DKI dan

Walikota Jakarta Utara terkait penertiban bangunan liar yang berada di kolong tol di wilayah Jakarta Utara. “Untuk itu, terhitung sejak Minggu (6/3), petugas gabungan Satpol PP, Babinsa dan Babinkamtibmas telah membagikan surat pemberitahuan yang isinya agar para pemilik bangunan segera mengosongkan bangunannya,” ujar Sumarno, Selasa (8/3). Dijelaskan Sumarno, berdasarkan hasil pendataan, total bangunan liar di kolong tol wilayah Kelurahan Sungai Bambu, yang berada di wilayah RW 05,06,08 dan 09 sebanyak 63 bangunan semi permanen. Bangunan tersebut terdiri dari lapak pedagang kaki lima (PKL), pol barang bekas, serta tempat parkir. Perihal waktu pembongkaran, Sumarno menuturkan, belum mengetahui secara pasti. Namun, dengan diberikannya surat edaran tersebut dipastikan pembongkaran tidak akan lama lagi dilakukan. “Para pemilik bangunan saat pemberian surat edaran, tidak merasa keberatan untuk pindah dari lokasi tersebut, Namun, mereka hanya meminta waktu agar bisa membereskan atau mengemasi semua barang-barang milik mereka,” ujar Sumarno. (kardi/muller)

Dispenda Kota Bekasi Beri Penghargaan Kepada Pemungut dan Wajib Pajak

Suasana pemberiaan penghargaan

BEKASI, TEROPONG - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bekasi memberikan penghargaan kepada aparatur pemungut dan wajib pajak PBB secara simbolis di Gedung Nonon Sentanu Pemkot Bekasi, Senin (8/3). Penyerahan Simbolis SPPT PBB 2016 tersebut disertai dengan Penandatangan MOU Tempat Pembayaran PBB Antara Pemerintah Kota Bekasi Dengan Bank BRI & PT. Pos Indonesia yang bertempat di Ruang Nonon Sontani Gedung Lt 10 Pemkot Bekasi Tujuan Kegiatan Penyerahan Dan MOU secara Simbolis, dalam rangka wujud apresiasi Pemkot Bekasi terhadap masyarakat yang telah berpartisipasi aktif membangun Kota Bekasi dengan membayar PBB, Pemkot Bekasi memberikan Piagam Penghargaan kepada aparatur pengelola PBB Dan Wajib Pajak PBB. Peraihan tertinggi pendapatan daerah melalui pajak itu, Kecamatan Bekasi

Selatan mendapat nilai tertinggi ditingkat kecamatan dengan perolehan 103,83 persen. Dan untuk tingkat kelurahan Jatikarya yang tertinggi dengan perolehan 98,03 persen. Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Pemungut dan Wajib Pajak PBB dihadiri, Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Kepala Dispenda, BRI, PT.POS Indonesia, 4 Kecamatan, 10 Kelurahan, 10 Perusahaan, Dan 10 Warga Masyarakat Kota Bekasi Yang Wajib Pajak Teladan Dalam Pembayaran PBB Tingkat Kelurahan. Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji menjelaskan, “Tahun 2015 Targetnya Rp.219.020.010.150,- dan Terealisasi Rp.225.435.317.103.persennya melebihi target 102,93. Dan pada tahun 2016 untuk sementara ini targetnya sudah mencapai Rp.250.106.793.650,-, yang terealisasi Rp.8.846.414.852,- yang persennya 3,54,” ujarnya. Wali Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji, mengatakan Walikota Bekasi Rahmat Effendi berterima kasih kepada seluruh wajib pajak. “Selain itu, dengan diadakan acara penyerahan penghargaan ini sangatlah penting karna untuk memberikan contoh kepada wajib pajak lainnya,” jelasnya. Lanjut, Rayendra, “saya beserta seluruh jajaran di pemerintah kota bekasi sangat berterima kasih sebesar-besarnya, karena realisasi pembangunan di kota bekasi yang 60 persennya adalah kontribusi melalui wajib pajak,” ujarnya Usai acara, Lurah Jatikarya, Sulatifah mengatakan, Kelurahan Jatikarya dengan peraihan tertinggi pada wajib pajak ditingkat kelurahan di kota Bekasi, karena proses pemungutannya pihak kelurahan yang dirutinitaskan kelapangan secara terjadwal. “Saya berharap kedepannya agar peraihannya dapat dipertahankan lagi dan serta mendapatkan hasil maksimal dengan melebihi target yang ada,” ucapnya. (norton)

Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan Untuk Pengamanan Aksi Penolakan Gereja di Bekasi

Suasana unjuk rasa penolakan pembangunan Gereja Santa Clara di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi

Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Nandang Jumantara saat memberikan pengarahan

BEKASI, TEROPONG - Sebanyak 1.750 personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan aksi unjuk rasa penolakan pembangunan Gereja Santa Clara di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Apel siaga dipimpin Wakil Kapolda (Wakapolda) Metro Jaya, Brigjen Pol Nandang Jumantara, yang dilaksanakan di Plaza Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan. Wakapolda meminta kepada jajaran kepolisian untuk melakukan pendekatan secara persuasif dan tidak menggunakan senjata api. “Pengamanan ini sifatnya preventif, lebih ditekankan terhadap pendekatan persuasif,” ujar Nandang Jumantara, Senin (7/3). Dia mengatakan, penindakan akan dilakukan oleh anggotanya apabila memang telah terjadi tindak pidana seperti pengrusakan, anarkis dan sebagainya. Wakil Kapolda Metro Jaya juga mengimbau kepada jajarannya untuk tidak menggunakan senjata api dalam pengamanan aksi demo tersebut. Sementara itu, Kasubag Humas Polresta Bekasi Kota Iptu Puji Astuti, mengatakan jumlah personel kepolisian yang dikerahkan sebanyak 1.750

personel yang terdiri dari gabungan TNI, Satuan Pol Pamong Praja (Satpol PP) serta personel Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi. “Dari jumlah tersebut, kami mendapat bantuan personel Brimob dari Polda Metro Jaya sebanyak tiga kompi,” kata Puji Astuti. Puji mengatakan, pihaknya telah memetakan pergerakan massa organisasi kemasyarakat (ormas) Islam yang dibagi dalam tiga titik kumpul yakni Gereja Santa Clara, kantor Wali Kota Bekasi, serta gedung DPRD Kota Bekasi. Titik kumpul massa Ormas di pusatkan di Pesantren At Taqwa Ujungharapan, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sejak pukul 07.00 WIB. Namun hingga pukul 10.00 WIB, massa ormas belum terlihat di Pemkot Bekasi. “Pergerakan massa terpecah, tidak dalam satu kelompok. Estimasi massa 600-1.000 orang pendemo,” katanya. Sedangkan di lokasi Gereja Santa Clara, anggota Polsek Bekasi Utara bersiaga sebanyak 60 personel. Pantauan di lokasi, massa yang tergabung dalam Forum Silahturahmi Umat Islam Bekasi mulai berorasi di lokasi pembangunan Gereja Santa Clara, Bekasi Utara. (norton)

Diduga Akibat Kualitas Jelek, Sejumlah Titik Pedestrian Di Kota Bekasi Rusak BEKASI, TEROPONG - Sejumlah pelaksanaan pekerjaan pembuatan pendestrian trotoar di Kota Bekasi disinyalir asal jadi. Pasalnya usai dikerjakan pendestrian tersebut sudah terlihat sejumlah kerusakan dibeberapa titk bahkan ada yang amblas. Kerusakan itu ditenggarai akibat pihak pelaksana dalam melaksana-

kan pekerjaan tersebut tidak sesuai spek, dan terkesan hanya mencari keuntungan belaka, sehingga tidak memikirkan kualitas pekerjaan. Selain itu, si pelaksana juga dituding tidak transparan dan terkesan menutupi pelaksanaan kegiatan itu. Sebab pihak rekanan tidak ada papan nama kegiatan. Sementara menurut informasi dilapangan, anggaran itu bersumber

dari dana pemeliharaaan rutin pada disbimarta 2015. Dari pantauan media dilapangan, rekanan dalam pelaksanaanya dilapangan diduga hanya menggunakan puing, bukan tanah pilihan, sebagaimana umumnya pada pekerjaaan sejenis. Kegiatan pembuatan pedesrian yang terpantau, yaitu pekerjaan pedestrian di Jalan Hasibuan, Jalan Chairil

Anwar Jalan Baru Duren Jaya, Jalan Pejuang, Wisma Asri Jaya, dan Jalan Sersan Anwar serta. Seperti diketahui sebelumnya, alokasi anggaran untuk kegiatan ini bersifat gelondongan dan nyaris tak terpantau riilnya secara administrasi, serta penetapan pelaksanaan berdasarkan faktor kedekatan. Kegiatan ujung - ujung sudah dilaksanakan. Kegiatan

ini biasanya dikerjakan oleh rekanan peliharaan dinas atau dikerjakan oleh oknum dinas, ujar sumber. Sumber itu mengatakan, kegiatan yang bersumber dari dinas pemeliharaan rutin Rencana Anggaran Biaya (RAB) nya biasanya dibuat dilapangan saat survey bersama rekanan. Sering pula, tambah sumber, saat pelaksanaan pekerjaan tidak dilengkapi papan nama

kegiatan bahkan surat perintah kerja (SPK). Rekanan yang menjadi pelaksanaan proyek ini, lanjut sumber, adalah rekanan yang mempunyai loyalitas tinggi terhadap orang dinas. “Rekanan itu biasanya peliharaan dinas atau dikerjakan sendiri oleh oknum dinas soal, perusahaanya kan gampang dipinjam,” tururnya. (norton)

Suratkabar Nasional

6



P. Jawa Rp. 5.000,- [Luar Jawa Tambah Ongkos Kirim]


Diduga Fiktip ... datanganan kontrak paket pekerjaan konstruksi ini adalah dijadwalkan tanggal 21 September 2015. Sedangkan untuk paket pekerjaan “Peningkatan Jalan Sengguruh – Kemiri, dialokasikan anggaran APBD Kabupaten Malang sebesar Rp.1,250 miliar. Adapun sebagai pemenang paket pekerjaan yang dibiayai dari uang rakyat ini adalah CV. Ersa Perdana Teknik, dengan harga penawaran Rp.1.322.652.000,. (nilai penawaran terdapat lebih besar dari nilai PAGU/HPS). Namun disebutkan didalam Berita Acara Penjelasan, harga penawaran dibawah nilai HPS/ PAGU Rp.1.350.000.000,-. Sedangkan jadwal penandatanganan kontraknya pada tanggal 21 September 2015. Pada pekerjaan Peningkatan Jalan Sengguruh – Kemiri, Kecamatan Kepanjen, Malang,

Sambungan dari Hal.1 dimana hasil penelusuran Tim Investigasi Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG dan Wartawan Media Nasional Metro Times dilapangan, 27 Januari 2016 lalu, dimana pekerjaan aspal diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam dokumen kontrak. Hal ini dapat dilihat dari ketebalan hamparan aspal yang terlihat sangat tipis pada beberapa titik, yang terkait lapis perekat, laston lapis atas, dan lapis pondasi/penerasi macadam. Begitu juga pada pekerjaan rigid beton nya, komposisinya patut dipertanyakan, karena diduga tidak sesuai sepesifikasi yang tertuang dalam dokumen kontrak (K-250). Begitu juga permuakaan jalan aspal tampak bergelombang dan terdapat kemiringan sehingga menampung air pada beberapa titik. Hal ini dapat dilihat

dimana air hujan masih tertampung pada permukaan aspal. Tentu hal ini akan berakibat pada umur jalan. Namun berdasarkan pengamatan dilapangan dilokasi pekerjaan ini tidak tampak papan nama pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen kontrak. Sementara pada tempat terpisah, yaitu pada peket pekerjaan “Pemeliharaan Jalan Ngabab – Krajan, Kec. Pujon, Malang, Tim Investigasi Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG bersama Wartawan Media Nasional Metro Times dilapangan, 27 Januari 2016 lalu, dimana pekerjaan kontruksi jalan yang dibiayai dari uang rakyat ini, dimana pekerjaan aspal diduga kuat tidak sesuai spesfikasi yang tertuang dalam dokumen kontrak. Disamping itu, ditemukan dilapangan, pada beberapa titik

lokasi pekerjaan, tidak dilakukan pekerjaan, seperti di jalan RT.19, RT20, RT21. Dan begitu juga papan nama pekerjaan tidak tampak sama sekali dilapangan. Terkait masalah hasil temuan ini, Tim Investigasi Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG dan Wartawan Media Nasional Metro Times ini, pada tanggal 4 Pebruari 2016 lalu, melakukan konfirmasi secara tertulis kepada Kadis Bina Marga Kab. Malang, Ir. Anwar. Namun hingga berita ini dibuat, belum ada balasan sama sekali. Dan ketika dihubungi melalui selulernya beberapa kali, sayang tidak aktif. Sementara, Kadis PU Bina Marga Kab. Malang Ir. Anwar, ketika ditemui Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG dikantornya, Kamis (10/3/ 2016) siang, sayang tidak ada

ditempat. Sekretaris Dinas Bina Marga Kab. Malang, Ir. Agus Prajitno, MT saat ditanya Wartawan Suratkabar Nasional TEROPONG soal surat konfirmasi tertulis yang dikirim lewat pos tertanggal 4 Februari 2016 lalu, dia mengatakan belum pernah menerima surat tersebut. “Coba nanti saya cek ulang mungkin masih ada ruangan di pak Anwar,” ujarnya. Jawaban sekretaris ini patut dipertanyakan. Bukankah surat masuk maupun surat keluar diagendakan di sekretaris? Pukul 2 Siang redaksi menerima email dari Bina Marga Malang tentang surat konfirmasi yang dikirim, menyatakan setelah kami telusuri ternyata surat dari mingguan TEROPONG sekitar tanggal 7 Pebruari 2016 tidak ditemukan, demikian isi email dari Dinas Bina Marga Kabupaten Malang. (bachtiar,jonet,renno…bersambung)

Ir Moch Anwar -- Kadis Bina Marga Kabupaten Malang

Ir. Agus Prajitno, MT Sekretaris Dinas PU Bina Marga Kab. Malang.

Pekerjaan Rigid Beton Jalan Sengguruh-Kemiri

Pelindo III Layak Diacungi Jempol

JIIPE Jadi Proyek Percontohan Di Indonesia Peresmian JIIPE, Dirut PT Pelindo III Djarwo Surjanto (kiri) bersama Presiden Joko Widodo (tengah) dan Gubernur Jatim H. Soekarwo (kanan)

SURABAYA, TEROPONG – PT Pelindo III memang layak diacungi jempol, karena mampu membangun kawasan industri terintegrasi langsung dengan pelabuhan di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yakni Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) sekitar 3.000 hektare (ha). Proyek ini kerja sama antara Pelindo III dengan pihak swasta untuk mendukung

daya saing logistik dan kemaritiman nasional. JIIPE Gresik diresmikan Presiden Joko Widodo pada November 2015 lalu, menjadi proyek percontohan pengembangan kawasan industri terintegrasi di Indonesia. Pelindo III mendukung penuh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) pada tahun 2016 ini, untuk menambah dan mengembangkan

infrastuktur di Indonesia. Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo III, Djarwo Surjanto menyatakan, pihaknya fokus pada penambahan dan pengembangan pelabuhan untuk mendukung pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. “Di JIIPE ada pabrik-pabrik yang berproduksi, mendatangkan bahan baku dan dapat langsung masuk ke pelabuhan. Pabrik dapat langsung mengekspor hasil produksi mereka melalui pelabuhan itu pula,” kata Djarwo Surjanto. Konsep JIIPE diyakini akan menurunkan biaya logistik dan para pengusaha dapat meningkatkan hasil produksinya. Pertumbuhan ekonomi nasional akan meningkat juga. Dijelaskan Djarwo Surjanto, tidak hanya JIIPE saja, mengingat Pelindo III akan mengembangkan Pelabuhan Banjarma-

sin, Terminal Peti Kemas Semarang, Pelabuhan Banyuwangi, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Tenau Kupang, Pelabuhan Tegal, Pelabuhan Lembar, dan pelabuhan lainnya. Atas komitmennya dalam pengembangan infrastuktur pelabuhan di Indonesia, Pelindo III memperoleh penghargaan sebagai BUMN Terbaik Bidang Non-Keuangan Sektor Perhubungan dan Infrastuktur di ajang Penghargaan Tokoh Finansial Indonesia 2015. Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengatakan, pihaknya mendorong percepatan pembangunan kawasan JIIPE di Gresik, Jatim. Kawasan industri terpadu itu akan menjadi percontohan bagi pengembangan 14 kawasan industri prioritas di luar Pulau Jawa. JIIPE akan mampu menjadi kota industri

mandiri. “Tak hanya dipenuhi pabrik-pabrik, namun juga dilengkapi kawasan pemukiman, bisnis, pendidikan, hiburan, dan olahraga,” kata Menperin Saleh. Menperin mengapresiasi integrasi akses transportasi JIIPE dengan infrastruktur logistik yang meliputi pelabuhan dan jalan tol penghubung JIIPE dengan jalan tol utama dengan panjang 6 kilometer. JIIPE tengah menyusun studi kelayakan untuk pembangunan rel kereta api sepanjang 12 kilometer ke stasiun terdekat. Diharapkan bisa menurunkan biaya logistik sebesar 10 hingga 20 persen dari total biaya produksi. Pembangunan JIIPE akan memicu pertumbuhan ekonomi lokal, karena bisa menyerap 100 ribu tenaga kerja, jika telah beroperasi penuh. Kawasan industri itu memiliki infrastruktur pendukung dan daya saing lebih tinggi.

Dirut PT Pelindo III Djarwo Surjanto

JIIPE merupakan proyek patungan (joint venture) antara PT Pelindo III dan PT AKR Corporindo, Tbk dengan nilai investasi Rp 50 triliun dan luas lahan 2.993 hektare. Untuk kawasan industri (1.761,4 hektare), pelabuhan (406,1 hektare), dan perumahan (765,77 hektare). Pengelolaan kawasan industri ini nantinya akan dilakukan oleh

anak perusahaan kedua perusahaan, PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera. Pelindo III menjadi pemilik mayoritas dengan porsi kepemilikan saham sebesar 60 persen. Mengenai pasokan gas ke JIIPE, baik PT PGN dan PT Pertagas telah mendukung penyediaan gas di kawasan tersebut. (omo)

JIIPE Siap Layani Kegiatan Bongkar-Muat, Optimis Investor Akan Berdatangan SURABAYA, TEROPONG - Keberadaan pelabuhan di kawasan JIIPE Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jatim, sudah siap melayani kegiatan bongkar muat barang. Menurut Direktur Utama (Dirut) Pelindo III, Djarwo Surjanto, pihaknya telah membuktikan jika pelabuhan JIIPE sudah siap melayani kapal dan bongkar muat barang. Kesiapan ini untuk menarik calon investor menanamkan investasinya di JIIPE. Kegiatan bongkar muat perdana ini, bukti jika dermaga pelabuhan kawasan terintegrasi JIIPE siap membawa bahan baku serta barang hasil industri dari kawasan Gresik Berfungsinya dermaga kawasan JIIPE akan mengurangi

kepadatan di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mengingat saat ini ada sebelas kapal barang dan curah kering yang menunggu antrean untuk dilayani di sana. “Dermaga di Terminal Manyar, Gresik ini dapat digunakan sebagai alternatif bagi kapal untuk bersandar dan melakukan kegiatan bongkar muat barang,” katanya. Pada operasional perdana, Dermaga Terminal Manyar Pelabuhan Gresik melayani kapal yang memuat pupuk dalam kemasan sejumlah 9.000 ton, dan akan dibawa menuju Pelabuhan Teluk Bayur dengan menggunakan kapal MV Isa Winter. Kali ini,pupuk yang dimuat merupakan hasil dari industri pupuk yang ada di kawasan Gre-

sik. Keberadaan JIIPE juga dibutuhkan oleh industri lain yang ada di sekitarnya. Hingga saat ini, ada empat industri yang sedang membangun pabrik di kawasan JIIPE, yakni PT Unichem Candi Indonesia, PT Clariant Indonesia, PT Tirta Bahagia, dan AKR Group. Rencananya, beberapa industri juga sudah menyatakan minatnya untuk masuk ke kawasan terintegrasi JIIPE. Sementara itu, Presiden Direktur PT AKR selaku pengembang, Haryanto Adikoesoemo mengungkapkan, jika industri yang akan dikembangkan JIIPE antara lain industri berat, industri berbasis CPO, industri menengah, ringan hingga otomotif “Sekarang sudah ada dua industri yang membangun kons-

Area JIIPE

truksi pabrik di sini, Clariant yaitu perusahaan kimia asal Jerman dan Unichem di bidang garam serta ada dua lagi akan masuk di tahun ini. Pelabuhan juga sudah digunakan untuk bongkar muat pupuk,” katanya. Kerja sama dengan Pelindo III, memberikan manfaat bagi industri yang berada di kawasan JIIPE, yaitu mendapat fasilitas

Dermaga Pelabuhan

infrastruktur, penghematan biaya produksi dan kemudahan perizinan. Dalam sebuah kesempatan, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Imam Haryono menegaskan, pembangunan 14 kawasan industri di luar Jawa juga akan dijadikan kota-kota industri baru

dan modern. Hal itu perlu dilakukan mengingat kawasan industri selama ini telah menyumbang 40 persen dari total ekspor non-migas dan menarik investasi 60 persen dari total investasi sektor industri. Pengembangan tersebut diharapkan juga bisa membuat kawasan industri tersebar merata di Indonesia. Imam berharap

porsi kawasan industri di luar Pulau Jawa bisa sebesar 40 persen pada 2035 dari persentase saat ini sebesar 27,22 persen. “Pemerintah akan bekerja keras untuk terus mendorong upaya pembangunan kawasan-kawasan industri baru, terutama di luar Pulau Jawa, sebagai bagian dari pemerataan industri,” ucap Imam. (omo)

Suratkabar Nasional


7




Paket Lelang ...

Hal ini sesuai dengan surat penujukkan nomor:KU.03.02/ 2976/BWS-TPOP/IV/2015, tanggal 6 April 2015. 2). Pekerjaan Pemeliharaan Saluran II Cluring, Desa Cluring, Kec. Cluring, Banyuwangi. Untuk Paket pekerjaan ini dialokasikan anggaran (HPS) Rp.285.992.300,-. Sedangkan pemenangnya adalah Cantikan Mandala Karya, dengan nilai kontrak Rp.229.124.500,-, nomor kontrak:HK.02.03/1800/ BWS-TPOP/IV/2015, tanggal kontrak:17 April 2015, masa pelaksanaan 120 hari. Hal ini sesuai dengan surat penujukkan nomor:KU.03.02/2977/BSTPOP/IV/2015, tanggal 6 April 2015. Sementara 26 paket lainnya, dilakukan lelang secara manual alias Pengadaan Langsung (PL) dengan alasan Pekerjaan Sederhana. Adapun ke 26 paket tersebut adalah paket pekerjaan : 1. Pemeliharaan Saluran Induk Sampean Baru (Hilir Cross II) Desa Dempas, Kecamatan Arjasa, Situbondo. Untuk paket ini dialokasikan anggaran (HPS) Rp.197.990.100,-. Sedangkan pemenangnya adalah CV. Anom Rejeki, dengan nilai kontrak Rp.197.954.900,-, nomor kontrak:HK.02.03/1784/BWSTPOP/IV/2015, tanggal kontrak 17 April 2015, masa pelaksanaan 90 hari. Hal ini sesuai dengan surat penujukkan no: KU.03.01/1718/BWS-TPOP/ III/2015, tanggal 12 Maret 2015. 2. Pemeliharaan Saluran II Jatisari, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Situbondo. Untuk paket pekerjaan ini dialokasikan angaran (HPS) Rp.144.991.000,. Sedangkan pemenangnya adalah CV. Wilis Jaya, dengan nilai kontrak Rp.144.984.400,-, nomor kontrak:HK.02.03/1785/ BWS-TPOP/IV/2015, tanggal kontrak:17 April 2015, masa pelaksanaan 90 hari. Hal ini sesuai dengan surat penunjukkan nomor:KU.03.01/1719/BWSTPOP/III/2015, tanggal 12 Maret 2015. 3. Pemeliharaan Saluran II Ketowan, Desa Ketowan, Kec,


Arjasa, Situbondo. Untuk paket pekerjaan ini dialokasikan anggaran (HPS) Rp.134.992.000,. Sedangkan pemenangnya adalah CV. Tentrem, dengan nilai kontrak Rp.134.954.600,-, nomor kontrak:HK.02.03/1786/ BWS-TPOP/IV/2016, tanggal 17 April 2015, masa pelaksanaan 90 hari. Hal ini sesuai dengan surat penunjukkan nomor: KU.03.01/1720/BWS-TPOP/ III/2015, tanggal 12 Maret 2015. 4. Pemeliharaan Saluran II Kandang. Desa Bercak, Kec. Cerme, Bondowoso. Untuk paket pekerjaan ini dialokasikan anggaran (HPS) Rp.126.997.200,-. Sedangkan pemenangnya adalah CV. Lucky Karya, dengan nilai konrak Rp.126.973.000,-, nomor kontrak:HK.02.03/1787/BWSTPOP/IV/2015, tanggal 17 April 2015, masa pelaksanaan 90 hari. Hal ini sesuai dengan surat penunjukkan nomor:KU.03.01/ 1721/BWS-TPOP/III/2015, tanggal 12 Maret 2015. 5. Pemeliharaan Saluran II Bercak, Desa Bercak, Kec. Cerme, Bondowoso. Untuk paket pekerjaan ini dialokasikan anggaran (HPS) Rp.112.993.100,. Adapun sebagai pemenangnya dalah CV. Malindo, dengan nilai kontrak Rp.112.967.800,-, nomor kontrak: HK.02.03/1788/ BWS-TPOP/IV/2015, tanggal 17 April 2015, masa pelaksanaan 90 hari. Hal ini sesuai dengan surat penunjukkan nomor: KU.03.01/1722/BWS-TPOP/ III/2015, tanggal 12 Maret 2015. 6. Pemeliharaan Saluran II Suling Kulon, Desa Sulung Kulon, Kec. Cerme, Bondowoso. Untuk paket pekerjaan ini dialokasikan anggaran (HPS) Rp.115.998.300,-. Adapun sebagai pemenangnya adalah CV. Syafira, dengan nilai kontrak Rp.115.996.100,-, nomor kontrak:HK.02.03/1789/BWSTPOP/IV.2015, masa pelaksanaan 90 hari. Hal ini sesuai dengan surat penunjukkan nomor:KU.03.01/1723/BWSTPOP/III/2015, tanggal 12 Maret 2015. 7. Pemeliharaan Saluran I

WH. Chanal Hulu, Desa Peranti, Kec. Asembagus, Situbondo. Untuk paket pekerjaan ini dialokasikan anggaran (HPS) Rp.197.990.100,-. Adapun sebagai pemenangnya adalah CV. Baluran Permai, dengan nilai kontrak Rp.197.973.600,-, nomor kontrak:HK.02.03/1790/ BS-TPOP/IV/2015, masa pelaksanaan 90 hari. Hal ini sesuai dengan surat penunjukkan nomor:KU.03.01/1724/BWSTPOP/III/2015, tanggal 12 Maret 2015. 8. Pemeliharaan Saluran I WH.Chanal Hilir, Desa Mojosasi, Kec. Asembagus, Situbondo. Untuk paket pekerjaan ini dialokasikan anggaran (HPS) Rp.188.996.500,-, Adapun sebagai pemenangnya adalah CV. Lingkar Teknik, dengan nilai kontrak Rp.188.969.000,-, nomor kontrak:HK.02.03/1791/ BWS-TPOP/IV/2015, masa pelaksanaan 90 hari. Hal ini sesuai dengan surat penunjukkan nomor:KU.03.01/1725/BWSTPOP/III/2015, tanggal 12 Maret 2015. 9. Pemeliharaan Saluran II Bantal Hulu, Desa Peranti, Kec. Asembagus, Situbondo. Untuk paket pekerjaan ini dialokasikan anggaran (HPS) Rp.167.996.400,. Adapun sebagai pemenangnya adalah CV. Sari Unggul, nilai kontrak Rp.167.956.800,-, nomor kontrak:HK.02.03/1792/ BWS-TPOP/IV/2015, masa pelaksanaan 90 hari. Hal ini sesuai dengan surat penunjukkan nomor:KU.03.01/1726/BWSTPOP/III/2015, tanggal 12 Maret 2015. 10. Pemeliharaan Saluran II Bares Hilir, Desa Trigonco, Kec. Asembagus, Situbondo. Untuk paket pekerjaan ini dialokasikan anggaran (HPS) Rp.151.995.800,-. Adapun sebagai pemenangnya adalah CV. Cindy Jaya Utama, dengan nilai kontrak Rp.151.972.700,-, nomor kontrak: HK.02.03/1793/ BWS-TPOP/IV/2015, tanggal 17 April 2015, masa pelaksanaan 90 hari. Hal ini sesuai dengan surat penunjukkan nomor: KU.03.01/1727/BWS-

TPOP/III/2015, tanggal 12 Maret 2015. 11. Pemeliharaan Saluran II Karangasem, Desa Yoso Mulyo, Kec. Gambiran, Banyuwangi. Untuk paket pekerjaan ini dialokasikan anggaran (HPS) Rp.194.995.900,-. Adapun sebagai pemenangnya adalah CV. Roda Mas, dengan nilai kontrak Rp.194.947.500,-, nomor kontrak:HK.02.04/1794/BWSTPOP/IV/2015, tanggal 17 April 2015, masa pelaksanaan 90 hari. Hal ini sesuai dengan surat penujukkan nomor: KU.03.01/ 1728/BWS-TPOP/III/2015, tanggal 12 Maret 2015. 12. Pemeliharaan Saluran II Karangasem, Desa Wringinagung, Kec. Gambiran, Banyuwangi. Untuk paket pekerjaan ini dialokasikan anggaran (HPS) Rp.187.993.300,-. Adapun sebagai pemenangnya adalah CV. Bumi Putra Sejati, dengan nilai kontrak Rp.187.976.800,-, nomor kontrak: HK.02.03/1795/ BWS-TPOP/IV/2015, tanggal 17 April 2015, masa pelaksanaan 90 hari. Hal ini sesuai dengan surat penujukkan nomor: KU.03.01/1729/BWS-TPOP/ III/2015, tanggal 12 Maret 2015. 13. Pemeliharaan Saluran II Wringinrejo, Desa Genteng Wetan, Kec. Genteng, Banyuwangi. Untuk paket pekerjaan ini dialokasikan anggaran (HPS) Rp.153.994.500,-. Adapun sebagai pemenangnya adalah CV. Cahaya Timur Langgeng, dengan nilai kontrak Rp.153.965.900,, nomor kontrak:HK.02.03/ 1796/BS-TPOP/IV/2015, tanggal 17 April 2015, masa pelaksanaan 90 hari. Hal ini sesuai dengan surat penunjukkan nomor: KU.03.01/1730/BWSTPOP/III/2015, tanggal 12 Maret 2015. 14. Pemeliharaan saluran II Glagah Agung, Desa Bulurejo, Temurejo, Kec. Bangorejo, Banyuwangi. Untuk paket pekerjaan ini dialokasikan anggaran (HPS) Rp.155.991.000,. Adapun sebagai pemenangnya adalah CV. Putra Bersaudara, dengan nilai kontrak Rp. 155.993.200,- nomor kontrak:HK.02.03/1801/BWSTPOP/IV/2015, tanggal 17 April 2015, masa pelaksanaan 90 hari. Hal ini sesuai dengan surat penunjukkan nomor:KU.03.01/ 1735/BWS-TPOP/III/2015, tanggal 12 Maret 2015. 15. Pemeliharan Saluran II Ngadirejo, Desa Bulurejo, Kec. Bangorejo, Banyuwangi. Untuk paket pekerjaan ini dialokasikan anggaran (HPS) Rp.163.993.500,. Adapun sebagai pemenangnya adalah CV. Darma Prima Jaya, dengan nilai kontrak Rp. 163.997.900,-, nomor kontrak: HK.02.03/1802/BWS-TPOP/ IV/2015, tanggal 17 April 2015, masa pelaksanaan 90 hari. Hal ini sesuai dengan surat penunjukkan nomor:KU.03.01/1736/ BWS-TPOP/III/2015, tanggal 12 Maret 2015. 16. Pemeliharaan Saluran II

Pesanggaran, Desa Sumbermulyo, Tembakur, Kec. Pesanggaran, Banyuwangi. Untuk paket pekerjaan ini dialokasikan anggaran (HPS) Rp.156.974.400,-. Adapun sebagai pemenangnya adalah CV.Indograha, dengan nilai kontrak Rp.156.376.000,, nomor kontrak:HK.02.03/ 1803/BWS-TPOP/IV/2015. Hal ini sesuai dengan surat penujukkan nomor:KU.03.01/1737/ BWS-TPOP/III/2015, tanggal 12 Maret 2015. 17. Pemeliharaan Saluran II Benculuk, Desa Sumber Beras, Kec. Muncar, Banyuwangi. Untuk paket pekerjaan ini dialokasikan anggaran (HPS) Rp.157.994.100,- Adapun sebagai pemenangnya adalah CV. Tirto Arum, dengan nilai kontrak Rp.157.977.600,-, nomor kontrak:HK.02.03/1804/BWSTPOP/IV/2015, tanggal 17 April 2015, masa pelaksanaan 90 hari. Hal ini sesuai dengan surat penunjukkan nomor:KU.03.01/ 1738/BWS-TPOP/III/2015, tanggal 12 Maret 2015. 18. Pemeliharaan Saluran II Bulurejo, Desa Bulurejo, Kec. Bangorejo, Banyuwangi. Untuk paket pekerjaan ini dialokasikan anggaran (HPS) Rp.165.992.200,. Adapun sebagai pemenangnya adalah CV. Citra Konstruksi Blambangan, dengan nilai kontrak Rp.165.975.700,-, nomor kontrak:HK.02.03/1805/BWSTPOP/IV/2015, tanggal 17 April 2015, masa pelaksanaan 90 hari. Hal ini sesuai dengan surat penunjukkan nomor: KU.03.01/ 1739/BWS-TPOP/III/2015, tanggal 12 Maret 2015. 19. Pemeliharaan Saluran II Sidorejo, Desa Sidorejo, Kec. Purwoharjo, Banyuwangi. Untuk paket pekerjaan ini dialokasikananggaranRp.151.988.100,. Adapun sebagai pemenangnya adalah CV. Setya Mitra Perkasa, dengan nilai kontrak Rp. 151.974.900,-, nomor kontrak: HK.02.03/1806/BWS-TPOP/ IV/2015, tanggal 17 April 2015, masa pelaksanaan 90 hari. Hal ini sesuai dengan surat penunjukkan nomor:KU.03.01/1740/ BWS-TPOP/III/2015, tanggal

12 Maret 2015. 20. Pemeliharaan Saluran II Ringin Sari, Desa Pesanggaran, Kec. Pesanggaran, Banyuwangi. Untuk peket pekerjaan ini dialokasikan anggaran (HPS) Rp.153.994.500,. Adapun sebagai pemenangnya adalah CV. Arrova, dengan nilai kontrak Rp.153.997.800,-, nomor kontrak:HK.02.03/1807/ BWS-TPOP/IV/2015, tanggal 17 April 2015. Hal ini sesuai dengan surat penunjukkan nomor:KU.03.01/1741/BWSTPOP/III/2015, tanggal 12 Maret 2015. 21. Pemeliharaan Saluran II Simbar, Desa Tampo, Kec. Cluring, Banyuwangi. Untuk paket pekerjaan ini dialokasikan anggaran (HPS) Rp.146.994.100,-. Adapu sebagai pemenangnya adalah CV.Brian-G, dengan nilai kontrak Rp.146.954.500,-, nomor kontrak:HK.02.03/1808/ BWS-TPOP/IV/2015, tanggal 17 April 2015, masa pelaksanaan 90 hari. Hal ini sesuai dengan surat penunjukkan nomor:KU.03.01/1742/BWSTPOP/III/2015, tanggal 12 Maret 2015. 22. Pemeliharaan Saluran II Tamansari, Desa Tamansari, Kec. Tegalsasi. Banyuwangi. Untuk paket pekerjaan ini dialokasikan anggaran (HPS) Rp.152.968.200,-. Pemenangnya adalah CV.Jaya Konstruksi, dengan nilai kontrak Rp. 152.966.000,-, nomor kontrak: HK.02.03/1798/BWS-TPOP/ IV/2015, tanggal 17 April 2015, masa pelaksanaan 90 hari. Hal ini sesuai dengan surat penunjukkan nomor:KU.03.01/1732/ BWS-TPOP/III/2015, tanggal 12 Maret 2015. 23. Pemeliharaan Saluran II Salak, Desa Tamansari, Kec. Tegalsari, Banyuwangi. Untuk paket pekerjaan ini dialokasikan anggaran (HPS) Rp.147.994.000,. Adapun sebagai pemenangnya adalah CV.Agung, dengan nilai kontrak Rp.147.951.100,-, nomor kontrak:HK.02.03/1799/ BWS-TPOP/IV/2015, tanggal 17 April 2015, masa pelaksanaan 90 hari. Hal ini sesuai

dengan surat penunjukkan nomor: KU.03.01/1733/BWSTPOP/III/2015, tanggal 12 Maret 2015. 24. Pemeliharaan Saluran II Kedung Gebang, Desa Tegaldlimo, Kec. Tegaldlimo, Banyuwangi. Untuk paket pekerjaan ini dialokasikan anggaran Rp.198.999.900,-. Adapun sebagai pemenangnya adalah CV. Astha Prakarsa, dengan nilai kontrak Rp.198.952.600,-, nomor kontrak:HK.02.03/1809/ BWS-TPOP/IV/2015, tanggal 17 April 2015, masa pelaksanaan 90 hari. Hal ini sesuai dengan surat penunjukkan nomor: KU.03.01/1743/BWS-TPOP/ III/2015, tanggal 12 Maret 2015. 25. Pemeliharaan Saluran II Kalipait, Desa Tegaldlimo, Kec. Tegaldlimo, Banyuwangi. Untuk paket pekerjaan ini dialokasikan anggaran (HPS) Rp.184.996.900,-. Adapun sebagai pemenangnya adalah CV. Surya Kencana, dengan nilai kontrak Rp.184.945.200,-, nomor kontrak:HK.02.03/1710/ BWS-TPOP/IV/2015, tanggal 17 April 2015, masa pelaksanaan 90 hari. Hal ini sesuai dengan surat penunjukkan nomor:KU.03.01/1744/BWSTPOP/III/2015, tanggal 12 maret 2015. 26. Pemiliharaan Saluran Primer Porolinggo, Desa Sumbergondo, Kec, Glenmore, Banyuwangi. Untuk paket pekerjaan ini dialokasikan anggaran (HPS) Rp.196.990.200,-. Adapun sebagai pemenangnya adalah CV. Mahesa, dengan nilai kontrak Rp.196.992.400,-, nomor kontrak:HK.02.03/1797/ BWS-TPOP/IV/2015, tanggal 17 April 2015, masa pelaksanaan 90 hari. Hal ini sesuai dengan surat penunjukkan nomor:KU.03.01/1731/BWSTPOP/III/2015, tanggal 12 Maret 2015. Kalau dilihat dari ke 26 paket PL tersebut, dimana tanggal Surat Penunjukkannya sama, dan begitu juga tanggal kontraknya. Tentu ini patut dipertanyakan. (tim…bersambung)

DIBUTUHKAN WARTAWAN: Untuk Wilayah : Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Ngawi, Madiun, Jombang, Nganjuk, Pacitan, Ponorogo, Tuban, Lamongan, Bangkalan, Lumajang, Jember, Malang, Mojokerto, Batu, Pasuruan. Lamaran ditujukan ke:

Redaksi Suratkabar Nasional TEROPONG Jl. Ketapang IIA No. 19, Suko-Sukodono-Sidoarjo Hp. 081332446700

Belajar Penanganan Kemiskinan, DPRD Banjar Kunjungi Tanbu TANBU, TEROPONG - Untuk yang kedua kalinya, rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar berkunjung ke Kabupaten Tanah Bumbu, disambut Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Idjra’i, beberapa SKPD di lingkup Pemkab Tanbu serta beberapa Staf Ahli Bupati Tanbu. “Kunjungan ini tiada lain ingin mengetahui sejauhmana penanganan terhadap orang tidak mampu yang sudah diterapkan Kabupaten Tanah Bumbu, berikutnya akan dijadikan referensi Komisi V sebagai bahan masukan ke-

pada Pemerintah Kabupaten Banjar dalam merumuskan sebuah kebijakan terkait penanganan kemiskinan” kata Sayyed Hasan saat memberikan sambutan di ruang rapat Setda Kantor Bupati Tanbu Selasa (8/3). Meskipun Kabupaten Banjar lebih tua dibandingkan dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Pimpinan kunjungan rombongan komisi IV ini tidak menampik dalam menggali pengetahuan dengan Kabupaten yang baru,”kalau Tanah Bumbu lebih baik penanganan kemiskinannya, maka tak salah kalau kami mengadopsi mekanisme yang

sudah dilakukannya,” sambung Sayyed Hasan. Dalam kesempatan itu, Drs. H. Idjra’i menyebutkan beberapa kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam hal penanganan kemiskinan. Katanya, mengawali roda pemerintahan priode pertama yang dijalankan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming telah merumuskan program pengambil alihan beban biaya masyarakat berupa sekolah gratis dan Kesehatan gratis. Sambungnya, dengan digratiskan nya sekolah tersebut, maka biaya yang seharusnya untuk keperluan sekolah

dari SD hingga SLTA bisa dialihkan untuk kebutuhan lain terkait biaya hidup masyarakat itu sendiri., Pengalihan beban biaya tersebut juga serupa dengan program kesehatan gratis. Pemkab Tanbu hingga sekarang terus memberikan kemudahan kepada warga yang ingin berobat, hanya cukup menunjukan KTP Tanbu maka masyarakat sudah bisa mendapatkan layanan kelas III dirumah sakit. “Bentuk pelayanan lainnya, dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu, Pemkab Tanbu juga memberikan pelayanan sesar gratis buat ibu yang melahirkan.” terangnya. (hms/adv/imran)

Suasana kunjungan Komisi IV DPRD Kab. Banjar ke Kab. Tanbu

KALIMANTAN

8

2017, Semua SKPD Ditargetkan Harus Sudah Laksanakan Lelang

Bupati Ir Ben Brahim S Bahat saat membuka Acara Kegiatan Forum Gabungan SKPD Kab. Kapuas Tahun 2016

Bupati Ir Ben Brahim S Bahat menyalami peserta Acara Kegiatan Forum Gabungan SKPD Kab. Kapuas Tahun 2016

KAPUAS, TEROPONG - Acara Kegiatan Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum Gabungan SKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2016 digelar, Senin (7/3) Pagi. Acara yang berlangsung di Aula Kantor Bappeda Kuala Kapuas itu dibuka secara resmi oleh Bupati Kapuas Ir Ben Brahim S Bahat MM MT. Kegiatan Forum Gabungan SKPD tersebut merupakan wahana antar pemangku kepentingan pembangunan sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Begitupun sebagai bahan pembahasan berikutnya sebelum penyusunan rancangan akhir RKPD yang akan disesuaikan dengan prioritas RENJASKPD dan Pagu Dana Indikatif SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah dalam Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab Kapuas Tahun 2017. Forum tersebut dimaksudkan untuk melakukan pembahasan dan konsolidasi program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas pada Tahun 2017 dengan cara membahas dan mensinergikan antara prioritas pembangunan pada Rancangan Rencana Kerja SKPD Kabupaten Kapuas dengan usulan prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan. Terkait prioritas kegiatan untuk tahun 2017, Bupati Kapuas dalam arahannya meminta tiap-tiap SKPD untuk mempelajari apa yang telah diusulkan di dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan, apakah usulan tersebut sudah cocok dengan program dari SKPD masing-masing dan apakah sudah ada keterkaitan dengan program SKPD

APBD 2017 telah ditetapkan baik rencana anggaran dan adanya kesepakatan dengan dewan maka SKPD di Kabupaten Kapuas sudah melakukan lelang sebelum Bulan Desember. “Ke depan kita sudah mulai tender, dari sekarang sudah dibuatkan draf kontrak untuk masing-masing kegiatan. Jadi pada saat penetapan pemenang tinggal mengisi nama kontraktornya, nilai kontraknya dan lain-lain sehingga tidak menunggu lagi yang namanya membuat kontrak karena memakan waktu yang lama,” tegasnya. Untuk kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam buku hasil musrenbang kecamatan, ia menghimbau setiap SKPD melakukan pengecekkan ke lapangan langsung untuk melihat hal yang lebih di prioritaskan lagi dan perlu adanya kordinasi dengan Camat

yang tertuang di Buku Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan. Ben Brahim mengatakan, adanya kesepakatan yang bersifat infrastruktur desa termasuk rumah ibadah ditanggulangi dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan hal itu merupakan otonom dari desa tersebut artinya dengan dana yang cukup besar setiap desa bisa membangun desanya sendiri tetapi perlu adanya sinkronisasi dan sinergisitas untuk pelaksanaan pembangunan, apabila tidak mampu membangun dengan dana yang ada maka semua pihak perlu melakukan bantuan. Ia juga mengungkapkan, yang paling penting pada tahun 2017 target semua SKPD harus sudah melaksanakan pelelangan. Ia menekankan Kabupaten Kapuas jangan kalah dan harus termotivasi serta dia meminta apabila

setempat. “Tidak kalah pentingnya adalah kita mencari Potensi PAD, apabila tidak ada dana bagaimana kita menangani program prioritas ini. Sekarang sudah ada kewenangan diberikan kepada Bapak Camat dan saya meminta untuk sudah mulai bergerak misalnya untuk memungut dan melaksanakan izin mendirikan bangunan. Khusus untuk ruko-ruko di kecamatan kalaupun tidak ada IMB lakukan pemutihan,” tekannya. Nampak hadir pula pada kesempatan itu, Wakil Bupati Kapuas Ir H Muhajirin MP, Sekertaris Daerah Kabupaten Kapuas Rianova SH, Asisten Setda Kapuas, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD/Badan Lingkup Pemkab Kapuas, Camat se Kab Kapuas serta Asosiasi dan Profesi terkait. (nordin)

Edisi 708| 14-20 Maret 2016

Satlantas Gelar Lomba Karaoke dan Jepretan Pengendara Tertib Berhadiah KAPUAS, TEROPONG - Satlantas Polres Kapuas melakukan kegiatan lomba Karaoke Acil-Acil serta pemberian hadiah bagi jepretan pengendara roda 2 yang menggunakan kelengkapan berkendaraan. Kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan pentingnya keselamatan di jalan raya ini, berlangsung di Jalan Maluku depan Mapolsek Selat, Minggu (6/3) pagi. “Operasi simpatik bukan ajang polisi cari uang tetapi kegiatan ini mengajarkan masyarakat untuk berbudaya tertib saat berkendaraan di jalan raya. Jangan takut kalau ada razia polisi sebab dengan berbudaya yang baik menunjukkan masyarakat Indonesia menuju suatu peradaban yang meningkat,” kata Kapolres AKBP Hendra Rochmawan kala membuka acara tersebut. Kapolres juga pada saat itu, untuk lebih dekat dengan masyarakat maka dilakukan kegiatan lomba karaoke buat ibu-ibu yang memenuhi syarat baik itu kelengkapan surat menyurat dan SIM. “Warga yang mengikuti lomba karoke sudah diseleksi oleh panitia karena memenuhi syarat oleh panitia lomba,ini lah bentuk kedekatan kepolisian terutama Satlantas Polres Kapuas dengan masyarakat,” ungkap AKBP Hendra. Saat ini juga lanjutnya, pihak Satlantas mendapat bantuan untuk Mobil SIM keliling, tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah pelosok. Bagi masyarakat yang ingin memperpanjang SIM tentu bisa langsung datang dengan menunjukan bukti perpanjangan. Ia berharap, kepada masyarakat jangan takut dengan adanya operasi simpatik ini tetapi masyarakat harus lebih memperhatikan kelengkapan berkendaraan ketika melakukan aktivitas kegiatan setiap hari.Misalnya rem, rantai, lampu, helm standar serta kaca spion dan kelengkapan suratmenyurat. “Saya berharap kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan segala perlengkapan kendaraan sehinga ke selamatan di jalan raya lebih terjamin,” pungkasnya. Kegiatan ini juga diramaikan oleh aktraksi Polisi Cilik (Pocil) berupa gerakan-gerakan mengatur arus lalu lintas, Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan tarian Nusantara ala gerakan polisi lalu lintas ketika mengatur jalur lalu lintas. (nordin)

Banjir di Tanbu Saat Nyabu, Oknum Guru Honorer dan Kades Ditangkap Reskrim Bencana Warga Langsung Pilih Mengungsi di Rumah Keluarga

Tersangka bersama barang bukti diamankan Petugas Polsek Pulau Laut Tengah

KOTABARU, TEROPONG Taufik Hidayat (29), sehari-harinya bertugas sebagai guru honor di SDN Mekarpura, Kecamatan Pulau Laut

Tengah, terancam diberhentikan dari tempatnya dia mengajar. Dia ditangkap anggota Polsek Pulau Laut Tengah, bersama rekannya, Kepala Desa

(Kades) alias Undul, warga Desa Mekarpura, Minggu (6/3) sore. Kedua tersangka ini ditangkap anggota Reskrim Polsek Pulau Laut Tengah, saat tengah berpesta sabu-sabu. Celakanya, pesta sabu-sabu dilakukan di ruang kantor sekolah tempat dia mengajar sebagai guru honorer. Kapolsek Pulau Laut Tengah, AKP Syamsul P, dikonfirmasi melalui Kanit Reskrimnya Brigadir Erwin Novianto mengatakan, penggerebekan tersangka setelah menerima laporan masyarakat. Selain tersangka, petugas juga mendapati barang-bukti berupa perangkat nyabu digunakan tersangka. Bersama dengan barang bukti, kedua tersangka ini langsung digiring ke Mapolsek Pulau laut Tengah untuk diproses lanjut. (ani)

Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Perusahaan Daerah Air Minum

Mengucapkan

Mengucapkan

Kabupaten Kapuas

Selamat & Sukses

Hari Jadi Kota Kuala Kapuas Ke-210 Dan HUT Pemkab Kapuas Ke-65 21 Maret 2016 Drs. Tatang Lesmana

Kabupaten Kapuas

Selamat & Sukses

Hari Jadi Kota Kuala Kapuas Ke-210 Dan HUT Pemkab Kapuas Ke-65 21 Maret 2016 Widodo, SE

Kepala Dinas

Direktur Utama

RSUD dr. Soemarno Sostroadmodjo

Dinas Perikanan dan Kelautan

Mengucapkan

Mengucapkan

Kuala Kapuas

Selamat & Sukses

TANBU, TEROPONG - Sebagian warga Desa Langsung, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) yang rumahnya tergenang banjir beberapa hari terakhir, lebih memilih untuk mengungsi ke rumah keluarganya yang terletak di dataran tinggi. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tanbu melalui Kabid Sosial, Agus Salim mengatakan, sebagian warga Desa Lasung yang terkena dampak genangan banjir, lebih memilih untuk mengungsi ke rumah keluarganya di dataran tinggi meski pihak dinas terkait sudah menyiapkan sejumlah tenda atau pos pengungsian. “Dengan tinggal di pos tersebut, kami pun tetap siaga, jika nanti ada hal-hal diluar dugaan terkait kemungkinan datangnya banjir susulan,” kata Agus Salim dari pos pengungsian tersebut. Meski demikian, pihaknya mengaku tetap memberikan bantuan berupa beras, minyak goreng, sarden, dan kecap terhadap para korban banjir yang memilih tinggal di rumah keluarganya itu. Jumlah bantuan beras yang tersedia mencapai 4,5 ton yang akan dibagikan oleh sekitar 13 orang anggota Tagana kepada para korban banjir. “Jika ada banjir susulan yang lebih besar lagi maka pihak dinas terkait dalam penanganan banjir sudah melakukan antisipasi dengan tetap menyiapkan tenda- tenda yang lebih diperlukan pihak korban banjir tersebut,” katanya. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Mariani melalui Kabid Kedaruratan, Parhabudin mengatakan, sejumlah upaya juga sudah dilakukan terkait rencana penanganan pasca banjir sambil terus memantau jebolnya tanggul bantaran sungai yang saat ini sudah tertangani., Dengan melibatkan petugas Dinas Pekerjaan Umum (PU), tanggul sungai yang tadinya jebol telah berhasil ditangani dengan menggunakan tumpukan karung yang di isi material pasir dan batu. Upaya koordinasi juga masih terus dilakukan dengan sejumlah aparat pemerintah desa dan kecamatan lain guna memantau kemungkinan jebolnya tanggul di titik yang lain., “Melalui koordinasi itu maka akan memudahkan penanganan tanggap darurat diberbagai banjir di titik lokasi yang terkena dampak banjir,” terangnya. Di Kecamatan Kusan Hulu, sejumlah titik yang tergenang banjir beberapa hari terakhir ada sekitar 11 desa., Diantaranya Desa Lasung, Sungai Rukam, Manuntung, Anjir Baru, Binawara, Pacakan, Bakarangan, Tibarau Panjang, Guntung, Tapus, dan Desa Hatiif. Pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) juga turut mendirikan posko bertempat di lokasi kantor Polsek lama Kusan Hulu. Keberadaan Posko dilengkapi dengan dengan satu orang dokter dan satu orang perawat yang disiapkan untuk siaga selama 24 jam secara bergantian. (hum/imran)

Bupati Buka Pencanangan PIN Polio

Kabupaten Kapuas

Selamat & Sukses

Hari Jadi Kota Kuala Kapuas Ke-210 Dan HUT Pemkab Kapuas Ke-65 21 Maret 2016


dr. Bawa Budi Raharja

Ir. Darmawan

Direktur

Rumah warga yang terkena bencana banjir

Kepala Dinas

Bupati Ben Brahim S Bahat didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Ny Ary Egahni Ben Bahat SH saat membuka pencanangan PIN Polio di Posyandu Permata Bunda Jalan Cilik Riwut Kuala Kapuas

KAPUAS, TEROPONG - Bertujuan untuk meningkatkan kekebalan seluruh anak Indonesia terhadap Polio dalam rangka menuju Eradikasi Polio Bersambung ke hal.2

NUSANTARA

Edisi 708| 14-20 Maret 2016

Plengsengan Anak Sungai Metro Ambrol, Petani Pakisaji Resah MALANG, TEROPONG - Ancaman gagal panen warga Kec. Pakisaji Kab. Malang ada didepan mata. Pasalnya, plengsengan anak Sungai Metro yang merupakan irigasi lintas antar wilayah Kota Malang dan Kab. Malang yang mengaliri sawah mereka terjadi lonsoran. Plengsengan yang longsor terletak di Jalan Terusan Putrayuda RT 02 RW 13 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Akibat hujan deras yang mengguyur meng-

guyur kawasan tersebut maka, saat ini terjadi longsor susulan terjadi Rabu (9/3). Akibatnya plengsengan dari bebatuan dan semen itu berjatuhan dan memenuhi sungai. Menurut data yang dihimpun TEROPONG, tidak kurang dari 200 hektare sawah di kecamatan Pakisaji kini menunggu aliran air dan petani terpaksa menunda masa tanam mereka karena air tidak mengalir. Dari kejadian ini, maka masa tanam padi di kecamatan Pakis-

aji harus mundur yang seharusnya akhir Februari 2016 lalu, petani di kecamatan tersebut sudah mulai menanam padi. “Tetapi sejak plengsengan ini longsor, air yang melewati sungai yang menjadi saluran irigasi ke sawah kami dihentikan dan kejadian ini sudah 10 hari berjalan dan tidak ada solusi,” ujar Ngateno, salah satu petani asal Desa Pakisaji. Hal lain juga diungkapkan Sukandar, bibit padi yang telah mereka tanam sudah melebihi

masanya. “Bibit padi usia 14 hari seharusnya sudah ditanam, tetapi karena tidak ada air sekarang sudah berumur 30 hari. Apa ya bisa bagus hasilnya, bisa-bisa kami gagal panen nanti,” ujar Sukandar. Sumber lain juga menuturkan jika sungai selebar tiga meter itu merupakan saluran irigasi ke beberapa desa di Pakisaji yakni Kebonsari, Kebonagung, Genengan, Pakisaji, Karangduren, Karangpandan, dan Glanggang. “Ada sekitar 200 hektare

sawah yang sekarang membutuhkan air ini. Karenanya, kami berinisiatif dari sejumlah kelompok tani datang kemari dan mulai membersihkan longsoran ini,” tegas Rofi’i. Selain itu Rofi’i mengharapkan, agar anak sungai itu bisa bersih dari material yang menyumbatnya. “Kami berharap jika saluran bersih, maka air yang mengarah ke anak sungai itu bisa disalurkan kembali sampai ke kawasan sawah-sawah di Pakisaji,” pungkasnya. (renno)

Walikota Canangkan Pekan PIN, 10 Ribu Balita Divaksinasi MOJOKERTO,TEROPONG - Drs. KH.Mas’ud Yunus, Walikota Mojokerto mencanangkan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) di Klenteng Hok Sian Kiong, Jl. Panglima Sudirman, Kota Mojokerto, Selasa (8/3) lalu. Sebanyak 316 pos PIN disi-pkan untuk mensukseskan program nasional yang berlangsung selama sepekan hingga 15 Maret nanti. “Imuninasi polio ini merupakan upaya pencegahan yang terbukti sangat cost effective. Banyak kematian dan kecacatan yang disebabkan oleh oleh penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dengan harapan seluruh bayi dan balita di Indonesia khususnya di Kota Mojokerto akan terbebas dari kecacatan karena polio,” katanya. Menurutnya, eradikasi polio secara global akan memberi keuntungan secara finansial. Biaya jangka pendek yang dikeluarkan

untuk mencapai tujuan eradikasi tidak akan seberapa dibanding dengan keuntungan yang akan didapat dalam jangka panjang. “Tidak akan ada lagi anak-anak yang menjadi cacat karena polio, sehingga biaya yang diperlukan untuk rehabilitasi penderita polio dan biaya untuk imunisasi polio dapat dikurangi,” ucapnya. Lebih lanjut dia menyatakan, bahwa pencegahan lebih utama dari pada menyembuhkan penyakit polio ini. Kaitannya dengan PIN Polio tahun ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah dengan kegiatan promotif dan preventif. “Karena ini merupakan kegiatan yang mulia untuk mempersiapkan generasi emas di masa yang akan datang, ayo sukseskan PIN polio,” cetusnya. Soal tempat pencanangan di klenteng, ujar birokrat berlatarbelakang Kyai, itu menyebutkan jika hal itu merupakan wujud

kebersamaan antara antara pemerintah, masyarakat Kota Mojokerto dan seluruh elemen yang ada untuk mendukung kegiatan PIN Polio. “Betapa indahnya keguyuban ini, sehingga semoga kita semua akan membuahkan suatu hasil yang bermanfaat, utamanya bagi masa depan anakanak dan bangsa kita,” ungapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mojokerto, Christiana Indah Wahyu mengatakan, sasaran PIN Polio kali ini sekitar 10.000 balita usia 0 bulan hingga 59 bulan. Sedangkan 316 pos PIN tesebar di posyandu, sekolah, puskesmas dan pustu, rumah sakit, tempat-tempat umum, gereja, pasar, swalayan, dan klenteng. “Bayi dan balita umur 0 sampai 59 bulan semuanya bisa mendapatkan imunisasi secara gratis,” katanya. Menurutnya, imunisasi polio

Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus saat mencanangkan PIN Polio di Klenteng Hok Sian Kiong

di ratusan pos PIN itu digelar serentak mulai Selasa 8 Maret hari ini hingga Rabu 9 Maret besok melibatkan ratusan tenaga, dari tenaga kesehatan pemkot maupun swasta, institusi kesehatan, guru TK, kader motivator termasuk Saka Bhakti Husada yang kesemuanya telah mengikuti pelatihan pelaksanaan PIN Polio. Sedangkan mulai 10 Maret hingga 15 Maret menda-

tang, petugas akan melakukan sweeping sasaran imunisasi. “Dari target sasaran kemudian ada yang masih belum tersentuh imunisasi, petugas akan melakukan sweeping door to door. Bisa saja waktu pelaksanaan balita yang bersangkutan sedang sakit atau karena hal lain. Makanya kita tuntaskan meski harus melakukan sweeping,” tandasnya. (husnan)

9

Musrenbang Satukan Aspirasi dan Pola Pikir Untuk Pembangunan 2016 NGAWI, TEROPONG - Di pendopo Widya Graha Kabupaten Ngawi diselenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Ngawi, Kamis (10/3). Acara ini dihadiri oleh Bupati Ngawi, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Wabub Ngawi , anggota Forpimda, Kepala SKPD dan Fattah Jasin, seluruh Camat se-kabupaten Kepala Bappeda Prov. Jatim Ngawi. Kepala Bappeda prov Jawa-Timur, Fattah Jasin dalam arahannya mengatakan, bahwa APBD ataupun APBN harus berorientasi kepada masyarakat/rakyat. Disarankannya, untuk lebih memperhatikan sektor pertanian karena kontribusi di sektor ini paling menonjol di kabupaten Ngawi. Lantas, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua DPRD Ngawi, yang menyampaikan masukan yang telah dikeluarkan dalam pokok-pokok pemikiran DPRD untuk tahun 2017 dan disesuaikan dengan visi misi bupati/wakil bupati 2016-2021. Antara lain, untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberi fasilitas untuk penambahan pendapatan masyarakat dan juga mengurangi pengangguran dengan perluasan lapangan kerja. Musrenbang dibuka secara resmi oleh Bupati Ngawi, Ir. Budi Sulistyono. Dalam sambutannya, optimis kabupaten Ngawi akan menjadi barometer Jawa- Timur dan saat ini Ngawi telah siap bersolek di semua lini terutama pembangunan pedesaan. (andik/wati)

Peserta Musrenbang

Pekan Imunisasi Nasional Berjalan Lancar BLITAR, TEROPONG Dalam rangka pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio yang di jadwalkan 08 Maret sampai 15 Maret, untuk Kecamatan Nglegok berjalan lancar dan sukses. Hal ini di sampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dr. Koespardani melalui Christin Indrawati Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dan Masalah Kesehatan (P2MK) Dinas Kesehata Kabu-

paten Blitar di sela-sela kunjunganya di Pos PIN Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, 08 Maret. Kepada awak media TEROPONG, Christin Indrawati mengatakan, bahwa untuk Kecamatan Nglegok ini Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menyediakan 83 Pos PIN Polio yang tersebar di 10 desa yang ada di Kecamatan Nglegok dengan sasa-

ran 5458 Balita, untuk Kelurahan Nglegok 11 Pos PIN dengan sasaran 615 Balita, Desa Jiwut ada 6 Pos PIN dengan sasaran 469 Balita, Desa Ngoran ada 4 Pos PIN dengan sasaran 355 Balita, Desa Krenceng ada 1 Pos PIN yang di pusatkan di Kantor Kepala Desa dengan sasaran 185 Balita, untuk Desa Bangsri ada 7 Pos PIN dengan sasaran 479 Balita, di Desa Kedawung ada 7 Pos PIN dengan

sasaran 515 Balita, di Desa Modangan ada 9 Pos PIN dengan sasaran 615 Balita, untuk Desa Penataran ada 12 Pos PIN dengan sasaran 697 Balita, di Desa Kemloko ada 7 Pos PIN dengan sasaran 437 Balita, sedangkan di Desa Dayu ada 7 Pos PIN dengan sasaran 399 Balita, serta di Desa Sumberasri ada 12 Pos PIN dengan sasaran 784 Balita. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dr. Koespar-

dani mengajak kepada semua masyarakat/orang tua yang mempunyai anak Balita untuk segera mengimunisasi anak nya di Pos PIN terdekat. Sebab imunisasi ini sangat penting bagi kesehatan anak , dan sasaran imunisasi ini anak yang usianya 0 – 59 bulan, dan yang pasti pelaksanaan imunisasi ini tidak dipungut biaya alias gratis. Pelaksanaan PIN ini berakhir sampai15Maret2016.(muhaimin/zaenal)

dimiliki oleh Yayasan tersebut. Ketua Komunitas Peduli Kabupaten Sumenep (KPKS), R. Abd. Gaffar Rifa’ie dengan Pengurus Dewan Pendidikan Sumenep H. Ach. Novel. SH. menyatakan, kalau boleh tahu sejak kapan perubahan Yayasan Universitas Wiraraja Sumenep yang konon katanya telah berubah menjadi Yayasan Arya Wiraraja. Sebelumnya, H. Ach. Novel. SH menjelaskan, perubahan yayasan, perlu penjelasan terlebih dahulu. H. Soekarno Marsaid sebagai ketua Yayasan Universitas Wiraraja, yang juga menjabat Bupati Sumenep, dan pada saat berakhirnya masa Jabatan sebagai Bupati Sumenep. Kemudian salah satu yang merupakan asset Pemkab yaitu Yayasan Universitas Wiraraja Sumenep juga diserahkan kepada Bupati yang baru yaitu,

KH. Moh. Ramdlan Syiraj. Hal ini berdasarkan Akta Notaris No. 4 tahun 2000 dihadapan Notaris Syeh, SH, dan susunan pengurus Yayasan Universitas Wiraraja Sumenep berdasarkan SK Bupati tertanggal 17 Juli tahun 2000 dengan susunan pengurus. Di antaranya : Pelindung Bupati Sumenep, Ketua Umum Drs. H. Kurniadi Wijaya, M.Si, Ketua I. H. Fen Effendi Said, SE (Sekda Kab. Sumenep) Ketua II Drs.Said Hidayat, M.Si, Sekretaris Umum Drs. Noer Muhammad, Sek. I Drs. Moh. Nasir Bachri, Sek. II Drs.Ach. Masuni dan Bendahara RB. Moh, Soeyuti. Perlu diketahui perubahan Yayasan universitas Wiraraja dilakukan dihadapan Notaris Ira Angraini, SH dengan Akta Notaris No. 21 tahun 2006 berubah menjadi Yayasan Arya Wiraraja, seharusnya berdasarkan UU No.

16 tahun 2001 jo. UU No. 28 tahun 2004 harus didaftarkan ke DEPKUM HAM, tetapi kenyataannya Akta No. 21 tahun 2006 tidak didaftarkan, sehingga keberadaan Akta Notaris No. 21 tahun 2006 tidak memiliki legitimasi. Pertanyaan Ketua KPKS R. Abd. Gaffar Rifai, Kenapa Akta Notaris No. 21 tahun 2006 tentang perubahan Yayasan Universitas Wiraraja menjadi Universitas Arya Wiraraja tidak didaftarkan ke DEPKUM HAM. H. Ach. Novel. SH menjawab, kalau bertanya masalah kenapa tidak didaftarkan, itu yang paling tahu sekenario tersebut adalah Pengurus Yayasan, apa maksudnya sehingga yang mempunyai Legalitas adalah Akta Notaris No. 4 tahun 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Syeh. SH. Ketua KPKS R. Abd. Gaffar

Rifai bertanya lagi, bahwa menurut Juru Bicara Yayasan Arya Wiraraja Dr.Saiful Rahman, menjelaskan bahwa Pemkab tidak boleh memiliki Yayasan dalam asset Pemkab, tidak tercatat Yayasan Universitas Wiraraja sebagai asset Pemkab Sumenep. Lagi-lagi H. Ach. Novel, SH menjawab, dia sangat menyayangkan adanya stetment tersebut. Jadi kalau berbicara pemahaman hukum Sdr. Dr. Syaiful Rahman bisa dikata dangkal sekali pemahamannya. Hal itu hanya melihat dari yuridis formalnya saja, tetapi tidak melihat secara utuh tentang hukum. Sehingga pendapat tersebut benar dengan bergelimang sesat piker. “Perlu saya jelaskan disini, sekalipun Yayasan sebagai Badan Hukum merupakan hasil kreasi Hukum,” ungkapnya. Oleh karena itu adalah suatu

Salah satu pelaksanaan PIN di Kelurahan Nglegok, Blitar (Inzet: Christin Indrawati)

Ketua KPK ...


Sumenep mendirikan Yayasan Universitas Wiraraja. Tujuannya agar di Kab. Sumenep ada Perguruan Tinggi. Adapun semangat Pemkab. Sumenep yang berkeinginan memiliki Perguruan Tinggi bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Kala itu, terbentuklah Yayasan Universitas Wiraraja yang ketuanya adalah Soegondo selaku Bupati Sumenep. Karena Jabatan sebagai Bupati tidak terlalu sulit dalam membangun kampus. Sehingga banyak bantuan diantaranya Ruang Kuliah dari Perum Garam, Propinsi Jawa Timur, dari Anggaran APBD Sumenep dan didukung oleh sejumlah perusahaan lainnya yang ada di Kabupaten Sumenep. Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai apa yang dilansir Suratkabar Nasional TEROPONG pada edisi pekan lalu, aset yang

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Mengucapkan

Mengucapkan

Kabupaten Kapuas

Selamat & Sukses

Kabupaten Kapuas

Selamat & Sukses



Ir. Suryadi Noor

Drs. Yan Hendri Ale, MT

Kepala Badan

Kepala Badan

artificial Person (Orang Buatan), namun demikian Yayasan adalah benar-benar subyek hukum. Pengakuan Yayasan sebagai Badan Hukum, semata-mata sebagai produk Yurisprudensi, sehingga keberadaan Yayasan sebagai Badan Hukum sukar untuk diindentifikasi secara juridis. Perlu diketahui dalam pasal 102 Undang-undang Kepalitan yang mana memperlakukan Yayasan sama dengan Badan hukum lain. seperti Perseroan Terbatas (PT). Departemin Pendidikan dan Kebudayaan yang kini terbagi Departemin Pendidikan dan Riset mengharuskan pendirian Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta harus dengan Yayasan sebagai pemiliknya walaupun tak dapat disangkat Perguruan Tinggi Swasta bersifat komersial. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 17 UndangUndang Yayasan disebutkan bahwa. “Anggaran Dasar dapat dirubah kecuali mengenai maksud dan tujuan” maka perubahan Akta Pendidirian Yayasan membawa akibat Hukum. Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Yayasan : Pembina adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam yayasan. Seorang Pembina memiliki kewenangan yang oleh Undang-Undang dan Anggaran dasar tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas adalah Kewenangan Pembina. Perlu diketahui kedudukan seorang Pembina sangat strategis sekali dan indentik dengan pemilik, sedangkan pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.hal ini sesuai dengan

pasal 31 Undang-Undang Yayasan. Dari pasal 28 ayat (i) dan ayat 2 (dua), maka terjawablah, kenapa Akta Yayasan Arya Wiraraja Akta Notaris No. 21 ahun 2006 tidak didaftarkan. Apabila pada tahun 2006 didaftarkan, maka masa berakhir pengurus Yayasan Arya Wiraraja terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan pengurus lainnya akan berakhir pada tahun 2016. Tetapi pada saat inilah hanya membutuhkan kejujuran KH. Ramdlan Siraj yang mana beliau adalah mantan Bupati Sumenep dua periode, bisakah berbuat jujur atau harus melalui jalur Hukum? Pertanyaan terakhir yang dilontarkan Ketua KPKS, R. Abd Gaffar Rifaie, selaku Lembaga Komunitas Peduli Kabupaten Sumenep tentunya juga mempunyai hak untuk menyelamatkan asset Pemkab Bung Novel.Apakah Bung Novel tidak bisa menjelaskan yang lebih detil lagi ?. H. Ach. Novel, SH menyatakan, sudalah untuk sementara ini meminta maaf untuk menjelaskan yang lebih detil lagi. “Biar nanti sambung lagi perbincangan ini pada kesempatan lain, hanya harapan kami selaku pengurus Dewan Pendidikan, semoga apa yang saya sampaikan akan bermanfaat, dan tidak maksud apa hanya sekedar menyadarkan KH. Moh. Ramdlan Siraj. “Karena saya hanya ingin meluruskan sejarah dan mengembalikan kepada yang ber hak, dan saya yakin kebenaran pasti mendapat pertolongan dari Allah, hanya berharap selamat berjuang para tokoh dan Ulama untuk mengakhiri kedholiman, dan kalau masih belum puas kita ketemu lagi di kesempatan lain,” ungkapnya. (gatot,koko)

SAMBUNGAN

10 Kebersamaan ... Getsemani, sebagian jemaat ada yang berangkat pukul 5 sore, dan juga ada yang beraangkat (terakhir) jam 6 sore, dari GSJA Satalit Getsemani, Juanda. Disamping ada yang berangkat dengan menggunakan mobil pribadi, juga ada yang berangkat dengan naikl bus, yang disediakan gratis oleh panitia (gereja,red). Jemaat sesudah berkumpul semua di Pondok Krista, malamnya diadakan kebaktian malam, yang dibawakan oleh Pdt. Andreas Purnomo, yang membawakan tentang kebenaran Firman Tuhan sebagaimana ditulis dalam 1 Korintus 12 : 27 – 30. Setelah kebaktian malam selesai, ditambah lagi dinginya suasana malam di Pacet, diadakan bakar jagung dan bakar sosis, sehingga membuat jemaat begitu semangat untuk menikmati jagung bakar dan sosis bakar, ditambah lagi dengan menum teh teh manis/ kopi panas. Besoknya jam 4.30 WIB (subuh), kembali dilakukan kebaktian subuh, yang kebenaran Firman Tuhan di bawakan oleh Pdt. Stefanus Soewignyo, sebagaimana ditulis dalam Roma 10: 9 – 13 dan Mazmur 145 : 18 – 20. Setelah acara kebaktian subuh ini, para Jemaat ada yang melakukan olar raga/ jalan pagi di jalan raya Pacet – Trawas, tepatnya di depan Pondok Krista. Untuk mengisi kegiatan anakanak sekolah minggu, dilakukan

Sambungan dari Hal.1 kegiatan dan lomba, sehingga mebuat anak-anak tampak semangat. Setelah makan pagi, tepatnya jam 9 pagi, kembali dilakukan kebaktian, yang kebenaran Firman Tuhan di bawakan oleh Pdt. Samuel Hatane. Dalam sesi ini, Samuel Hatane menjelaskan kebenaran Firman Tuhan, dimana Abram atau Abraham begitu dekat/bersahat dengan Allah. Dalam sesi ini pun, dibuat suatu acara, dimana para jemaat dibagi dalam 5 (lima) kelompok. Tiap-tiap kelompok dibuat ada satu peran Abraham. Dan peran Abraham ini menjelaskan bagaimana hubungan dekat Abraham dengan Allah. Dan juga Samuel PW juga pada kesempatan ini menyampaikan kebenaran Firman Tuhan. Setelah sesi ini, juga dilakukan lomba menghias, yang dibagi dalam 2 (dua) kelompok. Peserta lomba masing-masing di wakili, bu Kristin dan bu Lilis. Lomba ini dilakukan penilaian, dan sebagai Juri Penilai adalah Bu Lina Hatane. Setelah Juri melakukan penilaian dengan begitu teliti, sehingga diputudkan bahwa Juara I (Pertama) adalah kelompok bu Kritin. Sehingga masing-masing peserta kelompok ini mendapat hadiah. Dan begitu juga kelompok bu Lilis juga mendapat hadiah dari Panitia. Dan yang lebih menarik, dimana

Kajari dan ...

pada acara/kegiatan ini, tanpa sepengetahuan yang bersangkutan (yang ulang tahun,red) dilakukan surprise, sehingga membuat tambah semarak. Secara bersama-sama menyanyikan lagu “panjang umurnya”, bu Elizabeth (yang ulang tahun,red) pun disuruh maju ke tengah-tengah. Dengan didampingi Ignatius, suminya bu Elizabeth, roti uplang tahun pun di taruh didepan yang ulang tahun, dan lilin pun ditiup bu Elizabeth. Para Pendeta pun melakukan doa kepada bu Elizabeth berserta suaminya, agar keluarga pak Ignatius diberkati Tuhan. Setelah acara ini, dilakukan doa bersama agar dalam perjalan pulang di berkati Tuhan. Setelah itu dilakukan foto bersama. Dan sebelum pulang, para jemaat di ajak untuk makan siang bersama. Memang suasana siang itu, dimana cuaca mendung, dan tidak lama kemudian, air hujan pun turun. Sehingga membuat sauna tambah dingin. Dan salah satu Jemaat, Bachtiar Sitorus bersama istri, pamit duluan untuk pulang. Dan mobil W 333 ST pun, bergerak dari tempat parkiran turun kebawah menuju arah Mojosari dan diteruskan menuju arah rumahnya di Wage, Sidoarjo. “Memang kebersamaan itu begitu indah, ujar bu Helvina Panjaitan. (andre/***)


Surabaya. Dimana keterangan yang diberikan oleh salah satu terdakwa yang juga sebagai saksi, cukup menjadikan pengunjung di ruang sidang Cakra menjadi tercengang (22 Februari 2016). Dalam fakta persidangan tersebut, terucap dari Agus Subiyanto (terdakwa) mengatakan, adanya aliran uang yang dilakukan oleh salah satu pelaksana proyek (yang berkoordinasi) dengan Kasi Pidsus Kejari Kota Madiun, Kusuma Jaya Bulo untuk mengamankan agar pelaksana tidak terbawa-bawa kasus ini. Hal ini juga ditunjukan oleh terdakwa Agus surat yang dibuat oleh salah satu pelaksana agar PA (Pengguna Anggaran) mau menandatangani kalau pelaksanaan telah sesuai dengan perencanaan. Dalam pergeseran atau sleding atau ambrolnya beberapa bagian dari pembangunan Embung Pilangbango tersebut. Seperti yang di ucapkan dengan gamblang, baik secara lisan maupun dalam nota pembelaan atau pledoi dari Agus Subiyanto, bahwa ada aliran uang kordinasi ke Paris Pasaribu (Kajari Madiun baru) Rp 500 juta, Kusuma Jaya Bulo (Kasi Pidsus) Rp 350 juta, serta perbaikan rumah dinas Kejaksaan Jl Abdul Rahman Saleh Madiun Rp 150 juta. Masih menurut Agus, salah satu pelaksana, Andik Sulaksono, dari PT Jatisono Multi Kontruksi Madiun, sebelumnya pernah memberikan uang kepada Kejaksaan Madiun untuk biaya operasional sebesar kurang lebih Rp 250 juta. Dengan terbukanya semua kejadian terkait ambrolnya Embung itu yang diluar SOP penanganan atau penyidikan suatu kasus korupsi makin membuat masyarakat kurang percaya dengan kinerja Kejaksaan. Hal ini agar menjadi perhatian khusus untuk pimpinan Kejaksaan di level yang lebih tinggi. Seperti yang diberitakan sebelumnya, salah satu penasihat hukum dari terdakwa akan melapor kepada pimpinan Institusi kedua oknum tersebut dan juga secara keseluruhan yang berkaitan dalam kejadian ini.

Kasus ini bermula pada tahun 2014, tertuang dalam kontrak Proyek Embung tersebut sebesar Rp 18,7 miliar, yang dibantu dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Pembangunan yang berdiri diatas tanah seluas 2,2 Ha milik Pemkot Madiun ternyata hanya selesai 87% hingga batas akhir Desember 2014. Proyek yang direncanakan akan memiliki daya tampung sekitar 150.000 M3 untuk mengantisipasi banjir disaat musim hujan ternyata tidak berfungsi, pelaksanaan di hentikan oleh Agus atas rekomendasi dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Diketahui Agus Subiyanto adalah selaku PA (Pengguna Anggaran) yang juga merangkap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) serta seorang lagi, Maryani, selaku Konsultan Perencana dari PT Peta Konas Blitar. Kedua orang inilah oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun dianggap sebagai orang yang harus bertanggung jawab. Namun dalam fakta persidangan sebelumnya, di dalam berkas terlampir hasil Uji Mutu Beton yang dikeluarkan dari Unibraw dan ITS tentang pembesian ternyata banyak pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dalam perencanaan salah satunya adanya kekuatan mutu beton tidak memenuhi standar kualitas yang ditentukan dengan mutu K225 dan hanya mencapai mutu K135 hingga K200 sehingga tidak memenuhi Peraturan Beton Indonesia (PBI N.1-2 tahun 1971) Bab IV pasal 4.5 ayat (1) sesuai laporan dari Unibraw dalam BAP. Dan juga adanya kekurangan volume pekerjaan seperti Galian tanah, Pemasangan Geomembran, Timbunan Pasir dan batu didasar Embung, dan lain-lain. Ditambahkan oleh Penasehat Hukum Maryani, “Lah sudah jelas kalau fisik ini tidak sesuai spek, kan sebetulnya pelaksana dan pengawas yang harus bertanggung jawab,” pungkasnya kepada wartawan. Usai membacakan nota pembelaan senin, 7 Maret 2016 kedua terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya mengharap kepada majelis hakim yang diketuai oleh Tahsin

Kejagung Diminta ...


tersebut, menurut koordinator JCW Manat Gultom kepada TEROPONG menyatakan, bahwa dugaan penyelewengan anggaran Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta pada koridor satu hingga koridor sepuluh itu sudah didiskusikan pihaknya dengan jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejagung. Sesuai prinsip penatausahaan pelaporan dugaan peristiwa tindak pidana korupsi, jelas Manat, bahwa kedatangan elemen masyarakat kepada Penyidik Hukum korupsi dalam rangka pengujian materi data dan bukti hukum pelaporan memang diperbolehkan Undang-Undang. Dalam rangka peningkatan materi pelaporan dugaan peristiwa tindak pidan korupsi pada Dinas PU DKI Jakarta pada proyek Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta tersebut, sesuai data dan dokumen dinyatakan

memenuhi penanganan perkara korupsi. Dengan demikian, tegasnya Manat, pulbaket dengan data dokumen terkait kekuasaan atas pengeloaan dana sebesar Rp.12.421.805.400 sesuai Harga Penawaran Sendiri (HPS) atau pagu kontrak hukum senilai Rp.9,8 miliar oleh Kadis PU dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah rentan dikorupsikan. Pembuktian data/dokumen bahwa sejak penyusunan mata anggaran hingga penerapan paket pekerjaan terjadi unsur pasif maupun bentukbentuk korupsi yakni terpenuhi dalam pelaporan JCW.Dan secepatnya, JCW menyampaikan perkara dugaan korupsi tersebut ke pihak Jampidsus Kejagung. “Kita komit terhadap pertemuan Kamis (19/11) dengan pihak jajaran Gedung Bundar”, tegasnya. (tim)

SHMHUM agar bisa memberikan rasa keadilan dalam kasus ini, ucapnya saat dikonfirmasi oleh wartawan TEROPONG. Sidang akan dilanjutkan Jumat 11 Maret 2016 dengan agenda tanggapan (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum. Salah satu pengunjung yang aktif mengikuti persidangan kasus ini sempat berseloroh, “bahwa sejak JPU yang juga selaku Kasipidsus (Kusuma Jaya Bulo) setelah namanya disebut juga ikut menerima uang sebesar Rp 350 juta, hingga pembacaan Pledoi atau pembelaan tidak pernah lagi hadir menyidangkan kasus ini, ada apa?. Dalam kasus ini kedua terdakwa telah dituntut pidana penjara 7 tahun denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 4.139.922.263,- dengan subsider 3,6 tahun, telah melanggar pasal 2 UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. (salmon… bersambung)

Edisi 708| 14-20 Maret 2016

Diduga Bantuan ... Di tempat yang sama, Hernandi Kusumahadi, setiap tahun dan setiap tetjadi banjir di Sampang selalu saja ada keluhan dari masyarakat yang menjadi korban banjir. Kalau bantuan itu tidak pernah sampek dengan alasan arus banjir yang begitu deras. “Kalau takut kenapa kok jadi relawan, padahal rekawan itu sudah dibekali dengan pelatihan, sebenarnya Pemerintah harus melakukan pembenahan terhadap rekawan agar tidak terjadi keluhan lagi setiap terjadi banjir di sampang,” ucap Hernandi yang akrap di sapa Dedet. Sukardi, aktivis yang juga hadir dalam audensi itu mempertanyakan kejelasan apa yang dilakukan oleh masing-masing instansi terkait sebelum dan sesudah pasca banjir. “Apa yang dilakukan oleh Pemerintah, kenapa Pemerintah tidak menyiapkan penampungan untuk mereka yang nenjadi korban banjir, kok mereka di biarkan tidur di pinggir jalan di atas trotoar, padahal mereka itu juga orang Sampang,” tanya Kardi kepada Pemkab Sampang. Menurut Sekdakab Sampang, Futhut Budi Santoso, ketika menjawab pertanyaan teman-teman aktivis mengatakan, bahwa dia tidak membela, kalau informasi itu sudah ada dari Kecamatan Kedungdung dan di terima langsung oleh warga yang terdampak genangan banjir. Padahal informasi itu sudah diterima langsung oleh warga, namun sebagian warga ada tidak percaya kalau air di wilayah Kecamatan Kedung-

Sambungan dari Hal.12 dung sudah besar sehingga warga yang tergenang harus sudah harus berhatihati. “Saya sudah bertanya posisi tagana dan rekawan itu di mana. Saya buka posko dapur umum di pendopo itu tidak menggunakan beras cadangan, itu murni bantuan dari Bank Jatim dan masyarakat yang peduli terhadap saudara kita yang terdampak banjir,” katanya. Ada perbedaan terhadap jumlah pendirian dapur umum ketika bencana banjir menimpa warga Sampang, sementara versi dari BPBD sebanyak 5 dapur umum yang sudah didirikan termasuk yang di Desa Kemoning, sedangkan dari Dinsosnakertrans sendiri sebanyak 6 dapur umum tidak termasuk Desa Kemoning. Dari Perbedaan jumlah itulah yang menyebabkan teman-teman aktivis menuding ada ketidak transparanan terhadap penanganan korban banjir, bahkan mereka menduga ada unsur kesengajaan dari oknum pejabat yang menjadikan bencana banjir ini sebagai berkah dan rejeki pribadi yang tak terduga. Sementara itu, perlu diketahui saat terjadi bencana banjir warga mendapatkan bantuan nasi bungkus yang di distribusikan pada korban banjir yang merendam 14 Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sampang setiap bungkusnya di anggarkan sebesar Rp 7000. Diduga bantuan itu menjadi proyek tahunan bagi Dinsosnakertran Sampang ketika banjir meremdam Sampang. Wisnu Hartono, mejelaskan, sebelum terjadi banjir kami sudah mem-

Terdakwa saat berkoordinasi dengan Penasihat Hukum

berikan informasi kepada masing masing Lurah, selain itu juga kami telah memberika informasi melalui radio suara Sampang dan salsabilah FM, bahkan kepada warga yang terdampak banjir. Dia telah menyiapkan perahu karet dan melakukan distribusi makanan serta mengevakuasi terhadap korban yang terjebak banjir. “Bantuan sembako langsung di bagikan mulai hari rabu hingga kemarin sebanyak 5900 sembako. Saya juga minta bantuannya kepada temanteman LSM dan lembaga lain agar ikut memantau bantuan yang sudah kami salurkan kepada korban banjir melalui Lurah dan Kepala Desa masing-masing yang terdampak banjir,” pintanya. Sedangkan Moh Hidayat, Kabid Sosial Dinsosnakertran Sampang menerangkan, di Dinas Sosial itu ada tagana sebanyak 20 orang, “Namun kami juga minta bantuan kepada TNI dan Polri. Dan ada pembagian tugas dan pembagian wilayah Dinsosnakertrans dengan BPBD untuk mendristibusikan bantuan kepada korban banjir,” ungkapnya. Audensi di hadiri oleh masing masing instansi terkait, dan pinpin lansung oleh Sekdakab Sampang, Futhut, Budi Santoso, Asisten, Kepala BPBD, Wusnu Hartono, Kepala Dinsosbakertran, di wakili oleh Moh Hidayat, Dinas PU Pengairan, Dinas PU Bina Marga, PU Cipta Karung, Anggota Polres dan Kodim serta masing-masing Lurah yang warganya terendam banjir. (pan)

Hasil uji beton dari Unibraw

Dinas Pendidikan

Dinas Pendapatan Daerah

Mengucapkan

Mengucapkan

Kabupaten Kapuas

Selamat & Sukses

Kabupaten Kapuas

Selamat & Sukses



Vitrianson, S.Sos, MA

Andreas Nuah, SE., M.Si

Dinas Transmigrasi

Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Mengucapkan

Mengucapkan

Kepala Dinas

Kabupaten Kapuas

Selamat & Sukses

Kepala Dinas

Kabupaten Kapuas

Selamat & Sukses



H. Sukirman, SIP., MAP

Ir. Simpun Jaya

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Edisi 708| 14-20 Maret 2016

Tak Layak ... Karawang, dan Bogor. “Apa yang sudah dilakukan Bupati Neneng saat ini? Infrastruktur masih biasa saja alias tidak ada yang istimewah. Bangunan liar masih marak disana sini dan wilayah Utara Kabupaten Bekasi masih tertinggal. Apa yang mau dibanggakan”, lanjutnya. Bahkan, tambahnya, dalam menempatkan pegawai di pemerintahan tidak melihat kinerja dan dasar pendidikannya, terkesan dipaksakan. Akibatnya, managemen pemerintahan Kabupaten Bekasi amburadul di setiap Dinas. “Sudah saatnya masyarakat Kabupaten Bekasi menyatakan sikap. Jangan mau dibodohi dengan janjijanji manisnya. Kita harus memilih Pemimpin bukan pemimpin”, ujarnya. Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Bekasi Jalika membenarkan kepemimpinan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin ternyata jauh dari harapan masyarakat Kabupaten Bekasi. “Jangankan ngurus rakyat, ngurus bawahannya saja belum becus. Buktinya, dia (Neneng-red) tidak bisa menegur bawahannya apabila terjadi kesalahan dalam melaksanakan kinerjanya”, ujar Jalika. Dicontohkannya, banyak bangunan milik Pemkab Bekasi yang dibangun melalui Dinas Bangunan (Disbang) Kabupaten Bekasi yang belum dilakukan serahterima ke

Bupati Gerah ... Berdasarkan data dari BPKAD dari sejumlah dana 22 miliard, baru 3 SKPD yang sudah melaporkan dana hibah , dari 9 SKPD dan organisasi Plat merah penerima dana hibah tahun 2015. Sedangkan total dana hibah sejumlah Rp 32 miliar. SKPD yang sudah melapor di antaranya Dinas Peternakan senilai Rp 2,7 milliar dari total dana hibah Rp 7,2 miliar. Disperindag Magetan senilai Rp 65 juta, Bappermas Rp 125 juta. Sedangkan SKPD yang belum menyetorkan 6 SKPD di antaranya Dinas Pendidikan dari Rp 6,9 milliar dana hibah yang dianggarkan. Untuk Dinas Pertanian sebesar Rp 762 juta dari Rp 812 juta yang di anggarkan. Kesra setdabkab Rp 2,3 miliar dari Rp 4,1 milliar yang di anggarkan, Dinas koperasi UMKM senilai Rp 659 juta dari Rp 2,2 miliar yang

Oknum JPU ... caan vonis berlangsung agak ramai dan dipadati keluarga terdakwa. Mengingat terdakwa juga masih tergolong muda dengan santainya menunggu putusan hakim. Sedangkan istri terdakwa dengan agak tegang menunggu putusan majelis hakim. Setelah ketua majelis hakim Arif SH membacakan putusan selama 4 tahun, spontan istri terdakwa menangis histeris. Begitu juga dengan ibu Anditia Dwi Darmawan teman Nofebiyanto. Hasil investigasi TEROPONG dilapangan keluarga terdakwa Nofebiyanto sebelum tuntutan telah membeàikan pelicin kepada JPU yang nilainya cukup lumayan tinggi

Kasudin ...

SAMBUNGAN Sambungan dari Hal.12

pihak pengguna SKPD terkait seperti bangunan sekolah, Balai Latihan Kerja (BLK), Puskesmas, dan lainnya. Apalagi, lanjutnya, banyak pejabat yang tersandung masalah hukum di era kepemimpinan Neneng lantaran diduga melakukan tindak pidana korupsi. “Kasus korupsi di lingkungan Pemkab Bekasi semakin terkuak di era kepemimpinan Neneng Hasanah Yasin”, lanjutnya. Tidak hanya soal korupsi, lanjut M.Sitanggang, juga soal korupsi waktu (disiplin) yang dilakukan para PNS. Terbukti, dari absensi pegawai banyak yang kosong yakni dari Kepala Seksi, Kepala Bidang sampai Kepala Dinas yang jarang ada di kantor. Tapi anehnya, lanjutnya, Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) atau Tunjangan Daerah (Tunda) Kepala Dinas saat ini mencapai Rp.25.000.000 tetap masih mereka terima. “Carut-marutnya tupoksi pelayanan masyarakat yang dilakukan SKPD di lingkungan Pemkab Bekasi bisa disebabkan oleh lemahnya pengawasan Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Sekretaris Daerah (Sekda) yang kami nilai tak mampu memimpin bawahannya. Itu semua terjadi karena Bupati Bekasi disinyalir tak mampu menjadi leader yang diharapkan bawahannya dan umumnya masyarakat”, ujarnya. (tim)

Sambungan dari Hal.12 dianggarkan, Dinsosnakertrans senilai Rp 750 juta dari Rp 1,8 miliar yang di anggarkan. Sedangkan Dinas kehutanan dan Perkebunan senilai Rp 3,6 miliar dari Rp 4,5 miliar. Termasuk KONI Magetan senilai Rp 3.187.925.000 dana hibah denfan rincian Rp 2.757.925.000 pada APBD induk dan Rp 430 juta pada APBD - P itu, termasuk PMI dan Pramuka. Laporan tersebut di terima Bupati Magetan pada akhir Pebruari lalu, hasil dari pemeriksaan awal BPK. Dan BPK memberikan waktu jeda untuk perbaikan selama satu bulan srbelum laporan tersebut di jadikan LHP (laporan Harian Pemeriksaan) BPK.Dan dalam waktu dekat semua SKPD terkait diharap segera melaporkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. (kasim)

oleh Negara,” ujar Afan dalam keterangannya, Senin (7/3). Sekadar diketahui, sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan mulai dari tingkat Pusat hingga ke Daerah bahwa: “Setiap pemungutan atau sumbangan dana pendidikan dari peserta didik atau orangtua atau walinya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Menurutnya, ada kejanggalan yang berpotensi diduga korupsi maupun penyimpangan di dalam mekanisme penyelenggaraan Ujian Nasional oleh pihak Sekolah, utamanya SMKN dan SMAN karena didalam Peraturan

Kejagung Tuntaskan ... pada Kejagung dan Kejati DKI yang tergolong utang kasus tindak pidana korupsi secara penatausahaan kepada publik. Selain itu, kasus penanganan dugaan korupsi terhadap dugaan korupsi yang ditimbulkan mantan Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta Utara, yang juga kasus penanganan dugaan korupsi yang ditimbulkan yang bersangkutan pada Sudin Damkar dan PB Kota Administrasi Jaksel terkait pengadaan selang Damkar di Kejati DKI, menjadi contoh ketidak kepastian hukum, accesible, visibel,

supaya memeriksa mantan Kasudin Sosial Jakarta Selatan Drs.Kismoyohadi, Msi serta Kasubag TU Siti Djulaeha,S.Sos, hal terkait anggaran tahun 2015 yang baru saja dilaksanakan. Adapun dugaan korupsi yang yang merebak adalah Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia yang mencapai Rp.2.282.280.200, Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Rp.276.607.500, Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Bermasalah Sosial Rp.4.306.304.000. Menurut informasi melalui stafnya yang tidak ingin disebutkan namanya, bahwa di Seksi Rehabilitasi Sosial (Rehsos) yang dikomandoi Maria April Astuti,S.Sos.M,Si yang sekarang di KDSK sempat bermasalah juga dan berurusan dengan aparat hukum.

Layanan ... termasuk elemen JCW yang secara hak sipil dan hak hukum untuk meminta keterbukaan hukum maupun pertanggungjawaban menurut kaidah hukum anggaran,” ujarnya. Pertanggungjawaban hukum anggaran berkait pengadaan perahu sebanyak 15 unit berspesifikasi hull length minimum 3,10 m, beam 1,65 m, height 0,61 m serta panjang 3,1 m dengan kapasitas muatan 4-6 orang yang serta merta bertype SEAFORG tersebut, sesuai data diperoleh dan dimiliki lembaga pihaknya menunjukkan kecurigaan dalam penyusunan pagu pekerjaan secara penggelambungan (mark up). Dan mark up pagu pekerjaan tidak seturut harga satuan perahu. Karena itu, jelasnya Manat, JCW selaku pelibatan dan partisipasi peningkatan kesadaran semua warga negara terhadap perilaku anti korupsi, dalam hal ini hak sipil dan hak hukum pihak lembaga kami kepada Mensos yang dikenal publik selaku figur penyelenggara negara yang mengawal hati nuraninya sendiri melakukan hukum, semestinya seturut untuk memberikan surat-surat terkait pengadaan perahu pada Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI tersebut. Hal itu dipentingkan dalam rangka penerapan pelayanan publik bebas KKN merupakan

Inspektorat ...

Sambungan dari Hal.12 sebesar Rp 30 juta. Akan tetapi kenyataannya dalam putusan majelis hakim tidak sesuai dengan kesepakatan penyerahan uang yakni dalam putusan majelis hakim nanti JPU berjanji bahwa putusan majelis di bawah 4 tahun. Dari sumber terdakwa proses pemberian kepada JPU Sunarti dijembatani St PNS dilingkungan kehakiman Tuban yang katanya teman akrab JPU Sunarti SH. Untuk mengecek kebenaran tersebut TEROPONG mengkonfir ke JPU melalui pesan singkat, namun hingga naik cetak belum ada balasan apapun. (ashuri)


Selatan tertanggal 15 Februari 2016 dengan nomor 305/KN/LSM SISIR/II/2016. Menurut LSM SISIR tersebut, bahwa Damkar & PB tersebut dilaporkan terkait dugaan dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengadaan mengandung unsur KKN dan mark-up dalam pengadaan / kegiatan terdiri dari : Pemeliharaan Halaman Kantor Sudin Damkar & PB Jakarta Selatan Rp.1 miliar; Pengadaan Motor Pompa Apung untuk masyarakat sebesar Rp.1,175 miliar; Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Portable untuk masyarakat sebesar Rp.4,9 miliar; dan Pengadaan Selimut Anti Api untuk masyarakat sebesar Rp.2 miliar. Ketua LSM SISIR M.Sitanggang menamKantor Damkar bahkan, meminta kepada Kajati yang baru di Kejati DKI Jakarta Sudung Situmorang,SH.MH dapat membuat ini termasuk Kadis Damkar & PB Drs.Subejo dinilai kebal kejutan untuk mengusut dugaan korupsi di unit kerja hukum. Damkar & PB di Jakarta Selatan, karena selama ini pejabat (tim)

Dugaan ...

Irbanko ...

Sambungan dari Hal.12 Pemerintah No. 13 Ta. 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan dan Pemerintah No. 19 Ta. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam pasal (69) ayat (2) adalah : setiap Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali Ujian Nasional tanpa dipungut biaya. Afan juga menyebutkan, berdasarkan Surat Edaran dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1356/H/TU/2016 tentang larangan Pungutan Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), angka dua adalah Sekolah calon penyelenggara UNBK dilarang memberat-kan dan/atau membebani pihak-pihak selain sekolah. Ttermasuk membebani orangtua siswa dengan pungutan dan semacamnya, juga untuk membeli dan/atau menyewa komputer demi kepentingan pelaksanaan UNBK. Seperti halnya yang telah di rilis di beberapa media Nasional bahwa “ Pelaksanaan UN itu gratis, tidak dipungut biaya,” ujar Ketua Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kemendikbud, (Nizam) kepada wartawan di Gedung A, Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta. Nizam menjelaskan, Ujian Nasional merupakan agenda dari Pemerintah, yakni Kemendikbud. Oleh karena itu, segala pelaksanaannya sudah masuk dalam pos anggaran pengeluaran Kemendikbud. (edy)

Pecenongan, dengan anggaran HPS Rp.10.750.685.670, yang dalam proses lelang dimenangkan PT.Brantas Abipraya (Persero), dengan penawaran Rp.10.140.353.596; Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur (KBT) Sisi Timur, dengan anggaran HPS Rp.12.992.421.485, dimenangkan PT.Brantas Abipraya (Persero), dengan penawaran Rp.11.179.200.240; Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Jalan Gatot Subroto sisi Semanggi s/d Cawang, dengan anggaran

Bupati Didesak ... tua siswa yang tidak mampu dari semua pungutan atau Sumbangan yang dilakukan oleh sekolah, utamanya menyangkut uang UN. YS menjelaskan, kalau memang ini merupakan UN kenapa orang tua siswa yang tidak mampu, itu harus menanggung biayanya. “Bukankah negara sudah menyediakan anggaran untuk itu,” kata YS. Sementara itu, Kepala SMKN 4 Bondowoso (Lanang) membenarkan jika sekolahnya telah menetapkan untuk menarik pungutan atau sumbangan uang UN kepada siswa sebesar Rp 900.000. Oleh sebab itu , dana yang di sediakan oleh pemerintah tidak cukup untuk melaksaanakan UN. Meskipun tidak menyebutkan untuk apa saja uang pungutan atau sumbangan sebesar Rp 900.000 itu. Kepala SMK 3 Bondowoso yang di damping oleh bagian Humas juga mengakui, pihak sekolah telah menetapkan uang pungutan atau sumbangan untuk UN terhadap

Sembilan ... Kapuas Murung, mereka berdua diamankan di area Kebun Sawit Muara Dadahup Kecamatan Dadahup. Di titik ketiga polisi mengamankan Syarifudin (33), Ahmad (34) dan seorang pelajar Kelas 2 SMA bernama Pahrul Razi (16) yang ketiganya merupakan warga Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung. Mereka diamankan di muka warung pembibitan/pertanian desa setempat. Terakhir polisi juga mengamankan 3 orang yakni Ramli (33) warga Tajepan RT 5 Kecamatan Kapuas Murung, Darmansyah (49) warga Desa Palingkau Lama RT 8 Kecamatan Kapuas Murung dan Bulat (34) Warga Desa Mampai. Mereka diamankan di Desa Mampai depan kantor pertanian Kecamatan Kapuas Murung. Kasat Reskrim Polres Kapuas AKP Wiwin Junianto Supriyadi dalam jumpa persnya, Selasa (8/3) malam mengatakan operasi ini merupakan kegiatan pelaksanaan program prioritas kapolri berkaitan dengan masalah premanisme. “Jadi mereka 9 orang ini, memiliki kebiasaan melakukan pemalakan dengan modus memanfaatkan pengguna jalan yang dijadikan sasaran. Mereka biasanya berada di jalan yang agak rusak dan berpura-pura mencangkul atau memperbaiki jalan padahal tidak ada aktivitas atau sarana perbaikan jalan di sana. Karena jalan rusak, membuat pengguna jalan harus memperlambat laju kendaraan dan dimintai bantuan perbaikan,” jelas AKP Wiwin. Kemudian lanjutnya, apakah permintaan bernada

Layak Dipertanyakan ...

11 Sambungan dari Hal.12 Menurut M.Sitanggang, bahwa pengadaan barang tersebut terkesan tidak masuk akal,dikarenakan Dinas Sosial DKI Jakarta yang notaben memilik Panti yang khusus untuk membatu yang Lanjut Usia serta Pemerintah Pusat pun sudah ada Kementerian Sosial dan Belanja Bahan dan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Bermasalah Sosial sudah ada di Dinas Sosial DKI Jakarta.Anggaran yang mana Pemda DKI Jakarta bisa minta bantuan dari Kemensos, kenapa ini ada anggaran sampai Rp.2 Milyar. Diminta juga Ahok Gubernur DKI Jakarta, supaya Kasubag TU Siti Djulaeha,S.Sos dicopot dan Kasudin Sosial Jakarta Selatan yang baru Mursidin terkesan tutup mata kepada anak buahnya. (benny)

Sambungan dari Hal.12 hak setiap warga negara dari pejabat publik. Kepentingan lainnya, yakni untuk pengumpulan data terkait pengadaan barang/jasa yang sama serta secara spesifikasi /type sama pada tahun APBN 2013. Pada tahun 2013 silam, Dirjen ini penerapan fungsi/program pekerjaan pengadaan perahu berjumlah 83 unit sesuai pagu pekerjaan Rp.7,7 miliar. Dugaan copy paste tahun 2013 terhadap 2015 rentan dilakukan. Bukti PT. POLITECH NUSANTARA selaku pihak produksi tergolong dalam kecurigaan dalam unsur korupsi dengan korupsi yang bersifat ganda maupun korupsi yang bersifat ganda kepada pihak perusahaan tertentu sebagai kontrak hukum pengadaan perahu itu,” beber Manat. Hakikatnya, Mensos RI selaku Pengguna Anggaran dan Dirjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kemensos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta pejabat Pembuat Komitmen (PPK) semestinya prinsip asas keterbukaan hukum, accessible, visible, transparan dan akuntable untuk perkara penanganan pelaporan JCW tersebut. Sehingga, jaminan pelayanan publik bebas KKN adalah penyelenggara negara melakukan hukum. (muller)

Sambungan dari Hal.12 HPS Rp.10.134.085.550, dimenangkan PT.Brantas Abipraya (Persero), dengan penawaran Rp.9.436.017.982; Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Jalan Tubagus Angke dan Puri Kencana–Arjuna Utara, dengan anggaran HPS Rp.6.005.298.695, dimenangkan PT.Analum JIOR, dengan penawaran Rp.5.577.000.000; Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Pendestrian di wilayah Jakarta Pusat, dengan anggaran HPS Rp.6.497.815.195, dimenangkan PT.Analum JIOR, dengan penawaran Rp.5.576.700.000. Ketua LSM JCW Manat Gultom mengatakan, akan melaporkan penyerapan anggaran Dinas Perindustrian dan Energi tersebut kepada Aparat Penegak Hukum, Kejaksaan, dan KPK karena dinilai didominasi Rekanan tertentu dan dugaan mark-up. Sebelum berita ini direlease, Kadis Perindustrian dan Energi Yuli Hartono tidak dapat ditemui, alasan sibuk. (muller)

Sambungan dari Hal.12 siswa sebesar Rp 300.000 atas dasar, Uang UN yang disediakan oleh pemerintah tidak cukup. Sumber informasi di SMKN 2 Bondowoso mengungkapkan, bahwa memang pihak sekolah telah menetapkan sesuai dengan hasil keputusan musyawarah orang tua siswa dengan pihak komite bahwa pihak sekolah sepakat untuk menarik uang pungutan atau sumbangan untuk UN sebesar Rp 300.000,-. Sedangkan untuk pembelian komputer sebesar Rp 500.000. Jadi jumlahnya semua sebesar Rp 800.000. Di tempat terpisah, Dinas Pendidikan Kab. Bondowoso tidak ada seorangpun yang bisa memberikan keterangan perihal penarikan pungutan atau Sumbangan Uang untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang di lakukan oleh pihak sekolah, utamanya SMKN ataupun SMAN. (bambang)

Sambungan dari Hal.12 paksaan atau sukarela, pihaknya belum bisa memastikan karena para pelaku dan saksi masih dalam pemeriksaan. “Kita belum bisa menyimpulkan penanganan selanjutnya, yang pasti kita proses dan sementara kita arahkan ke sanksi peraturan daerah (perda) dulu. Mereka akan kita bina karena kita memandang kaitannya dengan asas manfaat,” ungkap Kasat Reskrim. Sementara itu adapun barang bukti yang berhasil diamankan yakni sejumlah uang dan beberapa buah cangkul. “Setelah kita periksa, semua pelaku dibawah pengaruh obat larang edar yakni mengkonsumsi zenith. Ini yang perlu kita himbau agar masyarakat menjauhi obat-obatan itu. Karena dengan pengaruh obat itu, kesadaran akal sehat dan emosi menjadi tidak stabil sehingga berniat untuk melakukan hal yang tidak baik seperti pemalakan ini,” pesannya. Ditanya apakah ada yang mengkoordinir aksi mereka, AKP Wiwin menjelaskan untuk sementara belum ada informasi ke arah sana. “Mereka mengaku atas inisiatif sendiri. Untuk penghasilan mereka mengaku mendapatkan penghasilan bervariasi setiap hari yakni antara Rp 15 ribu sampai Rp 80 ribu per hari. Mereka bekerja seperti ini karena mereka tidak memiliki kerjaan lain alias pengangguran. Mereka kategori masyarakat dengan kapasitas rendah jadi mungkin cara ini mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka,” tukasnya. (nordin)


melanjutkan semangat pemberdayaan dengan program

: Rp 7.000.000 Total : Rp 81.000.000 yang pekerjaannya

Hal ini sejalan dengan sasaran pokok dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20052025 yaitu terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Ini ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan hunian serta prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat. Salah satunya di Dusun Krajan Rt 02/01, Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus BKM/LKM Sentosa KSM Patimura. Jenis kegiatan : Draenase, Volume :158,5M . Biaya kegiatan : Rp 74.000.000 biaya Swadaya

sehingga banyak sekali kejanggalan yang terjadi di lapangan. Menurut Edy Center, hal ini seharusnya tidak boleh terjadi, karena setiap pekerjaan proyek pemerintah harus ada pengawasan sejak awal sampai akhir dari SKPD terkait,. “Paling tidak 25% - 50%, bahkan hingga 100%. Dengan ini kami sebagai aktifis di Kabupaten Situbondo akan melaporkan hal ini kepada penegak Hukum,Karena ini sudah jelas hal ini sudah merugikan uang negara,” katanya. (ervan)

Sambungan dari Hal.12 Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (P2KKP). layak dipertanyakan. Pasalnya minimnya pengawasan akuntabel dan transparan, sehingga publik bertanya-tanya. Menanggapi hal itu, pihak JCW menegaskan, Kejagung tidak profesional dalam menangani kasus itu, mengingat adanya seorang tersangka dan sudah lama tersangka yakni hampir dua tahun tetepi belum ditunut ke pengadilan. Mangkraknya kasus-kasus lainya, JCW berpendapat Jaksa Agung HM. Prasetyo selaku penyidik tertinggi semestinya prinsip best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam revolusi mental bidang adhyaksa Republik Indonesia. (muller)

Suratkabar Nasional

12



Irbanko Diminta Usut Anggaran Sudin Sosial 2015

Mursidin

email:[email protected]

Kismoyo

Siti Djulaeha,S.Sos

Layanan Bebas KKN Pengadaan Perahu, JCW Surati Mensos Inspektorat DKI Diminta Periksa

JAKARTA,TEROPONG - TERKAIT Anggaran di Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2015, M.Sitanggang Ketua LSM “SISIR” DPW DKI Jakarta mendesak supaya Inspektorat Pembantu (Irbanko) Jakarta Selatan

JAKARTA, TEROPONG - DALAM rangka penerapan kaidah-kaidah yang baik terkait pelayanan publik bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) merupakan hak setiap warga negara, Jakarta Corruption Watch Menyurati Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Prawansa. Menurut Koordinator JCW Manat Gultom kepada TEROPONG, pihak lembaganya menyurati Kementerian Sosial Republik Indonesia itu, dalam rangka pemintaan hukum jawaban pengadaan perahu tahun APBN 2015 sesuai pagu pekerjaan Rp.17,5 miliar pada Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Pengelolaan keuangan negara tersebut merupakan hak setiap warga negara



BPBD-Dinsosnakertrans Saling- Tuding

Diduga Bantuan Korban Banjir Sampang Tak Jelas SAMPANG, TEROPONG – PULUHAN aktivis yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Banjir (FMPB) Kabupaten Sampang melakukan audiensi ke Kantor Pemkab Sampang, pekan lalu. Mereka bermaksud ingin mempertanyakan bantuan bencana banjir kepada Pemerintah bertempat di Aula Pemkab Sampang, Selasa (8/3). Pertemuan FMPB dengan pemerintah itu dipimpin langsung oleh Sekdakab Sampang, Futhut Budi Santoso, sempat menanas dan salingtuding antara BPBD dan Dinsosnakertrans, ketika beberapa aktivis dan LSM mempertanyakan kejelasan bantuan banjir yang ditangani oleh Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang. Alan Kaisan, saat mempertanyakan terkait bantuan banjir selama ini di Sampang, bahwa banyaknya bantuan yang tidak maksimal yang diterima oleh korban bencana banjir, dan siapa yg menjadi lokomotif bantuan tersebut. “Kami dan teman-teman tidak mencari kesalahan, akan tetapi hanya ingin tau saja terkait bantuan korban banjir di Sampang, kedatangan kami dan teman teman ini atas nama masyarakat Sampang,” ujar Alan Koorlap FMPB. Bersambung ke hal.10

Audensi FMPB dengan Pemkab Sampang, membahas bantuan yang tidak jelas

Bupati Neneng Dinilai Tidak Becus Urus Kabupaten Bekasi

Tak Layak Mimpin Lagi, Tidak Punya Terobosan BEKASI, TEROPONG - NIAT Neneng Hasanah Yasin maju kembali dalam ajang Pilkada Kabupaten Bekasi 2017 mendapatkan pandangan miring. Diantaranya seperti yang diutarakan oleh Ketua LSM ‘SISIR’ M.Sitanggang. Menurutnya, Neneng yang kini menjabat Bupati Bekasi dinilai gagal dalam memimpin dan masyarakat tidak menginginkan dirinya mencalonkan kembali sebagai Bupati Bekasi. “Lebih baik Ibu Neneng tidak usaha mencalonkan kembali pada Pilkada 2017 nanti, karena Neneng Hasanah Yasin selama memimpin tidak ada inovasi maupun terobosan yang dibuat untuk pembangunan Kabupaten Bekasi, malah terkesan jalan di tempat”, tegasnya. Menurutnya, Kabupaten Bekasi saat ini membutuhkan sosok Pemimpin yang memiliki inovasi atau terobosan-terobosan agar pembangunan tidak tertinggal dengan daerah-daerah yang berbatasan langsung seperti Kota Bekasi,

Bupati Gerah, Dana Siluman Mulai Terungkap

Ancam Lakukan Mutasi Besar-Besaran Semua SKPD

Drs. H. Sumantri, MM

Sebelum Dimutasi Ke Kediri

TUBAN, TEROPONG - PUTUSAN sidang narkotika dengan terdakwa Nofebiyanto Marantika (24), asal Dusun Talun, Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Rabu (24/ 2) lalu. Sebelumnya, terdakwa dituntut JPU Sunarti SH dengan hukuman 4 tahun 6 bulan. Namun, dia divonis 4 tahun penjara pada Maret. Sebelum JPU dimutasi di Kejaksaan Negeri Kediri, masih menyisakan isu kurang sedap di masyarakat. Kendati dia sudah bertugas selama puluhan tahun bertugas di Bumi Wali. Rabu (3/3) persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tuban dalam agenda pemba-

MAGETAN, TEROPONG - CARUTmarut penyalah gunaan dana anggaran di Pemkab Magetan membuat Bupati semakin gerah, akhir-akhir ini. Belum hilang dari ingatan, perihal kasus KIR menggiring beberapa pejabat sampai hotel Prodeo termasuk Sekdakab Abdul Azis. Ini menyusul pengadaan sepatu yang sudah mulai penyidikan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan. Kini , muncul lagi pengadaan topi PNS dan yang baru -baru ini terungkapnya dana hibah senilai

Rp 22 miliar tahun 2015. Dana tersebut menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Temuan tersebut ditemukan pada waktu pemeriksaan di SKPD pada Januari lalu. Dengan adanya kasus tersebut Bupati mengancam akan mengadakan mutasi besar-besaran terhadap semua SKPD dengan WTP (wajar tanpa Pengecualian).


Oknum JPU Sunarti Diduga Terima Suap




Kejaksaan Dinilai Tebang Pilih

Kasudin Damkar & PB Rentan Korupsi JAKARTA, TEROPONG - MARAKNYA dugaan korupsi di kantor wilayah Jakarta Selatan yang dibawahi Walikota Jakarta Selatan Drs.Tri Kurniadi Membuat golongan eksternal membuat laporan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, maksudnya agar Kejati DKI yang dipimpin Sudung Situmorang,SH.MH memeriksa pejabat tersebut. Demikian pernyataan Ketua LSM SISIR kepada TEROPONG. Ketua LSM SISIR M.Sitanggang menyatakan, bahwa Kasudin Damkar & PB Jakarta Selatan Drs.Irwan dan mantan Kasudin Mardani telah dilaporkan kepada Kejari Jakarta

Dinas Perindustrian dan Energi

JAKARTA, TEROPONG - INSPEKTORAT Provinsi DKI Jakarta diminta periksa Dinas Perindustrian dan Energi, terkait Penyerapan anggaran tahun 2015. Bahkan, BPK Kanwil DKI Jakarta juga diminta mengaudit penyerapan anggaran tersebut diantaranya : Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota pada Jalan Juanda-Dr.SutomoLap.Banteng-Zainal Arifin-Sukarjo WP-H.SamanhudinYuli Hartono


Bupati Didesak Bebaskan Uang Pungutan Ujian Nasional

Orang tua Siswa Tak Mampu Keberatan BONDOWOSO, TEROPONG - MENDEKATI Ujian Nasional (UN), sejumlah siswa AMAN / SMKN di Kab. Bondowoso mengaku diminta membayar uang pungutan oleh pihak sekolah. Pembayaran ini disebut sebagai sumbangan sukarela Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). “Tetapi nilainya sudah ditentukan,” kata YS (45), orang tua siswa SMKN Negeri Kab. Bondowoso, Selasa (8/ 3). YS tidak mau menyebutkan nama karena khawatir berdampak buruk terhadap anaknya di sekolah. Apalagi saat ini mendekati UN. Drs. Amin Said Husni, Bupati Bondowoso YS, yang berprofesi sebagai pedagang keliling ini mengatakan, pembayaran pungutan atau sumbangan dan uang SPP harus segera dilunasi sehingga totalnya mencapai Rp 1,5 juta. Sedangkan uang sumbangan atau pungutan UN ini juga tidak dijelaskan akan dikemanakan nantinya. “Kami tidak mampu membayar, tetapi selalu saja ada guru yang mengingatkan anak kami agar segera melunasinya,” katanya. YS bersama sejumlah orang tua siswa lainnya mendesak Bupati Bondowoso agar memberikan keringanan atau bahkan membebaskan orang Bersambung ke hal.11

Sembilan Pelaku Pungli Diamankan

Sembilan pelaku pungli yang diamankan di Mapolres Kapuas

KAPUAS, TEROPONG - SEBANYAK 9 (Sembilan) orang pelaku pemalakan yang kerap melakukan pungutan liar (pungli) di empat titik ruas jalan poros penghubung 3 kecamatan yakni Kecamatan Pulau Petak, Kapuas Murung dan Dadahup diamankan jajaran Polres Kapuas dalam operasi premanisme yang dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Kapuas Kompol Sigit, Selasa (8/3) malam sekitar pukul 20.00 Wib. Sembilan orang tersebut diamankan di 4 titik berbeda. Mereka adalah Udin (47) warga Desa Bunga Mawar Kecamatan Pulau Petak diamankan di muka Langgar Handel Barasak Kecil Desa Bunga Mawar Kecamatan Pulau Petak. Kemudian Herman (38) warga Muara Dadahup RT 4 Kecamatan Kapuas Murung dan Arbani (15) warga Desa Bumi Rahayu RT 7 Kecamatan Bersambung ke hal.11

Proyek Saluran Drainase Program P2KKP Desa Kertosari

Layak Dipertanyakan

BONDOWOSO, TEROPONG - KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kab. Bondowoso diminta untuk mengusut adanya dugaan korupsi tentang Punguan Uang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang di lakukan oleh SMKN atau SMKN Kab. Bondowoso, akhir-akhir ini. Investigator DPC Bara JP Bondowoso (Afan) mengungkapkan, pihaknya telah mendatangi Kejari Bondowoso dan juga telah mengirim surat kepada Bupati, Dinas Pendidikan dan M. Afan Abaidillah DPRD Kab. Bondowoso guna menyampaikan adanya dugaan korupsi Pungutan Ujian Nasional yang amat memberatkan bagi orang tua siswa utamanya mereka yang tidak mampu secara ekonomi, beberapa waktu lalu. “Kami berharap kepada Kejaksaan Negeri Bondowoso agar serius dalam menangani kasus ini untuk menyelamatkan Keuangan Negara dari berbagai modus korupsi, mengingat Anggaran untuk Ujian Nasional sudah di tanggung

JAKARTA, TEROPONG - JAKSA Agung (Jagung) didesak menuntaskan tunggakan perkara atau penanganan perkara tindak pidana korupsi di jajaran Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta maupun di lingkungan Kejagung. Hal itu diungkapkan Koordinator Jakarta Corruption Watch (JCW) Manat Gultom kepada TEROPONG, Kamis (24/2). Menurut Manat, menuntaskan penanganan tindak pidana korupsi oleh jajaran Kejaksaan Agung sesuai amanat pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yakni terkait prinsip penerapan asas penatausahaan penanganan perkara dugaan korupsi. Asas kepastian hukum, accessible, visibel, transparan dan akuntabel adalah jaminan hukum terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri. Dia menyatakan, sesuai data dimiliki dan diperoleh lembaga pihaknya, banyak kasus tindak pidana korupsi yang penangananya tidak tuntas. Hal itu menimbulkan kesan terhadap publik telah terjadi unsur ganda dan unsur terafiliasi dalam bentuk korupsi rahasia melibatkan elemen kewajiban timbal balik terkait penanganan beberapa dugaan korupsi di Kejagung dengan jajaran Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Manat menjelaskan, kasus Erry Baskoro yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi penawaran dan pemeliharaan jaringan sampah Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemprov DKI Jakarta, dan penanganan aliran dana oleh Kadis DPU kepada 44 rekening Kepala Seksi PU, serta jaringan sampah Dinas Kebersihan di Jakarta Barat merupakan contoh penanganan tipikor

SITUBONDO, TEROPONG - SEJALAN dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2011, pe-nyelenggaraan kawasan pemukiman dilaksanakan oleh Pemerinah pusat, daerah dan atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati dan memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Semenjak 2015, program nasional tentang pemberdayaan masyarakat mandiri Perkotaan PNPM Mandiri Perkotaan berdasarkan kebijakan Pembangunan Saluran, Program P2KKP pemerintah dinyatakan selesai Desa Kertosari secara program. Menurut hasil identifikasi Direktorat Pengembangan Pemukiman DJCK ditargetkan program 100-0-100. Dalam artian 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan pemu-kiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak. Ini sebagai gerakan di masyarakat semangat program dan kegiatan pemberdayaan masih berlangsung. Mengingat landasan yang diletakan oleh program ini dengan metodologi dan pendekatan yang ideal sudah terinternalisasi k di tingkat masyarakat. Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai pengelola progra PNPM Mandiri Perkotaan sejak 2007 dan program P2KP pada 1999-2006 memilih untuk




Sunarti (JPU)


DPC Bara Desak Kajari Usut

Dugaan Korupsi Pungutan Uang UNBK

Subejo


Kejagung Tuntaskan Utang Kasus Tipikor

PAKET LELANG PL PATUT DIPERTANYAKAN

Recommend Documents