PERAN KONSORSIUM ASURANSI TKI DIPERTANYAKAN

PERAN KONSORSIUM ASURANSI TKI DIPERTANYAKAN

matanews.com

Peran konsorsium i asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam memberikan perlindungan terhadap TKI saat ini dipertanyakan sejumlah pihak. Pasalnya, sejak dibentuk pada September 2010, para TKI tidak mendapat uang klaim kesehatan. Perusahaan konsorsium asuransi sering berkelit, sehingga uang klaim TKI tidak dapat dicairkan dengan alasan masa kontrak TKI belum selesai. Kemenakertrans (Kemenakertrans) menyatakan terdapat 5.693 klaim asuransi TKI yang ditolak oleh perusahaan asuransi. Sekitar 10 perusahaan asuransi yang ditunjuk pemerintah menolak membayar klaim asuransi TKI. Hanya ada 1.067 TKI yang saat ini dalam proses pembayaran, sementara sisanya ditolak. "Klaim-klaim itu ditolak karena dinilai bermasalah," kata Direktur Jenderal Pembina Penempatan Tenaga Kerja Reyna Usman saat ditemui di Jakarta, 19 Juni 2012. Berdasarkan data Kemenakertrans, sebanyak 4.626 kasus masuk kategori TKI bekerja tiga sampai enam bulan. Jadi klaim asuransi mereka ditolak. Selain itu, penolakan klaim asuransi juga terjadi karena TKI tidak terampil, tidak layak, dan sebagian merupakan peserta sembilan konsorsium asuransi lama atau TKI nonprosedural. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2012, TKI yang berangkat dengan ilegal memang tidak dapat memperoleh asuransi TKI. Selain itu, alasan penyebab TKI tidak dapat menerima asuransi karena TKI itu baru bekerja kurang dari enam bulan dan karena pada saat proses perekrutan dinyatakan tidak terampil dan tidak layak, tetapi tetap dikirim bekerja di luar negeri. "Ke depannya kami akan melakukan pembenahan-pembenahan agar tidak ada lagi klaim yang ditolak," kata Reyna. Bentuk perbaikan tersebut di antaranya dengan pembenahan proses perekrutan TKI, sehingga TKI yang dikirim ke luar negeri adalah TKI yang memang sudah memenuhi kualifikasi kesehatan dan kemampuan kerjanya. Selain itu, ia menjelaskan, pembenahan lainnya yaitu dengan mengharuskan perusahaan asuransi mendirikan kantor cabang di negara penerima TKI. Hal ini akan membuat TKI lebih mudah mengurus klaim mereka dan mereka tidak perlu menunggu

Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

 

Page 1

kembali ke dalam negeri untuk mencairkan klaim asuransi tersebut. "Kami berharap perusahaan asuransi memperbaiki infrastruktur mereka dengan cara mendirikan kantor cabang di kantong-kantong TKI," lanjut Reyna. Dengan demikian, dia berharap pencairan asuransi tidak menumpuk pada masa purna-penempatan, namun terdistribusi dengan baik pada masa pra-penempatan dan juga saat penempatan. Reyna juga berharap, perusahaan asuransi mempercepat perbaikan layanan asuransi mereka sehingga tidak ada keluhan pelayanan oleh TKI saat mereka mengklaim asuransinya. Ia mengatakan saat ini Kemenakertrans tengah melakukan kajian untuk mengefektifkan pemberian asuransi kepada TKI dan mendorong perusahaan asuransi TKI bekerja dengan maksimal. Kemenakertrans juga akan membentuk tim untuk mengubah perjanjian asuransi perlindungan

buruh

migran

dengan

perusahaan

asuransi.

Dirjen

Pembinaan

dan

Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans, Reyna Usman mengatakan pemerintah akan memperkecil penolakan klaim buruh migran serta merevisi isi perjanjian antara perusahaan asuransi dengan buruh migran. “Tim menemukan bahwa memang benar klausul dalam polis itu yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, tim ini akan merekomendasi secepatnya apakah klausul dalam polis itu, termasuk polisnya sendiri harus dipegang TKI. Yang kedua, kartu kepersertaan asuransi harus dipegang TKI. Jadi ada dua yang harus dipegang,” ujarnya. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri yang juga menangani persoalan buruh TKI tidak sependapat dengan Kemenakertrans. Menurut Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Tatang Razak, meski mengubah isi perjanjian, tetapi masih banyak kelemahan dari perusahaan konsorsium asuransi tersebut. Selama ini, kata dia, perusahaan belum dapat menanggung asuransi yang mencakup klaim bantuan hukum saat buruh migran menghadapi masalah. “Perjanjian kerja dan asuransi sudah tidak berlaku lagi saat TKI mengalami kasus. Kontrak itu 2 tahun, namun, umumnya TKI bekerja lebih dari dua tahun, ini menjadi persoalan.” Kalangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah dan pihak konsorsium agar segera menyelesaikan kasus ini. Anggota Panitia Kerja DPR untuk Konsorsium Asuransi TKI, Poempida Hidayatullah mengatakan orientasi perusahaan memberikan asuransi kepada TKI hanya sekedar mencari untung. Menurutnya, untuk sementara pemerintah perlu melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja ke luar negeri “Saran saya ketika asuransi masih bermasalah sebaiknya dilakukan moratorium pengiriman dulu,” ujar Poempida. Menurut LSM Migrant Care seharusnya pemerintah memperbaiki undang-undang terkait perlindungan TKI. Direktur Eksekutif LSM Migrant Care, Anis Hidayah juga setuju bila sementara waktu ini pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri sampai adanya sistem kebijakan perlindungan yang baru. “Sebenarnya hampir banyak masalah bisa di cover oleh asuransi TKI, hanya saja memang birokrasinya yang berbelit-belit, seolah-olah dibikin sulit. Jadi, sebenarnya jangan sampai BNP2TKI dan AAI bangun kerjasama hanya pada tingkat klaimnya, itu percuma. Tata kelola asuransi, proteksinya itu juga harus dibenerin. Basisnya harus jelas, tata kelolanya baik, dan ada mekanisme yang Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

 

Page 2

transparan, kemudian datanya juga jelas. Selama itu tidak mendukung, saya kira itu hanya pencitraan antara BNP2TKI sama AAI.” Anis yakin persoalan kasus buruh migran bermasalah ini dapat diatasi bila pemerintah bersikap tegas dalam mengatur kebijakan ketenagakerjaan. Sayangnya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) selaku badan khusus yang bertugas memberikan perlindungan TKI, mengaku tidak dilibatkan dalam penunjukkan konsorsium asuransi. “Penyelenggara program asuransi perlindungan TKI adalah perusahaan yang ditetapkan Kemenakertrans melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans). Terkait urusan program Asuransi TKI ini, BNP2TKI tidak dilibatkan. Namun BNP2TKI tetap cawe-cawe memberikan pelayanan perlindungan terhadap TKI, memfasilitasi para TKI yang bermasalah terkait klaim asuransinya,” ungkap Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI, Lisna Yoeliani Poeloengan, di depan forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR, di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Disebutkan Lisna, pengurusan klaim TKI saat ini dikeluhkan para TKI. Susahnya urusan pencairan klaim asuransi yang dialami TKI, menurut Lisna dikarenakan pihak perusahaan Konsorsium Asuransi TKI memberlakukan standar ganda, yaitu ketika menarik premi dari tertanggung (dalam hal ini TKI) perusahaan Konsorsium TKI menggunakan payung hukum Permenakertrans Nomor 07/MEN/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010 tentang Asuransi TKI. Akan tetapi, ketika tertanggung mengalami masalah kerja – yang menjadi jenis risiko yang ditanggung asuransi perlindungan TKI seperti sakit, kecelakaan kerja, gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI, mengalami tindak kekerasan, pelecehan seks dan pemerkosaan, gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI dan sebagianya hingga kasus TKI meninggal dunia – pihak perusahaan Konsorsium Asuransi TKI menggunakan polis asuransi sebagaimana diatur didalam Undang-Undang mengenai Asuransi. Dalam catatan BNP2TKI dua tahun terakhir (2010 dan 2011), sebut Lisna, terdapat 15.874 klaim asuransi yang diajukan, yang disetujui sebanyak 8.269 klaim (52%) dan ditolak sebanyak 7.391 klaim (47%), dan dalam proses sebanyak 215 klaim (1%) – selebihnya bisa dilihat dalam tabel di bawah. Tabel : Data Klaim Asuransi TKI tahun 2010 dan 2011 Tahun.

Klaim Diajukan

Disetujui

persen

Ditolak Persen

Dalam Proses

Persen

2010

1.020

145

14 persen

875

86 persen 0

0 persen

2011

14.854

8.124

55 persen

6.156

41 persen 215

1 persen

Jumlah

15.874

8.269

52 persen

7.391

47 persen 215

1 persen

Keterangan : 1. Konsorsium Asuransi Proteksi TKI dibentuk tanggal 07 September 2010 2. Rekapitulasi Asuransi Proteksi TKI tahun 2010 mulai 7-9-2010 sampai 31-12-2010 3. Rekapitulasi Asuransi Proteksi TKI mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2011

Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

 

Page 3

Menurut Lisna, sejak dibentuknya Konsorsium Asuransi Proteksi TKI pada tanggal 7 September 2010 lalu hingga 20 bulan berjalan saat, konsorsium tersebut belum berperan dengan optimal terkait pelayanan asuransi perlindungan terhadap TKI yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk mengoptimalkan peran Konsorsium Asuransi Proteksi ini, sebut Lisna, BNP2TKI memberikan enam solusi. Pertama, pihak Konsorsium Asuransi Proteksi TKI seharusnya melakukan sinkronisasi antara polis asuransi dan Permenakertrans Nomor 07/MEN/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010 tentang Asuransi TKI dan Permenakertrans Nomor 1 Tahun 2012. Kedua, BNP2TKI dan jajarannya di provinsi (BP3TKI, Loka dan P4TKI) meminta kepada Konsorsium Asuransi Proteksi TKI untuk melakukan penyederhanaan persyaratan klaim asuransi perlindungan TKI. Ketiga, Konsorsium Asuransi Proteksi TKI supaya memberikan kemudahan bagi calon TKI/TKI/TKI purna dan keluarganya atau ahli warisnya untuk pengurusan premi ataupun klaim asuransi perlindungan TKI. Keempat, pihak Konsorsium Asuransi Proteksi TKI di pusat, supaya mendelegasikan kewenangannya kepada kantor cabang di dalam negeri dan luar negeri, antara lain terkait pengambilan keputusan untuk dapat atau tidaknya pengusulan klaim asuransi perlindungan TKI. Karena hingga saat ini perwakilan daerah/luar negeri Konsorsium Asuransi Proteksi TKI hanya dapat menerima klaim tetapi tidak dapat memutuskan klaim. Setiap pengajuan klaim harus dilaporkan dan diputuskan oleh kantor pusat Konsorsium Asuransi Proteksi TKI. Kelima, perlu sosialisasi dalam bentuk leaflet maupun booklet (buku saku), karena masih banyak calon TKI/TKI maupun keluarga TKI yang tidak mengetahui tentang polis, tata cara premi maupun klaim asuransi. Keenam, Konsorsium Asuransi Proteksi TKI seharusnya di dalam melakukan pencairan klaim asuransi berpedoman kepada Permenakertrans Nomor 07/MEN/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010 tentang Asuransi TKI dan Peermenakertrans Nomor 1 Tahun 2012 dan diberikan langsung kepada TKI atau ahli warisnya, bukan peraturan yang lain. Sumber: kbr68h.com, 21 Juni 2012 tempo.co, 19 Juni 2012 bnp2tki.go.id, 19 Juni 2012

Catatan: Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan salah satu program perlindungan terhadap TKI. Oleh karena itu, kepesertaan TKI dalam asuransi menjadi syarat mutlak. Menakertrans telah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 07/MEN/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010 tentang Asuransi TKI. Selanjutnya, melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor 209/Men/IX/2010 tertanggal 6 September 2010 tentang Penetapan Konsorsium Asuransi TKI dengan nama “Proteksi TKI” itu, diputuskan satu konsorsium di bawah

Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

 

Page 4

perusahaan PT Asuransi Central Asia Raya, dengan keanggotataan sembilan perusahaan asuransi, yaitu (1) PT Asuransi Umum Mega, (2) PT Asuransi Harta Aman Pratama, (3) PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, (4) PT Asuransi LIG, (5) PT Asuransi Raya, (6) PT Asuransi Ramayana, (7) PT Asuransi Purna Artanugraha, (8) PT Asuransi Takaful Keluarga, dan (9) PT Asuransi Relife, sebagai penyelenggara program asuransi TKI. Dalam rangka melindungi TKI, berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan TKI, Pelaksana Penempatan TKI wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi. Asuransi TKI diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012. Program asuransi TKI diselenggarakan oleh konsorsium asuransi TKI. Konsorsium tersebut beranggotakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) perusahaan asuransi yang terdiri dari perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa, dan mendapat penetapan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk

mendapat

penetapan

dari

Menteri,

konsorsium

asuransi

TKI

harus

mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan: a. perjanjian konsorsium asuransi TKI yang dibuat dihadapan notaris dan dituangkan dalam akta notaris; b. deposito jaminan atas nama Menteri qq perusahaan asuransi sebesar Rp500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dari masing-masing anggota konsorsium; dan c. deposito jaminan atas nama Menteri qq perusahaan asuransi sebesar Rp2.000.000.000,(dua milyar rupiah) dari perusahaan asuransi yang menjadi ketua konsorsium asuransi TKI. Perusahaan asuransi yang akan bergabung dalam konsorsium asuransi TKI tersebut juga wajib mendapat persetujuan dari Menteri Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk mendapat persetujuan dari Menteri, perusahaan asuransi wajib mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Dirjen dengan melampirkan dokumen: a. copy akta pendirian dan/atau akta perubahan perseroan terbatas; b. copy surat izin usaha perasuransian dari Menteri Keuangan R.I.; c. surat pernyataan sanggup menyelenggarakan program asuransi TKI; d. surat pernyataan bersedia membentuk kantor cabang sekurang-kurangnya di 11 (sebelas) daerah embarkasi; e. bukti kepemilikan sistem pendataan on-line yang dapat diakses oleh publik; f.

surat pernyataan bersedia menyerahkan uang jaminan atas nama Menteri qq. perusahaan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

g. neraca keuangan yang dibuat oleh akuntan publik; h. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); i.

bukti lulus uji kelayakan dan kepatutan dari Menteri Keuangan bagi direksi dan komisaris; dan

Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

 

Page 5

j.

pas photo (berwarna dengan latar belakang merah) dari pimpinan perusahaan (direktur utama/presiden direktur) dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. Konsorsium asuransi TKI wajib memberikan pelayanan kepada peserta program

asuransi TKI berupa: a. pendaftaran kepesertaan asuransi; b. perpanjangan kepesertaan asuransi; c. penyerahan Kartu Peserta Asuransi (KPA) kepada calon TKI/TKI; d. pembayaran klaim asuransi pra, masa, dan purna penempatan;dan e. pelayanan lain sesuai dengan lingkup pertanggungan. Asuransi yang wajib dibayar oleh TKI adalah sebagai berikut. a. asuransi pra penempatan Besarnya asuransi pra penempatan sebesar Rp50.000.000,00, dan jangka waktu pertanggungannya

paling lama 5 (lima) bulan sejak penandatanganan perjanjian

penempatan. Program asuransi tersebut meliputi: 1) risiko meninggal dunia; 2) risiko sakit dan cacat; 3) risiko kecelakaan; 4) risiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI; 5) dan risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual. b. asuransi penempatan Besarnya asuransi penempatan sebesar Rp300.000,00, dan jangka waktu pertanggungannya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Program asuransi tersebut meliputi: 1) risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI; 2) risiko meninggal dunia; 3) risiko sakit dan cacat; 4) risiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja; 5) risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun missal sebelum berakhirnya perjanjian kerja; 6) risiko upah tidak dibayar; 7) risiko pemulangan TKI bermasalah; 8) risiko menghadapi masalah hukum; 9) risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual; 10) risiko hilangnya akal budi;dan 11) risiko yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan. c. asuransi purna penempatan Besarnya asuransi purna penempatan adalah Rp50.000.000, dan jangka waktu pertanggungannya paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya perjanjian kerja yang terakhir atau TKI sampai ke daerah asal dengan ketentuan tidak melebihi 1 (satu) bulan sejak perjanjian kerja yang terakhir berakhir. Program asuransi tersebut meliputi: Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

 

Page 6

1) risiko kematian; 2) risiko sakit; 3) risiko kecelakaan;dan 4) risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal, seperti risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual dan risiko kerugian harta benda. Dalam hal premi asuransi TKI telah dibayar, maka konsorsium asuransi TKI wajib menerbitkan bukti pembayaran premi asuransi TKI, polis asuransi atas nama calon TKI/TKI, dan KPA atas nama calon TKI/TKI. Untuk klaim asuransi, calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah mengajukannya kepada konsorsium asuransi TKI, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah terjadinya risiko yang dipertanggungkan. Dalam hal TKI memperpanjang perjanjian kerja melalui PPTKIS, maka PPTKIS wajib memperpanjang kepesertaan asuransi TKI yang bersangkutan dengan membayar premi asuransi.

                                                             i

  Konsorsium adalah pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan yang dilakukan oleh dua atau lebih bank atau lembaga keuangan  Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum

 

Page 7